Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Bupati dan Wabup Banyuwangi Terpilih Selesaikan MCU Jelang Pelantikan

    Bupati dan Wabup Banyuwangi Terpilih Selesaikan MCU Jelang Pelantikan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih, Ipuk Fiestiandani dan Mujiono telah menyelesaikan rangkaian tes kesehatan menjelang pelantikan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Hasil kesehatan para pasangan kepala daerah terpilih seperti tekanan darah, gula darah, dan kolesterol juga telah diumumkan Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto, bahwa secara umum hasilnya baik dan tidak ada catatan khusus.

    Dengan demikian, ratusan kepala daerah terpilih telah siap mengikuti proses pelantikan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada 20 Februari mendatang di Istana Kepresidenan, Jakarta, serta orientasi kepemimpinan atau retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari mendatang.

    Setelah rangkaian tes kesehatan, selanjutnya Ipuk-Mujiono serta seluruh pasangan kepala daerah terpilih mengikuti gladi kotor Selasa, 18 Februari, dan gladi bersih pada Rabu, 19 Februari 2025 di Istana Negara.

    Bupati Banyuwangi terpilih Ipuk Fiestiandani, mengatakan, menghadapi pelantikan dan retret, dirinya fokus pada persiapan fisik agar kondisinya tetap fit. Kesiapan fisik sangat diperlukan mengingat agenda yang padat.

    “Terutama saat retret di Akmil Magelang, agendanya padat dari pagi hingga malam, tidak hanya fisik tapi juga materi. Akan tetapi saya sudah menyiapkan semuanya, semoga tidak ada kendala dan memberikan banyak manfaat,” ujar Ipuk.

    Setelah semua proses tersebut dilalui, Ipuk menambahkan bahwa akan fokus melanjutkan pembangunan di Banyuwangi. Ipuk menegaskan jika arah pembangunan Banyuwangi lima tahun ke depan akan berpedoman pada Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya penguatan kebutuhan lokal seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan yang tetap menjadi prioritas.

    “Kami ingin memastikan bahwa program-program ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Banyuwangi,” ungkapnya.

    Sementara Wakil Bupati Banyuwangi terpilih, Mujiono menyampaikan rasa terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan masyarakat Banyuwangi. Mujiono juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama membangun daerah.

    “Dengan kebersamaan dan gotong-royong kami percaya Banyuwangi semakin baik dan maju, masyarakatnya juga sejahtera,” cetusnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan melantik ratusan kepala daerah terpilih secara serentak pada Kamis, 20 Februari mendatang. Pelantikan kepala daerah serentak dijadwalkan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Terdapat 481 dari total 505 kepala daerah terpilih yang akan dilantik Presiden secara serentak pada 20 Februari mendatang. Total itu berdasarkan penetapan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

    Rinciannya, sebanyak 209 kepala daerah yang ditetapkan setelah ditolak sengketanya di MK. Sedangkan 296 kepala daerah yang telah lebih dahulu ditetapkan KPU karena tidak memiliki sengketa di MK. [alr/beq]

  • Bima Arya: 944 kepala dan wakil kepala daerah telah cek kesehatan

    Bima Arya: 944 kepala dan wakil kepala daerah telah cek kesehatan

    Data-data yang kami miliki saat ini ada 481 daerah yang Kamis nanti akan dilantik oleh Bapak Presiden, dan itu berarti 961 orang termasuk wakilnya, dan yang hadir (pemeriksaan kesehatan, red.) adalah 944 orang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa 944 calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 telah menjalani pemeriksaan kesehatan selama 16-17 Februari 2025.

    “Data-data yang kami miliki saat ini ada 481 daerah yang Kamis nanti akan dilantik oleh Bapak Presiden, dan itu berarti 961 orang termasuk wakilnya, dan yang hadir (pemeriksaan kesehatan, red.) adalah 944 orang,” kata Wamendagri dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.

    Oleh sebab itu, dia menyebut bahwa terdapat 17 kepala daerah atau wakil kepala daerah yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung di Kantor Kemendagri.

    Adapun kabar satu orang dari total seharusnya, yakni 962 kepala/wakil kepala daerah di 481 daerah, masih dikonfirmasi oleh ANTARA kepada Bima.

    Sementara itu, terkait 17 kepala atau wakil kepala daerah yang belum diperiksa kesehatannya, Bima menjelaskan bahwa Kemendagri sedang menunggu laporan medical check up atau hasil pemeriksaan kesehatan mereka yang dilakukan secara pribadi.

