Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Badan Gizi Nasional Dukung Ide APBD Bantu Pendanaan Makan Bergizi Gratis

    Badan Gizi Nasional Dukung Ide APBD Bantu Pendanaan Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menilai usulan Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait penggunaan APBD dalam membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah ide baik.

    Menurutnya, dengan adanya bantuan dari APBN, maka dana yang masuk bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

    “Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program,” katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (15/1/2025).

    Lebih lanjut, Dadan menyebut terdapat 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program andalan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

    Dadan memerinci bahwa Pemda dapat menyiapkan infrastruktur, lalu melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Terakhir, beberapa dinas dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

    Namun, dia melanjutkan bahwa terkait dengan usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “Sudah kami koordinasikan dengan pak Mendagri,” katanya.

    Di sisi lain, terkait dengan wacana penggunaan Zakat pun, Dadan melanjutkan bahwa instansinya akan fokus dalam menggunakan dana yang sudah tersedia dari APBN.

    “BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya,” pungkas Dadan.

  • BSKDN tinjau MPP DKI Jakarta untuk kaji kemudahan perizinan usaha

    BSKDN tinjau MPP DKI Jakarta untuk kaji kemudahan perizinan usaha

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama tim lintas instansi melakukan kunjungan lapangan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta.

    Koordinator tim kajian Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemendagri Muhammad Valiandra mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait proses perizinan berusaha yang diterapkan di MPP sebagai bagian dari upaya meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

    “Kunjungan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan layanan publik, khususnya terkait perizinan berusaha,” kata Valiandra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Melalui kunjungan tersebut, pihaknya ingin memastikan sejumlah hal, baik itu terkait kendala proses perizinan berusaha maupun inovasi yang telah dilakukan demi tercapainya efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan tersebut.

    “(Kunjungan kami) untuk mencari solusi bagaimana supaya proses birokrasi (terkait perizinan berusaha) itu tidak sulit. Jadi kita mau “mengcapture” prosesnya. Ini bukan hanya dilakukan di DKI tetapi juga Surabaya, Bandung, Jambi dan ada 15 daerah lainnya,” ujarnya.

    Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus mengembangkan inovasi di sektor perizinan guna meningkatkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan.

    Dirinya juga mengajak para pemangku kepentingan untuk mengisi kuesioner yang akan dianalisis sebagai bagian dari kajian strategis.

    “Secara teknis, ada kuesioner yang perlu diisi oleh bapak/ibu. Hasilnya akan dianalisis oleh tim BSKDN dan dilaporkan sebagai suatu kajian. Bahkan, saya kira sudah ada beberapa inovasi juga yang kaitannya dengan perizinan (dari daerah) misalnya Kota Tangerang,” jelas Valiandra.

    Lebih lanjut, Valiandra menjelaskan inovasi yang dimiliki Kota Tangerang dalam memangkas waktu pengurusan perizinan dari 10 jam menjadi 1 jam merupakan contoh nyata yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk menerapkan langkah serupa.

    Tidak terkecuali, bagi DKI Jakarta yang memiliki fasilitas dan sumber daya memadai.

    “Kota t​​​​​​Tangerang misalnya (pengurusan perizinan) dari 10 jam menjadi 4 jam bahkan 1 jam. Kenapa DKI juga tidak membuat terobosan (serupa) saya pikir sangat mungkin apalagi dengan fasilitas yang sangat baik ini,” tambahnya.

    Dirinya kembali menegaskan kemudahan dalam pengurusan perizinan merupakan langkah penting untuk menarik minat investor, sehingga dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

    Hal ini diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran.

    “Nah, ini yang mau dilakukan sebenarnya, bagaimana kita bisa lebih mudah membuka lapangan pekerjaan, yang harapannya bisa menurunkan angka pengangguran. Itu tujuan besarnya,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menunggu Menteri Nasar dari Saudi untuk Kepastian Libur Anak Sekolah di Bulan Ramadan

    Menunggu Menteri Nasar dari Saudi untuk Kepastian Libur Anak Sekolah di Bulan Ramadan

    Jakarta: Kepastian jadwal libur anak sekolah selama bulan Ramadan masih menunggu keputusan dari rapat lintas kementerian. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyebutkan bahwa rapat tersebut akan melibatkan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

    Namun, rapat tersebut belum bisa dilakukan hingga Menteri Agama, Nasaruddin Umar, kembali dari kunjungannya ke Arab Saudi untuk urusan haji. 

