Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Kemendagri: Integrasi perencanaan reproduksi tekan angka kematian ibu

    Kemendagri: Integrasi perencanaan reproduksi tekan angka kematian ibu

    Perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan kebijakan daerah tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi ….

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono mengatakan integrasi perencanaan kesehatan reproduksi ke dalam kebijakan daerah makin mendesak sebagai langkah strategis untuk menekan angka kematian ibu.

    “Perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan kebijakan daerah tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Finalisasi perangkat pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi sektor kesehatan reproduksi seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya pemahaman teknis di tingkat daerah.

    Sugeng juga berharap panduan teknis mampu membantu pemerintah daerah (pemda) dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

    Dengan perangkat yang komprehensif, dia mengharapkan pemda dapat meningkatkan layanan kesehatan reproduksi sekaligus mempercepat penurunan angka kematian ibu di Indonesia.

    Dalam diskusi yang berlangsung intensif, sejumlah isu penting turut dibahas, di antaranya penyempurnaan panduan bagi aparatur pemda serta tantangan terkait dengan rendahnya alokasi anggaran dan kapasitas teknis yang masih terbatas di lapangan.

    Untuk menjawab persoalan itu, menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

    Kegiatan yang diselenggarakan BPSDM ini, kata Sugeng, menjadi bukti komitmen Kemendagri dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.

    Acara ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, lembaga internasional, akademisi, hingga praktisi di bidang kesehatan reproduksi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri dorong percepatan proses pengangkatan DPRP dan DPRK

    Wamendagri dorong percepatan proses pengangkatan DPRP dan DPRK

    “Kita masih terus bersemangat untuk melakukan kerja-kerja kita sebagaimana amanat dari pemerintah untuk menyukseskan pengangkatan DPRP maupun kabupaten/kota (DPRK) sebagaimana amanat dari undang-undang,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) melalui mekanisme pengangkatan.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Laporan Perkembangan Pengisian Keanggotaan DPRP dan DPRK melalui Mekanisme Pengangkatan yang digelar secara virtual dari Jakarta, Jumat.

    Dalam kesempatan itu, Ribka menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam menyelesaikan proses tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

    “Kita masih terus bersemangat untuk melakukan kerja-kerja kita sebagaimana amanat dari pemerintah untuk menyukseskan pengangkatan DPRP maupun kabupaten/kota (DPRK) sebagaimana amanat dari undang-undang,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan pengangkatan keanggotaan DPRP dan DPRK melalui mekanisme ini merupakan bentuk afirmasi yang diberikan negara kepada Orang Asli Papua (OAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.

    Menurutnya, pengisian keanggotaan ini harus berjalan seiring dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilihan umum (pemilu), sehingga proses pembangunan dan pengambilan keputusan di daerah dapat berlangsung optimal.

    Ribka juga menekankan pentingnya percepatan dalam setiap tahapan pengisian keanggotaan dengan target penyelesaian pada Februari 2025.

    Ia mengimbau pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta panitia seleksi untuk bekerja cepat dan konsisten sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

    “Kami harapkan, kalau boleh, kita mengikuti tahapan ini. Kemudian, kita bisa ending-nya itu kalau boleh sama-sama. Begitulah harapan kami seperti itu, sehingga perlu ada percepatan-percepatan yang dilakukan,” tegasnya.

    Selain itu, Ribka menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mendukung penuh Pemda yang menghadapi kendala dalam proses ini.

    Dia menyatakan kesiapannya untuk memberikan advokasi serta mengawal seluruh tahapan agar berjalan lancar.

    “Nanti kalau ada kesulitan dan kendala, silakan koordinasi dengan kami di pusat. Dalam hal ini menjadi fokus kami [untuk] siap mendukung, kemudian mengadvokasi [dan] mengawal,” pungkas Ribka.

    Dengan arahan tersebut, dirinya berharap seluruh proses pengangkatan anggota DPRP dan DPRK dapat rampung sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga para anggota yang terpilih dapat segera berkontribusi dalam pembangunan daerah secara optimal.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri: Harmoni faktor penting dukung pembangunan nasional 

    Kemendagri: Harmoni faktor penting dukung pembangunan nasional 

    Tolong kearifan lokal itu tetap dijaga.

