Kementrian Lembaga: Kemendagri

TRIBUNNEWS.COM – Di tengah pengumuman gencatan senjata Israel-Hamas, Otoritas Palestina dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Brigade atau Batalion Jenin di Tepi Barat.

Kesepakatan gencatan senjata itu akan mengakhiri perseteruan selama satu bulan di Jenin dan kamp pengungsian terdekat.

Sejak bulan lalu PA melakukan operasi penindakan tegas yang menargetkan Batalion Jenin. Anggota batalion itu punya kaitan dengan Hamas dan kelompok Jihad Islam Palestina.

Dikutip dari The Times of Israel, delapan warga Palestina dilaporkan tewas selama operasi itu. Delapan di antaranya adalah anggota aparat keamanan PA.

Di sisi lain, sejumlah anggota Batalion Jenin telah ditangkap oleh PA. Namun, batalion itu dilaporkan berhasil menyita sepasang kendaraan milik PA yang menyerbu kamp pengungsian.

Kelompok-kelompok bersenjata di Tepi Barat bagian utara itu makin populer dalam beberapa tahun belakangan. Adapun PA kehilangan banyak kendali di area itu.

PA sudah lama menuding Iran mendanai dan mempersenjatai Batalion Jenin dan kelompok bersenjata lainnya di seluruh Tepi Barat.

Operasi penindakan terhadap Batalion Jenin dilakukan menjelang kembalinya Donald Trump ke tampuk kekuasaan AS. PA berusaha menunjukkan pihaknya mampu menjaga stabilitas di Tepi Barat.

Asap mengepul menyusul ledakan di tengah bentrokan antara pasukan keamanan Otoritas Palestina (PA) dan militan di kamp Jenin di Tepi Barat yang diduduki Israel pada 15 Desember 2024. (AFP/ZAIN JAAFAR)

Meski operasi penindakan terus berlangsung, kedua belah pihak sudah menggelar perundingan untuk mewujudkan senjata. Brigade Jenin nantinya akan menyerahkan senjata mereka. Sebagai balasannya, batalion itu akan mendapat imunitas.

Gencatan senjata sebenarnya hampir tercapai awal minggu ini. Namun, pembicaraan terhenti setelah Israel melancarkan serangan udara ke kamp yang menewaskan 12 warga Palestina.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menghentikan serangannya di Jenin ketika PA memulai serbuannya. Namun, IDF kemudian kembali menyerang.

Salah satu pejabat Palestina menduga keputusan itu didorong oleh kaum sayap kanan dalam militer Israel dan pemerintah yang enggan melihat PA berhasil dalam operasinya.

Namun, pejabat itu berujar serangan tersebut barangkali juga dilakukan untuk menggagalkan upaya gencatan senjata di Tepi Barat.

Kata pejabat itu, perundingan kembali dilangsungkan hari Kamis kemarin. Lalu, kedua belah pihak mencapai kesepakatan Jumat malam.

Dalam kesepakatan itu anggota tertentu Brigade Jenin wajib menyerahkan senjata mereka dan mengizinkan PA beroperasi secara bebas di kamp pengungsian.

Jumat malam kemarin kendaraan-kendaraan PA terekam memasuki kamp pengungsian. PA membawa satuan yang bertugas meledakkan bom yang telah ditanam Batalion Jenin.

Pasukan keamanan Palestina menghentikan sebuah mobil di penghalang jalan di kota Jenin di Tepi Barat yang diduduki pada 6 Desember 2024, menyusul bentrokan dengan militan sehari sebelumnya. (AFP/JAAFAR ASHTIYEH)

PA minta bantuan triliunan kepada AS

Beberapa waktu lalu PA dilaporkan meminta AS untuk menyetujui rencana bantuan keamanan sebesar $680 juta atau Rp7,4 triliun.

Bantuan itu akan digunakan untuk meningkatkan pelatihan pasukan khusus Otoritas Palestina dan menambah persediaan amunisi dan kendaraan lapis baja.

Laporan itu disampaikan oleh seorang narasumber AS dan seorang narasumber yang dekat dengan PA

Permintaan itu diucapkan pada pertengahan Desember 2024. Saat itu ada rapat antara PA dan para pejabat keamanan AS di Kementerian Dalam Negeri Otoritas Palestina di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki Israel.

“Dalam rapat itu pejabat Otoritas Palestina meminta agar kebutuhan mereka akan kendaraan lapis baja dan amunisi segera dipenuhi mengingat sulitnya pertempuran dan ketidakmampuan mereka untuk menangani situasi di kamp Jenin,” kata seorang narasumber kepada Middle East Eye.

Saat rapat tersebut para pejabat Otoritas Palestina mengungkapkan rasa frustrasinya karena AS gagal memenuhi komitmennya untuk memasok kembali persenjataan dan melatih pasukan khusus.

Mereka turut mengeluh lantaran AS belum juga menyetujui dana renovasi penjara-penjara di Betlehem dan Nablus di Tepi Barat.

Kabinet Israel sepakati gencatan senjata

Sementara itu, kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya menyepakati gencatan senjata dengan Hamas.

Gencatan itu disepakati setelah dilakukan pemungutan suara. Kantor Netanyahu melaporkan ada 24 menteri yang mendukung gencatan, sedangkan yang menolak ada delapan.

Pihak yang menolak masih bisa mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung.

Menteri yang menolak antara lain David Amsalem dan Amichai Chikli dari Partai Likud lalu Itamar Ben Gvir, Yitzhak Wasserlauf, dan Amichai Eliyahu dari Partai Otzma Yehudit.

Kemudian, ada Bezalel Smotrich, Orit Strock, dan Ofir Sofer dari Partai Zionisme Religius.

(Tribunnews.com/Febri)