Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Momen Prabowo Cium Tangan Try Sutrisno saat Tiba di HUT ke-17 Gerindra

    Momen Prabowo Cium Tangan Try Sutrisno saat Tiba di HUT ke-17 Gerindra

    Jakarta –

    Ketua Umum sekaligus Presiden Prabowo Subianto sempat mencium tangan Wapres ke-6 Jenderal (Purn) Try Sutrisno beberapa saat. Momen itu terjadi saat Prabowo tiba di HUT ke-17 Gerindra yang digelar di SICC, Bogor, Jawa Barat.

    Pantauan detikcom, Sabtu (15/2/2025), Prabowo tiba di lokasi acara sekitar pukul 09.07 WIB bersama dengan Wapres Gibran Rakabuming, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, hingga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

    Tiba di lokasi, Prabowo langsung menyalami satu per satu tokoh yang hadir, termasuk Try Sutrisno. Saat itu, Prabowo memegang dan mencium tangan Try Sutrisno beberapa saat. Try Sutrisno lalu menyambut momen itu dan memegang bahu Prabowo.

    Sejumlah tokoh hadir dalam perayaan HUT ke-17 Gerindra ini, di antaranya para ketua umum partai politik yakni Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, hingga Ketum PSI Kaesang Pangarep.

    Selain itu, hadir juga jajaran Kabinet Merah Putih, yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menkomdigi Meutya Hafid, Mendagri Tito Karnavian, Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Wamendagri Bima Arya Sugiharto, Wamendagri Ribka Haluk, Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    Kemudian Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua DPD Sultan Nadjamudin, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, eks Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

    (eva/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo Hadiri HUT ke-17 Gerindra Bareng Gibran dan Jokowi

    Prabowo Hadiri HUT ke-17 Gerindra Bareng Gibran dan Jokowi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat. Prabowo tiba bersama Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wapres Gibran Rakabuming, hingga Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (15/2/2024), Prabowo tiba pukul 09.07 WIB. Prabowo, Gibran, dan Jokowi kompak mengenakan kemeja lengan panjang putih.

    Tiba di lokasi, Prabowo tampak menyalami satu per satu tokoh yang hadir. Gibran dan Jokowi tampak berada di belakang Prabowo dan turut menyalami para tokoh.

    Sementara Gibran dan Jokowi duduk, Prabowo menghampiri para kader Gerindra. Prabowo melayani kader yang antusias ingin bersalaman dengan Prabowo.

    Sufmi Dasco dan Mensesneg Prasetyo Hadi tampak mendampingi Prabowo dalam momen tersebut. Prabowo lalu kembali ke tengah untuk duduk di kursi yang telah disediakan.

    Adapun tokoh yang hadir dalam HUT Gerindra ini diantaranya, Menko Polkam Budi Gunawan; Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas; Menko PMK Pratikno; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra.

    Hadir pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Menkomdigi Meutya Hafid; Mendagri Tito Karnavian; Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi; Menkes Budi Gunadi Sadikin; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim; Wamendagri Bima Arya Sugiharto; Wamendagri Ribka Haluk; Wamenaker Immanuel Ebenezer.

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla; Ketua DPD Sultan Nadjamudin; Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili; Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno; Cagub Sumatera Utara terpilih, Bobby Nasution; Cagub Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi; eks Ketua MPR Bambang Soesatyo; Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko;

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh; Plt Ketum PPP Mardiono; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; Ketua DPP PDIP Said Abdullah; Bendum PDIP Olly Dondokambey.

