Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Harga Cabai Meroket di Minggu Kedua Januari 2025, Ini Datanya

    Harga Cabai Meroket di Minggu Kedua Januari 2025, Ini Datanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga rata-rata cabai merah dan cabai rawit masih mengalami kenaikan sampai dengan minggu kedua Januari 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bahwa harga cabai merah mengalami kenaikan di 85,28% wilayah di Indonesia. Sampai dengan minggu kedua Januari 2025, harga cabai merah naik 34,55% dibandingkan dengan Desember 2024.

    Kendati demikian, Pudji menyampaikan bahwa secara nasional, rata-rata harga cabai rawit merah pada minggu kedua Januari 2025 masih di dalam rentang harga acuan penjualan (HAP).

    Data BPS mencatat, rata-rata harga cabai merah sampai minggu kedua Januari 2025 adalah Rp51.612 per kilogram. Perlu diketahui, HAP bawah untuk harga cabai merah adalah Rp37.000 per kilogram, sedangkan HAP atas yang ditetapkan adalah Rp55.000 per kilogram.

    “Secara rata-rata, rata-rata harga cabai merah tertinggi terjadi di luar Pulau Jawa dan Sumatra sebesar Rp53.457 per kilogram, dan rata-rata harga cabai tertinggi juga terjadi di kabupaten,” kata Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Jika dilihat secara rinci, pada minggu kedua Januari 2025, rata-rata harga cabai merah di Pulau Sumatra dibanderol Rp48.148 per kilogram. Untuk wilayah ini, harga tertinggi terjadi di kabupaten Kepulauan Anambas, yakni Rp103.333 per kilogram. Sementara itu, harga terendah terjadi di kabupaten Tulang Bawang Barat, yakni Rp21.056 per kilogram.

    Untuk Pulau Jawa, BPS mencatat harga rata-rata cabai merah mencapai Rp52.421 per kilogram. Harga tertinggi terjadi di Jakarta Utara, yakni tembus Rp78.333 per kilogram, sedangkan harga terendah adalah Rp16.889 per kilogram di kabupaten Bangkalan.

    Sementara itu, harga rata-rata di luar Pulau Jawa—Sumatra adalah Rp53.457 per kilogram. Adapun, harga tertinggi terjadi di kabupaten Nduga sebesar Rp180.000 per kilogram, sedangkan harga terendah terjadi di Kabupaten Bombana adalah Rp12.500 per kilogram.

    “Secara spasial, peta di wilayah Sumatra, Jawa, dan Kalimantan didominasi kembali oleh warna merah yang menunjukkan terjadinya kenaikan harga cabai merah,” ungkapnya.

    Di samping itu, Pudji mengatakan bahwa lonjakan harga komoditas juga terjadi pada cabai rawit. Sampai dengan minggu kedua Januari 2025, harga harga cabai rawit naik 42% dibandingkan Desember 2024.

    Pudji juga menyebut bahwa komoditas cabai rawit mengalami kenaikan harga di 75% wilayah di Indonesia sampai dengan minggu kedua Januari 2025.

    “Secara nasional, rata-rata harga cabai rawit pada minggu kedua Januari 2025 sudah berada di atas rentang HAP, yaitu mencapai Rp67.816 per kilogram,” ungkapnya.

    Asal tahu saja, HAP bawah harga cabai rawit ditetapkan sebesar Rp40.000 per kilogram, sedangkan HAP atas adalah Rp57.000 per kilogram.

    Secara terperinci, data BPS menunjukkan harga rata-rata cabai rawit di Pulau Sumatra mencapai Rp56.573 per kilogram sampai dengan minggu kedua Januari 2025.

    Adapun, harga tertinggi terjadi di kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp113.333 per kilogram, sedangkan harga terendah di kabupaten Sarolangun sebesar Rp26.000 per kilogram.

    Untuk Pulau Jawa, Pudji mengungkap harga rata-ratanya adalah Rp74.262 per kilogram. Dari sana terlihat harga tertinggi terjadi di Jakarta Utara yang mencapai Rp110.000 per kilogram. Sedangkan harga terendah di level Rp24.852 per kilogram di kabupaten Bangkalan.

    Sementara itu, harga rata-rata cabai rawit di luar Pulau Jawa—Sumatra adalah Rp69.378 per kilogram. Harga tertinggi terjadi di kabupaten Nduga yang tembus Rp180.000 per kilogram, sedangkan harga terendah terjadi di kabupaten Bombana sebesar Rp25.000 per kilogram.

