Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Kemendagri Minta BPBD-Damkar Se-RI Waspadai Banjir hingga Longsor

    Kemendagri Minta BPBD-Damkar Se-RI Waspadai Banjir hingga Longsor

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat virtual membahas potensi cuaca ekstrem yang melanda Indonesia. Rapat diikuti Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP hingga Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan seluruh Indonesia.

    Rapat digelar hari ini dan dipimpin Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

    Dalam arahannya, Safrizal menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.

    “Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi,” kata Safrizal dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (21//11/2025).

    Safrizal memerintahkan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing. Apel tersebut diinstruksikan untuk melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, relawan, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    “Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap,” pungkas Safrizal.

    (ygs/jbr)

  • Kemendagri Targetkan Penyelesaian Batas Desa di 5.000 Desa hingga 2029

    Kemendagri Targetkan Penyelesaian Batas Desa di 5.000 Desa hingga 2029

    Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan penyelesaian batas desa di 5.000 desa hingga 2029. Dalam penyelesaian ini Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN. 

    Dirjen Bina Pemdes Laode Ahmad P Bolombo mengatakan, output dari program tersebut berupa rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) batas desa.  Program ini akan menambah jumlah desa yang memiliki batas desa secara definitif.

    Saat ini ada 10.909 desa yang telah memiliki perkada batas desa atau sekitar 14,4 persen dari jumlah desa yang ada saat ini, yaitu 75.266 desa. “Kemendagri mengharapkan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPBDes,” ujarnya dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, dalam siaran persnya, dikutip di Jakarta, Jumat, 21 November 2025.

    Menurut Laode, penegasan batas desa sangat penting karena akan sangat berpengaruh pada masa depan pembangunan di tingkat desa, regional, maupun nasional. Batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa, mendukung tertib administrasi kependudukan, mendukung kejelasan kepemilikan aset pemerintah desa, daerah, dan masyarakat. 

    Penegasan batas desa juga meminimalkan potensi konflik batas wilayah dan mempercepat penyelesaian batas administrasi kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.  Dalam paparan tertulisnya, La Ode menyebutkan, program ILASPP akan dilaksanakan di daerah yang belum atau sangat sedikit melaksanakan penegasan batas desa, daerah yang memiliki peta dasar yang dihasilkan BIG, daerah yang minim konflik batas desa, daerah yang bukan tanah ulayat. 

    Baca Juga :

    Purbaya Yakin Kredit Perbankan Bisa Tumbuh Hampir Double Digit Awal 2026

    Selain itu, program ini juga mengutamakan daerah yang memiliki aksesibilitas yang mudah dijangkau. “Daerah yang batas daerahnya telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri atau telah mencapai kesepakatan, ” paparnya. 

    Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan penyelesaian batas desa di 5.000 desa hingga 2029. Dalam penyelesaian ini Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN. 
     
    Dirjen Bina Pemdes Laode Ahmad P Bolombo mengatakan, output dari program tersebut berupa rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) batas desa.  Program ini akan menambah jumlah desa yang memiliki batas desa secara definitif.
     
    Saat ini ada 10.909 desa yang telah memiliki perkada batas desa atau sekitar 14,4 persen dari jumlah desa yang ada saat ini, yaitu 75.266 desa. “Kemendagri mengharapkan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPBDes,” ujarnya dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, dalam siaran persnya, dikutip di Jakarta, Jumat, 21 November 2025.

    Menurut Laode, penegasan batas desa sangat penting karena akan sangat berpengaruh pada masa depan pembangunan di tingkat desa, regional, maupun nasional. Batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa, mendukung tertib administrasi kependudukan, mendukung kejelasan kepemilikan aset pemerintah desa, daerah, dan masyarakat. 
     
    Penegasan batas desa juga meminimalkan potensi konflik batas wilayah dan mempercepat penyelesaian batas administrasi kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.  Dalam paparan tertulisnya, La Ode menyebutkan, program ILASPP akan dilaksanakan di daerah yang belum atau sangat sedikit melaksanakan penegasan batas desa, daerah yang memiliki peta dasar yang dihasilkan BIG, daerah yang minim konflik batas desa, daerah yang bukan tanah ulayat. 

    Selain itu, program ini juga mengutamakan daerah yang memiliki aksesibilitas yang mudah dijangkau. “Daerah yang batas daerahnya telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri atau telah mencapai kesepakatan, ” paparnya. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas

    Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas

    Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi. 

    Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.

    Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya. 
    Mencegah konflik fisik
    Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan. 

    Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya. 

    Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.

    Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

    “Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.

    Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke  kemendagri.  Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa. 

    Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan. 
     

    Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak. 

    Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi. 
     
    Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.
     
    Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya. 
    Mencegah konflik fisik
    Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan. 

    Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya. 
     
    Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.
     
    Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
     
    “Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.
     
    Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke  kemendagri.  Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa. 
     
    Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan. 
     

    Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Mensos Sebut Data Tunggal BPS dan Pemprov Jatim Bikin Program Jadi Tepat Sasaran

    Mensos Sebut Data Tunggal BPS dan Pemprov Jatim Bikin Program Jadi Tepat Sasaran

    Malang (beritajatim.com) – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memuji kolaborasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Badan Pusat Statistik Jatim dalam penyajian data tunggal sosial ekonomi nasional. Dia menyebut penyusunan data harus kolaboratif dan mutakhir karena data bersifat dinamis.

    Gus Ipul mengatakan jika lembaga lintas sektoral berpedoman pada data yang sama. Program dari pusat dan daerah akan linier dan tepat sasaran. Dia menyebut Jatim menjadi daerah terdepan dalam upaya penyajian satu data bersama BPS.

    “Kalau datanya akurat, itu Insya Allah intervensi kita juga akan tepat sasaran dan berdampak. Kedua, kalau data kita sama, berpedoman pada data yang sama, maka kita sangat mudah untuk mengintegrasikan program, sehingga ego sektoral itu bisa dilihat. Nah, Jawa Timur terdepan yang memimpin Gubernurnya langsung,” kata Gus Ipul di Malang, Kamis malam (20/11/2025).

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BPS Jawa Timur juga meluncurkan aplikasi yang bernama Singosari. Sebuah sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi yang berisi kumpulan informasi yang menampilkan fungsi sosial dan ekonomi dengan menggunakan basis DTSEN. Ke depan aplikasi Singosari juga akan dimanfaatkam untuk ‘Posyandu Reborn’ program yang akan digagas oleh Gus Ipul.

    “Jadi Pak Mendagri mengusulkan lembaga yang bisa dimanfaatkan adalah Pos Pelayanan Terpadu dengan memperkuat enam Standar Pelayanan Minimal dari Posyandu,” tutur Gus Ipul.

    Gus Ipul menjelaskan dari Posyandu Reborn ini akan ada kolaborasi luar biasa dari pendamping atau relawan sosial yang ada di desa maupun TNI dan Polri atau dari instansi lain untuk memperbaiki data secara bersama-sama. “Jadi insya Allah Posyandu Reborn ini akan menjadi wadah bersama bagi kita semua,” ujar Gus Ipul.

    Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti memastikan BPS bakal berkontribusi untuk menyajikan data statistik yang berkualiatas. Ia juga menyampaikan telah melakukan kolaborasi yang luar biasa dengan Kemensos. “Dari waktu ke waktu, minggu ke minggu kami terus melakukan kolaborasi yang luar biasa,” kata Amelia.

    Sementara itu, Gubernur Provinsi Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan data akan sangat menentukan bagaimana sasaran dari program yang akan dilaksanakan bisa tepat sasaran. Ia juga menyampaikan komitmennya secara maksimal untuk Sekolah Rakyat karena menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.

    “Kami semua akan memberikan support atas program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam menciptakan generasi emas 2045,” ujar Khofifah. [luc/suf]

  • Kemenkop catat 15.028 gudang dan gerai KDMP mulai dibangun

    Kemenkop catat 15.028 gudang dan gerai KDMP mulai dibangun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi mencatat 15.028 titik pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah dimulai, mencakup gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya.

    “Saat ini, yang sudah dalam proses pembangunan itu 15.028 (titik). Ini bergerak terus. Pak Menteri (Koperasi Ferry Juliantono) menginginkan November ini minimal 20 ribu pembangunan,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Henra Saragih ketika dijumpai di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat.

    Pembangunan fisik KDMP ditargetkan akan meningkat secara bertahap, yakni di 20 ribu titik pada November 2025, naik menjadi 40 ribu titik pada Desember 2025, kemudian menjadi 60 ribu titik pada Januari 2026, dan mencapai 80 ribu titik pada Februari 2026.

    “Kami harapkan pada Maret nanti sudah tuntas terbangun keseluruhannya di 80 ribu titik,” kata Henra.

