Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Hadiri Perayaan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia

    Hadiri Perayaan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia

    Hadiri Perayaan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan selamat ulang tahun ke-50 kepada Republik Angola saat menghadiri Resepsi Makan Malam Merayakan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola di Hotel Raffles, Jakarta, Jumat (21/11/2025).
    Acara yang digelar oleh Kedutaan Besar
    Angola
    itu turut dihadiri jajaran
    duta besar
    negara sahabat di Indonesia.
    Mewakili Presiden Prabowo Subianto sekaligus sebagai representasi pemerintah Indonesia, Mendagri mengaku terhormat dapat menghadiri momentum penting tersebut. Apalagi, perjuangan Republik Angola dalam meraih kemerdekaan juga sedikit banyak dipengaruhi oleh semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada 1955.
    “Ini adalah ulang tahun emas bagi Angola. Kami sangat bangga,” ujar Mendagri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (23/11/2025).
    Mendagri menambahkan bahwa momentum ulang tahun ke-50 merupakan peristiwa bersejarah. Mendagri juga menyinggung kesamaan pembangunan antara Republik Angola dan Indonesia.
    Kedua negara, jelasnya, memiliki karakteristik yang hampir mirip, yakni potensi besar di bidang sumber daya alam (SDA), seperti minyak bumi, emas, dan gas alam.
    Selain itu, kesamaan kedua negara juga tecermin dalam proses memperoleh kemerdekaan. Ia menekankan bahwa kemerdekaan tidak diraih secara cuma-cuma, tetapi melalui perjuangan panjang para pendahulu bangsa.
    “Kita punya hal yang sama. Semangat dari Konferensi Asia-Afrika 1955 sangat bagus bagi global south karena negara-negara di ini terinspirasi oleh semangat KAA,” jelasnya.
    Bagi Indonesia, lanjutnya, Republik Angola memiliki posisi istimewa karena secara konsisten memberikan dukungan dalam berbagai forum internasional. Selain itu, hubungan kedua negara juga semakin intens. Salah satunya melalui kerja sama untuk mengoptimalkan sektor perdagangan.
    “Saya percaya bahwa Angola memiliki tantangan yang hampir sama (dengan Indonesia). Indonesia juga sedang berjuang untuk mengembangkan human capital,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri tegaskan pentingnya komitmen kuat selesaikan batas desa

    Kemendagri tegaskan pentingnya komitmen kuat selesaikan batas desa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pemerintah desa.

    “Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat untuk tercapainya target penegasan batas desa, menuju Indonesia Emas, ” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Murtono dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, Sabtu, seperti dikutip dari keterangan tertulis.

    Dia menjelaskan, penegasan batas desa merupakan amanat Undang-Undang (UU) 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam aturan itu disebutkan bahwa batas desa merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

    Oleh karenanya, kata dia, penegasan batas desa disahkan dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota. Saat ini, Indonesia memiliki 75.266 Desa, namun belum semuanya memiliki batas desa yang definitif.

    Sejauh ini, disebutkan bahwa baru 10.909 desa yang telah memiliki peraturan kepala daerah (perkada) tentang batas desa atau sekitar 14,4 persen dari total jumlah desa di Indonesia.

    Namun demikian, menurut Murtono, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, penyelesaian batas desa tidak hanya dilakukan kabupaten atau kota, tetapi juga pemerintah daerah dan pusat.

    “Selain dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memang memiliki kewenangan, namun juga dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah provinsi dan pusat,” tutur dia.

    Pemerintah provinsi, lanjut dia, bisa saja memberikan dukungan bantuan keuangan khusus maupun fasilitasi, sedangkan dapat juga difasilitasi pusat melalui bantuan pemerintah, sebagaimana di antaranya dengan Program ILASPP.

    Melalui Program ILASPP tersebut, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR) akan menyelesaikan 5.000 batas desa hingga 2029.

