Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Ikuti Inpres, Gubernur terpilih Jabar pangkas belanja tak penting

    Ikuti Inpres, Gubernur terpilih Jabar pangkas belanja tak penting

    Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi menjawab pertanyaan wartawan usai pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu (16/2/2025). ANTARA/Fath Putra Mulya.

    Ikuti Inpres, Gubernur terpilih Jabar pangkas belanja tak penting
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 16 Februari 2025 – 16:01 WIB

    Elshinta.com – Gubernur terpilih Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berkomitmen untuk memangkas belanja yang tidak penting guna mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Dedi saat ditemui usai pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu, memastikan efisiensi tersebut tidak mengganggu aspek pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Jabar.

    “Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jabar, sudah mencoba menitikberatkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pemangkasan belanja tidak penting itu, seperti menghapus anggaran baju dinas, menihilkan anggaran perjalanan dinas luar negeri dari sebelumnya Rp1,5 miliar, serta mengurangi anggaran perjalanan dinas dalam negeri menjadi Rp700 juta dari Rp1,8 miliar.

    Menurut Dedi, total nilai dari efisiensi anggaran belanja yang tidak penting, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan proyek yang tidak semestinya dibuat, mencapai Rp5 triliun.

    Dana itu, kata Dedi, nantinya dialihkan untuk sektor pendidikan, seperti membangun ruang kelas dan sekolah baru. Selain itu, juga digunakan untuk Pembangunan jalan lintas mulai dari Parung Panjang, jalan Puncak Dua, hingga jalan penghubung Sukabumi-Pangandaran.

    Di sektor ketahanan pangan, dana hasil efisiensi bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur irigasi dan meningkatkan mutu laboratorium guna peningkatan bibit padi. Sementara itu, pada sektor kesehatan, akan digunakan untuk pengintegrasian layanan dari mulai rumah sakit rujukan hingga puskesmas pembantu.

    “Seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan target pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan di Jabar bisa tuntas pada 2026 karena pada 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah sehingga nanti ke depan Jabar memiliki nilai investasi yang cukup,” jelas dia.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Efisiensi anggaran tersebut berasal dari anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Sumber : Antara

  • Efisiensi anggaran tak ganggu program yang dikampanyekan Pram-Rano

    Efisiensi anggaran tak ganggu program yang dikampanyekan Pram-Rano

    Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Rano Karno usai menghadiri pemeriksaan kesehatan di Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Efisiensi anggaran tak ganggu program yang dikampanyekan Pram-Rano
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 16 Februari 2025 – 17:33 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Rano Karno mengungkapkan bahwa tidak ada program kampanye Pramono-Rano di Pilkada 2024 yang terganggu akibat adanya efisiensi anggaran, apalagi Jakarta termasuk provinsi yang bisa mandiri.

    “Secara APBD Jakarta itu sebetulnya mandiri, sangat bisa untuk hidup mandiri,” kata Rano yang biasa disapa Si Doel di Jakarta, Minggu, setelah mengikuti pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menurut dia, dengan adanya efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dipastikan tidak mengganggu program yang dikampanyekannya di Pilkada.

    Ia menjelaskan bahwa setelah mendapat laporan dari Tim Transisi menyebutkan, efisiensi anggaran yang bisa dilakukan di Jakarta berkisar Rp38 miliar dan jumlah tersebut memang tidak terlalu besar.

    “Tidak (mengganggu program yang dikampanyekan). Kita harus efisiensi, saya mendapat laporan dari Tim Transisi, bukan tidak besar, tapi artinya Pemda DKI diharapkan efisiensi tidak lebih dari Rp38 miliar,” kata dia.

    Doel menambahkan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan seperti pemotongan perjalanan dinas, makan minum, rapat di hotel dan lain sebagainya sudah dipetakan.

    Namun ia juga tidak akan memangkas terlalu banyak, karena pemotongan ini akan berakibat kepada okupansi hotel dan ini bisa berdampak bagi perputaran perekonomian.

    “Mungkin juga jangan semua dipotong habis, kasihan juga hotel. Jadi diatur, agar tidak melebihi dari target,” kata dia.

