Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Ayo ASN dan Warga Ambil Cangkul

    Ayo ASN dan Warga Ambil Cangkul

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menyiasati pemangkasan anggaran yang dilakukan Pemerintah pusat. Kebijakan yang dikenal sebagai efisiensi anggaran itu diberlakukan, baik dalam APBN maupun APBD.

    Aturan itu tertuang melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Akibatnya, banyak kepala daerah yang melakukan ngerem mendadak untuk menyesuaikan APBD mereka.

    “Ayo ambil cangkul. Jangan malu malu. Sejak dulu saat di Sulsel sampai hari ini, saya mendorong ASN dan warga agar memanfaatkan lahan lahan yang kosong untuk mengembangkan budidaya hortikultura dan perikanan,” kata Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin saat bersilaturrahmi bersama Pemda Pasangkayu, Rabu 12 Februari 2025.

    Kepala Daerah Dipaksa Berinovasi

    Sementara itu dalam sambutannya, Wabup Pasangkayu, Erny Agus mengatakan bahwa sebagai daerah yang sumber pendapatan utamanya adalah kelapa sawit terpaksa harus menyesuaikan dengan pemangkasan ini.

    “Kami daerah dipaksa untuk inovasi meningkatkan PAD. Sementara sumber utama adalah kelapa sawit. Kita tau bersama, berapa DBH dari pusat untuk daerah” ujarnya.

    Oleh karena itu, Erny Agus berharap agar Bahtiar Baharuddin yang juga sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk membantu Pemda Mamuju. Sebab, dia tahu selama ini sang Pj Gubernur mendorong ekonomi kerakyatan melalui inovasi inovasinya dan telah berhasil.

    “Kami butuh tangan dingin bapak untuk membantu karena dukungan bapak sangat penting. Kami sangat butuh investasi pak. Kami tau bapak memiliki tangan dingin yang kreativ meningkatkan PAD,” tuturnya.

    “Terima kasih bapak sudah memberikan inovasi dan kreativitas untuk kami. Terutama cavendis yang besok akan kita tanam,” ucap Bahtiar Baharuddin menambahkan.

    Warga Harus Budidaya Hortikultura

    Menanggapi permintaan dan keluhan itu, Bahtiar Baharuddin mengatakan bahwa dia tentu tidak akan melupakan begitu saja Sulbar walaupun masa tugasnya hanya delapan bulan lebih, dan akan berakhir 20 Februari 2025. Menurutnya, Sulbar telah menjadi bagian hidupnya sehingga duka nya pun akan menjadi tanggungjawabnya.

    Akan tetapi dalam jangka pendek ini, apalagi menyiasati pemangkasan anggaran APBD dan keterbatasan PAD, maka tak ada jalan lain selain menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai pembudidaya hortikultura.

    “Bayangkan, jika Pasangkayu membangun Green House per kecamatan yang akan menyediakan bibit hortikultura bagi warga. Mulai cabe, semangka, nenas, sayur sayuran, pisang dan lain-lain,” kata Bahtiar Baharuddin. 

    “Usulkan Green House per kecematan. Biayanya murah paling Rp200 jutaan. Dari green house itu kita bisa produksi bibit dan dibagi gratis kepada masyarakat” ujarnya menambahkan. 

    Bahtiar Baharuddin kemudian menguraikan dengan menanam massal cabe, maka akan meningkatkan pendapatan warga.

    “Menanam lima ribu pohon cabe maka dalam sebulan akan mendapatkan penghasilan sekitar Rp6 juta perbulan. Jika dua ribu pohon maka Rp3 jutaan perbulan” ucapnya sambil menceritakan pengalaman petani cabe Laskar Pelangi Salo Dua Enrekang Sulsel.

    Oleh karena itu, warga di Pasangkayu memanfaatkan lahan lahan yang kosong selain tanaman sawit yang sudah lebih dahulu hadir bersama warga Pasangkayu.

    Jika persoalan cabe sudah selesai, menurutnya warga telah membantu secara nasional sebab faktor cabe dapat mempengaruhi inflasi. Selain itu membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan.

