Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Mendagri Tito Minta Pemkot Denpasar Galakkan Sosialisasi Program Kemudahan Memiliki Rumah

    Mendagri Tito Minta Pemkot Denpasar Galakkan Sosialisasi Program Kemudahan Memiliki Rumah

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menggalakkan sosialisasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Arahan tersebut disampaikan Mendagri saat melakukan peninjauan langsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025).

    Lebih lanjut, Mendagri mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Dia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.

    “Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan [rumah]. Yang kedua program untuk renovasi rumah,” ujar Mendagri.

    Tak sendirian, Tito melakukan kunjungan ke MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

    Pada kesempatan tersebut, Tito juga mengimbau Pemkot Denpasar untuk mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri lalu menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.

    “Saya aja eggak tahu staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau program perumahan susun,” tuturnya.

    Mendagri meminta Pemkot Denpasar memperluas edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR. Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR.

    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, [dijelaskan] definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” tegas Mendagri.

    Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.

    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” tandasnya.

  • Sikap Polri soal Wacana Pemerintah Bakal Beri Amnesti pada Kasus Narkotika

    Sikap Polri soal Wacana Pemerintah Bakal Beri Amnesti pada Kasus Narkotika

    Liputan6.com, Jakarta Polri angkat bicara mengenai usulan pemerintah yang tengah mengkaji pemberian amnesti kepada sejumlah pihak, termasuk pengguna narkotika.

    “Bareskrim Polri belum mengeluarkan tanggapan resmi secara spesifik mengenai rencana kajian pemerintah untuk memberikan abolisi atau amnesti kepada pengedar narkoba,” kata Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025).

    Menurut dia, apa yang dilakukan pihak pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, baru bersifat kajian.

    “Pemerintah Indonesia sedang mengkaji kemungkinan pemberian abolisi dan amnesti bagi pelaku kasus narkotika, terutama bagi mereka yang terlibat dalam peredaran skala kecil atau masih berusia produktif,” ungkap Eko.

    Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memimpin rapat tingkat menteri untuk membahas rencana pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Kebijakan ini ditujukan bagi pihak-pihak tertentu berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, keadilan, dan rekonsiliasi nasional.

    Rapat dihadiri oleh perwakilan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kemenko Politik dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Polri, BNPT, BNN, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

  • DJP: 79 ribu Kopdes Merah Putih telah terdaftar di Coretax

    DJP: 79 ribu Kopdes Merah Putih telah terdaftar di Coretax

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 79.182 dari 82.797 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berbadan hukum telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang terdata dalam sistem Coretax.

    “Tercatat 95,6 persen, atau dalam angka nominal 79.182 Kopdes Merah Putih berbadan hukum yang sudah terdaftar dan memiliki NPWP di Coretax,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Bimo mengatakan pihaknya melayani pendaftaran NPWP Kopdes Merah Putih di sistem Coretax sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto serta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Terdaftarnya NPWP Kopdes Merah Putih dalam Coretax akan membantu tiap koperasi mengurus administrasi pajak dengan lebih mudah.

    “Ini dukungan kami terhadap program prioritas nasional,” ujarnya.

    Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17/ 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Kopdes/Kel Merah Putih, pembangunan hingga operasional seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan rampung pada 2026.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan telah menandatangani Keputusan Bersama (SKB) untuk melakukan akselerasi pembangunan gerai, pergudangan, dan fasilitas Kopdes Merah Putih dengan lintas sektoral terutama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, BP BUMN dan BPI Danantara.

    Kemenkop juga telah menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memberikan supervisi teknis terkait pembangunan gerai, gudang dan aset fisik lainnya.

    Sementara itu, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), yang ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan fisik gerai dan gudang Kopdes Merah Putih berdasarkan SKB No. 17/2025, telah menyelesaikan pembangunan 15.788 bangunan per 18 November 2025, setara 16,44 persen.

