Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Ancaman Pandemi ‘Black Death’ Mengintai, Perbaiki Sanitasi yang Buruk Sekarang Juga – Halaman all

    Ancaman Pandemi ‘Black Death’ Mengintai, Perbaiki Sanitasi yang Buruk Sekarang Juga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sistem sanitasi yang baik dan terawat memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya pandemi atau wabah. Kata Wakil Menteri Kesehatan Prof dr Dante Saksono Harbuwono pandemi ‘Black Death’ atau penyakit pes yang dibawa oleh kutu tikus pada tahun 1347 hingga 1352 dan menewaskan jutaan orang di Eropa, Asia, dan Afrika Utara disebabkan oleh sanitasi yang buruk.

    “Jadi, kalau kita tidak ingin pandemi ‘Black Death’ itu terulang, kita harus memperbaiki sanitasi yang ada di masyarakat,” ujarnya saat memberikan sambutan pada gelaran pemberian Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pelabuhan Bandar Udara Sehat, dan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel The St. Regis Jakarta, Rabu(11/12/2024). 

    Mengutip Yuval Noah Harari dalam buku “Homo Deus”, Dante menyatakan, kematian pada sejarah umat manusia disebabkan oleh tiga hal, yaitu kelaparan, wabah, dan perang.  Dari tiga hal itu, wabah penyakit dapat dicegah dengan sanitasi sehat.

    “Ternyata, jumlah angka kematian akibat wabah sama dengan jumlah angka kematian akibat perang. Bahkan, lebih cepat lagi,” tambah Dante.

    Ia pun menegaskan, gerakan sanitasi sehat bukan gerakan individu. Tapi merupakan gerakan masyarakat bersama dan upaya multisektor yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri.

    “Nanti tahun depan, saya pesan kepada Dirjen P2P untuk melaksanakan kegiatan penilaian outcome-nya setelah sanitasi ini diperbaiki, apakah angka diarenya turun, angka penyakit menularnya turun, dan sebagainya,” lanjutnya.

    Direktur Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI Anas Maruf menyatakan, penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan bentuk dukungan dan komitmen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan di bidang kesehatan lingkungan, yang selaras dengan RPJMN dan SDGs 2030​.

    “Tentunya juga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya baik itu pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, hingga tingkat terkecil, yaitu desa dan kelurahan,” ujar Anas.

    Anas menambahkan, penghargaan STBM diberikan melalui proses seleksi yang ketat. Tahapannya mencakup verifikasi dokumen, survei lapangan, dan pleno penetapan oleh tim lintas kementerian, lembaga, serta mitra pembangunan.

    STBM Awards diberikan kepada 1 gubernur yang telah berhasil menyelesaikan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di seluruh wilayahnya yaitu gubernur Jawa Tengah.  Penghargaan juga diberikan kepada 42 kabupaten/kota yang pada 2024 telah mencapai keberhasilan dalam perubahan perilaku masyarakat untuk menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan tiga kategori, yakni pratama, madya, dan paripurna. 

    Rinciannya, kategori pratama sebanyak 23 kabupaten/kota, kategori madya sebanyak 15 kabupaten/kota, dan kategori paripurna sebanyak 4 kabupaten/kota. Kedua, penghargaan pelabuhan dan bandara sehat diberikan kepada 30 pelabuhan dan 26 bandar udara yang telah mencapai keberhasilan menyelenggarakan kesehatan lingkungan dengan indikasi aman, nyaman, bersih, dan sehat.

    Ketiga, penghargaan program keamanan pangan olahan siap saji diberikan kepada 2 provinsi pembina terbaik dan 10 kabupaten/kota yang telah melakukan upaya percepatan dalam rangka untuk penciptaan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan label Hygiene Sanitasi Pangan (HSP).

