Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Daftar Wali Kota dan Bupati di Gorontalo Dilantik 20 Februari, 7 Pasangan Penuh Sengketa

    Daftar Wali Kota dan Bupati di Gorontalo Dilantik 20 Februari, 7 Pasangan Penuh Sengketa

    PIKIRAN RAKYAT – Pada 20 Februari 2025 mendatang, Presiden Prabowo Subianto akan melantik tujuh kepala daerah terpilih di Gorontalo di Istana Negara, Jakarta. Tujuh kepala daerah ini terdiri dari satu Gubernur dan enam Bupati/Wali Kota.

    Di antara tujuh pasangan itu, ada yang masuk kategori pasangan yang sengketanya sudah selesai di Mahkamah Konstitusi (MK), maupun yang tidak terlibat dalam sengketa Pilkada 2024.

    Pelantikan pada tanggal 20 Februari ini merupakan keputusan Presiden setelah sebelumnya rencana pelantikan pada 6 Februari 2025 dibatalkan.

    Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa beberapa tanggal dipersiapkan, dan Presiden memilih tanggal 20 Februari untuk pelantikan tersebut.

    “Kami siapkan tanggal 18, 19, dan 20, kemudian saya lapor ke Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau memilih tanggal 20, hari Kamis,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, dikutip Selasa, 11 Februari 2025.

    Berikut adalah daftar kepala daerah terpilih di Gorontalo yang akan dilantik pada 20 Februari 2025:

    Hasil Pilgub Gorontalo (tanpa sengketa MK) Gubernur Provinsi Gorontalo: Gusnar Ismail Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo: Idah Syahidah Rusli Habibie Hasil Pilbup Gorontalo Bupati Gorontalo: Sofyan Puhi dan Tonny Junus (tanpa sengketa MK) Bupati Boalemo: Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali (tanpa sengketa MK) Bupati Gorontalo Utara: Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf (sengketa MK) Bupati Pohuwato: Yusri M Helingo dan Fatmawaty Syarief (sengketa MK) Bupati Bone Bolango: Merlan S Uloli dan Syamsu T Botutihe (sengketa MK) Hasil Pilwalkot Gorontalo (sengketa MK) Wali Kota Gorontalo: Ryan Fahrichsan Kono dan Charles Budi Doku Pelantikan Serentak 20 Februari 2025

    Pelantikan 505 kepala daerah terpilih secara serentak pada 20 Februari 2025 merupakan bagian dari total 545 daerah yang menggelar Pilkada 2024.

    Dari jumlah tersebut, 296 kepala daerah tidak terlibat sengketa, sementara 209 lainnya merupakan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang berstatus dismissal.

    Ada 40 kepala daerah yang belum dapat dilantik karena masih menghadapi sengketa, dan putusan akhir dari 40 daerah ini akan diumumkan pada 24 Februari 2025. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 10 Bima Arya Jawab Tantangan Warganet, Pulang "Ngantor" Naik KRL ke Bogor Nasional

