Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Menginvestigasi Lima ‘Desa Fiktif’ di Sulawesi Tenggara

    Menginvestigasi Lima ‘Desa Fiktif’ di Sulawesi Tenggara

    JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri bersama Kemenko Polhukam; Kementerian Keuangan; serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; melakukan kajian terhadap sejumlah desa yang disebut fiktif. Di antaranya, desa yang ada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

    Tim ini berjumlah 13 orang dan bekerja pada 15-17 Oktober. Mereka melakukan kajian ke lima desa yang disebut sebagai desa fiktif. Namun, lima desa itu dirahasiakan namanya.

    Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan menerangkan, kajian tim ini menyatakan, desa yang mereka kunjungi bukanlah fiktif, melainkan desa yang sedang dalam proses penataan adminitrasi. Dia menambahkan, lima desa ini sudah ada sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    UU ini mengatur syarat pembentukan desa. Turunan UU ini, Kemendagri menerbitkan Permendagri tentang penataan desa yang salah satu syaratnya adalah mencantumkan jumlah penduduk.

    Nata menerangkan, tim gabungan ini melakukan investigasi soal aliran dana desa yang masuk ke sana. Namun, dia belum bisa menerangkan hasil kajian tim tersebut sebab masih belum tuntas. Ketika Kemendagri menemukan adanya penyelewangan dana desa, tindakan tegas pun akan dilakukan.

    “Kalau memang persoalan hukum tentu aparat penegak hukum mengambil langkah, tapi memang kalau persoalan administrasinya ada yang keliru ini, kami yakinkan bahwa desa itu kita cabut. Kami yakinkan kalau memang persoalan itu benar,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa baru karena anggaran dana desa. Berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar dapat kucuran dana desa. 

    “Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa),” ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin 4 November.

  • Perbaikan sistem perizinan penting untuk pertumbuhan ekonomi

    Perbaikan sistem perizinan penting untuk pertumbuhan ekonomi

    Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2024 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (11/12/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Sekjen: Perbaikan sistem perizinan penting untuk pertumbuhan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 14:19 WIB

    Elshinta.com – Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya perbaikan sistem perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Menurutnya, sistem perizinan yang cepat dan efisien dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga berkontribusi pada pengurangan pengangguran.

    “Karena kuncinya cuma di situ. Kalau perizinannya bisa baik, selesai semua urusan,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sebagai contoh, dia menyebutkan bahwa setiap izin yang dikeluarkan untuk proyek-proyek, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dapat menciptakan pekerjaan bagi masyarakat.

    Ia menjelaskan bahwa dengan jumlah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang mencapai 552 daerah, perizinan yang lebih cepat bisa membuka kesempatan bagi sekitar 30 juta tenaga kerja.

    Selain itu, Tomsi juga menyoroti tantangan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum sepenuhnya diterapkan di beberapa daerah.

    Tanpa adanya RTRW yang jelas, banyak proyek pembangunan menghadapi ketidakpastian lokasi dan izin. Hal ini berisiko menghambat investasi dan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian.

    “Dengan ketidakadaan RTRW, maka tidak ada kepastian keberlanjutan usaha,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

    Ia pun meminta agar ada persiapan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dihasilkan melalui kedatangan investor.

    Di samping itu, dia mengingatkan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penataan tenaga kerja non-ASN.

    Hal ini untuk memastikan bahwa tenaga kerja di pemerintahan benar-benar memiliki kualitas dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan.

    “Langkah ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih solid, profesional, dan berorientasi kepada hasil,” pungkas dia.

