Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Kepala BPSDM tekankan pentingnya skill kepemimpinan bagi ASN

    Kepala BPSDM tekankan pentingnya skill kepemimpinan bagi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono menekankan pentingnya skill kepemimpinan bagi pejabat aparatur.

    Hal itu disampaikannya saat menutup Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Gedung F Kantor BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, keahlian tersebut akan membantu aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban. Dia menambahkan dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menulis buku berjudul “Paradoks Indonesia dan Solusinya”.

    Salah satu poin yang termuat dalam buku tersebut yakni perlunya semua pihak untuk bersiap menghadapi perang. Adapun perang dalam konteks tersebut dapat dimaknai secara luas.

    “Misalnya perang tarif, perang harga, perang investasi, perang insentif. Itu kan basically adalah perang, berkompetisi. Maka kita harus siap diri untuk berkompetisi dengan berbagai negara di dunia, termasuk kalau di daerah ya antara pemerintah daerah,” kata Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Sugeng menekankan sebagai bangsa yang besar, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pangsa pasar komoditas. Berbagai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia semestinya dapat dikelola dengan baik secara mandiri oleh bangsa.

    Oleh karena itu, kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan swasembada pangan menjadi relevan.

    “Di situlah peran para pemimpin. Baik itu dilihat dari [pejabat] pengawas, administrator, apalagi bagi pimpinan kita. Kita punya tugas untuk membuat organisasi yang kita pimpin memahami beberapa situasi tadi, permasalahan. Memahami apa yang kita hadapi dan ancaman ke depan,” imbuhnya.

    Ia mengungkapkan dalam waktu dekat Indonesia memiliki momentum berharga dalam memajukan pembangunan nasional. Pasalnya, pada 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bakal disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    Dalam konteks ini, Sugeng meminta para aparatur di lingkup Kemendagri untuk turut serta dalam memastikan kebijakan nasional terselenggara dengan baik di daerah.

    “Kita harus memastikan bahwa agenda besar kita sampai 2045. Tentu upaya itu membutuhkan sekali lagi kesadaran kolektif dan kita semua di Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan tugas kewenangan kita masing-masing,” pungkas Sugeng.

    Adapun diklat tersebut diikuti 80 peserta yang merupakan pejabat aparatur di lingkup Kemendagri.

    Hadir pada forum tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hyronimus Rowa, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Suryawan Hidayat, Sekretaris Korpri Kemendagri Belly Isnaeni, dan Plh. Kepala Pusat (Kapus) Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri Tutik Lestari.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri Inisiasi Kolaborasi Tanpa Sekat di Kota Metropolitan, Seperti Apa?

    Kemendagri Inisiasi Kolaborasi Tanpa Sekat di Kota Metropolitan, Seperti Apa?

    Jakarta: Kota metropolitan dinilai makin terbebani belakangan, dengan maraknya urbanisasi masyarakat untuk mengadu nasib. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong sinergi tanpa sekat, dalam meringankan beban itu. Sehingga, kota metropolitan dan wilayah penunjang dapat berkolaborasi.

    “Kota-kota besar tersebut mengalami permasalahan beban spasial seperti over capacity di mana daya tampung kota melebihi beban yang diterima,” kata Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Amran, dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Desember 2024.

    Amran memerinci kota metropolitan, seperti Daerah Khusus Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya, hingga Manado. Dia menilai, sebagian besar masyarakat metropolitan ini bekerja di pusat kota.
     

    “Sehingga untuk sampai ke tempat kerjanya harus bermacet-macetan dan mereka harus menghabiskan waktunya di jalan. Ini kerugian yang besar jika dirupiahkan,” kata dia.

    Pihaknya menetapkan pengembangan 10 wilayah metropolitan prioritas yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN). Wilayah metropolitan tersebut yakni, Mebidangro, Patungraya Agung, Jabodetabekpunjur, Cekungan Bandung, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, Banjarbakula, Sarbagita, Bimindo, dan Mamminasata.

    Penetapan ini diharapkan dapat mengatasi isu-isu pengembangan wilayah yang tidak dapat tertangani secara sektoral. Seperti, kepentingan masing-masing pemerintah daerah (pemda), ketergantungan pada wilayah inti, hingga rencana pembangunan tak selaras.

    Amran mengungkapkan terdapat beberapa masalah klasik yang dihadapi wilayah metropolitan, seperti kemacetan, hingga pengelolaan sampah. Menurutnya, semua aspek itu perlu menjadi perhatian utama.

    “Dalam konteks Indonesia, pengelolaan kawasan metropolitan tidak dapat dilakukan secara independen,” kata dia.

    Upaya untuk menangani dampak dari perkembangan wilayah metropolitan in tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan. Permasalahan yang kerap dihadapi dalam pengelolaan wilayah metropolitan ini yakni kurangnya sinergi.

    Masing-masing pemda, kata dia, memiliki program dan kebijakannya sendiri. Program dan kebijakan itu dieksekusi tanpa melihat masalah, kebutuhan, dan solusi yang diperlukan. Sehingga, perlu pengelolaan yang tetap berada dalam struktur pemerintahan yang ada.