    Sebelumnya, Rano Karno menyatakan akan langsung bekerja setelah resmi dilantik, bahkan sebelumnya pun sudah bekerja dengan meninjau beberapa lokasi.

    “Sebelum dilantik saja saya sudah bekerja. Kemarin saya berkunjung ke Waduk Pluit,” kata dia.

    Menurut dia, setelah pelantikan hari pertama dipastikan akan langsung bekerja untuk warga Jakarta, karena ini sudah menjadi amanah yang diberikan.

    Doel menyebutkan telah meninjau beberapa lokasi terutama yang berkaitan dengan persiapan banjir pesisir (rob) di Jakarta.

    “Saya melihat waduk di Muara Baru dan saya berkunjung ke PIK. Karena sebelum dilantik rob sudah menghadang,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Produsen dan Distributor Terlibat Mafia Minyakita, Begini Modusnya

    Produsen dan Distributor Terlibat Mafia Minyakita, Begini Modusnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Belakangan, munyak goreng kemasan ‘MinyaKita’ semakin langka dan harganya meroket. Padahal, minyak goreng kemasan ini dirancang untuk khusus agar masyarakat bisa mendapat minyak dengan harga terjangkau.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun menemukan adanya beberapa Minyakita yang dijual melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Staf Ahli Menteri Perdagangan, Tommy Andana menyampaikan rata-rata harga Minyakita pada Januari 2025 mencapai Rp17.389 per liter, jauh di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Tak hanya Minyakita, harga minyak goreng curah dan premium juga menunjukkan tren kenaikan, masing-masing mencapai Rp17.735 per liter dan Rp22.138 per liter.

    “Kenaikan harga Minyakita di atas HET ini menjadi persoalan serius, terutama karena konsumsi masyarakat terhadap produk ini sangat tinggi. Kelangkaan Minyakita di pasar modern dan tradisional menimbulkan tanda tanya besar, sementara minyak goreng jenis lain tersedia,” ujar Tommy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Ironisnya, data menunjukkan ketersediaan minyak goreng sebenarnya mencukupi. Berdasarkan realisasi Domestic Market Obligation (DMO), produksi Minyakita mencapai 213.988 ton per bulan, sementara kebutuhan minyak goreng kemasan sederhana dan curah hanya 170.000 ton per bulan. Artinya, stok yang ada melebihi kebutuhan nasional hingga 125%.

    Bahkan, pada Januari 2025 saja, realisasi DMO telah mencapai 130.903 ton khusus untuk Minyakita. Sejak 12 November 2024, seluruh DMO minyak goreng difokuskan dalam bentuk Minyakita, tanpa lagi ada DMO dalam bentuk curah. Secara logika, dengan pasokan yang melimpah ini, harga Minyakita seharusnya stabil di bawah HET. Namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya.

    Foto: Harga Minyakita di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan dipatok Rp17.000 per liter. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Harga Minyakita di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan dipatok Rp17.000 per liter. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    “Kami sangat menyayangkan, lantaran masih banyak sekali harga Minyakita di atas HET di beberapa daerah tertentu. Itu menjadi konsen dan fokus dari Kementerian Perdagangan untuk bisa menurunkan atau bisa mengendalikan agar harga kalau bisa itu di semua daerah sesuai HET. Tentu peran kita semua, pemerintah pusat dan di daerah bisa mengontrol bagaimana harga minyak kita ini benar-benar mengikuti peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

    Kemendag pun mencium adanya modus busuk operandi yang dilakukan oleh produsen dan distributor dalam rantai pasok Minyakita. Tommy mengungkapkan hasil pengawasan Kemendag bersama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) serta Satgas Pangan Mabes Polri, menemukan indikasi kuat beberapa produsen dan distributor tingkat pertama (D1) serta distributor tingkat kedua (D2) sengaja menahan distribusi Minyakita.

    “Mereka menunda peredaran Minyakita di pasar dengan tujuan untuk mencari keuntungan lebih besar. Ini motif yang kami temukan berdasarkan hasil pengawasan langsung di lapangan. Tindakan ini jelas melanggar ketentuan yang berlaku,” tegas dia.