    Acara tersebut diselenggarakan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, yang berlangsung selama 4 hari, yakni sejak Kamis (20/11) hingga Minggu (23/11).

    Adapun pesertanya merupakan perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. ILASPP bertujuan mendukung pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penegasan batas desa.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Sigit Pinardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sosiolog Sambut Baik Rencana Mendagri dan Mensos Integrasi Puskesos-Posyandu

    Sosiolog Sambut Baik Rencana Mendagri dan Mensos Integrasi Puskesos-Posyandu

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan komitmennya untuk mengintegrasikan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di desa dan kelurahan.

    Integrasi ini ditujukan untuk menghadirkan layanan sosial yang lebih efisien, terstruktur, dan mudah diakses masyarakat.

    Puskesos selama ini menjadi pintu solusi sosial bagi warga, mulai dari penanganan masalah kesehatan, kemiskinan, hingga administrasi kependudukan.

    Namun, operasional Puskesos di banyak daerah terhenti akibat ketiadaan operator desa yang mengelola dan memperbarui data sosial. Karena itu, Mensos meminta dukungan Mendagri agar pemerintah daerah (pemda) memfasilitasi kebutuhan pengaktifan kembali Puskesos.

    “Keberadaan Posyandu di tingkat desa sesungguhnya memiliki beragam fungsi. Tugas Posyandu mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait layanan dasar, salah satunya di bidang sosial,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

    Dia menilai integrasi Puskesos ke dalam Posyandu merupakan langkah strategis. Terlebih, Posyandu memiliki regulasi, struktur, dan keberadaan yang merata. Ia pun mendorong agar layanan sosial di Posyandu diperkuat.

    Sosiolog dari Universitas Terbuka Agus Mauluddin yang telah lama meneliti fungsi Puskesos menyambut baik rencana integrasi ini. Ia menyebut penyatuan Puskesos dan Posyandu menjadi langkah tepat untuk menghilangkan ego sektoral yang selama ini menghambat pembaruan data dan layanan.

    “Integrasi ini strategis karena meminimalkan ego sektoral yang sering membuat Puskesos mandek. Hasil penelitian terkait evaluasi program yang dilakukan lima tahun terakhir menunjukkan ego sektoral dan komitmen pimpinan untuk mengimplementasikan kebijakan/program terutama masalah integrasi data tetap menjadi persoalan. Karena itu, langkah Kemensos dan Kemendagri perlu diperkuat di level pelaksanaan,” ujar Agus saat dihubungi wartawan yang disampaikan melalui keterangan tertulis, melansir Antara, Sabtu (22/11/2025).

     

    Aksi Kocak Pak Bhabin Nyanyi dan Joget Bareng Mbah-mbah di Posyandu Lansia

  • Ditjen Bina Pemdes Ingatkan Pentingnya Komitmen yang Kuat Selesaikan Batas Desa

    Ditjen Bina Pemdes Ingatkan Pentingnya Komitmen yang Kuat Selesaikan Batas Desa

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pemerintah desa.

    Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Murtono dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

    “Dengan komiten yang kuat dan strategi yang tepat untuk tercapainya target penegasan Batas Desa, menuju Indonesia Emas,” ujar Murtono melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).

    Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri berlangsung selama 4 hari sejak Kamis sampai Minggu.

    Ada pun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. ILASPP bertujuan mendukung pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penegasan batas desa.

    Dia menjelaskan, penegasan Batas Desa merupakan amanat UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam aturan itu disebutkan bahwa batas desa merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

    “Oleh karenanya penegasan batas desa disahkan dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota,” papar Murtono.

    Saat ini, lanjut dia, Indonesia memiliki 75.266 Desa. Namun, belum semuanya memiliki batas desa yang definitif.