    “Pengelolaan ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Intinya, koordinasi dan kerja sama yang baik dalam membangun kawasan metropolitan harus dilakukan antar pemda agar dapat maksimal dalam mencapai hasilnya,” terangnya. 

    Dengan program yang selaras antarpemda dalam satu wilayah metropolitan, Amran meyakini permasalahan dapat diatasi. Termasuk, kemiskinan dan problem sosial lain.

    “Asalkan, semua masalah yang terjadi, seperti akses pendidikan sebagai modal penyediaan tenaga kerja dan transportasi umum terintegrasi, bisa ditangani dengan baik,” tegasnya. 

    Amran juga mengingatkan pemda untuk merancang tata ruang yang baik. Hunian mulai dirancang vertikal untuk menyiasati lahan yang semakin terbatas. Tentunya, pemda harus membangun ruang terbuka hijau sebagai tempat sosialisasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

    “Untuk beberapa daerah satelit, harus bisa mempertahankan kawasan produktif, seperti pertanian dan perkebunan. Ini diperlukan untuk menopang kebutuhan wilayah metropolitan itu sendiri,” paparnya.

    Dalam pengembangan metropolitan, pemerintah juga dapat melihat best practice pengelolaan kawasan metropolitan dari negara lain, seperti Greater Capital City Statiscal Area Australia, Metropolis Tokyo, dan Metropolitan Seoul Area.

    “Tidak harus mencontoh sama persis karena ada beberapa perbedaan situasi, demografi, dan lainnya. Kita coba melihat mana yang mungkin diterapkan di sini,” kata Amran.

    Ditjen Bina Adwil Kemendagri dalam melakukan asistensi selalu mengingatkan kepada pemda-pemda untuk memetakan masalah dan potensi wilayah sendiri dan sekitarnya. Dari situ, kepala daerah dan organisasi perangkat daerah akan dapat membuat program, kebijakan, dan perencanaan pembangunan yang tepat. Tidak saling tumpang tindih.

    “Sehingga dalam satu wilayah metropolitan tidak saling bersaing dan mengembangkan potensi yang sama. Yang baik itu saling menopang kebutuhan, baik pangan, tenaga kerja, sumber air, dan sebagainya. Nantinya, pemda dan masyarakatnya yang merasakan manfaat ekonomi dari integrasi wilayah yang terpadu dan bersinergi tersebut,” pungkasnya.

    Jakarta: Kota metropolitan dinilai makin terbebani belakangan, dengan maraknya urbanisasi masyarakat untuk mengadu nasib. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong sinergi tanpa sekat, dalam meringankan beban itu. Sehingga, kota metropolitan dan wilayah penunjang dapat berkolaborasi.
     
    “Kota-kota besar tersebut mengalami permasalahan beban spasial seperti over capacity di mana daya tampung kota melebihi beban yang diterima,” kata Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Amran, dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Desember 2024.
     
    Amran memerinci kota metropolitan, seperti Daerah Khusus Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya, hingga Manado. Dia menilai, sebagian besar masyarakat metropolitan ini bekerja di pusat kota.
     

    “Sehingga untuk sampai ke tempat kerjanya harus bermacet-macetan dan mereka harus menghabiskan waktunya di jalan. Ini kerugian yang besar jika dirupiahkan,” kata dia.
    Pihaknya menetapkan pengembangan 10 wilayah metropolitan prioritas yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN). Wilayah metropolitan tersebut yakni, Mebidangro, Patungraya Agung, Jabodetabekpunjur, Cekungan Bandung, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, Banjarbakula, Sarbagita, Bimindo, dan Mamminasata.
     
    Penetapan ini diharapkan dapat mengatasi isu-isu pengembangan wilayah yang tidak dapat tertangani secara sektoral. Seperti, kepentingan masing-masing pemerintah daerah (pemda), ketergantungan pada wilayah inti, hingga rencana pembangunan tak selaras.
     
    Amran mengungkapkan terdapat beberapa masalah klasik yang dihadapi wilayah metropolitan, seperti kemacetan, hingga pengelolaan sampah. Menurutnya, semua aspek itu perlu menjadi perhatian utama.
     
    “Dalam konteks Indonesia, pengelolaan kawasan metropolitan tidak dapat dilakukan secara independen,” kata dia.
     
    Upaya untuk menangani dampak dari perkembangan wilayah metropolitan in tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan. Permasalahan yang kerap dihadapi dalam pengelolaan wilayah metropolitan ini yakni kurangnya sinergi.
     
    Masing-masing pemda, kata dia, memiliki program dan kebijakannya sendiri. Program dan kebijakan itu dieksekusi tanpa melihat masalah, kebutuhan, dan solusi yang diperlukan. Sehingga, perlu pengelolaan yang tetap berada dalam struktur pemerintahan yang ada.
     
    “Pengelolaan ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Intinya, koordinasi dan kerja sama yang baik dalam membangun kawasan metropolitan harus dilakukan antar pemda agar dapat maksimal dalam mencapai hasilnya,” terangnya. 
     