    “InsyaAllah secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini. Mudah-mudahan ya, karena Pak Nasar (Menteri Agama Nasaruddin Umar) kan sedang ke Saudi untuk urusan haji. Mungkin nanti setelah beliau kembali, sudah ada keputusan,” ujar Abdul Mu’ti kepada wartawan yang dikutip, Rabu, 15 Januari 2025.

    Baca juga: PBNU Bakal Bawa Isu Libur Sekolah Selama Ramadan 2025 ke Munas Alim Ulama

    Tiga Opsi Libur Ramadan
    Dalam keterangannya, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa terdapat tiga opsi terkait libur Ramadan. Pertama, libur penuh selama satu bulan. Kedua, libur sebagian, yakni di awal Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Ketiga, tidak ada libur sama sekali, sehingga siswa tetap masuk sekolah seperti biasa.

    “Karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik. Keputusannya bagaimana, nanti menunggu setelah kami ada rapat gabungan,” ujar Abdul Mu’ti.
    Surat Edaran Setelah Keputusan
    Abdul Mu’ti juga menjelaskan bahwa setelah keputusan ditetapkan, akan ada surat edaran resmi yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian untuk menyamakan kebijakan antara sekolah umum dan madrasah.

    “Nanti ada surat edaran yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian. Tapi intinya, keputusan (akan) sama antara sekolah dengan madrasah,” tambahnya.

    Kepastian ini dinanti oleh banyak pihak, termasuk orang tua dan siswa, mengingat Ramadan sering kali menjadi momentum untuk memperkuat kegiatan keagamaan di luar sekolah. Keputusan akhir diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekaligus mempertimbangkan efektivitas sistem pendidikan.

    Jakarta: Kepastian jadwal libur anak sekolah selama bulan Ramadan masih menunggu keputusan dari rapat lintas kementerian. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyebutkan bahwa rapat tersebut akan melibatkan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
     
    Namun, rapat tersebut belum bisa dilakukan hingga Menteri Agama, Nasaruddin Umar, kembali dari kunjungannya ke Arab Saudi untuk urusan haji. 
     
    “InsyaAllah secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu ini. Mudah-mudahan ya, karena Pak Nasar (Menteri Agama Nasaruddin Umar) kan sedang ke Saudi untuk urusan haji. Mungkin nanti setelah beliau kembali, sudah ada keputusan,” ujar Abdul Mu’ti kepada wartawan yang dikutip, Rabu, 15 Januari 2025.

    Baca juga: PBNU Bakal Bawa Isu Libur Sekolah Selama Ramadan 2025 ke Munas Alim Ulama

    Tiga Opsi Libur Ramadan

    Dalam keterangannya, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa terdapat tiga opsi terkait libur Ramadan. Pertama, libur penuh selama satu bulan. Kedua, libur sebagian, yakni di awal Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Ketiga, tidak ada libur sama sekali, sehingga siswa tetap masuk sekolah seperti biasa.
     
    “Karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik. Keputusannya bagaimana, nanti menunggu setelah kami ada rapat gabungan,” ujar Abdul Mu’ti.

    Surat Edaran Setelah Keputusan

    Abdul Mu’ti juga menjelaskan bahwa setelah keputusan ditetapkan, akan ada surat edaran resmi yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian untuk menyamakan kebijakan antara sekolah umum dan madrasah.
     
    “Nanti ada surat edaran yang diterbitkan oleh masing-masing kementerian. Tapi intinya, keputusan (akan) sama antara sekolah dengan madrasah,” tambahnya.
     
    Kepastian ini dinanti oleh banyak pihak, termasuk orang tua dan siswa, mengingat Ramadan sering kali menjadi momentum untuk memperkuat kegiatan keagamaan di luar sekolah. Keputusan akhir diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekaligus mempertimbangkan efektivitas sistem pendidikan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Mendagri ajak hidupkan desa dan tekan laju urbanisasi

    Mendagri ajak hidupkan desa dan tekan laju urbanisasi

    Sehingga anak mudanya jauh lebih banyak daripada yang orang tuanya. Itu yang kita sebut dengan bonus demografi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak seluruh pihak terkait menghidupkan desa dengan memperkuat sistem pemerintahan desa dan mengalokasikan anggaran khusus desa untuk menekan laju urbanisasi.

    Hal itu disampaikan Tito pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu.