    Agrinas juga memasang target pembangunan 2.930 titik per hari, meski jumlah realisasi baru tercatat sebanyak 1.200 titik.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR

    Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR

    Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyosialisasikan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat yang membutuhkan dapat memanfaatkan kebijakan itu.
    Pemerintah pusat, kata Tito, juga menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah lewat Program Tiga Juta Rumah.
    Selain
    masyarakat berpenghasilan rendah
    , program ini juga menyasar aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.
    “Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah). Yang kedua program untuk renovasi rumah,” ujar Tito saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota
    Denpasar
    ,
    Bali
    , Senin (24/11/2025).
    Pemkot Denpasar
    diminta mengecek ada atau tidaknya pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak.
    Sebab salah satu stafnya menjadi penerima manfaat Program Tiga Juta Rumah.
    “Saya aja eggak tahu staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau program perumahan susun,” ujar Tito.
    Tito juga meminta Pemkot Denpasar memperluas edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan
    pembebasan BPHTB
    dan PBG bagi MBR.
    Pasalnya, saat ini masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria
    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, (dijelaskan) definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” ujar Tito.
    Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.
    Tito pun menekankan, kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau.
    Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi, sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.
    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri ungkap emas jadi penyumbang terbesar inflasi

    Wamendagri ungkap emas jadi penyumbang terbesar inflasi

    2 dari 3 orang di Indonesia berinvestasi ke komoditas emas tersebut akan berlanjut selama 12 bulan ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengungkapkan emas masih menjadi penyumbang terbesar inflasi nasional, baik secara year-on-year maupun month-to-month.

    Wiyagus mengungkapkan angka inflasi secara nasional per Oktober 2025 secara year-on-year tercatat sebesar 2,86 persen. Angka tersebut masih dalam rentang target inflasi nasional yaitu 1,5 persen hingga 3,5 persen.

    “Komoditas yang menjadi penyumbang andil inflasi year-on-year yang terbesar di bulan Oktober 2025 adalah emas perhiasan, cabai dan beras,” kata Wiyagus dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

    Secara detail, emas menyumbang kenaikan inflasi 0,68 persen, cabai merah menyumbang 0,28 persen, beras, 0,16 persen, tarif air minum PAM 0,14 persen dan ikan segar 0,13 persen.

    Secara month-to-month, emas masih menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan rincian emas menyumbang 0,21 persen, cabai merah 0,06 persen, telur ayam ras 0,04 persen, daging ayam ras 0,02 persen, dan wortel 0,01 persen.

    “Emas menjadi salah satu komoditas yang mendorong terjadinya inflasi, baik secara year-on-year maupun month-to-month karena beberapa faktor yaitu harga emas yang melonjak cukup tinggi secara internasional akibat demand dan permintaan komoditas emas sehingga harga di Indonesia juga melonjak mencapai Rp2.237.000 per gram,” ujarnya.

    Wiyagus juga mengungkapkan data dari World Gold Council yang menyebut 2 dari 3 orang di Indonesia berinvestasi ke komoditas emas tersebut akan berlanjut selama 12 bulan ke depan.

    “Emas ini menjadi instrumen pilihan investor Indonesia untuk membangun ketahanan finansial dan menyisihkan dana darurat,” kata Wiyagus.

    Oleh karena itu, Wiyagus meminta jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mewaspadai tren kenaikan harga dan terus melakukan monitoring terhadap pergerakan harga bahan pangan dan segera bertindak apabila terjadi lonjakan harga.

    “Selalu lakukan monitoring secara terkoordinasi berbasis data yang aktual, sehingga dapat ditentukan yang upaya ataupun langkah yang tepat dalam menjaga harga komoditas agar tetap stabil, kemudian dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mulai 2026, Sekolah Bisa Ajukan Revitalisasi Secara Online Lewat Aplikasi

    Mulai 2026, Sekolah Bisa Ajukan Revitalisasi Secara Online Lewat Aplikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka akses bagi sekolah untuk mengajukan perbaikan gedung secara daring melalui sebuah aplikasi khusus yang akan dimulai pada 2026.

    Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto menekankan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden RI Prabowo Subianto dalam mempercepat dan menyederhanakan proses revitalisasi fasilitas pendidikan.

    “Pemerintah berupaya mempermudah mekanisme pengusulan program Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2026 melalui pemanfaatan Aplikasi Revitalisasi Sekolah,” katanya melalui rilisnya, Senin (24/11/2025).

    Aplikasi yang dapat diakses melalui revit.kemendikdasmen.go.id itu dirancang sebagai pusat integrasi perencanaan dan pemantauan. Melalui sistem ini, sekolah dan pemerintah daerah dapat mengajukan usulan secara digital dengan lebih efisien.

    Fitur-fitur yang tersedia mencakup rekomendasi otomatis berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik), pengecekan dokumen secara real time, pemeringkatan sasaran secara objektif, verifikasi berjenjang oleh pemerintah daerah hingga pusat, serta akses detail terkait kondisi sekolah hingga level ruang.

    “Aplikasi Revitalisasi menjadi pintu masuk proses perencanaan hingga evaluasi revitalisasi satuan pendidikan 2026 agar prosesnya berjalan cepat, terintegrasi, transparan, dan akuntabel,” kata Gogot.

    Ruang lingkup menu revitalisasi pun diperluas agar mampu menjawab beragam kebutuhan sekolah. Mulai dari pembangunan ruang belajar baru, perbaikan ruang yang mengalami kerusakan, hingga penataan lingkungan sekolah seperti pagar, akses masuk, ruang tunggu, estetika, serta penyediaan sumber air bersih dan sanitasi layak.

    Program revitalisasi ini ditujukan bagi sekolah negeri maupun swasta dengan prinsip pemerataan, prioritas bagi wilayah 3T, serta fokus pada satuan pendidikan yang mengalami kerusakan paling berat.

    Gogot menuturkan bahwa penguatan program akan terus dilakukan, mengingat masih besarnya tantangan pemerataan infrastruktur pendidikan. Indonesia saat ini memiliki sekitar 1,2 juta ruang kelas yang berada dalam kondisi rusak sedang hingga berat pada 195.000 sekolah.

    “Sebanyak 195.000 sekolah itu tentu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1—2 tahun ke depan. Tetapi paling tidak kita harus bisa menyelesaikan yang masuk skala prioritas. Agar anak-anak kita bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dengan aman, nyaman, dan gembira,” katanya.

    Pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 juga telah diperkuat melalui Instruksi Presiden serta komitmen lintas lembaga yang melibatkan pemerintah daerah, Kemendikdasmen, Kantor Staf Presiden, DPR RI, dan Kementerian Dalam Negeri.

    Gogot menegaskan perlunya keterlibatan aktif pemerintah daerah agar pengusulan lebih tepat sasaran. Daerah diminta mengidentifikasi sekolah paling membutuhkan, menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, melakukan asesmen lapangan, serta mendampingi sekolah dalam menyiapkan dokumen.

    “Adapun sekolah wajib melengkapi dokumen persyaratan seperti status dan luas lahan yang siap dibangun, foto kondisi kerusakan dengan geotagging dari enam sudut berbeda, serta formulir tingkat kerusakan bangunan sesuai ketentuan Kementerian PUPR yang harus ditandatangani surveyor,” tandasnya.

  • Menhub pastikan integritas layanan transportasi saat libur akhir tahun

    Menhub pastikan integritas layanan transportasi saat libur akhir tahun

    Kami mengutamakan penegakan disiplin dalam pelayanan publik, khususnya pada terminal dan sektor perhubungan darat, pelayanan beritegritas dan pencegahan pungli.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen memperkuat disiplin dan integritas layanan transportasi melalui pencegahan pungli dan peningkatan pengawasan demi memastikan keamanan serta kenyamanan masyarakat menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

    “Kami mengutamakan penegakan disiplin dalam pelayanan publik, khususnya pada terminal dan sektor perhubungan darat, pelayanan beritegritas dan pencegahan pungli,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dudy menekankan hal itu saat bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Keduanya bertemu untuk mempersiapkan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Dia menyampaikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai mempersiapkan pelaksanaan angkutan Natal dan tahun baru dengan berkoordinasi dan berkolaborasi bersama kementerian/lembaga lainnya serta pemangku kepentingan terkait.

