Hadiri Perayaan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia
Tim Redaksi
KOMPAS.com –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan selamat ulang tahun ke-50 kepada Republik Angola saat menghadiri Resepsi Makan Malam Merayakan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola di Hotel Raffles, Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Acara yang digelar oleh Kedutaan Besar
Angola
itu turut dihadiri jajaran
duta besar
negara sahabat di Indonesia.
Mewakili Presiden Prabowo Subianto sekaligus sebagai representasi pemerintah Indonesia, Mendagri mengaku terhormat dapat menghadiri momentum penting tersebut. Apalagi, perjuangan Republik Angola dalam meraih kemerdekaan juga sedikit banyak dipengaruhi oleh semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada 1955.
“Ini adalah ulang tahun emas bagi Angola. Kami sangat bangga,” ujar Mendagri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (23/11/2025).
Mendagri menambahkan bahwa momentum ulang tahun ke-50 merupakan peristiwa bersejarah. Mendagri juga menyinggung kesamaan pembangunan antara Republik Angola dan Indonesia.
Kedua negara, jelasnya, memiliki karakteristik yang hampir mirip, yakni potensi besar di bidang sumber daya alam (SDA), seperti minyak bumi, emas, dan gas alam.
Selain itu, kesamaan kedua negara juga tecermin dalam proses memperoleh kemerdekaan. Ia menekankan bahwa kemerdekaan tidak diraih secara cuma-cuma, tetapi melalui perjuangan panjang para pendahulu bangsa.
“Kita punya hal yang sama. Semangat dari Konferensi Asia-Afrika 1955 sangat bagus bagi global south karena negara-negara di ini terinspirasi oleh semangat KAA,” jelasnya.
Bagi Indonesia, lanjutnya, Republik Angola memiliki posisi istimewa karena secara konsisten memberikan dukungan dalam berbagai forum internasional. Selain itu, hubungan kedua negara juga semakin intens. Salah satunya melalui kerja sama untuk mengoptimalkan sektor perdagangan.
“Saya percaya bahwa Angola memiliki tantangan yang hampir sama (dengan Indonesia). Indonesia juga sedang berjuang untuk mengembangkan human capital,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemendagri
-

Kemendagri tegaskan pentingnya komitmen kuat selesaikan batas desa
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pemerintah desa.
“Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat untuk tercapainya target penegasan batas desa, menuju Indonesia Emas, ” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Murtono dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, Sabtu, seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Dia menjelaskan, penegasan batas desa merupakan amanat Undang-Undang (UU) 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam aturan itu disebutkan bahwa batas desa merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Oleh karenanya, kata dia, penegasan batas desa disahkan dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota. Saat ini, Indonesia memiliki 75.266 Desa, namun belum semuanya memiliki batas desa yang definitif.
Sejauh ini, disebutkan bahwa baru 10.909 desa yang telah memiliki peraturan kepala daerah (perkada) tentang batas desa atau sekitar 14,4 persen dari total jumlah desa di Indonesia.
Namun demikian, menurut Murtono, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, penyelesaian batas desa tidak hanya dilakukan kabupaten atau kota, tetapi juga pemerintah daerah dan pusat.
“Selain dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memang memiliki kewenangan, namun juga dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah provinsi dan pusat,” tutur dia.
Pemerintah provinsi, lanjut dia, bisa saja memberikan dukungan bantuan keuangan khusus maupun fasilitasi, sedangkan dapat juga difasilitasi pusat melalui bantuan pemerintah, sebagaimana di antaranya dengan Program ILASPP.
Melalui Program ILASPP tersebut, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR) akan menyelesaikan 5.000 batas desa hingga 2029.
Acara tersebut diselenggarakan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, yang berlangsung selama 4 hari, yakni sejak Kamis (20/11) hingga Minggu (23/11).
Adapun pesertanya merupakan perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. ILASPP bertujuan mendukung pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penegasan batas desa.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5116905/original/062296900_1738379866-1738376180652_tujuan-pencatatan-dan-pelaporan-posyandu.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sosiolog Sambut Baik Rencana Mendagri dan Mensos Integrasi Puskesos-Posyandu
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan komitmennya untuk mengintegrasikan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di desa dan kelurahan.
Integrasi ini ditujukan untuk menghadirkan layanan sosial yang lebih efisien, terstruktur, dan mudah diakses masyarakat.
Puskesos selama ini menjadi pintu solusi sosial bagi warga, mulai dari penanganan masalah kesehatan, kemiskinan, hingga administrasi kependudukan.