    Sebagai respons, Kemendag mengambil langkah konkret untuk mengendalikan situasi ini. Selain melakukan pengawasan rutin bersama aparat penegak hukum, pemerintah juga memperketat pendataan terhadap distributor di seluruh wilayah, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Tujuannya adalah memastikan data distribusi sesuai dengan laporan resmi yang ada pada Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), serta meminimalkan peluang manipulasi dalam rantai pasok.

    “Kalau kita temukan, kita langsung tindak dan kita langsung sampaikan untuk disebarkan atau diedarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap Tommy.

    Lebih lanjut, berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ketiga Januari 2025, tercatat ada 225 daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng, baik untuk kategori premium, curah, maupun Minyakita. Fenomena ini menunjukkan adanya disparitas harga yang signifikan antar daerah.

    “Ada daerah yang masih menjual di bawah HET, namun banyak juga yang jauh melampaui batas. Ini berarti ada persoalan distribusi dan pengawasan yang perlu diselesaikan,” tukasnya.

    Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara daerah, produsen, dan pelaku usaha dalam mendistribusikan minyak goreng agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemendag berkomitmen untuk terus memantau dan mengendalikan situasi ini agar minyak goreng kemasan rakyat benar-benar bisa dinikmati masyarakat luas dengan harga yang terjangkau.

    (wur)

  • 40 Menteri akan Jadi Pembicara pada Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang – Halaman all

    40 Menteri akan Jadi Pembicara pada Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan sebanyak 40 lebih menteri di Kabinet Merah Putih akan menjadi pembicara pada acara retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    “Ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana,” kata Bima di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Bima menjelaskan, dalam acara retret tersebut, para pembicara akan mengisi materi soal tugas pokok kepala daerah.

    “Kepala daerah ini nggak semua latar belakangnya sama, nggak semua punya pemahaman politik pemerintahan. Ada yang latar belakangnya pengusaha, budayawan, kiai, selebriti. Ini wajib,” ujarnya.

    Selain itu, dalam retret tersebut akan dibahas konsep astacita, yang mencakup berbagai aspek pembangunan daerah, termasuk ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan.

    “Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting,” ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

    Selain materi teknis, Bima menekankan pentingnya membangun koordinasi dan kerja sama antarkepala daerah serta pemerintah pusat.

    “Nah ini yang enggak bisa pakai zoom, pembangun chemistry, emotional bonding,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Bima juga menyinggung soal pengelolaan anggaran negara yang mencapai ribuan triliun rupiah.

    “Kita berbicara tentang mengelola APBN Rp 3.600 triliun dari pusat, di pusat semuanya, kemudian ada Rp 1.300 APBD. Untuk mengawal itu perlu serius, teman-teman itu perlu mengawal uang rakyat tadi,” tegasnya.

    Selain aspek teknis dan koordinasi, retret ini juga akan membahas ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan.

    “Juga ada materi-materi tentang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan. Teman-teman kepala daerah harus menjadi garda terdepan, sebagai pemersatu, sebagai tokoh-tokoh nasionalis,” tutur Bima.

     

  • Wamendagri sebut ada mantan presiden berbicara di retret kepala daerah

    Wamendagri sebut ada mantan presiden berbicara di retret kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut ada kemungkinan mantan presiden Republik Indonesia yang akan berbicara sebagai pemateri dalam retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Bima saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Minggu mengatakan bahwa pembicara pada retret yang berlangsung mulai Jumat (21/2) hingga Jumat (28/2) mendatang sebagian besar tokoh dari dalam negeri, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

    “Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan widyaiswara dari Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan presiden yang akan berbicara,” kata dia.

    Kendati demikian, Bima enggan memerinci mantan presiden dimaksud. Dia mengatakan nama dari mantan presiden yang menjadi pembicara dalam retret tersebut nanti diberi tahu kemudian.

    “Mungkin. nanti kita sampaikan. Nantilah kita lihat,” ujarnya.

    Menurut Bima, setidaknya ada lima pokok pembekalan dalam retret kepala daerah. Pertama, pemahaman tentang tugas pokok, mengingat tidak semua kepala daerah terpilih berlatar belakang politik pemerintahan.