    “Harapannya pelaksanaan Natal dan tahun baru ini berjalan dengan lancar dan aman,” ujar Menhub.

    Menhub menyampaikan rencana kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait keselamatan transportasi, penguatan dan integrasi transportasi publik di daerah, penyelarasan perencanaan pembangunan terkait transportasi, serta penanganan kemacetan dan tata ruang berbasis transportasi (TOD).

    Kemenhub dan Kemendagri juga akan berkolaborasi terkait proyek pengembangan transportasi daerah, pengawasan ASN pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transportasi, serta harmonisasi regulasi transportasi.

    Di samping itu, Menhub juga menyampaikan sejumlah faktor yang perlu diantisipasi pada penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Pertama, adanya libur Natal dan tahun baru yang berdekatan dengan akhir pekan, sehingga meningkatkan potensi masyarakat bepergian atau berlibur.

    Kedua, adanya kebijakan cuti bersama nasional yang memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan.

    Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Menhub lagi, pemerintah meluncurkan program stimulus Natal dan Tahun Baru 2025/2026 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri.

    “Selanjutnya, kami juga sedang finalisasi SKB Kebijakan Pembatasan Angkutan Barang Selama Periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 untuk memastikan kelancaran pergerakan masyarakat,” kata Menhub.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jangan Anggap Sepele, Batas Desa Bermasalah Bisa Berdampak ke Pembangunan Nasional

    Jangan Anggap Sepele, Batas Desa Bermasalah Bisa Berdampak ke Pembangunan Nasional

    Jakarta: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo berharap Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dapat memantik para pihak untuk mempercepat penyelesaian batas desa.  Ini karena batas desa sangat penting bagi pembangunan di tingkat desa, regional, dan nasional. 

    “Jangan anggap sepele soal batas desa. Kalau batas desa bermasalah, tidak tegas maka akan berdampak pada yang mengampu urusan di atas-atasnya, di kabupaten/kota, provinsi, ” katanya dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis  ILASPP Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta. 

    La Ode menjelaskan,  batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa, mendukung tertib administrasi kependudukan, mendukung kejelasan kepemilikan aset pemerintah desa, daerah, dan masyarakat.  Penegasan batas desa juga meminimalkan potensi konflik batas wilayah dan mempercepat penyelesaian batas administrasi kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. 

    “Ada desa yang berbatasan dengan desa, desa yang berbatasan dengan kecamatan, desa yang berbatasan dengan kecamatan dan daerah, bahkan ada desa yang berbatasan dengan negara, ” paparnya. 

    Dalam ILASPP ini, Ditjen Bina Pemdes menargetkan penyelesaian batas desa di 5.000 desa hingga 2029. Dalam penyelesaian ini Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN.  Adapun output dari program tersebut berupa rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) batas desa.

    Program ini akan menambah jumlah desa yang memiliki batas desa secara definitif. Saat ini ada 10.909 desa yang telah memiliki perkada batas desa atau sekitar 14,4 % dari jumlah desa yang ada saat ini, yaitu 75.266 desa.

    Dalam kesempatan itu La Ode menambahkan, Kemendagri telah mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memasukkan penegasan batas desa ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Kalau batas desanya tidak jelas maka pembangunan daerahnya tidak linear,” paparnya. 

    Kemendagri juga telah menerbitkan Permendagri untuk pendanaan dalam rangka mendukung penegasan batas desa di daerah. 
     