    (eva/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 7 Registrasi dan Cek Kesehatan Kepala Daerah Terpilih Ditunda, Wamendagri: Banyak yang Berhalangan Nasional

    7 Registrasi dan Cek Kesehatan Kepala Daerah Terpilih Ditunda, Wamendagri: Banyak yang Berhalangan Nasional

    Registrasi dan Cek Kesehatan Kepala Daerah Terpilih Ditunda, Wamendagri: Banyak yang Berhalangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Registrasi pelantikan dan
    pemeriksaan kesehatan
    kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang rencananya digelar hari ini, Sabtu (15/2/2025), ditunda.
    Para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berjumlah 481 pasangan ini akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada Minggu-Senin (16-17/2/2025).
    “Ya betul (ditunda),” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu.
    Bima mengatakan, penundaan dilakukan karena alasan teknis, banyak kepala daerah dan wakilnya berhalangan sehingga jadwal diundur sehari.
    “Teknis saja, karena banyak kepala daerah yang hari ini berhalangan juga, agenda padat,” ucapnya.
    Sebelumnya dijadwalkan, 239 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan melakukan registrasi pelantikan dan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) untuk hari ini.
    Sisanya, 242 kepala daerah dan wakilnya, digelar keesokan harinya.
    Hal ini tertuang dalam radiogram Kemendagri nomor 100.2.1.3/644/SJ yang dikeluarkan pada 11 Februari 2025.
    Namun, pelantikan tersebut ditunda karena alasan teknis. Kemendagri juga mengeluarkan radiogram terbaru nomor 100.2.1.3/698/SJ yang dikeluarkan pada 13 Februari 2025.
    Dalam radiogram terbarunya, Kemendagri menjadwalkan ulang registrasi dan pemeriksaan kesehatan pada 16-17 Februari 2025.
    Untuk tempat pemeriksaan kesehatan masih sama di Gedung C dan F lantai 3 Kementerian Dalam Negeri.
    Yang berbeda dalam radiogram terbaru adalah tidak ada nama kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam lampiran. Hanya ada nama daerah provinsi, kabupaten/kota.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Lantik 481 Kepala Daerah Terpilih di Istana Jakarta 20 Februari

    Prabowo Lantik 481 Kepala Daerah Terpilih di Istana Jakarta 20 Februari

    Jakarta –

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membahas rencana pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak. Teddy mengatakan ada 481 pasang kepala daerah terpilih yang akan dilantik.

    Pertemuan itu diunggah Teddy dalam akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet dilihat, Jumat (14/2/2025). Teddy terlihat bertemu Tito di kantor Mendagri.

    “Seusai salat Jumat hari ini, memenuhi undangan dari Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, untuk membahas rencana pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024,” tulis Setkab.

    Teddy mengatakan para kepala daerah terpilih yang akan dilantik berasal dari 481 daerah. Dia menyebut pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari 2025.

    “Rencananya, sebanyak 961 kepala daerah dari 481 daerah akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025,” katanya.

    Diketahui, Prabowo telah meneken Perpres terbaru tentang tata cara pelantikan kepala daerah Pilkada Serentak 2024. Dalam perpres itu disisipkan pasal bahwa presiden melantik gubernur dan bupati/wali kota secara serentak pada 20 Februari.

    Aturan ini tertuang dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Perpres diteken Prabowo pada 11 Februari 2025.

    Dalam perpres itu, ketentuan Pasal 22A diubah. Isinya, kepala daerah yang tak bersengketa dan hasil putusan MK akan dilantik pada 20 Februari.

    Berikut isi aturannya:

    Ketentuan Pasal 22A diubah sehingga berikut:

    Pasal 22A (l) Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2024 dalam hal:

    a. tidak terdapat perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi; dan
    b. terhadap perkara perselisihan hasil kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 yang tidak dilanjutkan pada sidang berikutnya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Februari 2025 dan 5 Februari 2025.

    (fca/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mensesneg Klarifikasi Isu Retreat Kepala Daerah, Dibiayai APBN?

    Mensesneg Klarifikasi Isu Retreat Kepala Daerah, Dibiayai APBN?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis bahwa kegiatan retreat kepala daerah di Magelang mengharuskan peserta menyetor uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Endak-endak (enggak-enggak),” ucap Prasetyo di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Februari 2025.

    Adapun retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 mendatang.

    Dia memastikan kegiatan itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN. “Semua pake APBN, di Kemendagri itu,” ucapnya.

    Di samping itu, Prasetyo juga menepis kabar PT Lembah Tidar Indonesia sebagai pihak penyelenggara retreat adalah milik kader Gerindra. Pras menyebut lahan itu punya negara.

