Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • 25 Provinsi Beri Keringanan Opsen Pajak Kendaraan

    25 Provinsi Beri Keringanan Opsen Pajak Kendaraan

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap penerapan kebijakan opsen pajak bisa memberatkan industri otomotif. Atas dasar hal itu, sejumlah provinsi memberikan keringanan berupa penundaan pemberlakukan opsen pajak.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, Setia Diarta mengungkap sudah ada 25 provinsi yang memberikan keringanan opsen pajak.

    “Kami dapat informasi adanya beberapa penundaan dan keringanan Pemda (Pemerintah Derah) dalam rangka penundaan untuk pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB, saat ini sudah 25 provinsi yang menerbitkan relaksasi opsen PKB dan BBNKB,” kata Setia Darta dalam diskusi Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah dalam Forum Wartawan Industri, di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Opsen pajak sudah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam undang-undang itu dijelaskan, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.

    Pada dasarnya, Opsen Pajak Daerah menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota. Penerapan opsen ini bertujuan agar ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak provinsi kepada Pemerintah Provinsi untuk PKB dan BBNKB, seketika bagian kabupaten/kota atas pajak provinsi tersebut dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

    Metode pembayaran atas pajak tersebut melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi untuk PKB dan BBNKB serta RKUD kabupaten/kota untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB-nya.

    Selain mempercepat penerimaan kabupaten/kota, penerapan skema opsen pajak daerah ini dapat meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan antara Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota serta diharapkan dapat memperbaiki postur APBD kabupaten/kota yang selama ini diterima sebagai pendapatan transfer (bagi hasil pajak provinsi) dan akan menjadi PAD.

    Di lain sisi, opsen pajak memberatkan, khususnya untuk pembelian kendaraan baru. Biaya yang harus dibayarkan konsumen saat pembelian kendaraan baru jadi lebih tinggi. Terkait hal itu, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara membenarkan bahwa Pemerintah Daerah juga sudah berdiskusi dengan pihaknya.

    Hal ini menyusul Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/6764/SJ pada 20 Desember 2024. Beleid itu meminta gubernur memberikan keringanan atau pengurangan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

    “Jawa Timur sebelum keluar SE kemendagri, itu mereka sudah menunda melalui pergubnya, bahwa pemerintah daerah dan DPRD kita tidak akan menaikkan pajaknya. Ini diikuti edaran Kemendagri nomor 900,” kata Kukuh.

    “Ini diikuti tadi disebutkan 25 provinsi yang sudah memberlakukan, kemarin kami dikunjungi Bapenda Sumut,” sambungnya lagi.

    Beberapa provinsi juga sudah memberikan diskon pajak. Misalnya Jawa Tengah memberikan diskon pajak kendaraan PKB 13,94 persen, dan diskon pokok BBNKB sebesar 24,70 persen.

    Kemudian Jawa Barat, Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik menyebut Jawa Barat memiliki kebijakan untuk tidak menaikan pajak baik itu PKB maupun BBNKB.

    “Opsen mulai berlaku hari ini karena itu amanat Undang-undang. Tapi tidak ada kenaikan baik di PKB dan BBNKB dikarenakan, terdapat kebijakan untuk tidak menambah beban masyarakat dengan memberikan angka koefisien diskon yang mengefek ke nominal pokok pajak dan juga opsen,” katanya.

    “Tentunya hal ini menjadi kabar baik dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Karena, kontribusinya sangat penting untuk program pembangunan di berbagai sektor, Kesehatan, Pendidikan dan lain-lain,” ucapnya menambahkan.

    (riar/dry)

  • Mau Tahu Nama Anak Paling Populer di Indonesia ? Ini Daftarnya – Page 3

    Mau Tahu Nama Anak Paling Populer di Indonesia ? Ini Daftarnya – Page 3

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengungkapkan daftar nama paling populer di Indonesia berdasarkan data perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

    Melalui akun Instagram pribadinya, Bima Arya membagikan informasi menarik tentang nama-nama yang banyak digunakan oleh penduduk Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki.

