Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Jadwal pelantikan kepala daerah serentak non-sengketa Pilkada 2024

    Jadwal pelantikan kepala daerah serentak non-sengketa Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu tahap penting dalam proses transisi kepemimpinan di Indonesia. Proses ini menandai perubahan penting di berbagai daerah setelah Pilkada Serentak berlangsung, yang menantikan pelantikan kepala daerah terpilih.

    Lantas, kapan pelantikan kepala daerah serentak non-sengketa tersebut akan dilaksanakan? Pertanyaan ini menjadi perhatian banyak pihak yang ingin mengetahui jadwal pasti pelantikan, yang tentunya akan mempengaruhi kelancaran transisi kepemimpinan di setiap daerah di Indonesia setelah proses pemilihan yang panjang.

    Kapan pelantikan kepala daerah serentak non-sengketa Pilkada 2024?

    Keputusan mengenai tanggal pelantikan diambil setelah serangkaian pembahasan oleh berbagai pihak terkait. Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja sama untuk memastikan kelancaran proses ini.

    Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, akhirnya disepakati bahwa pelantikan sekitar 270 kepala daerah terpilih akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025.

    Jadwal ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan memfasilitasi proses transisi kepemimpinan yang lebih efektif di tingkat daerah.

    Jadwal pelantikan ini menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait untuk mempersiapkan segala aspek administratif dan operasional yang diperlukan. Dengan adanya kepastian tanggal, diharapkan proses transisi kepemimpinan di tingkat daerah dapat berjalan lancar dan efektif.

    Pelantikan serentak ini akan mencakup gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih tanpa sengketa di MK. Sementara itu, bagi daerah yang mengalami sengketa dan masih dalam proses di MK, pelantikan akan dilakukan setelah proses hukum selesai. Hal ini memastikan bahwa hanya kepala daerah yang telah melewati semua tahap hukum yang sah yang dilantik pada waktu yang tepat.

    Dasar hukum untuk pelantikan kepala daerah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Dalam pasal ini, disebutkan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki hak untuk melantik secara serentak gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang telah terpilih.

    Pelantikan serentak ini akan dilakukan di Jakarta, yang saat ini masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara.

    Namun, terdapat pengecualian untuk kepala daerah dari Provinsi Aceh dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kedua provinsi tersebut memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur pelantikan kepala daerahnya. Oleh karena itu, mereka akan mengikuti prosedur yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut.

    Untuk kepala daerah yang masih terlibat dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK), pelantikan akan dilaksanakan setelah putusan MK yang berkekuatan hukum tetap. Proses ini memastikan bahwa hanya kepala daerah yang sah secara hukum yang dilantik pada waktu yang telah ditentukan.

    Selain itu, dalam rangka memfasilitasi pelantikan yang lebih baik, Komisi II DPR RI meminta agar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengusulkan kepada Presiden untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024. Revisi ini berkaitan dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

    Revisi tersebut diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan tata cara pelantikan kepala daerah, sehingga prosesnya dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan perkembangan yang ada. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat dan mempermudah transisi kepemimpinan di daerah.

    Penyelenggaraan pelantikan serentak ini diharapkan dapat mempercepat proses transisi kepemimpinan di daerah. Dengan demikian, diharapkan pemerintahan di masing-masing daerah dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

    Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rijanto-Beky Bakal Dilantik Prabowo Jadi Bupati-Wabup Blitar, Ini Tanggalnya

    Rijanto-Beky Bakal Dilantik Prabowo Jadi Bupati-Wabup Blitar, Ini Tanggalnya

    Blitar (beritajatim.com) – Komisi 11 DPR-RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengeluarkan surat keputusan soal waktu pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih. Dalam surat tersebut tertulis bahwa pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025 mendatang.

    Pelantikan Rijanto-Beky Herdihansah sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar pun akan digelar di Ibu Kota Negara, Jakarta. Pelantikan ini rencananya langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara.

    “Iya benar itu surat resminya,” ungkap Supriadi, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (23/1/2025).

    Rijanto-Beky Herdihansah sendiri bakal menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar periode 2025-2030. Pasangan yang diusung oleh PDIP, PAN dan Nasdem tersebut bakal melanjutkan kepemimpinan Rini Syarifah-Rahmat Santoso.