    Sumber : Antara

  • BIG Sebut Jumlah Pulau di Indonesia Berpotensi Bertambah

    BIG Sebut Jumlah Pulau di Indonesia Berpotensi Bertambah

    BIG Sebut Jumlah Pulau di Indonesia Berpotensi Bertambah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG),
    Muh Aris Marfai
    , mengungkapkan bahwa data mengenai
    jumlah pulau
    di Indonesia dinamis dan berpotensi terus bertambah.
    “Kaitannya dengan jumlah pulau yang dinamis, kita secara bertahap menginventaris jumlah pulau dan mengidentifikasi pulau dari citra satelit,” kata Aris di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
    Aris mengatakan, BIG berfokus pada penyusunan daftar nama pulau yang memenuhi empat syarat, yaitu tidak tenggelam saat pasang maksimum, memiliki nama, memiliki koordinat, dan tidak dalam proses sengketa.
    Pulau-pulau yang belum bernama akan diproses lebih lanjut sehingga jumlahnya kemungkinan besar akan bertambah di tahun mendatang.
    “Pulau yang hilang juga bisa terjadi, misalnya akibat abrasi, land subsidence, atau bergabungnya dua pulau akibat sedimentasi,” kata Aris.
    Dia mencontohkan adanya potensi penyatuan antara Cilacap dan Nusa Kambangan di kemudian hari lantaran adanya faktor alam tertentu.
    “Misalnya Cilacap dan Nusa Kambangan yang pelan-pelan bisa menyatu. Sehingga penamaannya bisa digabung,” ungkap dia.
    Aris mengungkapkan, jumlah pulau di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir pun terus bertambah.
    Pada tahun 2021 jumlah pulau di Indonesia tercatat sebanyak 17.000 pulau, 17.024 pulau pada 2022, dan 17.374 pulau pada 2023.
    “Saat ini, BIG telah menginventarisasi 17.380 nama pulau yang telah memiliki koordinat, sehingga data ini tidak mungkin tumpang tindih,” kata Aris.
    Penambahan itu terjadi karena ada pulau yang sebelumnya tidak memiliki nama, tidak memiliki koordinat, atau sebelumnya merupakan pulau yang terisolasi.
     
     
    Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya menghadapi tantangan dalam penamaan wilayah dan perumahan yang harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    “Nama perumahan nantinya akan disesuaikan dalam peta skala tertentu, terutama untuk mendukung program smart city,” jelas Aris.
    Untuk mendukung pengelolaan
    data geospasial
    nasional, BIG menargetkan penyelesaian peta skala detail dalam tiga tahun ke depan.
    BIG juga berencana menjalin kerja sama dengan Google Maps untuk memastikan data yang digunakan di Indonesia sesuai dengan data resmi BIG.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekda se-Indonesia ikuti rakernas forsesdasi di Balikpapan

    Sekda se-Indonesia ikuti rakernas forsesdasi di Balikpapan

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, dr. Jaya Mualimin saat menyambut kedatangan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman di Balikpapan. (Diskominfo Kaltim)

    Sekda se-Indonesia ikuti rakernas forsesdasi di Balikpapan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 07:40 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Daerah (Sekda) se-Indonesia mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Balikpapan pada 11-13 Desember 2024.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, dr. Jaya Mualimin di Balikpapan, Rabu malam, menyambut kedatangan undangan yang telah tiba di Balikpapan, diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman didampingi oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sulsel, Idham Kadir Dalle.

    Pada waktu yang sama, hadir pula tim Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang disambut oleh Sekretaris Diskominfo Kaltim, Edi Hermawanto Noor.

    “Alhamdulillah, kami bersyukur diterima dengan baik di sini. Semoga semua kegiatan berjalan dengan lancar” ucap tim Pemprov Sulteng yang diwakili oleh Kepala Biro (Karo) Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulteng, Neng Elly, setibanya di Bandara SAMS Balikpapan.

    Selain itu, turut hadir tamu Rakernas Forsesdasi dari provinsi lain, seperti Bangka Belitung, Banten dan Sulawesi Tenggara.

    Rakernas Forsesdasi 2024 akan membahas beberapa isu utama yang menjadi perhatian para Sekda seluruh provinsi, diantaranya mengenai penataan Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) pada masa transisi penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahun 2025, serta arah kebijakan pemerintahan baru dalam penerapan merit sistem bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Rakernas Forsesdasi diharapkan menjadi forum kolaborasi untuk memperkuat sinergi antarprovinsi dalam mendukung kebijakan pemerintahan yang lebih baik.

    Rangkaian Rakernas Forsesdasi 2024 akan dimulai dengan Malam Ramah-Tamah pada Rabu (11/12/2024) dengan sambutan selamat datang oleh Ketua Umum Forsesdasi, sekaligus Sekda Kaltim, Sri Wahyuni. Juga, hadir Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Komjen. Pol. Tomsi Tohir Balaw.