    10 Bima Arya Jawab Tantangan Warganet, Pulang "Ngantor" Naik KRL ke Bogor Nasional

    Bima Arya Jawab Tantangan Warganet, Pulang “Ngantor” Naik KRL ke Bogor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
    Sugiarto mengabadikan momennya saat pulang ke rumah menggunakan kereta rel listrik (KRL) ke Bogor, Jawa Barat.
    Dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya @bimaaryasugiarto, Bima mengatakan bahwa ia menjawab tantangan warganet yang memintanya pulang naik KRL di jam sibuk.
    “Jam 17.05 WIB, menjawab tantangan
    netizen
    , pulang kantor di jam paling meriah menuju Bogor,” ujar Bima Arya dikutip dari video tersebut, Selasa (11/2/2025).
    Bima yang mengenakan jaket hitam berjalan dari kantornya menuju Stasiun Juanda, lalu menunggu di peron arah Stasiun Bogor.
    Kondisi di dalam kereta cukup padat, Bima Arya terlihat berdiri di antara penumpang KRL lain.
    Selama perjalanan, mantan Wali Kota Bogor ini mengobrol dan berfoto bersama warga di dalam kereta.
    ”
    Sore tadi pulang naik KRL ke Bogor. Bareng beberapa teman-teman @kemendagri yang Roker (Rombongan Kereta) juga. Ada yang turun di Depok, Bojonggede, dan Bogor. Ada yang segerbong tadi?
    ” kata Bima.
    Turun di Stasiun Bogor, Bima melanjutkan perjalanannya menggunakan angkutan kota (angkot) menuju Vihara Dhanagun.
    Sebelum pulang ke rumah, ia menyempatkan diri mampir bertemu sahabatnya dan panitia acara Cap Go Meh di wihara tersebut.
    ”
    Mampir dulu ketemu sahabat saya Kang @arifinhimawan dan panitia acara Cap Go Meh di Vihara Dhanagun. Sambil lihat persiapan Pesta Rakyat dan Pawai Budaya di Suryakencana yang bakal digelar 12 Februari 2025
    ,” kata dia.
    Sementara di kolom komentar, seorang warganet memberikan tanggapan sekaligus menantang Bima Arya untuk naik KRL dari Stasiun Sudirman.
    ”
    Jam segitu meriahnya masih level 1, pak. Masih enak itu mah ga transit Manggarai. Coba rasain level yang lebih meriah lagi. Naik jam 18.15, Naiknya dari St. Sudirman. Biar transit ke Manggarai naik tangga 2x
    ,” kata seorang warganet.
    ”
    Karena ga ada jalur dari Sudirman yang langsung ke Bogor, baik sebaliknya. Belum lagi kalau lebih meriah, coba solat Maghribnya di St. Manggarai. Kalau pengen lebih meriah, ya pak
    ,” tambah warganet tersebut.
    Sebelumnya, Bima pernah mengatakan bahwa jauh sebelum dirinya menjadi pejabat, ia biasa menggunakan transportasi umum, baik kereta rel listrik (KRL) maupun bus antarkota.
    “Dulu waktu ngajar di Universitas Paramadina, 20 tahun lalu sering, kadang naik bus Indah Murni sampai Cawang,
    nyambung
    Metro Mini non-45 sampai kampus,” kata Bima Arya saat berbincang dengan
    Kompas.com
    , Jumat (7/2/2025).
    Ia mengaku kegiatan naik transportasi umum juga tetap dilakukan saat dirinya sudah menjadi Wali Kota Bogor.
    Dia bilang, jika ada kegiatan di Jakarta, sesekali ia pernah naik transportasi umum.
    “Waktu jadi Wali Kota, sesekali kalau ada agenda di sekitar Monas atau Gambir, saya naik KRL,” kata Bima Arya.
    Bima pun mengaku tidak masalah jika berkantor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berada di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dari rumahnya di Bogor dengan KRL.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pesan Pj Wali Kota Malang Untuk Wahyu-Ali Jelang Pelantikan

    Pesan Pj Wali Kota Malang Untuk Wahyu-Ali Jelang Pelantikan

    Malang(beritajatim.com) – Usai rapat paripurna penetapan Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih untuk masa jabatan 2025-2030.

    Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan yakin kepemimpinan Wahyu-Ali akan membawa Kota Malang semakin baik.

    “Saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Bapak Wahyu dan Bapak Ali. Semoga amanah dan bisa menjalankan apa yang menjadi harapan kita semua, khususnya masyarakat maupun Pemerintah Kota Malang,” ujar Iwan, Senin, (10/2/2025).

    Iwan  yang pernah menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang mempunyai pengalaman memimpin Kota Malang selama 10 bulan yang lalu. Mereka pun pernah berbincang bareng sehingga Iwan yakin Wahyu-Ali bisa mewujudkan visi Kota Malang Mbois Berkelas.

    “Artinya itu sebuah modal untuk beliau bisa melangkah lebih cepat terkait dengan apa yang sudah direncanakan saat beliau menjabat. Saya sudah duduk bareng dengan beliau apa saja program yang menjadi prioritas dan saya yakin dan saya berharap ini bisa meningkat. Dan Mbois Berkelas itu saya rasa Kota Malang akan lebih baik,” ujar Iwan.

    Iwan yang juga menjabat Direktur Perencana Evaluasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, menegaskan kesiapannya berkolaborasi dengan Kota Malang. Iwan menegaskan demi warga Kota Malang dia bakal menjembatani antara kepentingan Pemkot Malang dengan Kemendagri.