  • Kuasa Hukum Edy-Hasan: Pilkada Sumut Unik Ada Cawe-cawe Jokowi, Dinasti, Bobby

    Kuasa Hukum Edy-Hasan: Pilkada Sumut Unik Ada Cawe-cawe Jokowi, Dinasti, Bobby

    Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi-Hasan Basri, Bambang Widjojanto (BW) menilai Pilkada Sumut 2024 unik dan ikonik.

    Salah satu penyebabnya, kata dia, lantaran kontestasi itu salah satu calon gubernurnya, Bobby Nasution merupakan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Tidak ada di seluruh Pilkada serentak di Indonesia tahun 2024 calonnya berasal anak menantu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia,” ujarnya dalam sidang perkara PHPU di Gedung Mahkaman Konstitusi, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Mantan komisioner KPK itu mengatakan dengan posisi Bobby seperti itu maka muncullah frasa kata cawe-cawe dan menjelma menjadi kekuatan. Dia juga mulai menyinggung soal penggunaan aparat negara guna memenangkan salah satu pasangan calon.

    Misalnya, lanjutnya, tanpa ada urgensi tertentu pejabat gubernur Sumut tiba-tiba diganti menjadi Agus Fathoni oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di tengah persiapan perhelatan PON ke XXI Aceh-Sumut 2024.

    Bahkan, BW menyebut Agus seakan-akan ikhlas menjadi PR Bobby dan terlihat seperti berkampanye keliling Sumut dengan kedok agenda safari dakwah dan doa keselamatan PON ke XXI Aceh-Sumut 2024.

    “Pejabat gubernur baru Agus Fathoni “Ikhlas” menjadi PR l, pihak terkait yaitu M. Bobby Afif Nasution keliling hampir seluruh kabupaten/kota di Sumut dengan cara yang mohon maaf menurut kami menggunakan kata-kata yang tegas, manipulatif,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, DW mengatakan dalam Pilgub Sumut 2024 ini pihaknya melihat ada orkestrasi secara tersruktur, sistematis & massif yang melibatkan pejabat-pejabat atau Pj.kepala daerah, bawaslu, aparat penegak hukum & penyelenggara pemilihan.

    “Pilgub sumut memang beda, unik dan ikonik, ada cawe-cawe, ada dinasti [Jokowi], ada calon bernama Bobby, serta pelanggaran asas dan prinsip keadilan,” pungkasnya.

  • Kami memiliki komitmen menciptakan keuangan daerah yang transparan

    Kami memiliki komitmen menciptakan keuangan daerah yang transparan

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Rizky Rian Saputra

    Kolaborasi dengan BPK

    Pemkot Cilegon : Kami memiliki komitmen menciptakan keuangan daerah yang transparan
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 12 Januari 2025 – 21:51 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Cilegon memiliki komitmen dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

     

    Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Cilegon, Syafrudin, mengatakan pihaknya bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memperkuat langkah ini menjadi bagian dari upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Sebab, pengelolaan anggaran merupakan prioritas utama. 

     

    “Kami memastikan bahwa setiap keputusan anggaran yang diambil didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tentunya demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

     

    Syafrudin menegaskan bahwa kondisi ini bersifat sementara dan tengah dalam tahap penyelesaian. Karena menurutnya, Kota Cilegon seperti banyak daerah lain di Indonesia yang tengah menghadapi tantangan defisit anggaran.

     

    “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini secara bertahap tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

     

    Menyoroti hal ini, Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Hasbi Sidik, menyampaikan bahwa defisit anggaran bukan hanya isu lokal, tetapi juga nasional. 

     

    “Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPK menjadi langkah penting untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran,” ujarnya, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Rizky Rian Saputra.

     

    Disisi lain, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cilegon Maman Mauludin mengatakan, pihaknya telah memiliki cara secara teknis dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran terhadap pihak ketiga. Adapun rencananya akan dilaksanakan pada Februari 2025.

     

    Oleh karena itu, merujuk pada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal tidak tercapainya realisasi pendapatan Pemkot Cilegon maka ada beberapa imbauan dimana salah satunya berkaitan dengan hibah dan bantuan sosial lainnya, berdasarkan ketersediaan anggaran. 

     

    Sehingga, langkah ini bertujuan menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.

     

    Sebagai informasi, Dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 hingga Oktober 2024, Pemkot Cilegon berhasil mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). 