    Dalam prosesnya, langkah Rijanto-Beky menjadi Bupati-Wakil Bupati Blitar terbilang mudah karena tidak ada gugatan sengketa yang diajukan oleh sang rival Rini Syarifah-Abdul Ghoni. Sang petahana yakni Rini Syarifah-Abdul Ghoni memilih legawa dan menerima kekalahan, tanpa mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal itulah yang membuat proses pelantikan Rijanto-Beky bisa dilaksanakan tanggal 6 Februari 2025 mendatang tanpa harus tertunda akibat adanya persidangan gugatan MK.

    “Kalau sesuai surat itu pelantikan akan dilangsungkan di Jakarta,” tegasnya.

    Pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar tahun 2024 kemarin ada 2 pasangan calon yang bertanding. Keduanya adalah Rijanto-Beky dan Rini Syarifah-Abdul Ghoni.

    Dalam Pilbup Blitar tersebut meraih Rijanto-Beky keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 504.655. Pasangan PDIP, PAN dan Nasdem itu unggul jauh dari sang petahana Rini-Ghoni yang hanya mendapatkan 137.706 suara. Pasangan Rijanto-Beky pun diketahui menang di semua kecamatan di Kabupaten Blitar. [owi/beq]

  • Pemerintah-DPR Sepakat Pelantikan Kepala Daerah Digelar Bertahap Mulai 6 Februari 2025 Nasional 23 Januari 2025

    Pemerintah-DPR Sepakat Pelantikan Kepala Daerah Digelar Bertahap Mulai 6 Februari 2025 Nasional 23 Januari 2025

    Pemerintah-DPR Sepakat Pelantikan Kepala Daerah Digelar Bertahap Mulai 6 Februari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP, telah sepakat untuk melaksanakan
    pelantikan

    kepala daerah
    terpilih hasil
    pilkada serentak 2024
    secara bertahap.
    Pelantikan
    tahap pertama dijadwalkan pada 6 Februari 2025 untuk kepala daerah yang tidak sedang bersengketa di
    Mahkamah Konstitusi
    (MK).
    “Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden RI di Ibu Kota Negara,” kata Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, dalam rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (22/1/2025).
    Keputusan ini diambil setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan beberapa opsi terkait jadwal
    pelantikan kepala daerah
    .
    Opsi pertama adalah pelantikan untuk wilayah yang tidak bersengketa di MK pada 6 Februari 2025.
    Tito juga menawarkan pilihan untuk memisahkan waktu pelantikan gubernur dari bupati dan wali kota, dengan gubernur diusulkan dilantik pada 6 Februari 2025, dan bupati serta wali kota pada 10 Februari 2025.
    Opsi kedua mengusulkan agar pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota menunggu keputusan sengketa hasil Pilkada di MK, dengan gubernur diusulkan dilantik pada 17 April 2025, sementara bupati dan wali kota mulai 21 April 2025.
    Opsi ketiga adalah pelantikan mulai 20 Maret 2024 setelah ada putusan dismissal di MK terkait perselisihan hasil Pilkada.
    Rifqinizamy menjelaskan bahwa untuk wilayah yang hasil Pilkadanya masih bersengketa di MK, pelantikan kepala daerah akan dilakukan setelah ada putusan dari sidang perselisihan.
    “Yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengibaratkan pelantikan kepala daerah hasil
    Pilkada serentak 2024
    akan berlangsung dalam tiga gelombang.
    Gelombang pertama adalah pelantikan pada 6 Februari 2025 untuk wilayah yang tidak bersengketa di MK.
    “Jadi yang penting gelombang pertama dulu. Gelombang berikutnya menyesuaikan dengan sidang di MK selesainya kapan,” kata Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
    “Yang kedua nanti yang gugatannya ditolak atau dismissal. Yang ketiga yang gugatannya diterima untuk kemudian (MK) perintah Pilkada ulang atau pemungutan suara ulang,” sambungnya.
    Dengan demikian, tanggal untuk pelantikan termin kedua dan ketiga belum dapat dipastikan mengingat harus menunggu keputusan MK.
     