    “Kolaborasi sinergi antara eksekutif dan legislatif. Selain itu jangan lupa kolaborasi dengan Kemendagri. Nah, saya ada di Kemendagri, jadi tambah lagi satu kolaborasinya dengan Kemendagri. Saya siap direpotkan untuk Kota Malang dan saya siap untuk berkolaborasi dan sinergi dengan Kota Malang,” ujar Iwan. (luc/ted)

  • Prabowo Godok Penyusunan RPP tentang Kawasan Aglomerasi, Apa Itu?

    Prabowo Godok Penyusunan RPP tentang Kawasan Aglomerasi, Apa Itu?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kawasan Aglomerasi sebagai langkah strategis dalam pengelolaan pembangunan kawasan metropolitan di Indonesia.

    Rancangan ini disusun berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta dan masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 24 Januari 2025 lalu.

    Kementerian Dalam Negeri ditunjuk sebagai pemrakarsa dalam penyusunan peraturan ini. RPP ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pengelolaan dan pembangunan kawasan aglomerasi di Indonesia, terutama dalam hal perencanaan tata ruang, pendanaan, dan koordinasi antarwilayah.

    Beberapa aspek penting yang diatur dalam rancangan ini meliputi penetapan wilayah yang akan mengatur ruang lingkup kawasan aglomerasi, termasuk kemungkinan perubahan cakupan wilayah administrasi.

    Termasuk, penyusunan rencana induk dan tata Ruang dalam menetapkan prosedur dalam menyusun rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi dan rencana tata ruang kawasan aglomerasi.

    Kemudian, pengendalian konsistensi tata ruang untuk memastikan keselarasan antara RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, dan RDTR dengan RTRW kawasan aglomerasi.

    Lalu, adanya koordinasi pembangunan dengan mengatur mekanisme kerja sama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan antardaerah dalam kawasan aglomerasi.

    Serta, akan adanya Badan Layanan Bersama demi menentukan tata cara pembentukan dan pengelolaan badan layanan bersama sebagai penyedia layanan lintas daerah.

    Aturan ini juga akan mendorong kerja sama Khusus Antardaerah guna mengatur skema kerja sama antar daerah dan antara daerah dengan kementerian/lembaga dalam kawasan aglomerasi.

    Termasuk, pendanaan pembangunan dengan menyusun strategi pembiayaan untuk proyek pembangunan di kawasan aglomerasi. Dan monitoring dan evaluasi dalam menetapkan prosedur pemantauan dan penilaian efektivitas pembangunan serta penataan ruang di kawasan aglomerasi.

    Beberapa aspek penting yang diatur dalam rancangan ini meliputi:

    1. Penetapan ruang lingkup wilayah administrasi yang masuk ke dalam kawasan aglomerasi beserta pengaturan perubahan cakupan wilayah administrasi kawasan aglomerasi;

    2. Tata cara penyusunan rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi dan tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan aglomerasi;

    3. Pengendalian pelaksanaan rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi dan pengendalian konsistensi dokumen RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR dengan RTRW kawasan aglomerasi;

    4. Koordinasi pelaksanaan pembangunan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah dalam kawasan aglomerasi;

    5. Tata cara pembentukan dan pengelolaan badan layanan bersama pada kawasan aglomerasi;

    6. Tata cara kerja sama khusus antardaerah dan antara daerah dengan kementerian/lembaga pada kawasan aglomerasi;

    7. Pendanaan pembangunan pada kawasan aglomerasi; 

    8. Monitoring dan evaluasi pembangunan dan penataan ruang di kawasan aglomerasi.

  • Jelang Retreat di Magelang, Wakil Wali Kota Solo Terpilih Persiapkan Fisik Regional 10 Februari 2025

    Jelang Retreat di Magelang, Wakil Wali Kota Solo Terpilih Persiapkan Fisik Regional 10 Februari 2025

