Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Harga Cabai Naik di Tengah Klaim Surplus Kementan Januari 2025

    Harga Cabai Naik di Tengah Klaim Surplus Kementan Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap bahwa cabai mengalami surplus pada Januari 2025. Namun, harganya terus mengalami kenaikan di lapangan. 

    Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Andi Muhammad Idil Fitri mengatakan bahwa rata-rata harga cabai rawit dalam dua minggu melonjak signifikan, baik untuk harga konsumen maupun di tingkat petani.

    Jika dibandingkan harga minggu kedua Januari 2025 terhadap minggu pertama Januari 2025, rata-rata harga mingguan cabai rawit merah di tingkat produsen dan konsumen masih naik di atas harga acuan penjualan (HAP) konsumen dan HAP produsen.

    Untuk diketahui, HAP konsumen di rentang Rp40.000–Rp57.000 per kilogram. Sementara itu, HAP produsen di rentang Rp25.000–Rp31.500 per kilogram.

    Kendati demikian, Andi mengeklaim bahwa sistem peringatan dini (early warning system) mencatat ketersediaan cabai rawit masih menunjukkan surplus. Sementara itu, produksi cabai rawit di Januari 2025 adalah 111.041 ton, sedangkan kebutuhan bulanan adalah 87.692 ton.

    “Itu [cabai rawit] di neraca bulanan dan neraca kumulatif kita masih surplus. Untuk neraca produksi, neraca cabai rawit kita di Januari ada neraca bulanan di 23.349 ton,” kata Andi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Untuk cabai merah keriting, jika dibandingkan harga minggu kedua Januari 2025 terhadap minggu pertama Januari 2025. Harga rata-rata tingkat petani turun 1,72%, namun harganya masih di atas HAP produsen. Sementara itu, harga rata-rata tingkat konsumen turun 1,5%, namun masih dalam rentang HAP konsumen.

    Adapun, HAP konsumen cabai merah keriting adalah Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Sedangkan HAP produsen di rentang Rp22.000–Rp29.600 per kilogram.

    Beranjak ke cabai besar, Kementan menyebut bahwa ketersediaan cabai besar nasional juga masih surplus. Di mana, produksi cabai besar pada Januari 2025 adalah 120.376 ton. Di sisi lain, kebutuhan bulanan cabai besar hanya 83.950 ton.

    “Cabai besar nasional kita masih surplus, baik neraca bulanan maupun neraca kumulatif. Untuk Januari masih ada 36.426 ton, tentunya tersebar di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

    Biang Kerok

    Lebih lanjut, Kementan juga mengungkap biang kerok peningkatan harga cabai dalam dua minggu terakhir terjadi akibat cuaca yang ekstrem, di mana bencana banjir di dataran rendah. Alhasil, potensi kehilangan produksi cabai akibat banjir mencapai 70-87%.

    Andi menambahkan, curah hujan yang tinggi juga menyebabkan di hampir semua wilayah daerah sentra pertanaman cabai tergenang. Selain itu, juga ada    bencana yang mengakibatkan kerusakan areal cabai, serta angin kencang yang mengakibatkan kerusakan areal tanam cabai.

    Selain itu, adanya anomali cuaca berakibat terjadinya peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Serangan terjadi merata di seluruh daerah sentra. “Kita tahu bahwa komoditas cabai ini sangat-sangat rentan terhadap serangan OPT,” jelasnya.

    Mahalnya harga cabai juga imbas dari rendahnya harga jual cabai merah beberapa waktu. Kondisi ini menyebabkan para petani tidak merawat tanamkan yang sudah kondisi siap panen.

    “Petani juga banyak mengganti komoditas yang diusahakan, terutama petani baru yang tidak terbiasa menanam cabai rawit,” pungkasnya.

  • Minyakita Masih Mahal, Mendag Langsung Surati Sri Mulyani

    Minyakita Masih Mahal, Mendag Langsung Surati Sri Mulyani

    Jakarta

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam upaya mengatasi mahalnya harga Minyakita. Surat ini dikirimkan agar BUMN di bidang pangan dapat mendistribusikan Minyakita.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pihaknya telah mendorong BUMN pangan untuk ikut mendistribusikan Minyakita agar harga jual komoditas tersebut sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.

    Namun masih ada kendala BUMN pangan belum melakukan pendistribusian Minyakita.

