Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Kejaksaan Sebut Penanganan Perkara Paulus Tannos Adalah Ranah KPK, Tapi Siap Bantu Proses Ekstradisi – Halaman all

    Kejaksaan Sebut Penanganan Perkara Paulus Tannos Adalah Ranah KPK, Tapi Siap Bantu Proses Ekstradisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa penanganan perkara buronan kasus KTP Elektronik (e-KTP) Paulus Tannos merupakan ranah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hanya saja dijelaskan Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, pihaknya siap membantu KPK dalam proses ekstradisi Paulus Tannos yang saat ini masih berada di Singapura.

    Sejauh ini kata Harli, pihaknya juga telah memfasilitasi soal rencana ekstradisi buronan KPK itu yang hingga kini masih ditahan oleh otoritas Negeri Singa tersebut.

    “Perkara ini ditangani teman-teman KPK, mereka yang tahu apa kebutuhannya untuk pemulangan yang bersangkutan. Kami selama ini melalui atase sudah memfasilitasi dan kedepan siap memberikan bantuan,” kata Harli saat dikonfirmasi, Minggu (26/1/2025).

    Sebelumnya diberitakan, Buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kasus korupsi megaproyek e-KTP, Paulus Tannos, telah berhasil diamankan.

    Paulus Tannos yang terjerat perkara korupsi dengan kerugian negara Rp2,3 triliun ini ditangkap oleh otoritas Singapura di Bandar Udara Internasional Changi Singapura.

    “(Ditangkap) di Changi,” kata seorang sumber, Jumat (24/1/2025).

    Menurut sumber, Paulus Tannos baru saja mendarat di Changi sehabis bepergian dari luar Singapura.

    Ihwal penangkapan Paulus Tannos di Singapura awalnya dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

    Otoritas Singapura menangkap Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra itu berdasarkan permintaan KPK.

    “Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan, KPK saat ini telah berkoordinasi Polri, Kejagung dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan,” kata Fitroh kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).

    Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) kemudian menyatakan tengah berupaya mempercepat proses ekstradisi Paulus Tannos. 

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut, masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Mabes Polri, terutama Interpol.

    Kementerian Hukum sedang berkoordinasi guna menuntaskan urusan administrasi itu. 

    “Jadi ada masih dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur AHU (Administrasi Hukum Umum) saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Menurut politikus Partai Gerindra itu, proses ekstradisi memang membutuhkan waktu. 

    Apalagi proses itu juga bergantung pada penyelesaian administrasi oleh pemerintahan Singapura. 

    “Semua bisa sehari, bisa dua hari, tergantung kelengkapan dokumennya. Karena itu permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses,” ujar Supratman.

    Sosok Paulus Tannos di Kasus Korupsi e-KTP

    Paulus Tannos ditangkap setelah tingal di Singapura sejak 2012 lalu dan sudah berstatus sebagai permanent residence atau penduduk tetap.

    Paulus tinggal di Singapura bersama dengan keluarganya, termasuk anaknya Catherine Tannos yang terjerat kasus pengadaan e-KTP.

    Ia memilih tinggal di Singapura setelah dilaporkan ke Mabes Polri atas tuduhan menggelapkan dana chip surat izin mengemudi (SIM).

    Peran Paulus Tannos dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP diketahui cukup banyak, salah satunya melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor, termasuk dengan tersangka Husmi Fahmi (HSF) dan Isnu Edhi Wijaya (ISE).

    Wakil Ketua KPK pada 2019, Saut Situmorang, mengatakan Paulus bersama Husmi dan Isnu bertemu di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan

    “Padahal HSF dalam hal ini adalah Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang,” kata Saut.

    Paulus, Husmi, dan Isnu kemudian melakukan pertemuan lanjutan dalam waktu 10 bulan dan menghasilkan beberapa output.

    Di antaranya, standard operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis.

    Hasil-hasil tersebut kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) pada 11 Februari 2011.

    Pihak yang menetapkan HPS adalah Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Tersangka PLS (Paulus) juga diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johannes Marliem dan tersangka ISE untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar lima persen, sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kemendagri,” kata Saut.

    Pembagian fee korupsi e-KTP

    Lewat skema pembagian fee, PT Sandipala Artha Putra bertanggung jawab memberikan fee kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melalui adiknya Asmin Aulia sebesar lima persen dari nilai pekerjaan yang diperoleh.

    Kemudian, PT Quadra Solution bertugas memberikan fee kepada eks Ketua DPR Setya Novanto sebesar lima persen dari jumlah pekerjaan yang diperoleh.

    Di sisi lain, Perum PNRI memiliki tugas untuk memberikan fee kepada Irman dan stafnya sebesar lima persen dari jumlah pekerjaan yang diperoleh.