     

    Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini merehab salah satu rumah warga bernama Rumaiyah yang tinggal di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Malang, Jawa Timur. Rumah Rumaiyah direhab lewat program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) Kementerian Sosial (Kemens…

  • Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa

    Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa

    Dalam konteks itu, Mendagri mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dari keberadaan generasi muda. Terlebih, Indonesia juga mengalami bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan non-produktif. Potensi ini perlu dimanfaatkan dengan optimal untuk memajukan desa melalui Karang Taruna. Apalagi, tren di sejumlah negara menunjukkan peningkatan perpindahan penduduk dari desa ke kota.

    “Sehingga program-program Bapak Presiden untuk memperkuat desa, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih dan lain-lain itu adalah sangat penting untuk menahan perubahan demografi,” tambahnya.

    Mendagri berharap, upaya yang terus didorong Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat didukung oleh Karang Taruna. Ia menyambut baik apabila para Pengurus Karang Taruna Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyukseskan upaya tersebut.

    Di sisi lain, Mendagri juga menyarankan agar Karang Taruna memperkuat tata kelola organisasinya, khususnya melalui penguatan aspek historis. Dengan upaya tersebut, diharapkan para anggota Karang Taruna semakin mencintai organisasi.

    “Saya ucapkan selamat. Kami siap mendukung, saya siap mendukung dengan semua jajaran provinsi, kabupaten, kota,” tandasnya.

    Turut hadir pada acara tersebut Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna masa bakti 2025–2030 yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Gubernur Banten Andra Soni, serta para pejabat terkait lainnya.

  • Wamentan Bongkar Penyebab Harga Telur Mahal di Pasar

    Wamentan Bongkar Penyebab Harga Telur Mahal di Pasar

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pertanian (Kementan) menduga bahwa salah satu faktor yang menyebabkan harga telur ayam meroket karena praktik curang dari oknum middleman atau tengkulak, yang sengaja mempermainkan harga komoditas pangan itu di pasaran. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono di sela-sela kunjungannya di Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/11/2025).

    Sudaryono menjelaskan bahwa harga telur ayam per kilogram yang dijual oleh para peternak tersebut ditemuinya pada kisaran harga Rp24.000 hingga Rp26.000. Setelah itu, pihaknya juga menemukan bahwa harga telur ayam yang diperjualbelikan di pasaran malah melonjak naik atau melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp30.000 per kilogram.

    “Hanya kemudian dari Rp24 ke 26 ribu ini, ada beberapa daerah yang menjualnya lebih dari HET, HET-nya Rp30 ribu. Nah, kami melihat dan menduga bahwa ada beberapa oknum middleman, yang secara sengaja memang kemudian, karena kan ada kebutuhan tambahan karena MBG dan lain-lain, kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitan kemudian beberapa yang naik,” ungkap Sudaryono. 

    Sudaryono pun kemudian menegaskan bahwa Kementan telah menggandeng Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk mengusut dan menertibkan oknum-oknum di pasaran yang telah berbuat aksi nakal yang merugikan masyarakat tersebut.

    “Ini sekarang sedang ditertibkan. Kementerian Pertanian menggandeng Satgas Pangan di Bareskrim Polri untuk menindak ini semua karena ini meresahkan masyarakat karena peternaknya sudah kita cek di setiap kandang, berapa dia jual telur per kilogram keluar kandang, dan hampir semua peternak ini tertib,” tegasnya.

    Dirinya pun mengungkapkan bahwa harga telur ayam per kilogram yang ditemukan pihaknya, paling tinggi berkisar pada angka Rp26.000.

    Untuk itu, Sudaryono menegaskan pihaknya bersama jajaran kepolisian akan tegas menindak oknum yang memperjualbelikan komoditas telur kepada masyarakat dengan mematok harga atas HET yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Paling mahal Rp26.000. Hanya Rp26.000, dan HET-nya Rp30.000, sehingga ada spare Rp4.000. Nah, ini ada yang lebih [di atas HET], ada Rp31.000, Rp31.500. Sebenarnya naiknya enggak terlalu signifikan, tapi di atas HET, dan ini kita akan kita tertibkan,” pungkasnya. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat harga telur ayam ras mengalami peningkatan di 157 kabupaten/kota pada pekan kedua November 2025. Kenaikan ini sejalan dengan bergulirnya program MBG. 

