Kementrian Lembaga: Kemendagri

Pemerintah Dorong Pemda Perkuat Komitmen Penyelesaian Tenaga Non-ASN melalui Seleksi PPPK Tahap II

Pemerintah Dorong Pemda Perkuat Komitmen Penyelesaian Tenaga Non-ASN melalui Seleksi PPPK Tahap II
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
) mendorong para pimpinan daerah untuk berkomitmen dalam menyelesaikan persoalan tenaga non-
aparatur sipil negara
(
non-ASN
).
Kolaborasi tersebut bertujuan untuk mempercepat penataan
tenaga non-ASN
sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Selain dengan Kemendagri, Kemenpan-RB juga mengajak Badan Kepegawaian Negara (
BKN
) untuk lebih proaktif dalam mempercepat penataan tenaga non-ASN. Melalui jaringan Kemendagri dan BKN yang menjangkau hingga ke daerah, diharapkan proses penataan ini bisa berjalan lebih cepat.
Salah satu langkah yang sudah diterapkan dalam penataan tersebut adalah melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dua tahap. Namun, langkah ini dinilai masih menemukan beberapa kendala yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengatakan bahwa pemerintah telah membuka kesempatan bagi tenaga non-ASN untuk mengikuti
seleksi PPPK 2024
.
Ia menegaskan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah berkomitmen dalam penataan tenaga non-ASN.
“Pemerintah bersama DPR RI sudah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam
database
BKN. Seleksi PPPK tahap kedua ini harus dimaksimalkan,” ujar Rini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (6/1/2025).
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Aba Subagja menjelaskan bahwa strategi kolaborasi dengan Kemendagri difokuskan pada penguatan komitmen pejabat pembina kepegawaian (PPK)
pemerintah daerah
dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang terdata dalam
database
BKN.
Pernyataan tersebut disampaikan Aba dalam rapat bersama Kemendagri dan BKN di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi Kemendagri dan BKN bertujuan untuk mendorong PPK atau kepala daerah agar mengoptimalkan kebijakan penataan tenaga non-ASN, khususnya dalam seleksi PPPK tahap II.
“Kami mendorong dan memastikan PPK pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi tenaga non-ASN untuk mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK tahap II,” kata Aba.
Pemerintah juga ingin memastikan PPK di tingkat daerah melakukan pengangkatan tenaga non-ASN yang lulus seleksi tahap II menjadi PPPK, baik secara penuh maupun paruh waktu.
“Serta memastikan PPK menyediakan anggaran bagi PPPK maupun paruh waktu,” ucap Aba.
Instansi pemerintah juga diharapkan memastikan data tenaga non-ASN sesuai dengan kebijakan seleksi tahap kedua untuk empat jabatan pelaksana yang tersedia, yaitu Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional.
Tenaga non-ASN
yang dapat mendaftar pada seleksi tahap II adalah mereka yang terdapat dalam
database
BKN dan sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK tahap I atau seleksi CPNS, serta tenaga non-ASN dalam
database
BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN.
Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengungkapkan dukungan penuh terhadap kolaborasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa BKN bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) siap mempercepat penataan tenaga non-ASN sesuai kebijakan Menpan-RB yang berlandaskan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Di sisi lain, Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Suhajar Diantoro menegaskan bahwa pihaknya akan segera mendorong pemerintah daerah agar memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN untuk mengikuti seleksi PPPK tahap II.
Menurutnya, penyelesaian penataan tenaga non-ASN merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi.
“Kami mendukung optimalisasi pendaftaran non-ASN pada seleksi PPPK tahap II dan mendorong PPK pemerintah daerah untuk memfasilitasi tenaga non-ASN di instansinya agar bisa mengikuti seleksi ini,” ucap Suhajar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/01/2025 21:02
KSP Soroti Harga Bawang Putih dan Minyakita yang Tak Kunjung Turun

Jakarta –

Harga bawang putih dan Minyakita semakin mahal. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyoroti kedua komoditas itu yang tak kunjung turun sampai pergantian tahun ini.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono mengatakan untuk bawang putih harganya rata-rata nasional mencapai Rp 44.700 per kilogram (kg), sementara harga acuan pembelian (HAP) Rp 38.000/kg. Menurutnya ini masalah lama yang tidak kunjung usai.

