Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Mendagri Tito Karnavian Dianugerahi Gelar “Petua Panglima Hukom” oleh Wali Nanggroe Aceh

    Mendagri Tito Karnavian Dianugerahi Gelar “Petua Panglima Hukom” oleh Wali Nanggroe Aceh

    Liputan6.com, Aceh Besar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kehormatan istimewa dari masyarakat Aceh. Dalam sebuah prosesi khidmat di Meuligoe Wali Nanggroe, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (12/11/2025), Tito dianugerahi gelar adat “Petua Panglima Hukom” oleh Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

    Gelar kehormatan tersebut disematkan langsung oleh Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, melalui simbol penyematan lencana dan selempang, dilanjutkan dengan prosesi adat peusijuk sebagai bentuk penyambutan dan doa restu khas Aceh.

    “Jadi ini adalah lembaga yang secara hukum kuat dan secara sosial mendapatkan legitimasi. Dan saya mendapatkan penghargaan dari lembaga ini, tentu suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi saya,” ujar Tito dalam sambutannya, menyampaikan rasa terima kasih secara pribadi, keluarga, dan atas nama Kementerian Dalam Negeri.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Dalam Negeri)… Selengkapnya

    Tito mengaku tak menyangka akan menerima penghargaan tersebut. Sebelumnya, Wali Nanggroe sempat melakukan audiensi ke Kemendagri untuk membahas berbagai dinamika di Aceh, mulai dari pembangunan, kondisi politik, hingga keamanan. Dalam pertemuan itulah, rencana pemberian gelar kehormatan sempat disampaikan.

    “Beliau (Wali Nanggroe) menjelaskan, ‘Pak Tito selama Kapolri banyak memberikan perhatian kepada Aceh sehingga tercapai tetap terjaga stabilitas, keamanan, dan kemudian pada saat menjadi Menteri Dalam Negeri dilanjutkan dengan tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan, sehingga situasi menjadi tetap stabil hingga saat ini’,” ungkap Tito menirukan pernyataan Wali Nanggroe.

    Mendagri menilai, gelar tersebut bukan hanya penghormatan, tetapi juga amanah untuk terus menjaga keberlanjutan damai dan stabilitas di Aceh. Ia menyebutkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang perjuangan dan perdamaian yang menjadi rujukan dunia internasional.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Dalam Negeri)… Selengkapnya

    Diberikannya gelar “Petua Panglima Hukom Nanggroe” merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian Tito Karnavian selama menjabat sebagai Kapolri dan kini sebagai Mendagri. Ia dianggap telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap hukum, keamanan, dan pemerintahan di Aceh, serta menjaga harmoni antara syariat Islam, adat istiadat, dan hukum negara.

    Lebih jauh, Tito dinilai berhasil menerapkan pendekatan yang berimbang dan penuh kebijaksanaan. Stabilitas politik dan keamanan yang terus terjaga hingga kini disebut menjadi salah satu bukti nyata dari kontribusi tersebut.

    Gelar kehormatan itu juga menegaskan penghargaan masyarakat Aceh atas dedikasi Tito dalam menjaga marwah Aceh sebagai daerah istimewa yang menjunjung syariat Islam. Melalui pengakuan tersebut, diharapkan jalinan harmonis antara pemerintah pusat dan Aceh dapat terus terjaga dalam bingkai kebangsaan yang kuat.

  • Pesawat Kargo Militer Turki Jatuh, Keseluruhan 20 Orang Tewas

    Pesawat Kargo Militer Turki Jatuh, Keseluruhan 20 Orang Tewas

    Jakarta –

    Otoritas Turki mengatakan seluruh 20 orang di dalam pesawat kargo militer yang jatuh di Georgia, telah meninggal dunia.

    Pesawat kargo militer Turki itu lepas landas dari bandara Ganja di Azerbaijan barat pada Selasa (11/11) sore waktu setempat, tetapi jatuh tak lama setelah melintasi perbatasan ke Georgia timur, kata Kementerian Pertahanan Turki setelah insiden tersebut.

    Kementerian Pertahanan Turki mengatakan terdapat 20 orang di dalamnya, termasuk awak pesawat.

    “Rekan-rekan seperjuangan kita yang heroik gugur pada 11 November 2025 akibat jatuhnya pesawat kargo militer C-130 kita, yang lepas landas dari Azerbaijan untuk kembali ke Turki,” ujar Menteri Pertahanan Turki, Yasar Guler dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun X miliknya bersama 20 foto korban tewas, dilansir kantor berita AFP, Rabu (12/11/2025).