    “Ndak (punya kader Gerindra), itu hanya yang mengelola. Jadi waktu itu kan yang mengelola, atas perintah waktu itu Bapak Presiden terpilih untuk persiapan. Itu hanya pengelola saja,” katanya.

    “Bukan (dikelola Gerindra), bukan itu, itu negara itu,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Inpres DTSEN Diterbitkan, Mensos Gus Ipul Pastikan Penyaluran Bansos Mengacu DTSEN

    Inpres DTSEN Diterbitkan, Mensos Gus Ipul Pastikan Penyaluran Bansos Mengacu DTSEN

    Inpres DTSEN Diterbitkan, Mensos Gus Ipul Pastikan Penyaluran Bansos Mengacu DTSEN
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, ke depan, semua program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari seluruh lembaga akan mengacu pada
    Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
    (
    DTSEN
    ).
    Hal tersebut dipastikan usai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional resmi diterbitkan pada Rabu (5/2/2025).
    “Sekarang sudah final, sudah ada Inpresnya,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (14/2/2025).
    DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
    Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.
    Meski sudah final, data ini juga masih bersifat dinamis, sehingga Kementerian Sosial (Kemensos) bersama BPS terus melakukan pemutakhiran secara berkala untuk memastikan data tetap valid.
    Gus Ipul mengatakan langkah selanjutnya setelah Inpres DTSEN turun, Kemensos akan melakukan uji petik di lapangan. Kemensos akan bekerja sama dengan bupati, wali kota, dan gubernur untuk memastikan data sesuai dengan data di lapangan.
    “Ini terus kita lakukan verifikasi dan validasi,” katanya.
    Ia juga memastikan Kemensos dan BPS akan memverifikasi dan memvalidasi DTSEN tiap tiga bulan. Kemensos juga akan membentuk satuan tugas (Satgas), menyiapkan
    hotline
    , monitoring dan mengevaluasi.
    “Di Satgas, pra, pelaksanaan, semua diikutkan,” tutur Gus Ipul.
    Gus Ipul mengatakan pemutakhiran DTSEN harus melalui
    standar operating procedure
    (SOP) yang telah disepakati Kemensos bersama BPS.
    “Kita buat protokolnya,” katanya.
    Ia menuturkan ada kemungkinan pada triwulan pertama akan ada penerima manfaat yang menerima bantuan sosial (Bansos). Tapi, pada triwulan kedua ada peluang tidak dapat Bansos.
    “Karena adanya pemutakhiran tersebut,” ujarnya.
    Gus Ipul pun merespons soal adanya Bansos yang dikritik tidak tepat sasaran. Menurutnya, hal ini akan menjadi bahan evaluasi dan pekerjaan rumah Kemensos.
    “Maka sejak awal presiden memberikan arahan kita diminta untuk memperbaiki data itu,” katanya.
    Ia mengatakan selama tiga bulan terakhir, Kemensos dan BPS selalu berkoordinasi untuk memperbaiki data tersebut.
    “Kita setuju bahwa digitalisasi dalam
    penyaluran Bansos
    maupun juga nanti ada hal-hal lain yang bisa mendukung Bansos ini tepat sasaran, tentu kami sangat terbuka,” ujar
    Mensos Gus Ipul
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri Gelar Pemeriksaan Kesehatan 481 Kepala Daerah Terpilih Besok

    Kemendagri Gelar Pemeriksaan Kesehatan 481 Kepala Daerah Terpilih Besok

    Jakarta –

    Sebanyak 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) besok. Pemeriksaan kesehatan dilakukan menjelang pelantikan 20 Februari 2025.

    Hal tersebut berdasarkan surat radiogram Kemendagri (RDG) Nomor 100.2.1.3/644/SJ. Berdasarkan berkas RDG yang dilihat detikcom, registrasi kehadiran dan pemeriksaan kesehatan para kepala daerah dan wakilnya terbagi menjadi tiga sesi, yakni sesi pertama pukul 08.00-10.00 WIB, kemudian sesi kedua pukul 10.00-12.00 WIB, dan sesi ketiga pukul 13.00 WIB-15.00 WIB. Kepala daerah terdiri dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

    “Kepala daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) terpilih diwajibkan melakukan registrasi kehadiran dan pemeriksaan kesehatan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 15-16 Februari 2025 pukul 08.00 sampai 15.00 WIB dalam tiga sesi,” demikian isi RDG yang dilihat, Jumat (14/2/2025).

