Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Pengisian Jabatan Kosong, Pj Bupati Batang Lantik Pejabat Pengawas Baru

    Pengisian Jabatan Kosong, Pj Bupati Batang Lantik Pejabat Pengawas Baru

    TRIBUNJATENG.COM, BATANG – Pengisian kekosongan jabatan, Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki melantik 4 pejabat fungsional, di Aula BKD Batang, Kabupaten Batang, Senin (30/12/2024).

    Pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan Inspektorat sebagai Fungsional Ahli Muda dan Pertama dan DPMPTSP Kabupaten Batang sebagai Fungsional Ahli Pertama.

    Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, bahwa pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan fungsional yang bekerja untuk melakukan pengawasan.

    “Karena jabatan funsional sebagai pengawasan masih cukup banyak yang mengalami kekosongan untuk itu harus diisi melalui mutasi maupun perekrutan CPNS yang baru,” tuturnya.

    Lani menyebutkan bahwa, tenaga pengawas inspektorat dipilih sebagai prioritas karena memang sangat minim yang mengisi. Sehingga kita berupaya setiap tahun bisa menambah pejabat fungsional untuk melakukan tugas pengawasan.

    “Faktor kekosongan jabatan, karena memang dipengaruhi ada ASN yang pensiun ataupun meninggal dunia serta pindah ke daerah lain.

    Makanya, pengisian jabatan fungsional yang mengalami kekosongan untuk tidak mengganggu jalannya Pemerintahan di Kabupaten Batang,” jelasnya.

    Pelantikan yang membutuhkan waktu Panjang, karena sudah kita ketahui jika kepala daerahnya Penjabat atau Pj harus mendapatkan persetujuan BKN dan Kemendagri.

    “Untuk kekosongan jabatan eselon 2 di Kabupaten Batang sendiri, kita akan isi semua pada tahun 2025 nanti. Semoga jabatan fungsional yang baru saja dilantik dapat menyesuaikan pekerjaan yang baru,” pungkasnya.(din)

  • Kemendag Geram Harga Minyakita Tak Kunjung Turun, Buka Opsi Revisi Regulasi Lagi – Halaman all

    Kemendag Geram Harga Minyakita Tak Kunjung Turun, Buka Opsi Revisi Regulasi Lagi – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka peluang kembali merevisi peraturan terkait dengan minyak goreng Minyakita.

    Pada 14 Agustus 2024, Kemendag telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024.

    Seiring dengan terbitnya peraturan tersebut, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita dinaikkan dari Rp 14 ribu per liter menjadi Rp 15.700 per liter.

    Selain itu, pemerintah juga telah mengakomodasi kenaikan harga tertinggi Minyakita yang ada di rantai distribusi.

    Permintaan menaikkan harga di tingkat produsen ke distributor lini 1 (D1) dari harga awal Rp10.800 menjadi Rp13.500.

    Lalu, di distrbutor lini 2 (D2) menjadi Rp 14 ribu, dan Rp14.500 hingga Rp15.700 di tingkat pengecer hingga konsumen.

    Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa harga rata-rata Minyakita masih melebihi harga yang sudah ditetapkan. Bahkan, berdasarkan data Kemendag, harga rata-rata nasionalnya kini sebesar Rp 17.222 per liter.

    “Faktanya di lapangan saat ini harga rata-rata minyakita di atas HET,” kata Moga dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024, dikutip dari YouTube Kemendagri pada Selasa (31/12/2024).

    Menurut Moga, Kemendag sebenarnya tidak ingin mengubah regulasi yang sudah ada karena tak mau dianggap inkonsisten.

    Maka dari itu, ia mendesak produsen dan distributor untuk menyalurkan dan menjual minyak goreng sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

    Ia meminta produsen dan distributor menjual Minyakita sesuai dengan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation/DPO).

    “Untuk itu kami memohon kepada produsen dapat menyalurkan dan menjual harga minyak goreng mulai dari D1, D2, sampai dengan pengecer dan konsumen sesuai dengan DPO sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024,” ujar Moga.

    Meski demikian, Moga mengakui bahwa jika masalah harga ini terus berlarut-larut, pemerintah akan mempertimbangkan untuk merevisi kembali regulasi yang ada, seperti yang telah dilakukan pada sektor pupuk.