    Otoritas Turki belum mengungkap penyebab kecelakaan tersebut. Namun, rekaman dramatis yang dijepret oleh saksi mata dan dipublikasikan oleh media Azerbaijan, menunjukkan pesawat berputar horizontal di samping beberapa serpihan puing saat jatuh.

    Kementerian Dalam Negeri Georgia telah mengonfirmasi bahwa pesawat tersebut jatuh di wilayah Sighnaghi, “sekitar lima kilometer (3,1 mil) dari perbatasan negara bagian Georgia” dengan Azerbaijan.

    Pesawat kargo militer C-130 Hercules tersebut dibuat oleh perusahaan asal Amerika Serikat, Lockheed Martin.

    Lihat juga Video ‘Detik-detik Pesawat Kargo UPS Jatuh di Dekat Bandara Louisville AS’:

    (ita/ita)

  • Mendagri Sebut Penghargaan Kepala Daerah untuk Membangun Iklim Kompetitif

    Mendagri Sebut Penghargaan Kepala Daerah untuk Membangun Iklim Kompetitif

    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyebut pemberian penghargaan kepada kepala daerah merupakan langkah penting untuk membangun iklim kompetitif.

    Tito menyampaikan penghargaan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga sarana motivasi bagi kepala daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

    “Dan ini semua minta untuk bertanding, berkompetisi, berkompetisi yang sehat,” kata Tito di Jakarta, Selasa, 12 November 2025

    Tito menjelaskan hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara besar yang memiliki banyak kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.
     

    Dia mengapresiasi berbagai kategori penghargaan yang diberikan dalam ajang tersebut, misalnya kategori Cita Daerah Damai dan Inklusif. Menurutnya kategori ini menarik lantaran menekankan nilai-nilai toleransi di negara Indonesia yang plural.

    “Damai artinya satu sama lain saling berhubungan baik di tengah banyaknya perbedaan. Dan sekaligus inklusif [artinya] tidak diskriminatif, pembangunan tidak untuk sekelompok orang, tapi bagi semuanya,” jelas Tito.

    Tito menyampaikan ucapan selamat kepada daerah yang berhasil meraih penghargaan, serta berharap daerah yang belum memperoleh penghargaan terdorong untuk meningkatkan kinerja agar ke depan juga dapat meraih apresiasi serupa.

    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyebut pemberian penghargaan kepada kepala daerah merupakan langkah penting untuk membangun iklim kompetitif.
     
    Tito menyampaikan penghargaan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga sarana motivasi bagi kepala daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

    “Dan ini semua minta untuk bertanding, berkompetisi, berkompetisi yang sehat,” kata Tito di Jakarta, Selasa, 12 November 2025

    Tito menjelaskan hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara besar yang memiliki banyak kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.
     

    Dia mengapresiasi berbagai kategori penghargaan yang diberikan dalam ajang tersebut, misalnya kategori Cita Daerah Damai dan Inklusif. Menurutnya kategori ini menarik lantaran menekankan nilai-nilai toleransi di negara Indonesia yang plural.

    “Damai artinya satu sama lain saling berhubungan baik di tengah banyaknya perbedaan. Dan sekaligus inklusif [artinya] tidak diskriminatif, pembangunan tidak untuk sekelompok orang, tapi bagi semuanya,” jelas Tito.

    Tito menyampaikan ucapan selamat kepada daerah yang berhasil meraih penghargaan, serta berharap daerah yang belum memperoleh penghargaan terdorong untuk meningkatkan kinerja agar ke depan juga dapat meraih apresiasi serupa.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Buka rapat, Kakorlantas tekankan sinergisitas dalam pelayanan publik

    Buka rapat, Kakorlantas tekankan sinergisitas dalam pelayanan publik

    “Kita punya semangat yang sama bahwa bagaimana membayar pajak itu semudah dengan membeli pulsa. Ini semangat pelayanan secara integrated Samsat,”

    Jakarta (ANTARA) – Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menekankan pentingnya sinergisitas antarinstansi dalam pelayanan publik saat membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bidang Regident & Rakernis Gakkum Tahun Anggaran 2025 Korlantas Polri, Bandung, Rabu.

    Dilansir dari keterangan dikonfirmasi, Agus menilai dibutuhkan sinergisitas lintas instansi pada layanan publik, khususnya di bidang registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan penegakan hukum lalu lintas.

    Salah satu upaya konkret yang telah dilakukan adalah penyederhanaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui transformasi digital dengan aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional).