    Kedua, pemahaman tentang Astacita. Menurut dia, delapan visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu penting diketahui oleh para kepala daerah.

    “Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting. Makanya, ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana,” kata dia.

    Ketiga, membangun kedekatan emosional antarkepala daerah demi kelancaran pembangunan di daerah ke depan.

    Menurut Bima, kegiatan retret kepala daerah ini tidak bisa, jika hanya dilakukan secara daring.

    “Kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu, kalau sudah akrab, sudah kenal maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya, sudah tahu, ‘Oh kita tinggal kontak,’ nyambung,” katanya.

    “Kemudian juga ada materi-materi tentang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan. Teman-teman kepala daerah hari itu harus menjadi garda terdepan, sebagai pemersatu, sebagai tokoh-tokoh nasionalis,” ujarnya lagi.

    Keempat, kata Bima, tentang pengelolaan anggaran karena kepala daerah perlu mengawal uang rakyat. Terkait materi ini, akan dihadirkan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kepolisian.

    Kelima, kepala daerah akan diberikan materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Ini bertujuan menjadikan kepala daerah sebagai garda terdepan pemersatu bangsa sekaligus tokoh nasionalis.

    Pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik secara serentak pada Kamis (20/2). Setelah itu, kepala daerah akan mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (21/2) hingga Jumat (28/2), sementara wakil kepala daerah dijadwalkan hadir saat penutupan.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Andra Soni Pastikan Program Sekolah Gratis di Banten Tak Terpengaruh Efisiensi

    Andra Soni Pastikan Program Sekolah Gratis di Banten Tak Terpengaruh Efisiensi

    Jakarta –

    Gubernur Banten terpilih Andra Soni mengatakan wilayahnya juga terdampak efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, ia memastikan program kampanyenya bersama Dimyati Natakusumah tak akan terdampak.

    “Jadi APBD Provinsi Banten itu ditetapkan di November tahun 2024. Sedangkan, Pilkada itu dilaksanakan juga di akhir November tahun 2024. Nah kemudian kalau APBD atau pemerintahan daerah itu kan terkait dengan bagaimana proses perencanaan,” kata Andra usai pemeriksaan kesehatan di Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Andra menyebut sudah berkomunikasi dengan Pj Gubernur Banten dan Ketua DPRD terkait program ke depan. Ia memastikan program sekolah gratis yang dicanangkan tak akan terdampak.

    “InsyaAllah beberapa program kami yang kami canangkan dalam visi-misi waktu kampanye itu bisa dijalankan, salah satunya adalah terkait dengan sekolah gratis,” ujar Andra.

    “Ya, SMA, SMK, Madrasah Aliyah di provinsi Banten yang swasta sesuai dengan program yang kami buat, dan sekolah-sekolah yang bersedia untuk bekerja sama insyaallah kami akan melaksanakannya di tahun ajaran baru tahun 2025. Itu pertama,” kata dia.

    Andra mengatakan program bangun jalan desa juga tetap berlangsung. Ia menyebut program ini bersentuhan langsung dengan rakyat.

    “Kedua, kami juga ada program ‘Bank Andra’ Bangun Jalan Desa Sejahtera, ini sesuai dengan Asta Cita karena memulai membangun dari desa atau memulai bangun dari bawah,” imbuhnya.

    (dwr/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemerintah Kirim Dokumen Permohonan Ekstradisi Paulus Tannos ke Singapura Pekan Depan

    Pemerintah Kirim Dokumen Permohonan Ekstradisi Paulus Tannos ke Singapura Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI menargetkan pengiriman surat permohonan ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) Paulus Tannos ke Pemerintah Singapura pada pekan depan. 

    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo mengatakan, pemerintah saat ini masih berupaya melengkapi dokumen-dokumen pendukung permohonan ekstradisi kepada pemerintah Singapura. Namun, dia menyebut sebagian besar dokumen saat ini sudah tersedia. 

    “Namun masih terdapat beberapa dokumen dalam tahap penyempurnaan. Kami berupaya agar dokumen-dokumen tersebut memenuhi prinsip prima factie di pengadilan Singapura,” ujar Widodo kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025). 

