Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Mendagri teken SKB dorong pemda bentuk lembaga ekonomi kreatif

    Mendagri teken SKB dorong pemda bentuk lembaga ekonomi kreatif

    Ketika diperiksa BPK atau BPKP, kok ada anggaran ekonomi kreatif? Dasar hukumnya apa? SKB. Itulah pentingnya penandatanganan SKB hari ini.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) agar membentuk lembaga yang menjalankan urusan ekonomi kreatif.

    Penandatanganan ini oleh Mendagri bersama Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dalam Rapat Koordinasi Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah di Jakarta, Selasa.

    SKB tersebut mengatur tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Guna Penyelenggaraan Suburusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif.

    Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa keberadaan lembaga ini penting agar urusan ekonomi kreatif dapat berjalan dengan baik di daerah, terlebih pengembangan ekonomi kreatif menjadi bagian dari astacita atau delapan misi yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kalau sudah ada lembaga, disesuaikan. Sudah ada kriterianya di sini, dalam MoU (SKB) ini,” kata Tito dalam keterangannya.

    Mendagri mengatakan bahwa SKB menjadi dasar hukum bagi pemda dalam membentuk lembaga yang mengorganisasi urusan ekonomi kreatif. Hal ini termasuk menjadi dasar pemda dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembentukan lembaga tersebut.

    “Ketika diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), kok ada anggaran ekonomi kreatif? Dasar hukumnya apa? SKB. Itulah pentingnya penandatanganan SKB hari ini,” jelasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri Siap Dampingi Daerah Perluas Jaminan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Informal

    Kemendagri Siap Dampingi Daerah Perluas Jaminan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Informal

    loading…

    Wamendagri Ribka Haluk saat menghadiri kegiatan penyerahan kajian sistemik terkait potensi maladministrasi dalam optimalisasi pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (10/12/2024). FOTO/IST

    JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mendampingi pemerintah daerah (pPemda) dalam mengimplementasikan program perlindungan dan jaminan keselamatan kerja. Sebab, pelaksanaan program ini membutuhkan sinergi antara Kemendagri, kementerian/lembaga terkait, dan pemda.

    “Kami dari Kementerian Dalam Negeri juga akan mendampingi pemerintah daerah untuk kita bersama-sama, termasuk kementerian/lembaga,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk usai menghadiri kegiatan penyerahan kajian sistemik terkait potensi maladministrasi dalam optimalisasi pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Ribka menjelaskan, saat ini sekitar 40% masyarakat Indonesia telah mendapatkan perlindungan melalui sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, Kemendagri terus mendorong perluasan cakupan proteksi tersebut, terutama untuk pekerja sektor informal.

    Menurutnya, pekerja informal memerlukan perlindungan yang lebih baik, mengingat jumlah mereka yang signifikan dan tingginya risiko kerja yang dihadapi.

    “Ini kan jumlahnya lebih besar, masyarakat kita yang melakukan usaha dengan konsekuensi tingkat kecelakaan yang tinggi dan seterusnya,” tambahnya.

    Selain itu, Ribka mengapresiasi langkah Ombudsman RI yang telah melakukan kajian terkait potensi maladministrasi dalam pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan. Adanya kajian tersebut menunjukkan peran Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik yang aktif.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi masyarakat, khususnya di sektor informal, melalui proteksi penuh.

    “Kita bersama-sama memberikan proteksi, jaminan keselamatan terhadap kecelakaan kerja yang dikerjakan oleh masyarakat kita, lebih khusus di bidang informal,” kata Ribka.

    (abd)

  • Kemendagri komitmen dampingi pemda perluas JKK bagi pekerja informal

    Kemendagri komitmen dampingi pemda perluas JKK bagi pekerja informal

    Kita bersama-sama memberikan proteksi, jaminan keselamatan terhadap kecelakaan kerja yang dikerjakan oleh masyarakat kita, ….

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendampingi pemerintah daerah (pemda) dalam mengimplementasikan program Perlindungan dan Jaminan Keselamatan Kerja (JKK).

    Menurut dia, upaya ini membutuhkan sinergi antara Kemendagri, kementerian/lembaga terkait, dan pemda.