    Jelang Retreat di Magelang, Wakil Wali Kota Solo Terpilih Persiapkan Fisik
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Wakil Wali Kota Solo terpilih
    Astrid Widayani
    mengatakan sudah ada arahan terkait retreat atau pembekalan kepala daerah terpilih.
    Retreat akan dilaksanakan pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.
    “Sudah ada arahan,” kata Astrid di Solo, Jawa Tengah, Senin (10/2/2025).
    Namun demikian, lanjut Astrid, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    “Retreat kemarin tanggal 21 sampai 28. Tapi kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Kemendagri,” katanya.
    Astrid mengatakan, bersama Wali Kota Solo terpilih
    Respati Ardi
    , dirinya sudah siap mengikuti retreat.
    Kesiapan itu mereka buktikan dengan kegiatan fisik yakni olahraga.
    “Ya Alhamdilillah kita berdua sering olahraga,” timpal Respati.
    Astrid menyampaikan, setelah dilantik akan langsung bekerja untuk masyarakat di Solo.
    “Kita sudah mulai koordinasi dengan Balai Kota hari ini, sampai nanti dilantik Insyaallah langsung gas, langsung kerja,” tandasnya.
    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, retreat atau pembekalan kepala daerah terpilih akan dilaksanakan pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.
    Tanggal tersebut dipilih karena pelantikan kepala daerah tahap pertama menurut rencana akan berlangsung pada 20 Februari 2025, atau satu hari sebelum pelaksanaan retret.
    “Dijadwalkan 21 (Februari) para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang,” ujar Bima dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025).
    Menurut rencana, 505 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota akan terlebih dahulu berkumpul di Istana Kepresidenan Yogyakarta.
    Saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang melakukan simulasi keberangkatan dari Istana Kepresidenan Yogyakarta ke lokasi retret.
    “Jadi ada beberapa opsi. Opsinya adalah berkumpul di Jogja. Di Jogja, salah satunya adalah titik ini (Istana Kepresidenan Yogyakarta). Tadi Kepala Istana sampaikan sangat berkenan karena memang sudah sangat memungkinkan juga,” kata Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi A DPRD Jember Patungan Ajak Perwakilan Honorer ke Jakarta

    Komisi A DPRD Jember Patungan Ajak Perwakilan Honorer ke Jakarta

    Jember (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, patungan untuk mengajak perwakilan tenaga honorer non aparatur sipil negara pemerintah daerah setempat memperjuangkan nasib ke Jakarta pekan depan.

    Demikian kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi A dengan perwakilan tenaga honorer dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember, di gedung DPRD setempat, Senin (10/2/2025).

    “Biarpun kita berkirim surat ke pusat, kalau tidak dikawal, akan sulit. Kami kemarin mendesak BKPSDM untuk bersama-sama ke Jakarta. Tidak sendiri,” kata Sekretaris Komisi A Siswono.

    Namun rupanya BKPSDM Jember lebih dulu berangkat ke Jakarta untuk menanyakan nasib honorer non ASN. “Paling tidak solusi-solusi terbaiknya kita tunggu bulan ini,” kata Ketua Komisi A Budi Wicaksono, usai rapat.

    Rencananya Komisi A akan menyusul ke Jakarta pada 19 Februari 2025. “Kami akan ke Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi untuk menanyakan solusi terbaik para tenaga non ASN,” kata Budi.

    Budi ingin seluruh pegawai honorer non ASN diangkat menjadi ASN. “Agar yang sudah mengabdi lama bisa menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau PPPK paruh waktu. Yang penting dia bisa mendapatkan gaji,” katanya.

    Saat ini ada ribuan orang honorer non ASN yang belum jelas statusnya dan belum dikontrak kembali. Mereka terimbas kebijakan penataan pegawai non ASN yang diberlakukan pemerintah pusat. Pemkab Jember mempersilakan mereka tetap bekerja di kantor, namun belum bisa menjanjikan upah apapun.

    Siswono menyarankan para pegawai honorer untuk tetap masuk kerja untuk mengisi daftar kehadiran. Dengan demikian jika ada kepastian regulasi, Pemkab Jember punya dasar untuk mengajukan mereka berdasarkan daftar kehadiran kerja. “Ini agar Anda tidak putus kerja, memastikan bahwa Anda masih aktif bekerja,” katanya.

    Tabroni, anggota Komisi A dari PDI Perjuangan, sepakat intuk datang ke Jakarta. “Problemnya tidak bisa dipecahkan di Jember tetapi ada di pusat. Maka Komisi A dan pansus harus datang ke Jakarta, ke Pemerintah Pusat, ke DPR RI, ke Kementerian PAN-RB, dan Kemendagri,” katanya. [wir]

  • Cari Solusi Terkait Premanisme Ormas, BKPM Bakal Undang Pemda dan Lembaga – Page 3

    Cari Solusi Terkait Premanisme Ormas, BKPM Bakal Undang Pemda dan Lembaga – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pabrik-pabrik bisa terhimpun di satu kawasan industri. Guna mengantisipasi aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas) pada pelaku industri.  