    BPS mencatat, telur ayam ras mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) di 43,61% wilayah di Indonesia. Pada pekan kedua November 2025, terdapat 157 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras. Jika dibandingkan dengan pekan pertama November 2025, jumlahnya naik 1 kabupaten/kota.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan telur ayam ras terus mengalami tren peningkatan harga. Pada pekan kedua November 2025, rata-rata harga telur ayam ras secara nasional telah berada di atas harga acuan penjualan (HAP). 

    Adapun, HAP untuk telur ayam ras adalah Rp30.000 per kilogram. Secara rata-rata nasional, telur ayam ras naik 0,32% dibandingkan Oktober 2025 menjadi Rp31.646 per kilogram pada pekan kedua November 2025.

    “Untuk telur ayam ras ini menarik karena memang juga yang memberikan kenaikan harga telur ayam ras adalah meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan komoditas telur ayam ras sebagai salah satu komponen lauk pauk pada menu MBG,” ujar Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, di YouTube Kemendagri, Senin (17/11/2025). 

    Meski demikian, Amalia menyebut peningkatan harga telur ayam ras ini menjadi peluang bisnis agar bisa memenuhi kebutuhan permintaan yang tengah meningkat, terutama dalam hal kebutuhan MBG. Selain itu, kenaikan harga telur ayam ras juga dipengaruhi faktor distribusi. Dalam hal ini, adanya kenaikan harga di tingkat distributor.

    Amalia menuturkan, tidak stabilnya stok yang disebabkan hambatan atau kurang lancarnya pasokan daerah penghasil ke wilayah yang bukan menjadi sentra produksi telur ayam ras. 

    “Tentunya kalau kita lihat perlu juga diimbangi dengan ketersediaan stok di pasaran karena memang meningkatnya permintaan telur ayam ras dan ada di beberapa tempat yang distribusinya yang perlu diperhatikan,” imbuhnya. 

    Pada pekan kedua November 2025, BPS mengungkap harga telur ayam ras tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogram di kabupaten Mamberamo Tengah.

    Mengekor, kabupaten Puncak Jaya dan kabupaten Intan Jaya yang di level Rp90.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur ayam ras terendah berada di level Rp23.320 per kilogram pada pekan kedua November 2025.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono saat memberikan keterangan di sela-sela kunjungannya di Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/11/2025) malam./Bisnis-Julianus Palermo 

  • Musim Hujan, Mendag Waspadai Lonjakan Harga Cabai

    Musim Hujan, Mendag Waspadai Lonjakan Harga Cabai

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewanti-wanti potensi lonjakan harga aneka cabai menjelang akhir tahun yang bertepatan dengan momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, cabai merupakan komoditas yang selalu perlu diantisipasi, terutama karena akhir tahun bertepatan dengan musim hujan.

    “Biasanya kan kalau Nataru yang perlu diantisipasi adalah cabai. Kami sudah koordinasi terus. Cabai itu biasanya kalau akhir tahun sama awal tahun. Tapi karena faktor cuaca sebenarnya karena hujan terus. Jadi sebenarnya itu saja, bukan karena mau Nataru,“ kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Budi menambahkan, Kemendag akan terus berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga, termasuk Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI), untuk mencegah terjadinya penurunan pasokan di sejumlah wilayah.

    “Kami koordinasi terus dengan asosiasi petani, jangan sampai pasokan juga terganggu. Biasanya setiap akhir tahun kami komunikasi. Kementan [Kementerian Pertanian] juga, Bapanas [Badan Pangan Nasional],” ujarnya.

    Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sabtu (22/11/2025) pukul 12.00 WIB, rata-rata harga cabai rawit merah nasional di tingkat konsumen sebesar Rp42.947 per kilogram, masih berada dalam rentang harga acuan penjualan (HAP) Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Lalu, rata-rata harga cabai merah keriting tercatat Rp53.196 per kilogram, sementara cabai merah besar mencapai Rp53.396 per kilogram.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya menjelaskan tingginya curah hujan di sejumlah sentra produksi menekan pasokan cabai sehingga mendorong kenaikan harga di tingkat produsen maupun konsumen.

    Meski demikian, secara nasional rata-rata harga cabai merah pada pekan kedua November 2025 tercatat turun 4,04% dibandingkan Oktober 2025 menjadi Rp52.979 per kilogram, masih dalam rentang HAP Rp37.000–Rp55.000 per kilogram.

    ”Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai merah, dari 136 [kabupaten/kota] minggu lalu, saat ini 164 kabupaten/kota. Bahkan di kabupaten Nduga harga cabai merah mencapai Rp200.000 per kilogram,“kata Amalia dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (17/11/2025).

    BPS menyebut, kenaikan indeks perubahan harga (IPH) turut dipicu hambatan produksi di sejumlah sentra, yang menyebabkan pasokan ke wilayah nonsentra berkurang dan memicu kenaikan harga di tingkat distributor maupun konsumen. Beberapa wilayah sentra juga melaporkan kasus gagal panen.

    Kabupaten Tambrauw mencatat harga cabai merah rata-rata Rp99.500 per kilogram pada pekan kedua November 2025, dengan kenaikan IPH sebesar 86,33% dan level harga 80,91% di atas HAP. Sementara itu, Kabupaten Boven Digoel mencatat harga Rp98.750 per kilogram atau 79,55% di atas batas atas HAP, dengan kenaikan IPH 30,48%.

    Menurut Amalia, yang paling dirasakan konsumen adalah tingginya harga akhir yang harus dibayarkan, bukan persentase kenaikan harga. “Ketika harga sudah tinggi, itulah yang dirasakan konsumen sehingga mereka menilai harga cabai mahal,” pungkasnya.

  • Isu Politik-Hukum: Penetapan Besaran UMP 2026 Tunggu Rapat Tripartit

    Isu Politik-Hukum: Penetapan Besaran UMP 2026 Tunggu Rapat Tripartit

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait disebut akan menjadi dasar penetapan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026. Tema tersebut menjadi salah satu isu politik-hukum terkini Beritasatu.com, Jumat (21/11/2025).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi kepastian tersebut. Ia juga menyatakan, saat ini pembahasan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

    Isu lainnya, seputar penyelidikan kasus penyelundupan pakaian bekas impor (balpres) yang masuk ke Indonesia melalui sejumlah jalur tikus. Penyelidikan itu diungkap Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Selain itu, soal munculnya modus baru kelompok teror dalam merekrut anggota, yang kini menyasar anak-anak melalui platform gim daring. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta orang tua, keluarga hingga masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan salah satunya dengan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. 

    Isu Poltik-Hukum

    1. Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit
    Pemerintah belum mengumumkan angka resmi upah minimum provinsi (UMP) 2026 karena masih menunggu hasil rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait. Pembahasannya masih berlangsung dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penetapan UMP tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut banyak pihak, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.

    “Rapatnya itu melibatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian nanti ada menko PMK, kemudian juga nanti ada dari Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perekonomian,” kata Tito kepada Beritasatu.com seusai menghadiri acara Beritasatu Malam Apresiasi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    2. Polda Metro Ungkap Modus Jalur Tikus Penyelundupan Balpres Rp 4,2 M
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkap perkembangan penyelidikan kasus penyelundupan pakaian bekas impor (balpres) yang masuk ke Indonesia melalui sejumlah jalur tikus. Ia menyebut jalur ilegal tersebut masih menjadi modus utama jaringan pelaku untuk memasukkan barang ke dalam negeri.

    “Banyak barang-barang seperti ini yang masuk melalui jalur tikus, dan itu memang menjadi salah satu modus operandi. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk Bea Cukai dan kepolisian daerah yang wilayahnya diduga menjadi jalur masuk,” ujarnya di depan lobby gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (21/11/2025).