    Merujuk pada Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, batas waktu pemenuhan berkas ekstradisi yakni selama 45 hari. Adapun dalam kasus Tannos, maka pemerintah RI memiliki waktu sampai dengan 3 Maret 2025 untuk mengirimkan berkas-berkas yang diperlukan untuk memproses ekstradisi buron tersebut. 

    Sebelumnya, otoritas Singapura yakni Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) menangkap dan melakukan penahanan sementara terhadap Tannos pada 17 Januari 2025. 

    Oleh sebab itu, Widodo mengaku pemerintah berencana untuk mengirimkan seluruh berkas permohonan ekstradisi ke pemerintah Singapura pada pekan depan. Selanjutnya, berkas-berkas itu akan digunakan untuk meyakinkan pengadilan di Singapura. 

    “Kami memang berencana untuk mengirimkan surat permohonan resmi beserta seluruh dokumen-dokumen pendukungnya di minggu depan. Semoga dapat berjalan dengan baik sesuai rencana,” ungkap Widodo.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Hukum hingga Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Polri untuk mendorong proses ekstradisi Tannos dari Singapura.

    KPK menyebut berkas-berkas yang akan dikirim ke Singapura merupakan dokumen yang diperlukan untuk meyakinkan Pengadilan setempat soal proses hukum terhadap Tannos.

    Sebagaimana diketahui, sistem hukum Indonesia dan Singapura yang berbeda mengharuskan pemerintah pemohon ekstradisi untuk menyesuaikan dokumen hukum. Termasuk yang dibutuhkan dalam sistem peradilan Singapura, namun tidak ada di Indonesia. 

    Salah satu dokumen yang dibutuhkan penegak hukum di Singapura adalah pernyataan pihak Indonesia bahwa Tannos bakal dibawa ke pengadilan setelah menjalani ekstradisi. 

    “Intinya adalah memulangkan saudara PT [Tannos, red] dan memenuhi apa yang diminta oleh negara Singapura, karena mereka sendiri dalam hal ini sudah melakukan tindakan pro justitia ya, dalam hal ini provisional arrest kepada saudara PT,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Jumat (14/2/2025). 

    Sebagai informasi, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan paket KTP Elektronik 2011-2013 Kementerian Dalam Negeri. Dia lalu dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.  

    Dia diduga mengganti identitasnya dan memegang dua kewarganaegaraan dari satu negara di Afrika Selatan. KPK pun tak menutup kemungkinan ada pihak yang membantunya untuk mengganti identitas di luar negeri.

  • Bupati Kediri Terpilih dan Wakilnya Jalani Cek Kesehatan Jelang Pelantikan

    Bupati Kediri Terpilih dan Wakilnya Jalani Cek Kesehatan Jelang Pelantikan

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri terpilih, Hanindhito Himawan Pramana, bersama Wakil Bupati terpilih, Dewi Maria Ulfa, menjalani cek kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada Minggu (16/2/2025). Kegiatan ini merupakan rangkaian persiapan menjelang pelantikan kepala daerah yang akan digelar pada 20 Februari 2025.

    Hanindhito Himawan Pramana, yang akrab disapa Mas Dhito, menyatakan bahwa tidak ada kendala dalam cek kesehatan tersebut. “Tidak ada kendala dalam cek kesehatan. Saya bersama Mbak Dewi dalam kondisi terbaik,” ujar Mas Dhito.

    Hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa tekanan darah Mas Dhito berada di angka 129/92, gula darah 78, kolesterol 160, dan asam urat 6,2. “Tidak ada kendala, semua masih di batas normal. Begitu juga dengan Wabup, kami berdua siap menjalani pelantikan dan retreat di Magelang,” tambahnya.

    Mas Dhito juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki persiapan khusus untuk menjalani pelantikan dan retreat. Namun, dia berkomitmen untuk menjaga kesehatan agar senantiasa bugar. “Kami tinggal bersiap-siap untuk pelantikan dengan jaga makan, olahraga, dan berdoa,” ucapnya.

