Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Mendagri dukung sukseskan perayaan Natal Nasional 2024

    Mendagri dukung sukseskan perayaan Natal Nasional 2024

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan perayaan Natal Nasional 2024 yang akan berlangsung pada 28 Desember 2024 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

    Dukungan itu disampaikan Tito saat menerima audiensi Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2024 Thomas AM Djiwandono di Ruang Rapat Mendagri Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (20/12).

    Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum Panitia didampingi beberapa anggota, yakni Irjen Pol (Purn) Heribertus Dahana sebagai Koordinator Bidang Pengerahan Massa, Brigjen Pol Aldrin Hutabarat sebagai Wakil Koordinator Bidang Keamanan, dan Yustinus Prastowo sebagai Wakil Sekretaris Umum.

    Adapun Mendagri didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir dan Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga yang juga anggota Bidang Sekretariat Panitia Natal Nasional 2024.

    Thomas melaporkan rencana perayaan Natal Nasional 2024. Selain menggelar puncak perayaan Natal di Indonesia Arena GBK, Panitia juga telah menggelar sejumlah rangkaian kegiatan.

    Hal ini seperti kegiatan bakti sosial yang berlangsung di berbagai daerah. Ini termasuk bakti sosial terhadap korban letusan Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur.

    Rencananya perayaan Natal juga akan digelar di Kota Manado, Sulawesi Utara, bersamaan dengan puncak perayaan Natal di GBK, Jakarta.

    Selain itu, Thomas meminta arahan dan dukungan Tito untuk menyukseskan gelaran tersebut.

    Menanggapi itu, Tito menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum dan Panitia Natal Nasional 2024. Dirinya juga akan mengarahkan penjabat (Pj.) kepala daerah di wilayah Jabodetabek agar memberikan dukungan bilamana diperlukan.

    Tito juga mengarahkan Plt. Sekjen Kemendagri dan Stafsus Mendagri Kastorius untuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

    “Untuk memberikan dukungan penuh kepada panitia sesuai kebutuhan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Di lain sisi, berdasarkan pengalamannya menggelar kegiatan masif serupa, Tito menyarankan agar panitia benar-benar mengecek secara detail persiapan perayaan tersebut.

    Dia juga mengimbau pentingnya mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat kegiatan, termasuk kondisi cuaca.

    Kemudian, Tito juga mengusulkan agar perayaan Natal di GBK terhubung secara daring dengan beberapa daerah, seperti Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Daerah lain yang perlu dilibatkan secara daring, yakni ke enam provinsi di wilayah Papua, yaitu Prop Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Induk, Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua Selatan.

    Gelaran keikutsertaan masing-masing provinsi ini dapat dilakukan secara daring terkoneksi secara live ke GKB di masing-masing ibu kota provinsi tersebut.

    “Perayaan natal akan dapat membawa kesejukan dan merajut persatuan dan perdamaian pasca kontestasi Pilkada di Papua” ujar Tito yang juga pernah bertugas sebagai Kapolda Papua itu.

    Sebagai informasi, Natal tahun ini mengusung tema “Marilah Kita Bersama Pergi ke Betlehem”.

    Adapun puncak perayaan Natal Nasional Tahun 2024 akan berlangsung pada 28 Desember 2024, pukul 17.00-21.00 WIB di Indonesia Arena GBK.

    Perayaan ini akan dihadiri langsung oleh umat Kristiani se-Jabodetabek dan perwakilan dari daerah lain seluruh Indonesia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Berbeda dengan Indonesia, Vietnam Justru Pangkas Jumlah Kementerian dan Alihkan Anggaran Pejabat untuk Pembangunan

    Berbeda dengan Indonesia, Vietnam Justru Pangkas Jumlah Kementerian dan Alihkan Anggaran Pejabat untuk Pembangunan

    Fajar.co.id, Vietnam — Berbeda dengan Indonesia yang pada periode kali ini menghadirkan kabinet gemuk dengan gaji pejabatnya dinilai tak bersesuaian dengan kondisi keuangan negara yang terus melemah. Vietnam, salah satu tetangga dekat Indonesia justru memangkas kementerian untuk menghemat keuangan dan merampingkan birokrasi.