  • Inilah Data dan Fakta Pengungsi Suriah di Jerman – Halaman all

    Inilah Data dan Fakta Pengungsi Suriah di Jerman – Halaman all

    Jutaan warga Suriah telah melarikan diri sejak dimulainya perang saudara di Suriah pada tahun 2011. Meskipun sebagian besar mengungsi di dalam negeri, sejumlah besar pengungsi mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Turki, Lebanon, Yordania, Irak dan Mesir.

    Jerman khususnya telah menampung jumlah pengungsi terbanyak di Eropa. Adalah bekas Kanselir Angela Merkel yang pada tahun 2015 menangguhkan penerapan Regulasi Dublin dan membuka pintu bagi masuknya 320.000 warga Suriah di Jerman.

    Berapa banyak warga Suriah yang tinggal di Jerman?

    Menurut Kantor Statistik Federal, sekitar 973.000 warga Suriah tinggal di Jerman pada akhir tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 712.000 dianggap sedang mencari perlindungan. Status itu mencakup semua orang asing yang tinggal di Jerman dengan alasan kemanusiaan, termasuk pencari suaka, pencari suaka yang ditolak, dan orang-orang yang menikmati perlindungan sementara.

    Sebagian besar datang ke Jerman selama gelombang pengungsi tahun 2015. Meskipun banyak yang kini memiliki izin tinggal permanen, sejumlah kecil lainnya masih berstatus mengambang. Artinya, mereka hanya diizinkan tinggal, tanpa izin kerja atau akses bantuan sosial dan pendidikan kejuruan.

    Menurut Kantor Statistik Federal, warga negara Suriah merupakan kelompok terbesar di antara mereka yang dinaturalisasi tahun lalu. Jumlahnya meningkat sebanyak 75.500 orang. Rata-rata, mereka telah menetap selama 6,8 tahun sebelum mendapatkan paspor Jerman.

    Pada akhir tahun 2023, total lebih dari 160.000 warga Suriah menerima kewarganegaraan Jerman.

    Jerman hentikan permohonan suaka usai penggulingan Assad

    Pada tahun 2024, Suriah kembali menjadi negara asal pencari suaka terbesar di Jerman. Menurut perhitungan Kantor Statistik Federal, hampir 75.000 permohonan suaka diajukan oleh warga Suriah pada bulan November, diikuti oleh Afganistan dengan 34.300 permohonan dan Turki dengan sekitar 29.600 permohonan. Menurut Kementerian Dalam Negeri Federal, total 5.090 warga Suriah diakui berhak mendapatkan suaka pada akhir Oktober tahun ini.

    Namun, pada tanggal 9 Desember, satu hari setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad, Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi, BAMF, menangguhkan keputusan suaka bagi warga negara Suriah. Menurut pihak berwenang, 47.270 permohonan suaka dari warga Suriah yang belum diputuskan akan terkena dampaknya, termasuk sekitar 46.000 aplikasi awal. Namun, situasi baru di Suriah saat ini tidak berdampak pada keputusan yang ada.

    Sebanyak sekitar 236.000 permohonan suaka telah diajukan di Jerman sepanjang tahun ini. Pengungsi Ukraina tidak dimasukkan karena mereka menerima status perlindungan sementara tanpa prosedur suaka.

    Usia rata-rata 25 tahun

    Mayoritas pengungsi Suriah di Jerman adalah laki-laki. Hanya sekitar 41 persen yang merupakan perempuan. Secara keseluruhan, warga Suriah di Jerman cenderung berusia lebih muda dibandingkan populasi umum: usia rata-rata mereka adalah sekitar 25 tahun. 37 persennya adalah anak di bawah umur.

    Menurut informasi BAMF, lebih dari 60 persen orang yang mengajukan permohonan suaka ke Jerman antara tahun 2017 hingga 2023 adalah orang yang sudah menikah. Banyak anak pengungsi Suriah yang lahir di Jerman: antara tahun 2019, saat survei dimulai, hingga tahun 2024 terdapat sekitar 56.200 anak.