    Daftar Nama Perempuan Paling Populer

    Daftar Nama Perempuan Paling Populer

    Menurut data yang diungkapkan Bima Arya, nama “Nurhayati” menduduki posisi teratas sebagai nama perempuan yang paling banyak digunakan di Indonesia dengan jumlah 254.922 orang.

    Berikut adalah daftar lengkapnya:

    Nurhayati (254.922)
    Sulastri (192.979)
    Sumiati (172.759)
    Sri Wahyuni (163.189)
    Sumarni (158.882)
    Sunarti (135.891)
    Siti Aminah (121.588)
    Ernawati (118.045)
    Aminah (117.490)
    Kartini (114.879)

    Daftar Nama Laki-laki Paling Populer

    Untuk nama laki-laki, “Sutrisno” berada di posisi teratas dengan 144.497 pengguna. Berikut daftar lengkap nama laki-laki paling populer di Indonesia:

    Sutrisno (144.497)
    Slamet (115.354)
    Mulyadi (111.685)
    Herman (101.990)
    Supardi (93.202)
    Ismail (89.732)
    Supriyanto (87.929)
    Wahyudi (85.502)
    Junaidi (85.375)
    Suparman (84.749)

  • Korsel Akhirnya Catat Kenaikan Angka Kelahiran setelah 9 Tahun ‘Ngedrop’

    Korsel Akhirnya Catat Kenaikan Angka Kelahiran setelah 9 Tahun ‘Ngedrop’

    Jakarta –

    Korea Selatan pada tahun 2024 mencatat 242.334 bayi lahir, menandai peningkatan pertama dalam angka tahunan sejak 2015. Kenaikan ini menjadi kabar baik karena Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunua.

    Diberitakan Korea Herald, angka resmi kelahiran pada tahun 2024 naik 7.295 dari 235.039 pada tahun 2023, meningkat 3,1 persen, menurut Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan. Negara tersebut juga mencatat 360.757 kematian pada tahun tersebut, yang mengakibatkan populasi keseluruhan menyusut selama lima tahun berturut-turut sejak 2020.

    Meskipun populasi terus menurun, peningkatan kelahiran tahunan memicu harapan akan perubahan dalam angka fertilitas total negara tersebut. Tingkat kesuburan total di Korea telah mengalami tren penurunan sejak mencapai 1,48 pada tahun 2000, turun di bawah angka 1 untuk pertama kalinya pada tahun 2018 dan mencapai rekor terendah 0,72 pada tahun 2023.

    Pemerintah telah meluncurkan serangkaian langkah dalam upaya untuk memerangi tingkat kelahiran yang lambat, mulai dari perluasan insentif keuangan untuk persalinan dan layanan penitipan anak yang dikelola negara hingga lebih banyak manfaat bagi orang tua dengan banyak anak.

    Salah satu kebijakan baru yang diterapkan tahun ini adalah peningkatan batas atas pembayaran cuti orang tua menjadi 2,5 juta won per bulan, naik dari sebelumnya 1,5 juta.

    Meskipun peningkatan angka kelahiran memberikan secercah harapan dalam hal penurunan populasi, Korea Selatan terus menua. Usia rata-rata orang Korea pada tahun 2024 adalah 45,3 tahun, naik dari usia rata-rata 44,8 tahun sebelumnya.

    Sekitar 17 persen warga Korea berusia 50-an, diikuti oleh 15,37 persen berusia 60-an, 15,08 persen berusia 40-an, 12,94 persen berusia 70-an, 12,93 persen berusia 30-an, 11,63 persen berusia 20-an, 9,02 persen berusia 10-19, dan 6,13 persen berusia di bawah 10 tahun.