    Dengan program yang selaras antarpemda dalam satu wilayah metropolitan, Amran meyakini permasalahan dapat diatasi. Termasuk, kemiskinan dan problem sosial lain.
     
    “Asalkan, semua masalah yang terjadi, seperti akses pendidikan sebagai modal penyediaan tenaga kerja dan transportasi umum terintegrasi, bisa ditangani dengan baik,” tegasnya. 
     
    Amran juga mengingatkan pemda untuk merancang tata ruang yang baik. Hunian mulai dirancang vertikal untuk menyiasati lahan yang semakin terbatas. Tentunya, pemda harus membangun ruang terbuka hijau sebagai tempat sosialisasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
     
    “Untuk beberapa daerah satelit, harus bisa mempertahankan kawasan produktif, seperti pertanian dan perkebunan. Ini diperlukan untuk menopang kebutuhan wilayah metropolitan itu sendiri,” paparnya.
     
    Dalam pengembangan metropolitan, pemerintah juga dapat melihat best practice pengelolaan kawasan metropolitan dari negara lain, seperti Greater Capital City Statiscal Area Australia, Metropolis Tokyo, dan Metropolitan Seoul Area.
     
    “Tidak harus mencontoh sama persis karena ada beberapa perbedaan situasi, demografi, dan lainnya. Kita coba melihat mana yang mungkin diterapkan di sini,” kata Amran.
     
    Ditjen Bina Adwil Kemendagri dalam melakukan asistensi selalu mengingatkan kepada pemda-pemda untuk memetakan masalah dan potensi wilayah sendiri dan sekitarnya. Dari situ, kepala daerah dan organisasi perangkat daerah akan dapat membuat program, kebijakan, dan perencanaan pembangunan yang tepat. Tidak saling tumpang tindih.
     
    “Sehingga dalam satu wilayah metropolitan tidak saling bersaing dan mengembangkan potensi yang sama. Yang baik itu saling menopang kebutuhan, baik pangan, tenaga kerja, sumber air, dan sebagainya. Nantinya, pemda dan masyarakatnya yang merasakan manfaat ekonomi dari integrasi wilayah yang terpadu dan bersinergi tersebut,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Benny Adrian Undur Diri, Winarto Jadi Pj Sekda Magetan

    Benny Adrian Undur Diri, Winarto Jadi Pj Sekda Magetan

    Magetan (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Bupati Magetan, Nizhamul, memimpin pelantikan pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Magetan yang baru, Winarto, di Pendapa Surya Graha, Jumat (20/12/2024).

    Pelantikan ini dilakukan setelah Pj Sekda sebelumnya, Benny Adrian, mengundurkan diri untuk mengikuti proses open bidding jabatan Sekda definitif.

    Menurut Nizhamul, pengunduran diri Beni Adrian mencerminkan integritas dan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. “Beliau menunjukkan fair play dan tidak melanggar aturan. Ini langkah luar biasa yang patut diapresiasi,” ujar Nizhamul.

    Nizhamul juga menyoroti peran penting seorang Penjabat Bupati dan Sekda dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik, meskipun kewenangan Pj sangat terbatas.

    “Walaupun posisi saya hanya Pj, pelayanan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Tugas Pak Winarto ini berat, tetapi dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman, saya yakin beliau mampu menjalankan amanah ini dengan baik,” tegasnya.

    Terkait seleksi Sekda definitif, Nizhamul menjelaskan bahwa proses tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. “Kita menunggu arahan lebih lanjut. Saat ini, yang terpenting adalah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Pj Sekda Magetan, Winarto, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas dengan dukungan semua pihak.

    “Ini amanah besar. Saya butuh sinergi dari berbagai sektor, termasuk rekan-rekan jurnalis. Mari kita bersama-sama membangun Magetan dengan semangat kebersamaan menyelesaikan tugas dengan lebih baik,” kata pria yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu.

    Winarto juga menegaskan bahwa tidak ada blok-blokan di internal pemerintah daerah. “Semua proses pilkada yang lalu biarlah menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Di sini, kita bekerja sebagai satu kesatuan untuk melayani masyarakat,” ujarnya. [fiq/but]

  • AS Akhirnya Ngaku Pasukannya di Suriah Masih Sangat Banyak, Bukan 900, tapi 2.000 Pasukan – Halaman all

    AS Akhirnya Ngaku Pasukannya di Suriah Masih Sangat Banyak, Bukan 900, tapi 2.000 Pasukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) akhirnya mengakui pasukannya di Suriah masih sangat banyak.

    Sebelumnya, Pentagon menyebut terdapat 900 pasukan AS yang masih berada di Suriah.

    Kini, Pentagon merevisi jumlah tersebut dengan mengungkapkan bahwa jumlah total pasukan AS di Suriah dua kali lebih banyak dari pernyataan sebelumnya.

    Saat ini, pasukan AS di Suriah ada sekitar 2.000 tentara, menurut Sekretaris Pers Pentagon, Mayjen Pat Ryder.

    Ia mengatakan, jumlah pasukan AS di Suriah tersebut mencakup pasukan sementara untuk “persyaratan misi yang berubah-ubah” dan misi Mengalahkan ISIS.