    Lebih dari 60 persen warga Suriah yang mengajukan permohonan suaka ke Jerman sejak tahun 2015 adalah orang Arab. Sekitar sepertiganya adalah minoritas Kurdi. Mayoritasnya, lebih dari 90 persen adalah Muslim, kurang dari dua persen beragama Kristen, dan sekitar satu persen adalah Yazidi.

    Di mana warga Suriah tinggal di Jerman?

    Mayoritas warga Suriah tinggal di negara-negara bagian yang sangat atraktif karena kepadatan penduduknya – dan tawaran yang lebih baik di pasar tenaga kerja seperti di Nordrhein-Westfalen, Bayern dan Baden-Württemberg, .

    Kota-kota besar seperti Berlin, München, dan Hamburg juga menawarkan akses program dan jejaring sosial. Daerah pedesaan biasanya kurang populer karena menawarkan lebih sedikit program integrasi dan kesempatan kerja.

    Dibandingkan dengan kelompok pengungsi lainnya, pengungsi Suriah dinilai memiliki kualifikasi yang baik. Hampir separuh orang yang datang ke Jerman antara tahun 2015 dan 2017 adalah lulusan sekolah menengah atas atau universitas. Bagi pengungsi yang kemudian datang ke Jerman, angkanya lebih dari sepertiganya. Pada tahun ajaran 2022/23, sekitar 186.000 siswa Suriah bersekolah di sekolah pendidikan umum di Jerman, dan 50.000 lainnya bersekolah di sekolah kejuruan.

    Hambatan bahasa dan pengakuan

    Menurut Badan Ketenagakerjaan Federal, sekitar 226.600 warga Suriah bekerja dan membayar asuransi kesehatan, pensiun serta jaminan pengangguran. Sekitar 279.600 terdaftar sebagai “pencari kerja” pada akhir November 2024. Dari jumlah tersebut, 155.100 orang dianggap “pengangguran”. Artinya, tingkat pengangguran berkisar di angka 37 persen.

    Banyak warga Suriah yang bekerja di sektor konstruksi, katering atau keperawatan. Minat terhadap kualifikasi profesional juga meningkat tajam. Hambatan terbesar dalam mendapatkan pekerjaan adalah kendala bahasa dan masalah pengakuan ijazah dan kualifikasi warga Suriah.

    Pekerja asal Suriah memainkan peran penting, khususnya di sektor kesehatan, karena melakukan pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Banyak orang yang mampu menjalani profesi keperawatan, misalnya, melalui program pelatihan khusus.

    Jika mereka ingin atau harus kembali ke tanah air karena berakhirnya kediktatoran Assad, seperti yang dituntut oleh beberapa politisi, kekurangan pekerja terampil dalam sistem kesehatan dapat memburuk. Kementerian Kesehatan Federal mengeluh bahwa sekitar 200.000 posisi dalam profesi keperawatan sudah kosong.

  • Di Kabinet Saya Banyak Juga Alumni Akpol

    Di Kabinet Saya Banyak Juga Alumni Akpol

    Presiden Prabowo Subianto mengungkap banyak alumni Akademi Kepolisian (Akpol) di Kabinet Merah Putih. Seperti Menko Polkam Budi Gunawan hingga Mendagri Tito Karnavian. Prabowo mengaku memilih anggota kabinet bukan berdasarkan latar belakang, melainkan hatinya yang ‘merah putih’.

  • Tak Ada Gugatan, Rijanto-Beky Segera Dilantik Jadi Bupati-Wabup Blitar

    Tak Ada Gugatan, Rijanto-Beky Segera Dilantik Jadi Bupati-Wabup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Paslon Pilbup Blitar nomor urut 1, Rijanto-Beky segera dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2029. Hal ini setelah dipastikan tidak ada gugatan dari pasangan Rini-Ghoni ke Mahkamah Konstitusi pasca pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara Pilbup 2024 oleh KPU Kabupaten Blitar.

    “Hingga kemarin tanggal 10 Desember 2024, belum ada gugatan yang dilayangkan,” ucap Komisioner KPU Blitar, Hadi Santoso, Rabu (11/12/2024).