    Adapun pemerintah telah resmi memangkas distribusi pupuk dengan memotong sejumlah regulasi. Ini agar pupuk bersubsidi bisa sampai lebih cepat di masyarakat.

    “Bisa saja kami lakukan seperti halnya pupuk. Kami simplifikasi distribusi minyak goreng seperti yang sudah direvisi perpres mengenai pupuk dan bisa juga kita revisi permendag,” ucap Moga.

    Namun, Moga menyebut Kemendag masih ingin mempertimbangkan peran daripada D1 D2 yang dimiliki produsen.

    “Kami tidak ingin dalam situasi ekonomi seperti ini terjadi idle capacity terutama penggunaan gudang dan juga logistik dan juga pengurangan pegawai,” ucap Moga.

    Ia pun kembali meminta dukungan produsen untuk memasok kebutuhan Minyakita dan menjualnya sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan.

    “Kami tidak ingin merubah regulasi, kami tidak ingin pemerintah dianggap inkonsisten, untuk itu kami memohon dukungan,” tutur Moga.

    “Kalau memang terpaksa, pemerintah akan merevisi kembali sebagaimana terjadi pada regulasi yang mengatur tentang pupuk, di mana kita mensimplifikasi terkait dengan distribusi pupuk sampai dengan petani. Hal ini bisa kita lakukan, simplifikasi distribusi minyakita sampai dengan konsumen,” pungkasnya. 

  • Politik, ratas bahas ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil

    Politik, ratas bahas ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa terkait kebijakan pemerintah dan isu politik terjadi di sepanjang Senin (30/12).

    Dari mulai rapat terbatas presiden dan jajaran menteri membahas soal ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil. Berikut rangkaian berita yang telah dirangkum ANTARA.

    1. Presiden Prabowo panggil sejumlah menteri untuk ratas ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas soal ketahanan pangan di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.

    Menteri-menteri yang datang ke Istana Negara itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Baca di sini

    2. DPR minta Kemendagri larang kepala daerah angkat timses jadi honorer

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melarang kepala daerah terpilih, baik gubernur, bupati, wali kota, mengangkat tim sukses (timses) menjadi pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Menurut dia, kepala daerah terpilih harus mendahulukan pegawai yang sudah masuk ke dalam data dengan ketentuan masa kerja yang sudah lebih lama. Sehingga jangan sampai ada seseorang yang tiba-tiba diambil menjadi pegawai honorer atau PPPK.

    Baca di sini

    3. Presiden perintahkan setop impor beras, garam, gula, jagung

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas dengan beberapa menterinya di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, memerintahkan jajaran menterinya untuk menyetop impor beras, garam, gula konsumsi, dan jagung pada 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menginformasikan perintah Presiden itu kepada wartawan saat jumpa pers di kompleks Istana Negara selepas rapat.

    Baca di sini

    4. TNI AU kerahkan “drone” Anka untuk jaga kawasan Natuna

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat nirawak atau drone Anka untuk mengawasi kawasan Natuna Utara yang berdekatan dengan kawasan Laut China Selatan.

    Drone Anka itu dikerahkan ke wilayah tersebut lantaran saat ini situasi di kawasan Laut China Selatan tengah memanas disebabkan oleh konflik perbatasan antarbeberapa negara ASEAN.

    Baca di sini

    5. Prabowo sebut penyelundupan tekstil ancaman bagi kedaulatan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan praktik penyelundupan, salah satunya komoditas tekstil di dalam negeri, merupakan bentuk ancaman bagi kedaulatan Indonesia.

    “Penyelundupan tekstil, misalnya, mengancam industri dalam negeri dan kehidupan ratusan ribu pekerja kita,” katanya saat menyampaikan pengarahan pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Senin.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Refleksi 2024, BUMD Migas Kota Bekasi lampaui target PAD

    Refleksi 2024, BUMD Migas Kota Bekasi lampaui target PAD

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com

    Refleksi 2024, BUMD Migas Kota Bekasi lampaui target PAD
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 30 Desember 2024 – 14:11 WIB

    Elshinta.com – Refleksi tahun 2024, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroda Migas Kota Bekasi berhasil menutup tahun 2024 dengan pencapaian gemilang.  

    Direktur Utama Perseroda Migas, Apung Widadi mengaku kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kota Bekasi melampaui target yang ditetapkan.