“Kami berharap bisa mengevaluasi akan implementasi kebijakan bawang putih karena harganya jauh lebih tinggi dari harga acuan. Meskipun kita lihat antar daerah juga tidak semua daerah harganya sangat tinggi,” kata dia dalam rapat koordinasi inflasi daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (6/1/2025).

Untuk harga Minyakita saat ini telah mencapai Rp 17.300/liter. Padahal harga eceran tertinggi (HET) Minyakita Rp 15.700/liter.

Menurut Edy salah satu penyebab tidak kunjung turunnya harga Minyakita karena rantai distribusi yang panjang. Seharusnya rantai distribusinya dari produsen ke distributor 1, distributor 2, langsung ke pengecer.

Sementara nyatanya, rantai itu tidak berlaku di lapangan. Para pedagang melakukan dua hal untuk memasok Minyakita, pertama mengandalkan sales yang menawarkan ke warung mereka dan kedua membeli dari sesama pengecer.

“Di lapangan jarang pengecer yang mengambil Minyakita langsung ke distributor, atau d2. Ternyata, pengecer itu kan bukan hanya jual Minyakita, jual bumbu, sembako, sehingga mereka tidak mengambil sendiri. Mereka pengandalkan sales yang datang kemudian memasok Minyakita, juga ada yang beli di pengecer lain, jadi sulit harganya dijaga di HET,” terangnya.

Edy juga mencurigai masalah tingginya Minyakita karena pasokan yang terbatas. Karena menurutnya saat ditelusuri ke pasar, pasokan Minyakita sedikit. Di sisi lain Domestic market obligation (DMO) atau pasokan minyak dalam negeri sebagai Minyakita tercatat cukup untuk kebutuhan dalam negeri.

“Sampai saat ini, ini masih merupakan indikasi, jangan-jangan pasokan DMO tidak sama dengan pasokan Minyakita. Karena ketika di pasar Minyakita ada, kita temui, tetapi jumlahnya tidak banyak,” pungkasnya.

(kil/kil)

06/01/2025 20:00
Mengukur Efek Makan Bergizi Gratis ke Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat membangkitkan perekonomian daerah karena melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam praktiknya.

Hal itu disampaikan Bima saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat. Dia menyampaikan bahwa program ini memang tak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi perekonomian juga dari sisi mikro.

“Jadi nanti insyaallah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bima lewat siaran pers, Senin (5/1/2025).

Selain itu, Bima mengatakan, Kemendagri bakal terus memastikan seluruh pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memahami teknis sistem pelaksanaan MBG.

Di sisi lain, Kemendagri disebut akan terus mendorong pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik dengan memastikan kolaborasi di daerah berjalan maksimal dan mempelajari berbagai catatan yang ada.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte yang turut meninjau menambahkan tentang pentingnya intervensi peningkatan gizi terhadap anak-anak.

Oleh karena itu, dia melanjutkan bahwa pemerintah berusaha sekeras mungkin menyediakan gizi yang relatif sama bagi anak-anak. Tidak hanya memperbaiki kesehatan anak, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar.

“Karena kita tahu banyak sekali anak-anak yang mungkin bapak-bapak/ibu-ibu juga dulu waktu sekolah enggak sempat makan, enggak ada makanan, dan lain-lain,” pungkas Philips.

06/01/2025 19:59
Wamendagri Bima Arya Sayangkan Penghentian Sementara Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor Megapolitan 6 Januari 2025