    Sumber : Antara

  • Menteri Pengungsi Afghanistan Tewas Akibat Serangan Bom ISIS

    Menteri Pengungsi Afghanistan Tewas Akibat Serangan Bom ISIS

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Urusan Pengungsi Taliban Afghanistan, Khalil Rahman Haqqani, tewas akibat ledakan bom bunuh diri di ibu kota Kabul pada Rabu (11/12) waktu setempat.

    Juru bicara Taliban mengatakan Khalil Haqqani telah dibunuh oleh kelompok milisi ISIS. Namun kelompok tersebut belum mengeklaim bertanggung jawab atas serangan itu.

    “Kami kehilangan seorang mujahid yang sangat pemberani. Kami tidak akan pernah melupakannya dan pengorbanannya,” kata keponakannya Anas Haqqani kepada Reuters.

    Anas mengatakan ledakan terjadi saat Khalil Haqqani meninggalkan sebuah masjid usai salat Ashar.

    Dia menjabat menteri dalam pemerintahan sementara Taliban, setelah pasukan asing menarik diri dari Afghanistan pada 2021.

    Dia adalah pemimpin senior jaringan Haqqani, sebuah faksi militan yang dituding bersalah atas serangan besar selama perang 20 tahun di Afghanistan.

    Menteri Luar Negeri negara tetangga Pakistan, Ishaq Dar, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia terkejut oleh serangan itu.

    “Pakistan dengan tegas mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya,” ujar Dar.

    AS mengklasifikasikan Khalil Haqqani, yang menurut anggota Taliban berusia 50-an, sebagai “teroris global” pada tahun 2011 dan menawarkan hadiah $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

    Pada tahun 2022, sebuah ledakan terjadi di dekat Kementerian Dalam Negeri, yang dipimpin oleh pemimpin jaringan Haqqani Sirajuddin Haqqani, menewaskan empat orang.

    Pada tahun 2023, ISIS mengklaim serangan di luar Kementerian Luar Negeri yang dijalankan Taliban yang menewaskan sedikitnya lima orang.

    (dan/dan)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mencari Cara Memekarkan Wilayah Papua Tanpa Kecemburuan

    Mencari Cara Memekarkan Wilayah Papua Tanpa Kecemburuan

    JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah akan mencari cara supaya pemekaran wilayah di Papua tak timbulkan kecemburuan di wilayah lain.

    “Pemekaran akan dilakukan tapi tentu dicari jalan-jalan proseduralnya agar tidak terjadi apa yang disebut kecemburuan dan sebagainya. Kalau Papua itu kan memang tampaknya alternatifnya dimekarkan,” kata Mahfud di kantornya usai rapat paripuna menteri di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (31/10/2019).

    Dia mengatakan, moratorium pemekaran wilayah memang tengah diberlakukan saat ini. Tapi, lain cerita untuk pemekaran wilayah Papua. Sebab, pemekaran ini secara politis, ekonomis, dan administratif memang diperlukan oleh Papua.

    “Secara umum ada moratorium. Tapi untuk Papua itu, baik secara politis, secara ekonomis, administratif memang diperlukan pemekaran,” ungkapnya.

    Sebagai menteri koordinator, Mahfud mengatakan dirinya telah berbicara dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pemekaran tersebut. Sebab, nantinya, pihak Kemendagri yang mengurusi pemekaran wilayah Papua tersebut.

    “Ya itu kan penjurunya di Mendagri. Mendagri melakukan itu, kita enggak boleh intervensi,” tegasnya.

    Mahfud MD ditemui wartawan di Kemenkopolhukam (Tsa Tsia/VOI)

    Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Kabupaten Kaimana untuk meresmikan jalan antara Pegunungan Arfak dan Manokwari, Presiden Jokowi menjanjikan pemekaran untuk wilayah Pegunungan Tengah, Papua.

    Dia mengatakan ada 183 usulan pemekaran daerah di atas mejanya. Tak hanya itu, tokoh adat Papua juga pernah meminta Jokowi memberikan izin pemekaran wilayah Papua saat berkunjung ke Istana Kepresidenan.

    “Sebetulnya saya ngomong apa adanya. Sudah saya sampaikan sejak awal kita telah moratorium. Tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia,” kata Jokowi saat itu di Papua, Senin (28/10/2019).