    Dalam membangun sarana pendukung fisik KDMP, Henra menyampaikan Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Dalam Negeri yang bertugas menginventarisir lahan-lahan pemerintah daerah hingga di tingkat desa untuk dijadikan lahan pembangunan gudang dan gerai.

    Henra mencatat lahan yang tersedia untuk dijadikan pembangunan gudang dan gerai sebanyak 32.071 lahan.

    “Data ini bergerak terus, kami dari Kementerian Koperasi yang sudah terbagi dalam 12 korwil (koordinator wilayah) mendampingi, membersamai dinas koperasi, kemudian kodim, koramil, babinsa, untuk menginventarisir lahan,” ucap Henra.

    Henra menyampaikan, untuk pembangunan sarana fisik KDMP dilakukan oleh Agrinas bersama TNI.

    “Agrinas yang diberikan mandat untuk pembangunan. Ini kami harapkan target-target itu bisa tercapai,” kata dia.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menargetkan sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) beroperasi pada akhir 2026, dengan target pembangunan fisik, gudang, gerai, dan sarana-prasarana lainnya selesai pada Maret 2026.

    Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan fisik, gudang, gerai, dan sarana kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih selesai pada Maret 2026.

    Akan tetapi, Ferry menilai 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi secara penuh pada akhir 2026.

    Nantinya, lanjut dia, Koperasi Desa Merah Putih itu akan mengelola sembako layaknya ritel modern, akan ada apotek dan klinik desa, gudang, kantor, kegiatan pembiayaan, juga logistik secara menyeluruh yang akan dikelola dengan modern.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tunggu Restu Gubernur Jatim, Pelantikan Kadis Kominfo dan 2 Asisten Pemkab Blitar Tertunda

    Tunggu Restu Gubernur Jatim, Pelantikan Kadis Kominfo dan 2 Asisten Pemkab Blitar Tertunda

    Blitar (beritajatim.com) – Gerbong mutasi dan promosi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kembali bergerak. Bupati Blitar, Rijanto, resmi lantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi terbuka di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Kamis (13/11/2025) malam. Namun, pelantikan ini menyisakan “pekerjaan rumah” karena formasi hasil lelang jabatan tersebut belum terisi sepenuhnya.

    Dari total 11 jabatan yang dibuka dalam seleksi terbuka, tiga posisi strategis dipastikan masih lowong dan baru akan diisi pada tahun depan, tepatnya Januari 2026. Tiga kursi “pending” tersebut meliputi Asisten Administrasi Umum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

    Usai memimpin pelantikan, Bupati Rijanto memberikan penjelasan logis terkait penundaan pengisian tiga pos tersebut. Untuk dua jabatan Asisten, penundaan terpaksa dilakukan karena pejabat petahana (incumbent) saat ini masih aktif menjabat dan belum memasuki masa purna tugas (pensiun).

    “Dua jabatan itu (Asisten) baru akan kita isi Januari nanti. Alasannya karena pejabat lama belum pensiun, sehingga secara aturan belum terjadi kekosongan,” terang Rijanto.

    Sementara untuk posisi Kepala Dinas Kominfo, kendala terletak pada proses administrasi birokrasi di tingkat provinsi. Meski rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah dikantongi, izin pelantikan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa belum turun.

    “Satu jabatan lainnya (Kominfo) masih menunggu turunnya izin dari Gubernur. Izin Kemendagri dan BKN sudah turun, tapi karena Gubernur sedang kunjungan ke luar negeri, prosesnya masih menunggu. Nantinya mungkin akan dilantik bersamaan dengan dua asisten itu di Januari,” jelasnya.

    Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Bupati Rijanto menegaskan bahwa seleksi kali ini murni berbasis sistem merit dan transparansi. Ia bahkan mengeluarkan ultimatum keras terkait isu miring yang kerap menyertai mutasi jabatan.

    Rijanto menantang publik dan media untuk melaporkan jika menemukan indikasi praktik transaksional dalam pengisian kursi eselon II ini.

    “Saya pastikan tidak ada jual beli jabatan. Kalau di lapangan ada indikasi, saya minta media turut melaporkan. Tentu hal itu mencederai jabatan yang sudah saya tunjuk,” tegasnya dengan nada serius.

    Menutup arahannya, Rijanto menekankan bahwa keberhasilan visi-misi RPJPD dan RPJMD Kabupaten Blitar sangat bergantung pada soliditas birokrasi. Ia mewanti-wanti delapan pejabat baru agar segera beradaptasi dan membuang ego sektoral yang bisa menghambat program strategis pemerintah pusat maupun daerah.