    Baca Juga :

    Kemendagri Targetkan Penyelesaian Batas Desa di 5.000 Desa hingga 2029

    Jakarta: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo berharap Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dapat memantik para pihak untuk mempercepat penyelesaian batas desa.  Ini karena batas desa sangat penting bagi pembangunan di tingkat desa, regional, dan nasional. 
     
    “Jangan anggap sepele soal batas desa. Kalau batas desa bermasalah, tidak tegas maka akan berdampak pada yang mengampu urusan di atas-atasnya, di kabupaten/kota, provinsi, ” katanya dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis  ILASPP Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta. 
     
    La Ode menjelaskan,  batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa, mendukung tertib administrasi kependudukan, mendukung kejelasan kepemilikan aset pemerintah desa, daerah, dan masyarakat.  Penegasan batas desa juga meminimalkan potensi konflik batas wilayah dan mempercepat penyelesaian batas administrasi kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. 

    “Ada desa yang berbatasan dengan desa, desa yang berbatasan dengan kecamatan, desa yang berbatasan dengan kecamatan dan daerah, bahkan ada desa yang berbatasan dengan negara, ” paparnya. 
     
    Dalam ILASPP ini, Ditjen Bina Pemdes menargetkan penyelesaian batas desa di 5.000 desa hingga 2029. Dalam penyelesaian ini Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN.  Adapun output dari program tersebut berupa rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) batas desa.
     
    Program ini akan menambah jumlah desa yang memiliki batas desa secara definitif. Saat ini ada 10.909 desa yang telah memiliki perkada batas desa atau sekitar 14,4 % dari jumlah desa yang ada saat ini, yaitu 75.266 desa.
     
    Dalam kesempatan itu La Ode menambahkan, Kemendagri telah mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memasukkan penegasan batas desa ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Kalau batas desanya tidak jelas maka pembangunan daerahnya tidak linear,” paparnya. 
     
    Kemendagri juga telah menerbitkan Permendagri untuk pendanaan dalam rangka mendukung penegasan batas desa di daerah. 
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Bima Arya ajak mahasiswa dukung Astacita jadikan Indonesia negara maju

    Bima Arya ajak mahasiswa dukung Astacita jadikan Indonesia negara maju

    “Kita akan menjadi negara maju dalam waktu 20 tahun. Namun syaratnya dua Bapak-Ibu sekalian,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) untuk mendukung program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

    Ia menegaskan bahwa saat ini merupakan momentum terbaik sekaligus krusial bagi masa depan Indonesia. Posisi Indonesia saat ini dinilai sangat strategis untuk meraih lompatan besar menuju negara maju.

    Berdasarkan analisis sejumlah lembaga internasional, Indonesia diproyeksikan akan menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi terkuat di dunia dalam 20 tahun mendatang.

    “Kita akan menjadi negara maju dalam waktu 20 tahun. Namun syaratnya dua Bapak-Ibu sekalian,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Musyawarah Nasional (Munas) IX IARMI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

    Syarat pertama, ujar Bima, adalah kemampuan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah. Banyak negara mampu naik dari pendapatan rendah ke menengah, tetapi gagal melesat menuju kategori pendapatan tinggi. Di Asia hanya lima negara yang berhasil, sementara di Eropa terdapat 14 negara.

    “Kalau kita gagal keluar dari jebakan kelas menengah ini, maka kita akan berputar-putar di situ dalam waktu yang cukup lama,” ungkapnya.

    Syarat kedua ialah memanfaatkan bonus demografi. Saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif yang dominan. Karena itu, potensi ini harus dioptimalkan agar target Indonesia Emas 2045 dapat dicapai.

    “Asta Cita bicara itu Bapak-Ibu sekalian, Asta Cita bicara tentang pendidikan, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, adalah menyiapkan anak-anak muda, menyiapkan sektor produktif tadi,” tuturnya.

    Selain itu, Bima menjelaskan bahwa Asta Cita juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena itu, dibutuhkan upaya yang luar biasa dari semua pihak untuk merealisasikannya.