    “Kenapa perlunya kawasan, agar kita bisa memitigasi dampak-dampak dari pengembangan industri ini. Kalau tanpa kawasan pasti akan lebih sulit lagi pengembangannya. Makanya perlu dikelola,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenperin, Ekonomi SA Cahyanto di kantornya, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Eko mengatakan, pengelola kawasan industri juga telah membuat skema yang melibatkan masyarakat sekitar. Menurut dia, komunikasi dengan warga setempat perlu dijaga untuk mendukung sisi operasional. 

    “Selama ini itu dilakukan oleh kawasan. Sehingga bisa menjaga iklim usaha industri di dalamnya,” kata Eko. 

    Senada, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, memastikan sisi keselamatan industri jadi salah satu perhatian utama dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). 

    “Makanya ada kawasan industri, bagaimana manufaktur itu bisa beroperasi secara efisien, secara maksimal, utilisasi tinggi, biayanya rendah. Makanya kita meng-create bersama industri di kawasan industri,” ungkapnya.

    Oleh karenanya, sejumlah kawasan industri dimasukan ke dalam objek vital nasional (obvitnas), guna memitigasi berbagai dampak negatif dari luar. Meskipun, Tri menyebut pelaksanannya tidak selalu mudah. 

    “Industri tidak berdiri ditopang oleh satu kementerian saja. Ada Pemda, Kementerian Dalam Negeri, aparat, segala macam,” imbuh Tri. 

  • Ledakan Hebat Guncang Korsel, Pemerintah Warning Warga

    Ledakan Hebat Guncang Korsel, Pemerintah Warning Warga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ledakan hebat terjadi di Korea Selatan, Senin (10/2/2025). Sebuah tangki penyimpanan kargo cair di Ulsan meledak dan membuat pemerintah setempat memberikan peringatan (warning) bagi warga untuk tetap tinggal di dalam ruangan.

    Mengutip Chosun Ilbo, ledakan itu terjadi pada pukul 11:15 di tangki yang dioperasikan United Terminal Korea. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 11:26, sembilan menit setelah menerima laporan kebakaran.

    Petugas pemadam kebakaran mengeluarkan peringatan tanggap darurat Level 1 pada pukul 11:34, diikuti oleh peringatan tanggap darurat Level 2 empat menit kemudian. Tanggap darurat Level 2 melibatkan mobilisasi 51 hingga 80 unit dari 8 hingga 14 stasiun pemadam kebakaran.

    Hingga pukul 1:30 siang, petugas pemadam kebakaran memobilisasi 80 unit dan 124 personel untuk memadamkan api dan melakukan operasi penyelamatan. Sistem pemadam cepat berkapasitas besar yang mampu menyemprotkan 75.000 liter air per menit hingga sejauh 130 meter juga dikerahkan untuk memadamkan api besar tersebut.

    Masih belum jelas cairan mudah terbakar apa yang terkandung dalam tangki yang meledak dan berapa kapasitas tangki tersebut. Petugas pemadam kebakaran sedang menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut, termasuk operasi apa yang sedang berlangsung sebelum insiden tersebut.

    Sementara itu, polisi mengatur lalu lintas di sekitar lokasi kejadian karena khawatir akan adanya ledakan lebih lanjut. Sekitar pukul 11:40 pagi, pemerintah mengirimkan pesan keselamatan bencana kepada warga sekitar yang memerintahkan mereka untuk ‘menghindari jalan di sekitar lokasi yang terbakar’.

    “Warga diimbau untuk menutup jendela dan berhati-hati agar tidak menghirup asap,” tambah peringatan itu.

    Sejauh ini, akibat ledakan tersebut, dua pekerja terluka. Satu orang mengalami luka serius sementara yang lain luka ringan, dan keduanya dibawa ke rumah sakit Ulsan National Institute of Health.

