Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Soal Usulan Masyarakat Nyumbang MBG, Dasco: Kalau Iuran Namanya Enggak Gratis Lagi

    Soal Usulan Masyarakat Nyumbang MBG, Dasco: Kalau Iuran Namanya Enggak Gratis Lagi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons soal usulan adanya sumbangan masyarakat dalam bentuk iuran untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dasco, tidak tepat jika program makan bergizi gratis dibiayai dengan iuran masyarakat karena namanya bukak makan gratis lagi.

    “Kalau iuran namanya sudah enggak makan gratis lagi dong,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dasco mengatakan, pemerintah masih bisa mengoptimalkan anggaran yang sudah dialokasikan dari APBN 2025. Hanya, Dasco membuka ruang juga kepada para kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menggunakan APBD membiayai program MBG.

    “Sebenarnya yang kita sambut baik itu adalah niat dari para pimpinan daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih maupun yang terpilih lagi bahwa mereka saya sudah dengar itu ada menyiapkan juga anggaran untuk makan bergizi gratis di daerah masing masing,” tegas Dasco terkait usulan iuran masyarakat mengenai makan bergizi gratis,

    Yang terpenting, kata Dasco, perlu koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah soal alokasi anggaran untuk program MBG tersebut. Koordinasi tersebut untuk memastikan apakah APBD suatu daerah mampu membiayai semua program makan bergizi gratis atau perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat.

    “APBN itu kemudian menjadi terbantu dan berkurang. Nah, ini yang nanti pelan-pelan akan dikomunikasikan oleh Kemendagri, dalam hal ini mendagri dengan para kepala daerah dan juga dengan pemerintah pusat,” jelas Dasco.

    Dasco juga sempat menyinggung soal usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG. Dia mengaku tak bisa berkomentar terlalu jauh karena penggunaan dana zakat sudah diatur dan jika hendak digunakan untuk MBG, maka harus dikonsultasikan dengan pihak-pihak terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    “Saya belum bisa jawab karena penggunaan dana zakat itu sudah diatur sendiri. Sebelum jawab, saya musti konsultasi ke Majelis Ulama Indonesia dan lain-lain untuk menjawabnya, bukan melaksanakannya,” pungkas dia terkait usulan iuran masyarakat mengenai makan bergizi gratis.

  • Rusun Baru Pemkot Tangerang Dihuni Pemulung hingga Pekerja Serabutan, 2 Menteri Ajak Ngopi

    Rusun Baru Pemkot Tangerang Dihuni Pemulung hingga Pekerja Serabutan, 2 Menteri Ajak Ngopi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Banten A. Damenta dan Pj Wali Kota Tangerang Nurdin, meresmikan Rumah Susun (Rusun) Cipta Griya Kedaung yang berlokasi di Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri PKP dan Mendagri, Selasa, (14/01/2024).

    Dalam kesempatannya, Maruarar mengapresiasi pembangunan rusun yang berdiri di atas lahan seluas 3.856,96 m2 milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tersebut.

    “Seperti yang dicetuskan pak Pj Wali Kota tadi ya, kolaborasi wujudkan visi. Ini sangat bagus ya karena inilah wujud kolaborasi kita bersama antara pusat dan daerah.” ujar Maruarar, dalam keterangan tertulis.

    Dalam kesempatan tersebut juga, Maruarar bersama Tito didampingi A. Damenta dan Nurdin turut menyapa sekaligus ngopi bareng para penghuni rusun.

    Di antara penghuni yang diajak ngopi tersebut ada yang berprofesi sebagai pemulung

    “Ini luar biasa karena tadi kita ngobrol bareng penghuni rusun yang berprofesi sebagai pemulung, tentunya ini sesuatu yang luar biasa karena pemulung bisa menghuni rumah dengan fasilitas lengkap dan bahkan hingga tiga kamar, dengan harga yang murah. Inilah yang disebut dengan keberpihakan,” imbuh Maruarar.

    Sementara itu, Pj Wali Kota Tangerang mengatakan bahwa rusun tersebut tidak hanya menyasar pemulung melainkan juga menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lainnya.