    “Kita punya semangat yang sama bahwa bagaimana membayar pajak itu semudah dengan membeli pulsa. Ini semangat pelayanan secara integrated Samsat,” katanya.

    Selain itu, dari sisi penegakan hukum, Korlantas terus memperluas penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

    Agus menyebutkan bahwa saat ini sebanyak 95 persen penegakan hukum lalu lintas telah dilakukan melalui sistem ETLE, sedangkan hanya 5 persen yang masih menggunakan tilang manual.

    Melalui rapat evaluasi yang turut dihadiri PLT Direktur Utama PT Jasa Raharja Dewi Ayrani Suzana dan Direktur Pendapatan Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Narutomo itu, diharapkan pelayanan publik ke depan menjadi lebih baik.

    “Saya berharap ketika siapa pun yang berurusan dengan Polri, dengan polisi lalu lintas (polantas) dengan Samsat, Jasa Raharja, masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih atas layanannya dilaksanakan pelayanan dengan hati dan dilaksanakan pelayanan dengan teknologi,” ucap Agus.

    Menutup arahannya, Agus menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi dan rakernis ini menjadi wujud nyata semangat kebersamaan seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan keselamatan dan kepuasan masyarakat.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keraton Solo Bakal Menobatkan Raja Baru Pengganti Paku Buwono XIII Akhir Pekan Ini

    Keraton Solo Bakal Menobatkan Raja Baru Pengganti Paku Buwono XIII Akhir Pekan Ini

    Sebelumnya maha menteri Keraton Kasunanan Surakarta, Kangjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan mendeklarasikan diri sebagai pelaksana tugas (Plt) Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Hal itu disampaikan juru bicara Tedjowulan, KPA Bambang Ary Pradotonagoro merespons pengangkatan KGPH Purbaya sebagai Paku Buwono (PB) XIV.

    “Beliau, Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan mulai hari ini menjadi caretaker atau pelaksana tugas Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat,” kata Bambang Ary kepada wartawan di Solo, Rabu (5/11/2025).

    Bambang Ary menjelaskan, deklarasi itu berdasarkan SKEP Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 430 terkait status dan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.

    “Pada pasal 5, itu Kasunanan Surakarta dipimpin oleh ISKS Pakubuono XIII dan didampingi Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Tedjowulan dalam melaksanakan pengelolaan Keraton Kasunanan, berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Solo,” lanjutnya.Sebelumnya diberitakan, Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta GRM Suryo Aryo Mustiko atau GPH Purubaya atau KGPH Purubaya (Purbaya) atau KGPAA Hamangkunegara Sudibya Rajaputra Narendra Mataram, secara resmi menyatakan dirinya naik tahta sebagai Sri Susuhunan Pakubuwono XIV, Rabu (5/11/2025).

    Keputusan tersebut diucapkan setelah upacara penghormatan terakhir bagi sang ayah, almarhum Raja Pakubuwono XIII.

    Deklarasi itu disampaikan Hamangkunegoro sesaat setelah membacakan pidato pelepasan jenazah ayahandanya. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang datang memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.

    “Saya, KGPAA Hamangkunegoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram mewakili keluarga menyampaikan kepada anda semua yang telah berkenan hadir untuk memberi penghormatan kepada almarhum,” ujarnya.

  • Riuh Rendah Wacana Single Profile, Bakal Efektif Tutup Celah Kepatuhan Pajak?

    Riuh Rendah Wacana Single Profile, Bakal Efektif Tutup Celah Kepatuhan Pajak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berencana untuk mengintegrasikan data wajib pajak, wajib bayar serta pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan format single profile. Langkah ini dinilai cukup efektif untuk menutup gap compliance atau celah kepatuhan yang pada akhirnya akan berdampak positif ke penerimaan negara. 

    Sekadar catatan, kepatuhan formal wajib pajak masih sangat rendah. Pemerintah mencatat sebanyak 15,08 juta wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahunan alias SPT untuk tahun pajak 2024 per 24 Agustus 2025. Realisasi itu setara 76,54% dari total WP yang wajib melaporkan SPT Tahunan.

    Dari total jumlah WP yang telah melapor, 13,83 juta SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terdiri dari 12,6 juta WP karyawan dan 1,22 juta WP non karyawan. Sementara itu 1,25 juta SPT berasal dari WP badan. 