    Saut menjelaskan, keuntungan bersih masing-masing anggota konsorsium setelah dipotong pemberian fee tersebut adalah sebesar 10 persen.

    Setya Novanto dan politikus Golkar, Chairuman Harahap, kemudian menagih komitmen fee yang sudah dijanjikan sebesar lima persen dari nilai proyek.

    Atas penagihan tersebut, Andi Agustinus dan Paulus berjanji untuk segera memberikan fee setelah mendapatkan uang muka dari Kemendagri.

    Namun, Kemendagri tidak memberikan modal kerja.

    Hal ini mendorong Paulus, Andi Agustinus, dan Johannes Marliem selaku penyedia sistem AFIS L-1 bertemu dengan Setya Novanto.

    Setya Novanto kemudian memperkenalkan orang dekatnya, yaitu Made Oka Masagung yang akan membantu permodalannya.

    Sebagai kompensasinya dalam kesempatan itu, juga disepakati fee yang akan diberikan kepada Setya Novanto melalui Made Oka.

    “Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait proyek KTP elektronik ini,” ujar Saut.

  • Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi, Bupati Tunggu Intruksi Pusat

    Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi, Bupati Tunggu Intruksi Pusat

    Liputan6.com, Banyuwangi – Kemenenterian Dalam Negeri berharap partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung suksesnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui APBD. Menanggapi hal itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, lebih memilih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait hal itu. “Kita masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan, terkait dengan patungan MBG itu,”ujar Ipuk, Kamis (23/1/2025)

    Kata Ipuk, selain Kemendagri dan Kemenkeu pihaknya juga masih menunggu koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. “Kita saat ini juga masih menunggu Badan Gizi Nasional bagaimana prosedurnya,”katanya

    Dia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah daerah masih belum bisa mencairkan anggaran karena penyesuaian aturan atau kebijakan yang baru.“Sampai  saat ini pemerintah daerah masih belum bisa mencairkan anggaran karena ada aturan yang belum terselesaikan atau mungkin ada kebijakan baru dari pemerintah,” paparnya

    Sebelumnya, pemerintah daerah diminta partisipasinya untuk ikut mendanai program MBG, namun demikian Kemendagri menyatakan hal tersebut tidak wajib. “Tidak wajib tetapi sangat sesuai. Sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah,” kata Wamendagri Bima Arya.

    Bima Arya mengatakan, rencana patungan MBG oleh pemerintah daerah kini masih dalam tahap sinkronisasi. “Tentunya ini kan proses sinkronisasi lagi. Namanya anggaran akan ada pergeseran dan lain-lain, ini dalam proses semua,” tuturnya.

  • Usai Dilantik jadi Bupati Blitar, Rijanto-Beky Akan Lakukan Mutasi Jabatan?

    Usai Dilantik jadi Bupati Blitar, Rijanto-Beky Akan Lakukan Mutasi Jabatan?

    Blitar (beritajatim.com) – Pasangan Rijanto-Beky akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada 6 Februari 2025.

    Setelah pelantikan, mereka akan resmi memimpin Kabupaten Blitar. Sebagai bagian dari langkah awal pemerintahan, Rijanto-Beky diberikan kewenangan untuk melakukan mutasi jabatan guna mendukung keberhasilan program kerja mereka.

    Menurut aturan yang berlaku, seorang bupati dapat melakukan mutasi jabatan di awal masa kepemimpinannya dengan syarat memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Aturan memang membolehkan, dengan syarat atas seizin atau dengan persetujuan Mendagri,” ujar Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan, pada Minggu (26/1/2025). Meski demikian, Rijanto-Beky harus mencantumkan alasan yang jelas saat mengajukan mutasi jabatan kepada Kemendagri.

    Aturan yang ada menyatakan bahwa bupati dapat melakukan mutasi jabatan baik enam bulan sebelum ditetapkan sebagai calon kepala daerah (cakada) maupun enam bulan setelah dilantik. Oleh karena itu, jika Rijanto-Beky melakukan mutasi jabatan, tindakan tersebut tidak akan melanggar aturan yang ada.

    Sebelum pelantikan, tim transisi Rijanto-Beky telah melakukan pemetaan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Miftahul Huda, Juru Bicara Tim Transisi Rijanto-Beky, mengungkapkan bahwa pemetaan dilakukan karena sejumlah pejabat diduga mendukung pasangan petahana, Rini-Ghoni, pada Pilkada yang lalu.

    “Kemarin itu kan banyak para pejabat Kabupaten Blitar itu yang di 02 (Rini-Ghoni) maksud kami nama-nama yang sudah tertera di 02 (Rini-Ghoni) itu kita lakukan pemetaan,” jelas Miftahul Huda pada Senin (23/12/2024).