    Penambahan pasukan AS ini terjadi sebelum jatuhnya rezim Assad, kata Ryder, tanpa menyebutkan kapan tepatnya pengerahan tentara dilakukan.

    “Saya mengetahui angkanya hari ini,” kata Ryder, dikutip dari Al Arabiya.

    “Sebagai seseorang yang berdiri di sini dan memberi tahu Anda angka 900 (tentara), saya ingin memberi tahu Anda apa yang kami ketahui tentang itu,” lanjutnya.

    Meskipun kepala Pentagon, Lloyd Austin, mengetahui jumlah sebenarnya, ia tidak meminta siapa pun untuk mencegahnya dipublikasikan.

    Sebaliknya, ia mengaitkan kurangnya transparansi dengan “sensitivitas dari sudut pandang keamanan diplomatik dan operasional”.

    AS memiliki kemitraan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dianggapnya penting.

    Hal ini ditegaskan ketika Jenderal Erik Kurilla, jenderal tertinggi AS untuk Timur Tengah, mengunjungi beberapa pangkalan di Suriah minggu lalu untuk bertemu dengan pasukan AS dan anggota SDF.

    Ia kemudian melakukan perjalanan ke Irak, menekankan komitmen AS untuk mengalahkan ISIS dan mengamankan mitranya di kawasan tersebut, termasuk Irak, Yordania, Lebanon, dan Israel.

    Namun, serangan Turki terhadap pejuang SDF di Manbij dan Suriah utara telah menimbulkan kekhawatiran di Washington, khususnya di Pentagon.

    SDF secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat nirawak MQ-9 Reaper milik Amerika setelah mengira pesawat nirawak itu milik Turki minggu lalu.

    AS dan Turki sebelumnya pernah berselisih mengenai penargetan pejuang SDF.

    Pada Desember 2022, Direktur CIA Bill Burns dilaporkan memperingatkan Turki bahwa serangan udara Ankara di Suriah membahayakan pasukan AS.

    Pada Oktober 2023, sebuah F-16 Amerika menembak jatuh sebuah pesawat nirawak Turki yang memasuki zona terlarang AS kurang dari setengah kilometer dari pasukan AS.

    AS telah berulang kali memperingatkan Turki tentang risiko menerbangkan pesawat nirawak di dekat personel AS.

    Pasukan Bashar al-Assad Serahkan Senjata ke Pemerintah Baru

    Ilustrasi tentara Suriah (Al Mayadeen/X)

    Mantan pasukan keamanan rezim Bashar al-Assad telah menyerahkan senjata mereka kepada pemerintah transisi.

    Dalam sebuah video yang dirilis AFP menunjukkan barisan pria berpakaian preman tengah menyerahkan senjata api mereka kepada pejabat Kementerian Dalam Negeri pemerintah baru Suriah.

    Para pejabat terlihat mewawancarai para pria itu secara informal dan mengambil foto mereka saat mereka menyerahkan senjata mereka, seperti yang ditunjukkan dalam rekaman AFP.

    Dilansir CNN, ratusan berbagai jenis pistol dan amunisi terlihat menumpuk tinggi di sudut-sudut kantor pemerintah.

    Hal ini terjadi ketika kepemimpinan baru Suriah, yang dipimpin kelompok Hayat Tahrir al Sham (HTS), telah berupaya untuk mentransfer kekuasaan secara damai dan memperoleh legitimasi internasional.

    Seorang pemimpin pemerintah yang terkait dengan pemberontak Suriah, Mohammad Al-Bashir, telah ditunjuk sebagai perdana menteri sementara negara itu untuk tiga bulan ke depan, di mana pemerintahannya akan mengawasi transisi Suriah ke pemerintahan baru.

    Para menterdi dari bekas Pemerintahan Keselamatan yang terkait dengan HTS, serta pegawai negeri sipil era Assad, akan terus menjabat sebagai menteri dalam pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025, kata Al-Bashir.

    Media pemerintah Suriah telah melaporkan, kota-kota lain di Suriah, seperti Daraa, telah menerapkan skema serupa untuk mengembalikan senjata.

    Setelah menerima senjata api, otoritas baru mengeluarkan kartu sementara kepada pasukan rezim Suriah sebelumnya yang akan memberi mereka kebebasan untuk beraktivitas di wilayah “yang telah dibebaskan” di Suriah.

    Sementara “proses hukum mereka diselesaikan”, menurut pemberitahuan yang dipasang di luar kantor pemerintah.

    Pemberitahuan tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang “proses hukum” tersebut.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Keren! Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Makin Mudah dengan Aplikasi SIGNAL

    Keren! Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Makin Mudah dengan Aplikasi SIGNAL

    loading…

    Aplikasi SIGNAL. (Ilustrasi: dok samsatdigital.id)

    JAKARTA – Aplikasi SIGNAL yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri merupakan salah satu inovasi pelayanan publik secara online yang mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK tahunan.

    Dikutip dari laman samsatdigital.id, Aplikasi SIGNAL adalah pelayanan pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLJ).