    “Karena itu yang paling penting begitu ya. Kalau laporan medical check up-nya sudah ada, nanti kami menunggu yang tidak hadir itu untuk dilakukan cek kesehatan di lokasi, di Magelang,” ucap Bima merujuk tempat pelaksanaan retret atau pembekalan kepala daerah selama 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Sebelum menjalani pembekalan pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih akan mengikuti pelantikan serentak pada Kamis (20/2).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Malut Sherly Tjoanda Siap Jalankan Instruksi Prabowo untuk Efisiensi Anggaran

    Gubernur Malut Sherly Tjoanda Siap Jalankan Instruksi Prabowo untuk Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Istri Benny Laos, Sherly Tjoanda membeberkan cara dia menjalankan 100 hari pertamanya, setelah ia resmi dilantik menjadi Gubernur di Maluku Utara. Termasuk program efisiensi anggaran yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Sherly mengungkapkan bahwa tantangan yang akan dihadapinya nanti akan tidak mudah. Namun Dia meyakini jika usaha dilakukan dengan semaksimal mungkin, maka apa yang dijanjikan dapat terpenuhi dengan baik. 

    “Selama saya dengan sepenuh hati, disiplin dan berdoa bekerja keras saya rasa bisa tercapai semua janji janji politik yg sudah janjikan kemarin akan saya usaha untuk saya bisa deliver dengan baik,” ujarnya kepada wartawan, usai melakukan pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025). 

    Terkait soal efisiensi anggaran akan memengaruhi pertumbuhan Maluku Utara, ia memercayai bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto sudah dipertimbangkan dengan baik.

    Jika manajemen anggaran dilakukan dengan baik, Dia mengklaim bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengurangi kinerja. Sebab itu, ia mengaku tetap optimis.

    “Dan dengan manajerial yang baik, efisiensi itu mudah-mudahan dapat kita cari solusinya, tanpa menganggu jalannya pemerintahan, dan saya mendukung efisiensi bagaimana menghemat APBD tetapi output tetap maksimal,” pungkasnya. 

    Dari hasil pemeriksaan, Sherly mengaku bahwa hasil kondisi kesehatannya menujukan hasil yang baik, yakni tekanan darah dan gula yang normal. Adapun, kolesterolnya sedikit tinggi. 

    “Sering makan mungkin ya, harus dijaga makannya,” ujarnya kepada wartawan usai melakukan pengecekkan, Senin (17/2/2025). 

    Ketika ditanya apa persiapannya untuk retret kepala daerah di Magelang mendatang, ia mengaku telah berolahraga agar tetap fit, makan bergizi, istirahat yang cukup dan telah mempersiapkan seragam. 

    Sherly juga mengaku semangat untuk menjalani retret kepala daerah di Magelang tersebut. Pasalnya ini merupakan pengalaman pertamanya.

    “Saya sangat excited, saya semangat, ini pengalaman saya yang pertama mengikuti retreat di akademi militer di Magelang,” ujarnya. 

  • Bupati Klaten mutasi 72 orang ASN jelang purnatugas

    Bupati Klaten mutasi 72 orang ASN jelang purnatugas

    Yang enggak suka ‘wah wis arep rampung ndadak nggeser-nggeser’ (sudah mau selesai malah melakukan mutasi).

    Klaten (ANTARA) – Bupati Klaten Sri Mulyani memutasi 72 aparatur sipil negara (ASN) menjelang masa purnatugas sebagai kepala daerah.

    Pada pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat baru di Klaten, Jawa Tengah, Senin, Sri Mulyani meminta agar mutasi tersebut tidak dikaitkan dengan apa pun.

    “Alhamdulillah, semua sah, kami tidak melanggar sedikit pun ketentuan. Atas nama Mendagri, sekjen, dan direktur. Namun, berkembang di luar aneh-aneh, sudah mau selesai kok masih pelantikan. Ya enggak apa-apa to, wong saya masih bupati. Wong Pak Mendagri mengizinkan,” katanya.

    Menurut dia, hal tersebut harus dipahami bahwa dirinya masih menjabat sebagai bupati definitif sampai dengan 20 Februari 2025.

    Selama dua periode menjabat sebagai Bupati Klaten, Sri Mulyani mengaku jarang melakukan pelantikan.

    “Paling setahun sekali. Ini proses tahapan sudah kami laksanakan pada tahun 2024. Prosesnya sudah lama,” ujarnya.