Wamendagri Bima Arya Sayangkan Penghentian Sementara Operasional Biskita Trans Pakuan Bogor
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyayangkan penghentian sementara layanan operasional transportasi
Biskita Trans Pakuan
hingga akhir Januari 2025.
Bima menilai, kehadiran transportasi umum tersebut sangat dibutuhkan oleh warga Bogor dan sekitarnya.
“Biskita adalah layanan yang sangat bermanfaat untuk warga Bogor, tingkat keberhasilannya tertinggi di Indonesia,” ungkap Bima, usai meninjau kegiatan makan bergizi gratis di Bogor, Senin (6/1/2025).
“Maka ketika layanan Biskita berhenti tentu warga kebingungan,” tambahnya.
Bima menjelaskan, penghentian operasional sementara Biskita Trans Pakuan terjadi karena anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini tidak mampu untuk mengelola layanan bus dengan skema
buy the service
(BTS) tersebut secara mandiri.
Karena itu, sambung Bima, operasional Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor masih harus disubsidi oleh pemerintah pusat yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
“Biskita ini memerlukan subsidi sekitar Rp 50 milliar per tahun dan pembiayaan itu masih harus dari pusat, karena jika menggunakan APBD Pemkot Bogor tidak memungkinkan,” sebut mantan Wali Kota Bogor itu.
Bima menyampaikan, Kemendagri akan mengambil inisiatif untuk membantu penyelesaian polemik layanan Biskita, baik yang terjadi di Kota Bogor maupun di kota-kota lainnya.
“Kemendagri akan mengundang semua kota atau kabupaten yang memiliki layanan Biskita untuk mendengar persoalan yang tengah dihadapi utamanya terkait perencanaan, penganggaran,” jelasnya.
“Kita akan undang kepala daerah, Kemenhub, dan Kemenkeu supaya praktek baik ini terus berlanjut. Kalau butuh perbaikan akan diperbaiki bersama,” imbuhnya.
Sebagai informasi, operasional layanan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor resmi berhenti beroperasi sementara terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 hingga 30 hari ke depan.
Ada empat koridor yang berhenti sementara yaitu koridor 1, 2, 5, dan 6.
Penutupan keempat koridor ini berdasar kepada evaluasi layanan yang sedang dilakukan terhadap layanan di seluruh koridor.
Sekaligus untuk evaluasi setelah Biskita Trans Pakuan tiga tahun beroperasi, sejak November 2021.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/01/2025 19:15
Makan Bergizi Gratis Dimulai di Kota Gorontalo, Berikut Menu yang Disediakan

Liputan6.com, Gorontalo – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai di Kota Gorontalo, Senin (6/1/2024). Sebanyak 14 sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA telah ditetapkan sebagai lokus penerima manfaat tahap awal, melibatkan total 2.882 siswa dan 118 ibu hamil.

Sekolah-sekolah tersebut meliputi PAUD Al-Hijra, PAUD Al-Islah, TK Al-Hijra, TK Qurata Ayun, TK Kartika, TK Adhiyaksa, TK Al-Islah, SDN 77 Kota Tengah, SDN 78 Kota Tengah, SDN 74 Kota Tengah, SD Al-Islah, SMPN 8, SMPN 3, dan SMK Tridharma Kota Gorontalo.

Danrem 133/Nani Wartabone, Brigjen TNI Hari Pahlawantoro, mengungkapkan bahwa program MBG di Provinsi Gorontalo menargetkan 2.863 sekolah dan 262.800 siswa.

Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur sehat.

“Di Kota Gorontalo, rencananya akan dibangun 14 titik SPPG. Untuk seluruh Provinsi Gorontalo, totalnya mencapai 99 titik yang akan melayani ribuan sekolah dan ratusan ribu siswa,” jelas Brigjen Hari.

Menu yang Disajikan

Pantauan langsung di SDN 74 Kota Gorontalo menunjukkan bahwa menu yang disajikan hari ini cukup lengkap.

Siswa mendapatkan nasi putih, ayam kecap, tahu goreng, sayur capcai, dan buah semangka. Pemberian menu akan divariasikan setiap hari, termasuk tambahan susu sebagai pelengkap gizi.

“Menu yang diberikan mengacu pada konsep empat sehat lima sempurna, dan akan berganti setiap hari. Untuk sementara, susu yang digunakan adalah susu kotak karena sulitnya penyediaan susu segar (fresh milk) di Gorontalo,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung kesuksesan program nasional ini. Pemprov Gorontalo juga intensif berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait teknis pendanaan dan dukungan pelaksanaan MBG.

“Pemerintah pusat telah membuka rekening khusus untuk anggaran program makan bergizi gratis ini. Saat ini, kami sedang melakukan diskusi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan dukungan optimal dari pemerintah daerah,” kata Sofian.

Program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.

Dengan komitmen penuh dari pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Gorontalo.

06/01/2025 17:53
Korban Tewas Serangan di Pasar Natal Jerman Bertambah Jadi 6 Orang

Berlin –

Korban tewas dalam serangan mobil menabrak kerumunan orang di pasar Natal yang digelar di Magdeburg, Jerman, bertambah menjadi enam orang. Satu korban luka yang dirawat di rumah sakit sejak serangan Desember lalu itu dinyatakan meninggal dunia pekan ini.