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarmadani menegaskan bahwa keharmonisan dalam masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga keberagaman sekaligus mendukung pembangunan nasional.

    Menurut dia, harmoni tidak terjadi secara otomatis, tetapi hasil dari kerja sama semua pihak dan didukung oleh kebijakan yang tepat.

    “Harmoni ini sebagai sebuah prasyarat. Tidak mungkin bisa menyelenggarakan pemerintahan apalagi membangun kalau benturan itu selalu terjadi,” kata Syarmadani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Plh. Dirjen Polpum Kemendagri ini menjelaskan bahwa daerah yang harmonis memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan dan investor yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Sebaliknya, ketidakharmonisan justru dapat memicu pertikaian sosial yang berpotensi merusak citra daerah dan menghambat pembangunan.

    Lebih lanjut dia juga menyoroti tantangan yang muncul akibat kemajuan teknologi. Media sosial, misalnya, sangat mungkin menjadi sarana yang memperbesar konflik kecil atau memperuncing perbedaan di tengah masyarakat.

    “Hal-hal yang tadinya mungkin menjadi biasa bisa dipoles-poles menjadi hal yang menyebabkan kita tidak mampu menyikapi dengan arif perbedaan,” jelasnya.

    Untuk itu, Syarmadani menekankan pemerintah daerah (pemda) memiliki peran krusial dalam menjaga harmoni di wilayah masing-masing.

    Ia juga mengingatkan bahwa menjaga harmoni bukanlah ajang kompetisi antardaerah, melainkan upaya bersama untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

    Selain itu, Syarmadani mengapresiasi nilai-nilai lokal yang dijunjung masyarakat Sumbar seperti gotong royong, kearifan budaya, dan tradisi kebersamaan.

    Nilai-nilai tersebut, menurut dia, merupakan modal sosial yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

    “Tolong kearifan lokal itu tetap dijaga,” ujar Syarmadani.

    Tidak hanya itu, dia juga menekankan pentingnya Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) sebagai alat untuk memetakan tingkat harmoni di berbagai wilayah.

    Syarmadani berharap hasil pengukuran ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mencegah potensi konflik sosial di daerah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri: Layanan PBG di Bali cepat dan prima

    Mendagri: Layanan PBG di Bali cepat dan prima

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gianyar, Bali, dapat berlangsung lebih cepat dan memiliki kualitas prima.

    “Nah ini yang menarik. Kami juga belajar ternyata di Bali sudah memiliki rencana detail tata ruang digital, yang itu bisa mempercepat masuk ke dalam sistem yang online,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan peninjauannya di sejumlah daerah, layanan PBG di Provinsi Bali cenderung lebih lengkap karena mencakup layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

    Di samping itu, pelayanan juga relatif cepat, bahkan di Kabupaten Gianyar mampu mencapai waktu sekitar 14 menit. Untuk itulah, dia mengajak awak media untuk membantu mengabarkan praktik baik tersebut kepada khalayak.

    “Saya akan dorong juga daerah lain untuk meniru. Jadi, tolong rekan-rekan wartawan dieksposlah bahwa Bali sudah memiliki rencana detail tata ruang digital. Nah itu terima kasih, saya apresiasi yang sangat tinggi,” ujarnya.

    Tito mengaku Kemendagri akan mengusulkan perbaikan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Usulan itu, yakni MBR dihitung bukan dari harga bangunan, melainkan dari pendapatan dan luas bangunan. Hal ini mengingat di sejumlah daerah ada perbedaan harga bangunan rumah yang cukup mencolok.

    Mendagri lantas mencontohkan harga bangunan di Papua cenderung lebih tinggi daripada daerah lain. Oleh karena itu, kriteria harga tersebut dinilai perlu dievaluasi.

    Dalam konteks tersebut, Tito juga mendorong jajaran pemerintah daerah (pemda), khususnya di Bali, agar berkoordinasi mengenai hasil evaluasi pelayanan PBG di kawasan tersebut.

    Jika ada hasil terbaik, kata dia, dapat diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dikaji menjadi kebijakan nasional yang lebih andal.

    Usulan tersebut, lanjut dia, juga termasuk potensi untuk memberikan ragam pilihan desain bangunan untuk kalangan MBR. Apalagi, diketahui di sejumlah daerah, khususnya Bali, memiliki corak kebudayaan yang kental dan penuh dengan kearifan lokal.