    Tito Karnavian juga memastikan bahwa peraturan presiden (perpres) terkait pelantikan kepala daerah akan siap sebelum 6 Februari 2025.
    Kemendagri berencana mengajukan draf perpres tersebut pada pekan ini.
    “Secepatnya (ajukan draf). Saya upayakan sebelum tanggal 6 sudah ada Perpres. Karena Perpres itu menjadi dasar pelantikan tanggal 6 itu,” kata Tito.
    Tito memastikan bahwa pelantikan kepala daerah bakal digelar di Jakarta yang sampai saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara.
    “Di Ibu Kota Negara, Jakarta. Jakarta kan statusnya sekarang masih. Daerah Khusus Jakarta nomenklaturnya, tapi masih sebagai Ibu Kota Negara sebelum ada Keppres,” kata Tito.
    Pelantikan kepala daerah
    terpilih hasil Pilkada serentak 2024 akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia, karena untuk pertama kalinya Presiden melantik langsung gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak.
    “Pertama kali mungkin dalam sejarah kita, pelantikan oleh Presiden secara serentak Gubernur, Bupati, Wali Kota,” ujar Tito.
    Komisi II DPR RI berharap pelantikan serentak ini dapat menjadi ajang bagi presiden untuk menyampaikan visi-misinya dan memberikan pembekalan penting kepada kepala daerah terpilih.
    “Agar terjadi sinkronisasi program presiden dengan gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia,” kata Rifqi.
    Mayoritas anggota Komisi II mendukung agar proses pelantikan dilaksanakan lebih cepat.
    Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa kepala daerah hasil
    Pilkada Serentak 2024
    yang tidak berperkara di MK seharusnya segera dilantik.
    “Kalau kami ditanya, kami sepakat bahwa yang tidak berperkara di MK harus segera dilantik,” ujar dia.
    Deddy mengingatkan bahwa penundaan pelantikan kepala daerah definitif dapat menimbulkan persoalan di wilayah, termasuk potensi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh penjabat kepala daerah.
    “Kalau sampai April atau lebih, belum lagi kalau ada PSU, Pj bisa main-main dengan APBD,” kata Deddy.
    Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Toha, juga menegaskan bahwa pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih lebih cepat lebih baik.
    “Menurut saya afdol kalau opsi nomor satu bisa digunakan,” ujar Toha.
    Rifqinizamy menekankan pentingnya segera melaksanakan pelantikan kepala daerah terpilih, mengingat kinerja pemerintah daerah saat ini mulai kurang efektif.
    “Di beberapa daerah kita menemukan fakta secara politis, Pak Menteri.
    Kepala daerah
    yang maju kembali kemudian kalah, nyatanya sudah kabur dari daerahnya,” ungkap Rifqinizamy.
    Dengan pelantikan yang segera dilakukan, diharapkan pemerintahan daerah dapat kembali berjalan efektif dan tidak terhambat oleh ketidakpastian yang ditimbulkan penjabat kepala daerah.
    “Pj hanya bertugas sementara. Sementara kepala daerah baru belum bisa sepenuhnya menjalankan tugasnya karena pelantikan belum dilakukan,” ujar Rifqy.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Top 3 News: Pemerintah-DPR Sepakati Pelantikan Kepala Daerah Tanpa Sengketa MK Digelar 6 Februari 2025 – Page 3

    Top 3 News: Pemerintah-DPR Sepakati Pelantikan Kepala Daerah Tanpa Sengketa MK Digelar 6 Februari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat pelantikan kepala daerah yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Keputusan itu disepakati dalam rapat Komisi II bersama Kemendagri dan KPU-Bawaslu, Rabu, 22 Januari 2025. Pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Ibu Kota Negara.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan, pelantikan kepala daerah yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan mulai 17 April 2025. Tito menyampaikan tiga opsi waktu atau teknis pelantikan.

    Sementara itu, Laporan keayaan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, tidak terpampang dalam situs Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.

    Padahal sebanyak 123 Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo telah membuat laporan kekayaannya ke KPK. Dalam situs resmi LHKPN, belum ada data hasil kekayaan Raffi, semenjak dirinya telah dilantik menjadi utusan khusus presiden pada 22 Oktober 2024 lalu.

    Menanggapi hal tersebut, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan belum semua laporan dari Kabinet Merah Putih ditampilkan dalam situs LHKPN KPK.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi Partai Golkar Syafi Djohan menilai kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama programnya kerjanya sudah berjalan baik.

    Syafi menjelaskan, keberhasilan Presiden Prabowo dalam menjaga iklim ekonomi di Indonesia, terlihat dari keputusan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang hanya difokuskan untuk barang-barang mewah. Hal tersebut dinilai tak hanya menjaga iklim usaha, namun turut mempertahankan daya beli masyarakat.