    Pada hari Sabtu (15/2), ada 242 kepala daerah terpilih beserta wakilnya yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Kepala daerah terpilih yang bakal menjalani pemeriksaan kesehatan hari pertama ini antara lain Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobby Nasution-Surya, Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno hingga Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

    Pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan hingga Minggu (16/2). Total, ada 239 kepala daerah beserta wakilnya akan dicek kesehatannya pada hari kedua, antara lain Gubernur dan Wagub Bali terpilih I Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta hingga Gubernur dan Wagub Maluku Utara terpilih Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe.

    Selain pemeriksaan kesehatan, para kepala daerah dan wakilnya diwajibkan mengikuti gladi kotor pelantikan pada 18 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Kemudian, gladi bersih pada keesokan harinya yakni 19 Februari 2025 pukul 07.00 WIB di Istana Negara.

    (taa/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh Ingin Hapus Barcode di SPBU, Eks Panglima GAM, Hartanya Rp 48 M – Halaman all

    Profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh Ingin Hapus Barcode di SPBU, Eks Panglima GAM, Hartanya Rp 48 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh terpilih yang ingin hapus sistem barcode di SPBU untuk pembelian BBM bersubsidi.

    Keinginan tersebut, Muzakir Manaf sampaikan saat pelantikan dirinya sebagai Gubernur Aceh Periode 2025-2030 di gedung utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Rabu (12/2/2025).

    Menurutnya, tujuan dari penghapusan penggunaan barcode di SPBU langkah mensejahterakan rakyat.

    “Dengan sumpah (jabatan) kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat.”

    “PR (pekerjaan rumah) hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada istilah lagi barcode mohon digaris bawahi untuk semua,” ungkapnya, dikutip dari kanal YouTube Serambinews, Sabtu (15/2/2025).

    Muzakir Manaf melanjutkan, penggunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi menyusahkan rakyat.

    Ia kerap menerima laporan warga Aceh ingin bakar SPBU gara-gara kebijakan ini.

    “Satu masalah di Aceh kadang-kadang orang mau bakar SPBU,” tegasnya.

    Berdasarkan penilaiannya itu, Muzakir Manaf mantab akan menghapus penggunaan barcode di SPBU.

    “Tidak ada makna sekalipun menggunakan barcode atau stiker. Maka saya ambil kesimpulan menghapuskan semua barcode di SPBU, khususnya Aceh,” tandas dia.

    Dikutip dari kip.acehprov.go.id, Muzakir Manaf lahir di Aceh Timur pada 3 April 1964 atau kini berusia 60 tahun.

    Ia mengawali pendidikan dasarnya dengan bersekolah di MIN Sampoiniet (1977).

    Kemudian, Muzakir Manaf melanjutkan di SMPN Idi (1981) dan SMUS Pase Sejaya Paton Labu (1984).

    Suami dari Marlina Usman itu dikenal sebagai salah satu tokoh tersohor di wilayah Aceh.

    Pada tahun 1986, Muzakir Manaf didapuk sebagai Panglima Perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

    GAM sendiri merupakan organisasi yang berjuang untuk melepaskan diri Aceh dari Indonesia.

    Konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung selama hampir 30 tahun, dari 1976 hingga 2005. 

    Konflik GAM dan pemerintah Indonesia terselesaikan dengan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

    Semenjak itu, GAM kembali ke pelukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Muzakir Manaf lalu ditunjuk sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh pada 2005.

    Muzakir Manaf mulai terlibat di politik praktis dengan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Aceh di tahun 2007.

    Selain itu, dirinya dipercaya sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh (2015) dan Ketua Umum Pramuka Aceh (2013).

    Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 2012–2017.

    Muzakir Manaf kemudian maju di Pilkada 2024 sebagai calon Gubernur Aceh.