    Jika tidak ada gugatan, maka KPU Kabupaten Blitar bisa segera menetapkan hasil Pilbup Blitar 2024. Pasangan Rijanto-Beky pun bakal segera ditetapkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih.

    “Untuk penetapan bupati terpilih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK),” ucap Ketua KPU Kabupaten Blitar, Sugino.

    Nantinya setelah dilakukan penetapan, nama Rijanto-Beky bakal diusulkan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030 oleh KPU Kabupaten Blitar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika semua lancar tanpa ada gugatan maka pelantikan Rijanto-Beky sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030 bisa dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2025 mendatang.

    Hal itu sesuai dengan Perpres nomor 80/2024 tentang tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 22A ayat 2 Pelantikan Bupati-Wakil Bupati serta Wali Kota-Wakil Wali Kota dilaksanakan secara serentak pada 10 Februari 2025.

    “Kalau sesuai dengan penjadwalan pelantikan akan dilakukan di bulan Februari 2025 mendatang,” terang Hadi. [owi/beq]

  • Fakta tentang Hampir Sejuta Pengungsi Suriah di Jerman

    Fakta tentang Hampir Sejuta Pengungsi Suriah di Jerman

    Jakarta –

    Jutaan warga Suriah telah melarikan diri sejak dimulainya perang saudara di Suriah pada tahun 2011. Meskipun sebagian besar mengungsi di dalam negeri, sejumlah besar pengungsi mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Turki, Lebanon, Yordania, Irak dan Mesir.

    Jerman khususnya telah menampung jumlah pengungsi terbanyak di Eropa. Adalah bekas Kanselir Angela Merkel yang pada tahun 2015 menangguhkan penerapan Regulasi Dublin dan membuka pintu bagi masuknya 320.000 warga Suriah di Jerman.

    Berapa banyak warga Suriah yang tinggal di Jerman?

    Menurut Kantor Statistik Federal, sekitar 973.000 warga Suriah tinggal di Jerman pada akhir tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 712.000 dianggap sedang mencari perlindungan. Status itu mencakup semua orang asing yang tinggal di Jerman dengan alasan kemanusiaan, termasuk pencari suaka, pencari suaka yang ditolak, dan orang-orang yang menikmati perlindungan sementara.

    Sebagian besar datang ke Jerman selama gelombang pengungsi tahun 2015. Meskipun banyak yang kini memiliki izin tinggal permanen, sejumlah kecil lainnya masih berstatus mengambang. Artinya, mereka hanya diizinkan tinggal, tanpa izin kerja atau akses bantuan sosial dan pendidikan kejuruan.

    Menurut Kantor Statistik Federal, warga negara Suriah merupakan kelompok terbesar di antara mereka yang dinaturalisasi tahun lalu. Jumlahnya meningkat sebanyak 75.500 orang. Rata-rata, mereka telah menetap selama 6,8 tahun sebelum mendapatkan paspor Jerman.

    Pada akhir tahun 2023, total lebih dari 160.000 warga Suriah menerima kewarganegaraan Jerman.

    Jerman hentikan permohonan suaka usai penggulingan Assad

    Pada tahun 2024, Suriah kembali menjadi negara asal pencari suaka terbesar di Jerman. Menurut perhitungan Kantor Statistik Federal, hampir 75.000 permohonan suaka diajukan oleh warga Suriah pada bulan November, diikuti oleh Afganistan dengan 34.300 permohonan dan Turki dengan sekitar 29.600 permohonan. Menurut Kementerian Dalam Negeri Federal, total 5.090 warga Suriah diakui berhak mendapatkan suaka pada akhir Oktober tahun ini.

    Sebanyak sekitar 236.000 permohonan suaka telah diajukan di Jerman sepanjang tahun ini. Pengungsi Ukraina tidak dimasukkan karena mereka menerima status perlindungan sementara tanpa prosedur suaka.