    Syafi menambahkan, jika melihat dari segi investasi, Presiden Prabowo terus mendorong untuk mau meningkatkan pekerjaan bersama dengan banyak calon investor masuk ke Indonesia.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 22 Januari 2025:

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengatakan belum mengetahui apakah Pilkada serentak nanti akan menggunakan Sirekap atau tidak.

  • Kebakaran Hotel di Turkiye Tewaskan 76 Orang, Korban Nekat Lompat dari Jendela, 9 Orang Ditangkap

    Kebakaran Hotel di Turkiye Tewaskan 76 Orang, Korban Nekat Lompat dari Jendela, 9 Orang Ditangkap

    TRIBUNJATIM.COM – Hotel di Turkiye kebakaran hingga menewaskan 76 orang dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

    Peristiwa mencekam itu diketahui mendesak sejumlah korban yang terjebak kobaran api nekat menyelamatkan diri lompat dari jendela.

    Akibat insiden tersebut, otoritas Turkiye menangkap sembilan orang buntut insiden kebakaran hotel Grand Kartal, Turkiye pada Selasa (21/1/2025) dini hari waktu setempat.

    Diketahui, kebakaran itu melanda Grand Kartal yang merupakan hotel resor ski populer di Turkiye yang berlokasi di Bolu, dekat puncak Pegunungan Koroglu.

    Bangunan setinggi 12 lantai terbakar ketika 234 orang menginap di sana. Akibatnya, 76 orang dilaporkan meninggal dunia.

    Butuh waktu 12 jam bagi ratusan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

    9 orang ditangkap

    Dilansir dari Kompas,com Diberitakan Al Jazeera, Menteri Dalam Negeri Turkiye Ali Yerlikaya mengatakan, salah satu dari 9 orang yang ditangkap adalah pemilik hotel.

    Pemerintah telah menunjuk enam jaksa untuk memimpin penyelidikan atas kebakaran tersebut.

    Gubernur Bolu, Abdulaziz Aydin mengatakan, laporan awal menunjukkan bahwa kebakaran terjadi di bagian restoran di lantai empat dan menyebar ke lantai di atasnya.

    Namun, belum penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan.

    Sementara itu, pihak berwenang menghadapi kritik yang semakin meningkat.

    Pasalnya, banyak laporan menyebutkan, sistem deteksi kebakaran hotel tersebut gagal beroperasi saat kejadian.

    Saksi sebut tidak ada alarm kebakaran

    Salah satu korban yang selamat mengatakan, tidak ada alarm kebakaran yang berbunyi saat kebakaran.

    Para tamu hotel disebut harus melewati koridor penuh asap dalam keadaan gelap.

    Hal ini membuat ratusan tamu hotel panik dan melarikan diri. Beberapa tamu bahkan nekat melompat dari jendela untuk melarikan diri.

    Dikutip dari BBC, Ali Yerlikaya menjelaskan, hotel resor ski itu memiliki dua tangga darurat.

    Hotel tersebut juga telah menjalani pemeriksaan pada 2024. Hasilnya, tidak ada kekhawatiran mengenai keselamatan kebakaran hotel sebelum insiden tersebut.

    Di sisi lain, Persatuan Kamar Insinyur dan Arsitek Turki (TMMOB) mengatakan, menurut aturan, sistem pemadam kebakaran otomatis diperlukan.

    Akan tetapi, berdasarkan foto-foto di laman hotel, terlihat bahwa sistem penyiram otomatis yang seharusnya dipasang pada 2008, tidak dipasang.

    “Tidak jelas apakah peraturan lain telah dipatuhi, tetapi berdasarkan pernyataan para penyintas, dapat dipahami bahwa sistem deteksi dan peringatan tidak berfungsi, dengan rute pelarian tidak dapat ditentukan,” tulis mereka.

    Imbas kejadian ini, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengaku bakal bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi.

    Dia juga menetapkan hari berkabung nasional dan pengibaran bendera setengah tiang hingga matahari terbenam pada Rabu (22/1/2025).

    76 korban tewas

    Kebakaran yang berlangsung pada Selasa (21/1/2025) dini hari menyebabkan setidaknya 76 orang tewas, termasuk anak-anak dan keluarga.

    Sementara 51 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Satu orang menerima perawatan di ruang perawatan intensif, dan 17 orang telah dipulangkan.

    Kebakaran ini juga membuat sejumlah tamu nekat melompat dari jendela untuk menyelamatkan diri.

    Kronologi Kejadian dan Upaya Penyelamatan

    Insiden terjadi saat hotel yang memiliki 12 lantai ini sedang dalam masa liburan sibuk, dengan 234 tamu yang menginap. 