    “Salah satu tantangan BUMN pangan agak susah melakukan distribusi Minyakita ini adalah karena mereka membutuhkan relaksasi wajib pungut” kata dia dalam rapat koordinasi inflasi dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (13/1/2025).

    Untuk itu, Budi Santoso mengirimkan surat kepada Sri Mulyani untuk memohon agar adanya relaksasi pungutan BUMN pangan. Surat tersebut telah dikirimkan sejak awal Januari.

    Kemendag mengharapkan permohonan itu dapat disetujui agar BUMN pangan ikut mendistribusikan Minyakita dengan harga jual sesuai HET.

    “Minggu lalu di awal Januari 2025, Menteri Perdagangan telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk melakukan, memohon relaksasi wajib pungut BUMN pangan. Kami anggap sekiranya ini dapat diamini Kementerian Keuangan, agar dapat memperpendek rantai distribusi yang harusnya bisa membantu kontribusi harga jual Minyakita sesuai HET,” terangnya.

    Pihaknya mengakui harga Minyakita masih di atas HET. Tingginya harga Minyakita di sejumlah daerah terjadi sejak pertengahan 2024 lalu.

    “Sejak ditetapkannya HET di pertengahan 2024 masih banyak kita temukan di beberapa daerah pengecer menjual Minyakita di atas HET Rp 15.700. Nah kami di Kemendag terus melakukan evaluasi,” jelasnya.

    Sebelumnya, Budi Santoso menyebut harga minyak goreng kemasan sederhana atau Minyakita masih di level Rp 17.000/liter. Sementara harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp 15.700/liter.

    Meski begitu menurutnya harga itu telah terjadi penurunan dari sebelumnya Rp 17.200/liter. Bahkan dia menemukan harga Minyakita Rp 15.500/liter.

    “Sekarang kan sudah turun. Rata-rata (harga Minyakita) Rp 17.000/liter. Tapi yang jelas kemarin, waktu di Surabaya itu malah Rp 15.500 di pasar, HET-nya Rp 15.700, itu di pasar Sedati di Surabaya,” kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jumat (10/1/2025).

    (ada/hns)

  • Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Terpilih Masih Simpang Siur

    Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Terpilih Masih Simpang Siur

    Jombang (beritajatim.com) – Pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih periode 2025-2030, Warsubi-Salmanudin Yazid (WarSa), masih belum memiliki kepastian jadwal.

    Meskipun pasangan yang memenangkan Pilkada Jombang 2024 ini telah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, proses pelantikan masih dalam tahap pengusulan.

    Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menjelaskan bahwa rapat paripurna pengumuman penetapan Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih telah dilaksanakan pada Senin (13/1/2025). “Sidang paripurna ini adalah bagian dari syarat untuk mengajukan pelantikan ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur,” ungkap Hadi Atmaji.

    Usulan pelantikan tersebut, lanjut Hadi, difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Jombang. “Tentu lewat Pj Gubernur,” tambahnya. Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan terkait jadwal pelantikan yang semula direncanakan pada 20 Februari 2025. Informasi terbaru menyebutkan kemungkinan pelantikan dilakukan pada 23 Maret 2025.

    “Terbaru, 23 Maret 2025. Kayaknya menunggu sampai sengketa Pilkada semuanya selesai,” beber Hadi Atmaji, yang juga Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang.

    Sebelumnya, KPU Kabupaten Jombang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan Warsubi dan Salmanudin Yazid sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Kamis (9/1/2025).

    Ketua KPU Kabupaten Jombang, Ahmad Udi Masjkur, mengungkapkan bahwa pasangan nomor urut 2 ini memperoleh kemenangan signifikan dengan perolehan suara sebesar 74,88 persen. [suf]

  • Evaluasi Anggaran Pemilu 2024, Penggunaan APBN untuk KPU dan Bawaslu Dikritik

    Evaluasi Anggaran Pemilu 2024, Penggunaan APBN untuk KPU dan Bawaslu Dikritik

    Malang (beritajatim.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp38,3 triliun. Rinciannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan Rp28 triliun, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima Rp11,6 triliun. Anggaran besar ini menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Sekjen DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Abdul Aziz.

    Aziz menyebut bahwa anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti persiapan, penyelenggaraan, dokumentasi, pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara, hingga evaluasi dan kegiatan lainnya. Ia juga membeberkan besarnya gaji Komisioner KPU dan Bawaslu sesuai Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

    “Ketua Bawaslu Provinsi mendapatkan Rp18 jutaan per bulan, sementara anggotanya Rp17 jutaan. Untuk Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Rp11 jutaan, sedangkan anggotanya Rp10 jutaan,” kata Aziz.