    “Kami dari Kementerian Dalam Negeri juga akan mendampingi pemerintah daerah untuk bersama-sama, termasuk kementerian/lembaga,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Wamendagri menjelaskan bahwa saat ini sekitar 40 persen masyarakat Indonesia telah mendapatkan perlindungan melalui sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, Kemendagri terus mendorong perluasan cakupan proteksi tersebut, terutama untuk pekerja sektor informal.

    Ribka menilai pekerja informal memerlukan perlindungan yang lebih baik, mengingat jumlah mereka yang signifikan dan tingginya risiko kerja yang mereka hadapi.

    “Ini ‘kan jumlahnya lebih besar, masyarakat kita yang melakukan usaha dengan konsekuensi tingkat kecelakaan yang tinggi dan seterusnya,” tambahnya.

    Selain itu, Wamendagri mengapresiasi langkah Ombudsman RI yang telah melakukan kajian terkait dengan potensi malaadministrasi dalam pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Adanya kajian tersebut, menurut dia, menunjukkan peran Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik yang aktif.

    Ia menekankan akan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi masyarakat, khususnya di sektor informal, melalui proteksi penuh.

    “Kita bersama-sama memberikan proteksi, jaminan keselamatan terhadap kecelakaan kerja yang dikerjakan oleh masyarakat kita, lebih khusus di bidang informal,” pungkas Ribka.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tito dorong pemda gali potensi ekraf untuk tingkatkan kapasitas fiskal

    Tito dorong pemda gali potensi ekraf untuk tingkatkan kapasitas fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) agar menggali sekaligus memanfaatkan berbagai potensi ekonomi kreatif untuk meningkatkan kapasitas fiskal.

    Menurutnya, Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi kreatif, tapi sedikit pihak yang menyadarinya. Ini berbeda dengan pemahaman terhadap potensi sumber daya alam (SDA) Indonesia yang telah dikenal luas.

    “Secara pribadi, secara personal, menganggap bahwa, saya bukan ahli, tapi saya merasa bahwa ekonomi kreatif di Indonesia ini potensinya luar biasa, tapi belum tergali,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bahwa upaya pengembangan ekonomi kreatif merupakan bagian dari Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Dirinya berharap pemahaman terhadap pentingnya pengembangan ini tak hanya bersifat instruksi dari pemerintah pusat ke daerah. Namun, langkah tersebut harus berangkat dari kesadaran seluruh daerah.

    Ia menegaskan banyak negara yang perekonomiannya tumbuh dengan mengandalkan sektor ekonomi kreatif. Mereka bisa berkembang meski tak memiliki SDA yang melimpah.

    Oleh karena itu, Indonesia juga mampu mengembangkan ekonomi kreatif yang potensinya begitu beragam. Sektor ini juga diyakini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

    “Kita (potensi ekonomi kreatifnya) sangat beragam. Nah, ini yang saya kira perlu kita bangkitkan. Sehingga saya sangat semangat ketika Kementerian Ekonomi Kreatif menjadi kementerian tersendiri,” jelasnya.

    Tito mengimbau seluruh daerah agar bergerak bersama mendukung pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terlebih, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif.

    Hal ini menjadi bagian dari modal penting dalam mengembangkan ekonomi kreatif. “Ini betul-betul momentum yang enggak boleh kita sia-siakan,” ujar Tito.

    Dirinya menekankan agar kepala daerah mulai membangun kemauan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Kemauan ini menjadi kunci penting untuk memulai langkah pengembangan di sektor tersebut.

    “Terutama daerah untuk mau paham apa itu ekonomi kreatif dan mau bekerja, mengembangkan ekonomi kreatif dan semua ekosistemnya,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Video Prabowo dan Mayor Teddy Mendadak Sidak Rapat Koordinasi Inflasi, Buat Mendagri Tito Terkejut – Halaman all

    Video Prabowo dan Mayor Teddy Mendadak Sidak Rapat Koordinasi Inflasi, Buat Mendagri Tito Terkejut – Halaman all

    Presiden Prabowo Subianto mendadak melakukan sidak di Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 hingga membuat Mendagri Tito terkejut.