    Awalnya, jumlah korban dilaporkan 10 orang.

    Namun Kementerian Dalam Negeri Turki mengakatakn jumlah korban meningkat drastis dalam beberapa jam setelahnya.

    Hingga saat ini, total korban tewas mencapai 76 orang, termasuk dua tamu yang kehilangan nyawa saat mencoba menyelamatkan diri.

    Seorang instruktur ski yang berada di lantai dua hotel saat kebakaran terjadi, Necmi Kepcetutan berhasil menyelamatkan diri melalui ruang ski dan membantu proses evakuasi. 

    Rekaman yang beredar menunjukkan tamu hotel menggunakan kain linen yang diikat di jendela untuk melarikan diri.

    Menurut Kepcetutan, beberapa anggota keluarga pemilik hotel berada di lokasi saat kebakaran terjadi.

    Sementara itu, petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu 12 jam untuk memadamkan api.

    Sebanyak 267 petugas dikerahkan ke lokasi, namun jarak hotel dari pusat kota Bolu dan kondisi cuaca yang sangat dingin menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kebakaran.

    Identitas Korban

    Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya mengatakan 45 dari 76 orang yang tewas telah diidentifikasi.

    “Empat puluh lima jenazah telah diserahkan kepada keluarga mereka. Kami belum dapat (segera) mengidentifikasi jenazah lainnya,” kata Yerlikaya, dikutip dari Al Jazeera.

    Beberapa korban yang berhasil diidentifikasi meliputi Vedia Nil Apak, seorang gadis berusia 10 tahun dari Klub Olahraga Fenerbahce di Istanbul, beserta ibunya, Ferda.

    Klub tersebut menyampaikan belasungkawa melalui unggahan di Instagram.

    Korban lainnya termasuk Eslem Uyanik, seorang koki muda di hotel, serta Ceren Yaman Dogan, anak seorang pengusaha lokal terkenal, dan putrinya yang berusia 17 tahun, Lalin, dikutip dari BBC.

    Selain itu, Nedim Turkmen, seorang penulis dari surat kabar Sozcu, bersama istrinya Ayse Neva dan kedua anak mereka yang berusia 18 dan 22 tahun juga menjadi korban. 

    Prof. Atakan Yalcin, dekan Sekolah Bisnis Universitas Ozyegin, turut menjadi salah satu korban tewas. 

    Dilara Ermanoglu, 24 tahun, juga kehilangan nyawanya, sementara ayahnya yang datang mencari putrinya harus dirawat karena serangan jantung.

    Penyebab Kebakaran Masih Diselidiki

    Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. 

    Gubernur Bolu Abdulaziz Aydin menyebutkan bahwa laporan awal menunjukkan kebakaran bermula di bagian restoran di lantai empat hotel, kemudian dengan cepat menjalar ke lantai atas.

    Dua tangga darurat yang tersedia di hotel digunakan untuk mengevakuasi sekitar 30-35 tamu.

    Sembilan orang, termasuk pemilik hotel, telah ditangkap untuk dimintai keterangan. 

    Menteri Kehakiman Yilmaz Tunc mengonfirmasi bahwa jaksa telah ditugaskan untuk menyelidiki insiden ini secara menyeluruh.

  • 5 Pernyataan Prabowo Saat Evaluasi Kinerja 100 Hari

    5 Pernyataan Prabowo Saat Evaluasi Kinerja 100 Hari

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet yang membahas evaluasi 100 hari kerja pemerintahannya. Prabowo berbicara mengenai makan bergizi gratis hingga efisiensi anggaran.

    Sidang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Sidang dihadiri Wapres Gibran Rakabuming Raka, para menko, menteri, wakil menteri hingga kepala badan. Berikut sejumlah arahan Prabowo:

    1. Prabowo Merasa Kabinet Bekerja Kompak

    Dalam pengantar sidang kabinetnya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kinerja di 3 bulan pertama pemerintahannya. Prabowo menyebut pemerintah boleh berbangga kinerja saat ini menunjukkan hasil yang tepat sasaran.

    “Tanggal 20 Oktober lalu, kemudian Saudara-saudara dilantik besok harinya tanggal 21, para wamen sorenya. Jadi kita resmi menjalankan mandat dari rakyat 3 bulan. Untuk itu, walaupun sebetulnya saya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari atau bulanan, tapi bagaimanapun itu suatu tonggak, suatu tahap yang kita selesaikan,” kata Prabowo.