     

    Prestasi ini melengkapi catatan Pemkot Cilegon yang telah meraih WTP sebelas kali berturut-turut hingga tahun 2024.

     

    Predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi, bebas salah saji material, dan memberikan gambaran wajar tentang kondisi keuangan. Adapun dalam tradisi birokrasi Indonesia, opini WTP menjadi simbol kesempurnaan dan kredibilitas pelaporan keuangan pemerintah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dampak Pengadaan Barjas 2025 Ditunda, Rehab 48 Gedung Sekolah Rusak di Mojokerto Tersendat

    Dampak Pengadaan Barjas 2025 Ditunda, Rehab 48 Gedung Sekolah Rusak di Mojokerto Tersendat

    TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO– Rehabilitasi gedung sekolah rusak di Mojokerto terdampak penundaan pengadaan barang dan jasa (Barjas), yang bersumber dari anggaran dana transfer pusat ke daerah tahun 2025.

    Apalagi, ada 48 lembaga pendidikan yang mendapat alokasi anggaran rehab gedung sekolah dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU).

    Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Indi Ilmiyah, mengatakan, pengadaan yang menyasar puluhan sekolah tersebut ditunda menyusul kebijakan penggunaan dana transfer pusat tahun anggaran 2025.

    Pihaknya juga belum dapat menyampaikan total alokasi anggaran DAU untuk rehabilitasi sekolah di Kabupaten Mojokerto.

    “Sumber anggaran dari DAU, pengadaan dari pemerintah pusat untuk sementara ini hentikan. Kita masih menunggu arahan dari pimpinan,” jelasnya, Minggu (12/1/2025).

    Ia menjelaskan pengadaan rehabilitasi sekolah yang sudah diplot dalam rencana APBD belum dapat terealisasi, termasuk pengadaan gedung sekolah yang sebenarnya sudah dapat dilakukan awal tahun ini.

    Selain itu, lembaga pendidikan yang susah diplot dalam rehab kemungkinan juga dapat bertambah.

    “Kemungkinan nanti untuk jumlah lembaga pendidikan sudah di ploting dapat berubah lagi. Dari angka 48 ini belum pasti, nanti dapat bertambah maupun berkurang,” ungkap Indi Ilmiyah.

    Dirinya mengungkapkan, penundaan juga menyasar PHTC (Program hasil terbaik cepat) revitalisasi sekolah tahun 2025, atau yang sebelumnya adalah DAK Fisik sekolah.

    Setidaknya, ada 17 lembaga pendidikan di Kabupaten Mojokerto yang diplot mendapat bantuan rehab sekolah dari program PHTC.

    Indi menyebut lembaga sekolah yang mendapat PHTC juga kemungkinan bertambah.

    Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto memaksimalkan anggaran dari transfer pusat untuk rehab gedung sekolah TK, SD dan SMP yang hampir setengahnya mengalami kerusakan dan, membutuhkan prioritas segera untuk perbaikan.

    “Untuk kebijakan penundaan dana dari pusat sehingga (PHTC) juga otomatis pengadaan mundur. Sehingga akan berdampak juga dalam pengerjaannya,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Pemkab Mojokerto telah mengeluarkan surat edaran tentang penundaan realisasi kegiatan, SE Nomor 900/61/416-203/2025.

    Sebagai tindak lanjut SE bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nomor SE-900.1.3/6629.A/SJ dan SE- 1/MK.07/2-24, tentang tindak lanjut arahan presiden mengenai pelaksanaan anggaran transfer kepada daerah tahun anggaran 2025.

    Adapun total dana transfer pusat di angka Rp 1,7 triliun, dengan pagu yang dialokasikan untuk infrastruktur di Kabupaten Mojokerto sekitar Rp 334 miliar dan tersebar di 21 OPD. 

    Transfer pusat ke daerah untuk infrastruktur dan atau diperkirakan untuk infrastruktur di antaranya, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik serta dana tambahan infrastruktur

  • 4 Orang Terkait ISIS Ditangkap dalam Upaya Pemboman di Suriah – Halaman all

    4 Orang Terkait ISIS Ditangkap dalam Upaya Pemboman di Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Dalam Negeri Suriah mengumumkan bahwa intelijen dan pasukan keamanan Suriah telah berhasil menggagalkan rencana kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) untuk meledakkan bahan peledak di dalam Makam Sayyida Zainab, yang terletak di pinggiran kota Damaskus.

    Direktorat Intelijen bersama dengan Departemen Keamanan Publik melakukan operasi di daerah tersebut dan berhasil menangkap empat orang yang terlibat dalam rencana pengeboman ini.