    “Seperti penghuni bantaran Sungai Cisadane, pekerja serabutan dan juga masyarakat yang terdampak pembebasan lahan untuk pembangunan dengan konsep urbanrenewal atau peremajaan kawasan yang semula hunian tapak atau landed housing menjadi hunian bertingkat atau vertical housing,” ungkap Nurdin.

    Untuk diketahui, Rusun Cipta Griya Kedaung memiliki 70 unit  dengan kapasitas 230 hunian dengan tipe yang bervariasi mulai dari tipe manula, hingga tipe 18A sampai tipe 36c yang dilengkapi dengan klinik, minimarket dan juga ruang penjaga serta kios-kios.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Menteri PKP: Mal Pelayanan Publik wujudkan layanan cepat dan efesien

    Menteri PKP: Mal Pelayanan Publik wujudkan layanan cepat dan efesien

    Tangerang (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Banten untuk mewujudkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

    “Saya mohon dibantu sosialisasinya, ini program sudah bagus ada PBG 10 Jam selesai. Pelayanannya sudah bagus, dan sangat pro rakyat. Jadi, sayang kalau masyarakat tidak tahu kalau layanan ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Bagus juga tagline-nya “waktunya punya rumah,” ini kalau disosialisasikan,” kata Menteri Maruar disela peresmian MPP Kota Tangerang Selasa.

    Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan saat ini MPP sudah hadir di 200 daerah se Indonesia dan berbagai pelayanan publik, perizinan, berada pada satu tempat agar memudahkan masyarakat sehingga tidak berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya.

    “Sekarang, Kota Tangerang sudah kembali memilikinya setelah gedung ini sempat dilakukan renovasi guna memberikan pelayanan lebih baik lagi bagi masyarakat. Sebuah kehormatan buat saya bisa menandatangani prasasti ini,” ujar Mendagri.

    Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin mengatakan peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

    MPP Kota Tangerang yang dirancang sebagai pusat layanan terpadu, menyediakan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat dalam satu atap.

    Dengan keberadaan MPP ini, warga Kota Tangerang dapat mengurus berbagai dokumen dan perizinan, seperti KTP, SIM, paspor, BPJS, hingga izin usaha, tanpa harus berpindah tempat.

    “MPP ini adalah bentuk nyata dari upaya kami untuk memberikan layanan terbaik kepada warga. Kami ingin memastikan bahwa setiap penduduk Kota Tangerang bisa merasakan manfaat langsung dari fasilitas yang kami hadirkan,” katanya.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Layanan PBG Kota Tangerang Bisa Rampung 1 Jam, Menteri PKP dan Mendagri: Sejarah Baru

    Layanan PBG Kota Tangerang Bisa Rampung 1 Jam, Menteri PKP dan Mendagri: Sejarah Baru

    TRIBUNJAKARTA.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyoroti Inovasi pelayanan Pemerintah Kota (Pemkot) soal pelayanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maksimal 10 Jam selesai.

    Bahkan Menteri PKP serta Mendagri yang sebelumnya menyaksikan proses pelayanan bisa selesai dalam 4 jam, pada kesempatan kali ini bisa selesai hanya dalam satu jam. 

    “Ini salah satu terobosan yang sangat baik, di mana tugas kita itu melayani rakyat, kemudian layanan yang tadinya 45 hari bisa dipangkas menjadi 10 jam, 4 jam bahkan 60 menit, apa tidak bahagia masyarakat. Ini sejarah baru pelayanan publik di Indonesia,” ujar Maruarar di Tangerang Live Room (TLR), Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (14/1/2025). 

    Mendagri Tito Karnavian juga menambahkan, inovasi yang dilaksanakan oleh Pemkot Tangerang ini bisa menjadi contoh untuk kota/kabupaten lain se-Indonesia sebagai upaya bersama dalam percepatan pelayanan masyarakat.

    “Ini adalah program pro rakyat, tidak hanya 89 kota/kabupaten saat ini, tapi diharapkan se-Indonesia yang jumlahnya 514 kota/kabupaten, harus bisa mengeluarkan Peraturan Kepada Daerah seperti halnya yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang ini,” tambah Tito.

    Seperti diketahui, Pemkot Tangerang telah mengeluarkan izin PBG selama 10 jam selesai dan akan dikembangkan menjadi 4 jam.