    Usia rata-rata 25 tahun

    Mayoritas pengungsi Suriah di Jerman adalah laki-laki. Hanya sekitar 41 persen yang merupakan perempuan. Secara keseluruhan, warga Suriah di Jerman cenderung berusia lebih muda dibandingkan populasi umum: usia rata-rata mereka adalah sekitar 25 tahun. 37 persennya adalah anak di bawah umur.

    Menurut informasi BAMF, lebih dari 60 persen orang yang mengajukan permohonan suaka ke Jerman antara tahun 2017 hingga 2023 adalah orang yang sudah menikah. Banyak anak pengungsi Suriah yang lahir di Jerman: antara tahun 2019, saat survei dimulai, hingga tahun 2024 terdapat sekitar 56.200 anak.

    Lebih dari 60 persen warga Suriah yang mengajukan permohonan suaka ke Jerman sejak tahun 2015 adalah orang Arab. Sekitar sepertiganya adalah minoritas Kurdi. Mayoritasnya, lebih dari 90 persen adalah Muslim, kurang dari dua persen beragama Kristen, dan sekitar satu persen adalah Yazidi.

    Di mana warga Suriah tinggal di Jerman?

    Mayoritas warga Suriah tinggal di negara-negara bagian yang sangat atraktif karena kepadatan penduduknya – dan tawaran yang lebih baik di pasar tenaga kerja seperti di Nordrhein-Westfalen, Bayern dan Baden-Wrttemberg, .

    Kota-kota besar seperti Berlin, Mnchen, dan Hamburg juga menawarkan akses program dan jejaring sosial. Daerah pedesaan biasanya kurang populer karena menawarkan lebih sedikit program integrasi dan kesempatan kerja.

    Dibandingkan dengan kelompok pengungsi lainnya, pengungsi Suriah dinilai memiliki kualifikasi yang baik. Hampir separuh orang yang datang ke Jerman antara tahun 2015 dan 2017 adalah lulusan sekolah menengah atas atau universitas. Bagi pengungsi yang kemudian datang ke Jerman, angkanya lebih dari sepertiganya. Pada tahun ajaran 2022/23, sekitar 186.000 siswa Suriah bersekolah di sekolah pendidikan umum di Jerman, dan 50.000 lainnya bersekolah di sekolah kejuruan.

    Hambatan bahasa dan pengakuan

    Menurut Badan Ketenagakerjaan Federal, sekitar 226.600 warga Suriah bekerja dan membayar asuransi kesehatan, pensiun serta jaminan pengangguran. Sekitar 279.600 terdaftar sebagai “pencari kerja” pada akhir November 2024. Dari jumlah tersebut, 155.100 orang dianggap “pengangguran”. Artinya, tingkat pengangguran berkisar di angka 37 persen.

    Banyak warga Suriah yang bekerja di sektor konstruksi, katering atau keperawatan. Minat terhadap kualifikasi profesional juga meningkat tajam. Hambatan terbesar dalam mendapatkan pekerjaan adalah kendala bahasa dan masalah pengakuan ijazah dan kualifikasi warga Suriah.

    Pekerja asal Suriah memainkan peran penting, khususnya di sektor kesehatan, karena melakukan pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Banyak orang yang mampu menjalani profesi keperawatan, misalnya, melalui program pelatihan khusus.

    Jika mereka ingin atau harus kembali ke tanah air karena berakhirnya kediktatoran Assad, seperti yang dituntut oleh beberapa politisi, kekurangan pekerja terampil dalam sistem kesehatan dapat memburuk. Kementerian Kesehatan Federal mengeluh bahwa sekitar 200.000 posisi dalam profesi keperawatan sudah kosong.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

  • DPRD DKI kawal APBD 2025

    DPRD DKI kawal APBD 2025

    Jakarta (ANTARA) – DPRD DKI Jakarta berkomitmen terus mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2025 agar seluruh program yang telah dirancang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat terealisasi sesuai jadwal.