    Sumber dari kantor berita Suriah, SANA, melaporkan bahwa penangkapan dilakukan setelah pasukan keamanan menyerbu lokasi persembunyian para pelaku di pedesaan Damaskus.

    “Operasi ini merupakan langkah penting dalam mencegah serangan yang menyasar warga Suriah,” ungkap sumber tersebut.

    Barang Bukti yang Ditemukan

    Dalam penangkapan tersebut, pihak berwenang menemukan sejumlah barang bukti yang mencakup alat peledak, granat tangan, dan dokumen identitas yang menunjukkan keterkaitan para pelaku dengan Lebanon.

    Foto-foto yang dirilis menunjukkan para tersangka dengan mata tertutup dan tangan terikat, dikelilingi oleh peralatan militer.

    Ancaman Terhadap Makam Sayyida Zainab

    Makam Sayyida Zainab, yang merupakan situs suci bagi komunitas Syiah, telah menjadi sasaran serangan sebelumnya, termasuk serangan dari Israel.

    Sejak 2012, daerah ini dikenal sebagai benteng bagi anggota Hizbullah dan kelompok yang didukung Iran.

    Namun, saat ini, wilayah tersebut tidak lagi dikuasai oleh Hizbullah, melainkan oleh militan lokal.

    ISIS telah mengeklaim bertanggung jawab atas beberapa serangan di wilayah tersebut, termasuk pengeboman yang terjadi pada 27 Juli 2023 yang menargetkan pengunjung Syiah.

    Suriah kini berada dalam fase transisi pemerintahan setelah aliansi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa, berhasil menggulingkan presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pramono Anung Tegaskan Ketua Tim Transisi Ima Mahdiah 1.000% Betawi Asli

    Pramono Anung Tegaskan Ketua Tim Transisi Ima Mahdiah 1.000% Betawi Asli

    loading…

    Ima Mahdiah merupakan tokoh Betawi yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung menegaskan, Ketua Tim Transisi Ima Mahdiah merupakan orang Betawi asli. Hal itu menepis anggapan tidak adanya tokoh Betawi di Tim Transisi.

    “Jadi, tim transisi kemarin sudah mulai rapat yang dipimpin oleh Ibu Ima Mahdiah, dan ada beberapa pertanyaan dipublik, kenapa tokoh Betawi enggak ada? Ibu Ima Mahdiah ini Betawi 1.000 persen asli,” ujar Pram di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Minggu (12/1/2025).

    Menurut Pramono, tak hanya seorang Betawi asli, Ima Mahdiah pun merupakan seorang Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP. Ima memiliki latar belakang mumpuni yang layak menjadi Ketua Tim Transisi bentukannya tersebut.

    “Dia Wakil Ketua DPRD dari Fraksi saya kebetulan. Sehingga dengan pengalaman itu, saya yakin, tim transisi ini segera bisa bekerja dan yang paling utama adalah mereka hanya menyiapkan, bukan memutuskan, tetap semua keputusan di saya dan Bang Doel,” tuturnya.

    Pram menambahkan, Tim Transisi bakal menyiapkan berbagai hal hingga dia dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta kelak. Terkait waktu pelantikan, Pram mengaku tak mempersoalkannya lantaran dia bakal menaati penetapan dari pemerintah.

    “Mereka menyiapkan sampai dengan pelantikan, apakah pelantikan itu tanggal 7 Februari sesuai dengan Perpres, atau Maret setelah tanggal 13. Saya kapan saja tidak ada persoalan, saya sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden dan Mendagri,” katanya.

    (cip)

  • Suriah Gagalkan Upaya ISIS untuk Ngebom Makam Sayyida Zainab, 4 Orang Ditangkap – Halaman all

    Suriah Gagalkan Upaya ISIS untuk Ngebom Makam Sayyida Zainab, 4 Orang Ditangkap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Dalam Negeri Suriah mengatakan intelijen dan pasukan keamanan Suriah berhasil menggagalkan rencana kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) untuk meledakkan bahan peledak di dalam Makam Sayyida Zainab di Damaskus.

    “Direktorat Intelijen, bekerja sama dengan Departemen Keamanan Publik di pinggiran kota Damaskus, berhasil mencegah upaya ISIS untuk melakukan pemboman di Makam Sayyida Zainab,” lapor kantor berita Suriah, SANA, mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, Sabtu (11/1/2025).

