Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Ipuk-Mujiono Jalani Gladi Bersih Pelantikan Bupati-Wabup Banyuwangi di Jakarta

    Ipuk-Mujiono Jalani Gladi Bersih Pelantikan Bupati-Wabup Banyuwangi di Jakarta

    Jakarta (beritajatim.com) – Pasangan Bupati-Wakil Bupati Banyuwangi terpilih, Ipuk Fiestiandani-Mujiono, menjalani gladi bersih pelantikan di Monas, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan sebelum mereka resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).

    Pelantikan ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, kepala daerah dilantik secara serentak. Sebanyak 481 kepala daerah dari total 505 kepala daerah terpilih akan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara.

    Selama gladi bersih, Ipuk-Mujiono bersama kepala daerah lainnya mengikuti prosesi latihan yang dipandu oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses ini mencakup pemanasan, baris-berbaris, serta jalan kaki dari Monas menuju Istana Negara sebagai bagian dari persiapan utama pelantikan.

    “Hari ini semua kepala daerah menjalani gladi bersih. Kemarin sudah dilaksanakan gladi kotor. Selain menjalin silaturahmi antar kepala daerah, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kedisiplinan dan rasa nasionalisme,” ujar Ipuk.

    Selain itu, sebelum mengikuti gladi, Ipuk dan Mujiono juga telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada Minggu (16/2/2025). “Iya pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah juga berjalan lancar,” tambah Ipuk.

    Setelah resmi dilantik, para kepala daerah dijadwalkan mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, selama tujuh hari mulai Jumat (21/2/2025) sebagai bagian dari pembekalan kepemimpinan. [alr/beq]

  • Bernuansa Betawi, DKI siapkan sambutan sederhana untuk Pramono-Rano Karno

    Bernuansa Betawi, DKI siapkan sambutan sederhana untuk Pramono-Rano Karno

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan serangkaian penyambutan sederhana untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung dan Rano Karno di Balai Kota usai dilantik di Istana Kepresidenan pada Kamis (20/2)

    “Kami siapkan penyambutan sederhana karena memang beliau juga tidak ingin ada penyambutan yang berlebihan di depan Graha Ali Sodikin,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Pasar Santa Jakarta Selatan, Rabu.

    Teguh mengatakan nantinya penyambutan yang sederhana itu akan bernuansa Betawi.

    Kemudian, usai penyambutan, Pramono dan Rano Karno akan melakukan serah terima jabatan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.

    Nantinya, momen itu sekaligus menjadi waktu berpamitan Teguh Setyabudi untuk kembali menjadi Dirjen Dukcapil Kemendagri.

    “Usai serah terima jabatan, rencananya juga akan ada sidang paripurna DPRD DKI Jakarta setelah itu. Pastinya waktunya juga nanti kita akan menyesuaikan. Saya belum bisa bicara jamnya, jamnya karena itu nanti kan akan tergantung pada kegiatan yang sebelumnya,” ujarnya.

    Lalu, pada siang menuju sore hari, Balai Kota menyiapkan acara syukuran pesta rakyat.

    Selanjutnya, pada Jumat (21/2), nantinya seluruh pejabat dari Pemerintah Provinsi DKI akan menjalani retret atau kegiatan orientasi, pembekalan, hingga pelatihan bagi kepala daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Teguh yang sudah menjabat sebagai Pj Gubernur Jakarta selama tiga bulan ini, berpesan kepada Pram-Rano untuk dapat mengemban tugas sebagai pemimpin Jakarta dengan baik.

    “Selamatlah untuk Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Parno yang dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta,” ucapnya.

    Pemprov DKI tak akan menggelar arak-arakan dengan melibatkan keramaian masyarakat untuk menyambut kepala daerah baru tersebut.

    Tak hanya mempersiapkan acara penyambutan, Pemprov DKI juga tengah membuat skema pengaturan lalu lintas saat hari pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025 di Istana.

    Diperkirakan, ratusan pasangan kepala daerah beserta keluarga akan datang ke Jakarta.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Minyakita Dijual Curah, Warga Diminta Lapor ke Kemendag

    Soal Minyakita Dijual Curah, Warga Diminta Lapor ke Kemendag

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta agar masyarakat melaporkan pelaku usaha atau pengecer yang menjual minyak goreng rakyat Minyakita dalam bentuk curah.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan bahwa laporan terkait adanya pengecer yang menjual Minyakita dalam bentuk curah nantinya akan ditindaklanjuti.