    Aplikasi SIGNAL ini secara digital memanfaatkan basis data kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Polri, basis data induk kependudukan yang dikelola oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, serta sistem informasi pajak kendaraan bermotor yang diatur oleh masing-masing Bapenda Provinsi.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menyebutkan bahwa aplikasi ini diintegrasikan secara nasional untuk memberi pelayanan digital kepada masyarakat.

    “Hal ini diintegrasikan secara nasional sebagai sebuah sistem kecerdasan buatan menggunakan aplikasi berjenis mobile platform untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara digital,” katanya.

    Morris Danny menambahkan, Aplikasi SIGNAL dilengkapi fitur face matching pemilik kendaraan sesuai dengan data KTP.

    “Sistem pada aplikasi Signal memungkinkan untuk dilakukannya verifikasi identitas pemilik ranmor dengan melakukan pencocokan wajah (face matching) pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data KTP elektronik di Kemendagri,” tuturnya.

    Aplikasi SIGNAL: Praktis, Aman, dan Efisien
    Biasanya mengurus pajak kendaraan bermotor cukup memakan waktu karena harus pergi ke kantor Samsat dan mengantre. Namun, melalui Aplikasi SIGNAL, semua proses pengesahan STNK tahunan dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara digital.

    Aplikasi SIGNAL telah bekerja sama dengan pihak perbankan, kanal daring (online channel), serta gerai modern yang ada di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan Anda dalam memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan.

    Beberapa modern channel yang telah bekerja sama dengan SIGNAL adalah Alfamart, Indomaret, dan Kantor PT Pos.

  • Wacana Comberan Rumah Dilarang Masuk Selokan di Jakarta

    Wacana Comberan Rumah Dilarang Masuk Selokan di Jakarta

    Jakarta –

    Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Air Libah Domestik telah disepakati oleh DPRD dan Pemprov Jakarta. Nantinya air limbah domestik tidak boleh dialirkan ke selokan rumah.

    Kesepakatan tersebut berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/12/2024). Limbah domestik adalah limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga) seperti air dari kamar mandi, air dari tempat cuci piring, air cucian baju, air sisa sabun, tinja, dan sejenisnya.

    Raperda ini merupakan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum menjelskan Raperda ini diperlukan untuk memisahkan dan mengelola saluran air hujan dengan air limbah domestik agar bisa meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat Jakarta.

    “Saat ini saluran-saluran air kita itu tidak ada pemisahan antara air hujan dan air limbah. Itulah sebabnya pentingnya pemisahan antara air limbah domestik dan hujan,” kata Ika.

    Ika berharap, DPRD DKI bisa mendukung dan mengesahkan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan air limbah. Dia mengatakan pihaknya juga akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR RI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah.

    “Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di DKI Jakarta sudah sangat dibutuhkan sebagai instrumen dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik,” ujarnya.

    Hak Atas Lingkungan Sehat

    Foto: Rengga Sencaya

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Perda ini nantinya juga bisa menjadi dasar hukum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan hak masyarakat dan pelaku usaha terhadap lingkungan yang sehat dan nyaman.

    Selain itu, Perda ini bisa menjadi dasar hukum bagi Pemprov DKI Jakarta dalam memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sesuai standar yang ditetapkan.

    “Perda tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat pemerintah daerah dalam memberikan sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja atau lalai membuang langsung air limbah domestik yang dihasilkan ke badan air tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu,” Ungkap Ika.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan bahwa pihaknya sepakat dengan Raperda tentang pengelolaan air Limbah domestik. Menurutnya, beberapa masukkan terhadap Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik telah terakomodir dalam peraturan itu.

    “Rapat pimpinan gabungan DPRD bersama Eksekutif pada hari ini dapat menyepakati terhadap Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri,” ucap Wibi.

    Wibi menjelaskan, Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik ini selanjutnya akan ditetapkan dalam Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta.

    Limbah Domestik Dibuang ke Mana?

    Foto: Rengga Sencaya

    Bila limbah domestik dilarang disalurkan ke comberan lalu dibuang ke mana? Ika mengatakan nantinya limbah domestik rumah tangga akan dialirkan ke jaringan pipa agar tak langsung mencemari tanah.

    “Adapun sistem pengelolaan limbah ini secara umum bekerja dengan mengalirkan air limbah domestik yang berasal dari rumah tangga ke jaringan perpipaan agar tidak langsung meresap dan mencemari tanah,” kata Ika kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

    Limbah domestik adalah limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga) seperti air dari kamar mandi, air dari tempat cuci piring, air cucian baju, air sisa sabun, tinja, dan sejenisnya. Ika mengatakan limbah domestik rumah tangga itu akan lebih dulu diolah sebelum dibuang.

    “Air limbah yang masuk dalam sistem pengelolaan tersebut akan diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Hasil dari pengelolaan air limbah tersebut dapat lebih bersih sehingga tidak mencemari lingkungan,” lanjutnya.

    Ika menyebut, bila air limbah dibuang sembarangan, itu dapat mencemari sungai dan air baku. Hal itu dapat menyebabkan permasalahan kesehatan seperti diare, penyakit kulit, hingga stunting.