    “Tolong Pemprov Bali usulkan resmi kepada kami, kepada Menteri PU (Pekerjaan Umum), tembusan beliau (Menteri PKP) dan saya untuk dibicarakan dan masuk dalam sistem kalau disetujui,” pungkas Tito.

    Sebagai informasi, pada peninjauan kali ini, Mendagri bersama Menteri PKP Maruarar Sirait turut menyaksikan proses layanan PBG secara real time di MPP Kabupaten Gianyar.

    Keduanya juga berbincang dengan sejumlah pemohon layanan serta beberapa pejabat yang menangani layanan tersebut.

    Tampak hadir pada kegiatan ini, Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Pj. Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Komang Sandi Arsana, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU Bojonegoro Belum dapat Info Resmi, Presiden Prabowo Lantik Setyo Wahono-Nurul Azizah pada 6 Februari 2025

    KPU Bojonegoro Belum dapat Info Resmi, Presiden Prabowo Lantik Setyo Wahono-Nurul Azizah pada 6 Februari 2025

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto akan melantik Setyo Wahono-Nurul Azizah yang terpilih dengan kemenangan telak sebesar 89,34 persen di Pilkada Bojonegoro bersamaan dengan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih seluruh Indonesia pada 6 Februari 2025 mendatang.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro Robby Adi Perwira mengatakan, hal itu sesuai dengan surat tentang Kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengan Pendapat (Raker dan RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan pihak terkait lainnya.

    Salah satu pokok surat menyebutkan persetujuan, yang meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 mengenai tata cara pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

    “Kalau menurut surat tersebut langsung oleh presiden, (tetapi) lokasi belum ditentukan, apakah di Jakarta atau di IKN,” kata Robby, Jumat (24/1/2025).

    Meski begitu, Robby menambahkan, hingga hari ini KPU Kabupaten Bojonegoro belum mendapat keterangan resmi perihal di mana lokasi pelantikan dilaksanakan. “Kami masih menunggu peraturan presiden (perpres)-nya turun,” ujar Robby.

    Menurutnya, kepala daerah terpilih yang bakal dilantik pada 6 Februari 2025 secara serentak itu yang tidak ada perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Yakni perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

    Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo membenarkan, bahwa pelantikan yang tidak ada sengketa direncanakan sesuai jadwal. Lagipula surat dari DPRD Bojonegoro ia ketahui telah terkirim pada 9 Januari 2025.

    “Untuk Bupati dan Wabup Terpilih Bojonegoro memenuhi syarat, kan RDP kemarin sudah disepakati sesuai kesimpulan di atas, nah (tapi) kalau teknis pelantikan ranah Mendagri,” tegas Hans, sapaan karibnya.

    Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar menyatakan telah berkirim surat ke Mendagri, perihal telah dilaksanakan rapat paripurna pengumuman penetapan Calon Bupati dan Wabup Bojonegoro Terpilih sebagai kelengkapan untuk pengangkatan kepala daerah.

    “Setelah penetapan (dan pengumuman) itu besoknya kami langsung kirimkan ke Mendagri,” beber politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. [lus/ian]

  • Mendagri puji inovasi layanan publik di Bali permudah masyarakat

    Mendagri puji inovasi layanan publik di Bali permudah masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memuji inovasi layanan publik di Provinsi Bali yang terus mengalami peningkatan untuk memudahkan masyarakat.

    Hal ini terlihat dari optimalnya peran Mal Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam melayani publik.

    “Saya ingin memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur (Bali) yang sudah mendorong seluruh kabupaten/kota, delapan kabupaten, satu Kota Denpasar, ini sudah memiliki, satu-satunya provinsi setahu saya, yang sudah seluruh kabupaten/kotanya memiliki Mal Pelayanan Publik, MPP,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan keberadaan MPP di daerah membantu pelayanan secara maksimal karena dengan layanan satu pintu di MPP, peluang terjadinya pungutan liar (pungli) dapat dicegah.

    Selain itu, Tito mengatakan keberadaan MPP di Indonesia merupakan salah satu inisiatif yang dipopulerkan oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masa silam, Diah Natalisa.

    Kebijakan tersebut, sambung dia, merupakan hasil replikasi dari layanan serupa yang telah berlangsung di negara Georgia.