    “Apabila ada laporan atau temuan di lapangan terkait pelanggaran dimaksud silakan dapat laporkan ke kami dan akan ditindaklanjuti,” kata Iqbal kepada Bisnis, Rabu (19/2/2025).

    Iqbal menekankan bahwa pelaku usaha yang menjual Minyakita dalam bentu curah akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

    “Bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Staf Ahli Kemendag Tommy Andana menemukan adanya oknum pengecer yang membeli Minyakita dan menjualnya kembali dalam bentuk minyak curah. Imbasnya, harga Minyakita melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang semestinya dibanderol Rp15.700 per liter.

    Awalnya, Tommy mengungkap bahwa banyak ditemukan pengecer yang menjual Minyakita ke pengecer lain sehingga harga minyak goreng rakyat melambung, imbas rantai distribusinya yang panjang.

    “Ternyata banyak juga yang pengecer menjual [Minyakita] kepada pengecernya, sehingga rantainya menjadi panjang dan harganya menjadi naik,” ujar Tommy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di YouTube Kemendagri, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Tommy menyebut, fenomena ini terjadi saat harga minyak goreng curah dan minyak premium merangkak naik. 

    “Tren ini ternyata juga sedikit banyak ini dipengaruhi oleh misalnya pada saat terjadi kenaikan harga minyak goreng curah, harga minyak premium. Minyakita terbawa imbasnya karena ada juga yang sedikit “mereka” [penjual] membeli Minyakita lalu dia jual secara curah,” bebernya.

    Namun demikian, Tommy mengaku bahwa sederet dugaan itu sudah Kemendag dalami melalui pengawasan secara intensif dan diharapkan harga Minyakita tetap sesuai dengan HET.

    Untuk diketahui, Minyakita merupakan minyak goreng kemasan yang merupakan hasil Domestic Market Obligation (DMO) dari para produsen di dalam negeri, terutama eksportir kelapa sawit dan turunannya.

    Tommy menuturkan bahwa setiap produsen yang melakukan DMO akan mendapatkan insentif hak ekspor produk turunan kelapa sawit.

  • Monas ditutup untuk umum saat acara pelantikan kepala daerah

    Monas ditutup untuk umum saat acara pelantikan kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional (Monas) menutup salah satu ikon wisata Jakarta itu untuk umum pada saat acara pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan hingga selesai pada Kamis (20/2).

    “Monas ditutup untuk umum sampai acara pelantikan selesai,” kata Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Muhammad Isa Sarnuri di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, penutupan kawasan Monas bagi umum ini dalam rangka mendukung pelantikan kepala dan wakil kepala daerah berjalan lancar.

    Ia memprediksi bahwa acara pelantikan itu selesai pada siang hari, sehingga setelah acara selesai maka Monas kembali dibuka untuk warga yang akan berkunjung ke pusat Jakarta tersebut.

    “Diperkirakan acara selesai sampai pukul 13.00 WIB, baru kemudian dibuka kembali untuk umum,” katanya.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, jumlah pengunjung harian di Monas Jakarta bervariasi tergantung pada hari, musim dan acara tertentu.

    Pada hari-hari biasa, jumlah pengunjung berkisar antara 10.000 hingga 20.000 orang per hari. Namun, selama periode liburan atau acara khusus, angka ini dapat meningkat signifikan.

    Sebelumnya, sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 mengikuti pengarahan dan gladi kotor di Monas, Jakarta, Selasa (18/2).

    Mereka mengenakan kaos berwarna putih dengan celana training hitam.

    Adapun pengarahan ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai persiapan sebelum pelantikan yang akan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

    Dalam pengarahan di Monas ini para kepala daerah terpilih itu turut berlatih peraturan baris berbaris (PBB) yang dipimpin oleh Stafsus Mendagri Irjen Pol Herry Heryawan sejak pukul 07.00 WIB.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Camat Wates Blitar Temani Rijanto-Beky Pelantikan di Jakarta, Apa Kepentingannya?

    Camat Wates Blitar Temani Rijanto-Beky Pelantikan di Jakarta, Apa Kepentingannya?

    Blitar (beritajatim.com) – Camat Wates, Kabupaten Blitar, Agus Zaenal ikut menemani Rijanto-Beky ke Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Blitar di Jakarta. Hal itu disampaikan langsung oleh Plt Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto.