Namun, operasional Puskesos di banyak daerah terhenti akibat ketiadaan operator desa yang mengelola dan memperbarui data sosial. Karena itu, Mensos meminta dukungan Mendagri agar pemerintah daerah (pemda) memfasilitasi kebutuhan pengaktifan kembali Puskesos.
“Keberadaan Posyandu di tingkat desa sesungguhnya memiliki beragam fungsi. Tugas Posyandu mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait layanan dasar, salah satunya di bidang sosial,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Dia menilai integrasi Puskesos ke dalam Posyandu merupakan langkah strategis. Terlebih, Posyandu memiliki regulasi, struktur, dan keberadaan yang merata. Ia pun mendorong agar layanan sosial di Posyandu diperkuat.
Sosiolog dari Universitas Terbuka Agus Mauluddin yang telah lama meneliti fungsi Puskesos menyambut baik rencana integrasi ini. Ia menyebut penyatuan Puskesos dan Posyandu menjadi langkah tepat untuk menghilangkan ego sektoral yang selama ini menghambat pembaruan data dan layanan.
“Integrasi ini strategis karena meminimalkan ego sektoral yang sering membuat Puskesos mandek. Hasil penelitian terkait evaluasi program yang dilakukan lima tahun terakhir menunjukkan ego sektoral dan komitmen pimpinan untuk mengimplementasikan kebijakan/program terutama masalah integrasi data tetap menjadi persoalan. Karena itu, langkah Kemensos dan Kemendagri perlu diperkuat di level pelaksanaan,” ujar Agus saat dihubungi wartawan yang disampaikan melalui keterangan tertulis, melansir Antara, Sabtu (22/11/2025).
Aksi Kocak Pak Bhabin Nyanyi dan Joget Bareng Mbah-mbah di Posyandu Lansia
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5420886/original/042891000_1763819679-Pemdes.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ditjen Bina Pemdes Ingatkan Pentingnya Komitmen yang Kuat Selesaikan Batas Desa
Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pemerintah desa.
Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Murtono dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (22/11/2025).
“Dengan komiten yang kuat dan strategi yang tepat untuk tercapainya target penegasan Batas Desa, menuju Indonesia Emas,” ujar Murtono melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).
Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri berlangsung selama 4 hari sejak Kamis sampai Minggu.
Ada pun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. ILASPP bertujuan mendukung pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penegasan batas desa.
Dia menjelaskan, penegasan Batas Desa merupakan amanat UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam aturan itu disebutkan bahwa batas desa merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
“Oleh karenanya penegasan batas desa disahkan dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota,” papar Murtono.
Saat ini, lanjut dia, Indonesia memiliki 75.266 Desa. Namun, belum semuanya memiliki batas desa yang definitif.
Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini merehab salah satu rumah warga bernama Rumaiyah yang tinggal di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Malang, Jawa Timur. Rumah Rumaiyah direhab lewat program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) Kementerian Sosial (Kemens…
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5420819/original/070585700_1763811669-WhatsApp_Image_2025-11-22_at_18.03.43.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa
Dalam konteks itu, Mendagri mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dari keberadaan generasi muda. Terlebih, Indonesia juga mengalami bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan non-produktif. Potensi ini perlu dimanfaatkan dengan optimal untuk memajukan desa melalui Karang Taruna. Apalagi, tren di sejumlah negara menunjukkan peningkatan perpindahan penduduk dari desa ke kota.
“Sehingga program-program Bapak Presiden untuk memperkuat desa, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih dan lain-lain itu adalah sangat penting untuk menahan perubahan demografi,” tambahnya.
Mendagri berharap, upaya yang terus didorong Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat didukung oleh Karang Taruna. Ia menyambut baik apabila para Pengurus Karang Taruna Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyukseskan upaya tersebut.
Di sisi lain, Mendagri juga menyarankan agar Karang Taruna memperkuat tata kelola organisasinya, khususnya melalui penguatan aspek historis. Dengan upaya tersebut, diharapkan para anggota Karang Taruna semakin mencintai organisasi.
“Saya ucapkan selamat. Kami siap mendukung, saya siap mendukung dengan semua jajaran provinsi, kabupaten, kota,” tandasnya.
Turut hadir pada acara tersebut Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna masa bakti 2025–2030 yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Gubernur Banten Andra Soni, serta para pejabat terkait lainnya.
-

Ini Alasan Kemendagri Desak Percepatan Penetapan Batas Desa
Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan penegasan batas desa untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi konflik antardesa.