    Dia mengatakan peningkatan kualitas lingkungan hidup salah satunya ialah mewujudkan sanitasi yang layak. Ika mengatakan infrastruktur sanitasi di Jakarta masih perlu dikembangkan, apalagi masih ada warga yang buang air besar (BAB) sembarangan.

    “Pengelolaan air limbah dengan baik ini merupakan komitmen Pemprov DKI guna meningkatkan kualitas lingkungan dan hidup warga serta mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global,” terang dia.

    Halaman 2 dari 3

  • Pemprov Kaltim Didukung Mendagri Usai Tingkatkan PAD Tanpa Bebankan Masyarakat

    Pemprov Kaltim Didukung Mendagri Usai Tingkatkan PAD Tanpa Bebankan Masyarakat

    Jakarta: PJ Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berupaya mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) maksimal namun tanpa membebani kehidupan masyarakat di provinsi lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

    “Kemarin Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah telepon langsung saya dan mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim berkreasi meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat,” kata Akmal Malik usai menerima tiga penghargaan di Ajang APBD Award, Rabu, 18 Desember 2024.
     

    Kaltim meraih penghargaan Kategori Peningkatan PAD Tertinggi, Kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi dan Kategori Realisasi Belanja Tertinggi. Menurut Akmal Mendagri Tito Karnavian menilai apa yang dilakukan Kaltim bagus karena berani mengambil kebijakan yang tidak biasa.

    “Saya bilang sama beliau, kami bersama-sama tim atau lebih pasnya saya sepakat untuk tidak membebani masyarakat tetapi jumlah pendapatan (PAD) kami tetap tercapai. Alhamdulillah kamki diganjar dengan 3 penghargaan dari 4 kategori ajang APBD Award 2024,” jelas Akmal.

    Akmal mengakui lazimnya Pemerintah Daerah apabila ingin meningkatkan PAD, mereka mencoba untuk menaikkan pajak ini dan itu.

    “Hal itu dilakukan mungkin karena mereka tidak punya diversifikasi penerimaan lain. Sedangkan kami mencoba mencari sumber-sumber lain pemasukan PAD. Misalnya seperti dari pajak pendapatan air bawah tanah,” jelasnya.

    Sementara Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, mengatakan Kaltim mendapat penghargaan dalam kategora realisasi PAD tertinggi, dimana dari target PAD Tahun 2022 yang sebesar Rp9,2 triliun.

    Kaltim meraih realisasi Rp10,6 triliun atau sebesar 115,23%. Kemudian untuk Tahun 2023 pendapatan daerah Kaltim dari target Rp18,6 triliun, namun berhasil realisasi Rp17,7 triliun atau mencapai 94,93%.

    Jadi bila dibandingkan dengan provinsi seluruh Indonesia maka persentasenya Kaltim tergolong tinggi yakni, 94,93%. Kemudian untuk belanja daerah Kaltim realisasinya 91,11% dari target belanja 100%.

    “Itulah 3 kategori tadi yang kami terima dari Pak Mendagri yang langsung diterima oleh Bapak PJ Gubernur Kalimantan Timur. Ini adalah pengelolaan keuangan di tahun 2023. Insyaallah tahun 2024 Pak Gubernur optimistis  kami juga akan bisa meraih penghargaan pada 2025 nanti atas kinerja keuangan tahun 2024 ini,” ungkapnya. 

    Jakarta: PJ Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berupaya mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) maksimal namun tanpa membebani kehidupan masyarakat di provinsi lokasi Ibu Kota Negara (IKN).
     
    “Kemarin Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah telepon langsung saya dan mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim berkreasi meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat,” kata Akmal Malik usai menerima tiga penghargaan di Ajang APBD Award, Rabu, 18 Desember 2024.
     

    Kaltim meraih penghargaan Kategori Peningkatan PAD Tertinggi, Kategori Realisasi Pendapatan Tertinggi dan Kategori Realisasi Belanja Tertinggi. Menurut Akmal Mendagri Tito Karnavian menilai apa yang dilakukan Kaltim bagus karena berani mengambil kebijakan yang tidak biasa.
     
    “Saya bilang sama beliau, kami bersama-sama tim atau lebih pasnya saya sepakat untuk tidak membebani masyarakat tetapi jumlah pendapatan (PAD) kami tetap tercapai. Alhamdulillah kamki diganjar dengan 3 penghargaan dari 4 kategori ajang APBD Award 2024,” jelas Akmal.
    Akmal mengakui lazimnya Pemerintah Daerah apabila ingin meningkatkan PAD, mereka mencoba untuk menaikkan pajak ini dan itu.
     
    “Hal itu dilakukan mungkin karena mereka tidak punya diversifikasi penerimaan lain. Sedangkan kami mencoba mencari sumber-sumber lain pemasukan PAD. Misalnya seperti dari pajak pendapatan air bawah tanah,” jelasnya.
     
    Sementara Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, mengatakan Kaltim mendapat penghargaan dalam kategora realisasi PAD tertinggi, dimana dari target PAD Tahun 2022 yang sebesar Rp9,2 triliun.
     