    Rully membenarkan Agus ikut dalam rombongan yang ditunjuk untuk menemani Rijanto-Beky saat pelantikan di Jakarta. Berangkatnya Camat Wates itu pun membuat sejumlah pihak bertanya-tanya, apa pentingnya seorang camat hingga ikut berangkat ke pelantikan kepala daerah secara serentak di Jakarta.

    Terkait itu, Rully pun angkat bicara. Menurutnya Agus Zaenal yang merupakan Camat Wates memang ditunjuk sebagai narahubung antara Rijanto-Beky dengan pejabat Pemerintahan Kabupaten Blitar yang juga ikut ke Jakarta. Selain itu Camat Wates juga akan bertugas sebagai penyampai informasi dari Kemendagri kepada Rijanto-Beky yang akan dilantik dengan segala keperluannya.

    “Karena kita perlu satu orang sebagai narahubung dan juga merupakan ASN akhirnya Sekda menunjuk Camat Wates, Mas Agus Zainal, sebagai narahubung dan masuk dalam grup di Kemendagri tersebut.” ungkap Rully, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Rully, Camat Wates memang sudah ditunjuk oleh Sekda Kabupaten Blitar untuk mendampingi Rijanto-Beky saat pelantikan di Jakarta. Tugasnya adalah sebagai narahubung.

    “Jadi apa saja yang diperlukan, nanti Mas Agus inilah yang mengkomunikasikan kepada kami. Jadi alurnya jelas dan tidak tumpang tindih,” bebernya.

    Berangkatnya Camat Wates ke Jakarta itu sebelumnya ramai mendapatkan pertanyaan dari masyarakat luas. Mayoritas masyarakat yang mengetahui informasi itu mempertanyakan apa pentingnya seorang camat ikut ke Jakarta.

    “Jadi pertanyaan kenapa seorang Camat ikut dalam rombongan pendamping pelantikan Bupati-Wakil Bupati, apa pentingnya. Sebenarnya kan ada bagian protokol juga,” ucap Aziz, warga Blitar. [owi/beq]

  • Begini Layanan ASN di Libur Lebaran 2024 – Page 3

    Begini Layanan ASN di Libur Lebaran 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini bersama Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, berkolaborasi agar pelayanan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di libur Lebaran 2024 mendatang tetap optimal.

    Rini menyampaikan, keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat saat Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2025 nantinya harus terus berjalan. Oleh sebab itu, Kementerian PANRB memberikan beberapa masukan agar pelayanan disektor transportasi dapat berjalan optimal.

    Selain itu, Rini pun mendukung berbagai program dan strategi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat saat lebaran nanti.

    “Kami juga akan terus berkordinasi dengan berbagai pihak, guna memastikan pelayanan yang diberikan ASN saat lebaran tetap berjalan optimal,” kata Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025).

    Menhub Dudy Purwagandhi menekankan, para ASN harus tetap memberikan pelayanan prima meskipun saat libur lebaran, khusunya terkait dengan layanan bidang transportasi.

    “Kita membicarakan beberapa hal, khususnya yang berkaitan dengan persiapan lebaran. Kemudian juga bagaimana pelayanan-pelayanan kita kepada publik tetap berjalan. Kami mendapatkan masukan untuk ke depannya agar kita bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat khususnya nanti selama lebaran,” tuturnya.

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, mobilitas masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti pada 2022, ada lebih dari 13 juta angkutan lebaran. Kemudian, 2023 sebanyak lebih dari 14 juta, dan 2024 lebih dari 16 juta.

    Angkutan Lebaran 2025

    Menhub pun telah menyampaikan sejumlah usulan kebijakan masa angkutan Lebaran 2025. Termasuk skenario Work From Anywhere (WFA), di samping melakukan koordinasi dan antisipasi lokasi kemacetan mudik Lebaran 2025 di jalur arteri, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

    Usulan ini diberikan dalam rapat koordinasi persiapan Angkutan Lebaran 2025 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta para pemimpin daerah secara virtual, Senin (17/2/2025) lalu.

    Skema WFA, menurut Menhub, perlu dilakukan mengingat adanya momen dua hari besar yang berdekatan, yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri, yang diprediksi jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.

     

  • Tatib Pelantikan Kepala Daerah Serentak, Tak Boleh Bawa HP dan Kirim Karangan Bunga – Page 3

    Tatib Pelantikan Kepala Daerah Serentak, Tak Boleh Bawa HP dan Kirim Karangan Bunga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan sejumlah tata tertib (tatib) kepada kepala daerah dan wakilnya yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (20/2/2025) besok.