    Rata-rata usia warga Korea telah meningkat pesat selama bertahun-tahun, melampaui usia 40 tahun pada tahun 2014. Menurut laporan Statistik Korea pada bulan Oktober, rata-rata usia warga Korea diperkirakan akan melewati usia 50 pada tahun 2035 dan 55 pada tahun 2049.

    (kna/kna)

  • Paripurna DPRD DKI Tetapkan Pramono-Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta

    Paripurna DPRD DKI Tetapkan Pramono-Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta

    loading…

    DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno Foto/SindoNews

    JAKARTA – DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung-Rano Karno di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat hari ini.

    Rapur dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah; Basri Baco; dan Rany Maulani. Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi; Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali; Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata dan pejabat lainnya

    “Pada hari ini Selasa (14/1/2025) melalui Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta secara resmi kami umumkan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 saudara Pramono Anung Wibowo-Rano Karno dengan perolehan suara sebanyak 2.183.239 atau 50,07% dari total suara sah sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030 dalam Pilkada Jakarta 2024,” kata Khoirudin, Selasa (14/1/2025)

    Namun, Pramono-Doel tidak hadir dalam rapat paripurna penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih tersebut. Dikabarkan Pramono sedang berada di luar kota dan Rano Karno sedang menunaikan ibadah umroh. “Pramono sedang di luar kota dan Rano Karno sedang umroh sudah konfirmasi. Tidak wajib hadir karena sifatnya hanya proses pengumuman saja,” ucapnya.

    Khoirudin mengatakan DPRD DKI akan bersurat ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

    “Selanjutnya DPRD DKI Jakarta akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk melaporkan penetapan saudara Pramono Anung Wibowo-Rano Karno menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030,” ungkapnya.

    (cip)

  • Tekan Harga Minyakita, Kemendag Surati Sri Mulyani Minta Keringanan PPN

    Tekan Harga Minyakita, Kemendag Surati Sri Mulyani Minta Keringanan PPN

    JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan tantangan yang dialami BUMN Pangan dalam mendistribusikan Minyakita adalah kewajiban wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada pemerintah.

    Sesuai PMK 8 Tahun 2021, BUMN dan anak usaha BUMN sebagai wajib pungut berkewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN atau PPnBM yang dipungutnya.

    Pajak tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

    Adapun kewajiban tersebut menciptakan beban tambahan bagi perusahaan yang turut memengaruhi rantai distribusi dan juga harga jual produk.

    Staf Ahli bidang Manajemen dan Tata Kelola Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan mengaku pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meminta keringanan terkait kewajiban PPN bagi BUMN Pangan.

    “Menteri Perdagangan telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk memohonkan relaksasi kewajiban wajib pungut BUMN Pangan,” katanya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi 2025 secara virtual dikutip dari YouTube Kementerian Dalam Negeri, Senin, 13 Januari.

    Iqbal mengatakan permohonan ini bertujuan untuk memperlancar distribusi Minyakita dan menekan biaya tambahan yang memengaruhi harga di tingkat konsumen.

    “Sekiranya hal ini dapat diamini atau dikabulkan oleh Kementerian Keuangan, pertama tentu saja akan dapat memperpendek rantai distribusi. Ketika itu terjadi, seharusnya itu bisa membantu lebih banyak dalam kontribusi stabilisasi harga jual Minyakita sesuai dengan harga eceran tertinggi,” ucapnya.

    Sekadar informasi, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita dari Rp14.000 per liter menjadi Rp15.700 per liter pada Agustus 2024 lalu.

    Namun, berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih banyak pengecer di daerah-daerah yang menjual Minyakita di atas Rp15.700 per liter.

    Karena itu, kata Iqbal, Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (Ditjen PKTN) memberikan sanksi adminstrarif kepada 41 pelaku usaha yang menjual Minyakita di atas HET Rp15.700 per liter.

    “Dijen PKTN telah memberikan sanksi terhadap 41 pelaku usaha, baik di tingkat pengecer maupun distributor yang telah terbukti melakukan pelanggaran,” ujarnya.