    Setelah pemetaan dilakukan, tim transisi Rijanto-Beky berencana melaksanakan upaya rekonsiliasi di kalangan pejabat Pemkab Blitar. Hal ini dilakukan agar pejabat di lingkungan Pemkab Blitar bisa bersatu dan mendukung program kerja Bupati-Wakil Bupati Terpilih.

    Miftahul Huda menambahkan, “Kami berharap jangan sampai berlarut, yang masalah politik itu sudah selesai dan mari bersatu tidak ada 01 (Rijanto-Beky) dan 02 (Rini-Ghoni) tapi kami sudah memetakan teman-teman pejabat Kabupaten Blitar.”

    Tim transisi Rijanto-Beky juga mengingatkan bahwa jika masih ada pejabat yang mengutamakan kepentingan politik tertentu, mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada, mulai dari peringatan hingga tindakan tegas.

    Apakah Rijanto-Beky benar akan melakukan mutasi jabatan pada awal masa kepemimpinan mereka? Ini menjadi hal yang layak untuk dinantikan. Mutasi jabatan memang sering dilakukan oleh pemimpin baru di awal masa kepemimpinan sebagai bagian dari strategi untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan visi dan misinya. [owi/suf]

  • 10 Trump Ganti Nama Teluk Meksiko dan Puncak Tertinggi Amerika Utara Internasional

    10 Trump Ganti Nama Teluk Meksiko dan Puncak Tertinggi Amerika Utara Internasional

    Trump Ganti Nama Teluk Meksiko dan Puncak Tertinggi Amerika Utara
    Penulis
    WASHINGTON DC, KOMPAS.com
    – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat
    Donald Trump
    secara resmi mengumumkan perubahan nama
    Teluk Meksiko
    menjadi
    Teluk Amerika
    .
    Keputusan ini disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Jumat (24/1/2025) dan dilakukan melalui perintah eksekutif beberapa jam setelah Trump dilantik, sebagai bagian dari pemenuhan janji kampanye presiden.
    “Sesuai arahan Presiden, Teluk Meksiko sekarang secara resmi akan dikenal sebagai Teluk Amerika, dan puncak tertinggi di Amerika Utara akan kembali diberi nama Gunung McKinley,” ujar pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri AS, dikutip dari
    Reuters
    .
    Nama Teluk Meksiko telah digunakan secara internasional selama berabad-abad sebagai referensi navigasi maritim.
    Sementara itu, puncak tertinggi di Alaska dikembalikan namanya menjadi Gunung McKinley, untuk menghormati mantan Presiden AS William McKinley.
    Pada 1975, namanya diubah menjadi Denali—yang berarti “tinggi” dalam bahasa Koyukon, salah satu bahasa Pribumi Alaska—atas permintaan Negara Bagian Alaska.
    Dalam pidato pelantikannya, Trump menyebut McKinley sebagai pengusaha natural yang membawa kemakmuran bagi Amerika Serikat melalui kebijakan tarif.
    McKinley juga dikenal atas ekspansi wilayah AS, termasuk aneksasi Hawaii, Guam, dan Puerto Rico.
    Meskipun Amerika Serikat dapat mengubah penamaan Teluk Meksiko secara domestik, perubahan tersebut kecil kemungkinan diakui internasional.
    Meksiko, yang memiliki garis pantai panjang di wilayah tersebut, menegaskan bahwa nama Teluk Meksiko sudah digunakan sebagai referensi global selama ratusan tahun.
    Menanggapi perubahan ini, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memberikan komentar dengan nada candaan.
    Ia mengusulkan agar Amerika Utara, termasuk AS, diganti namanya menjadi “Amerika Meksiko,” istilah historis yang pernah digunakan dalam peta awal kawasan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejaksaan Sebut Penanganan Perkara Paulus Tannos Adalah Ranah KPK, Tapi Siap Bantu Proses Ekstradisi – Halaman all

    Kapan Paulus Tannos Diekstradisi ke Indonesia? Ini Kata KPK Hingga Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto menyebut Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura.

    Otoritas Singapura menangkap Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra itu berdasarkan permintaan KPK.

    “Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan, KPK saat ini telah berkoordinasi Polri, Kejagung dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan,” kata Fitroh kepada wartawan, Jumat (24/1/2025).

    Lalu kapan Paulus Tannos diekstradisi?

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto berharap proses ekstradisi Paulus Tannos berjalan lancar.

    Sehingga buronan kasus korupsi e-KTP yang baru-baru ini tertangkap di Singapura itu bisa segera dibawa ke Indonesia untuk menjalani proses hukum.

    “Ya minta doanya mudah-mudahan semua prosesnya lancar,” kata Setyo di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

    Sayangnya Setyo tidak bisa mengungkap proses penangkapan Paulus Tannos. 

    Sebab yang menangkap Paulus Tannos adalah aparat penegak hukum di Singapura, atas permintaan KPK.