Jaksa wilayah Naumburg, seperti dilansir AFP, Senin (6/1/2025), mengumumkan seorang wanita berusia 52 tahun meninggal dunia saat menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat untuk luka-luka yang dideritanya dalam serangan di Magdeburg.

Dalam serangan yang terjadi pada 20 Desember lalu itu, sebuah kendaraan merek BMW berwarna hitam melaju kencang melintasi pasar Natal yang ramai orang. Kendaraan itu menabrak orang-orang yang ada di pasar Natal itu, dan membuat banyak orang tergeletak di antara kios-kios yang meriah.

Selain menewaskan sedikitnya enam orang, menurut data terbaru Kementerian Dalam Negeri Jerman, sebanyak 299 orang lainnya mengalami luka-luka dalam serangan mengerikan tersebut.

Otoritas berwenang Jerman telah menangkap seorang dokter psikiatri asal Arab Saudi, Taleb al-Abdulmohsen, yang berusia 50 tahun. Abdulmohsen ditangkap di lokasi kejadian setelah kendaraan yang dikemudikannya untuk menabrak orang-orang itu ringsek.

Namun motif Abdulmohsen melakukan serangan mematikan itu masih belum jelas hingga kini.

Dalam banyak postingan online, Abdulmohsen diketahui banyak menyuarakan pandangan anti-Islam dan meluapkan kemarahan terhadap otoritas Jerman. Dia juga disebut mendukung narasi konspirasi sayap kanan Berlin mengenai “Islamisasi” kawasan Eropa.

06/01/2025 16:55
Duh! RI Terancam Defisit Produksi Beras Januari-Februari 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) mewanti-wanti Indonesia akan mengalami defisit produksi beras selama dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025.

Hal itu disampaikan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025.

“Di bulan Januari—Februari tahun ini, kita akan defisit [produksi beras], sebelum nanti masuk ke musim panen di bulan Maret atau April,” kata Edy, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (6/1/2025).

Untuk itu, Edy menyampaikan bahwa dalam jangka pendek, Perum bulog perlu menyalurkan beras SPHP dan fokus ke daerah-daerah dengan harga beras yang tinggi. Serta, dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) pada Januari dan Februari yang masing-masing akan digelontorkan 150.000 ton setiap bulan.

Teranyar, pemerintah telah menyetujui penambahan alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan pada 2025 dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada Senin (30/12/2024). Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

Menurut Edy, dengan adanya bantuan beras SPHP ini, maka yang perlu dilakukan adalah penajaman agar beras SPHP bisa dikonsentrasikan di daerah-daerah yang harganya relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

“Untuk itu, diperlukan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Bulog, dan Badan Pangan Nasional [Bapanas] ini menjadi sangat penting. Secara khusus, kami mengajak di pemerintah daerah, khususnya di kabupaten/kota untuk lebih bersikap proaktif,” tuturnya.

Edy menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu mengamati harga beras dan gabah di daerah masing-masing dan bersikap proaktif, salah satunya bisa dipantau melalui data Panel Bapanas atau data lain.

“Tapi intinya, Pemda khususnya di kabupaten/kota yang harus lebih peduli, karena Bapak/Ibu yang lebih tahu kondisi di daerahnya, bahkan kalau bapak ibu punya kesempatan untuk ngecek ke pasar akan lebih baik,” imbuhnya.

Per 3 Januari 2025, Edy menyampaikan harga beras medium di zona 1 berada di atas harga eceran tertinggi (HET). Di mana, harga beras medium di pasar adalah Rp13.419,17 per kilogram, sedangkan HET di zona 1 adalah Rp12.500 per kg.

Sementara itu, harga beras medium di di zona 2 adalah Rp14.401,54 per kg atau jauh di atas HET yang semestinya Rp13.100 per kg.

KSP juga menyoroti harga beras medium di zona 3 yang juga berada di atas HET yang semestinya Rp13.500 per kilogram, namun harga di pasar adalah Rp16.973,96 per kilogram.

Adapun, provinsi dengan harga beras medium tertinggi terjadi di Papua Pegunungan yang menembus Rp25.000 per kilogram. Sedangkan harga beras medium terendah terjadi di Sulawesi Barat, yakni senilai Rp12.608 per kilogram.