    Konsep pelayanan tersebut kemudian diterapkan secara menyeluruh di lingkup pemerintah daerah (pemda).

    Hasilnya, di sejumlah daerah, MPP mampu memproses beberapa layanan publik, mulai dari perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembuatan paspor, identitas kependudukan, hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

    “Dan ini sangat membantu sekali. PBG pun sudah masuk dalam satu outlet (layanan MPP). Kemarin Pak Ara (Menteri PKP) melihat paspor pun sudah dibuat di tempat yang sama (di MPP),” ujarnya.

    Berdasarkan hasil pengamatannya di sejumlah daerah, MPP di Provinsi Bali tergolong lengkap. Hal ini lantaran MPP tersedia di seluruh kabupaten/kota.

    Kondisi tersebut berbeda dengan daerah lain yang cenderung memiliki MPP di ibu kota provinsi.

    Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi kebijakan Penjabat Gubernur Bali yang mendorong keberadaan MPP di kabupaten/kota di Bali.

    Bahkan, di sejumlah kabupaten/kota di Bali yang tidak mampu membangun MPP diberikan bantuan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

    “Saya memberikan apresiasi yang tinggi. Tolong dicatat juga teman-teman media, tolong dicatat media. Ini karena ini penting buat rakyat kita bahwa Provinsi Bali, seluruh kabupaten/kotanya sudah memiliki Mal Pelayanan Publik. Ini adalah provinsi pertama yang memiliki semuanya,” jelas Tito.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dua Hari, Sekitar 1000 Truk Bantuan Memasuki Gaza, Hamas Tingkatkan Keamanan Internal – Halaman all

    Dua Hari, Sekitar 1000 Truk Bantuan Memasuki Gaza, Hamas Tingkatkan Keamanan Internal – Halaman all

    Dua Hari, Sekitar 1000 Truk Bantuan Memasuki Gaza, Hamas Tingkatkan Keamanan Internal

    TRIBUNNEWS.COM- Sekitar 1.000 truk bermuatan bantuan kemanusiaan telah memasuki Gaza selama dua hari terakhir saat pasukan Kementerian Dalam Negeri jalur itu meningkatkan keamanan di seluruh wilayah kantong itu. 

    Sekitar 200  truk,  termasuk 20 truk bermuatan bahan bakar, memasuki Gaza pada 23 Januari melalui perbatasan Kerem Shalom dan Al-Auja.

    Ratusan truk lainnya diparkir dan siap memasuki wilayah tersebut dalam beberapa hari mendatang. 

    Pasukan Kementerian Dalam Negeri Gaza telah meluncurkan kampanye keamanan terhadap geng-geng yang berusaha merampok bantuan kemanusiaan.

    Pasukan keamanan Gaza telah mengawasi masuknya truk, bagian penting dari perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Januari. 

    Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), 808 truk bantuan memasuki Jalur Gaza pada 22 Januari. 

    Sembilan ratus truk memasuki jalur tersebut sehari sebelumnya, pada tanggal 21 Januari. 

    Dalam tiga hari terakhir, sekitar 2.400 truk bantuan kemanusiaan telah diizinkan masuk ke Gaza. 

    PBB mengatakan pada hari Selasa bahwa tidak ada laporan tentang konvoi bantuan yang dirampok. 

    Kementerian Dalam Negeri yang berafiliasi dengan Hamas meluncurkan operasi keamanan terhadap geng-geng penjarah bantuan, yang secara konsisten mencuri pengiriman di bawah hidung tentara Israel selama perang. 

    Sepuluh anggota geng terluka dalam bentrokan dengan pasukan keamanan Gaza pada hari Kamis.

    “Anggota geng-geng ini memblokir jalan yang dilalui truk-truk bantuan ke Gaza, dan mencoba mencurinya, tetapi operasi keamanan mencegah mereka melakukannya. Operasi keamanan masih berlangsung,” kata sumber yang dikutip oleh kantor berita Palestina, SHMS News Agency. 

    Pengepungan Israel – sejak perang dimulai – mencegah masuknya bantuan dalam jumlah yang cukup ke Gaza, sehingga menciptakan krisis kemanusiaan yang parah dan memungkinkan bencana kelaparan melanda seluruh jalur tersebut. 