    Menurut Tito dalam keterangannya di Jakarta, urbanisasi merupakan persoalan yang kerap dihadapi oleh sejumlah negara. Ini terutama negara yang pembangunannya berorientasi pada perkotaan.

    Dirinya mengambil contoh permasalahan urbanisasi yang dihadapi negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan.

    Masyarakat di kedua negara tersebut terutama yang berusia produktif banyak yang meninggalkan desa. Akibatnya, berbagai potensi yang dimiliki desa kurang dimanfaatkan.

    “Maka problem yang terbesar di sana adalah bagaimana mengembalikan mereka yang di kota untuk ke desa,” ujarnya.

    Selain itu, dia menilai kehidupan kota di kedua negara tersebut sangat kompetitif. Ini membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang tertinggi.

    Tito berharap setelahnya mereka akan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kehidupan di kota.

    Hal ini kemudian berdampak terhadap rendahnya keinginan untuk menikah di kalangan penduduk usia produktif. Akibatnya populasi penduduk di negara tersebut menurun.

    “Nah akibatnya apa yang terjadi? Penduduk mereka usia muda makin lama makin berkurang. Itu disebut dengan populasi yang makin menciut,” ucapnya.

    Ia juga berharap Indonesia tidak mengalami kondisi seperti di dua negara tersebut. Dia menegaskan Indonesia belum terlambat untuk mencegah laju urbanisasi yang tak terkendali.

    Ini mengingat persentase jumlah masyarakat yang tinggal di kota dan desa terbilang merata, yakni 56 persen di kota dan 44 persen di desa. Angka kelahiran di Indonesia pun terbilang cukup tinggi.

    “Sehingga anak mudanya jauh lebih banyak daripada yang orang tuanya. Itu yang kita sebut dengan bonus demografi,” jelas Tito.

    Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya membangun desa agar lebih hidup dan mandiri. Hal ini seperti memperkuat sistem pemerintahan desa dan memastikan anggaran desa yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran.

    Indonesia juga memiliki kementerian khusus yang mengurusi desa, yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pro Kontra Wacana Libur Sekolah Sebulan Saat Ramadan

    Pro Kontra Wacana Libur Sekolah Sebulan Saat Ramadan

    JABAR EKSPRES – Wacana penerapan libur sekolah sebulan selama Ramadan menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat, terutama ibu-ibu.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, baru saja bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta.

    Dalam pertemuan tersebut salah satunya membahas soal libur sekolah pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, yang belakangan ini menjadi pembahasan di masyarakat. Di mana, terdapat wacana libur sekolah ini berlangsung selama sebulan penuh.

    Dalam hal ini, Mu’ti menegaskan keputusan akan dibahas bersama dengan kementerian terkait, mulai dari Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK.

    BACA JUGA:Fraksi PPP Sambut Hangat Libur Sekolah Selama Ramadan, Perlu Rutinitas Produktif

    Meski belum ada keputusan resmi, tapi wacana ini mengingatkan masyarakat pada kebijakan serupa di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ketika itu siswa diizinkan libur sekolah selama bulan puasa.

    “Saya setuju dengan kebijakan itu, tapi libur bukan artinya enggak belajar. Tetap belajar hanya saja lebih ke mata pelajaran agama. Dulu saya sempat merasakan libur satu bulan di era Presiden pak Gus Dur,” ujar Risma Handayani (35), warga Padalarang, Kabupaten Bandung Barat kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

    Risma mengatakan, di era kepemimpinan Gus Dur, dirinya duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Kala itu sekolahnya meliburkan seluruh siswa selama bulan Ramadan.

    Meski demikian, para siswa tak sepenuhnya libur belajar. Mereka tetap diharuskan mengisi absensi harian melalui mata pelajaran Agama yang biasa disebut Pesantren Kilat atau sekolah pesantren dalam waktu singkat.

    BACA JUGA:Tangis Haru Warnai Parenting di SMAN 3 Cimahi, Polres Cimahi Bekali Orang Tua dan Anak di Masa Libur Sekolah

    “Awal puasa udah mulai tuh pesantren kilat, cuma 10 hari. Sisanya baru libur full sampai Idul Fitri. Jadi saya setuju dengan kebijakan itu,” katanya.

    Di sisi lain, sebagian orang tua siswa memiliki pandangan berbeda. Elis (27), salah satu orang tua siswa SD Ciburuy Padalarang menilai bahwa anak-anak sebaiknya tetap bersekolah full selama Ramadhan. Namun dengan penyesuaian materi pelajaran yang lebih fokus pada agama.