    “Begitu dibuka satu yang lain pasti ngantre di depan kantor setiap hari. Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah… jangan tepuk tangan dulu… akan saya tindaklanjuti,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Setelah Jokowi bilang akan melakukan pemekaran di wilayah Papua, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan nantinya bakal ada dua provinsi baru di Papua. Hanya saja, pemerintah tengah memetakan masyarakat di wilayah tersebut agar asimilasi berjalan baik.

    “Mungkin dibuka provinsi baru di sana. Mungkin ditambah dua gitu ya, tapi nanti lah harus dianalisis dulu dilihat petanya,” jelas Mahfud di Jakarta, Selasa (29/10).

    Selain itu, pemerintah juga akan mencari cara agar masyarakat yang tinggal di gunung dengan masyarakat yang tinggal di pantai dapat berasimilasi. (Wardhany Tsa Tsia/VOI)

  • Mendagri apresiasi peran Polri sukseskan Pemilu dan Pilkada 2024

    Mendagri apresiasi peran Polri sukseskan Pemilu dan Pilkada 2024

    tolong wajibkan seluruh operatornya untuk menyiapkan life vest, pelampung penyelamat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang telah membantu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 hingga berjalan sukses dan lancar.

    “Inilah orkestra dari berbagai pihak, tapi jujur, saya melihat adalah salah satu kontributor terbesarnya adalah Polri. Terima kasih banyak kepada Polri,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Tito pada Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 di Auditorium Cendrawasih, Graha Cendekia, Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

    Tito mengatakan pelaksanaan pengamanan dan kegiatan yang dilakukan Polri sebelum, selama, dan setelah Pemilu 2024 lebih baik dibandingkan pemilu tahun 2014 dan 2019.

    Bahkan, tahun ini hampir tidak ada konflik yang signifikan. Pilkada Serentak pada 27 November 2024 juga berjalan dengan baik.

    “Saya juga kemarin waktu di DPD, kemarin diundang Komite I, mereka semua menyampaikan apresiasi, apresiasi kepada Mendagri. Saya bilang, enggak, ini bukan Mendagri, ini kerja semua bersama, termasuk rekan-rekan Polri dan TNI yang bergerak untuk mengamankan semuanya,” tambahnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri tekankan pentingnya Polri bangun hubungan baik dengan pemda

    Mendagri tekankan pentingnya Polri bangun hubungan baik dengan pemda

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan berbagai agenda nasional demi mewujudkan misi Astacita dan visi Indonesia Emas 2045.

    “Saya mohon dengan segala hormat, rekan-rekan kepala wilayah (kapolda dan kapolres) betul-betul membangun hubungan baik dengan kepala daerah. Kalau ada kepala daerah yang kurang kooperatif dengan rekan-rekan, tolong kami diberitahu,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, hubungan baik tersebut penting untuk menjaga stabilitas politik melalui berbagai kegiatan.

    Salah satunya, Tito mendorong pemda dengan dukungan Polri untuk mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berperan penting dalam menjaga kerukunan dan toleransi. Ketika FKUB tidak aktif, hal ini dapat meningkatkan potensi terjadinya konflik.

    “FKUB supaya mereka proaktif menegakkan atau mendorong toleransi kerukunan umat beragama,” tambahnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri ajak Polri dan pemda sukseskan agenda nasional

    Mendagri ajak Polri dan pemda sukseskan agenda nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan pemerintah daerah (pemda) untuk berkolaborasi dalam menyukseskan agenda nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

    Seruan tersebut disampaikan Mendagri saat menjadi narasumber di Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 di Auditorium Cendrawasih, Graha Cendekia, Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

    Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri memaparkan materi bertajuk “Kebijakan dan Strategi Kemendagri dalam Mendukung Agenda Nasional Tahun 2024 Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri”.

    “Kemendagri adalah pembina dan pengawas pemda, (bekerja sama) dengan Polri untuk mendukung agenda nasional. Kita tahu bahwa Bapak Presiden selalu nomor satu diulang-ulang, tadi juga sama diulang lagi beliau, swasembada pangan nomor satu,” kata Tito.

    Kedua adalah swasembada energi, termasuk energi terbarukan. Ketiga, hilirisasi.

    Keempat, program makan bergizi gratis. Kelima, perubahan bagi masyarakat yang kurang mampu.