    Prabowo bangga dengan hasil kerja 3 bulan pertama kabinetnya. Prabowo merasakan kabinetnya bekerja secara tim dan penuh kekompakan.

    “Untuk itu, saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju pada sasaran kita. Saya apresiasi kerja Saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita bekerja sebagai suatu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerja sama yang baik,” ujarnya.

    Meski begitu, Prabowo mengatakan perbaikan harus selalu dilakukan, adanya perbaikan disebut hal yang wajar. Prabowo yakin seluruh jajarannya mempunyai keinginan yang sama untuk memberikan hasil terbaik untuk rakyat.

    “Di sana-sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar, tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wamen punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang saya rasakan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara sekalian. Demikianlah yang diharapkan rakyat kita, kita berada di trajektori yang benar,” ujarnya.

    2. Prabowo: Negara Lain Perang, Kita Bisa Jaga Kesejukan

    Presiden Prabowo bersyukur Indonesia dapat menjaga suasana kondusif dalam negeri. Padahal di luar sana, banyak negara dilanda konflik.

    “Kali ini kita berhasil untuk menjalankan suatu keadaan yang stabil, penuh ketenangan, penuh kesejukan, di tengah banyak dunia dilanda konflik ketegangan, krisis, bahkan perang, kita mampu menjaga kesejukan, ketenangan, perdamaian di negara kita,” kata Prabowo.

    Prabowo dan pemerintahannya sudah berusia tiga bulan. Pemerintah dinilainya andal menjalankan administrasi negara.

    “Saya juga terima kasih dalam tiga bulan ini kita telah memberi kepada rakyat, kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” tutur Prabowo.

    3. Perintahkan Tindak Perusahaan ‘Bandel’

    Presiden Prabowo pimpin sidang kabinet (Foto: (Eva Safitri/detikcom)

    Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran penegak hukum menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan. Khususnya melanggar ketentuan pertanahan dan hutan.

    “Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan,” kata Prabowo.

    Prabowo mengingatkan agar aturan yang ada dipatuhi. Dia menyebut tidak ada perlakuan khusus kepada perusahaan mana pun.

    “Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi, tidak ada yang memiliki perlakuan khusus,” ujarnya.

    Prabowo mengancam akan mencabut izin dan menguasai lahan apabila masih ada perusahaan yang ‘bandel’ melanggar aturan. Khususnya pelanggaran aturan yang berkaitan dengan hutan lindung.

    “Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut, apalagi lahan-lahan tersebut hutan lindung dan sebagainya,” imbuhnya.

    4. Minta Jajaran Hemat Anggaran

    Dalam pidato pengantar sidang kabinet itu, Prabowo juga menyinggung soal anggaran. Prabowo telah menelaah anggaran di tiap-tiap kementerian dan badan. Prabowo menyampaikan tidak memberi ruang untuk acara-acara seremonial dan perjalanan dinas.

    Prabowo menyampaikan fokus anggaran adalah untuk mendukung program swasembada pangan dan energi, serta terobosan teknologi. Prabowo akan mencoret anggaran di luar hal tersebut.

    “Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu, yang bersifat seremonial, upacara, ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, tidak kita anggarkan,” kata Prabowo.

    “Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu 15 orang, sisanya Vicon (video conference),” katanya.

    Prabowo pun menyampaikan mengurangi anggaran perjalanan dinas kementerian dan badan. Menurutnya, Indonesia bisa menghemat puluhan triliun dan digunakan untuk pembangunan.

    “Perjalanan dinas, dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah, kita bisa hemat Rp 20 triliun lebih. Kalau kita hitung, Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah yang bisa kita perbaiki,” ujarnya.

    Prabowo menegaskan serius dalam penghematan anggaran tersebut. Dia meminta kepada jajarannya untuk patuh.

    “Saya katakan benar-benar, bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan, untuk patuh dalam hal ini,” ujarnya.

    5. Targetkan Akhir 2025 Semua Anak Dapat Makan Bergizi

    Program makan berigizi gratis (Foto: Grandyos Zafna)

    Isu lain yang dibahas Prabowo adalah mengenai program makan bergizi gratis. Prabowo menargetkan pada akhir 2025 semua anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi.

    “Program makan bergizi kita berjalan, alhamdulillah kita telah luncurkan tanggal 6 Januari lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650 ribu anak-anak kita di 31 provinsi,” kata Prabowo.