    Tayang: Selasa, 10 Desember 2024 12:19 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto mendadak melakukan sidak di Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).

    Kedatangan kepala negara tersebut, membuat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian terkejut.

    Menurut Tito, kedatangan Presiden Prabowo tanpa pemberitahuan sebelumnya.

     

    (*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Menko Zulkifli Hasan Akui Sektor Pangan RI Tertinggal dari Vietnam dan Thailand, Ini Penyebabnya – Halaman all

    Menko Zulkifli Hasan Akui Sektor Pangan RI Tertinggal dari Vietnam dan Thailand, Ini Penyebabnya – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui Indonesia tertinggal dari tetangganya di Asia Tenggara di sektor pangan.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, selama hampir 27 tahun Indonesia reformasi, sektor pangan RI menjadi yang paling tertinggal dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.

    Menurut dia, hal itu karena pada awal-awal Indonesia reformasi, fokus pemerintahan terletak pada pembangunan di bidang politik.

    Lalu, ketika masuk era Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur.

    “Jadi hampir 27 tahun memang sektor pangan agak tertinggal dibanding pada masa pemerintahan Pak Harto (Presiden Kedua RI Soeharto), zaman order baru, yang bidang pangan menjadi fokus perhatian utama,” kata Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum di Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    Oleh karena itu, kata dia, di era Presiden Prabowo Subianto ini Indonesia harus swasembada pangan. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Prabowo ketika dilantik.

    Saat itu, ketika sidang MPR usai dilantik, Prabowo menyebut Indonesia akan mencapai swasembada pangan pada 2029 mendatang.

    Namun, ketika Prabowo berbicara di gelaran APEC dan G20 beberapa waktu setelah ia dilantik, target swasembada pangan dimajukan menjadi 2027.

    Dalam mencapai swasembada pangan, kementeriannya menjadi pihak yang memegang kendali.

    Adapun baru-baru ini Prabowo turut kembali menyinggung soal target Indonesia mencapai swasembada pangan.

    Ia mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, sesuai dengan kearifan lokal bangsa.

    Pasalnya, kata Prabowo, kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

    Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, (9/12/2024).

    “Kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita,” kata Prabowo.

    Prabowo turut mengapresiasi langkah beberapa daerah seperti Provinsi Sumatra Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak.

    Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

  • Rapat Koordinasi Nasional: Presiden Prabowo Soroti Daya Beli dan Penetapan UMP 2025 – Halaman all

    Rapat Koordinasi Nasional: Presiden Prabowo Soroti Daya Beli dan Penetapan UMP 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025, Senin (9/12/2024). Acara yang berlangsung secara hybrid ini digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

    Rakornas tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta para Penjabat Gubernur dari seluruh Indonesia.

    Selain membahas upaya pengendalian inflasi, pertemuan ini juga fokus pada sosialisasi kebijakan upah minimum tahun 2025 yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong produktivitas nasional.

    Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi serta menjaga daya beli masyarakat.

    “Kolaborasi yang solid antara seluruh pihak sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” ujar Presiden Prabowo.

    Terkait kebijakan upah minimum tahun 2025, Presiden menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong produktivitas nasional.

    “Penetapan upah minimum ini telah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak, guna menciptakan keadilan sosial,” jelasnya.

    Senada dengan Presiden, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya upah minimum sektoral yang lebih tinggi daripada Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk sektor-sektor dengan karakteristik khusus.

    “Upah minimum sektoral wajib lebih tinggi dari UMP dan UMK untuk menjamin perlindungan bagi pekerja di sektor-sektor dengan risiko tinggi atau tuntutan spesialisasi,” ujar Menaker.

    Menaker juga mengingatkan pemerintah daerah dan dewan pengupahan untuk aktif dalam proses penghitungan, rekomendasi, dan penetapan nilai upah minimum sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024.

    “Saya meminta para gubernur menetapkan UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024, dan UMK serta UMSK paling lambat 18 Desember 2024,” tegasnya.