    “Kami akan kawal terus anggaran ini, khususnya program-program yang diperuntukkan kepada masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    APBD DKI Jakarta 2025 sebesar Rp91.344.891.241.214 sebelumnya sudah disahkan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada 28 November lalu.

    DPRD DKI kemudian berencana membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2025 dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pada Jumat 13 Desember mendatang.

    “Nanti Jumat akan kami bahas dalam rapat,” ujar Rany.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Angka Golput Pilkada DKI 2024 Capai 42 Persen, Wamendagri Sebut Tetap Sah

    Angka Golput Pilkada DKI 2024 Capai 42 Persen, Wamendagri Sebut Tetap Sah

    ERA.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa hasil Pilkada DKI Jakarta 2024 tetap valid meski capaian tersebut diperoleh di tengah warga yang tak menggunakan hak suaranya alias golput mencapai sekitar 42 persen.

    “Ya, tetap saja itu valid,” kata Bima ditemui usai Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

    Meski demikian, dia tetap memandang bahwa tingginya tingkat partisipasi politik akan membuat legitimasi demokrasi pun menjadi lebih baik.

    Dia menyebut persoalan legitimasi hasil Pilkada 2024 selanjutnya adalah menyangkut legitimasi kinerja pemerintahan kepala daerah terpilih itu sendiri.

    “Sekarang publik menunggu bagi para kepala daerah terpilih ini untuk menunjukkan legitimasinya melalui kinerjanya, dan itu akan kami awasi bersama-sama dengan pemerintah,” tuturnya.

    Sebab, kata dia, banyak pula kepala daerah dengan raihan suara tipis pada pilkada, namun mampu menunjukkan kinerja baik pemerintahannya.

    “Jadi yang pasti babak ini sudah dilewati walaupun tingkat partisipasi politiknya di beberapa titik rendah,” ucapnya.

    Dia lantas menuturkan faktor-faktor yang kiranya menjadi penyebab tingginya angka golput pada perhelatan Pilkada 2024.

    “Bisa macam-macam ya karena faktor administratif, karena faktor ideologis, karena faktor teknis penyelenggaraan yang terlalu berdekatan antara pileg, pilpres dengan pilkada ini,” tuturnya.

    Dia pun tak memungkiri bila kejenuhan masyarakat terhadap pemilihan umum hingga cuaca alam ikut menjadi faktor rendahnya angka partisipasi pemilih di Pilkada 2024.

    “Mungkin juga ada faktor ada faktor kejenuhan di situ, kemudian ada juga mungkin ya faktor cuaca, bencana gitu. Kita lihat di beberapa daerah karena ini musimnya memang musim bencana, jadi mengurangi partisipasi itu. Ada juga faktor TPS (tempat pemungutan suara) yang lebih sedikit sehingga jaraknya jauh antara pemilih sampai TPS,” katanya.

    Dia lantas berkata “Jadi banyak faktor, enggak ada faktor tunggal yang menjelaskan itu.”

    Total pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada DKI Jakarta berjumlah 4.724.393 orang, dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8.214.007 orang. Artinya, terdapat 3.489.614 orang atau 42,48 persen tidak menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.

  • Tantangan Program 3 Juta Rumah

    Tantangan Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah (Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) menggulirkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun yang patut diapresiasi. Program itu tiga kali program sebelumnya Program Sejuta Rumah (PRS) per tahun pada era Jokowi.

    Apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang wajib dipenuhi agar program itu berjalan mulus?

    Bagaimana kinerja PSR yang mulai berjalan pada 2015 ketika kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta? PSR diharapkan dapat menekan backlog menjadi 6,8 juta dalam waktu 5 tahun sejak 2015. Sayangnya, setelah hampir 10 tahun, backlog justru naik menjadi 9,9 juta per 2023 (BPS).

    Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR), target PSR mencapai 1.042.738 unit pada 2024. Hingga Agustus 2024, realisasi PSR mencapai 666.432 unit atau 63,9% dari target yang meliputi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk non-MBR. Realisasi dari 2015 hingga Agustus 2024 telah mencapai 9,8 juta unit rumah.