    Dalam mendukung hal tersebut, dia mengingatkan Polri, Pemda, dan pihak terkait untuk menjaga stabilitas politik. Sebab, tanpa adanya stabilitas politik, agenda-agenda tersebut jelas akan terganggu.

    “Nomor satu adalah stabilitas politik dan keamanan. Tanpa ada stabilitas politik, maka pasti tidak akan aman. Sekarang kita lihat kasus yang ada di Korea, kasus di Syria. Itulah stabilitas politik. Terjadi pertarungan politik yang berimbas kepada masalah keamanan. Kalau sudah enggak aman, ya otomatis pembangunan enggak jalan, investor enggak datang,” jelasnya.

    Adapun tema Apel Kasatwil 2024, “Peran Polri yang Presisi dalam Mendukung Agenda Nasional Tahun 2024 Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri,” sejalan dengan pesan Mendagri tersebut.

    Sementara itu, Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi sarana evaluasi tahunan Polri sepanjang 2024.

    “Guna menghadapi dinamika tantangan yang semakin kompleks, Polri terus meningkatkan kapasitas sebagai organisasi modern yang responsif dan adaptif, agar mampu memberikan pelindungan, pengayoman dan pelayanan, serta penegakan hukum yang berkeadilan sesuai harapan masyarakat,” tambah Listyo.

    Apel yang berlangsung pada 11–12 Desember 2024 ini diikuti oleh 571 peserta, termasuk 27 Perwira Tinggi Pejabat Utama Mabes Polri, 36 Kapolda, dan 508 Kapolres.

    Dirinya menegaskan komitmen Polri untuk menjaga stabilitas nasional serta mendukung misi Astacita guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    Adapun aksi nyata Polri meliputi pengamanan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, pemberantasan narkoba, serta mendukung program swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan produktif.

    “Kami laporkan bahwa Polri juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi serta penertiban dan penindakan pelaku illegal mining yang menyebabkan kebocoran negara,” pungkasnya.

    Acara ini turut dihadiri Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, serta sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cegah 71 Ribu Perempuan Indonesia Child Free, Kepala BKKBN Dorong Perusahaan Buka Day Care di Kantor – Halaman all

    Cegah 71 Ribu Perempuan Indonesia Child Free, Kepala BKKBN Dorong Perusahaan Buka Day Care di Kantor – Halaman all

    ​Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu Panca Rini

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Dukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyoroti fenomena perempuan di Indonesia yang memilih childfree atau tidak ingin memiliki anak. Kata dia, menyediakan daycare atau penitipan anak yang berkualitas di kantor atau lembaga bisa menjadi salah satu solusi agar perempuan tidak memilih childfree.

    “71 ribu perempuan Indonesia hari ini menginginkan childfree, menikah tetapi tidak mau punya anak. Karena itu daycare salah satu jawaban. Ayo kementerian terkait kasih ruang untuk anak-anak, kasih yang baik, berikan yang terbaik,” ujar dia di kantor BKKBN, Jakarta, Rabu (10/12/2024).

    Ia mengemukakan bahwa ada tiga alasan perempuan di Indonesia memilih childfree. Pertama, pasangan suami-istri yang bekerja memiliki kekhawatiran tidak bisa menjaga dan merawat anak dengan baik.

    Kedua, alasan mengejar karir dan cita-cita. Serta ketiga, budaya. “Ada tiga alasan kenapa perempuan memilih childfree. Nanti siapa yang ngurus, suami kerja istri kerja, (takut) diurus pembantu. Ada yang mengejar cita-cita dan karir serta faktor budaya,” jelas mantan Bupati Batang, Jawa Tengah ini.

    Di kesempatan yang sama, sebagai upaya pemberian layanan pengasuhan anak usia dini yang berkualitas, Kemendukbangga memperkenalkan program pengasuhan di tempat penitipan anak/daycare Taman Asuh Anak (Tamasya) dan Gerakan Ayah Teladan (GATE).

    Pilot project daycare ini akan ada di lima kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

    Nantinya selain kementerian atau lembaga, swasta maupun perusahaan juga wajib memiliki daycare berkualitas. “Pilot project-nya baru di lima kementerian bertanggung jawab bersama-sama. Ke ​depan setiap tempat kerja, minta tolong disiapkan tempat penitipan anaknya. Ini butuh pengawalan dan keseriusan saja,” ujar dia.