    Pasukan Tel Aviv mengizinkan geng-geng menjarah truk bantuan , dan melarang konvoi kemanusiaan mengambil rute yang lebih aman untuk menghindari para bandit , seperti yang diakui oleh media Israel. 

    Sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata – yang telah dilanggar Israel dengan menembaki warga sipil – minimal 600 truk akan memasuki Gaza setiap hari. 

    Gencatan senjata mulai berlaku pada hari Minggu. Tiga tawanan Israel dan 90 tahanan Palestina telah dibebaskan sejauh ini sebagai bagian dari proses pertukaran. 

    Enam minggu berikutnya dimaksudkan untuk membebaskan 2.000 warga Palestina. Israel akan membebaskan 30 hingga 50 tahanan untuk setiap tawanan yang dibebaskan oleh Hamas. 

    Tahap pertama kesepakatan – yang diumumkan minggu lalu – seharusnya membebaskan 33 tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Negosiasi untuk tahap kedua akan dimulai 16 hari setelah tahap pertama. 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Kemendagri dorong pemda cegah defisit APBD dengan transformasi digital

    Kemendagri dorong pemda cegah defisit APBD dengan transformasi digital

    Cara-cara mengelola keuangan secara konvensional sudah harus kita tinggalkan.

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) mencegah terjadinya defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan memanfaatkan transformasi digital.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan memandang perlu pemda mengoptimalkan realisasi APBD agar dapat terhindar defisit.

    Maurits menekankan akan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pelayanan publik yang lebih modern (smart customized) dan berbasis data.

    “Cara-cara mengelola keuangan secara konvensional sudah harus kita tinggalkan. Digitalisasi ini merupakan langkah untuk mewujudkan good and clean government,” katanya. ​​​​​​​

    Plh. Dirjen Bina Keuda Kemendagri ini lantas menjelaskan transformasi tata kelola keuangan daerah melalui SIPD telah digaungkan oleh pemerintah pusat. SIPD telah menjadi andalan dalam pengelolaan keuangan daerah.

    Upaya ini, kata dia, bertujuan menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan mampu mencegah pemborosan. Selain itu, Kemendagri berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas aktor di bidang pengelolaan keuangan daerah.

    Dengan menyajikan dan memublikasi informasi keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dia berharap pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih terstruktur dan rasional.

    Transformasi pengelolaan keuangan daerah, lanjut dia, dimulai dari kewajiban penyajian informasi keuangan yang lebih transparan.

    Dengan perencanaan anggaran kas yang baik dan keseimbangan antara arus masuk serta keluar, diyakininya defisit APBD dapat dicegah.

    Sementara itu, Kemendagri juga telah menyusun langkah-langkah strategis untuk membantu daerah mencegah defisit APBD melalui pembinaan dan pengawasan yang lebih komprehensif.

    Ia menekankan akan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan tersebut.

    “Bapak Menteri Dalam Negeri sudah mengingatkan, mari satukan langkah untuk cegah defisit APBD,” pungkas Maurits.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadwal Libur Sekolah Selama Bulan Ramadan 1446 H

    Jadwal Libur Sekolah Selama Bulan Ramadan 1446 H

    Surabaya (beritajatim.com) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai pengaturan jadwal pembelajaran selama Bulan Ramadan 1446 H.

    Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi siswa, guru, dan orang tua agar dapat menyesuaikan aktivitas pendidikan dengan suasana Ramadan.

    Informasi jadwal ini meliputi pembelajaran mandiri, kegiatan belajar di sekolah atau madrasah, hingga libur bersama Idulfitri.

    Dengan adanya jadwal yang terstruktur, diharapkan seluruh pihak dapat memanfaatkan bulan suci ini secara optimal tanpa mengabaikan aspek pendidikan.

    Jadwal Libur dan Pembelajaran Selama Ramadan 1446 H

    27 Februari – 5 Maret 2025

    Pembelajaran dilakukan secara mandiri di rumah. Para siswa akan menerima panduan pembelajaran dari sekolah atau madrasah, seperti tugas individu, diskusi daring, atau kegiatan tematik yang mendukung ibadah Ramadan. Metode ini diharapkan membantu siswa untuk tetap produktif sekaligus meningkatkan kualitas spiritual.

    6 – 25 Maret 2025

    Kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung di sekolah, madrasah, atau satuan pendidikan keagamaan.