  • Motor Dipakai Rakyat, Terlalu Mahal Kasihan

    Motor Dipakai Rakyat, Terlalu Mahal Kasihan

    Jakarta –

    Opsen pajak saat ini menjadi salah satu instrumen yang bisa menaikkan harga kendaraan bermotor. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) berharap kebijakan opsen pajak bisa dievaluasi lagi.

    Sutarya, Senior Director Marketing, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg menjelaskan pihaknya belum merevisi target penjualan dengan hadirnya kenaikan PPN 12 persen dan munculnya opsen pajak. Sebab PPN 12 persen saat ini hanya dikenakan untuk motor-motor gede di atas 250 cc, sedangkan opsen pajak mendapatkan relaksasi dari pemerintah daerah berupa diskon pajak.

    “Enggak ada (revisi target), kita semangat aja sih. Ya yakin saja presiden baru, pasti tidak diam,” kata Sutarya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

    “PPN 12 persen ya alhamdulilah hanya untuk yang mahal, opsen akhirnya walaupun ada penundaan ya mudah-mudahan bisa dievaluasi lebih baik untuk industri karena ini sepeda motor kan motor rakyat kalau terlalu mahal kasihan,” ungkap dia.

    “Tapi ya pemerintah pasti akan melindungi industri, membantu industri otomotif,” sambungnya lagi.

    Opsen pajak sudah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam undang-undang itu dijelaskan, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.

    Pada dasarnya, Opsen Pajak Daerah menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota. Penerapan opsen ini bertujuan agar ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak provinsi kepada Pemerintah Provinsi untuk PKB dan BBNKB, seketika bagian kabupaten/kota atas pajak provinsi tersebut dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

    Hadirnya opsen pajak dinilai memberatkan, khususnya untuk pembelian kendaraan baru. Biaya yang harus dibayarkan konsumen saat pembelian kendaraan baru jadi lebih tinggi. Terkait hal itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga mengungkap penerapan kebijakan opsen pajak bisa memberatkan industri otomotif. Atas dasar hal itu, sejumlah provinsi memberikan keringanan berupa penundaan pemberlakuan opsen pajak.

    Diungkapkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, Setia Diarta mengungkap sudah ada 25 provinsi yang memberikan keringanan opsen pajak.

    Hal ini menyusul Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/6764/SJ pada 20 Desember 2024. Beleid itu meminta gubernur memberikan keringanan atau pengurangan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

    (riar/dry)

  • Kepala LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik di Kabupaten Sidoarjo

    Kepala LKPP Sosialisasi Katalog Elektronik di Kabupaten Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M melakukan sosialisasi Katalog Elektronik versi 6, dan disambut oleh Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Rabu,(15/1/2025).

    Kepala LKPP menyampaikan apresiasi atas setiap upaya untuk memperkuat dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Hal ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

    Hendrar menjelaskan bahwa pada tahun 2024, LKPP telah meluncurkan Katalog Elektronik versi 6 sebagai pengembangan dari Katalog Elektronik versi 5 yang selama ini digunakan.

    “Katalog Elektronik versi 6 dirancang untuk mempermudah proses pengadaan, seperti kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi, yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri. Sistem ini juga menawarkan kemudahan e-audit dan monitoring transaksi secara real-time,” ucapnya.

    Lanjut dia, integrasi ini memungkinkan percepatan proses bagi pengguna. Pengadaan barang/jasa menjadi lebih efisien dan efektif berkat akses informasi yang cepat dan terintegrasi.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, Katalog Elektronik berpotensi menghemat anggaran belanja negara hingga 20-30%, sekaligus meningkatkan efisiensi biaya administrasi,” ujarnya.

    Otomatisasi dalam pengadaan barang/jasa akan meningkatkan efisiensi waktu dan menjadi langkah strategis untuk mengurangi potensi korupsi. Dengan transparansi dan persaingan yang lebih sehat melalui Katalog Elektronik, pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan semakin akuntabel dan berintegritas.

    Kabupaten Sidoarjo, sebagai salah satu kabupaten dengan anggaran belanja terbesar di Provinsi Jawa Timur, sangat membutuhkan implementasi transformasi digital pada pengadaan barang/jasa.