    Pasukan Keamanan Publik kemudian menyerbu sebuah lokasi di mana mereka membarikade diri mereka di pedesaan Damaskus.

    “Operasi tersebut berhasil menangkap sejumlah orang yang terlibat dalam rencana kriminal besar yang menyasar warga Suriah,” lanjutnya.

    Orang-orang yang terlibat dalam upaya tersebut ditangkap, dan juga mempublikasikan foto-foto terdakwa.

    Salah satu gambar menunjukkan empat orang dengan mata tertutup dan tangan terikat di belakang di dalam sebuah ruangan, dengan peralatan dan perlengkapan militer di depan mereka.

    Pada foto lainnya, tampak setidaknya ada tiga dokumen identitas: kartu identitas Lebanon, dokumen catatan sipil Lebanon, dan kartu pengungsi yang berada di Lebanon.

    Di dekatnya terdapat tiga alat peledak, selain granat tangan, telepon seluler, dan sejumlah uang dalam dolar, pound Lebanon dan Suriah, yang dimiliki oleh para tahanan, menurut laporan Kementerian Dalam Negeri Suriah.

    Makam Sayyida Zainab

    Daerah Sayyida Zainab telah berulang kali menjadi sasaran serangan dan penggerebekan Israel dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah intensifikasi perang antara Israel dan Hizbullah.

    Daerah yang terletak di selatan Damaskus itu diklaim menjadi benteng bagi anggota Hizbullah dan kelompok lain yang didukung Iran sejak 2012, yang mengatakan mereka memasukinya untuk mempertahankan tempat suci ini setelah dimulainya pemberontakan melawan presiden Bashar al-Assad.

    Sayyida Zainab sekarang tidak lagi dihuni oleh anggota Hizbullah dan faksi lain yang setia kepada Iran, dan militan lokal telah menggantikan mereka.

    ISIS telah berulang kali mengaku bertanggung jawab atas pemboman di wilayah tersebut, termasuk bom sepeda motor terhadap pertemuan pengunjung Syiah di wilayah tersebut pada 27 Juli 2023.

    Saat ini Suriah berada pada fase transisi pemerintah setelah aliansi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dipimpin Ahmed al-Sharaa (Abu Mohammed al-Julani) berhasil menggulingkan presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Paparkan Keberhasilan Kendali Inflasi & Kemiskinan

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Paparkan Keberhasilan Kendali Inflasi & Kemiskinan

    Sumber foto: Evaluasi Triwulan II (LT)

    Evaluasi Triwulan II

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Paparkan Keberhasilan Kendali Inflasi & Kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 11 Januari 2025 – 20:43 WIB

    Elshinta.com Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memaparkan capaian kinerjanya selama periode 24 September hingga 24 Desember 2024, seperti pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, serapan anggaran hingga peningkatan layanan publik.

     

    Hal ini disampaikan dalam kegiatan Laporan Kinerja Triwulan II periode 24 September sampai 24 Desember 2024 kepada Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

     

    Pada periode 24 September-24 Desember 2024 Pemprov Sumut berhasil mengendalikan inflasi. Sementara itu, pada bulan September inflasi Sumut berada di angka 1,40% (yoy), lebih rendah dari nasional (1,84%). Bulan Oktober berada sejajar dengan nasional, 1,59% (yoy). Kemudian, pada bulan November inflasi Sumut kembali di bawah nasional 1,49% (yoy), atau 0,14% lebih rendah dari nasional sedangkan di bulan Desember inflasi Sumut meningkat ke angka 2,12%, di atas nasional yang sebesar 1,57%.

     

    “Secara umum kita berhasil mengendalikan inflasi selama periode tersebut, targetnya 2,5(+-) 1, dan ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi, Sumatera Utara mencatat pertumbuhan yang signifikan sebesar 5,20% (y-on-y) pada triwulan III-2024, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 4,95%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi q-to-q mencapai 2,25%, juga melampaui tingkat nasional sebesar 1,5%,” kata Fatoni.

     

    Tentunya capaian tersebut didapatkan dengan melakukan sejumlah upaya. Di antaranya melaksanakan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumatera Utara, Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumatera Utara di 33 Kabupaten/Kota, kolaborasi antar stakeholder, melakukan kerjasama antar daerah, menggelar mudik gratis saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 juga melakukan high-level meeting.