    Kaltim meraih realisasi Rp10,6 triliun atau sebesar 115,23%. Kemudian untuk Tahun 2023 pendapatan daerah Kaltim dari target Rp18,6 triliun, namun berhasil realisasi Rp17,7 triliun atau mencapai 94,93%.
     
    Jadi bila dibandingkan dengan provinsi seluruh Indonesia maka persentasenya Kaltim tergolong tinggi yakni, 94,93%. Kemudian untuk belanja daerah Kaltim realisasinya 91,11% dari target belanja 100%.
     
    “Itulah 3 kategori tadi yang kami terima dari Pak Mendagri yang langsung diterima oleh Bapak PJ Gubernur Kalimantan Timur. Ini adalah pengelolaan keuangan di tahun 2023. Insyaallah tahun 2024 Pak Gubernur optimistis  kami juga akan bisa meraih penghargaan pada 2025 nanti atas kinerja keuangan tahun 2024 ini,” ungkapnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Dukung Visi Kota Global, Jakarta Torehkan 102 Kerja Sama Baru di 2024

    Dukung Visi Kota Global, Jakarta Torehkan 102 Kerja Sama Baru di 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sepanjang 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mencatatkan total 102 kerja sama dan kesepakatan, yang meliputi kolaborasi dalam negeri maupun luar negeri. Langkah ini menegaskan komitmen Jakarta untuk memperkuat posisinya sebagai kota global.

    Pada kegiatan Grand Design Kerja Sama Jakarta Tahun 2025-2045 bertajuk Jatidiri Nusantara Meretas Megapolis Global di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/12), Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengapresiasi pencapaian ini dan menekankan pentingnya kolaborasi dalam transformasi Jakarta menjadi kota global.

    “Era sekarang adalah era kolaborasi. Dengan kepindahan ibu kota negara ke IKN, Jakarta akan naik kelas sebagai kota global yang diperhitungkan,” ujarnya.

    Dalam rangka mendukung visi tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyusun Grand Design Kerja Sama 2025-2045, yang mengintegrasikan berbagai dokumen strategis seperti RPJMD dan RTRW. Grand Design ini diharapkan menjadi peta jalan untuk memastikan keberlanjutan kolaborasi yang telah dibangun.

    Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, menambahkan salah satu manfaat dari kerja sama ini adalah peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta.

    Salah satu bentuknya antara lain, empat ASN telah dikirim ke New York untuk mempelajari pengelolaan kota. Ada juga yang dikirim ke Belanda untuk mempelajari penanggulangan banjir dan restorasi sungai.

    Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta telah menginisiasi kerja sama dengan 23 negara dalam konsep ‘sister city’, yang mencakup berbagai sektor strategis. Penambahan Provinsi Jeju, Korea Selatan, sebagai sister city baru-baru ini, menjadikan total 23 sister city yang dimiliki Jakarta, termasuk Paris, Tokyo, Bangkok, dan Jeddah.

    “Pada tahun 2024 kita menambah satu sister city lagi, yaitu Provinsi Jeju Island. Kerja sama ini telah mendapat persetujuan dari Kemendagri dan Kemenlu. Total pada tahun 2024, ada 23 kerja sama sister city yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta,” kata Marulina.

    Di sektor pendidikan, Pemprov DKI bekerja sama dengan Hiroshima Global Academy (HIGA) di Jepang, dengan rencana mengirim empat siswa setiap tahunnya selama lima tahun ke depan. Kerja sama ini dirancang untuk membekali generasi muda Jakarta dengan wawasan global.

    Di bidang kesehatan, keberhasilan tercatat melalui program ‘Hospital Improvement for Green and Just Recovery’ bekerja sama dengan C40 Cities Finance Facility. Program ini berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca di 27 RSUD di Jakarta melalui penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi.

    Tidak hanya bertumpu pada kerja sama internasional, Pemprov DKI juga mempererat sinergi dengan 19 lembaga nasional dan daerah lainnya. Kolaborasi ini mencakup alokasi bantuan keuangan kepada delapan daerah sekitar Jakarta untuk penataan dokumen kependudukan, yang bertujuan mendukung pembangunan terpadu di wilayah aglomerasi.

    “Harapannya, kerja sama luar negeri ini dapat terus mendorong peningkatan ranking Jakarta sebagai kota global,” pungkas Marulina.

    Dengan 102 kerja sama yang telah dicapai, Jakarta menunjukkan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Pemprov DKI optimistis langkah ini akan memberikan dampak positif nyata, tidak hanya untuk Jakarta tetapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan.

    Dengan momentum ini, Jakarta siap melangkah lebih jauh, memperkuat posisinya sebagai kota kolaborasi yang tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga simbol inovasi dan kemajuan.

    (rir/rir)

  • Jatim Borong 4 Penghargaan di APBD Award 2024, Pj Gubernur Adhy: Bukti Pengelolaan Anggaran Efisien

    Jatim Borong 4 Penghargaan di APBD Award 2024, Pj Gubernur Adhy: Bukti Pengelolaan Anggaran Efisien

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemprov Jatim memborong empat penghargaan pada Rakornas Keuangan Daerah dan Penganugerahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Award 2024 yang berlangsung di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Di acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) ini penghargaan secara khusus diberikan kepada Kepala BPKAD Prov Jatim Sigit Panoentoen mewakili Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono. 