    “Kami berharap digitalisasi pengadaan barang/jasa dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Diharapkan hasilnya dapat meningkatkan kualitas pembangunan. Semoga kegiatan ini memberikan inspirasi, solusi konkret, dan mempererat kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,” jelas Hendrar.

    Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M bersama Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi.

    Fokus pada produk lokal dan UMKM

    Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., menyampaikan bahwa jika dikumpulkan, jumlah belanja pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam tiga tahun terakhir mencapai kurang lebih Rp1.200 triliun.

    Dari jumlah tersebut, sekitar Rp400 triliun digunakan untuk belanja dalam negeri, yang mampu melibatkan 2 juta tenaga kerja dan mengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,2 hingga 1,8%. “Artinya, semangat belanja produk dalam negeri harus menjadi fokus kita bersama,” tegasnya.

    Dalam pengadaan barang dan jasa, selain harus cepat, transparan, dan efisien, pemerintah juga perlu fokus pada belanja produk dalam negeri serta keterlibatan UMKM. Sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2022, belanja daerah serta kementerian/lembaga mensyaratkan minimal 40% digunakan untuk produk dan jasa UMKM.

    “Kenapa harus UMKM? Karena UMKM adalah produk lokal, produk putra daerah, dan melibatkan warga di lingkungan masing-masing. Perputaran uang dan ekonomi akan luar biasa apabila UMKM dilibatkan,” jelasnya.

    Ia juga menyebut bahwa Katalog Elektronik versi 6 mempermudah transaksi UMKM dengan pemerintah. Jika sebelumnya UMKM mengeluhkan lambatnya pembayaran, kini dengan sistem M2M (machine-to-machine), proses mulai dari melihat produk hingga pembayaran dapat dilakukan dalam satu dashboard.

    “Saya hanya memberikan saran kepada pejabat pengadaan untuk mengecek layanan purna jual, memastikan standar SNI, dan memastikan harga yang tercantum dalam e-Katalog sesuai dengan harga pasar,” tambahnya.

    Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihhandojo, S.T., M.T., Direktur Sertifikasi Profesi LKPP Hendro Kuswanto, S.E., M.M., serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (isa/but)

  • Mendagri minta kades manfaatkan APBDes untuk dukung PE

    Mendagri minta kades manfaatkan APBDes untuk dukung PE

    Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan (anggaran) yang dari pusat itu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala desa (kades) agar dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PE).

    Hal itu disampaikan Tito pada Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu.

    Menurutnya, APBDes hanyalah stimulan bagi desa untuk lebih mandiri. “Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk memancing supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, desa itu bisa maju,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, Tito mengingatkan kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

    Kemampuan ini dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.

    Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya, berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala desa juga dapat mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan (anggaran) yang dari pusat itu,” ujarnya.

    Mendagri juga mengingatkan desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian. Karena itu, desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.

    “Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal,” ucap Tito.

    Dia berharap Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa.

    Selain itu, Tito berharap seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.

    “Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala desa dengan dukungan para kepala daerah,” pungkas dia.

    Adapun acara Musyawarah Desa dalam rangka memperingati Hari Desa 2025 ini dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.

    Acara ini juga dihadiri ribuan kepala desa dan perangkat desa dari seluruh Indonesia.

    Sebelumnya di hari yang sama, terkait peringatan Hari Desa Nasional 2025, Tito melaksanakan kegiatan kunjungan ke lokasi kebun demplot KWT Gemilang, pencanangan TANDAN DESA, menanam jagung manis bersama, panen jagung, panen padi di ember dan panen anggur di Desa Cibereum, Sumedang.

    Selain itu, Tito melakukan kunjungan ke kandang domba dan ayam (kelompok peternakan) dan menyaksikan Kepala Desa menyerahkan domba bergulir dari hasil usaha setahun sebanyak 8 ekor ditambah 12 ekor dari Baznaz.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri: Desa kontributor penting dukung swasembada pangan

    Mendagri: Desa kontributor penting dukung swasembada pangan

    Uang yang dari APBN itu hanya stimulan saja, hanya untuk merangsang, mancing supaya desanya bisa hidup, mandiri, kemudian desa itu bisa maju.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian.

    “Desa didorong untuk berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Disebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai, terlebih bila seluruh desa berkontribusi secara optimal.

    Mendagri menekankan agar kepala desa dapat memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Uang yang dari APBN itu hanya stimulan saja, hanya untuk merangsang, mancing supaya desanya bisa hidup, mandiri, kemudian desa itu bisa maju,” jelasnya.