    Tata tertib tersebut dipasang di papan kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, tempat para kepala daerah mengikuti gladi kotor dan gladi bersih pelantikan dalam dua hari terakhir ini.

    “Tata tertib pelaksanaan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah masa jabatan 2025-2030,” tulis judul di papan tersebut.

    Pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah harus tiba di daerah persiapan di Monumen Nasional selambat-lambatnya pukul 07.00 WIB.

    Kedua, hanya kendaraan dengan stiker khusus yang diizinkan masuk ke area daerah persiapan di Monumen Nasional melalui gerbang Patung Kuda/Air Mancur.

    Ketiga, disiapkan tenda khusus untuk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah beserta tamu undangan (Ketuda DPRD, pendamping kepala daerah dan wakil kepala daerah).

    Keempat, selama berada di daerah persiapan dan di lokasi pelantikan, kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak diperkenankan membawa tas atau pun alat komunikasi.

    Kelima, kepala daerah dan wakil kepala daerah akan membentuk barisan sebelum berjalan kaki dari daerah persiapan menuju Istana Kepresidenan

    Keenam, tamu undangan (Ketuda DPRD, pendamping kepala daerah dan wakil kepala daerah) akan bergerak lebih dahulu menuju Istana Kepresidenan menggunakan bus yang sudah disiapkan.

    Ketujuh, tamu undangan wajib membawa undangan resmi dan akan dilaksanakan pemeriksaan barcode di daerah persiapan

    Kedelapan, ajudan dan sespri hanya diperkenankan menunggu di Monumen Nasional hingga upacara pelantikan selesai dan tidak diperkenankan memasuki wilayah tenda undangan.

    Kesembilan, tidak diperkenankan mengirim karangan ucapan dalam bentuk apapun ke daerah persiapan dan area upacara pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

     

  • Retreat Kepala Daerah, Faizal Sebut Perbudakan Desentralisasi dan Boros Anggaran: Seharusnya Dilawan

    Retreat Kepala Daerah, Faizal Sebut Perbudakan Desentralisasi dan Boros Anggaran: Seharusnya Dilawan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus, Faizal Assegaf mengkritik program retreat Kepala Daerah.

    Kegiatan itu akan digelar satu hari setelah mereka dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (20/2/2025) nanti.

    Adapun retret bakal dilakukan mulai 21-28 Februari 2025 nanti, di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Menurut Faizal Assegaf program ini adalah proyek yang membuang-buang anggaran.

    Ia bahkan menaruh curiga, ada niatan tersembunyi untuk mendikte kemandirian perangkat otonomi daerah.

    “Retret Kepala Daerah adalah proyek boros anggaran,” katanya dikutip dari cuitan akun X pribadinya, Rabu (19/2/2025).

    “Dan agenda terselubung ala militerisme untuk mendikte kemandirian perangkat otonomi daerah,” lanjutnya.

    Dia juga ikut menyoroti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang disebutnya ngawur karena program ini.

    Faizal Assegaf menyebut program retreat kepala daerah ini lebih ke melecehkan eksistensi desentralisasi dan kearifan lokal.

    “Tindak Mendagri sangat ngawur, bodoh dan melecehkan eksistensi desentralisasi dan kearifan lokal,” tuturnya.

    Menurutnya, tindakan penataan baris-berbaris kepala daerah itu adalah secara simbolis mengumumkan kepada seluruh masyarakat di daerah seolah-olah gubernur dan bupati/wali kota berada pada perbudakan desentralisasi.

    “Kepala daerah sudah seharusnya melakukan perlawanan kepada menteri-menteri, presiden, apabila kebijakan itu merugikan rakyat di daerah,” tuturnya.

    Ditegaskan, posisi antara pemerintah pusat dan daerah sama hanya perbedaan kewenangan.

  • Terpopuler, RUU TNI masuk Prolegnas hingga pengarahan kepala daerah

    Terpopuler, RUU TNI masuk Prolegnas hingga pengarahan kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita terpopuler pada Rabu pagi yang menarik untuk disimak, mulai dari DPR setujui RUU TNI masuk Prolegnas hingga 481 kepala daerah terpilih ikuti pengarahan di Monas. Berikut rangkuman beritanya:

    1. Rapat Paripurna DPR setujui RUU TNI masuk Prolegnas Prioritas 2025

    Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Baca selengkapnya di sini.