    “Setidaknya kita dapat memenuhi pasar lokal. Sebab cabe yang ada di pasaran se Sulbar ini berasal dari Enrekang dan Toraja” ujar Bahtiar Baharuddin.

    Selain itu, dengan cara bertani hortikultura, bagi ASN akan mengisi waktu kerja ketika pemerintah akan menerapkan WFA. Akan banyak waktu bagi ASN di rumah atau bekerja di mana saja asalkan lebih produktif.

    Apalagi, banyak yang bisa ditanam, bukan hanya cabe tetapi ada Pisang Cavendis yang kini sudah mulai menjadi primadona warga Pasangkayu.

    “Minggu lalu saya panen di belakang rujab. Hanya 14 pohon. Jika terjual maka harganya mencapai Rp16 juta. Tapi kami belum jual sebab saya bagi bagikan kepada kepala OPD dulu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa tamah Sulbar ini sangat subur. Dan cavendis adalah salah satu tanaman yang dapat meningkatkan penghasilan” tutur Bahtiar Baharuddin.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wamensesneg: Retreat Kepala Daerah Tetap Jalan, Meski Ada Efisiensi Anggaran

    Wamensesneg: Retreat Kepala Daerah Tetap Jalan, Meski Ada Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro membeberkan dana untuk kegiatan pembekalan atau retreat bagi kepala daerah tetap berlangsung, walapun Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi soal efisiensi anggaran. 

    Menurutnya, kegiatan retreat kepala daerah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri. Juri menegaskan retreat kepala daerah termasuk dalam program kegiatan yang dianggap strategis dan penting untuk dilakukan. 

    “Retreat [kepala daerah] itu bagian dari program yang penting. Berapa anggarannya nanti konfirmasi ke Kementerian Dalam Negeri. [retreat menggunakan] APBN dong, Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Menurutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah ini pun telah terkena efisiensi atau pengurangan dari segi hari. 

    “Semua yang dianggap tidak terlalu kelihatan manfaatnya, tidak produktif, pasti diefisiensikan, termasuk retreat. Kan retreat tadinya 14 hari, sekarang sudah dikurangi harinya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Juri menerangkan retreat kepala daerah itu sebetulnya ada dua agenda. Pertama, agenda yang biasa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri atau biasa disebut orientasi. Kedua, yang biasanya dilakukan di Lemhanas.

    “Dan [retreat] ini Kementerian Dalam Negeri dan Lemhanas menjadi satu, supaya efektif, efisien,” pungkasnya.

    Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengeklaim bahwa kegiatan pembekalan atau retreat bagi Kepala Daerah merupakan saat ini sudah terdampak efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

    Menurut Bima, program ini justru menghemat anggaran dibandingkan dengan metode pembekalan sebelumnya. Karena jadi tak perlu mengadakan secara berulang kali. 

    “Sebetulnya justru ini efisiensi. Tadinya pembekalan kepala daerah dilakukan beberapa kali dan dalam durasi lebih lama. Contohnya, pembekalan di Lemhannas bisa memakan waktu hingga dua bulan, sementara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri juga ada program serupa. Nah, sekarang ini disatukan dalam satu minggu saja, jadi jauh lebih hemat,” tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025). 

  • Daftar Kementerian dan Lembaga yang Sudah Tuntas Pangkas Anggaran, Totalnya Capai Rp158,12 triliun

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Sudah Tuntas Pangkas Anggaran, Totalnya Capai Rp158,12 triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah kementerian dan lembaga telah menyelesaikan laporan pemangkasan anggaran bersama mitra komisinya di DPR. Proses ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan hasil rekonstruksi anggaran yang digelar bersama Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025.

    Proses Pemangkasan Anggaran

    Melalui surat pimpinan DPR tertanggal 11 Februari 2025, setiap komisi DPR RI diwajibkan menggelar rapat kerja guna mengesahkan anggaran hasil rekonstruksi. Ketua Komisi II DPR menegaskan bahwa seluruh komisi DPR harus mengundang mitra kerjanya untuk menyetujui revisi anggaran APBN 2025 sebelum batas waktu yang ditetapkan.