     

    Tak hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam kesempatan ini Fatoni juga menyampaikan berbagai capaian pembangunan di Sumut. Di antaranya terkait pertumbuhan ekonomi, pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kualitas pelayanan publik, persoalan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, pembangunan kesehatan, pengelolaan Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perizinan berusaha, serta kegiatan inovasi dan unggulan lainnya.

     

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang senantiasa membina dan mengevaluasi kami, sehingga dalam tiga bulan ini kami bisa menjalankan roda pemerintahan, pembangunan di Sumut,” kata Fatoni.

     

    Sementara itu, terkait dengan penurunan stunting berdasarkan hasil rilis SSGI (Survey Standar Gizi Indonesia) Kemenkes RI tahun 2023 bahwasanya angka prevalensi stunting Sumatera Utara sebesar 18,9 persen berada dibawah angka nasional sebesar 21,5 persen artinya prevalensi stunting Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 2,6 persen, dimana pada tahun 2022 angka prevalensi stunting Sumatera Utara sebesar 21,1 persen. 

     

    Selain itu, Pemprov Sumut juga berhasil menurunkan angka kemiskinan pada periode ini. Berdasarkan data BPS angka kemiskinan Sumut menurun dari 8,15% tahun 2023 menjadi 7,99% pada 2024. Ini mencerminkan pengurangan jumlah masyarakat miskin dari 1.240.000 jiwa menjadi 1.228.000 jiwa. Lebih jauh lagi, kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 118.420 jiwa (0,78%) pada tahun 2023 menjadi 81.983 jiwa (0,54%) pada tahun 2024.

     

    Saat ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara berjumlah 408 ribu jiwa atau 5,10 persen dari jumlah angkatan kerja. Tren TPT Sumatera Utara 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada tahun 2023 TPT Sumatera Utara sebesar 5,24 persen atau 408.000 jiwa, terjadi penurunan pengangguran sebanyak 5.000 jiwa. 

     

    “Sesuai dengan arahan dari pusat, kita mengimplementasikan 3 strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah kantong kemiskinan, tentu ini semua didukung anggaran yang cukup,” kata Fatoni.

     

    Fatoni mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah melakukan sejumlah upaya melalui berbagai kegiatan andalan, salah satunya adalah dengan melaksanakan Gerakan Serentak. Di antaranya, Gerakan Serentak Penanganan Stunting se-Sumut, Gerakan Serentak Pembangunan se-Sumut dan Gerakan Memberikan Tablet Tambah Darah Serentak se-Sumut.

     

    Selanjutnya, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Kesetiakawanan Sosial Serentak se-Sumut, Gerakan Serentak Lindungi Pekerja Rentan se-Sumut, Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumut, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Berkoperasi Serentak se-Sumut dan Gerakan Inovasi Serentak se-Sumut. Tak hanya itu, Pemprov Sumut juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Polda/Polres/Polsek se-Sumut, Bulog dan mengimplementasikan 4K.

     

    “4K itu yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Begitupun dengan upaya-upaya lainnya dalam membangun Provinsi Sumut telah kami lakukan,” ucap Fatoni.

     

    “Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat menjadi masukan dan kami laksanakan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ke depannya,” sambungnya. 

     

    Secara keselurhan terdapat 10 aspek yang disampaikan Fatoni ke Kemendagri, selain inflasi dan pembangunan sebagai bentuk pertangungjawaban. Aspek lain tersebut antara lain BUMD, stunting, pelayanan publik, pengangguran, kesehatan, serapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan. Kemudian selain itu ada 106 indikator pemerintahan yang dinilai selama dia memimpin Sumatera Utara.

     

    “Alhamdulillah, secara umum semua berjalan dengan baik, ini berkat kerja keras kita bersama, perlu kita pertahankan dan kita perbaiki apa yang masih dirasa kurang,” kata Fatoni.(LT)

    Sumber : Sumber Lain

  • Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni banjir apresiasi saat evaluasi kinerja di Kemendagri

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni banjir apresiasi saat evaluasi kinerja di Kemendagri

    Sumber foto: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memaparkan capaian kinerjanya selama periode 24 September hingga 24 Desember 2024 (Sumber foto : Istimewa)

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni banjir apresiasi saat evaluasi kinerja di Kemendagri
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 11 Januari 2025 – 21:05 WIB

    Elshinta.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni dibanjiri apresiasi dari Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Apresiasi tersebut disampaikan usai pemaparan capaian kinerjanya selama periode 24 September 2024 hingga 24 Desember 2024 di hadapan Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta, Jumat (10/1/2024)

     

    Salah satu apresiasi disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga selaku Ketua Tim Evaluasi. Menurutnya, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni telah menyajikan laporan dengan sangat baik dan sistematis.