    “Dari target sebesar 650 juta rupiah, Alhamdulillah, Perseroda Migas berhasil menyetor 1,1 miliar rupiah ke kas daerah,” kata Apung kepada Elshinta pada Senin (30/12/2024).

    Ia menjelaskan, keberhasilan ini menunjukkan kinerja positif dan pertumbuhan yang signifikan bagi BUMD tersebut.

    “Alhamdulillah, BUMD Migas ini trennya positif. Dari tahun sebelum saya masuk, perusahaan rugi, sekarang sudah untung dan sudah bisa setor kontribusi ke PAD. Dari target 650 juta, kita bisa setor 1,1 miliar, artinya melampaui target Pemerintah Kota Bekasi. Alhamdulillah, BUMD Migas performanya sudah cukup bagus,” ujar Apung.

    Selain itu, keberhasilan Perseroda Migas tidak hanya berhenti pada kontribusi PAD yang melampaui target. Perusahaan juga berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi.

    “Dari sisi prestasi, kami dapat penghargaan BUMD Award, penghargaan otonomi daerah dari Kemendagri sebagai BUMD terbaik bintang 3 dan CEO terbaik bintang 3. Selain itu, kami juga mendapat penghargaan dari bagian Kabag ekonomi sebagai BUMD berkategorikan sehat dan tren positif,” ungkapnya.

    Pencapaian ini membuktikan efektivitas strategi dan manajemen yang diterapkan Perseroda Migas dalam meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Bekasi.  

    Ia berharap, keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi BUMD lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi optimal bagi daerah.

    Prestasi Perseroda Migas menjadi bukti nyata bahwa BUMD dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan daerah dan perekonomian lokal.

    “Ke depannya, diharapkan Perseroda Migas dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya untuk terus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi,” pungkas Apung seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Senin (30/12). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pj Gubernur: Kabupaten Paser strategis dukung pembangunan nasional

    Pj Gubernur: Kabupaten Paser strategis dukung pembangunan nasional

    Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Nusantara, sebagai ibu kota negara

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj). Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik meminta Kabupaten Paser, Kaltim dalam momen peringatan hari jadi ke-65 untuk terus memperkuat kontribusi dalam pembangunan nasional.

    “Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Nusantara, sebagai ibu kota negara,” ujar Akmal dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Ia pun mengapresiasi langkah-langkah strategis Kabupaten Paser dalam meningkatkan pelayanan publik hingga memperkuat infrastruktur.

    “Saya mengapresiasi langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat infrastruktur dan mendukung program pemberdayaan masyarakat,” katanya.

    Sebagai informasi, Kabupaten Paser genap berusia 65 tahun pada 29 Desember 2024. Kabupaten yang dikenal dengan sebutan “Paser Buen Kesong” (Paser Berhati Baik) itu menurut Akmal, semakin maju dan rakyatnya sejahtera dalam kedamaian.

    Adapun, tema peringatan tahun ini adalah “Maju Bersama Menuju Paser yang Adil dan Sejahtera”. Tema itu diharapkan bisa menjadi pengingat sekaligus harapan bahwa kemajuan daerah harus dicapai melalui sinergi, kebersamaan, dan semangat gotong royong.

    “Tema ini mencerminkan tekad kita untuk terus melangkah maju, memastikan bahwa setiap elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan,” kata Akmal saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-65 Kabupaten Paser Tahun 2024 yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Paser.

    Menurut dia, dari masa ke masa, Kabupaten Paser terus tumbuh menjadi daerah yang semakin kokoh, baik dalam pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat maupun pelestarian nilai-nilai budaya yang luhur.

    Selain itu, Kabupaten Paser juga memiliki potensi luar biasa di berbagai sektor, mulai dari sumber daya alam, pariwisata, hingga kebudayaan. Namun, kekayaan tersebut harus dikelola dengan bijak, berkelanjutan, dan berkeadilan.

    Akmal yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu juga berpesan agar memperkuat komitmen bersama untuk terus bekerja dalam semangat kolaborasi demi terwujudnya cita-cita Kabupaten Paser yang adil dan sejahtera.

    “Selain itu, tingkatkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan sumber daya daerah, terutama dalam menghadapi era transformasi digital dan tantangan global,” ucapnya.