    2. Mensesneg minta beri Prabowo kesempatan terkait aksi “Indonesia Gelap”

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta masyarakat memberi kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, merespons aksi mahasiswa “Indonesia Gelap.” Ia mengakui adanya masalah dalam 100 hari pertama Prabowo, namun menegaskan pemerintah terus mencari solusi. Baca selengkapnya di sini.

    3. OJK: Bank emas tingkatkan likuiditas dan dukung pertumbuhan ekonomi

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa usaha bank emas dapat meningkatkan likuiditas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, serta dapat berperan sebagai enabler dalam menjembatani keseimbangan antara pasokan dan permintaan emas di Indonesia. Baca selengkapnya di sini.

    4. Itera tak naikkan uang kuliah tunggal terkait pemangkasan anggaran

    Institut Teknologi Sumatera (Itera) mengupayakan agar tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa terkait adanya kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi oleh Pemerintah Pusat. Baca selengkapnya di sini.

    5. 481 kepala daerah terpilih ikuti pengarahan di Monas

    Sebanyak 481 kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 mengikuti pengarahan dan gladi kotor di Monas, Jakarta, Selasa. Kegiatan ini diinisiasi Kemendagri sebagai persiapan sebelum pelantikan di Istana Kepresidenan, Kamis (20/2). Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Indriani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bertemu Menteri PANRB, Menhub Bahas Skema Usulan WFA Jelang Lebaran

    Bertemu Menteri PANRB, Menhub Bahas Skema Usulan WFA Jelang Lebaran

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengusulkan penerapan bekerja dari manapun atau work from anywhere (WFA) menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025. Sejalan dengan itu, Dudy bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kemarin.

    Dudy mengatakan, usulan tersebut didasarkan pada pelaksanaan hari raya Nyepi yang berdekatan dengan Idul Fitri yang jatuh pada 29 dan 31 Maret.

    “Berangkat dari hal ini, kami mengusulkan WFA mulai 24 Maret. Asumsi kami apabila dilaksanakan begitu, para pemudik akan melaksanakan perjalanan dari 21 Maret malam. Jadi kami punya waktu untuk mengurai para pemudik selama Lebaran,” ujar Dudy dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

    Dudy menjelaskan antisipasi perlu dilakukan karena pada pelaksanaan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 lalu, sejumlah masyarakat tidak melakukan mudik dan memilih untuk melakukannya pada momen Lebaran. Namun, untuk mengetahui potensi pergerakan masyarakat yang lebih tepat, saat ini sedang dilakukan survei secara menyeluruh.

    Adapun pertimbangan lainnya adalah musim pancaroba yang diperkirakan masih akan berlangsung pada saat Lebaran.

    “Kemudian di Pelabuhan Merak, Maret hingga April masih musim pancaroba. Jika hujan, ombak tinggi dan kapal tidak bisa bergerak. Jadi pertimbangannya bukan karena kemacetan saja. Hal-hal di luar kendali kami ini yang kami antisipasi. Jika cuaca tidak bagus, kami ada waktu mengurai pemudik,” tambah Dudy.

    Dudy juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi terkait wacana WFA bagi pegawai. Prabowo meminta agar instruksi itu diteruskan untuk dibicarakan lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait.

    Sejak Januari 2025 Menhub Dudy telah mendatangi sejumlah kementerian untuk berkoordinasi terkait persiapan angkutan Lebaran 2025 termasuk membicarakan WFA. Beberapa kementerian yang didatangi Menhub yakni Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga Kementerian Dalam Negeri.

    Kemenhub perlu dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2025. Dengan koordinasi lintas instansi yang terjalin ini, Dudy mengharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran dengan selamat, nyaman, serta lancar.

    Sementara itu, Menteri PANRB Rini menyambut baik usulan WFA ini. Rini mengatakan, kebijakan terkait hari libur, cuti bersama, serta hal lainnya jelang Lebaran memang perlu melibatkan Kemenhub dan kepolisian karena harus menghitung pergerakan orang.

    “Kalau memang bisa terurai, tidak apa-apa. Seandainya instansi mau WFA, diperbolehkan, karena ada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah. WFA-nya berapa persen kami akan atur. Nanti kami buat surat edaran. Tiap Lebaran selalu kami buat surat edaran untuk layanan masyarakatnya. Ada hitungan persennya,” kata Menteri Rini.

    (kil/kil)