    “Pejabat yang baru dilantik ini menempati posisi strategis. Jangan ego sektoral. Kita bekerja menjalankan program strategis. Kalau tidak kompak, mustahil perencanaan besar kita bisa berjalan baik. Karena itu, saya tekankan semangat kebersamaan dan integritas,” pungkas Rijanto. [owi/beq]

  • Mensos Dukung Posyandu Reborn Jadi Wadah Verifikasi Data Bersama

    Mensos Dukung Posyandu Reborn Jadi Wadah Verifikasi Data Bersama

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik yang melibatkan kabupaten/kota dalam menindaklanjuti Inpres No 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

    Melalui sinergi ini, tingkat kabupaten/kota dapat terhubung dengan provinsi dan Kementerian Sosial. Adapun integrasi ini nantinya tidak hanya sampai di kabupaten/kota saja namun sampai ke tingkat desa.

    “Di desa itu ada layanan khusus di samping mengelola data tapi juga mengintervensi dari berbagai instansi, mulai dari penegak hukum sampai kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat yang paling mendesak bisa diatasi dengan model rujukan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov Jatim dengan BPS dan 37 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota tentang Pengembangan Data dan Informasi Statistik untuk Sinergi Pembangunan daerah di Malang, Kamis (20/11/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Pemprov Jatim bersama BPS Jawa Timur juga meluncurkan aplikasi bernama Singosari. Aplikasi ini merupakan sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi yang berisi kumpulan informasi yang menampilkan fungsi sosial dan ekonomi dengan menggunakan basis DTSEN. Kedepan aplikasi Singosari juga akan dimanfaatkan untuk ‘Posyandu Reborn’, program yang akan digagas oleh Gus Ipul.

    “Jadi Pak Mendagri mengusulkan lembaga yang bisa dimanfaatkan adalah Pos Pelayanan Terpadu dengan memperkuat enam Standar Pelayanan Minimal dari Posyandu,” ucapnya.

    Dari posyandu yang ada di desa dapat menjadi tempat yang menghubungkan dengan Badan Pusat Statistik untuk dilakukan verifikasi dan validasi. “Jadi insyaallah Posyandu Reborn ini akan menjadi wadah bersama bagi kita semua,” jelas Gus Ipul.

    Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan BPS siap berkontribusi menyajikan data statistik yang berkualitas. Pihaknya juga telah melakukan kolaborasi yang luar biasa dengan Kemensos.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan data akan sangat menentukan bagaimana program yang akan dilaksanakan bisa tepat sasaran. Ia juga menyampaikan komitmennya secara maksimal untuk Sekolah Rakyat karena menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.

    “Kami semua akan memberikan support atas program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam menciptakan generasi emas 2045,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Prabowo Minta Telur Ayam MBG Diganti Telur Puyuh Demi Redam Inflasi

    Prabowo Minta Telur Ayam MBG Diganti Telur Puyuh Demi Redam Inflasi

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta penggunaan telur ayam dalam menu program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk sementara dikurangi dan diganti dengan daging sapi atau telur puyuh.

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan arahan Presiden Prabowo itu untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal dan tahun baru (Nataru) saat permintaan telur di masyarakat biasanya meningkat.

    “Tadi Pak Presiden pesan, ‘wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, kemudian Lebaran. Nanti, mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi, tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh’,” kata Nanik meniru pernyataan Presiden Prabowo seusai pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 20 November dilansir ANTARA.

    Nanik mengungkapkan gejolak harga pangan sudah mulai terasa di lapangan, terutama pada komoditas daging ayam, telur, dan buah.

    “Saat ini kenaikan masih kecil, tapi tanda-tandanya sudah mulai ada,” ujarnya.

    Selain mengatur substitusi bahan pangan, BGN juga mempercepat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk kemandirian bahan baku MBG setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Nanik mengatakan TNI Angkatan Darat akan menggerakkan Kodim untuk menanam sayur dan beternak ayam. Kementerian Koperasi menyiapkan pembiayaan awal hingga Rp300 miliar untuk koperasi yang menanam buah, sayur, dan mengembangkan peternakan.

    BGN juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menggerakkan bupati/wali kota di seluruh Indonesia agar memanfaatkan lahan kosong di tingkat RT/RW bagi produksi pangan.