    “Kalau itu kan dari sana nanti yang akan menindaklanjuti. Kami hanya banyak melakukan koordinasi, ya kemudian nanti menunggu proses berikutnya. Mudah-mudahan semuanya lancar,” kata Setyo.

    Komisaris jenderal polisi itu juga bilang bahwa perubahan kewarganegaraan Paulus Tannos yang semula Indonesia jadi Afrika Selatan tidak mengganggu proses ekstradisi dan penangkapan.

    “Enggak saya kira. Mudah-mudahan semuanya lancar,” ujar Setyo.

    Pemerintah Berupaya Mempercepat

    Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) menyatakan tengah berupaya mempercepat proses ekstradisi buronan kasus e-KTP Paulus Tannos. 

    Otoritas Singapura diketahui telah menangkap Paulus Tannos atas asus koruspsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Mabes Polri, terutama Interpol.

    Kementerian Hukum sedang berkoordinasi guna menuntaskan urusan administrasi itu. 

    “Jadi ada masih dua atau tiga dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur AHU (Administrasi Hukum Umum) saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Menurut politikus Partai Gerindra itu, proses ekstradisi memang membutuhkan waktu. 

    Apalagi proses itu juga bergantung pada penyelesaian administrasi oleh pemerintahan Singapura. 

    “Semua bisa sehari, bisa dua hari, tergantung kelengkapan dokumennya. Karena itu permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses,” ujar Supratman.

    Buron KPK sejak 2021

    Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

    Ia lahir di Jakarta pada 8 Juli 1954.

    Namanya kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penerbitan lima foto daftar pencarian orang (DPO) yang terlibat dalam kasus korupsi, Selasa (17/12/2024). 

     “Saat ini KPK masih terus melakukan pencarian untuk satu orang DPO pada 2017 dan empat orang pada DPO 2020-2024,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2019-2024 di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa.

    Paulus Tannos menjadi buron KPK sejak 19 Oktober 2021.

    Ia ditetapkan sebagai tersangka atas pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nombro induk kependudukan secara nasional (e-KTP) tahun 2011 hingga 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

    Perusahaan milik Paulus Tannos, yaitu PT Sandipala Artha Putra, terbukti mendapatkan keuntungan fantastis yakni Rp 140 miliar dari hasil proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

    “Dari 2011-2013 sekitar Rp 140 miliar sekian, atau 27 persen,” ujar mantan Asisten Manager Keuangan PT Sandipala Fajri Agus Setiawan saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (15/5/2017).

    Dalam skandal korupsi e-KTP, PT Sandipala Artha Putra, yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), bertugas mencetak 51 juta blanko e-KTP.

    Fajri mengungkap bahwa harga produksi satu keping e-KTP adalah Rp 7.500. Namun, dari konsorsium, harga yang ditetapkan mencapai Rp 14.000 lebih per keping.

    “Menurut hitungan kami Rp 7.500 rupiah per keping. Belakangan saya tahu sekitar Rp 16 ribu,” ungkap Fajri.

    Pada 13 Agustus 2019, Paulus Tannos bersama tiga orang lainnya, di antaranya adalah mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, Anggota DPR RI 2014-019 Miryam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi, ditetapkan sebagai tersangka baru atas kasus korupsi e-KTP.

    Terakhir, Paulus Tannos dipanggil oleh KPK pada 24 September 2021 dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

    Namun, sejak ia ditetapkan sebagai tersangka, Paulus kabur ke luar negeri.

    Keberadaan Paulus Tannos terdeteksi oleh KPK di Thailand.

    Pada awal tahun 2023, KPK menyebut bahwa Paulus Tannos sudah berganti kewarganegaraan.

    “Iya betul (ubah kewarganegaraan, red). Informasi yang kami peroleh demikian,” ucap Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri, Selasa (8/8/2023).

    Ali hanya mengatakan Paulus Tannos mengubah kewarganegaraannya di Indonesia.

    Namun, saat itu KPK enggan mengungkap negara yang dimaksud. 

    Terungkap fakta baru, red notice terhadap Paulus terlambat diterbitkan karena ia diketahui telah berganti nama dan mungkin juga mengubah kewarganegaraannya.

    KPK menduga ada pihak yang berupaya menghalangi proses penyidikan Paulus Tannos.

    Diduga salah satu indikasinya terkait perubahan identitas dan kewarganegaraan Paulus Tannos.

    “Kalau dari sisi apakah itu menghalangi proses penyidikan, kan nyatanya tim penyidik tidak bisa membawa yang bersangkutan sekalipun sudah di tangan,” ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).

    KPK mengaku heran dengan perubahan identitas dan kewarganegaraan Paulus Tannos.

    “Ini yang kami tidak habis pikir, kenapa buronan bisa ganti nama di Indonesia dan punya paspor negara lain, sehingga pada kami saat menemukan dan menangkapnya tidak bisa memulangkan yang bersangkutan ke Indonesia,” kata Ali.