    Pelantikan kepala daerah terpilih se-Indonesia rencananya akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Istana Negara. Presiden RI Prabowo Subianto akan melantik seluruh kepala daerah terpilih, termasuk Mas Dhito dan Mbak Dewi.

    Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dijadwalkan akan menjalani retreat pada 21-28 Februari 2025 di Lembah Akademi Militer (Akmil), Magelang. Mas Dhito menilai positif kegiatan retreat yang diinisiasi oleh Presiden RI tersebut.

    “Tentunya Bapak Presiden bagaimana caranya 503 ini akan punya bonding satu sama lainnya, bersama-sama punya visi misi untuk Indonesia Emas,” ujarnya.

    Dengan kondisi kesehatan yang prima, Mas Dhito dan Mbak Dewi siap menjalani rangkaian acara pelantikan dan retreat yang akan menjadi momen penting dalam mempersiapkan kepemimpinan mereka di Kabupaten Kediri. [ADV PKP/nm]

  • Siap Ikut Retreat di Magelang, Benyamin Davnie Bakal Naik Pesawat Megapolitan 16 Februari 2025

    Siap Ikut Retreat di Magelang, Benyamin Davnie Bakal Naik Pesawat Megapolitan 16 Februari 2025

    Siap Ikut Retreat di Magelang, Benyamin Davnie Bakal Naik Pesawat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel)
    Benyamin Davnie
    bakal naik pesawat untuk menuju ke Magelang, Jawa Tengah, guna mengikuti retreat (orientasi kepala daerah) yang diadakan oleh pemerintah pusat, Jumat (21/2/2025).
    Benyamin mengatakan, dirinya akan berangkat ke Magelang seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025).
    “Saya karena dari selesai pelantikan enggak tahu jam berapa, saya dari sini ke sananya naik pesawat dulu. Sudah dapat (tiket) jam 16.00 WIB,” tutur Benyamin di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
    Tak seorang diri, Benyamin akan membawa tim teknisnya saat retreat di Magelang. Namun, tim teknisnya berangkat lebih dulu dengan menaiki mobil pada Rabu (19/2/2025).
    Di sisi lain, Benyamin juga mengaku sudah siap untuk melaksanakan pelantikan di Istana Negara dan retreat di Magelang.
    Segala persyaratan untuk dua agenda tersebut sudah ia siapkan secara maksimal.
    “Persiapan saya Insyaallah sudah maksimal, SK persyaratan untuk ke Magelang juga lengkap,” ucap Benyamin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bima Arya ungkap Alasan Retreat Kepala Daerah Dipangkas Jadi 7 Hari

    Bima Arya ungkap Alasan Retreat Kepala Daerah Dipangkas Jadi 7 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan alasan kegiatan pembekalan atau retreat kepala daerah hanya dilakukan 7 hari dari yang semula 14 hari.

    Bima mengemukakan bahwa awalnya retreat ini hendak dilakukan selama 14 hari dan juga melibatkan seluruh wakil kepala daerah, sehingga wakil tak hanya bergabung saat menjelang hari akhir saja.

    Namun, hal itu tak dapat terlaksana lantaran ada tiga hal yang mendasari retreat hanya bisa dilakukan 7 hari. Yakni karena efisiensi, supaya kepala dan wakil kepala daerah bisa cepat bekerja, serta keterbatasan tempat.

    “Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi, kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari, dan tempatnya juga terbatas,” ujarnya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Adapun bekas Wali Kota Bogor itu menjelaskan bahwa tenda yang ada tak bisa memuat hingga seribu kapasitas, sehingga harus mencari lagi tambahannya. 

    Maka demikian, Bima berujar untuk sementara ini tahapan yang bisa dilakukan adalah wakil kepala daerah hanya bergabung menjelang hari akhir saja.

    “Nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan, tentu dengan rencana yang berbeda nanti ke depan,” pungkasnya.

    Senada, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan kegiatan yang akan dilaksanakan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah ini pun telah terkena efisiensi atau pengurangan dari segi hari. 

    “Semua yang dianggap tidak terlalu kelihatan manfaatnya, tidak produktif, pasti diefisiensikan, termasuk retreat. Kan retreat tadinya 14 hari, sekarang sudah dikurangi harinya,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).