    Backlog boleh dikatakan akan terus mendaki sebab kebutuhan rumah mencapai 800.000 unit setahun. Oleh karena itu, Program Pembangunan 3 Juta Rumah setahun layak didukung.

    Lantas, apa saja faktor kunci keberhasilan yang wajib dipenuhi agar program tersebut berhasil?

    Pertama, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) mengemukakan bahwa pencapaian program 3 juta rumah per tahun sulit terwujud jika hanya mengandalkan APBN.

    Anggaran perumahan pada 2024 tercatat Rp14 triliun sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp5 triliun. Jika hanya mengandalkan APBN, hanya sedikit rumah yang bisa dibangun.

    Ada tiga terobosan. Pertama, penyediaan tanah gratis atau lahan murah untuk pembangunan rumah rakyat. Kedua, pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan 21%. Biaya itu meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, Pajak Penghasilan (PPh) 2,5%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BBHTB) 5% dan retribusi 2,5%. Ketiga, efisiensi biaya material bangunan melalui sistem belanja terpusat (central purchasing) yang bisa dilakukan pengembang perumahan dalam (Kompas, 13/11/24).

    Kedua, terobosan itu membutuhkan koordinasi prima dengan kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung.

    Namun, rencana mengenai pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan itu bisa bertentangan dengan rencana kenaikan penerimaan negara dari pajak. Bahkan pemerintah akan mengenakan pajak untuk ekonomi bawah tanah (underground economy) yang selama ini terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

    Koordinasi itu hendaknya diwujudkan dalam memorandum of understanding (MoU). Hal itu bertujuan untuk menciptakan komitmen dan sinergi dalam pembangunan rumah sejalan dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing kementerian.

    Ketiga, satu hal yang juga wajib diperhatikan adalah legalitas surat kepemilikan lahan sitaan negara untuk dijadikan rumah (gratis). Hal ini penting untuk memberikan jaminan keamanan bagi pemilik rumah. Bisa dibayangkan betapa nestapanya ketika di kemudian hari pemilik rumah digusur gegara tanah yang ditempati ternyata bermasalah.

    Keempat, sekalipun rumah sederhana, jangan pernah mengabaikan kualitas pembangunan rumah tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan spesifikasi rumah seperti material dan standar kualitas.

    Kelima, sumber pendanaan juga wajib dipertimbangkan dengan matang. Saat ini, likuiditas perbankan tergolong masih memadai. Hal tersebut tampak dari rasio alat likuid/non-core deposit yang mencapai 112,66% per September 2024 atau masih di atas ambang batas 50%. Selain itu, rasio alat likuid/dana pihak ketiga (DPK) tercatat 25,4% yang juga jauh di atas ambang batas 10%.

    Namun, bank juga dibatasi untuk tidak terlalu banyak membiayai satu sektor tertentu misalnya perumahan. Mengapa? Lantaran, hal itu bisa memicu potensi risiko konsentrasi kredit (Paul Sutaryono, Kompas, 12/11/24). Dengan bahasa lebih bening, pemerintah wajib mempertimbangkan sumber pendanaan lainnya di luar perbankan.

    Keenam, selain itu, pemerintah wajib menjamin kelancaran rantai pasokan (supply chain) bahan bangunan. Hal itu perlu dipertimbangkan sebagai salah satu variabel penting untuk mencapai target 250.000 sebulan atau 8.333 unit rumah sehari.

    Ketujuh, pembangunan perumahan dapat menggairahkan paling tidak 174 subsektor. Sebut saja, pasir, semen, batu kali, batu bata, cat, besi, kawat, paku, baja ringan, kayu, genteng dan arsitektur.

    Alhasil, sektor properti juga dapat membantu pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 4,91% per Agustus 2024 turun 0,41 poin dari 5,32% per Agustus 2023.

    Kedelapan, Indonesia bisa belajar dari China yang membangun rumah susun bukan rumah tapak seperti penulis amati di Beijing. Rumah susun itu lebih strategis untuk mengatasi keterbatasan lahan.