    Setelah mendapatkan persetujuan dari masing-masing komisi DPR, menteri atau pimpinan lembaga negara wajib menyampaikan hasil revisi anggaran ini ke Kementerian Keuangan paling lambat 21 Februari 2025. Sebelumnya, batas waktu tersebut ditetapkan pada 14 Februari 2025 namun diperpanjang guna memberi kesempatan bagi kementerian dan lembaga menyesuaikan perubahan.

    Daftar K/L yang Telah Selesaikan Pemangkasan Anggaran

    Berikut adalah daftar kementerian dan lembaga yang telah menyelesaikan pemangkasan anggaran beserta nominal yang dikurangi dari pagu anggaran tahun 2025:

    Komisi II (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah)

    Kementerian PANRB: Rp184,9 miliar dari total pagu Rp392,98 miliar Kementerian ATR/BPN: Rp2,01 triliun dari total pagu Rp6,45 triliun KPU RI: Rp843,2 miliar dari total pagu Rp3,06 triliun Bawaslu RI: Rp955 miliar dari total pagu Rp2,41 triliun Badan Kepegawaian Negara (BKN): Rp195,1 miliar dari total pagu Rp798,34 miliar Lembaga Administrasi Negara (LAN): Rp91,4 miliar dari total pagu Rp328,48 miliar Arsip Nasional RI (ANRI): Rp93,1 miliar dari total pagu Rp293,79 miliar Ombudsman RI: Rp91,6 miliar dari total pagu Rp255,59 miliar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN): Tambahan anggaran Rp8,1 triliun dengan  pemangkasan Rp1,15 triliun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Rp2,17 triliun dari total pagu Rp4,79 triliun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Rp34,05 miliar dari total pagu Rp89,27 miliar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP): Rp128,7 miliar dari total pagu Rp267,13 miliar

    Komisi III (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan)

    Komisi Yudisial: Rp74,7 miliar dari total pagu Rp184,52 miliar Mahkamah Agung: Rp2,28 triliun dari total pagu Rp12,68 triliun Mahkamah Konstitusi: Rp226,1 miliar dari total pagu Rp611,47 miliar Kejaksaan Agung: Rp5,43 miliar dari total pagu Rp24,27 triliun Polri: Rp20,58 triliun dari total pagu Rp126,62 triliun KPK: Rp201 miliar dari total pagu Rp1,23 triliun PPATK: Rp109,8 miliar dari total pagu Rp354,6 miliar
    BNN: Rp998,6 miliar dari total pagu Rp2,45 triliun

    Komisi V (Bidang Infrastruktur dan Perhubungan)

    Kementerian PUPR: Rp81,38 triliun dari total pagu Rp110,95 triliun Kementerian Perhubungan: Rp17,87 triliun dari total pagu Rp31,45 triliun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP): Rp3,66 triliun dari total pagu Rp5,27 triliun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Rp1,03 triliun dari total pagu Rp2,19 triliun BMKG: Rp1,42 triliun dari total pagu Rp2,82 triliun Basarnas: Rp486,09 miliar dari total pagu Rp1,49 triliun

    Komisi VI (Bidang Perdagangan dan Koperasi)

    Kementerian Koperasi dan UKM: Rp155,82 miliar dari total pagu Rp473,31 miliar BP Batam: Rp744,8 miliar dari total pagu Rp1,99 triliun BPKS: Rp27,4 miliar dari total pagu Rp53,49 miliar

    Komisi VII (Bidang Energi, Riset, dan Media)

    Badan Standardisasi Nasional (BSN): Rp79,6 miliar dari total pagu Rp223,86 miliar TVRI: Rp455,7 miliar dari total pagu Rp1,52 triliun RRI: Rp170,9 miliar dari total pagu Rp1,07 triliun Kementerian Pariwisata: Rp603,8 miliar dari total pagu Rp1,48 triliun

    Komisi X (Bidang Pendidikan dan Kebudayaan)

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp7,27 triliun dari total pagu Rp33,54 triliun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp6,78 triliun dari total pagu Rp56,60 triliun Kementerian Kebudayaan: Rp1,09 triliun dari total pagu Rp2,37 triliun