    Selain itu, Aziz menyoroti tunjangan yang diberikan. “Untuk kelas jabatan 17, tunjangan mencapai Rp29 jutaan. Sedangkan Ketua KPU Provinsi menerima Rp20 jutaan, dan anggotanya Rp18 jutaan,” tambahnya.

    Aziz memproyeksikan total anggaran yang terserap untuk menggaji Komisioner KPU dan Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota serta Provinsi selama lima tahun mencapai Rp50 triliun. “Per bulan, APBN kita tersedot Rp10 triliun hanya untuk menggaji mereka,” ungkapnya.

    Aziz menegaskan perlunya Presiden Prabowo Subianto mencermati besarnya anggaran ini. “Pertanyaannya adalah, apakah pengeluaran APBN yang besar ini memiliki korelasi positif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia? Hal ini perlu dikaji dari berbagai perspektif,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti fakta bahwa terdapat 309 perkara Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), mayoritas menggugat kerja penyelenggara pemilu. “Kita harus duduk bersama untuk membahas eksistensi KPU dan Bawaslu, apakah masih relevan atau perlu diubah menjadi lembaga ad hoc,” ujar Aziz.

    Menurut Aziz, keberadaan KPU dan Bawaslu daerah sebagai lembaga permanen perlu dievaluasi. “Setelah pemilu selesai, praktis mereka tidak ada pekerjaan, namun terus menerima gaji hingga lima tahun mendatang,” kritiknya.

    Aziz menyarankan agar KPU dan Bawaslu di daerah dijadikan lembaga ad hoc yang hanya aktif sesuai momentum pemilu. “Dengan begitu, APBN kita lebih sehat tanpa memukul rakyat melalui kenaikan pajak,” tambahnya.

    Ia juga mengingatkan sejarah awal pembentukan KPU yang dulunya merupakan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) di bawah Kementerian Dalam Negeri. “Awalnya, lembaga ini bersifat sementara. Baru pada era reformasi, KPU dan Bawaslu diubah menjadi lembaga permanen untuk memastikan independensi penyelenggaraan pemilu,” pungkas Aziz. [yog/beq]

  • Kemendagri imbau sejumlah pemda kendalikan harga bawang merah

    Kemendagri imbau sejumlah pemda kendalikan harga bawang merah

    Kita harus sudah mulai mewaspadai bahwa bawang merah ini sudah melebihi daripada harga patokan. Jadi kita sudah bersiap-siap untuk mengantisipasi

    Jakarta (ANTARA) – Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau sejumlah pemerintah daerah (pemda) agar mengendalikan harga bawang merah.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), secara nasional rata-rata harga bawang merah pada minggu kedua Januari 2025 berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Harga bawang merah hingga minggu kedua Januari 2025 naik sebesar 2,84 persen dibanding Desember 2024.

    “Kita harus sudah mulai mewaspadai bahwa bawang merah ini sudah melebihi daripada harga patokan. Jadi kita sudah bersiap-siap untuk mengantisipasi,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, dia menyebutkan sejumlah Pemda yang perlu melakukan langkah pengendalian terhadap harga bawang merah.

    Daerah tersebut seperti Kabupaten Nias Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Utara.

    Selain itu, daerah di luar Jawa-Sumatera yakni Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

    “Kabupaten Lanny kemarin panennya bagus kemudian barusan juga dijelaskan, tapi harganya masih belum turun,” jelasnya.

    Dirinya berharap harga bawang merah di Kabupaten Lanny Jaya dapat segera terkendali mengingat hasil panen yang cukup bagus tersebut.

    Tomsi juga mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Papua dapat belajar dari Kabupaten Lanny Jaya dalam memenuhi kebutuhan bawang merah secara mandiri.

    “Kami mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa mengantisipasi (harga bawang merah) ini sehingga tidak berkelanjutan harganya naik,” pungkas Tomsi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sekjen Kemendagri atensi harga beras yang masih di atas HET

    Sekjen Kemendagri atensi harga beras yang masih di atas HET

    Harga beras naik, Bulog hadir untuk menstabilkan harga.

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir memberikan atensi terhadap harga beras yang masih di atas harga eceran tertinggi (HET) mengingat rata-rata harga gabah relatif turun.