    Budi menjelaskan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk menelusuri jalur masuk pakaian bekas tersebut. Salah satu terduga pelaku mengarahkan ke seseorang berinisial A di Surabaya, tetapi polisi masih mengembangkan temuan tersebut.

    3. Menag Janji Tertib Tangani Kasus Perundungan di Madrasah
    Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintah, dalam memperbaiki penanganan kasus perundungan alias bullying di lingkungan madrasah. Ia mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) terus membenahi mekanisme respons dan pencegahan, agar insiden serupa dapat ditangani secara lebih cepat dan terpadu.

    “Insyaallah kami akan semakin rapi dalam penanganan. Kami akan terus berupaya menuntaskan setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang tua maupun masyarakat,” kata Nasaruddin di Sumedang, Jumat (21/11/2025).

    Ia menambahkan, Kemenag ingin menjadi lembaga yang semakin dipercaya oleh masyarakat, khususnya dalam membangun suasana pendidikan yang aman serta menumbuhkan budaya saling menghormati. Maka dari itu, madrasah harus menjadi ruang yang mencerminkan nilai-nilai kesantunan sosial dan lingkungan belajar yang sehat.

    “Kami ingin menjadi teladan dalam menciptakan tata kehidupan publik yang lebih santun,” tutupnya singkat.

    4. Rekrutmen Kelompok Teror via Gim Daring Bikin Ketar-ketir Kapolri
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti munculnya modus baru kelompok teror dalam merekrut anggota, yang kini menyasar anak-anak melalui platform gim daring. Ia meminta orang tua, keluarga hingga masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan salah satunya dengan pengawasan terhadap aktivitas digital anak.

    Menurutnya, metode penyusupan ini begitu berbahaya karena dilakukan secara halus dan memanfaatkan minat anak-anak terhadap permainan digital.

    “Tentunya, keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama juga dari awal dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan ataupun seluruh stakeholder yang ada tentunya menjadi sangat penting sehingga anak-anak kita harus terus kita jaga,” ujar Listyo Sigit pada awak media di markas Polda DIY, Jumat (21/11/2025).

    5. Kejagung Endus Keterkaitan Riza Chalid dalam Kasus Petral
    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendus dugaan keterkaitan pengusaha Mohammad Riza Chalid dengan kasus pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Namun, belum diketahui sejauh mana keterkaitannya tersebut.

    “Sepertinya ya, sepertinya. Nanti kita lihat,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna di kantornya, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Anang menyampaikan, kasus tersebut adalah pengembangan dari perkara tata kelola minyak mentah yang juga menjerat Riza Chalid. Sudah ada sejumlah terdakwa dalam kasus itu yang digali keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi pada pengembangan kasus Petral.

  • Ini Alasan Kemendagri Desak Percepatan Penetapan Batas Desa

    Ini Alasan Kemendagri Desak Percepatan Penetapan Batas Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan penegasan batas desa untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi konflik antardesa. 

    Penetapan batas yang jelas dinilai penting karena berdampak langsung pada berbagai aspek pemerintahan, mulai dari penyaluran dana desa hingga stabilitas sosial di masyarakat.

    Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menjelaskan masih banyak desa yang belum memiliki batas yang ditetapkan secara resmi. Kondisi ini kerap memicu perselisihan bahkan perkelahian antardesa.

    “Batas desa ini sangat berpengaruh. Beberapa kali terjadi keributan sampai kekerasan fisik akibat persoalan batas desa,” ujarnya dalam sosialisasi dan rakor teknis ILASPP penegasan batas desa bersama pemda di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Tomsi mengungkapkan hingga saat ini capaian penegasan batas desa baru mencapai sekitar 14,4%. Terkait hal itu, ia menilai dukungan penuh pemerintah daerah (pemda) sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaiannya.