    Sebagaimana diberitakan Bloomberg pada Senin (16/12/2024), Negara Vietnam akan mengalihkan anggaran gaji para pejabat ke proyek pembangunan.

    Reformasi birokrasi Vietnam yang diklaim paling berani ini akan menghilangkan setidaknya 15-20 persen unit kementerian dan/atau lembaga negara. Jumlah pegawai negeri pun bakal dikurangi.

    Rencana ini muncul beberapa hari setelah negara itu mengesahkan draft aturan perpanjangan pengurangan pajak PPN, dari mulanya 10 persen menjadi 8 persen.

    Lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran TV negara Vietnam termasuk badan-badannya akan dibubarkan, dikutip dari Reuters

    Menariknya lagi, negara itu juga akan menggabungkan beberapa kementerian.

    Direncanakan akan dipangkas dari 30 menjadi 21 Kementerian dalam program yang digambarkan sebagai “reformasi kelembagaan”.

    Jika reformasi tersebut selesai pada April 2025, Vietnam hanya memiliki 13 kementerian, empat lembaga setingkat menteri, dan empat badan pemerintah tambahan.

    Pemerintah Vietnam akan menggabungkan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi.

    2 kementerian itu akan dilebur menjadi Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.

    Kementerian Transportasi akan digabung dengan Kementerian Konstruksi, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan dilebur menjadi Kementerian Dalam Negeri

  • Isu Politik Sepekan: Jokowi Dipecat PDIP hingga Wacana Presiden Prabowo Maafkan Koruptor

    Isu Politik Sepekan: Jokowi Dipecat PDIP hingga Wacana Presiden Prabowo Maafkan Koruptor

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dalam sepekan terakhir menjadi fokus pembaca. Berita mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipecat PDIP menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan selama sepekan terakhir.

    Isu politik pekan ini lainnya, terkait wacana Presiden Prabowo Subianto memaafkan koruptor, usulan agar kepala daerah kembali dipilih DPRD, Presiden Prabowo yang mengunjungi Mesir untuk menghadiri KTT D-8, hingga kinerja menteri Kabinet Merah Putih versi survei LPI.

    Berikut isu politik sepekan Beritasatu.com.

    1. Respons Jokowi Soal Dipecat PDIP: Biar Waktu yang Mengujinya
    Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi dipecat PDIP. Jokowi dipecat bersama putra sulungnya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya Bobby Nasution. Ketiganya menjadi bagian dari 27 kader yang dipecat PDIP.

    Merespons pertanyaan wartawan, Jokowi menegaskan dirinya tidak berada dalam posisi untuk membela diri atau memberikan penilaian atas keputusan pemecatan yang diambil oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Biar nanti waktu yang mengujinya,” ucapnya kepada awak media saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, seusai menerima kunjungan relawan Bala JP, Selasa (17/12/2024).

    Ia juga memilih tidak berkomentar mengenai pemecatan Gibran. Jokowi juga kembali menyebut konsep partai perorangan saat ditanya langkah selanjutnya setelah tidak lagi bergabung dengan PDIP.

    2. Wacana Prabowo Memaafkan Koruptor, Yusril: Demi Pemulihan Aset Negara
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang usulan memaafkan koruptor asal mereka mengembalikan uang hasil korupsi.

    Menurut Yusril, wacana Prabowo memaafkan koruptor ini merupakan langkah sistematis dan cepat untuk menyelesaikan masalah korupsi yang telah lama menjadi persoalan di masyarakat. Menurutnya, hasil dari upaya pemberantasan korupsi saat ini belum terlalu memuaskan.