    Oleh karena itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang,  Nurdin, menambahkan, upaya ini dirancang sebagai bagian untuk mendukung program presiden dan mendagri dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal dan pro rakyat. 

    “Sistem yang ditargetkan maksimal selesai 10 jam, realisasinya bisa selesai dalam waktu 4 jam bahkan satu jam, tadi sudah disaksikan langsung oleh masyarakat yang memang sedang melakukan proses perizinan.”

    “Semoga ke depannya, inovasi ini bisa semakin optimal dan memudahkan seluruh masyarakat khususnya di Kota Tangerang,” pungkas Nurdin.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pramono Anung-Rano Karno Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pemprov Siap Kawal Masa Transisi

    Pramono Anung-Rano Karno Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pemprov Siap Kawal Masa Transisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung – Rano Karno resmi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Proses penetapan itu dilakukan melalui paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/1). Paripurna dilakukan sebagai tindak lanjut penetapan yang sebelumnya dilakukan oleh KPU DKI Jakarta.

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait teknis pelantikan.

    “Selanjutnya kita mengikuti tahapan proses yang sesuai dengan ketentuan. Lokasi pelantikan pastinya di Ibu Kota Negara, di Jakarta pastinya, kita tunggu informasi dari pemerintah pusat,” ujar Pj Gubernur Teguh.

    Ia juga memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan mengawal masa transisi kepemimpinan baru di DKI Jakarta. Sehingga, tidak terjadi pergejolakan nantinya.

    “Pastinya kami siap support Pak Pramono, dalam hal ini melalui tim transisi untuk hal-hal yang memang diperlukan agar nanti setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik bisa berjalan lebih optimal,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan, rapat paripurna yang digelar ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat pleno terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta terkait penetapan hasil pemilu 2024. Pihaknya akan bersurat ke Presiden Prabowo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Setelah ini kami akan bersurat ke presiden melalui menteri dalam negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada keputusan baru,” katanya. (fajar)

  • Ikuti Kegiatan Evaluasi Triwulan, Pj Bupati Nganjuk Berkomitmen Tingkatkan Kinerja Pemerintahan

    Ikuti Kegiatan Evaluasi Triwulan, Pj Bupati Nganjuk Berkomitmen Tingkatkan Kinerja Pemerintahan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Danendra Kusuma

    TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK – Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, mengikuti rangkaian evaluasi kinerja yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

    Kegiatan diikuti oleh penjabat kepala daerah di sejumlah wilayah. 

    Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna mengatakan, evaluasi kinerja penjabat bupati ini merupakan agenda rutin yang digelar tiap triwulan. 

    Sri Handoko mengikuti ke kegiatan evaluasi kinerja bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk, Nur Solekan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Nganjuk, Samsul Huda, dan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk, Mokhamad Yasin. 

    “Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh penjabat kepala daerah,” katanya, Selasa (14/1/2025). 

    Ia berharap evaluasi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.

    Oleh karenanya, Sri Handoko dan jajaran pun memperhatikan saran serta masukan yang diberikan oleh Itjen Kemendagri. 

    Guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang.

    “Harapannya, menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas penyelenggaraan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk,” jelas Sri Handoko.

  • Mendagri nilai kapasitas Zudan Arif layak jadi Kepala BKN

    Mendagri nilai kapasitas Zudan Arif layak jadi Kepala BKN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai Zudan Arif Fakrulloh memiliki kapasitas yang layak untuk mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Mendagri mengaku telah lama mengenal Zudan, termasuk saat masih menjabat sebagai Kapolri. Sebagai seorang birokrat, Zudan dinilai punya pengalaman panjang dalam berbagai jabatan strategis.

    “Beliau juga dari segi keilmuan juga cukup tinggi, profesor, doktor. Begitu pula pengalaman lapangan sudah kenyang,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Adapun Zudan dilantik sebagai Kepala BKN oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini di Jakarta, Selasa (7/1).

    Sebelumnya, Zudan menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Tito yang juga menjabat sebagai Kepala BNPP menyebut Zudan sebagai sosok dengan tingkat intelektualitas di atas rata-rata. Hal ini membuat Mendagri sering berdiskusi dengan Zudan yang dinilai sefrekuensi dengan dirinya.