    Hal itu disampaikan Tomsi setelah melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan secara nasional rerata harga beras medium dan premium pada minggu kedua Januari 2025 di atas HET. Secara umum, harga beras hingga minggu kedua Januari 2025 naik sebesar 0,10 persen jika dibanding dengan harga beras pada bulan Desember 2024.

    “Ini yang perlu kita cermati. Kalau harga gabahnya di petani turun, tentunya harga berasnya juga turun,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Tomsi menekankan pentingnya mengendalikan harga komoditas, termasuk beras, yang masih di atas HET. Upaya ini memerlukan kerja sama lintas pihak terkait.

    “Nah, ini yang diperlukan kerja keras kita sendiri, kita bersama-sama, yaitu berkaitan dengan beras tadi,” ujarnya.

    Kerja sama tersebut, lanjut Tomsi, perlu melibatkan Bulog yang merupakan stabilisator harga komoditas seperti beras.

    Oleh karena itu, dia mendorong Bulog untuk memberikan atensi terhadap harga beras di sejumlah daerah yang masih tinggi.

    “Di daerah-daerah yang harganya tinggi ini, Bu, kami mohon untuk Bulog fokus mendorong lebih besar SPHP-nya (stabilisasi pasokan dan harga pangan) sehingga harganya turun,” jelas Tomsi.

    Selain itu, Bulog juga dapat melakukan langkah penanganan terhadap harga gabah yang terlalu rendah. Upaya ini penting dilakukan Bulog agar petani tidak merugi.

    “Di mana harga gabah jatuh, Bulog hadir mewakili pemerintah kita untuk menstabilkan harga. Di mana harga beras naik, Bulog hadir untuk menstabilkan harga,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Epi Sulandari memaparkan berbagai upaya Bulog dalam mengendalikan harga gabah dan beras.

    Dalam merespons harga gabah yang turun, Bulog langsung melakukan peninjauan dengan melibatkan dinas terkait.

    “Kami melakukan upaya untuk penyerapan bagi gabah ataupun beras yang ada di daerah tersebut,” pungkas Epi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD DKI gelar paripurna untuk penetapan gubernur dan wagub terpilih

    DPRD DKI gelar paripurna untuk penetapan gubernur dan wagub terpilih

    Tidak perlu dihadirkan, karena ini hanya penyampaian dari KPU

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih sebelum selanjutnya diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

    “Untuk paripurna digelar esok (14/1). Berbarengan dengan penutupan dan pembukaan masa sidang,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani di Jakarta, Senin, saat rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemprov Jakarta.

    Menurut dia, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih yaitu Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel tidak akan dihadirkan pada rapat paripurna, karena itu sifatnya hanya pengumuman oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.

    Ia menjelaskan setelah pengumuman tersebut disampaikan pada rapat paripurna, maka selanjutnya DPRD Jakarta akan menyerahkan pengusulan, pengesahan, dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

    “Tidak perlu dihadirkan, karena ini hanya penyampaian dari KPU. Untuk pelantikan di Istana,” kata Rani.

    Rani menambahkan DPRD Jakarta siap bekerja sama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk membangun Jakarta lebih baik lagi.

    “Harapannya ke depan bisa lebih baik, terutama program yang dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.

    Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menerima pengusulan, pengesahan, dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/1).

    Pengusulan, pengesahan, dan pengangkatan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta Wahyu Dinata dan diterima langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin.

    Pada kesempatan yang sama Anggota Komisioner KPU Jakarta Dody Wijaya menjelaskan, mekanisme setelah diterima DPRD DKI Jakarta, berkas itu selanjutnya diteruskan kepada presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

    Kemudian pengesahan atau pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan 20 hari setelah berkas sampai di Kemendagri.

    “Pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tersebut dilakukan oleh presiden dan menteri dalam waktu paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal usulan dan berkas diterima secara lengkap,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harga Cabai Meroket di Minggu Kedua Januari 2025, Ini Datanya

    Harga Cabai Meroket di Minggu Kedua Januari 2025, Ini Datanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga rata-rata cabai merah dan cabai rawit masih mengalami kenaikan sampai dengan minggu kedua Januari 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bahwa harga cabai merah mengalami kenaikan di 85,28% wilayah di Indonesia. Sampai dengan minggu kedua Januari 2025, harga cabai merah naik 34,55% dibandingkan dengan Desember 2024.