    Setelah tahapan demi tahapan selesai, pihaknya meminta Penjabat Gubernur Jawa Tengah, kemudian meminta izin kepada Mendagri. Namun, lanjut dia, ada kendala pada penetapan pasangan calon terpilih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2024, yakni salah satu pasangan calon menggugat ke MK sehingga tahapan berhenti di Kemendagri.

    Oleh karena itu, menurut dia, pelantikan dan pengambilan sumpah janji tersebut merupakan bagian dari tahapan sejak tahun lalu.

    “Yang senang ya makasih bupati sudah kasih penghargaan. Yang enggak suka ‘wah wis arep rampung ndadak nggeser-nggeser’ (sudah mau selesai malah melakukan mutasi). Itu adalah tahapan, itu adalah sesuatu yang biasa terjadi di mana pun birokrasi,” ucapnya.

    Sri Mulyani melanjutkan, “Luar biasanya Klaten tinggal berapa hari lagi kok masih pelantikan. Akan tetapi, hari baiknya ini. Alhamdulillah, hari ini hawanya adem, yang awalnya panas karena pelantikan ini jadi adem. Semoga semua adem ayem.”

    Kepada ASN yang memiliki jabatan baru, Bupati berpesan agar selalu amanah dalam menjalankan tugasnya.

    “Jagalah jabatan, jangan dijadikan sebagai tujuan, tetapi sarana ibadah, menebar kebaikan, dan menjadi contoh keteladanan,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat baru tersebut juga menjadi momentum pengingat dan peneguh langkah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab nantinya.

    “Luruskan niat bahwa tugas dan tanggung jawab adalah upaya menggapai rida dari Allah Swt. dan ibadah,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sherly Tjoanda Lulus Pemeriksaan Kesehatan Jelang Pelantikan

    Sherly Tjoanda Lulus Pemeriksaan Kesehatan Jelang Pelantikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Maluku Utara terpilih Sherly Tjoanda bersama wakil gubernur terpilih Sarbin Sehe telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (17/2/2025). Pemeriksaan ini merupakan syarat sebelum pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan pada Kamis (20/2/2025).

    Sherly Tjoanda mengungkapkan hasil pemeriksaannya dalam kondisi baik. “Puji Tuhan, hasilnya baik. Semua dalam keadaan normal, tekanan darah, gula darah, semuanya normal, hanya kolesterol agak tinggi sedikit,” ujar Sherly kepada awak media.

    Setelah pelantikan, sebanyak 505 kepala daerah akan mengikuti retret di Magelang sebagai bagian dari pembekalan kepemimpinan. Sherly Tjoanda seusai pemeriksaan kesehatan di Kemendagri mengaku telah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut.

    “Persiapannya olahraga supaya tetap fit. Semua kebutuhan seragam dan perlengkapan lainnya juga sudah disiapkan,” katanya.

    Sherly juga menyambut baik program retret ini, yang menurutnya akan memberikan banyak manfaat bagi para kepala daerah.

    “Saya rasa ini kegiatan yang sangat baik. Kita bisa belajar disiplin, kepemimpinan, dan memperkuat kekompakan antarkepala daerah untuk memimpin daerah masing-masing selama lima tahun ke depan,” tegas Sherly Tjoanda seusai pemeriksaan kesehatan di Kemendagri.

  • BPS Beri Peringatan, Minta Waspada Harga Beras, Daging Ayam-Bawang

    BPS Beri Peringatan, Minta Waspada Harga Beras, Daging Ayam-Bawang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dalam dua tahun terakhir, komoditas seperti beras, daging ayam, telur ayam, bawang merah, dan bawang putih selalu mengalami kenaikan harga setiap  saat memasuki bulan puasa dan menjelang Lebaran.

    Tren ini sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (17/2/2025).

    “Dalam dua tahun terakhir, komoditas kebutuhan pokok seperti daging ayam, telur ayam, beras, bawang merah, dan bawang putih selalu mengalami inflasi pada momen awal Ramadan maupun Idulfitri,” ungkap Pudji.

    Misalnya seperti Ramadan tahun lalu, tepatnya pada bulan Maret 2024, Pudji memaparkan bahwa harga daging ayam naik signifikan, mencapai 5,64% secara bulanan (month-to-month/mtm). Bahkan, pada Januari 2025, kenaikan harga ayam masih tercatat 1,16% secara bulanan.

    “Sehingga, ini yang perlu kita waspadai pada saat menjelang Ramadan di 2025,” katanya.