    Ia berpasangan dengan Fadhlullah.

    Muzakir-Fadhlullah diusung 8 partai dengan rincian, Partai Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nanggroe Aceh (PNA).

    Pasangan ini bertarung dengan paslon Bustami Hamzah dan Tgk M Fadhil Rahmi.

    Dikutip dari Instagram @kip_aceh, Pilkada Aceh 2024 dimenangkan oleh Muzakir-Fadhlullah.

    Keduanya meraih 1.492.846 suara atau 53,27 suara sedangkan lawannya mengantongi 46,73 persen atau 1.309.375 suara.

    Pada akhirnya, Muzakir-Fadhlullah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian .

    Pelantikan itu digelar di Gedung DPR Aceh, Rabu (12/2/2025).

    Hadir dalam acara tersebut Jusuf Kalla, sejumlah menteri, Kepala BIN, mantan Gubernur Aceh, petinggi partai politik. 

    HASIL PILKADA 2024 – Hasil perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2024. (Instagram.com/kip_aceh)

    Muzakir Manaf diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 48.318.030.236.

    Harta tersebut ia laporkan ke  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 28 Agustus 2024.

    Berikut rincian lengkapnya:

    Tanah Dan Bangunan Rp. 44.031.300.000

    Tanah Seluas 1227 M2 Di Kab / Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri Rp. 858.900.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 76 M2/64 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 38.000.000
    Tanah Seluas 7157 M2 Di Kab / Kota Aceh Utara, Hasil Sendiri Rp. 3.578.500.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 100 M2/80 M2 Di Kab / Kota Pidie, Hasil Sendiri Rp. 40.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 69 M2/64 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 34.500.000
    Tanah Seluas 120000 M2 Di Kab / Kota Aceh Utara, Hasil Sendiri Rp. 480.000.000
    Tanah Seluas 25000 M2 Di Kab / Kota Aceh Utara, Warisan Rp. 500.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 78 M2/84.9 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 550.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 95 M2/86 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 3.400.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 83 M2/70.8 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 3.200.000.000
    Tanah Seluas 1.646 M2 Di Kab / Kota Aceh Timur, Hasil Sendiri Rp. 4.962.800.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 283 M2/270 M2 Di Kab / Kota Bireuen, Hasil Sendiri Rp. 1.600.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 1.814 M2/1.616 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 24.788.600.000

    Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 1.690.000.000

    Mobil, Toyota Fortuner Minibus Tahun 2014, Hasil Sendiri Rp. 460.000.000
    Mobil, Mitsubishi Triton Minibus Tahun 2012, Hasil Sendiri Rp. 380.000.000
    Mobil, Toyota Hilux Minibus Tahun 2010, Hasil Sendiri Rp. 150.000.000
    Motor, Harley Davidson Sepeda Motor Tahun 2014, Rp. 700.000.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp. 2.178.000.000

    Surat Berharga Rp. —-

    Kas Dan Setara Kas Rp. 558.730.236

    Harta Lainnya Rp. —-

    Utang Rp. 140.000.000

    Total Harta Kekayaan Rp. 48.318.030.236

    (Tribunnews.com/Endra)

  • Besok, 239 Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Ada Bobby Nasution dan Pramono Anung

    Besok, 239 Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Ada Bobby Nasution dan Pramono Anung