    Adapun single profile menjadi salah satu arah kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan negara pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025—2029 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung salah satu rencana strategis kementerian. “Untuk keperluan pembuatan single profile, data yang diperlukan dari DJP tentunya sesuai dengan profile apa yang akan dibangun. DJP berkomitmen untuk mendukung pembangunan single profile,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Terminal peti kemas

    Namun demikian, Rosmauli enggan memerinci lebih lanjut terkait dengan progres pembangunan single profile itu. Dia mengatakan, integrasi basis data pajak, bea cukai maupun kementerian/lembaga lain akan dikoordinasikan oleh Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BATII) Kemenkeu. 

    Bisnis sudah mencoba menghubungi Kepala BATII Suryo Utomo untuk meminta konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut. Namun, belum ada respons sampai berita ini dimuat.

    Sekadar informasi, pemerintah berencana untuk menggali potensi penerimaan negara dengan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui empat strategi. Pertama, optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan dan PNBP.

    Kedua, integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile wajib bayar/wajib pajak/pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Ketiga, penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, objek cukai baru, dan PNBP.

    Keempat, penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

    Praktik Under Invoicing 

    Dalam catatan Bisnis, rencana pemerintah untuk menerapkan single profile itu sejalan dengan langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang akan menindak pelaku penyelundupan dan under invoicing. 

    Purbaya sebelumnya pernah mensinyalkan akan melakukan penangkapan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan. Dia bahkan menyebut sedang berburu pemain besar yang berada di belakang pelaku penyelundupan dimaksud. 

    Sebagai informasi, under invoicing merujuk pada praktik pembuatan faktur lebih rendah atas suatu harga barang atau jasa, dari harga yang seharusnya dibayarkan. 

    “Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja segala macam itu kan sudah ada nama-nama pemainnya. Tinggal kami pilih saja siapa yang mau diproses,” terangnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025). 

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

    Purbaya menyebut pengusutan tidak hanya dilakukan di sektor penerimaan negara dari kepabenan dan cukai. Dia juga menyebut tengah menangani kebocoran-kebocoran pada penerimaan pajak dengan memastikan kepatuhan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. 

    Mantan Deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu tidak menampik ada beberapa modus pelanggaran di bidang pajak, di mana fiskus bernegosiasi dengan wajib pajak untuk mengakali kewajiban pembayaran pajak. 

    Namun demikian, Purbaya masih enggan memerinci lebih lanjut berapa potensi pengembalian keuangan negara yang bisa didapatkan dari upaya-upaya penindakan tersebut. “Belum tahu, masih kita hitung,” ujarnya singkat. 

    Adapun pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran pekan lalu, Purbaya menceritakan bakal memberikan penghargaan kepada pegawai pajak dan bea cukai apabila bisa merealisasikan target penerimaan negara. Sebaliknya, apabila tidak tercapai maka akan diberikan hukuman. 

    Menkeu lulusan ITB dan Purdue University, Amerika Serikat (AS) itu menegaskan bakal menindak praktik penyelundupan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang ditemukan. “Yang suka main selundup, saya tangkap. Sebentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya memburu di belakangnya siapa? Di belakang saya Presiden kan? Paling tinggi kan? Paling tinggi di sini. Pasti beres,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

    Belum Jelas Arah Kebijakan

    Sementara itu, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menduga ide pembangunan single profile ini berbeda dengan single identity yang pernah diusung Kemenkeu beberapa tahun lalu. 

    Adapun, single identity number (SIN) membantu otoritas pajak memetakan sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan. Caranya dengan menggunakan konsep link and match SIN pajak, yang dinilai akan mampu menyediakan data wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajiban perpajakannya.

    “Dahulu itu single identity, ada kemungkinan berbeda dengan konsep single profile,” terang Fajry kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

    Fajry menyayangkan bahwa integrasi basis data single profile ini belum menjadi kebijakan konkret seperti integrasi nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menilai harusnya integrasi basis data antarunit di Kemenkeu sudah lebih cepat dibandingkan dengan NIK dan NPWP, lantaran NIK berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan NPWP di bawah Kemenkeu.

    “Agak ironis memang, ketika NIK dengan NPWP sudah diintegrasikan, tetapi ‘single profile’ antar dua otoritas di bawah Kemenkeu masih dalam bentuk arah kebijakan,” terang Fajry.

  • Mendagri: Tugas pembina pemerintah daerah punya kompleksitas tinggi 

    Mendagri: Tugas pembina pemerintah daerah punya kompleksitas tinggi 

    Satu daerah itu sangat menentukan keberhasilan Indonesia. Karena itu, pembinaan terhadap Pemda menjadi tugas penting Kemendagri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan tugas sebagai pembina pemerintah daerah bukanlah hal mudah, mengingat Indonesia merupakan negara besar dengan tingkat kompleksitas yang tinggi.