    Komisi XI (Bidang Keuangan dan Perencanaan Nasional)

    BPKP: Rp471,49 miliar dari total pagu Rp2,28 triliun Bappenas: Rp1 triliun dari total pagu Rp1,97 triliun LKPP: Rp49,6 miliar dari total pagu Rp166,71 miliar

    Total anggaran yang dipangkas dari seluruh kementerian dan lembaga adalah sekitar Rp158,12 triliun. ​

    Pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari strategi efisiensi belanja negara yang dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal di tahun 2025. Meski berdampak pada pengurangan program di beberapa kementerian dan lembaga, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memprioritaskan program yang paling mendesak.

    Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional secara lebih optimal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gubernur Aceh Minta Sistem Barcode Beli Pertalite Dihapus: Tidak Bermanfaat! – Page 3

    Gubernur Aceh Minta Sistem Barcode Beli Pertalite Dihapus: Tidak Bermanfaat! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, berencana menghapus sistem barcode (QR code) dalam pengisian BBM subsidi seperti Pertalite di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Aceh.

    Kebijakan ini menjadi salah satu agenda utama pemerintahannya.

    “Tugas kita hari ini adalah memastikan bahwa tidak ada lagi sistem barcode di setiap SPBU di Aceh,” ujar Mualem dikutip dari Antara, Kamis (13/2/2025).

    Pernyataan ini disampaikan dalam pidato pertamanya usai resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sidang paripurna istimewa DPR Aceh di Banda Aceh.

    Aceh Sebagai Daerah Penerapan Barcode BBM

    Sebagai informasi, Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan barcode untuk pengisian BBM bersubsidi sejak 2022, sesuai dengan kebijakan dari Pertamina. Sistem ini bertujuan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.

    Namun, Mualem menilai kebijakan ini tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur, prioritas utama adalah meningkatkan kesejahteraan serta kenyamanan warga Aceh.

    Bakal Hapus Sistem Barcode

    Sebagai langkah awal, ia berencana menghapus sistem barcode agar masyarakat dapat membeli BBM secara langsung tanpa harus melalui proses pemindaian QR code.

    “Saya tegaskan, siapa pun yang ingin mengisi BBM bisa langsung melakukannya tanpa hambatan barcode. Masyarakat tidak perlu khawatir lagi soal aturan ini,” kata Mualem.

    Menurutnya, penerapan barcode dalam pengisian BBM justru memicu ketidakpuasan masyarakat Aceh dan menimbulkan potensi konflik di lapangan. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk segera menghapus regulasi tersebut.

    “Saya sudah melihat langsung di lapangan dan menilai bahwa kebijakan barcode ini tidak memiliki manfaat nyata. Bahkan, ada warga yang kesal sampai berniat membakar SPBU karena merasa kesulitan dengan sistem ini,” ungkapnya.

     

  • Pelantikan Serentak Kepala Daerah Digelar di Istana Kepresidenan 20 Februari 2025

    Pelantikan Serentak Kepala Daerah Digelar di Istana Kepresidenan 20 Februari 2025

    Pelantikan Serentak Kepala Daerah Digelar di Istana Kepresidenan 20 Februari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Pelantikan kepala daerah
    terpilih dalam
    Pilkada Serentak 2024
    akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).
    Hal ini tertulis dalam Formulir Berita yang dikeluarkan
    Kementerian Dalam Negeri RI
    Nomor 100.2.1.3/644/SJ tertanggal 11 Februari 2025.
    Formulir ini telah dikonfirmasi oleh
    Kompas.com
    pada Kamis (13/2/2025).
    Dalam surat formulir berita yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri RI, pada 11 Februari 2025 dijelaskan bahwa pelantikan akan dilakukan pada 20 Februari 2025 bertempat di
    Istana Kepresidenan Jakarta
    .
    Adapun kepala daerah yang akan dilantik adalah gubernur dan wakil gubernur terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, serta bupati dan wakil bupati terpilih.
    Kepala daerah dan wakil kepala daerah juga hadir didampingi suami atau istri mereka masing-masing.
    Begitu juga para Ketua DPRD yang turut hadir bersama istri atau suami mereka.
    Formulir Berita itu juga menjelaskan bahwa sebelum pelantikan, kepala daerah diminta melakukan registrasi dan pemeriksaan kesehatan yang dibagi menjadi tiga sesi dan bertempat di Plaza Gedung C dan Gedung F Lantai 3 Kemendagri.
    Gladi kotor pelantikan akan digelar pada 18 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Banyuwangi Umumkan Ipuk-Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    DPRD Banyuwangi Umumkan Ipuk-Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi menggelar rapat paripurna agenda pengumuman hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih hasil Pilkada 2025, Rabu (12/2/2025) malam.

    Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara, secara resmi menetapkan Ipuk Fiestiandani dan Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi periode 2025-2030.

    Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Banyuwangi itu dihadiri oleh anggota dewan lintas fraksi. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), komisioner KPU dan Bawaslu. Serta pasangan Ipuk dan Mujiono yang juga hadir secara langsung dalam sidang tersebut.

    Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengatakan, bahwa rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari hasil penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dilakukan KPU Banyuwangi.

    Setelah paripurna terlaksana, DPRD akan mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jatim untuk proses pelantikan dan pengangkatan Ipuk-Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi lima periode mendatang.

    “Paripurna ini tindak lanjut dari SK penetapan KPU. Selanjutnya, kami akan mengirim surat ke Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur,” kata Made.

    Made menjelaskan, surat tersebut mencakup dua hal, yaitu usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya serta pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

    Lebih lanjut, Made Cahyana menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, pelantikan Ipuk-Mujiono dijadwalkan pada 20 Februari 2025. Pelantikan tersebut akan berlangsung serentak dengan kepala daerah terpilih di kabupaten/kota lain.

    “Selamat kepada Bu Ipuk dan Pak Mujiono yang telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Kami di DPRD siap mengawal jalannya pemerintahan daerah agar program-program yang dijanjikan dapat terlaksana dengan baik,” ujar politisi sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi tersebut.

    Bupati terpilih Ipuk Fiestiandani mengatakan, selaku petahana kepemimpinannya bersama Mujiono tentunya akan melanjutkan program-program strategis yang telah dijalankan sebelumnya. Seperti sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama.

    “Kami tetap menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas karena ini penting untuk SDM dan sejalan dengan arah kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Ipuk.

    Selain itu Ipuk mengaku, sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan juga tetap menjadi perhatian. Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah.

    “Infrastruktur juga tetap menjadi perhatian kami. Meskipun ada efisiensi anggaran, kami akan berupaya agar pembangunan tetap berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Ipuk juga memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan akan terus diperkuat. Ipuk dan Mujiono akan saling berbagi tugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Sementara itu, Mujiono menegaskan bahwa dirinya siap mendukung penuh kebijakan yang telah dirancang bersama Ipuk. Menurutnya, kebersamaan sangat diperlukan untuk membawa Banyuwangi ke arah yang lebih baik.

    “Saya kira apa yang disampaikan oleh Bupati kami support. Harapannya, Banyuwangi semakin maju, masyarakat semakin sejahtera, dan penuh keberkahan,” pungkasnya. [alr/aje]

  • BSKDN Kemendagri ajak daerah terapkan LPePD tingkatkan layanan publik

    BSKDN Kemendagri ajak daerah terapkan LPePD tingkatkan layanan publik

    digitalisasi menjadi kunci strategi untuk menjawab tantangan dalam pelayanan publik. Melalui transformasi digital, diharapkan dapat tercipta pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak daerah menerapkan Layanan Publik Elektronik Pemerintah Daerah (LPePD) guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di daerah.

    Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, T.R. Fahsul Falah dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis, melaporkan ajakan itu disampaikan pada Sosialisasi LPePD secara virtual di Ruang Rapat Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN (12/2).

    Fahsul dalam keterangannya menjelaskan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di daerah.

    Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci strategi untuk menjawab tantangan dalam pelayanan publik. Melalui transformasi digital, diharapkan dapat tercipta pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel.

    Tidak hanya itu, transformasi digital juga diharapkan dapat mempercepat akses layanan publik ke seluruh pelosok masyarakat.