  • Pilkada Jombang Sudah Berlalu, Bagaimana Hubungan Warsubi dengan Mundjidah?

    Pilkada Jombang Sudah Berlalu, Bagaimana Hubungan Warsubi dengan Mundjidah?

    Jombang (beritajatim.com) – Pasangan H Warsubi dan KH Salmanudin Yazid (WarSa) telah resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih untuk periode 2025-2030. Penetapan ini menandai berakhirnya kontestasi Pilkada Jombang 2024 yang digelar pada 27 November lalu.

    Pasangan yang diusung oleh koalisi partai besar ini unggul telak dengan perolehan 515.880 suara atau 74,88 persen, mengalahkan pasangan Mundjidah Wahab-Sumrambah (MuRah) yang memperoleh 173.098 suara atau 25,12 persen.

    “Setelah Pilkada Jombang, saya sudah bertemu dengan beliau (Mundjidah). Kita saling mendukung untuk pembangunan Jombang,” ungkap Warsubi saat diwawancarai usai penetapan dirinya sebagai Bupati terpilih, Kamis (9/1/2025).

    Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk mengesampingkan perbedaan selama masa kampanye demi kemajuan Jombang. Warsubi menambahkan, pertemuan dengan Mundjidah Wahab lebih bersifat silaturahmi dan saling memberikan dukungan moral.

    “Kami mohon doa restu, dukungan, dan juga mohon maaf selama proses demokrasi kemarin jika ada kesalahan dan kekurangan. Intinya kami saling mendukung,” jelasnya. Pernyataan ini menunjukkan kedewasaan politik yang patut dicontoh.

    Meski telah ditetapkan sebagai pasangan terpilih, Warsubi dan Gus Salman masih harus menunggu jadwal pelantikan resmi. Hingga kini, jadwal tersebut masih belum pasti. Awalnya direncanakan berlangsung pada pertengahan Februari 2025, tetapi kemungkinan besar akan mundur hingga akhir Maret 2025.

    Proses ini melibatkan rapat paripurna DPRD Jombang yang telah dilaksanakan pada Senin (13/1/2025) sebagai bagian dari syarat pengajuan pelantikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.

    Sementara itu, pasangan MuRah menjalani aktivitas baru pasca Pilkada. Mundjidah Wahab kembali ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Tambakberas untuk mengasuh santri-santrinya. Di ranah politik, ia tetap aktif sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur.

    Adapun Sumrambah kini lebih fokus pada tugasnya sebagai Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, sebuah organisasi yang berperan penting dalam memberdayakan petani dan nelayan.

    Secara politik, Pilkada Jombang 2024 mencatat persaingan dua koalisi besar. Pasangan MuRah didukung oleh PDIP, PPP, Partai Demokrat, serta Hanura dengan total 20 kursi di DPRD.

    Sementara itu, WarSa diusung oleh Gerindra, PKB, Partai Golkar, PKS, dan Partai Nasdem dengan total 30 kursi, serta tambahan dukungan dari partai non-parlemen seperti PAN, PSI, dan Partai Gelora. Hasilnya, WarSa meraih suara dominan yang mencerminkan dukungan kuat dari masyarakat Jombang.

    Pilkada Jombang tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga mencerminkan kematangan demokrasi di daerah tersebut. Dengan selesainya proses pemilihan, harapan masyarakat kini tertuju pada kepemimpinan Warsubi dan Gus Salman untuk membawa Jombang menuju pembangunan yang lebih baik. [suf]

  • Wamendagri: Pemda perlu pastikan pemeliharaan irigasi

    Wamendagri: Pemda perlu pastikan pemeliharaan irigasi

    Jadi, kenapa tidak kita sama-sama sinergi untuk fokus pada swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pemerintah daerah memastikan pemeliharaan irigasi berjalan dengan baik, mulai dari sarana prasarana hingga petugas ulu-ulu.