    Besok, 239 Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Ada Bobby Nasution dan Pramono Anung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 239
    kepala daerah
    terpilih hasil Pemilihan
    Kepala Daerah
    (Pilkada) Serentak 2024 akan melakukan registrasi pelantikan dan menjalani
    pemeriksaan kesehatan
    di Kantor Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) pada Sabtu (15/2/2025) besok.
    Dilansir dari surat radiogram Kemendagri nomor 100.2.1.3/644/SJ yang dikeluarkan 11 Februari 2025, 239 kepala daerah ini akan menjalani hari pertama pemeriksaan kesehatan.
    Sementara itu, sisanya 242 kepala daerah terpilih dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan dan registrasi pelantikan pada Minggu (16/2/2025).
    Sebagaimana radiogram Kemendagri, terdapat nama-nama besar yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan hari pertama, seperti Menantu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.
    Kemudian, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, Mahyeldi an Vasko Ruseimy.
    Selanjutnya, Ada Gubernur-Wakil Gubernur Riau, Abdul Wahid-Hariyanto; Gubernur-Wakil Gubernur Jambi Al Haris-Abdullah Sani; dan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru-Cik Ujang.
    Lima pasang gubernur-wakil gubernur terpilih yang akan menjalani sesi pertama pukul 08.00-10.00 WIB untuk pemeriksaan kesehatan dan registrasi bersama 73 bupati-wakil bupati di masing-masing provinsi yang mereka pimpin.
    Sesi kedua pukul 10.00-12.00 WIB, ada nama besar seperti Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta tepilih, Pramono Anung-Rano Karno; Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan; dan Gubernur-Wakil Gubernur Banten Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.
    Sesi ketiga yang akan dimulai pukul 13.00-15.00 WIB, ada nama Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin dan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak.
    Dalam sesi ini, Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kediri terpilih, Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan.
    Diketahui Hanindito merupakan anak dari Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banyak Kementerian Salah Paham Inpres Efisiensi Anggaran

    Banyak Kementerian Salah Paham Inpres Efisiensi Anggaran

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa sejumlah kementerian dan lembaga masih salah menafsirkan kebijakan Efisiensi Anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dinilai wajar mengingat kebijakan tersebut baru pertama kali diterapkan.

    “Memahami kebijakan ini memang masih berbeda-beda, tetapi menurut saya itu hal yang wajar. Ini adalah bagian dari proses,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jumat (14/2).

    Ia menjelaskan bahwa kesalahpahaman antar kementerian dan lembaga terus diatasi dengan berbagai penjelasan. Salah satu contohnya adalah klarifikasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan bahwa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak terdampak pemangkasan anggaran.

    “Kita terus memberikan penjelasan, seperti yang sekarang ramai diperbincangkan terkait KIP. Isu bahwa program ini dihapus tidak benar, sehingga penting bagi kami untuk meluruskan,” kata Prasetyo.

    Ia juga menekankan bahwa dinamika yang terjadi di ruang publik bukan karena kesalahan tafsir antar kementerian dan lembaga, melainkan bagian dari adaptasi terhadap kebijakan baru ini.

    “Kebijakan efisiensi ini pertama kali diterapkan di era Presiden Prabowo, dan semangatnya jelas, jadi bukan karena salah tafsir,” ujarnya.

    Total penghematan anggaran yang ditetapkan saat ini sebesar Rp306,69 triliun, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Hasil efisiensi ini nantinya akan dialokasikan terlebih dahulu ke Bendahara Umum Negara (BUN) dalam APBN 2025, sebelum didistribusikan oleh Sri Mulyani kepada kementerian/lembaga yang menjalankan program prioritas Presiden Prabowo.

    Tegaskan kembali menggunakan APBN

    Dalam surat edaran Kemendagri, semula memang biaya retreat dibebankan ke pemerintah daerah lewat APBD lalu ditransfer ke PT Lembah Tidar sebagai pengelola lokasi retreat. Tapi, belakangan surat itu direvisi dan memastikan anggaran menggunakan dana Kemendagri.

    Ia memastikan PT Lembah Tidar bukan milik kader Gerindra seperti yang belakangan beredar. Lahan itu tetap milik Akademi Militer. Politikus Gerindra itu  mengungkapkan, tidak ada transfer apa pun dari daerah kepada PT Lembah Tidar untuk kegiatan retreat Kepala Daerah.

    “Tidak, itu hanya yang mengelola. Jadi waktu itu kan yang mengelola atas perintah waktu itu Bapak Presiden terpilih untuk persiapan. Itu hanya pengelola aja. Pemilik lahan itu Akademi Militer,” ujarnya.

    Retret kepala daerah merupakan agenda pembekalan kepada seluruh kepala daerah terpilih. Kegiatan tersebut bakal serupa dengan agenda pengarahan dan retreat kepada seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Oktober tahun lalu.