    Pergantian identitas ini memunculkan kecurigaan adanya pihak tertentu yang membantu proses tersebut. Anehnya, pergantian identitas ini dilakukan saat Tannos berada di luar negeri, yang seharusnya tidak memungkinkan.

    KPK mengungkap Paulus Tannos kini tak lagi memegang paspor Indonesia. 

    Ia telah mengganti kewarganegaraannya menjadi warga negara di salah satu negara Afrika Selatan dengan nama baru.

    Akibat perubahan ini, KPK terhalang untuk membawa Paulus kembali ke tanah air guna menghadapi hukum atas keterlibatannya dalam kasus megakorupsi e-KTP.

    “Karena memang namanya berbeda, kewarganegaraannya berbeda, tentu otoritas negara yang kami datangi dan ketika melakukan penangkapan itu tidak membolehkan untuk membawanya,” ujar Ali.

     

     

  • BSKDN prioritaskan adaptasi-inovasi dalam tata kelola pemerintahan

    BSKDN prioritaskan adaptasi-inovasi dalam tata kelola pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk memprioritaskan aspek adaptasi, profesionalisme, dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan pada tahun 2025.

    “Karena kita selalu berbicara evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti), kebijakan-kebijakan kita harus berlandaskan data dan bukti yang konkret,” kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    BSKDN memiliki dua sasaran strategis utama, yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif serta meningkatkan kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri.

    Menurut Yusharto, dalam era perubahan yang sangat cepat, kemampuan adaptasi menjadi salah satu fokus utama.

    “Adaptif itu adalah kemampuan kita untuk menyesuaikan diri. Dunia terus cepat berubah, kita harus memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut,” kata dia.

    Selain itu, profesionalisme juga menjadi nilai utama yang perlu dijaga. Setiap program yang dirancang mesti memberikan dampak nyata, terutama dalam mendukung perbaikan layanan publik dan penciptaan lapangan kerja.

    “Dengan layanan publik yang lebih baik, khususnya perizinan dapat berjalan lancar, lapangan kerja terbuka, dan pengangguran berkurang,” ujarnya.

    Di sisi lain, Yusharto menyebut inovasi merupakan ciri khas BSKDN. Namun, ia mengingatkan bahwa inovasi tidak hanya berhenti pada mendorong unit kerja lain, tetapi juga harus diwujudkan dalam internal BSKDN sendiri.

    “Kita harus punya kapasitas untuk mendorong BPSDM, Dukcapil, dan unit-unit lainnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan inovatif,” katanya.

    Dia mengatakan BSKDN berkomitmen untuk meningkatkan kemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan yang strategis.

    BSKDN telah menurunkan tim untuk melakukan pengukuran data terkait perbaikan layanan publik yang diharapkan dapat mendukung kelancaran perizinan, membuka peluang kerja, dan meningkatkan produksi ekonomi.

    “Jika lapangan kerja terbuka maka pengangguran berkurang. pengangguran berkurang maka produksi meningkat, ada produk. jika produk meningkat maka akan ada tambahan,” ujar Yusharto.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Alun-alun Gaza Meriah, Sandera Israel Tersenyum Lebar, Al Qassam Tenteng Senapan Serbu Tavor IDF – Halaman all

    Alun-alun Gaza Meriah, Sandera Israel Tersenyum Lebar, Al Qassam Tenteng Senapan Serbu Tavor IDF – Halaman all

    Alun-alun Gaza Meriah, Sandera Israel Tersenyum Lebar, Qassam Tenteng Senapan Serbu Tavor IDF

    TRIBUNNEWS.COM – Pertukaran tahanan kedua antara Gerakan Pembebasan Palestina, yang dipimpin Hamas, dan Israel, berlangsung hari ini, Sabtu (25/1/2025).

    Pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina ini merupakan bagian dari perjanjian gencatan senjata yang sedang berlangsung di Gaza antara Hamas dan Pendudukan Israel sejak minggu lalu.

    SAKSIKAN PROSESI PEMBEBASAN SANDERA ISRAEL OLEH HAMAS MELALUI VIDEO INI:

    Dalam laporan langsungnya, RNTV menyiarkan pemandangan di alun-alun Kota Gaza, lokasi pembebasan sandera Israel oleh Hamas.

    Jantung wilayah kantung Palestina yang selama 15 bulan terakhir dibombardir Israel itu mendadak tampak meriah dan dipadati baik oleh warga Palestina maupun personel milisi perlawanan.

    Sorak-sorai terdengar riuh, merujuk pada siaran lansung proses pembebasan sandera Israel tersebut.

    “Para wanita Palestina menebar kebahagiaan lewat bunga,” tulis laporan RNTV, Sabtu, menggambarkan kemeriahan prosesi pembebasan sandera tersebut.