    Hal yang sama juga terjadi pada telur ayam, yang mengalami inflasi 9,4% secara bulanan pada Maret 2024 dan masih tercatat naik 0,44% secara bulanan pada Januari 2025.

    Sementara itu, harga beras menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Pada momen Lebaran tahun lalu, harga beras justru mengalami penurunan karena bertepatan dengan musim panen raya. Namun, kondisi berbeda terlihat pada Januari 2025, di mana harga beras mengalami inflasi sebesar 0,36% secara bulanan.

    Selain beras, bawang merah dan bawang putih juga perlu diwaspadai. Pada Maret 2024, harga bawang merah naik 2,33% secara bulanan, dan melonjak drastis hingga 30,75% secara bulanan saat Lebaran di April tahun lalu. Begitu pula dengan bawang putih, yang mengalami inflasi 3,86% secara bulanan pada Maret 2024 dan meningkat lagi 5,51% secara bulanan pada April 2024.

    “Januari 2025 tercatat bahwa beras mengalami inflasi yaitu sebesar 0,36%. Begitu juga dengan bawang merah dan bawang putih yang masih mengalami inflasi pada Januari 2025,” pungkasnya.

    Foto: Bahan paparan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (17/2/2025). (Dok. Tangkapan layar Youtube Kemendagri)
    Bahan paparan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (17/2/2025). (Dok. Tangkapan layar Youtube Kemendagri)

    (dce)

  • Lebaran 2025, Menhub Usul WFA Mulai 24 Maret 2025 – Page 3

    Lebaran 2025, Menhub Usul WFA Mulai 24 Maret 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan sejumlah usulan kebijakan masa angkutan Lebaran 2025. Termasuk skenario Work From Anywhere (WFA), di samping melakukan koordinasi dan antisipasi lokasi kemacetan mudik Lebaran 2025 di jalur arteri, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

    Usulan ini diberikan dalam rapat koordinasi persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta para pemimpin daerah secara virtual, Senin (17/2/2025).

    Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan, yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri, yang diprediksi jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.

    Menhub menilai, kebijakan ini diperlukan guna mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak.

    “Maka kami rekomendasikan pemerintah bisa menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025. Sehingga kami harapkan tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran,” kata Menhub.

    Pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa angkutan Lebaran 2025, di antaranya penyediaan angkutan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, dan sistem ganjil genap. Kemudian, pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, serta alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara.

    Dukungan Pemda 

    Menhub berharap dukungan pemda seperti penyediaan angkutan feeder (lanjutan) dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, mempertimbangkan kebijakan WFA, penyediaan rest area, hingga monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.

    Di sisi lain, Mendagri Tito meminta kepada pemda dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di daerah untuk berkoordinasi mengelola kendaraan umum. Khususnya darat, laut dan penyeberangan untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang.

    “Termasuk juga di sektor Udara, terutama daerah-daerah yang memiliki bandara perintis untuk selalu dipastikan kesiapannya,” kata Mendagri.

    Mendagri sendiri telah menerbitkan surat edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025 (1446 H) pada 17 Februari 2025.

    “Beberapa kebijakan yang bersifat teknis dapat disampaikan oleh Kemenhub dan rekan-rekan Kepala Daerah melakukan rapat koordinasi di daerah masing-masing karena mobilitas masyarakat di setiap daerah berbeda,” terang Tito.

     

  • Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan rekonstruksi anggaran sebagai bagian dari upaya efisiensi keuangan negara. Sejumlah kementerian dan lembaga yang awalnya tidak termasuk dalam daftar pemangkasan kini turut mengalami pengurangan anggaran.  

    Pada awalnya, beberapa kementerian dan lembaga masih terbebas dari pemangkasan. Namun, pada 7 Februari 2025, Presiden Prabowo meminta dilakukan penyesuaian ulang terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Proses ini kemudian dibahas lebih lanjut antara kementerian/lembaga dan DPR pada 12-13 Februari 2025.