    Kendati demikian, Pudji menyampaikan bahwa secara nasional, rata-rata harga cabai rawit merah pada minggu kedua Januari 2025 masih di dalam rentang harga acuan penjualan (HAP).

    Data BPS mencatat, rata-rata harga cabai merah sampai minggu kedua Januari 2025 adalah Rp51.612 per kilogram. Perlu diketahui, HAP bawah untuk harga cabai merah adalah Rp37.000 per kilogram, sedangkan HAP atas yang ditetapkan adalah Rp55.000 per kilogram.

    “Secara rata-rata, rata-rata harga cabai merah tertinggi terjadi di luar Pulau Jawa dan Sumatra sebesar Rp53.457 per kilogram, dan rata-rata harga cabai tertinggi juga terjadi di kabupaten,” kata Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Jika dilihat secara rinci, pada minggu kedua Januari 2025, rata-rata harga cabai merah di Pulau Sumatra dibanderol Rp48.148 per kilogram. Untuk wilayah ini, harga tertinggi terjadi di kabupaten Kepulauan Anambas, yakni Rp103.333 per kilogram. Sementara itu, harga terendah terjadi di kabupaten Tulang Bawang Barat, yakni Rp21.056 per kilogram.

    Untuk Pulau Jawa, BPS mencatat harga rata-rata cabai merah mencapai Rp52.421 per kilogram. Harga tertinggi terjadi di Jakarta Utara, yakni tembus Rp78.333 per kilogram, sedangkan harga terendah adalah Rp16.889 per kilogram di kabupaten Bangkalan.

    Sementara itu, harga rata-rata di luar Pulau Jawa—Sumatra adalah Rp53.457 per kilogram. Adapun, harga tertinggi terjadi di kabupaten Nduga sebesar Rp180.000 per kilogram, sedangkan harga terendah terjadi di Kabupaten Bombana adalah Rp12.500 per kilogram.

    “Secara spasial, peta di wilayah Sumatra, Jawa, dan Kalimantan didominasi kembali oleh warna merah yang menunjukkan terjadinya kenaikan harga cabai merah,” ungkapnya.

    Di samping itu, Pudji mengatakan bahwa lonjakan harga komoditas juga terjadi pada cabai rawit. Sampai dengan minggu kedua Januari 2025, harga harga cabai rawit naik 42% dibandingkan Desember 2024.

    Pudji juga menyebut bahwa komoditas cabai rawit mengalami kenaikan harga di 75% wilayah di Indonesia sampai dengan minggu kedua Januari 2025.

    “Secara nasional, rata-rata harga cabai rawit pada minggu kedua Januari 2025 sudah berada di atas rentang HAP, yaitu mencapai Rp67.816 per kilogram,” ungkapnya.

    Asal tahu saja, HAP bawah harga cabai rawit ditetapkan sebesar Rp40.000 per kilogram, sedangkan HAP atas adalah Rp57.000 per kilogram.

    Secara terperinci, data BPS menunjukkan harga rata-rata cabai rawit di Pulau Sumatra mencapai Rp56.573 per kilogram sampai dengan minggu kedua Januari 2025.

    Adapun, harga tertinggi terjadi di kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp113.333 per kilogram, sedangkan harga terendah di kabupaten Sarolangun sebesar Rp26.000 per kilogram.

    Untuk Pulau Jawa, Pudji mengungkap harga rata-ratanya adalah Rp74.262 per kilogram. Dari sana terlihat harga tertinggi terjadi di Jakarta Utara yang mencapai Rp110.000 per kilogram. Sedangkan harga terendah di level Rp24.852 per kilogram di kabupaten Bangkalan.

    Sementara itu, harga rata-rata cabai rawit di luar Pulau Jawa—Sumatra adalah Rp69.378 per kilogram. Harga tertinggi terjadi di kabupaten Nduga yang tembus Rp180.000 per kilogram, sedangkan harga terendah terjadi di kabupaten Bombana sebesar Rp25.000 per kilogram.

  • Kuasa Hukum Edy-Hasan: Pilkada Sumut Unik Ada Cawe-cawe Jokowi, Dinasti, Bobby

    Kuasa Hukum Edy-Hasan: Pilkada Sumut Unik Ada Cawe-cawe Jokowi, Dinasti, Bobby

    Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi-Hasan Basri, Bambang Widjojanto (BW) menilai Pilkada Sumut 2024 unik dan ikonik.