“Sebelumnya kami menduga bahwa kenaikan ini karena kenaikan harga gabah kering panen di tingkat petani ini tidak terlalu besar, meskipun ini lebih tinggi daripada acuan atau harga pembelian pemerintah [HPP], tetapi ini jaraknya tidak terlalu besar,” tuturnya.

Data per 3 Januari 2025 menunjukkan, harga GKP di tingkat petani adalah Rp6.460 per kilogram, sedangkan HPP adalah Rp6.000 per kilogram.

06/01/2025 14:27
Pantau Makan Bergizi Gratis di Bogor, Wamendagri: Ini Hari Bersejarah bagi Bangsa Indonesia

Bogor, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Hal itu dikatakan Bima Arya saat memantau kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Senin (6/1/2025).

Bima Arya mengatakan seluruh pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan telah memahami secara teknis sistem yang telah diterapkan.

“Ini hari bersejarah untuk Indonesia program menjemput Indonesia Emas melalui perbaikan gizi peningkatan kesehatan anak-anak Indonesia. Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa semua pemerintah daerah berkoordinasi dengan BGN memahami secara teknis sistem yang telah disiapkan,” kata Wamendagri Bima Arya kepada wartawan di sekolah Bosowa Bina Insani saat meninjau dimulainya program Makan Bergizi Gratis.

Bima Arya juga menyampaikan di sekolah Bosowa Bina Insani sistem telah terbangun dengan baik dari mulai dapur dan juga dari kandungan gizi yang telah disiapkan bagi anak-anak.

“Pasti akan ada perbaikan-perbaikan ke depan terkait dengan bentuk kerja sama yang mungkin berbeda-beda di setiap daerah. Ke depan Kemendagri memastikan bahwa kolaborasi itu berjalan dengan maksimal dengan mempelajari catatan-catatan yang ada. Terdapat hal kecil yang kami temukan misalnya kalau anak-anak TK ini kesulitan memotong ayam. Mungkin itu akan diperbaiki dengan bentuk irisan-irisan,” jelas Bima Arya.

Oleh karena itu Bima Arya menyebut kegiatan itu bukan hanya makan bergizi dan kegiatan makan bersama akan tetapi pembentukan karakter building sehingga terbangun solidaritas.

Bima Arya Juga mengatakan ada efek baik terhadap perekonomian daerah karena vendor-vendor penyuplai program Makan Bergizi Gratis adalah UMKM lokal dan membantu menggeliatkan perekonomian daerah.

“Kami pastikan ada efek menetas ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Perekonomian daerah akan bergulir di sini karena tadi telah disampaikan oleh teman-teman di satuan pelayanan bahwa vendor-vendornya mengunakan UMKM lokal dan membangkitkan perekonomian daerah,” tandasnya tentang efek program Makan Bergizi Gratis.

Di tempat yang sama Jubir PCO Phillips Vermonte juga mengatakan Makan Bergizi Gratis telah dilakukan oleh beberapa negara dan menjadi suatu keharusan dilakukan di Indonesia dan intervensi gizi itu penting.

“Negara lain sudah melakukan program ini, seperti Brasil, India, dan lain-lain. Jadi ini memang harus dilakukan dan intervensi gizi itu penting bahwa negara pemerintah berusaha sekeras mungkin untuk pemenuhan gizi,” katanya.

Phillips juga menyampaikan dengan program seperti itu akan memperbaiki kesehatan dan peningkatan kecerdasan anak.

“Program semacam ini diharapkan dapat memperbaiki kesehatan anak-anak dan bahkan prestasi belajar,” pungkasnya soal program Makan Bergizi Gratis.

06/01/2025 12:50
DPRD Jepara Sebut Pemkab Siapkan Anggaran Rp 20 Miliar Program Makan Bergizi Gratis

TRIBUNJATEN.COM, JEPARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara sudah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis baru sebesar Rp20 miliar.

Demikian yang disampaikan, Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna kepada Tribunjateng, Senin (6/1/2025).

Dia menjelaakan bahwa anggaran tersebut sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jepara 2025.

Namun dari hasil penghitungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp100 miliar.