    Hasilnya, sejumlah instansi yang sebelumnya tidak terdampak akhirnya mengalami pengurangan anggaran. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut daftar kementerian dan lembaga yang terdampak beserta jumlah pemangkasan anggaran yang dilakukan:

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Komisi I

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengalami pemangkasan sebesar Rp 2,03 triliun dari total pagu Rp 9,8 triliun, yang dapat berdampak pada diplomasi luar negeri dan program kerja sama internasional.Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkena pemotongan terbesar di antara kementerian dalam Komisi I, yaitu Rp 26,7 triliun dari Rp 166,2 triliun, yang kemungkinan memengaruhi belanja alutsista dan operasional pertahanan.Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus beradaptasi dengan pemangkasan Rp 3,84 triliun dari Rp 7,72 triliun, yang berpotensi mengurangi anggaran untuk transformasi digital nasional.Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami pemangkasan Rp 538,6 miliar dari Rp 1,32 triliun, yang mungkin berdampak pada penguatan keamanan siber nasional.Badan Keamanan Laut (Bakamla) kehilangan Rp 334 miliar dari Rp 1,08 triliun, yang dapat memengaruhi patroli keamanan laut.Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengalami pengurangan Rp 58,1 miliar dari Rp 187 miliar.Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengalami pemangkasan Rp 15,84 miliar dari Rp 54,66 miliar.

    Komisi II

    Kementerian PAN-RB mengalami pengurangan Rp 184,9 miliar dari Rp 392,98 miliar.Kementerian ATR/BPN terkena pemangkasan Rp 2,01 triliun dari Rp 6,45 triliun, yang dapat berdampak pada percepatan program reforma agraria.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami pengurangan Rp 2,17 triliun dari Rp 4,79 triliun.Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menghadapi pemangkasan Rp 1,15 triliun dari Rp 6,3 triliun.Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami pemotongan Rp 843,2 miliar dari Rp 3,06 triliun.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkena pemangkasan Rp 955 miliar dari Rp 2,41 triliun.Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami pengurangan Rp 195,1 miliar dari Rp 798,34 miliar.Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengalami pemotongan Rp 91,4 miliar dari Rp 328,48 miliar.

    Komisi III

    Komisi Yudisial (KY) mengalami pemangkasan Rp 74,7 miliar dari Rp 184,52 miliar.Mahkamah Agung (MA) terkena pemotongan Rp 2,28 triliun dari Rp 12,68 triliun.Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami pengurangan Rp 226,1 miliar dari Rp 611,47 miliar.Kejaksaan Agung (Kejagung) harus beradaptasi dengan pemotongan Rp 5,43 triliun dari Rp 24,27 triliun.Polri mengalami pengurangan anggaran Rp 20,58 triliun dari Rp 126,62 triliun.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan Rp 201 miliar dari Rp 1,23 triliun.Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami pemangkasan Rp 998,6 miliar dari Rp 2,45 triliun.

    Komisi IV

    Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemotongan Rp 10,28 triliun dari Rp 29,3 triliun, yang dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami pengurangan Rp 2,12 triliun dari Rp 6,22 triliun.Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkena pemangkasan Rp 1,22 triliun dari Rp 5,16 triliun.

    Komisi V

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemotongan terbesar dalam daftar ini, yaitu Rp 60,46 triliun dari Rp 110,95 triliun.Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kehilangan Rp 13,73 triliun dari Rp 31,45 triliun.BMKG menghadapi pemangkasan Rp 1,78 triliun dari Rp 2,83 triliun.

    Komisi VI hingga XIII

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalami pemangkasan Rp 8,9 triliun dari Rp 53,1 triliun.Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkena pemotongan Rp 19,6 triliun dari Rp 105,7 triliun, yang berpotensi memengaruhi program kesehatan nasional.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pengurangan Rp 7,27 triliun dari Rp 33,5 triliun.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menghadapi pemotongan Rp 14,3 triliun dari Rp 56,6 triliun.Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami pemangkasan Rp 970 miliar dari Rp 79,6 triliun.Kementerian Agama (Kemenag) terkena pemangkasan Rp 12,32 triliun dari Rp 78,55 triliun.

    Efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah, namun di sisi lain, beberapa program strategis di masing-masing kementerian dan lembaga berpotensi terdampak. Dengan adanya pemangkasan ini, diharapkan efisiensi penggunaan anggaran tetap dapat menjaga kualitas layanan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah.

  • Istri Benny Laos, Sherly Tjoanda Sangat Bersemangat Jelang Retret Kepala Daerah

    Istri Benny Laos, Sherly Tjoanda Sangat Bersemangat Jelang Retret Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Istri Benny Laos, Sherly Tjoanda mengaku bersemangat untuk mengikuti agenda retreat kepala daerah di Akademi Militer.

    Menurutnya, retreat kepala daerah tersebut merupakan pengalaman pertamanya yang dinilai akan sangat membantu mendapatkan pembekalan untuk menjalani jabatan barunya itu.