    “Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini Bapak/Ibu sekalian dapat mengimplementasikan layanan publik elektronik pemerintah daerah secara efektif di daerah masing-masing dan menjadi penggerak utama dalam mempercepat transformasi digital pelayanan publik di Indonesia,” kata Fahsul.

    Dia mengatakan penerapan LPePD di daerah masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik terkait kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), hingga perubahan pola kerja.

    Kendati demikian, dirinya optimistis melalui penyelenggaraan sosialisasi ini, pemahaman Pemerintah Daerah mengenai pelayanan publik yang berkualitas khususnya terkait LPePD dapat semakin meningkat.

    Hal ini terbukti dengan telah bergabungnya 54 kota dalam LPePD sejak akhir tahun 2024. Adapun implementasi LPePD di sejumlah daerah tersebut telah mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak.

    Untuk itu, kegiatan ini menjadi langkah awal memperluas jangkauan program dan memastikan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh daerah siap mengadopsi teknologi ini secara optimal.

    “Kami harapkan peserta mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai sistem layanan elektronik pemerintah daerah dengan cara mengelolah layanan secara digital dan mengintegrasikan proses bisnis pelayanan serta lebih mengoptimalkan fitur-fitur yang telah dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di daerah.” pungkasnya.

    Sebagai informasi tambahan, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai pemerintah daerah, serta mitra kerja seperti Ford Foundation dan Plan C. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta solusi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ospek 503 Kepala Daerah di Lembah Tidar Magelang, APBD Tanggung Rp11 Miliar Lebih

    Ospek 503 Kepala Daerah di Lembah Tidar Magelang, APBD Tanggung Rp11 Miliar Lebih

    PIKIRAN RAKYAT – Sebagaimana ospek menteri Kabinet Merah Putih tempo lalu, orientasi kepala daerah era Presiden Prabowo Subianto juga dilakukan kembali di Lembah Tidar Magelang. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengonfirmasinya lewat surat edaran.

    Acara yang diikuti 503 orang Kepala Daerah itu akan dilangsungkan tepatnya di Glamping Borobudur Internasional Golf, Magelang, pada 21 hingga 28 Februari 2025 untuk Angkatan I.

    Peserta terdiri atas seluruh Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota yang baru terpilih dalam Pemilu 2024.

    Dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 200.5/628/SJ itu, disebutkan bahwa orientasi bertujuan untuk memberikan pemahaman serta mempersiapkan para kepala daerah dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka.

    Dikabarkan pula, 28 Februari 2025 mendatang, akan ada pengarahan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di lokasi orientasi.

    Total Biaya Rp11 Miliar Lebih

    Biaya kegiatan selama delapan hari di Magelang akan dibiayai oleh DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri.

    Sementara itu, biaya lain-lain seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

    Sebanyak 503 peserta, terdiri dari 34 gubernur, 380 bupati, dan 89 walikota yang ikut kegiatan glamping Lembah Tidar juga dibebankan biaya akomodasi dan konsumsi per orang, untuk setiap hari kegiatan, yakni sebesar Rp2.750.000.

    Bila dihitung, biaya akomodasi tiap peserta sepanjang acara bisa mencapai lebih dari Rp11 miliar, tepatnya Rp11.066.000.000

    Perhitungan ini belum mencakup biaya tambahan untuk ajudan dan staf yang turut hadir mendampingi kepala daerah.

    Ospek Menteri di Lembah Tidar

    Presiden Prabowo Subianto mengadakan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Lembah Tidar, Magelang. Pembekalan itu digelar sejak Jumat, 25 Oktober 2024 dan dilaksanakan hingga Minggu, 27 Oktober 2024.

    Selama kegiatan berlangsung, para menteri dan wakil menteri bak mahasiswa yang tengah menjalani orientasi pengenalan kampus atau ospek. 