    Salah satu penyebabnya, kata dia, lantaran kontestasi itu salah satu calon gubernurnya, Bobby Nasution merupakan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Tidak ada di seluruh Pilkada serentak di Indonesia tahun 2024 calonnya berasal anak menantu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia,” ujarnya dalam sidang perkara PHPU di Gedung Mahkaman Konstitusi, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Mantan komisioner KPK itu mengatakan dengan posisi Bobby seperti itu maka muncullah frasa kata cawe-cawe dan menjelma menjadi kekuatan. Dia juga mulai menyinggung soal penggunaan aparat negara guna memenangkan salah satu pasangan calon.

    Misalnya, lanjutnya, tanpa ada urgensi tertentu pejabat gubernur Sumut tiba-tiba diganti menjadi Agus Fathoni oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di tengah persiapan perhelatan PON ke XXI Aceh-Sumut 2024.

    Bahkan, BW menyebut Agus seakan-akan ikhlas menjadi PR Bobby dan terlihat seperti berkampanye keliling Sumut dengan kedok agenda safari dakwah dan doa keselamatan PON ke XXI Aceh-Sumut 2024.

    “Pejabat gubernur baru Agus Fathoni “Ikhlas” menjadi PR l, pihak terkait yaitu M. Bobby Afif Nasution keliling hampir seluruh kabupaten/kota di Sumut dengan cara yang mohon maaf menurut kami menggunakan kata-kata yang tegas, manipulatif,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, DW mengatakan dalam Pilgub Sumut 2024 ini pihaknya melihat ada orkestrasi secara tersruktur, sistematis & massif yang melibatkan pejabat-pejabat atau Pj.kepala daerah, bawaslu, aparat penegak hukum & penyelenggara pemilihan.

    “Pilgub sumut memang beda, unik dan ikonik, ada cawe-cawe, ada dinasti [Jokowi], ada calon bernama Bobby, serta pelanggaran asas dan prinsip keadilan,” pungkasnya.

  • Kami memiliki komitmen menciptakan keuangan daerah yang transparan

    Kami memiliki komitmen menciptakan keuangan daerah yang transparan

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Rizky Rian Saputra

    Kolaborasi dengan BPK

    Pemkot Cilegon : Kami memiliki komitmen menciptakan keuangan daerah yang transparan
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 12 Januari 2025 – 21:51 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Cilegon memiliki komitmen dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

     

    Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Cilegon, Syafrudin, mengatakan pihaknya bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memperkuat langkah ini menjadi bagian dari upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Sebab, pengelolaan anggaran merupakan prioritas utama. 

     

    “Kami memastikan bahwa setiap keputusan anggaran yang diambil didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tentunya demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

     

    Syafrudin menegaskan bahwa kondisi ini bersifat sementara dan tengah dalam tahap penyelesaian. Karena menurutnya, Kota Cilegon seperti banyak daerah lain di Indonesia yang tengah menghadapi tantangan defisit anggaran.

     

    “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini secara bertahap tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

     

    Menyoroti hal ini, Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Hasbi Sidik, menyampaikan bahwa defisit anggaran bukan hanya isu lokal, tetapi juga nasional. 

     

    “Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPK menjadi langkah penting untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran,” ujarnya, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Rizky Rian Saputra.

     

    Disisi lain, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cilegon Maman Mauludin mengatakan, pihaknya telah memiliki cara secara teknis dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran terhadap pihak ketiga. Adapun rencananya akan dilaksanakan pada Februari 2025.

     

    Oleh karena itu, merujuk pada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal tidak tercapainya realisasi pendapatan Pemkot Cilegon maka ada beberapa imbauan dimana salah satunya berkaitan dengan hibah dan bantuan sosial lainnya, berdasarkan ketersediaan anggaran. 

     

    Sehingga, langkah ini bertujuan menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.

     

    Sebagai informasi, Dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 hingga Oktober 2024, Pemkot Cilegon berhasil mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). 

     

    Prestasi ini melengkapi catatan Pemkot Cilegon yang telah meraih WTP sebelas kali berturut-turut hingga tahun 2024.

     

    Predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi, bebas salah saji material, dan memberikan gambaran wajar tentang kondisi keuangan. Adapun dalam tradisi birokrasi Indonesia, opini WTP menjadi simbol kesempurnaan dan kredibilitas pelaporan keuangan pemerintah.

    Sumber : Radio Elshinta