    Yusril juga menguraikan mekanisme hukum yang mungkin dilakukan. Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

    3. Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bima Arya: Presiden Prabowo Tak Ingin Terburu-buru
    Selain berita Jokowi yang dipecat PDIP, isu politik sepekan lainnya yang hangat diperbincangkan, yakni Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan kajian terkait sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini didasari oleh tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pilkada.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan Presiden Prabowo telah melontarkan wacana pemilihan kepala daerah yang mungkin akan kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk merealisasikan ini, Kemendagri akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan para peneliti.

    4. Prabowo Hadiri KTT D-8 di Mesir
    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) dan bertemu Presiden Abdel Fattah El-Sisi. Prabowo dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Kairo, Selasa (17/12/2024) sekitar pukul 20.15 waktu setempat.

    KTT D-8, sebuah forum kerja sama ekonomi antara delapan negara berkembang, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan.  Dalam konferensi ini, Indonesia akan menerima jabatan sebagai ketua D-8 pada 2026.

    5. Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan bahwa Menko Polkam Budi Gunawan menjadi menteri terbaik Kabinet Merah Putih. Berdasarkan hasil survei LPI tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja Budi Gunawan terbaik di antara 10 menteri kabinet yang terjaring, meskipun selisih dengan menteri yang lain tidak terlalu berbeda jauh.

    Dari berbagai aspek yang diukur LPI, Budi Gunawan unggul dibandingkan menteri yang lainnya, yakni di aspek kinerja, dimensi progam kerja, dan kapasitasnya bekerja sesuai dengan visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Penilaian ini tidak terlepas dari kinerja Budi Gunawan dalam memastikan situasi politik dan keamanan terkendali dan stabil.

    Demikian berita-berita politik sepekan yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Jokowi yang dipecat PDIP.

  • Meski Tak Ada Sengketa Pilkada, Penetapan Wali Kota Surabaya Terpilih Tetap Tunggu MK

    Meski Tak Ada Sengketa Pilkada, Penetapan Wali Kota Surabaya Terpilih Tetap Tunggu MK

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya belum menetapkan Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih.

    Sekalipun tak ada gugatan, KPU Surabaya tetap menunggu kepastian dengan adanya Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi (MK).

    BRPK akan menjadi dasar bagi KPU untuk memastikan daerah tersebut terdapat Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) atau tidak.

    Apabila daerah tersebut tak memiliki sengketa perkara di MK, maka penetapan calon terpilih bisa dilakukan.

    “Kami masih menunggu surat dari MK. Penetapan (calon terpilih) akan dilakukan maksimal 3 hari setelah menerima surat MK,” kata Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bakron Hadi, saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (21/12/2024).

    Ketua KPU Surabaya, Soeprayitno, menambahkan, penetapan pasangan calon terpilih menjadi salah satu langkah menuju pelantikan kepala daerah.

    “Pasca penetapan paslon terpilih, maka usulan pelantikan disampaikan melalui DPRD Surabaya,” kata Soeprayitno saat dikonfirmasi terpisah.

    Selanjutnya, usulan akan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Kemudian, Kemendagri yang akan memberikan delegasi pelantikan ke gubernur,” kata pria yang akrab disapa Nano tersebut.

    Sebelumnya, Kemendagri mengungkap potensi pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berpotensi mundur.

    Saat ini, pemerintah tengah menunggu proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) di Mahkamah Konstitusi.

    Jadwal pelantikan kepala daerah sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024.

    Hal ini membahas tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

    Dalam aturan ini, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung 7 Februari 2025 dengan dilantik Presiden Republik Indonesia.

    Kemudian, pelantikan Bupati/Wali Kota dan Wakilnya berlangsung pada 10 Februari 2025 dengan dilantik Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah mengkaji penundaan pelantikan tersebut.

    Menurutnya, proses pelantikan harus serentak sesuai dengan semangat keserentakan di pilkada.

    “Kami di Kemendagri tengah berdiskusi dengan MK dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk mencari tanggal yang tepat,” kata Wamendagri Bima Arya saat memberikan penjelasan di hadapan ASN Pemkot Surabaya, Kamis (19/12/2024).