    “Saya sangat excited, saya semangat, ini pengalaman saya yang pertama mengikuti retret di akademi militer di Magelang,” ujarnya kepada wartawan usai melakukan pengecekkan kesehatan, Senin (17/2/2025).  

    Menurutnya dengan ada kegiatan ini, 505 kepala daerah nanti akan menjadi lebih kompak, lebih dekat, disiplin, dan juga mendapatkan ilmu leadership. 

    “Belajar disiplin, leadership dan pembekalan yang diperlukan oleh seorang kepala daerah untuk bisa memimpin daerahnya dengan baik selama lima tahun kedepan,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Sherly telah selesai melakukan hasil pemeriksaan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Dia mengaku bahwa hasil pemeriksaan menunjukan hasil yang baik. 

    Sherly menuturkan bahwa hasil pengecekkan kesehatannya menunjukkan tekanan darah dan gula yang normal. Adapun, kolesterolnya sedikit tinggi. 

    “Sering makan mungkin ya, harus dijaga makannya,” 

    Kemudian kala ditanya apa persiapannya untuk retret kepala daerah di Magelang mendatang, ia mengaku telah berolahraga agar tetap fit, makan bergizi dan sudah mempersiapkan seragam. 

    “Makan bergizi, istirahat cukup dan olahraga dan berdoa,” jelasnya. 

  • Diperiksa Bareskrim, Prasetyo Edi Jelaskan Kronologi Kasus Lahan Cengkareng

    Diperiksa Bareskrim, Prasetyo Edi Jelaskan Kronologi Kasus Lahan Cengkareng

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan persoalan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun di Cengkareng, Jakarta Barat yang menyeret dirinya.

    Sebelumnya, politisi PDI-Perjuangan ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Bareskrim memeriksa Prasetyo Edi lantaran namanya sempat disinggung oleh saksi dalam kasus ini.

    Prasetyo menekankan bahwa kasus itu berkaitan dengan peraturan gubernur atau pergub. Oleh karenanya, dia mengklaim tidak mengetahui persoalan lahan itu.

    “Tadi ditanya bagaimana apakah mengerti pengadaan tanah di Cengkareng, ya saya enggak ngerti. Orang itu pergub [peraturan gubernur] kok bukan perda [peraturan daerah], kalau perda saya tahu,” ujar Prasetyo di Bareskrim, Senin (17/2/2025).

    Dia kemudian menjelaskan perkara ini bermula saat Pemprov DKI Jakarta melalui dinas perumahan dan gedung membeli lahan di Cengkareng senilai Rp668 miliar.

    Pembelian itu dilakukan antara Pemprov  DKI Jakarta dengan sosok bernama Toeti Noezlar Soekarno pada 2015. Kala itu, Pemprov DKI Jakarta dan pihak kuasa hukum Toeti sepakat membeli lahan Rp14,1 juta per meter pada 2015. 

    Namun, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD DKI tahun 2025 menyatakan lahan itu bermasalah. 

    “BPK mencatat kalau lahan itu masih berstatus tanah sengketa antara Toeti dengan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI. Berdasarkan keterangan DKPKP, tanah tersebut tercatat sebagai bagian aset per 31 Desember 2015,” tambahnya.

    Di tahun yang sama, kemudian terjadi perselisihan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD Jakarta terkait dengan APBD 2015.

    Dalam hal ini, Kemendagri sempat menggagas mediasi 7 hari untuk Pemprov DKI dan DPRD membahas RAPBD 2015.

    “Ahok saat itu tak mau kompromi dengan DPRD, hingga akhirnya memutuskan APBD sepenuhnya dibahas dan disahkan eksekutif menggunakan Pergub Nomor 160 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015,” tutur Prasetyo.

    Singkatnya, sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan masalah pembelian lahan, Prasetyo kemudian membentuk pansus untuk mendalami temuan BPK terkait persoalan lahan tersebut.

    “Maka setelahnya DPRD DKI Jakarta segera membentuk Panitia Khusus Aset yang saya setujui. Saat itu Alm Gembong Warsono diputuskan untuk menjadi Ketua Pansus Aset,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, korps teranyar Polri tersebut telah meningkatkan status perkara tersebut ke penyidikan setelah mengantongi minimal dua alat bukti pada (27/1/2025).

    Kasus yang naik sidik itu berkaitan dengan proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi Jakarta pada tahun anggaran 2015. Kasus rasuah itu berpotensi merugikan negara Rp649 miliar.