    “Alhamdulillah kita memborong penghargaan dari empat kategori sekaligus. Pertama, Kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi kita ada di peringkat pertama. Kedua untuk kategori ⁠Realisasi Belanja Daerah Tertinggi kita di peringkat kedua,” kata Pj Gubernur Adhy, Kamis (19/12/2024). 

    Sedangkan, yang ketiga untuk kategori Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan keempat  kategori Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi, Jawa Timur menduduki peringkat sembilan dan sepuluh di masing-masing kategori. 

    Menurut Pj Gubernur Adhy, banyaknya penghargaan yang diterima ini merupakan bukti bahwa pemerintah berkomitmen merealisasikan dana daerah dengan akuntabilitas dan efisiensi. Sehingga, manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur. 

    “Jadi seperti yang diamanatkan oleh Kemendagri lewat Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, kita terus menggenjot pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan. Jadi itu yang selama ini berusaha kami lakukan. Jadi penghargaan ini, adalah wujud nyata bahwa kami mengelola keuangan daerah yang diamanatkan ini dengan akuntabilitas dan efisiensi,” jelasnya. 

    Pj Gubernur Adhy mengaku bersyukur, sebab untuk penghargaan ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Terlebih karena penilaiannya didasarkan dari perhitungan melalui laporan realisasi anggaran (LRA), serta tim Kemendagri yang melakukan monitoring. 

    “Tapi kita sekali lagi membuktikan bahwa kita bisa. Maka dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa berkontribusi untuk mewujudkan realisasi APBD yang baik dan membanggakan,” pungkasnya. 

    Selain Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sejumlah kabupaten/kota juga berhasil membawa pulang penghargaan APBD Award. Antara lain Pemerintah Kota Pasuruan yang berhasil unggul di kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi.

    Sementara penghargaan kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi, diberikan kepada Pemerintah Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Blitar, dan Pemerintah Kota Malang. Di tingkat kabupaten, ada Kab. Banyuwangi, Kab. Madiun, Kab. Magetan, dan Kab. Blitar.

    “Jangan lupa untuk ke depannya kita harus lebih baik dari ini. Mudah-mudahan akan ada lebih banyak kabupaten/kota yang membawa pulang penghargaan serupa,” harap Pj. Gubernur Adhy. 

     

  • Juniver Girsang Geram Ada Pengacara Tipu Korban Penganiayaan Anak Bos Toko Roti

    Juniver Girsang Geram Ada Pengacara Tipu Korban Penganiayaan Anak Bos Toko Roti

    loading…

    Korban penganiayaan anak bos toko roti Dwi Ayu Darmawati dalam rapat dengar pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/12/2024). Foto/TV Parlemen

    JAKARTA – Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi SAI) Juniver Girsang geram mendengar kabar ada pengacara yang tega menipu korban penganiayaan anak bos toko roti Dwi Ayu Darmawati. Juniver prihatin dengan apa yang dialami korban penganiayaan yang dilakukan George Sugama Halim .

    “Bila advokat tersebut adalah anggota kami, maka saya akan meminta kepada Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Peradi SAI untuk menyidangkan, dan apabila terbukti maka selayaknya diberi hukuman yang seberat-beratnya yaitu pemecatan tetap sebagai anggota,” ujar Juniver dalam keterangan persnya, Kamis (19/12/2024).

    Sebab, kata dia, profesi advokat adalah officium nobile yaitu profesi yang sangat terhormat. “Sehingga profesi ini harus dijaga dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.

    Maka itu, Juniver meminta organisasi advokat lain yang beranggotakan advokat bermasalah atau diduga melakukan penipuan harus bisa memproses dan tidak membiarkan sikap dan tindakan tersebut. “Harapan saya kepada organisasi advokat yang menaungi advokat nakal untuk dapat memproses dan memberikan sanksi hukum,” ungkapnya.

    Dia juga mengimbau Kepolisian segera bertindak tanpa harus ada viral terlebih dahulu. Dia menjelaskan, profesi advokat adalah profesi yang berharga di depan masyarakat pencari keadilan, apalagi ini korbannya adalah rakyat kecil.

    Baca Juga: Wacana Polri di Bawah TNI atau Kemendagri yang Memicu Polemik

    “Kami sebagal pengurus organisasi advokat harus menertibkan oknum-oknum advokat yang tidak menjaga profesi ini,” pungkasnya.

    Diketahui, Dwi Ayu Darmawati mengaku ditipu pengacara ketika mencari keadilan atas penganiayaan yang dialaminya di tempat kerja pada 17 Oktober 2024 pukul 21.00 WIB. Hal tersebut diungkapkan Dwi Ayu dalam rapat dengar pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Sejak awal, sang pengacara itu selalu minta uang kepada keluarganya. Sampai-sampai, orang tuanya harus menjual motor satu-satunya. “Habis jual motor itu saya tanya tanyain itu sudah enggak ada kontak enggak bisa dihubungin lagi,” tutur Dwi.

    (rca)