    Tidak kalah penting, pesan Akmal, terus jaga kedamaian daerah, harmoni sosial dan budaya dengan tetap menghormati kearifan lokal yang menjadi jati diri masyarakat Kabupaten Paser.

    Akmal juga mendoakan agar Kabupaten Paser semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera dan keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Mari kita wujudkan bersama Paser yang kita cintai ini sebagai kabupaten yang membanggakan,” tutur Akmal.

    Dalam momen peringatan hari jadi itu, Bupati Paser Fahmi Fadli turut menyerahkan penghargaan kepada dinas dan instansi di lingkup Pemkab Paser.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri Belum Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Baru 2025

    Kemendagri Belum Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Baru 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa pemerintah masih berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan pelantikan kepala daerah baru hasil Pilkada Serentak 2024. 

    Bima menyebut konsultasi saat ini masih dilakukan dengan DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Presiden. Apalagi, saat ini sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 masih bergulir di MK. 

    Menurut Bima, pemerintah baru akan membahas soal jadwal pasti rencana pelantikan kepala daerah baru pada 2025 yang akan jatuh pada esok lusa. 

    “Nanti kita awal tahun kelihatannya akan fokus kepada pembahasan tentang jadwal yang pasti. Sekarang ini masih dikonsultasikan dulu,” ungkap Bima kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024). 

    Mantan Wali Kota Bogor itu mengungkapkan pemerintah menginginkan pelantikan untuk ratusan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara serentak. Namun, beberapa peserta Pilkada Serentak 2024 masih mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. 

    Pemerintah, terang Bima, akan menunggu proses di MK rampung kendati terdapat beberapa daerah yang tidak mengajukan PHPU. Misalnya, Pilkada Jakarta. 

    “Jadi jadwalnya ini masih dipastikan lagi, dikonsultasikan lagi di antara pimpinan, terutama Bapak Presiden dan MK,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, KPU menggelar Pilkada Serentak 2024 di 545 daerah secara keseluruhan. Secara terperinci, Pilkada diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. 

    Dilansir dari situs resmi MK, terdapat total 313 permohonan PHPU yang masuk. Secara terperinci, total PHPU itu terbagi menjadi 23 sengketa pilkada gubernur, 241 untuk bupati dan 49 wali kota. 

  • Wamenpar sebut Pulau Penyengat jadi percontohan gerakan wisata bersih

    Wamenpar sebut Pulau Penyengat jadi percontohan gerakan wisata bersih

    Penyengat memiliki potensi besar untuk wisata sejarah dan religi. Cerita-cerita sejarahnya sangat kaya, sehingga storytelling di sini harus diperkuat agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih berkesan

    Tanjungpinang (ANTARA) – Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyatakan, Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan dijadikan sebagai lokasi percontohan atau pilot project gerakan wisata bersih.

    “Penyengat memiliki potensi besar untuk wisata sejarah dan religi. Cerita-cerita sejarahnya sangat kaya, sehingga storytelling di sini harus diperkuat agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih berkesan,” kata Ni Luh Puspa saat kunjungan kerja ke Penyengat, Senin.

    Dalam kunjungan itu, Wamenpar meninjau sejumlah destinasi wisata di pulau bersejarah itu, seperti Masjid Raya Sultan Riau, Bukit Kursi, dan kompleks makam Engku Puteri Raja Hamidah.

    Ia juga memuji infrastruktur seperti dermaga dan jalan menuju situs yang dinilainya sudah baik, tetapi masih ada kekurangan yang perlu dibenahi, misalnya toilet masih terbatas, dan pengelolaan sampah di TPS 3R terkendala kurangnya daya listrik.

    “Hal ini harus segera ditangani agar fasilitas di destinasi ini semakin optimal. Saya sudah menyampaikan hal ini agar pemerintah daerah dan pusat dapat bekerja sama mengatasinya,” ujar Wamenpar.

    Sementara, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Hariyanto menambahkan perlunya perlengkapan penunjuk arah di setiap destinasi wisata.

    “Tanda-tanda ini penting agar wisatawan dapat menjelajahi lokasi secara mandiri, meski ada pemandu,” jelasnya.