    Berikutnya, ia berpandangan, Asta Cita dapat disederhanakan menjadi dua tema besar, yakni pendidikan–teknologi dan pemerintahan yang efektif. Ia lantas menilai moto IARMI, “Widya Castrena Dharma Siddha” yang bermakna penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, sejalan dengan arah Asta Cita.

    “IARMI punya peran yang signifikan dan strategis apalagi bersinergi dan fokus kepada dua bidang tadi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa pemerintahan yang efektif adalah cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Agenda retret kepala daerah juga menargetkan efektivitas pemerintahan, termasuk efisiensi APBN dan APBD. Menurutnya, semangat penggemblengan dan kaderisasi yang dijalankan IARMI sejalan dengan hal tersebut.

    “Keprajuritan ini adalah pengabdian. Keprajuritan ini adalah kepemimpinan. Keprajuritan ini adalah pemerintahan yang efektif,” jelasnya.

    Bima kemudian membayangkan dua bentuk sinergi yang dapat diperkuat IARMI dalam mendukung Asta Cita. Pertama, sinergi antara IARMI dengan birokrasi, lembaga akademik, dan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan serta penguasaan teknologi dalam mendukung Indonesia Emas 2045.

    Kedua, menyiapkan generasi Z sebagai calon pemimpin pada 2045, mulai dari kepala daerah hingga presiden, melalui pembekalan karakter, pengetahuan, dan talenta kepemimpinan.

    “Saya membayangkan, kalau IARMI bersinergi dengan Kemendagri, dengan kementerian-kementerian yang ada, dengan para rektor, menggembleng, melatih, memupuk talenta kepemimpinan mahasiswa dengan Menwa (Resimen Mahasiswa) sebagai motor utamanya, maka akan kita pastikan mereka siap menggantikan kita 20 tahun yang akan datang,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri minta Karang Taruna jadi motor penggerak perubahan desa

    Mendagri minta Karang Taruna jadi motor penggerak perubahan desa

    “Saya mengamati sebagai Mendagri, pembina desa bersama-sama Kementerian Desa, memang sebetulnya di negara Indonesia ini yang selalu menjadi driving force, membuat perubahan itu adalah pemuda,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Karang Taruna untuk menjadi motor penggerak perubahan bagi kalangan pemuda di desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

    “Saya mengamati sebagai Mendagri, pembina desa bersama-sama Kementerian Desa, memang sebetulnya di negara Indonesia ini yang selalu menjadi driving force, membuat perubahan itu adalah pemuda,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Tito juga menegaskan keberadaan Karang Taruna penting untuk mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

    Menurut Mendagri, selama ini motor penggerak perubahan di desa didominasi oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Oleh karena itu, peran aktif dari pemuda sangat diperlukan, khususnya melalui Karang Taruna.

    Dalam konteks itu, Mendagri mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dari keberadaan generasi muda. Terlebih, Indonesia juga mengalami bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan non-produktif.

    Potensi ini perlu dimanfaatkan dengan optimal untuk memajukan desa melalui Karang Taruna. Apalagi, tren di sejumlah negara menunjukkan peningkatan perpindahan penduduk dari desa ke kota.

    “Sehingga program-program Bapak Presiden untuk memperkuat desa, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih dan lain-lain itu adalah sangat penting untuk menahan perubahan demografi,” ujarnya.

    Mendagri berharap, upaya yang terus didorong Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat didukung oleh Karang Taruna. Ia menyambut baik apabila para Pengurus Karang Taruna Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyukseskan upaya tersebut.

    Di sisi lain, Mendagri juga menyarankan agar Karang Taruna memperkuat tata kelola organisasinya, khususnya melalui penguatan aspek historis. Dengan upaya tersebut, diharapkan para anggota Karang Taruna semakin mencintai organisasi.

    “Kami siap mendukung, saya siap mendukung dengan semua jajaran provinsi, kabupaten, kota,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.