    “Negara kita adalah salah satu yang paling kompleks di dunia. Kepulauan terbesar di dunia, dengan 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Belum lagi urusan DPRD, jadi ini cukup kompleks,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Tito mengatakan perbedaan karakter dan kapasitas antar daerah menyebabkan kualitas tata kelola pemerintahan juga bervariasi. Ada daerah yang sudah memiliki sistem pemerintahan yang baik, ada pula yang masih perlu banyak pembinaan.

    “Ada yang bagus, ada yang setengah bagus. Tetapi, ini adalah tugas Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan agar pemerintahan di daerah bisa berjalan secara optimal,” ujarnya.

    Sejak menjabat sebagai Mendagri, Tito menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Terlebih, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah.

    “Satu daerah itu sangat menentukan keberhasilan Indonesia. Karena itu, pembinaan terhadap Pemda menjadi tugas penting Kemendagri,” tegasnya.

    Oleh karena itu, pembinaan, sinergi, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah harus terus diperkuat agar seluruh wilayah mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

    Kerja keras Tito dalam membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu mendapat pengakuan dalam bentuk penghargaan kategori Distinguished Leadership in Home Affairs dalam ajang bergengsi “Indonesia Kita Award”.

    Penghargaan yang diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan itu, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Ajang “Indonesia Kita Award” merupakan bentuk penghargaan bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

    Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulkifli Hasan Apresiasi Kinerja Mentan Amran Terbaik Sesuai Indikator

    Zulkifli Hasan Apresiasi Kinerja Mentan Amran Terbaik Sesuai Indikator

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas capaian kinerjanya yang dinilai terbaik berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Dalam hasil survei, Mentan Amran mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi di antara seluruh pejabat tinggi negara, yakni sebesar 84,9 persen.

    “Selamat Pak Mentan rankingnya nomor satu. Karena yang diukur kinerja bukan pencitraan. Pokoknya Mentan nomor satu, nah ini timnya Menteri Koordinator Bidang Pangan,” kata Menko Zulhas saat memberikan arahan dalam Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mentan, Mendagri, Menkeu, Kabapanas, Ka BP BUMN tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, Selasa (11/11/2025).

    Zulhas menilai, kepemimpinan Mentan Amran yang tegas, cepat tanggap, dan berpihak pada petani menjadi faktor utama tingginya tingkat kepuasan publik. “Saya senang kinerjanya Mentan paling bagus sekarang. Berarti kan pangan sukses alhamdulillah ya. Saya senang, ini kan (Mentan) leadernya tim Kemenko Pangan,” ucapnya.

    Zulhas mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pangan Indonesia berada di jalur yang tepat. Menurutnya, hasil survei itu menjadi bukti bahwa kerja nyata Kementerian Pertanian (Kementan) benar-benar dirasakan oleh petani dan masyarakat luas.

    “Tim pangan ini luar biasa, terutama timnya Pak Mentan. Produksi kita diproyeksi 34,77 juta ton, bahkan Bulog mengeluhkan gudangnya kurang. Karena itu, kita langsung respon cepat, kita akan bangun 100 gudang baru agar petani yang sedang semangat menanam padi dan jagung tidak kecewa karena hasilnya tidak terserap,” terang Zulhas.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan gudang baru yang akan tersebar di berbagai daerah sentra produksi. Langkah ini sekaligus menjadi upaya strategis menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga di tingkat petani.

    “Tahun depan produksi akan meningkat lagi karena baru mulai masuk irigasi dan bibit unggul. Sekarang pupuk juga dapat diskon 20 persen. Jadi ini semua persiapan yang kita jalankan bertahap,” jelasnya.

    Sebelumnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dipimpin Prof. Burhanuddin Muhtadi menunjukkan bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati peringkat pertama tingkat kepuasan publik dengan skor 84,9 persen. Survei tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pejabat tinggi negara setelah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung manfaat kebijakan Kementerian Pertanian. “Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik,” ungkapnya.