    Gerakan wisata bersih, kata Hariyanto, akan menjadi gerakan nasional yang diinisiasi Kemenpar dan melibatkan mitra strategis dari kementerian/lembaga seperti Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta mitra industri, swasta, dan BUMN melalui program CSR-nya.

    “Beberapa mitra strategis sudah menyatakan komitmennya. Pada saat peluncuran nanti, akan ada pernyataan bersama untuk mendukung gerakan wisata bersih,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Tanjungpinang Muhammad Nazri mengapresiasi dukungan Kemenpar yang memilih Pulau Penyengat sebagai lokasi percontohan gerakan wisata bersih.

    Ia mengakui ada beberapa fasilitas yang perlu dibenahi di pulau itu, seperti sarana kesehatan, penambahan toilet, pengelolaan TPS 3R, tanda penunjuk arah, dan perahu ranjau untuk memungut sampah di laut.

    “Kami sudah menginventarisasi kebutuhan tersebut, dan alhamdulillah Kemenpar siap membantu,” ujar Nazri.

    Ia menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjadikan Pulau Penyengat sebagai percontohan wisata bersih yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

    “Kami sudah menyediakan tempat sampah terpilah, namun masyarakat perlu didorong untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan,” ujar Nazri.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendag Beri Sinyal Pangkas Distribusi Minyakita, Harga Bisa Lebih Murah?

    Kemendag Beri Sinyal Pangkas Distribusi Minyakita, Harga Bisa Lebih Murah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka peluang untuk memangkas distribusi minyak goreng kemasan Minyakita, sama seperti pendistribusian tata kelola pupuk subsidi. Di sisi lain, pemerintah mengaku tidak ingin mengubah regulasi yang sudah ditetapkan.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Moga Simatupang menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin dianggap inkonsisten terhadap regulasi.

    “Sebenarnya kami tidak ingin merubah regulasi yang sudah ada, kami tidak ingin pemerintah dianggap inkonsisten terhadap regulasi,” kata Moga dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2024, di kanal YouTube Kemendagri, Senin (30/12/2024).

    Untuk itu, Kemendag meminta agar produsen untuk dapat menyalurkan dan menjual harga minyak goreng Minyakita dari D1, D2, pengecer, hingga ke tangan konsumen sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

    Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Rakyat, Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation), dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) Minyak Goreng.

    “Bisa saja kami lakukan seperti halnya pupuk, kita simplifikasi distribusi minyak goreng seperti yang sudah direvisi Perpres [Peraturan Presiden] mengenai pupuk dan bisa juga kami revisi Permedag,” ujarnya.

    Namun, lanjut Moga, Kemendag masih mempertimbangkan peran dari distributor 1 atau D1 dan D2 yang dimiliki oleh produsen. Terlebih, Kemendag tidak ingin terjadi idle capacity di tengah ketidakpastian ekonomi, terutama dalam hal penggunaan gudang, logistik, maupun pengurangan pegawai.

    “Kalau memang terpaksa pemerintah akan merevisi kembali sebagaimana terjadi pada regulasi yang mengatur tentang pupuk, di mana kita simplifikasi terkait dengan distribusi pupuk sampai dengan ke petani. Hal ini juga bisa kita lakukan, kita simplifikasi distribusi Minyakita sampai dengan ke konsumen,” tuturnya.

    Apalagi, Moga mengungkap realita yang terjadi lapangan adalah saat Kemendag melakukan pemantauan dan kunjungan di pasar, semua harga pangan berada di level stabil, termasuk Minyakita di harga Rp15.700 per liter.

    “Pada saat kami kunjungi pasar, harga [pangan] semua stabil, [harga] Minyakita Rp15.700 [per liter]. Begitu kita ke luar dari pasar, harga bisa Rp18.000 lagi,” ungkapnya.

    Moga menyebut perlu adanya peran dari semua pihak, mulai dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan maupun pemerintah daerah yang menangani perdagangan maupun pangan untuk memantau pasokan dan harga di pasar.

    “Sehingga tidak ada permainan harga oleh distributor maupun pengecer di lapangan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Moga mengaku Kemendag telah melakukan pengawasan terhadap 247 pelaku usaha, baik distributor maupun pengecer. Kemendag, sambung dia, juga telah mengenakan sanksi kepada 41 pelaku usaha dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    “Saya mohon peran aktif pemda dan satgas pangan unutk memonitor terkait dengan ketersediaan pasokan dan harga di daerah., kami juga memohon kepada produsen, distributor, D1, D2, dan juga pengecer untuk menjual sesuai ketentuan,” tandasnya.