    Prabowo menyebut kelancaran program ini tak terlepas dari kerja keras semua pihak. Dia menyebut peran para menteri hingga TNI-Polri.

    “Ini berkat kerja keras banyak pihak. Kepala Badan Gizi, jajarannya. Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri. Para Kepala Sekolah, para Gubernur-Bupati. Tentunya Menteri Keuangan,” tutur Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo menargetkan ada 3 juta anak yang mendapatkan makan bergizi hingga bulan April. Kemudian sampai bulan Agustus ditargetkan mencapai 6 juta anak.

    “Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025, akan menuju 6 juta anak,” jelasnya.

    Kemudian, Prabowo berharap di bulan September sudah ada 15 juta anak yang mendapat makanan bergizi. Dengan demikian, dia menargetkan, pada akhir 2025, seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi.

    “September kita harapkan, 15 juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/fas)

  • Kemendagri dorong Pemkot Malang penuhi sumber daya air minum

    Kemendagri dorong Pemkot Malang penuhi sumber daya air minum

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, untuk mengambil langkah strategis dalam penyediaan sumber daya air minum yang layak dan aman bagi masyarakat.

    Pelaksana Harian Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD) Budi Ernawan mengatakan salah satu langkah yang dapat segera dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan water treatment plant (WTP) sebagai instalasi pengolahan air minum yang telah dibangun.

    “Bangunan water treatment plant merupakan instalasi pengolahan penyediaan air minum, di mana penyediaan air minum adalah urusan wajib layanan dasar untuk memenuhi hak rakyat atas air, khususnya di Kota Malang, sehingga WTP diharapkan segera dimanfaatkan atau dioperasionalkan setelah proses perizinan selesai,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan dalam rangka mendukung program percepatan akses air minum perkotaan menuju tahun 2045, Kemendagri mendorong kerja sama bisnis antara BUMD air minum dengan sektor swasta maupun melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

    “Kerja sama bisnis yang dilakukan oleh perusahaan air minum milik pemda dapat mencakup berbagai bentuk kemitraan dan usaha bersama untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam penyediaan layanan air minum,” ujarnya.

    “Bentuk kerja sama yang dilakukan bisa dalam bentuk kerja sama operasi (joint operation) atau kerja sama pendayagunaan ekuitas (joint venture), ataupun bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti kerja sama B to B dengan skema build, operate and transfer (BOT) atau dalam bentuk KPBU,” sambung dia.

    Sejalan dengan hal tersebut, Budi menegaskan Pemkot Malang perlu memastikan proses kerja sama dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

    Hal ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.

    Ia menambahkan Pemkot Malang telah menjalin perjanjian sewa dengan Perumda Air Minum Tugu Tirta sesuai Perjanjian Nomor: 030/119/35.73.503/2023 dan Nomor Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang: 116/0028/35.73.503/2023.

    Perjanjian tersebut ditandatangani pada 22 Juni 2023 oleh Sekretaris Daerah Kota Malang dan Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta, dengan jangka waktu lima tahun sejak 22 Juni 2023 hingga 22 Juni 2028.

    Objek perjanjian ini mencakup BMD berupa tanah seluas 14.849 meter persegi yang terdiri dari bagian Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 18 Kelurahan Pandanwangi dan sebagian lahan eks bengkok Kelurahan Pandanwangi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Tito ungkap Alasan Sulit Lantik Kepala Daerah Secara Serentak

    Menteri Tito ungkap Alasan Sulit Lantik Kepala Daerah Secara Serentak

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota tidak mungkin dilakukan secara serentak.

    Apalagi, menurut Tito, proses sengketa di Mahkamah Konstitusi atau MK masih berlangsung. 

    Hal tersebut diungkapkan Tito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

    “Kami sudah menyampaikan kepada pimpinan MK dan Hakim Agung yang hadir, Panitera, Sekjen, bahwa yang pertama, dalam undang-undang itu tidak diatur mengenai pelantikan serentak harus sekali atau dua kali. Yang jelas tidak akan mungkin terjadi pelantikan serentak semuanya, 545 daerah.” terang Tito kala memberikan paparan. 

    Tito memaparkan, bahwa menurutnya, pelantikan serentak akan tidak adil bagi pemenang pilkada yang tidak dalam proses sengketa. “Yang bisa kita lakukan adalah keserentakan dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kami menyampaikan bahwa ada yang tidak sengketa jumlahnya 296, yang tidak ada sengketa, MK,” tutur Tito.