Penetapan batas yang jelas dinilai penting karena berdampak langsung pada berbagai aspek pemerintahan, mulai dari penyaluran dana desa hingga stabilitas sosial di masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menjelaskan masih banyak desa yang belum memiliki batas yang ditetapkan secara resmi. Kondisi ini kerap memicu perselisihan bahkan perkelahian antardesa.
“Batas desa ini sangat berpengaruh. Beberapa kali terjadi keributan sampai kekerasan fisik akibat persoalan batas desa,” ujarnya dalam sosialisasi dan rakor teknis ILASPP penegasan batas desa bersama pemda di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Tomsi mengungkapkan hingga saat ini capaian penegasan batas desa baru mencapai sekitar 14,4%. Terkait hal itu, ia menilai dukungan penuh pemerintah daerah (pemda) sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaiannya.
Ia menekankan pentingnya komitmen pemda untuk tidak sekadar memenuhi target, tetapi juga melampauinya sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. “Berupayalah menyelesaikan lebih dari target. Kalau itu belum menjadi kebiasaan, mari kita biasakan,” tegasnya.
Tomsi memaparkan jika peningkatan capaian dilakukan dengan pola perhitungan saat ini, maka dalam lima tahun ke depan progresnya hanya sekitar enam hingga 7%. Dengan hitungan tersebut, capaian nasional baru menyentuh sekitar 21 persen pada lima tahun mendatang. “Jadi, kapan mau 100%?” kata Tomsi.
Untuk mempercepat proses, Tomsi meminta pemda memprioritaskan desa-desa yang tidak memiliki sengketa batas sehingga administrasinya dapat segera diselesaikan. Sementara itu, desa yang masih bersengketa akan ditangani secara bertahap dengan pendekatan khusus sesuai kebutuhan.
“Yang sudah jelas batasnya dan disepakati para pihak, percepatan administrasinya sangat diharapkan, sedangkan yang bersengketa tentu perlu penanganan khusus,” tambahnya.
Tomsi berharap kegiatan sosialisasi dan rakor ini menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam menyelesaikan penegasan batas desa secara nasional. “Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa betul-betul terwujud dan terlaksana dengan baik,” ujar Tomsi.
-

Jelang Nataru, Mendagri-Menhub bahas persiapan-pengendalian inflasi
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membahas berbagai persiapan menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), mulai dari aspek transportasi, keselamatan, cuaca ekstrem, hingga pengendalian inflasi.
Mendagri menjelaskan, Nataru identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat sebab selain berkaitan dengan perayaan, momen Nataru juga kerap dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berlibur.
“Sehingga destinasi utamanya, selain pulang kampung ya liburan, ke daerah-daerah tempat liburan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam pertemuan kedua menteri di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.
Tito menegaskan kondisi tersebut harus disikapi dengan melakukan berbagai persiapan agar mobilitas masyarakat berjalan lancar.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah (Pemda) dan aparat keamanan untuk mengantisipasi kerawanan di pusat-pusat keramaian, destinasi wisata dan jalur transportasi utama.
Selain itu, Mendagri juga mengingatkan pentingnya menjaga inflasi menjelang Nataru karena dalam periode ini, tingkat konsumsi masyarakat juga diperkirakan meningkat.
Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memastikan stok dan harga komoditas pangan tetap terkendali.
Mendagri juga menekankan perlunya mengendalikan tarif transportasi udara selama momen Nataru agar jangan sampai tarif transportasi yang tak terkendali, mengerek inflasi.
“Dan pada Desember tahun lalu, itu juga sempat turun (inflasinya) bagus karena kebijakannya Pak Dudy menurunkan tarif angkutan,” ujarnya.
Siapkan skema
Sementara itu, Menhub Dudy mengungkapkan berbagai langkah kesiapan sektor transportasi, terutama pada jalur penyeberangan, perkeretaapian, dan pelayaran di daerah-daerah rawan.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat serta penguatan keselamatan transportasi.
Selain itu, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap angkutan laut di daerah yang volume penumpangnya tinggi selama Nataru.
Ia menekankan bahwa pada periode Nataru, penumpang sering memaksakan diri untuk naik meski melebihi kapasitas, sehingga perlu diwaspadai.
Menhub memastikan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menambah distribusi pelampung serta mengingatkan operator kapal agar menjaga keselamatan di tengah potensi cuaca ekstrem.
“Nah, ini yang kami mengingatkan kembali. Dan juga kita membagikan ‘life vest’ tambahan di sana, Pak. Salah satu ‘concern’ itu adalah cuaca,” kata Dudy.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/11/23/69227f174033c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