    Dilakukan Pukul 1 Siang Waktu Gaza

    Menurut laporan dari The New Arab, empat tentara wanita Israel yang akan dibebaskan hari ini adalah Karina Ariev, Daniela Gilboa, Naama Levy, dan Liri Albag.

    Sumber-sumber lokal Palestina melaporkan tentang mekanisme pembebasan sandera ini.

    Disebutkan, jelang pembebasan sandera tersebut, kendaraan Palang Merah memasuki Gaza terlebih dulu untuk menunggu milisi perlawanan membawa para sandera yang akan dibebaskan.

    “Channel 12 Israel melaporkan bahwa keluarga para tawanan telah diberitahu untuk mengharapkan pembebasan mereka dari Gaza sekitar pukul 1:00 siang (GMT+3),” kata RNTV.

    Setelah pihak Palang Merah Internasional tiba di lokasi, baru para milisi perlawanan Palestina datang ke lokasi dengan membawa empat wanita sandera Israel.

    Perlu digarisbawahi, sempat ada ‘dispute’ mengenai nama-nama sandera Israel yang dibebaskan.

    “Ditemukan ketidaksesuaian pada nama untuk kesepakatan pertukaran
    Kantor Media Tahanan melaporkan bahwa terdapat perbedaan dalam beberapa nama setelah meninjau daftar tahanan yang dijadwalkan dibebaskan pada hari Sabtu sebagai bagian dari tahap pertama kesepakatan gencatan senjata,” kata RNTV

    Menurut laporan, perbedaan itu tampaknya bisa diselesaikan setelah ada tindak lanjut dari para mediator sehingga pembebasan sandera Israel tetap bisa dilangsungkan.

    Senyum mengembang dari empat perempuan sandera Israel yang dibebaskan Hamas dalam pertukaran tahanan demi gencatan senjata dengan Israel di alun-alun Kota Gaza, Sabtu (25/1/2025).

    Sandera Israel Tersenyum Lebar

    Prosesi selanjutnya adalah, penyerahan para tawanan wanita Israel oleh milisi perlawanan ke pihak Palang Merah Internasional.

    Hal yang menarik, mengenakan seragam militer, para sandera Israel itu tampak tersenyum lebar saat menaiki panggung.

    Mereka bahkan menyapa orang banyak di Kota Gaza sebelum diserahkan ke Palang Merah.

    Tak ada raut wajah yang menyiratkan rasa trauma dan ketakutan dari mereka mengingat status mereka adalah tahanan.

    Mereka juga tampak sehat dan ceria.

    “Tahanan perempuan Israel menyapa warga Gaza sebelum dipindahkan ke Palang Merah,” kata RNTV.

    Para tawanan kemudian diserahkan kepada Pasukan Pendudukan Israel di Gaza, sekarang dalam perjalanan ke Israel untuk pemeriksaan medis.

    IDF mengeluarkan pernyataan yang mendesak privasi bagi mereka dan keluarga mereka.

    Suasana meriah di alun-alun Kota Gaza, Sabtu (25/1/2025) yang menjadi lokasi pembebasan empat sandera perempuan Israel.

    Berigade Al Qassam Tenteng Senjata Pasukan Elite Israel

    Dalam momen pembebasan sandera Israel ini, para personel milisi Brigade Al Qassam, sayap Hamas, dan Brigade Al Quds, sayap PIJ, dilaporkan dikerahkan ke lokasi, menjadikan alun-alun Gaza menjadi semakin padat dan meriah.

    Hal yang menarik lainnya dari pemandangan ini, situs Israel, Daily Express melaporkan kalau empat anggota Brigade Qassam yang muncul bersama para tawanan wanita Israel yang dibebaskan dari Gaza membawa senapan serbu Tavor yang digunakan oleh Pasukan Pendudukan Israel (IDF).

    Situs Israel tersebut menggarisbawahi kalau gambar yang menunjukkan para pengawal sandera Israel dari Brigade Al Qassam yang menenteng senapan serbu Tavor merupakan penghinaan terhadap militer Israel (IDF).

    Alih-alih hancur, seperti yang diklaim Israel, Al Qassam justru menunjukkan kalau mereka mampu menyita senjata penting yang digunakan pasukan elite IDF dalam agresi militer ke Gaza.

    200 Tahanan Palestina Dibebaskan Israel

    Kantor lembaga Syuhada, Tahanan dan Korban Luka di Hamas, bekerja sama dengan Kementerian Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan Palestina, mengumumkan daftar nama tahanan yang dibebaskan Israel pada tahap dua pertukaran sandera dan tahanan ini. 

    Menurut pernyataan itu, daftar tersebut mencakup 200 narapidana yang menjalani hukuman berat dan hukuman seumur hidup.