    “Sebab, kita harus menghitung proses gugatan-gugatan di MK. Sepertinya, baru akan selesai di pertengahan Maret,” ungkap Bima Arya.

    Untuk diketahui, pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima pendaftaran permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2024. Total, ada 283 permohonan yang masuk ke MK.

    Di luar Pilkada Surabaya, sebanyak 15 daerah berasal dari pilkada kabupaten/kota Jawa Timur. Kemudian, 1 lainnya berasal dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Tri Rismaharini dan KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

    Di Pilkada Surabaya, KPU Surabaya telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada Surabaya 2024, Rabu (4/12/2024) lalu.

    Hasilnya, pasangan Eri Cahyadi-Armuji menang telak melawan kotak kosong.

    Eri Cahyadi-Armuji yang berstatus Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya petahana tersebut mendapatkan akumulasi suara sebanyak 980.380 suara atau 81,3 persen dari total suara sah.

    Sisanya, sebanyak 224.340 suara atau sekitar 18,6 persen suara sah memilih kotak kosong.

    Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Surabaya yang mencapai 2.229.244 calon pemilih, sebanyak 1.252.973 orang di antaranya memberikan suara (56,2 persen). Dari total pemilih yang memberikan suara, sebanyak 48.253 suara dinyatakan tidak sah.

  • Kemendagri Beri Reward untuk Banyuwangi Rp 6,4 Miliar

    Kemendagri Beri Reward untuk Banyuwangi Rp 6,4 Miliar

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan APBD Award kepada Pemkab Banyuwangi kategori realisasi belanja tertinggi 2024. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

    APBD Award ini diberikan kepada daerah yang dinilai sukses melakukan penyerapan belanja daerah sesuai timeline secara konsisten. Selain penghargaan, Banyuwangi juga mendapatkan apresiasi berupa reward sebesar Rp. 6,4 Miliar.

    “Terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan apresiasi pada Banyuwangi. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Ipuk Sabtu (21/12/2024).

    Ipuk mengatakan APBD Banyuwangi selama ini digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah baik yang wajib, unggulan, dan penunjang. Dimana program daerah tersebut juga disinkronkan dengan program pusat dan provinsi.

    “Sinkronisasi kami lakukan untuk memastikan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan. Agar ada keberlanjutan antara program di pusat dan provinsi dengan daerah,” ujar Ipuk.

    Sedangkan, untuk dapat merealisasikan penyerapan belanja APBD tinggi, Banyuwangi menerapkan kebijakan tepat anggaran dan membangun kolaborasi serta kekompakan dengan berbagai pihak.

    “Mulai dari perencanaan anggaran yang tepat, penguatan kapasitas SDM, efisiensi pengelolaan belanja, penggunaan teknologi informasi, kolaborasi dengan sektor swasta, pemantauan dan evaluasi secara intensif, percepatan proyek infrastruktur hingga partisipasi masyarakat. Semuanya dilakukan agar program yang direncanakan bisa segera terealisasi” katanya.

    Penghargaan APBD ini diterima langsung Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi Guntur Priambodo pada Rapat Koordinasi Nasional (rakornas) Keuangan Daerah dan APBD Award 2024 di Jakarta, pada Rabu (18/12/2024). Acara tersebut dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito karnavian.

    Guntur mengatakan salah satu indikator penilaian penghargaan ini adalah pada kecepatan penyerapan belanja APBD. “Yang dinilai adalah apakah setelah APBD disahkan, langsung terjadi penyerapan belanja yang sesuai dengan anggaran kas,” kata Guntur.

    Guntur menerangkan pengesahan APBD di Banyuwangi selesai dilakukan di bulan Desember. Sehingga program kegiatan bisa mulai langsung dijalankan di awal tahun. “Belanjanya juga harus sesuai dengan anggaran kas, tidak kurang ataupun tidak lebih atau menjadi hutang, jadi tepat anggaran,” terangnya. (rin/kun)

  • Bawaslu: Satu Peta Data Pemilu impian besar penyelenggara pemilu

    Bawaslu: Satu Peta Data Pemilu impian besar penyelenggara pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan Satu Peta Data Pemilu yang diluncurkan KPU merupakan impian besar penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu.