  • Kemendagri pastikan sinkronisasi pusat-daerah dukung swasembada pangan

    Kemendagri pastikan sinkronisasi pusat-daerah dukung swasembada pangan

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/12), mengatakan Kemendagri memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung swasembada pangan. Beberapa strategi yang dilakukan di daerah antara lain membangun daerah irigasi hingga mengoptimalkan penyuluh pertanian. (Suci Nurhaliza/Yogi Rachman/Yovita Amalia/Farah Khadija)

  • Harga Beras Medium di 10 Daerah Melambung Lampaui HET, Ini Daftarnya

    Harga Beras Medium di 10 Daerah Melambung Lampaui HET, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan 10 wilayah di Indonesia mencatatkan harga beras tertinggi di tingkat konsumen pada minggu keempat Desember 2024. Harganya bahkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Bapanas Kelik Budiana mengatakan bahwa beras medium di zona 2 lebih tinggi 6,81% dari HET. Begitu pula dengan beras medium di zona 3 sebesar 19,39% lebih tinggi dari HET. 

    “Di tingkat konsumen dengan harga di atas HAP/HET, yang berarti harga di konsumen dalam kondisi kurang baik,” kata Kelik dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2024, di kanal YouTube Kemendagri, Senin (30/12/2024).

    Adapun, HET beras medium di zona 1 dibanderol Rp12.500. Untuk HET beras medium di zona 2 adalah Rp13.100, sedangkan HET beras medium di zona 3 adalah Rp13.500.

    Selain itu, Bapanas juga mencatat terdapat 369 kabupaten/kota yang berada di atas HET beras medium pada minggu keempat Desember 2024. Kemudian, sebanyak 266 kabupaten/kota di atas HET beras premium.

    Lalu, sebayak 432 kabupaten/kota juga di atas HET bawang putih bonggol. Serta, terdapat 325 kabupaten/kota di atas harga acuan penjualan (HAP) gula konsumsi.

    Sementara itu, Papua Pegunungan tercatat sebagai provinsi dengan harga beras medium termahal dibandingkan provinsi lainnya. Harganya menembus Rp20.000.

    Berikut daftar 10 wilayah dengan harga beras medium tertinggi:

    1. Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Nduga

    Harga Beras Medium: Rp20.000

    HET/HAP: Rp13.500

    Artinya, provinsi ini naik 58,23% terhadap HET/HAP.

    2. Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Yalimo

    Harga Beras Medium: Rp20.000

    HET/HAP: Rp13.500

    Artinya, provinsi ini juga naik 58,23% terhadap HET/HAP.

    3. Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya

    Harga Beras Medium: Rp20.000

    HET/HAP: Rp13.500

    Artinya, provinsi ini naik 58,23% terhadap HET/HAP.

    4. Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai

    Harga Beras Medium: Rp17.600

    HET/HAP: Rp13.100

    Artinya, provinsi ini naik 26,62% terhadap HET/HAP.

    5. Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Dogiyai

    Harga Beras Medium: Rp17.000

    HET/HAP: Rp13.500

    Artinya, provinsi ini naik 26,58% terhadap HET/HAP.

    6. Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni

    Harga Beras Medium: Rp19.000

    HET/HAP: Rp13.500

    Artinya, provinsi ini naik 26,58% terhadap HET/HAP.

    7. Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Tambrauw

    Harga Beras Medium: Rp17.000

    HET/HAP: Rp13.500

    Artinya, provinsi ini naik 26,58% terhadap HET/HAP.

    8. Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika

    Harga Beras Medium: Rp16.685

    HET/HAP: Rp13.500

    Artinya, provinsi ini naik 24,24% terhadap HET/HAP.

    9. Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Maybrat

    Harga Beras Medium: Rp17.250

    HET/HAP: Rp13.500

    Artinya, provinsi ini naik 23,42% terhadap HET/HAP.

    10. Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Pesisir Selatan

    Harga Beras Medium: Rp15.400

    HET/HAP: Rp13.500

    Artinya, provinsi ini naik 23,38% terhadap HET/HAP.