    Selain mendapat pembekalan, mereka tidur di dalam tenda. Selain itu, mereka juga akan mengenakan seragam khusus bercorak loreng cadangan (komcad) yang disediakan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Politik kemarin, Prabowo sambut Erdogan sampai rapat efisiensi

    Politik kemarin, Prabowo sambut Erdogan sampai rapat efisiensi

    “Perkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat; yang pertama, penjelasan mitra kerja terkait langkah-langkah efisiensi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia; lalu ada pendalaman,”

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin (12/2) menjadi sorotan, di antaranya pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, sampai dengan rangkaian rapat di DPR RI membahas efisiensi anggaran.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Prabowo terima kunjungan kenegaraan Presiden Turki di Istana Bogor

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan RI, Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Presiden Erdogan dan rombongan tiba di Istana Bogor sekitar pukul 11.25 WIB.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Komisi III rapat dengan seluruh mitra kerja bahas efisiensi anggaran

    Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan seluruh mitra kerja terkait dalam rangka meminta penjelasan terkait efisiensi anggaran oleh kementerian/lembaga tahun anggaran 2025, sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Perkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat; yang pertama, penjelasan mitra kerja terkait langkah-langkah efisiensi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia; lalu ada pendalaman,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Mendagri resmi lantik Muzakir Manaf – Fadhlullah

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Muzakir Manaf – Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030.

    Prosesi pelantikan berlangsung di dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan disaksikan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh, di Banda Aceh, Rabu.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. KemenPANRB targetkan PP gaji ke-13 dan ke-14 terbit sebelum Ramadhan

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur gaji ke-13 dan ke-14 aparatur sipil negara (ASN) dapat terbit sebelum Ramadhan atau bulan puasa.

    “Ya mudah-mudahan nanti sebelum bulan puasa sudah keluar PP-nya,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini saat ditemui para jurnalis usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Istana: Tidak benar anggaran BMKG dipangkas 50 persen

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah bahwa anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tahun ini terkena efisiensi 50 persen sebagaimana informasi yang beredar hingga dikhawatirkan menurunkan akurasi alat info cuaca dan deteksi gempa.

    Pernyataan Hasan tersebut merespons soal dampak efisiensi anggaran pada BMKG sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bukti pusat hargai kekhusususan Aceh

    Bukti pusat hargai kekhusususan Aceh

    Sumber foto: Hamdani/elshinta.com.

    Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur lebih cepat, Haji Uma: Bukti pusat hargai kekhusususan Aceh
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025 – 2030 oleh Mendagri Tito Karnavian pada Rabu, 12 Februari 2025.

    Pelantikan akan berlangsung di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 69 huruf c UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. 

    Sementara itu, 505 kepala daerah lainnya di Indonesia termasuk gubernur, bupati, dan wali kota hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik secara serentak 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Menyikapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil Aceh, H. Sudirman, S.Sos mengapresiasi keputusan Pemerintah pusat atas proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang lebih cepat dari daerah lain. 

    Menurut senator yang akrab disapa Haji Uma, hal itu menunjukan jika pemerintah pusat menghargai kekhususan Aceh yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. 

    “Keputusan tersebut merupakan indikasi dan menunjukkan jika pemerintah pusat menghargai kekhususan Aceh sesuai yang diatur dalam Pasal 69 huruf c UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang berlaku lex specialist”, ujar Haji Uma. 

    Haji Uma melanjutkan, permohonan dari Mendagri yang disetujui Presiden terhadap proses pelantikan Mualem – Dek Fadh yang lebih cepat dan sesuai UU Pemerintah Aceh juga dapat menjadi modal positif bagi relasi Aceh – Jakarta kedepan dalam konteks pembangunan dan realisasi kekhususan Aceh kedepan di era Presiden Prabowo Subianto. 

    “Tentunya ini modal positif hubungan Aceh dengan Pemerintah Pusat di masa jabatan Mualem – Dek Fadh dalam konteks realisasi pembangunan dan kekhususan Aceh kedepannya”, pungkas Haji Uma seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Rabu (12/2). 

    Diakhir penyampaiannya Haji Uma juga menyampaikan jika keputusan Presiden dalam hal ini juga tidak terlepas dari upaya pendekatan yang dilakukan Mualem dan Dek Fadh dengan Pemerintah Pusat dalam upaya menjaga kekhususan Aceh.

    Sumber : Radio Elshinta