    Adapun Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memaparkan sejumlah perkara yang masuk dalam sengketa hasil Pilkada di MK. 

    Menurutnya, ada sebanyak 23 perkara PHPU dalam Gubernur dan Wakil Gubernur di 16 Provinsi, 238 perkara PHPU Bupati dan Wakil Bupati, dan 49 PHPU Walikota dan Wakil Walikota yang tersebar di 233 Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia. 

    Adapun, jika mengacu pada Peraturan Presiden  (Perpres) No. 80 tahun 2024, tanggal pelantikan untuk Gubernur ditetapkan pada 7 Februari 2024 dan untuk Bupati dan Walikota pada tanggal 10 Februari 2025. 

  • Presiden Prabowo Segera Lantik 14 Bupati dan Wakil Bupati di Sulsel, Ini Daftarnya

    Presiden Prabowo Segera Lantik 14 Bupati dan Wakil Bupati di Sulsel, Ini Daftarnya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik 14 pasangan bupati dan wakil bupati terpilih di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 6 Februari 2025.

    Pelantikan ini akan berlangsung serentak di Ibu Kota Negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara pemerintah, Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu.

    Keputusan pelantikan ini diambil dalam rapat Komisi II DPR RI pada Rabu (22/1/2025).

    Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pelantikan serentak akan dilakukan untuk kepala daerah hasil Pemilihan Serentak 2024 yang tidak memiliki sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pelantikan serentak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Pelantikan serentak dilaksanakan untuk gubernur, bupati, dan wali kota hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak memiliki sengketa PHP di MK, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.

    Pelantikan pasangan kepala daerah ini meliputi wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan seperti Gowa, Bantaeng, Bone, hingga Tana Toraja.

    Di antaranya, Husniah Talerang dan Darmawangsyah Muin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gowa, serta Muhammad Fathul Fauzy Nurdin dan Sahabuddin yang akan memimpin Bantaeng.

    Beberapa pasangan lainnya termasuk Ratnawati Arief dan Andi Mahyanto Masda untuk Sinjai, serta Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin untuk Bone.

    Namun, tidak semua kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 dapat langsung dilantik.

  • Kepala Daerah Tanpa Sengketa MK Bakal Dilantik Serentak 6 Februari 2025

    Kepala Daerah Tanpa Sengketa MK Bakal Dilantik Serentak 6 Februari 2025

    Jakarta (beritajatim.com) – Kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) rencananya dilantik serentak pada 6 Februari 2025. Hal ini disepakati Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan lembaga penyelenggara pemilu.

    Menurut Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, para gubernur, bupati, dan wali kota akan langsung dilantik Presiden Prabowo Subianto secara serentak di Istana Negara, Jakarta.

    “Jadi baik gubernur, bupati, wali kota seluruhnya yang melantik Presiden,“ ujar Rifqinizamy seusai Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah lembaga penyelenggara pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Legislator Partai NasDem ini juga mengungkapkan, kesepakatan pelantikan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 164b UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    “Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 164b UU No. 10/2016, di mana Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak untuk melantik bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota secara serentak,” kata Rifqi.

    Untuk itu, Rifqi meminta Mendagri Tito Karnavian untuk segera menyampaikan kepada Presiden Prabowo agar melakukan revisi Peraturan Presiden No. 80/2024 sebagai dasar hukum pelantikan kepala daerah.

    “Bahwa kami memohon kepada Mendagri untuk menyampaikan kepada Presiden agar Perpres No. 80/2024 segera kita revisi, paling tidak secara esensi tanggalnya berubah dari awalnya 7 Februari untuk gubernur dan wakil gubernur, dan tanggal 10 Februari 2025 untuk bupati dan wali kota, sekarang menjadi tanggal 6 Februari 2025 dan dilantik serentak di Ibu Kota Negara oleh Presiden,” paparnya.

    Sedangkan, bagi kepala daerah terpilih yang bersengketa di MK, kata dia, berpeluang akan dilantik setelah ada putusan MK.

    “Kalau yang bersengketa bagaimana? Ya kita tunggu hasil MK, karena amar putusannya nanti berbeda-beda. Yang pertama ada yang ditolak berdasarkan proses di MK, dan nanti itu mungkin lebih dulu putusannya, kita prediksi pada pertengahan Februari. Mungkin mereka bisa dilantik pada pertengahan Maret 2025,” katanya. [hen/ian]