     

    “Yang pasti semua evaluator memuji kesiapan bahan paparan Gubernur Sumut, ini kerja sama yang luar biasa bersama OPD-OPD di lingkungan Pemprov Sumut,” ucap Kastorsius.

     

    Kastorsius juga menyebut Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni telah bekerja dengan sangat baik guna kemajuan daerah. Bahkan hasil rekomendasi dan masukan pada evaluasi sebelumnya telah ditindaklanjuti secara menyeluruh.

     

    Apresiasi lain juga dilontarkan oleh Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo. Dia mengatakan Provinsi Sumut telah mencetak prestasi luar biasa bahkan skala nasional saat penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21.

     

    “Pelaksanaan PON pada tahun 2024 sangatlah luar biasa, bahkan Pj Gubernur Sumut juga meraih berbagai penghargaan pada tahun 2024 lalu. Selain itu, berbagai inovasi juga telah dilalaikan serentak pada 33 Kabupaten/Kota se-Sumut,” ucap Yusharto.

     

    Selain itu, Plt. Inspektur Khusus Itjen Kemendagri Kusna Tambunan juga mengapresiasi kerja keras Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin bagus. Hal ini tentunya memberi kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat Sumatera Utara dalam menggunakan layanan publik.

     

    Kemudian, apresiasi lain disampaikan oleh Inspektur 4 Muhammad Valiandra. Dia mengapresiasi laporan yang telah dipaparkan Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni.

     

    Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal M. Dimiyathi. Menurutnya, laporan capaian kinerja yang disampaikan oleh Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni sangatlah lengkap.

     

    “Tak hanya itu, terkait Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumut juga bagus dan hal ini tentunya patut diapresiasi,” ucap Dimyathi.

     

    Sementara itu, PPUPD Ahli Utama Itjen Kemendagri R. Himawan Sugiharto juga mengapresiasi upaya penyelesaian tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

     

    Selanjutnya, PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal Bachtiar Sinaga juga mengapresiasi terkait biaya pengawasan yang telah memenuhi mandatory spending. Dirinya pun mengingatkan untuk berhati-hati dalam menggunakan pengelolaan anggaran.

     

    Tak berhenti di situ, apresiasi lain juga dilontarkan oleh Auditor Ahli Madya Wiratmoko terkait penyelesaian stunting di Sumatera Utara. Menurutnya, Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni sangat berperan penting dalam mengatasi persoalan tersebut.

     

    “Peran Gubernur tentunya sangat optimal dalam penanganan stunting, bahkan sangat merata di Kabupaten/Kota se-Sumut,” kata Wiratmoko.

     

    Terakhir, Auditor Ahli Utama Tumonggi Siregar juga mengapresiasi pengolaaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Utara. Menurutnya, pengolahan BUMD di Sumatera Utara sangatlah baik.

     

    “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas pengelolaan BUMD di Sumut yang sehat,” ucapnya.

     

    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memaparkan berbagai capaian keberhasilan seperti pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, serapan anggaran hingga peningkatan layanan publik. Pada periode 24 September-24 Desember 2024 Pemprov Sumut berhasil mengendalikan inflasi.

     

    “Secara umum kita berhasil mengendalikan inflasi selama periode tersebut, targetnya 2,5(+-) 1 dan ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi kita di TW III, 5,20%, lebih tinggi dari nasional, 4,95,” kata Fatoni.

     

    Secara keselurhan terdapat 10 aspek yang disampaikan Fatoni ke Kemendagri, selain inflasi dan pembangunan sebagai bentuk pertangungjawaban. Aspek lain tersebut antara lain BUMD, stunting, pelayanan publik, pengangguran, kesehatan, serapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.

     

    Sebagai informasi, terdapat 106 indikator pemerintahan yang dinilai selama Fatoni memimpin Sumatera Utara. Penilaian tersebut terbagi dalam tiga aspek, yaitu Aspek Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

     

    “Alhamdulillah, secara umum semua berjalan dengan baik, ini berkat kerja keras kita bersama, perlu kita pertahankan dan kita perbaiki apa yang masih dirasa kurang,” kata Fatoni.