    Selama periode ini, jadwal belajar akan disesuaikan dengan suasana Ramadan, seperti pengurangan jam belajar dan pengintegrasian nilai-nilai agama dalam materi pembelajaran. Misalnya, pelajaran bertema keagamaan, penghafalan doa, atau diskusi tentang nilai-nilai Ramadan.

    26 Maret – 8 April 2025

    Libur bersama Idulfitri. Periode ini memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga. Selain itu, waktu ini juga dapat dimanfaatkan untuk beristirahat sebelum kembali ke aktivitas belajar.

    Siswa kembali masuk sekolah dan melanjutkan pembelajaran seperti biasa.

    Tips Memanfaatkan Jadwal Selama Ramadan

    Selama bulan Ramadan, siswa diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara belajar, beribadah, dan beristirahat. Beberapa tips yang dapat diterapkan antara lain:

    -Atur waktu dengan bijak
    Buat jadwal harian yang mencakup waktu belajar, ibadah, dan istirahat.

    -Manfaatkan momen Ramadan
    Ikuti kegiatan keagamaan seperti tadarus Al-Qur’an atau ceramah untuk meningkatkan spiritualitas.

    -Jaga kesehatan
    Pastikan pola makan sahur dan berbuka mendukung stamina untuk belajar dan beraktivitas.

    Dengan mengikuti jadwal dan tips di atas, diharapkan Ramadan 1446 H dapat menjadi momen untuk meningkatkan kualitas spiritual dan pendidikan siswa secara bersamaan. (fyi/but)

  • Ini Persiapan Respati-Astrid Jelang Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo: Sudah Ukur Baju

    Ini Persiapan Respati-Astrid Jelang Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo: Sudah Ukur Baju

    TRIBUNJATENG.COM, SOLO – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta terpilih, Respati Ardi dan Astrid Widayani melakukan persiapan menjelang pelantikan keduanya sebagai kepala daerah di Kota Bengawan.

    Selain persiapan secara pribadi, keduanya juga tengah melakukan persiapan untuk transisi dari pemerintahan sebelumnya menuju ke pemerintahan yang baru.

    Respati Ardi menyampaikan, masih menunggu surat resmi dari KPU maupun Kemendagri mengenai jadwal pelantikan kepala daerah terpilih.

    Kendati demikian, dirinya sudah mempersiapkan secara fisik maupun mental. 

    Respati juga telah melakukan pengukuran baju yang nantinya digunakan untuk prosesi pelantikan.

    Dia menuturkan, komunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan, begitu juga menyerap aspirasi dari masyarakat menjelang proses pelantikan.

    “Ini terus (blusukan), saya mendapatkan masukan-masukan dari semua elemen masyarakat,” katanya kepada Tribunjateng.com, Jumat (24/1/2025).

    Sementara itu terkait program kerja, terang Respati Ardi, akan disampaikan mengenai program-program yang dijalankan selama 100 hari kepemimpinannya bersama Astrid Widayani di Kota Surakarta.

    Sementara itu, Astrid Widayani terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan membentuk tim transisi menjelang pelantikan kepala daerah terpilih.

    “Mudah-mudahan transisi dari pemerintahan lama ke yang baru, lancar,” ucapnya.

    Di sisi lain, Rektor dari salah satu universitas tersebut lebih banyak melalukan diskusi dengan keluarga menjelang dilantik menjadi Wakil Wali Kota Surakarta.

    Saat ditanya apakah merasa deg-degan menanti pelantikan karena menjadi perempuan pertama sebagai kepala daerah di Kota Bengawan, terangnya, dia justru bersyukur.

    “Bersyukur saja karena ternyata banyak komunitas, isu-isu perempuan di Kota Surakarta yang bisa saya sentuh,” ungkapnya.

    Selain mengukur baju yang akan digunakan saat prosesi pelantikan, Astrid juga akan melakukan prosesi rutin di keluarga yang dilakukan selama tahapan pilkada sebelum pelantikan kepala daerah terpilih.

    “Setiap memulai kegiatan tahapan pilkada kemarin selalu sungkeman bersama keluarga dan suami.”

    “Itu sebagai permohonan doa, semua dilancarkan, diberkahi Allah SWT,” pungkasnya. (*)