    Hal ini ditekankan Bima pada Rapat Koordinasi Pangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kota Palembang, Senin.

    “Nah, selama ini kalau pemeliharaan itu kan fokusnya ke kota, ke aspal, ke jalan, begitu ya. Nah, rasanya sekarang karena berbeda, perlu fokus khusus pemeliharaan ini pada irigasi,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia mencontohkan bahwa isu paling umum terkait irigasi di seluruh Indonesia adalah tidak pernah dilakukan normalisasi sejak masa orde baru.

    Normalisasi ini pun berkaitan dengan pengembalian fungsi saluran irigasi sehingga dapat bekerja secara maksimal.

    Bima mengatakan kurangnya normalisasi ini berdampak pada air yang masam, tumbuhnya pohon, hingga sedimentasi yang berlangsung bertahun-tahun.

    “Jadi, ini normalisasinya luar biasa kebutuhannya, pohon itu bahkan sampai tumbuh di tengah-tengah irigasi ini, Pak (Menko), menahun begitu. Nah, tadi dari PU (Pekerjaan Umum) katanya sebetulnya bisa saja ini poin-poin dari PU dikerjakan atau dari pemeliharaan,” jelasnya.

    Bima menambahkan Sumsel menjadi provinsi keenam yang dikunjungi oleh tim dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Menko Pangan Zulkifli Hasan telah memberikan arahan berkaitan dengan swasembada pangan, sekaligus melihat secara langsung situasi di lapangan yang melibatkan 146 kepala daerah, terdiri dari enam gubernur, 106 bupati, dan 34 wali kota.

    “Karena memang bapak/ibu, para kepala daerah, Kemendagri ini dua tahun terakhir bisa fokus pada inflasi. Jadi, kenapa tidak kita sama-sama sinergi untuk fokus pada swasembada pangan dan juga pertumbuhan ekonomi,” ujar Bima.

    Wamendagri juga mengingatkan bahwa kepala daerah merupakan ujung tombak dalam melakukan sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi program swasembada pangan.

    Kepala daerah perlu memastikan sinergi di tingkat hulu (antarkementerian/lembaga) maupun hilir (petani) dengan baik.

    “Di hilirnya jalur distribusi juga dipahami, petani, gapoktan, Bulog, dan lain-lain,” tambahnya.

    Bima juga menyuarakan aspirasi yang disampaikan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk meningkatkan kesejahteraan petugas ulu-ulu.

    Kepala daerah harus memastikan kesiapan anggaran untuk petugas ulu-ulu di tengah masifnya pembangunan irigasi di seluruh Indonesia.

    “Insyaallah dengan solidaritas kita, kerja sama kita, dengan team work kita, maka Kemendagri bersama kepala daerah bisa mempercepat terjadinya swasembada pangan di Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri apresiasi inovasi program Rantang Palembang

    Wamendagri apresiasi inovasi program Rantang Palembang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi inovasi program Rantang Palembang yang digagas Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan.

    Menurut Bima, program Rantang Palembang ini merupakan sebuah inisiasi untuk mendistribusikan makanan berlebih dari hotel-hotel di Kota Palembang kepada masyarakat yang tidak mampu.

    “Di sini dilakukan inovasi yang sangat baik sekali oleh Pak Penjabat Wali Kota Pak Cheka berkolaborasi dengan hotel-hotel,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Bima mengatakan upaya yang dilakukan Pemkot Palembang merupakan inisiatif yang bagus karena program ini telah membantu mengurangi keberadaan food waste atau makanan yang tidak termakan di hotel-hotel.

    Selain itu, dalam aspek kesejahteraan, inovasi tersebut telah membantu meringankan beban masyarakat setempat, terutama yang berada di sekitar hotel.

    Sementara dalam konteks kesehatan, program Rantang Palembang juga dinilai telah berperan dalam peningkatan gizi kepada masyarakat.