    Untuk memudahkan pasokan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kelompok tani yang belum memiliki koperasi didorong membentuk usaha dagang bersama agar dapat terhubung ke rantai penyediaan MBG.

  • Prabowo Minta Telur Ayam MBG Diganti Telur Puyuh Demi Redam Inflasi

    Prabowo Minta Telur Ayam MBG Diganti Telur Puyuh Demi Redam Inflasi

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta penggunaan telur ayam dalam menu program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk sementara dikurangi dan diganti dengan daging sapi atau telur puyuh.

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan arahan Presiden Prabowo itu untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal dan tahun baru (Nataru) saat permintaan telur di masyarakat biasanya meningkat.

    “Tadi Pak Presiden pesan, ‘wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih, kemudian Lebaran. Nanti, mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi, tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh’,” kata Nanik meniru pernyataan Presiden Prabowo seusai pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 20 November dilansir ANTARA.

    Nanik mengungkapkan gejolak harga pangan sudah mulai terasa di lapangan, terutama pada komoditas daging ayam, telur, dan buah.

    “Saat ini kenaikan masih kecil, tapi tanda-tandanya sudah mulai ada,” ujarnya.

    Selain mengatur substitusi bahan pangan, BGN juga mempercepat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk kemandirian bahan baku MBG setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Nanik mengatakan TNI Angkatan Darat akan menggerakkan Kodim untuk menanam sayur dan beternak ayam. Kementerian Koperasi menyiapkan pembiayaan awal hingga Rp300 miliar untuk koperasi yang menanam buah, sayur, dan mengembangkan peternakan.

    BGN juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menggerakkan bupati/wali kota di seluruh Indonesia agar memanfaatkan lahan kosong di tingkat RT/RW bagi produksi pangan.

    Untuk memudahkan pasokan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kelompok tani yang belum memiliki koperasi didorong membentuk usaha dagang bersama agar dapat terhubung ke rantai penyediaan MBG.

  • Rakyat dan Dapur MBG Berebut Telur, Prabowo Minta Menu Diubah Pakai Daging Sapi

    Rakyat dan Dapur MBG Berebut Telur, Prabowo Minta Menu Diubah Pakai Daging Sapi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan bahwa tanda-tanda gejolak harga telur dan ayam mulai muncul karena kebutuhan yang makin tinggi. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) diubah. 

    Hal tersebut disampaikan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Menjawab pertanyaan mengenai potensi inflasi akibat kompetisi pembelian bahan pangan antara masyarakat umum dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Nanik membenarkan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas.

    “Saat ini sudah mulai sedikit-sedikit, sudah mulai. Misalnya ayam sama telur ya,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia juga menyampaikan pesan Prabowo untuk melakukan penyesuaian sementara dalam menu MBG agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Ramadan.

    “Tadi Pak Presiden pesan, ‘Wah, ya nanti kalau misalnya ini kan mau Nataru nih. Nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi tetapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh,’ gitu,” kata Nanik.

    Meski belum signifikan, Nanik menegaskan bahwa tanda-tanda kenaikan harga sudah mulai terlihat di lapangan. Dia menjelaskan bahwa salah satu indikatornya adalah kapasitas SPPG di daerah yang mulai penuh.

    Selain ayam dan telur, buah-buahan juga menunjukkan tren ketersediaan yang menurun.

    “Dulu buah ini di pasar induk aja tumpuk-tumpukan, sekarang udah susah juga nyari buah,” ujarnya.

    Untuk mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan makanan, BGN kini mengaktifkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

    Dia merinci beberapa langkah konkret, antara lain nantinya angkatan Darat mengerahkan Kodim untuk beternak ayam dan menanam sayur. Lalu, Kementerian Koperasi membiayai koperasi yang menanam buah, sayur, dan beternak dengan alokasi awal Rp300 miliar.

    Tak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri menggerakkan para bupati untuk memastikan lahan-lahan RT/RW dimanfaatkan untuk ternak atau tanaman sayuran.

    Kendati demikian, Nanik mengakui ada kendala ketika petani ingin masuk ke sistem SPPG secara individu. Sebagai solusi, pemerintah meminta petani membentuk kelompok usaha.

    “Nah itulah, kalau yang belum ada koperasi, kita minta mereka membuat UD, usaha dagang, misalnya 10 orang petani dijadikan satu, nanti biar bisa masuk ke SPPG,” tandas Nanik.