    Karena kapasitas dan pengalaman tersebut, Mendagri juga pernah menugasi Zudan sebagai penjabat (pj.) gubernur.

    “Malam ini kami rasanya bangga dan juga kami merasa bahagia bisa melepas (Zudan) dari institusi yang sebetulnya kami masih membutuhkan. Akan tetapi, negara membutuhkan yang lebih besar lagi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara,” ujarnya.

    Zudan yang juga menjabat Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dinilai memiliki bekal yang kuat untuk mendukung kinerjanya di BKN.

    Tito menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terpilihnya Zudan dalam seleksi Kepala BKN serta kepercayaan yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto kepada Zudan.

    Mendagri juga berterima kasih atas dedikasi Zudan selama bertugas di Kemendagri dan BNPP.

    Ia mendoakan agar Zudan selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah barunya.

    Di sisi lain, dia berpesan kepada jajaran BNPP agar tetap menjaga kekompakan dan soliditas dalam bekerja, terlepas dari siapa pun yang akan mengisi posisi Sekretaris BNPP menggantikan Zudan.

    “Soliditas ini penting untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BNPP,” kata Tito.

    Sementara itu, Zudan dalam kesempatan yang sama menyampaikan rasa terima kasih kepada Mendagri beserta pejabat dan jajaran yang hadir.

    Ia memohon diri untuk melanjutkan tugas sebagai Kepala BKN. Tak lupa dia juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama masa pengabdiannya di Kemendagri dan BNPP.

    “Kami mohon diri serta mohon doa untuk bisa melanjutkan penugasan di Badan Kepegawaian Negara,” pungkas Zudan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG diterapkan di seluruh RI

    Penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG diterapkan di seluruh RI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di seluruh Indonesia.

    Tito menetapkan akhir Januari 2025 sebagai batas waktu bagi seluruh kabupaten dan kota untuk menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) terkait kebijakan ini.

    “Dalam Zoom saya sudah sampaikan, paling lambat akhir Januari, setiap daerah untuk sudah membuat, kabupaten/kota khususnya ya, untuk membuat peraturan kepala daerah yang membebaskan BPHTB, PBG, dan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta percepatan dari 45 hari menjadi 10 hari,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, kebijakan ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria tertentu.

    Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

    Tito menegaskan bahwa penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

    Sebagai contoh, ia menyebut Kota Tangerang yang hanya mengalami pengurangan PAD sebesar Rp9,9 miliar dari total PAD Rp2,9 triliun.

    “Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan exercise. Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu,” ujarnya.

    Mendagri juga memberikan apresiasi kepada Kota Tangerang atas inovasinya memangkas waktu layanan PBG menjadi hanya 10 jam.

    Selain itu, Tito memuji langkah 89 daerah yang telah lebih dulu menerbitkan perkada terkait kebijakan ini.

    Ia berharap kebijakan ini dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah sehingga tidak ada lagi masyarakat yang harus tinggal di bawah jembatan atau di pinggir kali.

    “Dengan kebijakan ini, rakyat dapat memiliki tempat tinggal layak dan kita berharap kualitas hidup mereka akan meningkat,” ujar Tito.

    Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Penjabat Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damenta, Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian/lembaga.

    Kemudian, para bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia juga hadir, baik secara langsung maupun virtual, bersama tamu undangan lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 9 Mendagri Minta Penghapusan BPHTB dan Percepatan Layanan PBG Diterapkan di Seluruh Daerah Nasional