    Oleh karena itu, Tito mengemukakan bahwa kemampuan kewirausahaan penting dimiliki kepala desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

    Kemampuan ini, lanjut dia, dapat membantu kepala desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing. Berbagai potensi tersebut untuk menambah PADes.

    Tito mencontohkan langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di samping itu, kepala desa juga dapat mengaktifkan badan usaha milik desa (BUMDes).

    “Itulah yang kami harapkan dari teman-teman di desa sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran yang dari pusat itu,” ujar Tito.

    Ia berharap Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya dalam membangun desa.

    Selain itu, Tito berharap seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.

    “Harapan bangsa Indonesia tidak hanya di tangan pemerintah pusat, tetapi berada di tangan kepala desa dengan dukungan kepala daerah,” pungkas Mendagri.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bocoran Isi Surat Mendag ke Sri Mulyani soal Minyakita Mahal

    Bocoran Isi Surat Mendag ke Sri Mulyani soal Minyakita Mahal

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, buka suara soal usul relaksasi biaya wajib pungut untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ia kirimkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi mahalnya harga Minyakita.

    Budi mengatakan, surat itu dikirimkan agar BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD dapat terus mendistribusikan Minyakita langsung kepada pengecer. Selama ini, katanya, banyak kendala distribusi Minyakita akibat wajib pungut.

    “Biaya wajib pungutan itu kan dibayar tahun depannya. Dibayar tahun depannya, langsung dipungut oleh BUMN. Sehingga, apa namanya, perusahaan ini kan harus bayar dulu. Bayar dulu baru nanti bisa dipakai lagi ke pemerintah nah ini agak ribet,” kata Budi kepada wartawan di di Gedung Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Melalui permohonan relaksasi biaya wajib pungut, Budi berharap penuh solusi atas tinggi harga Minyakita dapat diselesaikan. Untuk diketahui, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita saat ini sebesar Rp 15.700 per liter.

    Sementara mengacu pada panel perdagangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata nasional Minyakita mencapai Rp 17.518 per liter pada pukul 11.58 WIB. “Nah kami sudah bicara soal itu, mudah-mudahan segera ada solusinya biar distribusi Minyakita itu lebih bersih,” ungkapnya.

    Ketika disinggung ihwal pemangkasan jalur distribusi Minyakita, Budi menekankan tidak ada perubahan. Ia mengatakan, saat ini jalur distribusi Minyakita masih dari produsen, distributor pertama (D1), distributor kedua (D2), pengecer, dan konsumen akhir.

    “Cuma tadi yang salah satu dievaluasi itu tadi yang Wapu (wajib pungut), ya, Wapu itu maksudnya kalau wajib pungut, kalau nanti yang produsen langsung ke BUMN, ya, sudah BUMN bisa langsung ke pengecer. Jadi fungsinya itu D1 kalau BUMN itu kan nanti D1 sehingga si produsen langsung dapet hak ekspor kan,” ujarnya.

    “Namun kalau swasta kan harus D2 baru dapat hak ekspor. Nah ini untuk memperpendek ya cuman ada kendala sedikit di wapu. Tapi saya pikir gak ada masalah,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pihaknya telah mendorong BUMN pangan untuk ikut mendistribusikan Minyakita agar harga jual komoditas tersebut sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.

    Namun masih ada kendala BUMN pangan belum melakukan pendistribusian Minyakita. “Salah satu tantangan BUMN pangan agak susah melakukan distribusi Minyakita ini adalah karena mereka membutuhkan relaksasi wajib pungut” kata dia dalam rapat koordinasi inflasi dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (13/1/2025).

    Untuk itu, Budi Santoso mengirimkan surat kepada Sri Mulyani untuk memohon agar adanya relaksasi pungutan BUMN pangan. Surat tersebut telah dikirimkan sejak awal Januari. Kemendag mengharapkan permohonan itu dapat disetujui agar BUMN pangan ikut mendistribusikan Minyakita dengan harga jual sesuai HET.

    “Minggu lalu di awal Januari 2025, Menteri Perdagangan telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk melakukan, memohon relaksasi wajib pungut BUMN pangan. Kami anggap sekiranya ini dapat diamini Kementerian Keuangan, agar dapat memperpendek rantai distribusi yang harusnya bisa membantu kontribusi harga jual Minyakita sesuai HET,” terangnya.

    (rrd/rrd)