    Menaker berharap kebijakan ini dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan serta diikuti dengan sosialisasi yang efektif di tingkat daerah. “Segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan menjadi langkah strategis untuk menciptakan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi nasional,” tutup Menaker.\

     

  • Kemarin, mutasi pati TNI sampai rekapitulasi suara pilkada

    Kemarin, mutasi pati TNI sampai rekapitulasi suara pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (9/12) menjadi sorotan, di antaranya mulai dari kebijakan terbaru Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutasi, merotasi, dan memberikan promosi kepada total 300 perwira tinggi, sampai hasil rekapitulasi suara Pilkada 2024 di beberapa daerah.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Rekapitulasi selesai, Dedi-Erwan raih suara terbanyak Pilkada Jabar 2024

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dipastikan meraih suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2024 dengan mengungguli tiga pasangan calon lainnya.

    Kepastian tersebut terungkap dalam dokumen hasil rekapitulasi suara dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat yang dibacakan Ketua KPU Jabar Ahmad Nur Hidayat pada hari kedua Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024, Senin.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Panglima TNI mutasi 300 pati, termasuk Pangkostrad

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi, rotasi, dan promosi kepada 300 perwira tinggi (pati) yang berdinas di lingkungan TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), BSSN, Basarnas, kementerian, dan Universitas Pertahanan.

    Dalam Surat Keputusan (SKep) Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang dibenarkan oleh Pusat Penerangan (Puspen) TNI saat dihubungi di Jakarta, Senin, beberapa perwira tinggi itu menempati jabatan strategis, di antaranya Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Pangkostrad, hingga Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

    Selengkapnya baca di sini.

    3. PPP akan gelar mukernas pada 13–15 Desember di Ancol

    Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada 13 hingga 15 Desember 2024 di Ancol, Jakarta Utara.

    Ketua DPP PPP sekaligus Ketua Panitia Mukernas Amri M Ali mengungkapkan musyawarah tersebut mengangkat tema ‘Transformasi PPP untuk Indonesia’.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Muzani sebut kehormatan bagi Gerindra bila Jokowi bergabung

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa suatu kehormatan bagi partainya bila Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bergabung menjadi kader partai berlambang burung garuda tersebut.

    “Jika beliau mau bergabung, tentu bagi kami kehormatan yang amat besar karena itu kami merasa mendapatkan kehormatan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Presiden: Rakor mingguan baik untuk kendalikan inflasi daerah

    Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menurutnya, rakor mingguan ini menjadi mekanisme yang sangat baik untuk memantau sekaligus mengendalikan inflasi.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rakor mingguan baik untuk kendalikan inflasi daerah

    Rakor mingguan baik untuk kendalikan inflasi daerah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden: Rakor mingguan baik untuk kendalikan inflasi daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Desember 2024 – 22:44 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menurutnya, rakor mingguan ini menjadi mekanisme yang sangat baik untuk memantau sekaligus mengendalikan inflasi.

    “Ini saya kira dirintis di pemerintahan Pak Joko Widodo dan ini sebetulnya merupakan suatu inovasi atau suatu terobosan yang mungkin tidak diajarkan di sekolah-sekolah,” kata Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/12).

    Presiden juga meminta agar forum yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) tersebut dapat terus digelar.

    Dirinya meyakini suatu saat nanti Indonesia bakal menjadi rujukan bagi negara lain untuk belajar mengendalikan inflasi. Terlebih, mengendalikan inflasi di negara seperti Indonesia tidak mudah lantaran wilayahnya begitu luas dengan bentuk kepulauan.

    Kondisi ini membuat distribusi logistik pangan menjadi tantangan tersendiri. Namun, Indonesia justru mampu mengendalikan inflasi melalui berbagai upaya yang dilakukan.

    “Saudara-Saudara, apa yang sudah dicapai, saya kira adalah sesuatu yang patut kita syukuri,” ujarnya.

    Selain meneruskan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Presiden juga menekankan pentingnya swasembada pangan yang merupakan kunci bagi masa depan Indonesia.

    “Artinya, kita swasembada secara nasional, iya, tapi kita juga harus swasembada secara pulau-pulau besar, dan kita juga harus swasembada per kabupaten, bahkan idealnya per kecamatan,” jelas Prabowo.