    Sementara itu, Perdana Menteri (PM) dan Menteri Strategi dan Keuangan Korsel, Choi Sang Mok, menyebut pihaknya telah menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan, Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi, Badan Pemadam Kebakaran Nasional Korea, dan Kota Metropolitan Ulsan untuk memobilisasi semua peralatan dan personel yang tersedia untuk memadamkan api.

    “Badan Pemadam Kebakaran Nasional Korea harus memastikan keselamatan personel pemadam kebakaran yang terlibat dalam kegiatan pemadaman kebakaran untuk mencegah jatuhnya korban, dan Badan Kepolisian Nasional Korea dan Kota Metropolitan Ulsan harus benar-benar menerapkan langkah-langkah keselamatan seperti mengendalikan lokasi kejadian dan mengevakuasi penduduk,” pungkasnya.

    (sef/sef)

  • DPRD Sumenep Umumkan Bupati-Wabup Terpilih Hasil Pilkada 2024

    DPRD Sumenep Umumkan Bupati-Wabup Terpilih Hasil Pilkada 2024

    Sumenep (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep hasil Pilkada 2020 dan penyampaian pengumuman hasil penetapan KPU Sumenep terhadap pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih 2024.

    Sesuai surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo dan KH. Imam Hasyim ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Sumenep 2024. Pasangan Fauzi-Imam memperoleh 379.858 suara, mengungguli pasangan Fikri-Unais yang meraih 249.597 suara.

    Selain pengumuman pasangan calon terpilih, rapat paripurna tersebut juga menyampaikan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep hasil Pilkada 2020.

    Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan semua tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terkait hasil penetapan KPU terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Sumenep 2024.

    “Seluruh tahapan Pilkada telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami telah menjalankan semua prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” terang Zainal.

    Selanjutnya, DPRD Sumenep akan mengirimkan surat ke Mendagri untuk proses pelantikan Bupati – Wakil Bupati terpilih pada 20 Februari 2025. [tem/beq]

  • Realisasi Penyaluran Beras SPHP Baru 33,65%, Disetop Buat Serap Gabah

    Realisasi Penyaluran Beras SPHP Baru 33,65%, Disetop Buat Serap Gabah

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyentuh 33,65% dari target 300.000 ton. Angka itu setara dengan 100.959 ton beras SPHP per 6 Februari 2025.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa salah satu cara pemerintah mengendalikan harga di tingkat konsumen adalah penyaluran beras SPHP.

    Namun, kata dia, penyaluran beras dan bantuan pangan dihentikan sementara per 7 Februari 2025 untuk menyerap gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang sudah memasuki masa panen.

    Perlu diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk melakukan penyerapan GKP di tingkat petani sebanyak 3 juta ton setara beras melalui Perum Bulog. Adapun, harga GKP any quality di tingkat petani secara nasional adalah Rp6.500 per kilogram.

    Ketut menjelaskan, penyetopan sementara penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan ini disebut memberikan ruang kepada petani agar produksinya diserap oleh Bulog, sehingga harga GKP di tingkat petani tidak mengalami penurunan.

    “Sejak tanggal 7 Februari dalam rangka penguatan penyerapan GKP, kemudian untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan harga GKP di tingkat petani, maka penyaluran beras SPHP dihentikan sementara sejak 7 Februari,” jelas Ketut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Jakarta, Senin (10/2/2025)

    Lebih lanjut, Ketut menjelaskan bahwa harga GKP di level Rp6.500 per kilogram menjadi momentum bagi petani agar mendapatkan keuntungan atau margin yang relatif sangat wajar.

    “Kami tugaskan Bulog untuk menyerap 3 juta setara beras, sehingga pada saat musim panen dan surplus hampir 4 juta ton sampai April, Bulog kita harapkan menyerap sebanyak 3 juta ton sehingga harga di tingkat petani masih akan baik ke depannya,” tuturnya.

    Seiring dengan penghentian sementara penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan, Ketut menyampaikan bahwa Bapanas akan melakukan dua intervensi, yakni melalui gerakan pangan murah (GPM) dan pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan.

    “Tatkala harga yang tinggi kami akan upayakan dalam rangka pergerakan pangan dari daerah harga yang rendah ke daerah harga yang tinggi. Ini yang akan kita lakukan, sehingga dua intervensi ini bisa akan mendorong atau mengendalikan harga,” pungkasnya.