    Pihak terkait menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan pembebasan lebih banyak tahanan sesuai ketentuan perjanjian yang ditandatangani.
     
    Di sisi lain, Pasukan Israel menyakan siap membebaskan tahanan politik Palestina dari Penjara Ktzi’ot di Negev.

    Saluran 12 Israel melaporkan bahwa tahanan politik Palestina yang akan dibebaskan hari ini akan dibagi menjadi dua kelompok.

    Sebagai catatan, pembebasan ini disertai dengan deportasi mereka ke luar Palestina.

    Deportasi mereka ke luar wilayah Palestina akan dilakukan sebagai bagian dari perjanjian.

    Kelompok pertama akan berada di Penjara Ofer bagi mereka yang akan dibebaskan ke Tepi Barat, dan kelompok kedua akan berada di Penjara Ktzi’ot di Negev bagi mereka yang akan dideportasi ke Gaza atau Mesir.

    Beberapa keluarga tahanan politik Palestina di Yerusalem mengaku menerima panggilan telepon larut malam dari kerabat mereka yang ditahan di Penjara Gurun Negev, yang memberi tahu mereka tentang keputusan untuk membebaskan mereka hari ini dengan perintah deportasi mereka ke luar wilayah Palestina.

    Menurut informasi yang tersedia, nama 28 tahanan politik Yerusalem yang memegang tanda pengenal biru telah dimasukkan dalam daftar tahanan yang akan dibebaskan sebagai bagian dari fase baru kesepakatan pertukaran.

    Siap Pulangkan Pengungsi Palestina

    Kementerian Dalam Negeri Gaza bersiap untuk memulangkan para pengungsi
    Kementerian Dalam Negeri di Gaza melaporkan bahwa mereka telah menyelesaikan persiapan untuk memfasilitasi pemulangan para pengungsi dari selatan Jalur Gaza ke Gaza dan utara, yang dijadwalkan pada hari Minggu, 26 Januari 2025.

    Menurut pernyataan kementerian, Jalan Al-Rasheed di pesisir pantai akan dibuka hanya untuk pejalan kaki di kedua arah, sementara kendaraan akan diizinkan kembali melalui Jalan Salah Al-Din ke arah utara, di mana semua kendaraan akan menjalani pemeriksaan keamanan sebelum diizinkan lewat.

    Kementerian juga mengonfirmasi bahwa jalan Al-Rasheed dan Salah Al-Din akan dibuka sepenuhnya untuk pejalan kaki dan kendaraan pada hari ke-22 perjanjian gencatan senjata.

    Kementerian Dalam Negeri menyatakan dukungannya terhadap rencana pemulangan para pengungsi ke rumah mereka, dengan memastikan bahwa badan keamanan telah dikerahkan di semua provinsi, termasuk Gaza dan Gaza Utara, guna menjamin keamanan proses tersebut dan menyediakan dukungan yang diperlukan bagi penduduk yang kembali.

     

    (oln/rntv/*)
     
     

  • Dua menteri puji kinerja mal pelayanan publik di Gianyar

    Dua menteri puji kinerja mal pelayanan publik di Gianyar

    Sesuai data IT yang ada, presisi, artinya bukan hanya waktu, tapi juga kualitas akurasi data. Hari ini rekor dari segi kecepatan dan kualitas pecah di Kabupaten Gianyar

    Gianyar, Bali (ANTARA) – Dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memuji kinerja mal pelayanan publik (MPP) di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

    Humas Pemkab Gianyar dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, melaporkan proses layanan persetujuan bangunan gedung (PBG) MPP Gianyar meraih waktu pengurusan tercepat dengan waktu 14,18 menit.

    Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kinjerja Gubernur Bali bersama Bupati Gianyar yang mendorong seluruh kabupaten/kota untuk membangun Mal Pelayanan Publik guna mempercepat dan mempermudah masyarakat untuk mengurus perizinan.

    “Setahu saya di Provinsi Bali, MPP Gianyar merupakan satu-satunya yang kabupaten yang sudah memiliki mal pelayanan publik,” kata Tito Karnavian saat meninjau pelayanan di MPP tersebut.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi proses transformasi layanan pengurusan PBG gratis yang dilakukan Pemkab Gianyar.

    “Sesuai data IT yang ada, presisi, artinya bukan hanya waktu, tapi juga kualitas akurasi data. Hari ini rekor dari segi kecepatan dan kualitas pecah di Kabupaten Gianyar,” ucap Maruarar Sirait.

    Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari peran semua gerai pelayanan yang ada di MPP Gianyar.

    “Saya ucapkan terima kasih, untuk pelayanan publik yang membuktikan bahwa kita bisa cepat dan lebih baik. Yang susah kita bikin mudah dan yang lama kita bikin cepat untuk rakyat kecil,” lanjutnya.