    Ia menekankan pentingnya komitmen pemda untuk tidak sekadar memenuhi target, tetapi juga melampauinya sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. “Berupayalah menyelesaikan lebih dari target. Kalau itu belum menjadi kebiasaan, mari kita biasakan,” tegasnya.

    Tomsi memaparkan jika peningkatan capaian dilakukan dengan pola perhitungan saat ini, maka dalam lima tahun ke depan progresnya hanya sekitar enam hingga 7%. Dengan hitungan tersebut, capaian nasional baru menyentuh sekitar 21 persen pada lima tahun mendatang. “Jadi, kapan mau 100%?” kata Tomsi.

    Untuk mempercepat proses, Tomsi meminta pemda memprioritaskan desa-desa yang tidak memiliki sengketa batas sehingga administrasinya dapat segera diselesaikan. Sementara itu, desa yang masih bersengketa akan ditangani secara bertahap dengan pendekatan khusus sesuai kebutuhan.

    “Yang sudah jelas batasnya dan disepakati para pihak, percepatan administrasinya sangat diharapkan, sedangkan yang bersengketa tentu perlu penanganan khusus,” tambahnya.

    Tomsi berharap kegiatan sosialisasi dan rakor ini menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam menyelesaikan penegasan batas desa secara nasional. “Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa betul-betul terwujud dan terlaksana dengan baik,” ujar Tomsi.

  • Jelang Nataru, Mendagri-Menhub bahas persiapan-pengendalian inflasi

    Jelang Nataru, Mendagri-Menhub bahas persiapan-pengendalian inflasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membahas berbagai persiapan menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), mulai dari aspek transportasi, keselamatan, cuaca ekstrem, hingga pengendalian inflasi.

    Mendagri menjelaskan, Nataru identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat sebab selain berkaitan dengan perayaan, momen Nataru juga kerap dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berlibur.

    “Sehingga destinasi utamanya, selain pulang kampung ya liburan, ke daerah-daerah tempat liburan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Pertemuan tersebut berlangsung dalam pertemuan kedua menteri di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

    Tito menegaskan kondisi tersebut harus disikapi dengan melakukan berbagai persiapan agar mobilitas masyarakat berjalan lancar.

    Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah (Pemda) dan aparat keamanan untuk mengantisipasi kerawanan di pusat-pusat keramaian, destinasi wisata dan jalur transportasi utama.

    Selain itu, Mendagri juga mengingatkan pentingnya menjaga inflasi menjelang Nataru karena dalam periode ini, tingkat konsumsi masyarakat juga diperkirakan meningkat.

    Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memastikan stok dan harga komoditas pangan tetap terkendali.

    Mendagri juga menekankan perlunya mengendalikan tarif transportasi udara selama momen Nataru agar jangan sampai tarif transportasi yang tak terkendali, mengerek inflasi.

    “Dan pada Desember tahun lalu, itu juga sempat turun (inflasinya) bagus karena kebijakannya Pak Dudy menurunkan tarif angkutan,” ujarnya.

    Siapkan skema

    Sementara itu, Menhub Dudy mengungkapkan berbagai langkah kesiapan sektor transportasi, terutama pada jalur penyeberangan, perkeretaapian, dan pelayaran di daerah-daerah rawan.

    Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat serta penguatan keselamatan transportasi.

    Selain itu, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap angkutan laut di daerah yang volume penumpangnya tinggi selama Nataru.

    Ia menekankan bahwa pada periode Nataru, penumpang sering memaksakan diri untuk naik meski melebihi kapasitas, sehingga perlu diwaspadai.

    Menhub memastikan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menambah distribusi pelampung serta mengingatkan operator kapal agar menjaga keselamatan di tengah potensi cuaca ekstrem.

    “Nah, ini yang kami mengingatkan kembali. Dan juga kita membagikan ‘life vest’ tambahan di sana, Pak. Salah satu ‘concern’ itu adalah cuaca,” kata Dudy.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.