    Presiden menjelaskan leluhur bangsa Indonesia telah mengajarkan bahwa tiap desa harus memiliki lumbung pangan. Oleh karena itu, swasembada pangan menjadi strategi jitu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Apakah kita akan mencapainya dalam waktu yang lama atau waktu yang sedang, itu nanti tergantung upaya kita secara keras, kerja keras, atau tidak. Saya yakin kita mampu mencapai itu,” tegasnya.

    Dirinya berharap dengan swasembada pangan tersebut ke depan berbagai komponen yang masih menjadi penyebab naiknya inflasi dapat dikendalikan, seperti bawang merah, bawang putih, dan jagung.

    Presiden meminta semua pihak terkait agar mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan tersebut.

    “Jadi saya minta semua unsur, para gubernur, para wakil gubernur, bupati, wakil bupati, panglima, para Kapolda, para Kapolres, semua unsur dari semua tingkatan, terima kasih sudah fokus ke sini (pengendalian inflasi). Tapi sekarang kita ke arah produksi, produksi, dan produksi,” tambah dia.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kehadiran langsung Presiden Prabowo pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah.

    “Kami semua mengucapkan terima kasih, kehadiran Bapak ini sangat menaikkan motivasi kami (dalam mengendalikan inflasi),” tutur Tito.

    Sesuai arahan, Mendagri bersama jajaran pemerintah pusat termasuk Pemda bakal melanjutkan Rakor tersebut setiap minggu. “Sampai ada perintah dari Bapak (Presiden) untuk selesai,” pungkasnya.

    Sumber : Antara

  • Tito Minta Gubernur Duduk Bareng Pengusaha-Pekerja Bahas UMP 2025

    Tito Minta Gubernur Duduk Bareng Pengusaha-Pekerja Bahas UMP 2025

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti gubernur untuk duduk bareng dengan pengusaha dan pekerja di daerah sebelum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    Hal dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari besaran upah minimum itu terhadap ekonomi.

    Tito mendengar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) keberatan dengan UMP 2025 yang naik 6,5 persen.

    “Kalau kita melihat dari angka (kenaikan UMP 2025) 6,5 persen, ini perlu betul-betul, ya mungkin (yang) agak kurang happy adalah pengusaha, terutama Apindo dan Kadin,” ujar Tito dalam Rakor Pengendalian Inflasi di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

    “Kalau Apindo-Kadin enggak puas, dibalas dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini akan memicu ekonomi juga kurang bagus,” wanti-wanti Tito.

    Karenanya, Tito mendorong terjadinya dialog antara pemerintah daerah dengan pengusaha dan serikat pekerja.

    Menurutnya, Apindo dan Kadin menjadi pihak yang paling utama untuk diberikan pemahaman terkait kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen.

    “Dan juga dengan asosiasi buruh. Kita tahu bahwa sering kali penetapan upah minimum ini banyak yang tidak happy, antara pengusaha dengan serikat buruh. Ujungnya berakhir demo kalau untuk buruh yang enggak puas,” tutur Tito.

    Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga mengingatkan soal tenggat waktu penetapan UMP 2025, yakni 11 Desember 2024. Tito meminta gubernur yang belum menetapkan aturan upah tahun depan untuk segera bergerak, setidaknya mulai besok alias Selasa (10/12).

    Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berjanji akan membantu pengusaha yang kesulitan finansial. Ini dilakukan agar perusahaan tidak memilih jalan PHK.

    “Nanti teknis bagaimana (mencegah PHK), kita akan mencoba membantu perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami kesulitan secara finansial. Ini kami sedang koordinasikan dengan Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” jelas Yassierli.

    “Kami harap bapak dan ibu pj gubernur mohon disampaikan juga kepada bupati/wali kota, kita akan ada kebijakan khusus untuk itu (mencegah PHK imbas kenaikan UMP 2025) dan ini sedang digodok,” tambahnya.

    Ia menyadari ada beberapa perusahaan yang mungkin kesulitan finansial untuk menaati aturan UMP 2025.

    Oleh karena itu, ia menegaskan Kemnaker bakal memperhatikan para pengusaha agar kenaikan 6,5 persen tidak memberatkan.

    (skt/sfr)