    Wamendagri berharap program Rantang Palembang dapat disinergikan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan stunting. Apalagi gizi yang terdapat dalam makanan tersebut juga terbilang lengkap.

    Bima menambahkan dari program itu pula, masyarakat dan Pemkot Palembang diyakini memperoleh keberkahan serta kebersamaan sebab program ini mampu mempererat jalinan silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat.

    “Kita apresiasi semaksimal mungkin inisiasi, inovasi dari Pak Penjabat Wali Kota, Pak Cheka. Biasanya yang melakukan itu swasta. Jadi yang bagus ini adalah berprogres dengan pemerintah,” imbuhnya.

    Ia pun berharap pada masa mendatang program tersebut dapat terus dilanjutkan. Kemudian penerapannya diharapkan juga semakin terukur dan terarah, terutama oleh Wali Kota Palembang terpilih nantinya.

    Bima juga mendorong program tersebut dapat berkolaborasi dengan Dinas Sosial sehingga implementasinya lebih sistematis.

    Dalam konteks itu, Bima memastikan Kementerian Dalam Negeri akan terus memonitor dan mendukung pelaksanaan program tersebut.

    Dalam peninjauan program tersebut, Bima bersama jajaran Pemkot Palembang disambut antusias oleh masyarakat setempat. Sesekali Bima juga menyapa dan berbincang dengan masyarakat mengenai program tersebut.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri mantapkan kesiapan penanaman jagung serentak 1 juta hektare

    Kemendagri mantapkan kesiapan penanaman jagung serentak 1 juta hektare

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri berupaya terus mendukung program swasembada pangan tahun 2025 dengan memantapkan langkah persiapan penanaman jagung serentak pada lahan seluas 1 juta hektare.

    Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan sebagai salah satu jenis pangan yang dibutuhkan masyarakat, penanaman jagung serentak tersebut tidak hanya dapat meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga menjadi simbol kolaborasi antardaerah untuk mewujudkan kemandirian pangan.

    “Jagung ini merupakan salah satu jenis pangan yang diidentifikasi sangat dibutuhkan pada daerah-daerah tertentu, seperti Nusa Tenggara maupun daerah-daerah yang ada di Indonesia timur, seperti Sulawesi dan Maluku, sehingga optimalisasi penanaman sangat diperlukan,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan program ini juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Selain itu, program penanaman jagung serentak tersebut dirancang untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi petani, dan sektor swasta.

    Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait berupaya mendukung program swasembada pangan melalui sejumlah langka strategis, meliputi identifikasi lahan potensial, penyediaan benih berkualitas, pendampingan teknis kepada petani, hingga akses pemasaran hasil panen.

    “Bersama Kementerian Pertanian, berikut Polri sebagai lembaga negara, dan kementerian lainnya, kita bersama-sama membina penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai di tingkat kabupaten/kota, termasuk dalam upaya meningkatkan produksi jagung melalui penyediaan benih, pupuk, hingga sarana pertanian,” jelasnya.

    Yusharto juga mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk memprioritaskan anggaran dan sumber daya dalam mendukung program swasembada pangan.

    Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata bagi peningkatan produksi pangan nasional.

    Ia berharap dengan komitmen dan sinergi yang kuat dari seluruh pihak, penanaman jagung serentak dapat berjalan sukses dan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.

    “Dalam hal ini, Kemendagri akan terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan beberapa hal, yakni optimalisasi potensi sumber daya pangan lokal, pemenuhan cadangan pangan, meningkatkan kerja sama antardaerah, perbaikan distribusi pangan, dan sebagainya,” kata Yusharto.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan Khawatir Efek Domino Panen Raya Bikin Harga Bawang Merah Naik

    Kementan Khawatir Efek Domino Panen Raya Bikin Harga Bawang Merah Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan harga bawang merah berpotensi naik bulan depan terdampak oleh efek domino dari panen raya. 

    Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Andi Muhammad Idil Fitri mengatakan bahwa perkiraan sebaran panen bawang merah bisa mencapai 115.324 ton pada Januari 2025.