    Dalam kunjungannya bersama dengan beberapa pejabat kementerian, kedua menteri Kabinet Merah Putih ingin melihat langsung tahapan-tahapan proses pelaksanaan layanan PBG ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan MPP Gianyar guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

    Baik itu terkait kendala proses penerbitan PBG maupun inovasi yang telah dilakukan demi tercapainya efisiensi dan transparansi.

    Pewarta: Adi Lazuardi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • BSKDN Kemendagri Prioritaskan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif, Profesionalisme, dan Inovatif – Page 3

    BSKDN Kemendagri Prioritaskan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif, Profesionalisme, dan Inovatif – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan inovatif. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Fakta Integritas dan Perjanjian Kerja Tahun 2025 di Aula BSKDN, pada Jumat 24 Januari 2025.

    Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan, kebijakan berbasis bukti akan menjadi landasan utama dalam setiap langkah strategis BSKDN.

    “Kita akan mendalami program kerja kita di tahun 2025 dan mudah-mudahan akan ada inside baru untuk mengembangkan program hingga 2026. Karena kita selalu berbicara evidence-based policy, kebijakan-kebijakan kita harus berlandaskan data dan bukti yang konkret,” ujar Yusharto dikutip Sabtu (25/1/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, BSKDN memiliki dua sasaran strategis utama, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif serta meningkatkan kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri.

    Dia menegaskan, dalam era perubahan yang sangat cepat, kemampuan adaptasi menjadi salah satu fokus utama. “Adaptif itu adalah kemampuan kita untuk menyesuaikan diri. Dunia terus cepat berubah, kita harus memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut,” jelas Yusharto.

    Selain itu, profesionalisme juga menjadi nilai utama yang harus dijaga. Yusharto menekankan bahwa setiap program yang dirancang harus memberikan dampak nyata, terutama dalam mendukung perbaikan layanan publik dan penciptaan lapangan kerja.

    “Dengan layanan publik yang lebih baik, (khususnya) perizinan dapat berjalan lancar, lapangan kerja terbuka, dan pengangguran berkurang,” tambahnya.

    Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menegaskan, inovasi telah menjadi trademark atau ciri khas BSKDN. Namun, ia mengingatkan bahwa inovasi tidak hanya berhenti pada mendorong unit kerja lain, tetapi juga harus diwujudkan dalam internal BSKDN sendiri.

    “Kita harus punya kapasitas untuk mendorong BPSDM, Dukcapil, dan unit-unit lainnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan inovatif,” kata Yusharto.

     

  • Dekranasda jadikan pagelaran busana pemicu tren fesyen wastra Bali

    Dekranasda jadikan pagelaran busana pemicu tren fesyen wastra Bali

    Berharap pagelaran ini dapat mempengaruhi tren mode berpakaian masyarakat agar lebih mencintai busana berbahan kain tenun tradisional Bali

    Denpasar (ANTARA) – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bali menjadikan pagelaran busana Wastra Citta Jagadhita sebagai pemicu agar wastra atau tenun tradisional Bali menjadi tren fesyen tahun ini.

    “Berharap pagelaran ini dapat mempengaruhi tren mode berpakaian masyarakat agar lebih mencintai busana berbahan kain tenun tradisional Bali,” kata Pj Ketua Dekranasda Bali Ida Mahendra Jaya.

    Ida Mahendra dalam keterangan di Denpasar, Sabtu, juga menyampaikan keinginan agar industri fesyen di Bali sejahtera dan meningkat, dimulai dari menampilkan 139 model pakaian berbahan wastra yang digarap 13 desainer muda Bali.

    “Pagelaran busana berbahan kain tenun tradisional Bali ini bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan kain tradisional Bali atau yang kita kenal dengan wastra sebagai warisan budaya yang tak ternilai,” ujar Pj Ketua Dekranasda Bali itu.

    Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya setuju dengan target Dekranasda dalam mengembangkan kreativitas desainer muda Bali, apalagi pagelaran busana digelar diwaktu yang tepat yaitu awal tahun.

    Ia meyakini kegiatan seperti ini dapat membantu kain tradisional Bali berkembang lebih luas, begitu pun desainer lokalnya yang bisa bersaing lebih luas di tingkat nasional dan internasional.

    “Saya senang kegiatan ini dilakukan di awal tahun 2025, sehingga kreativitas para desainer kita ini bisa menjadi tren mode tahun 2025, bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional dan internasional,” kata dia.

    Orang nomor satu di Pemprov Bali itu menegaskan komitmennya untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya termasuk kain wastra.

    Mantan Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri itu juga meyakini Gubernur Bali Terpilih Wayan Koster yang turut hadir di pagelaran memiliki komitmen yang sama terhadap pelestarian budaya.

    “Saya percaya Bali ke depan akan semakin luar biasa, budaya Bali akan semakin terjaga dan semakin hebat di bawah kepemimpinan beliau,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025