    Menurutnya, satu peta data ini pasti sangat bermanfaat bagi masyarakat serta penyelenggara pemilu.

    “Ke depan, kita berharap seluruh data pemilih bisa terakses dan bagaimana kondisinya bisa terakses di peta data ini,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengungkapkan peta data ini juga bisa digunakan kepolisian, kejaksaan, BSSN untuk melihat proses-proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

    “Ini merupakan satu prestasi. Kita berusaha untuk lebih baik lagi. Masih ada kekurangan pasti, tetapi saya dan Afif (Ketua KPU) punya komitmen Pemilu 2024 pasti lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bagja meminta dukungan baik dari Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan seluruh pemangku kepentingan supaya penyelenggara pemilu mempunyai satu data baik dalam dan luar negeri.

    “Kami berharap kerja sama Bawaslu-KPU senantiasa terjaga dengan baik,” pungkas dia.

    Dalam forum ini Bawaslu mendapatkan penghargaan dari KPU atas kerja sama pemutakhiran pemilih Pemilu dan Pemilihan 2024. Bagja menerima langsung penghargaan tersebut dari Anggota KPU Betty Epsilon Idroos.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mobil Tabrak Pasar Natal di Magdeburg Jerman, 1 Korban Tewas

    Mobil Tabrak Pasar Natal di Magdeburg Jerman, 1 Korban Tewas

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sebuah mobil melaju kencang hingga menabrak kerumunan pasar Natal di Kota Magdeburg, Jerman Timur, pada Jumat (20/12).

    Insiden yang disebut otoritas setempat sebagai serangan itu menewaskan setidaknya satu orang dan puluhan warga lainnya luka-luka.

    “Saat ini layanan darurat mengonfirmasi angka-angka berikut: satu orang meninggal, 15 orang luka serius, 37 orang luka sedang, dan 16 orang luka ringan,” ujar otoritas kota dalam sebuah unggahan Facebook, seperti dilansir AFP.

    Televisi NTV menunjukkan beberapa ambulans dan mobil pemadam kebakaran berseliweran di lokasi yang kacau itu. Orang-orang yang terluka dilarikan ke rumah sakit dan yang lainnya dirawat saat mereka tergeletak di tanah.

    “Kami menduga itu adalah serangan,”ujar Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Negara Bagian Saxony-Anhalt kepada AFP.

    Media lokal mingguan Der Spiegel, mengutip sumber keamanan, mengatakan sebuah BMW hitam telah melaju kencang melewati kerumunan tepat setelah pukul 19.00 waktu setempat (18.00 GMT) ketika pasar itu dipenuhi orang-orang yang bersuka ria.

    Tak berapa lama, seorang pria Saudi yang diduga pelaku serangan itu ditangkap.

    “Kami telah menangkap pelakunya, dia adalah seorang pria dari Arab Saudi,” ujar Perdana Menteri Negara Bagian Saxony-Anhalt Reiner Haseloff kepada wartawan di tempat kejadian.

    Tersangka adalah “seorang dokter yang telah berada di Jerman sejak 2006”, kata Haseloff. Usia pria tersebut 50 tahun.

    Saat ini, Haselhoff memastikan aparat sedang mengumpulkan seluruh data lebih lanjut dan melakukan interogasi.

    “Dari apa yang kami ketahui saat ini, dia adalah penyerang tunggal, jadi kami rasa tidak ada bahaya lebih lanjut bagi kota ini.”

    Kanselir Jerman Olaf Scholz menulis di X bahwa “laporan dari Magdeburg menimbulkan ketakutan terburuk”.

    “Pikiran saya bersama para korban dan keluarga mereka. Kami berdiri di sisi mereka dan di sisi masyarakat Magdeburg. Terima kasih saya sampaikan kepada para petugas penyelamat yang berdedikasi di saat-saat yang mencemaskan ini,” ujar Scholz.

    Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser baru-baru ini meminta masyarakat untuk waspada di pasar Natal meskipun ia mengatakan pihak berwenang belum menerima ancaman khusus apa pun.

    Dinas Keamanan Dalam Negeri Kantor Perlindungan Konstitusi telah memperingatkan mereka menganggap pasar Natal sebagai “target yang cocok secara ideologis bagi orang-orang yang bermotivasi Islamis”.

    Pada 2016 lalu, seorang pria Tunisia yang mengemudikan truk menewaskan 12 orang di pasar Natal di Berlin.

    Korban ke-13 meninggal kemudian setelah menderita luka serius dalam serangan yang diklaim oleh kelompok Negara Islam (ISIS).

    (sfr/sfr)

  • Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih, Budi Gunawan Tempati Posisi Teratas

    Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih, Budi Gunawan Tempati Posisi Teratas

    Jakarta, Beritasatu.com – Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan bahwa Menko Polkam Budi Gunawan menjadi menteri terbaik Kabinet Merah Putih atau kabinet Prabowo-Gibran. 

    Berdasarkan hasil survei LPI tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja Budi Gunawan terbaik di antara 10 menteri kabinet yang terjaring, meskipun selisih dengan menteri yang lain tidak terlalu berbeda jauh.

    “Survei kami menemukan bahwa Menko Polkam Budi Gunawan merupakan menteri terfavorit dan mampu membangun sentimen (citra) positif yang inheren dengan performa terbaiknya dan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap visi-misi serta orientasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujar Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara peluncuran hasil survei bertajuk “Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025” di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    Ali mengatakan, dari berbagai aspek yang diukur LPI, Budi Gunawan unggul dibandingkan menteri yang lainnya, yakni di aspek kinerja, dimensi progam kerja, dan kapasitasnya bekerja sesuai dengan visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ali mengatakan sebanyak 92,36% responden menilai Budi Gunawan mempunyai kecakapan, well communicated terhadap awak media serta mempunyai kapasitas dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk memimpin institusinya.

    “Kalau diakumulasi dari tiga aspek yang diukur LPI termasuk berbagai indikator di dalamnya, penilaian responden terhadap Pak Budi Gunawan berada di urutan pertama tertinggi di angka 90,31%,” ungkap Ali.

    Menurut Ali, penilaian ini tidak terlepas dari kinerja Budi Gunawan dalam memastikan situasi politik dan keamanan terkendali dan stabil. Terutama, kata Ali, memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar, aman dan tidak ada konflik berarti di masyarakat.

    “Terobosan Pak Budi Gunawan yang lain adalah pembentukan tujuh desk untuk stabilitas politik dan keamanan. Dengan adanya tujuh desk tersebut, koordinasi dengan kementerian di bawah Kemenko Polkam bisa berjalan baik dan berdampak positif untuk kemajuan Indonesia,” jelas Ali.

    Ketujuh desk tersebut adalah pertama, Desk Pilkada dengan leading sector menteri dalam negeri. Kedua, Desk Pencegahan Penyelundupan dengan leading sector Kemenkopolkam. Ketiga Desk Pemberantasan Narkoba dengan leading sector Kapolri

    Lalu, keempat, Desk Penanganan Judi Online dengan leading sector Kapolri. Kelima, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dengan leading sector Jaksa Agung.

    Keenam, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dengan leading sector Jaksa Agung. Terakhir, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dengan leading sector Menteri Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.

    Survei LPI tentang menteri terbaik digelar pada 12-19 Desember 2024 terhadap 700 responden dari 20 provinsi besar di Indonesia. Metode survei adalah face to face interview dan online interview dengan margin of error plus minus 3,69% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dalam survei ini adalah kelas menengah intelektual, yaitu kelompok masyarakat berpendidikan tinggi (S1, S2, S3) yang secara sadar dan aktif mengamati proses sosial dan politik dan memiliki pandangan mandiri terhadap situasi sosial-politik yang terjadi, setidaknya selama 2024.

    Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih terbaik versi LPI
    1. Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan (90,31%)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (89,87%)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir (89,85%)
    4. Menkeu Sri Mulyani (89,78%)
    5. Menlu Sugiono (89,65%)
    6. Mendagri Tito Karnavian (89,33%)
    7. Mendikti, Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri Brojonegoro (89,27%)
    8. Menteri Agama, Nasaruddin Umar (89,18%)
    9. Mendikdasmen Abdul Mu’ti (88,83%)
    10. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (88,24%)

  • Kemendagri minta pemda jalankan arahan Presiden Prabowo

    Kemendagri minta pemda jalankan arahan Presiden Prabowo

    Sumber foto: Antara

    Kemendagri minta pemda jalankan arahan Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 23:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) menjalankan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang bersih dan melayani.

    “Target dari Bapak Presiden itu clear (jelas, red.) sekali. Kalau kami rangkum semua, pemerintahan yang bersih dan melayani. Itu intinya, bersih,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/12).

    Menurut dia, arahan Presiden tersebut menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya main-main, dan secara tegas meminta tidak ada korupsi hingga tingkat pemda.

    Wamendagri mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar kementerian/lembaga maupun pemda untuk melakukan langkah efisiensi dan mengutamakan kepentingan rakyat.

    Bima menjelaskan bahwa Presiden mengarahkan hal-hal tersebut karena mempertimbangkan target besar yang harus diwujudkan seperti swasembada pangan, hilirisasi, pengembangan desa, maupun reformasi birokrasi.

    Ia lantas menyebutkan beberapa hal yang harus dicermati untuk mencapai target besar Presiden. Pertama, terkait dengan efisiensi anggaran sehingga pemda dengan pusat harus satu frekuensi.

    “Kedua, pertumbuhan ekonomi 8 persen. Ini tidak akan mungkin terwujud tanpa didukung oleh peningkatan PAD (pendapatan asli daerah),” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri puji KPU dan Bawaslu jaga stabilitas-transparansi pemilu

    Wamendagri puji KPU dan Bawaslu jaga stabilitas-transparansi pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menyukseskan Pemilu 2024, baik di pusat maupun daerah.

    Hal ini disampaikannya dalam peluncuran Satu Peta Data Pemilu Tahun 2024 dan Perjalanan Pemilih Pemilu Tahun 2024 yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan terhadap dukungan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat.

    Ribka menegaskan pentingnya pemilu sebagai tonggak demokrasi bangsa.

    “Pemilu tidak hanya menjadi wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” kata Ribka.

    Ia menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung Pemilu 2024.

    Kemendagri telah melaksanakan tugasnya, mulai dari pembinaan pemerintahan daerah agar tetap kondusif selama pemilihan, hingga fasilitasi data kependudukan yang akurat untuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

    “Semua ini dilakukan sebagai bagian dari upaya kita untuk memastikan Pemilu berlangsung aman, jujur, adil, dan demokratis,” ujarnya.

    Selain itu, dia pun mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, keberhasilan pemilu tidak hanya bergantung pada satu pihak.

    Namun, kesuksesan ini berkat kolaborasi banyak pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), KPU, Bawaslu, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat.

    Kolaborasi ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan untuk menjaga demokrasi dan melindungi hak politik rakyat. “Keberhasilan Pemilu ini tentu bukan hasil kerja satu pihak saja. Ini adalah buah dari kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah,” tambah Ribka.

    Ribka menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Ia berharap momentum tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus memperkuat persatuan bangsa.

    “Momentum ini harus kita manfaatkan untuk memperkuat stabilitas nasional dan mendukung keberlanjutan pembangunan demi terciptanya Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkasnya.

    Adapun penghargaan juga diberikan kepada Bawaslu atas perannya dalam memastikan transparansi dan integritas selama pelaksanaan pemilu.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024