    9 Mendagri Minta Penghapusan BPHTB dan Percepatan Layanan PBG Diterapkan di Seluruh Daerah Nasional

    Mendagri Minta Penghapusan BPHTB dan Percepatan Layanan PBG Diterapkan di Seluruh Daerah
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    ) Muhammad
    Tito Karnavian
    menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (
    BPHTB
    ) serta percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (
    PBG
    ) di seluruh Indonesia.
    Ia menetapkan akhir Januari 2025 sebagai batas waktu bagi seluruh kabupaten dan kota untuk menerbitkan peraturan
    kepala daerah
    (
    perkada
    ) terkait kebijakan ini.
    “Pada pertemuan melalui Zoom, saya sudah meminta setiap daerah, khususnya kabupaten/kota, untuk membuat perkada untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta percepatan 45 hari menjadi 10 hari,” ujarnya lewat siaran pers, Selasa (14/1/2025).
    Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara Peresmian Layanan PBG 10 Jam Selesai dan Penyerahan Sertifikat kepada Penerima Layanan PBG di Tangerang Live Room, Kota Tangerang, Banten, Selasa.
    Kebijakan ini, sebutnya, hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria tertentu.
    Tujuannya, adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung pengentasan
    kemiskinan ekstrem
    di Indonesia.
    Mendagri menegaskan bahwa penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (
    PAD
    ).
    Sebagai contoh, Kota Tangerang yang hanya mengalami pengurangan PAD sebesar Rp 9,9 miliar rupiah dari total PAD Rp 2,9 triliun rupiah.
    “Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan
    exercise
    . Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu,” imbuhnya.
    Dia juga memberikan apresiasi kepada Kota Tangerang atas inovasinya memangkas waktu layanan PBG menjadi hanya 10 jam.
    Tito bahkan memuji langkah 89 daerah yang telah lebih dulu menerbitkan perkada terkait kebijakan ini.
    Ia berharap, kebijakan tersebut dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang harus tinggal di bawah jembatan atau pinggiran kali.
    “Dengan kebijakan ini, rakyat dapat memiliki tempat tinggal layak, dan kita berharap kualitas hidup mereka akan meningkat,” ucapnya.
    Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Ucok Abdul Rauf Damenta, dan Pj Wali Kota Tangerang Nurdin.
    Ada pula sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari berbagai kementerian/lembaga serta para bupati/wali kota yang hadir secara langsung maupun virtual.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Khofifah sebut retreat kepala daerah bagian penting adaptasi/mitigasi

    Khofifah sebut retreat kepala daerah bagian penting adaptasi/mitigasi

    Retreat menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling meng-update bagaimana sebetulnya adaptasi dan mitigasi.

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur Jawa Timur dengan suara terbanyak Khofifah Indar Parawansa menilai gagasan retreat yang akan dijalani oleh kepala daerah setelah pelantikan merupakan bagian penting agar kepala daerah saling memperbarui program kerja sebagai langkah adaptasi dan mitigasi.

    “Retreat menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling meng-update bagaimana sebetulnya adaptasi dan mitigasi, ini menjadi penting,” kata Khofifah saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Menurut Khofifah, kepala daerah yang baru saja dilantik tentunya membutuhkan informasi baru dari dinamika yang terjadi di wilayah regional maupun global, mengingat kondisi yang terjadi di belahan negara lain, tentu bisa berdampak pada daerah tertentu.

    Khofifah pun bercerita saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada era Presiden RI Abdurahman Wahid (Gus Dur) periode 1999—2001.

    Saat itu, dia juga mengadakan retreat di lingkup BKKBN karena program kerja dilaksanakan secara vertikal dari tingkat pusat hingga kecamatan.

    Selain itu, retreat juga memberi kesempatan agar pemerintah pusat dan daerah dapat mendiskusikan program yang sering kali hanya diulang-ulang dan terkesan monoton.

    “Menurut saya retreat itu menjadi bagian penting supaya kita tidak stuck pada sesuatu yang monoton, yang dianggap program-program dahulu, seringkali copy paste. Saya pernah di DPR beberapa periode jadi program-program ini seperti copy paste,” kata Khofifah.

    Ia berpendapat bahwa inovasi dan kreativitas menjadi bagian penting dari gubernur/bupati hingga wali kota. Dengan adanya retreat, para kepala daerah bisa saling bergantian silaturahmi dan menyampaikan program yang menjadi prioritas dan unggulan di daerah masing-masing.

    Retreat menjadi salah satu cara dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan koordinasi dan kesatuan dari anggota Kabinet Merah Putih pada periode kepemimpinannya.

    Tak lama setelah KMP ditetapkan, pada tanggal 24—27 Oktober 2024 seluruh anggota kabinet melakukan retreat di kawasan Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Terkait dengan koordinasi dengan pemerintah daerah menggunakan metode serupa, pada saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar rapat rutin tahunan ini dapat dilangsungkan di lokasi Akademi Militer (Akmil).

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025