    Menurutnya, panen raya ini perlu diantisipasi para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengamankan pasokan pangan bawang merah, terutama untuk kebutuhan puasa dan lebaran 2025.

    Apalagi, Andi mengungkap bahwa produksi bawang merah pada Januari 2025 sudah mulai meningkat. Dia menyampaikan bahwa telah terjadi panen raya di hampir seluruh sentra bawang merah, terutama di Brebes Raya dan kawasan sentra bawang merah dataran tinggi.

    “Ini [bawang merah] perlu juga diwaspadai efek dominonya jika nanti harga anjlok di Januari, petani akan mengurangi penanaman. Ini akan berdampak pada kelangkaan stok dan lonjakan harga di bulan berikut,” ungkap Andi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Untuk itu, Andi berharap para pemangku kepentingan melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap stok bawang merah ke depan.

    Kementan memandang, ada beberapa langkah untuk mengamankan pasokan untuk puasa dan lebaran. Pertama, melalui upaya penyerapan dan penyimpanan, sekaligus cadangan stok untuk memperkuat stok saat puasa dan lebaran.

    Menurutnya, penyerapan dan penyimpanan panen raya bawang merah pada Januari 2025 bisa dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang penyimpanan dingin (cold storage) di sentra bawang merah.

    Ilustrasi Bawang MerahPerbesar

    “Kami juga berharap skema penyerapan dan penyimpanan bawang merah oleh BUMN Pangan, karena tadi kami lihat di Bulog juga masih 0 terkait dengan upaya CPP. Kami berharap juga ini pada saat harga ataupun panen banyak, kita sama-sama berkolaborasi untuk menyerap bawang merah,” tuturnya.

    Langkah kedua untuk mengamankan pasokan untuk kebutuhan puasa atau lebaran adalah dengan mendorong percepatan tanam pada Januari 2025 di sentra produksi.

    Selanjutnya, ujar dia, memastikan seluruh prasarana dan saran irigasi aman/tidak rusak, sehingga tidak terulang kembali bencana hidrometeorologi banjir pada awal 2023 silam. Serta, melakukan penumbuhan sentra-sentra baru untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah.

    Di sisi lain, Andi menyatakan bahwa Kementan telah mengimbau optimalisasi pemanfaatan gudang pasca panen bawang merah ke seluruh dinas kabupaten Bandung, kabupaten Grobogan, kabupaten Kendal, kabupaten Pati, dan kabupaten Solok untuk memanfaatkan pasca panen.

    Selain itu, juga ada skema penyerapan dan penyimpanan bawang merah oleh BUMN Pangan. “Ini secara teknis operasional, BUMN Pangan dapat bekerja sama dengan Champion Bawang Merah, apakah skema yang memungkinkan PSO dan/atau komersial itu bisa didiskusikan,” jelasnya.

    Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) berharap harga bawang merah ke depan bisa terkendali menjelang momentum puasa.

    Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan bahwa sejatinya bawang merah bisa disimpan di gudang penyimpanan dingin (cold storage). Meski begitu, Maino mengaku baru ada sekitar 5–6 unit cold storage untuk menyimpan bawang merah.

    Menurutnya, jumlah ruang penyimpanan dingin yang terbatas ini tidak sebanding dengan produksi bawang merah yang melimpah pada masa panen raya. Namun, dia menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga ikut andil menyediakan gudang penyimpangan.

    “Pemerintah daerah juga ikut andil partisipasi, mungkin menyediakan gudang-gudang, tidak harus cold storage, gudang yang biasa juga bisa,” ujar Maino saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Hanya saja, sambung dia, jika bawang merah disimpan di gudang biasa maka komoditas ini akan susut lebih tinggi dibanding dengan cold storage. “Harapannya memang harus perbanyak penyimpanan. Karena bawang itu pasti bisa disimpan,” tandasnya.