    Kesembilan, Kementerian PRKP juga wajib menggandeng Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengelola rumah subsidi melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mengapa? Lantaran selama ini Menteri PUPR sebagai Ketua Komite BP Tapera.

    BP Tapera memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan peserta. BP Tapera merupakan transformasi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Bahkan BP Tapera sudah memiliki ekosistem pembiayaan pembangunan perumahan.

  • Kemendagri Sebut IKN Baru Akan Aktif jika Infrastruktur Pemerintahannya Sudah Lengkap – Halaman all

    Kemendagri Sebut IKN Baru Akan Aktif jika Infrastruktur Pemerintahannya Sudah Lengkap – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) baru akan aktif jika infrastruktur pemerintahannya sudah lengkap. 

    Adapun infrastruktur pemerintahan yang dimaksud Bima yakni mencakup semuanya

    “Jadi tidak hanya Kantor Presiden tapi juga ada eksekutif dan yudikatif,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Menurut Bima, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono juga bakal melakukan akselerasi pembangunan di sana. 

    Apabila nantinya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah ada, Bima memastikan IKN akan aktif menjadi pusat pemerintahan.

    “Dan saat itulah presiden akan mulai beraktivitas di sana kira-kira begitu,” pungkas dia.

    Diketahui, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan soal rencana Presiden Prabowo Subianto mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028 mendatang. 

    Ia mengatakan bahwa pemerintahan akan dipindahkan dari Jakarta apabila IIKN sudah bisa menerapkan fungsi sebagai ibu kota politik. Hal itu kata Hasan sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” kata Hasan, Selasa, (10/12/2024). 

    Menurut Hasan pembangunan IKN sekarang ini terus berlanjut. Apabila tidak ada kendala IKN dapat menjadi ibu kota politik pada 2028 atau 2029 mendatang. 

    “Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” katanya.

    Sebelumnya Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal tahun 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada tahun 2028. 

    Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    “Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang,” kata Wamen Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024). 

    Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun yakni 61,7 persen. Rinciannya progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8%, progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1%, dan progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9%. 

    Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan pada waktu dekat.

    Infrastruktur tersebut diantaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator. 

    “Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” ujarnya.

  • Kemendagri Catat ada 28 Petugas Meninggal Selama Pilkada 2024

    Kemendagri Catat ada 28 Petugas Meninggal Selama Pilkada 2024

    ERA.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, pihaknya mencatat ada 28 orang petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia selama Pilkada Serentak 2024. Penyebabnya karena serangan jantung akibat kelelahan.

    Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parleme, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    “Kita lihat ada di tahun 2024 ini ada 28 per 8 Desember yang meninggal. Ini kebanyakan berdasarkan catatan kami ya karena kelelahan serangan jantung,” kata Arya.

    Dia mengklaim, jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan saat Pilkada 2020 maupun Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

    Dari paparan yang ditampilkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat saat Pilkada 2020 lalu jumlah petugas yang meninggal mencapai 41 orang. Sementara di Pemilu 2019 tercatat ada 722 petugas meninggal, dan di Pemilu 2024 ada 181 orang.

    “Ini kita bandingan dengan periode sebelumnya tentu jauh angkanya ini,” ujar Arya.

    Meski jumlahnya jauh lebih sedikit, hal ini tetap menjadi catatan dan evaluasi bagi Kemendagri. Ke depannya diharapakan kasus petugas yang meninggal dunia bisa dihilangkan.

    “Ini catatan kita ke depan untuk memperbaiki sistem bersama-sama baik secara teknis maupun administratif,” kata Arya.

    Sebagai informasi, pememerintah memberikan santunan sebesar Rp36 juta kepada pihak keluarga petugas yang meninggal dunia. Serta Rp10 juta untuk biaya pemakaman.

    Hal ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 melalui Satuan Biaya Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan dan Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santutan Bagi Badan Ad Hoc.