     

    Dalam masa kepemimpinannya, Fatoni juga telah melaunching 23 Gerakan Serentak guna pembangunan masyarakat se-Sumatera Utara. Selain itu, Fatoni juga telah meraih 31 penghargaan dari berbagai institusi. (LT)

    Sumber : Sumber Lain

  • Fakta-fakta Layanan SPA, Bukan Lagi Hiburan Tapi Jasa Kesehatan Tradisional Fakta-fakta Layanan SPA, Bukan Lagi Hiburan Tapi Jasa Kesehatan Tradisional

    Fakta-fakta Layanan SPA, Bukan Lagi Hiburan Tapi Jasa Kesehatan Tradisional Fakta-fakta Layanan SPA, Bukan Lagi Hiburan Tapi Jasa Kesehatan Tradisional

    Jakarta –

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 yang meminta agar SPA tidak lagi dimasukkan ke dalam kategori hiburan seperti halnya diskotek atau karaoke. Keputusan ini menjadikan layanan SPA merupakan termasuk kesehatan tradisional.

    Dalam permohonannya, para penggugat yang tergabung dalam Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) meminta kepada MK untuk mengubah pasal 55 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam pasal tersebut, spa dan mandi uap disamakan dengan layanan hiburan seperti halnya diskotek, karaoke, hingga klub malam.

    Perubahan ini diharapkan tidak hanya mengikis stigma negatif, tetapi juga berdampak positif dari sisi bisnis. Ketua Umum ASPI dr Lianiwai Batihalim, MS, SpOk, M.Biomed mengatakan perubahan tersebut akan berdampak pada pajak yang dikenakan pada bisnis SPA di Indonesia.

    “Pajaknya harus dipertimbangkan, karena kesehatan punya regulasi sendiri, ini kesehatan tradisional lagi,” kata dr Lianiwai.

    Ketua I ASPI Mohammad Asyhadi dalam waktu dekat akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo, usai MK memutuskan SPA tidak masuk ke dalam jasa hiburan. Pasalnya, banyak usaha SPA yang saat ini mendapatkan besaran pajak yang berbeda-beda sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing.

    “Kemarin yang jelas sudah selesai suratnya, tinggal teknik pengiriman. Belum (dikirim), tapi saya sampaikan ke lawyer agar segera dikirim (ke Presiden),” kata Asyhadi dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2024).

    “Masih bervariasi, ada yang HKPD karena mengikuti Surat Edaran Kemendagri. Perusahaan besar yang PKP itu 11 persen mengikuti PPN. Saya dapat laporan di Bali, Januari sudah kena 40 persen nih,” lanjut dia.

    ASPI sendiri mendorong pemerintah untuk cepat mengambil keputusan terkait besaran pajak usaha SPA di Indonesia setelah terbitnya putusan MK. Hal ini agar tidak terjadi kebingungan di antara Pemerintah Daerah dan para pelaku usaha.

    Usaha SPA Sempat Terancam Gulung Tikar

    Ketua II ASPI Bidang Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi Usaha dan Kompetensi Wulan Maharani Tilaar, BFA, MSc mengatakan selama 2024 ada usaha SPA yang mengirimkan surat ke ASPI karena terancam gulung tikar. Hal ini karena besaran tarif pajak sebelumnya mencapai 40-70 persen.

    “Imbasnya banyak dan panjang. Sangat berdampak kepada tamu kami yang mengeluhkan besaran biaya yang mereka harus keluarkan untuk perawatan. Secara operasional itu tidak mungkin masuk ke operasional,” kata Wulan.

    “Satu cabang di Ciawi dikenakan pajak sampai 50 persen, Pangkalan Bun itu sampai 75 persen, Palembang 40 persen, Pontianak 40 persen, dan Bengkulu 40 persen,” sambungnya.

    ASPI Bakal Berikan Pendampingan Terkait Standarisasi

    Setelah keputusan MK tersebut, ASPI akan lebih aktif membantu para terapis untuk bisa mendapatkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT). Selain itu, lanjut Wulan, ASPI akan melakukan sosialisasi kepada industri agar menerapkan standarisasi terkait pelayanan.

    “Kami akan fokus ke kegiatan sosialisasi agar melakukan program standarisasi dan sertifikasi sesuai Permenpar Nomor 4 Tahun 2021 dan Permenkes Nomor 8 Tahun 2014. Agar memiliki sertifikasi usaha Tirta I, Tirta II, dan Tirta III,” kata Wulan.

    NEXT: Stigma negatif layanan SPA

    Simak Video “Cara Sederhana untuk Miliki Kualitas Tidur yang Sempurna”
    [Gambas:Video 20detik]