“Di Jepara ini baru menyiapkan anggaran Rp20 miliar pada post belanja tidak terduga. Kalau diestimasikan dari hasil koordinasi dengan Bappeda, kalau hanya SD-SMP saja anggarannya butuh Rp100 miliar, sehingga kami kurang Rp80 miliar,” kata Agus.

Untuk kekurangan anggaran kata dia, hingga saat ini DPRD maupun Pemkab Jepara belum dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Menurutnya pihaknya masih menunggu pedoman teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami masih menunggu pedoman dari pemerintah pusat, karena khawatirnya nanti perencanaan yang kita lakukan tidak sesuai, padahal kita memiliki pos-pos belanja yang masuk skala prioritas,” ucapnya.

Selain itu, sebagai persiapan DPRD Jepara sebelumnya juga melakukan kunjungan kerja ke Kemendagri pada Minggu, (15/12/2024) lalu untuk berkonsultasi terkait petunjuk teknis dan penganggaran program makan bergizi gratis.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2025, pemerintah daerah sudah diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.

“Tapi dari hasil konsultasi kemarin Kemendagri belum bisa memberikan penjelasan secara teknis. Misalnya berapa kewajiban Pemda untuk menyediakan anggaran, cakupannya meliputi apa saja, per paketnya berapa, belum ada kejelasan,” katanya.

DPRD sebelumnya juga melakukan studi banding ke Kabupaten Sleman pada Jumat, (20/12/2024).

Kabupaten tersebut dipilih karena telah menyiapkan anggaran sebesar 9 persen dari APBD 2025 dengan nilai sebesar Rp115 miliar. (Ito)

06/01/2025 12:07
Daftar Link Pengumuman Kelulusan CPNS 2024 dari Berbagai Instansi – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Sejak dibuka pada Agustus 2024, proses seleksi CPNS 2024 telah berlangsung selama beberapa bulan dengan tahapan yang cukup ketat. Dimulai dari seleksi administrasi, para peserta diharuskan memenuhi berbagai persyaratan dokumen. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data yang diajukan oleh pelamar.

Setelah lolos administrasi, peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menguji kemampuan verbal, logika, dan pengetahuan umum. SKD menjadi gerbang utama untuk menuju tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). SKB dirancang untuk mengukur kemampuan teknis sesuai dengan posisi yang dilamar.

Proses penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2024 pun kini memasuki tahap baru. Hari ini, 5 Januari 2025, hasil seleksi CPNS 2024 diumumkan usai tahapan mulai dari seleksi administasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), hingga seleksi kompetensi bidang (SKB).

Berdasarkan pengumuman BKN berdasarkan surat Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tertanggal 13 Agustus 2024, setelah integrasi nilai SKD dan SKB CPNS pada 17 Desember 2024-4 Januari 2025, tahap selanjutnya yakni pengumuman CPNS 2024.

Adapun pengumuman hasil CPNS dilakukan mulai Minggu, 5 Januari 2024. Pengumuman hasil seleksi CPNS 2024 itu berlangsung dari 5 Januari-12 Januari 2025. Lantas apa saja link untuk mengakses pengumuman kelulusan CPNS 2024? Berikut daftarnya:

Link Cek Pengumuman CPNS 2024 dari Berbagai Kementerian dan Lembaga

Selain laman utama SSCASN yaitu sscasn.bkn.go.id, pemerintah menyediakan link resmi dari berbagai kementerian dan lembaga. Berikut adalah beberapa link yang dapat Anda gunakan:

Kementerian Sekretaris Negara (https://www.setneg.go.id/)
Badan Kepegawaian Negara (https://www.bkn.go.id/)
Kemenkumham (https://cpns.kemenkumham.go.id/)
Mahkamah Agung (https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id/)
KPK (https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns)
Badan Riset dan Inovasi Nasional (https://casn.brin.go.id/)
Kementerian ESDM (https://casn.esdm.go.id/)
Kementerian Agama (https://casn.kemenag.go.id/)
Kemendikbud Ristek (https://casn.kemdikbud.go.id/cpns/cpns2024)
Kementerian Perhubungan (https://cpns.dephub.go.id/)
Kementerian Pertanian (https://casn.pertanian.go.id/)
Kementerian Kesehatan (https://casn.kemkes.go.id/)
Kemendagri (https://infocasn.kemendagri.go.id/)

05/01/2025 13:00