  • Sukses Jaga Sinergi Pusat-Daerah, Mendagri Raih Penghargaan Pemimpin Luar Biasa di Indonesia Kita Awards

    Sukses Jaga Sinergi Pusat-Daerah, Mendagri Raih Penghargaan Pemimpin Luar Biasa di Indonesia Kita Awards

    Sukses Jaga Sinergi Pusat-Daerah, Mendagri Raih Penghargaan Pemimpin Luar Biasa di Indonesia Kita Awards
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meraih penghargaan Distinguished Leadership in Home Affairs dalam ajang Indonesia Kita Awards berkat keberhasilannya menjaga stabilitas nasional melalui sinergi pemerintahan pusat dan daerah.
    Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Utama Garuda TV Fahmi Muhamad Anwari kepada Tito di Yudistira Grand Ballroom Patra Jasa Office Tower, Jakarta, Senin (10/11/2025).
    Ajang tersebut digelar dalam rangka memberikan apresiasi kepada individu maupun lembaga yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa di berbagai bidang, mulai dari kebijakan publik, korporasi, hingga profesional lintas sektor.
    Dalam sambutannya, Tito mengapresiasi pemberian penghargaan tersebut. Ia menyadari bahwa tantangan dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah tidaklah mudah, mengingat Indonesia merupakan negara besar dan kompleks.
    Selain menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki 38 provinsi yang perlu dikelola secara optimal.
    “Ada yang bagus, ada yang setengah bagus. Tapi, ya ini salah satu tugas kami, Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan pembinaan dan agar pemerintahan di daerah bisa berjalan (secara optimal),” ujar Tito dalam keterangan resminya, Selasa (11/11/2025).
    Ia menegaskan bahwa peran pemerintah daerah (pemda) sangat krusial bagi bangsa. Keberadaannya merupakan penentu keberhasilan Indonesia di masa depan.
    Oleh karena itu, Tito menyampaikan terima kasih kepada Garuda TV atas inisiatifnya dalam menggelar ajang
    Indonesia Kita Awards
    .
    Menurutnya, gelaran yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional itu menjadi momentum tepat bagi daerah untuk melakukan perubahan positif.
    Tito menilai, upaya tersebut sejalan dengan semangat para pahlawan dalam berkontribusi bagi bangsa.
    Ia pun mendorong agar
    sinergi
    pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan untuk mewujudkan Indonesia Maju demi masyarakat yang lebih sejahtera.
    “Penghargaan ini akan memberikan motivasi, mendorong semangat. Mereka akan lebih bersemangat untuk membangun daerah masing-masing dan juga kepada yang lain, tokoh-tokoh dari pemerintah pusat, swasta, semuanya akan bangkit,” ucap Tito.
    Ia berharap, pemda akan lebih kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan pemerintahan sekaligus mengimbau agar daerah tidak melakukan kerja-kerja seperti biasa (
    business as usual
    ). Dengan demikian, perubahan positif dapat dirasakan oleh masyarakat.
    “Kuncinya itu optimistis dan kita harus kreatif, inovatif. Setiap warga negara Indonesia semua harus memberikan kontribusi yang positif ke negara, untuk itu jangan berhenti untuk belajar, bekerja,” tegas Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan Distinguished Leadership in Home Affairs di Ajang Indonesia Kita Awards

    Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan Distinguished Leadership in Home Affairs di Ajang Indonesia Kita Awards

    Ia menambahkan, peran pemerintah daerah (Pemda) sangat krusial bagi bangsa. Keberadaannya sangat menentukan keberhasilan Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, Mendagri menyampaikan terima kasih kepada Garuda TV atas inisiasinya dalam menggelar ajang tersebut.

    Menurutnya, gelaran yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional itu menjadi momentum tepat bagi daerah untuk melakukan perubahan positif. Mendagri menilai, upaya tersebut sejalan dengan semangat para pahlawan dalam berkontribusi bagi bangsa. Ia mendorong agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan guna mewujudkan Indonesia Maju. Dengan langkah itu, masyarakat akan lebih sejahtera.

    “Penghargaan ini akan memberikan motivasi, mendorong semangat. Mereka akan lebih bersemangat untuk membangun daerah masing-masing dan juga kepada yang lain, tokoh-tokoh dari pemerintah pusat, swasta, semuanya akan bangkit,” imbuhnya.

    Mendagri berharap, Pemda akan lebih kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan pemerintahan. Ia mewanti-wanti agar daerah tidak melakukan kerja-kerja seperti biasa (business as usual). Dengan demikian, perubahan positif dapat dirasakan oleh masyarakat.

    “Kuncinya itu optimis dan kita harus kreatif, inovatif. Setiap warga negara Indonesia semua harus memberikan kontribusi yang positif ke negara, untuk itu jangan berhenti untuk belajar, bekerja,” tandasnya.