Kementrian Lembaga: Kemendagri

Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Besok, Pramono hingga Khofifah Kirab dari Monas ke Istana

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan melantik total 961 orang kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota besok, Kamis (20/2/2025). Pelantikan secara serentak itu merupakan yang pertama kali digelar di Istana Merdeka, Jakarta.

Pada proses pelantikan, Prabowo akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih yang memenangkan Pilkada Serentak 2024. Mereka adalah pasangan kepala daerah yang tidak melalui sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Upacara Pelantikan tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana melalui siaran pers, Rabu (19/2/2025).

Yusuf memerinci bahwa 961 kepala daerah itu terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota. Mereka semua akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi.

Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik.

Pelantikan ini, terang Yusuf, merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

“Sebelum pelantikan, para kepala daerah akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan bahwa tanggal 20 Februari 2025 dipilih sebagai tanggal pelantikan karena sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.

“Dari situ kita mengincar kira-kira 18, 19, 20 dan saya melapor ke Pak Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20. Hari Kamis tanggal 20 [Februari 2025],” ujar Tito dalam kesempatan tersebut.

Tito menambahkan bahwa lokasi pelantikan akan tetap berlangsung di Jakarta. Menurutnya, Jakarta masih menjadi ibu kota negara karena belum ada aturan teknis yang memastikan mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

“Selagi Perpresnya belum operasional sebagai ibu kota negara, maka ibu kota negara tetap ada di jakarta, meskipun nama Jakarta sudah menjadi nama daerah khusus Jakarta,” terang mantan Kapolri itu.

19/02/2025 22:15
Rasa Bangga Bupati Jember Gus Fawait Saat Gladi Bersih Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta: Langsung

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER – Muhammad Fawait alias Gus Fawait Bupati Jember terpilih bersama wakilnya Djoko Susanto mengikuti gladi bersih pelantikan kepala daerah serentak di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jember hasil Pilkada 2024 tersebut melakukan persiapan pelantikan itu di pelataran Monumen Nasional hingga Istana Merdeka Jakarta Pusat.

“Alhamdulillah hari ini kami sudah melaksanakan gladi bersih persiapan pelantikan,” ujar Gus Fawait Bupati Jember Terpilih.

Dia mengaku berada di DKI Jakarta ini sejak 16 Februari 2025, sebab diharuskan melakukan tes kesehatan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) .

“Mulai tes kesehatan bupati, gubernur, dan walikota terpilih beserta wakilnya, hingga gladi kotor dan gladi bersih,” tutur Gus Fawait.

Gus Fawait mengaku bangga, pelantikan kepala daerah ini dilakukan langsung Presiden Republik Indonesia, hal tersebut adalah pertama kalinya dalam sejarah.

“Baru kali ini gubernur, kepala daerah, dan walikota terpilih dilantik langsung di Istana Merdeka serta dilantik langsung oleh Presiden RI,” ucapnya.

Setelah dilantik, kabarnya seluruh kepala daerah ini diminta untuk mengikuti retret di Magelang Jawa Tengah bersama Presiden Prabowo Subianto.

“Adanya retret ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, agar pembangunannya bisa kompak supaya tercapai Indonesia emas 2045,” tutur Gus Fawait.

19/02/2025 21:29
Catat! Ini Susunan Acara Pelantikan Kepala Daerah Besok

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan melantik kepala daerah terpilih yang tidak menjalani sidang sengketa perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, pelantikan tersebut dijadwalkan bergulir di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) mulai pukul 10:00 WIB.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa sebanyak 481 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sisanya itu [22 kepala daerah] kepala daerah di Aceh yang sudah dilantik. Jadi, tidak dilantik (Kamis), karena sudah dilantik di Aceh,” kata Bima dilansir dari Antara pada Selasa (18/2/2025).

Sebelum menjalani pelantikan, 481 pasangan calon tersebut akan mengikuti pengarahan oleh Sekretaris Kemendagri Tomsi Tohir di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada pukul 07.00 WIB.

Berikut Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Besok (20/2)

Pukul 09:00 WIB

Agenda: para calon Kepala Daerah yang akan dilantik sudah bersiap di Monas

Pukul 09:30 WIB

Agenda: para calon Kepala Daerah membentuk barisan dengan didahului oleh Drum Band Gita Praja IPDN, selanjutnya dengan berbaris masuk ke Istana Merdeka melalui pintu utama

Pukul 09:45 WIB

Agenda: para calon Kepala Daerah masuk melalui pintu utama menerima Jajaran Kehormatan dari Yonwalprotneg Paspampres, selanjutnya maju sampai dengan Presiden Lounge dan masuk ke dalam lorong sampai dengan tenda tempat acara.

Pukul 10:00 WIB

Agenda: Presiden RI tiba di tempat acara, selanjutnya acara dimulai dengan susunan acara, sebagai berikut:

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
Pembacaan Keppres dan Kep Mendagri
Pemberian SK dan Penyematan Tanda Pangkat Jabatan Kepala Daerah
Pengambilan Sumpah Jabatan oleh Presiden RI
Penandatanganan BAP
Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
Pemberian Selamat oleh Presiden dan Wakil Presiden RI

19/02/2025 21:22
Kamis besok, Prabowo lantik 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto akan melantik secara serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

“Upacara pelantikan tersebut akan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam pernyataan pers di Jakarta, Rabu.

Yusuf mengatakan pelantikan kepala daerah itu merupakan pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Sebanyak 961 kepala daerah yang dilantik itu terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Mereka akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi.

Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik.

Sebelum pelantikan, para kepala daerah terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, Jakarta.

Yusuf mengatakan pelantikan kepala daerah itu merupakan momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa sebanyak 481 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis mulai pukul 10.00 WIB.

Sebelum menjalani pelantikan, 481 pasangan calon kepala daerah itu akan mengikuti pengarahan oleh Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada pukul 07.00 WIB.

Selanjutnya, sebanyak 503 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan menjalani pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21 hingga 28 Februari 2025.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

19/02/2025 20:03
Kepala BPS: Data tunggal sosial ekonomi nasional segera difinalisasi

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut BPS segera melakukan finalisasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagaimana diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

Amalia, saat jumpa pers selepas acara pelantikan dirinya dan Sonny Harry Budiutomo sebagai Wakil Kepala BPS di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, menjelaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) itu bakal menjadi referensi tunggal kementerian/lembaga dalam menjalankan program-program pembangunan termasuk untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari pemerintah.

“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini untuk menyatukan semua data-data sehingga nanti program pembangunan akan menggunakan satu referensi yang sama, dan tentunya nanti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional akan digunakan untuk program bantuan-bantuan pemerintah,” kata Amalia menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.

Dia melanjutkan dalam prosesnya BPS bakal bekerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya yang juga terlibat dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Beberapa kementerian/lembaga yang terlibat itu mencakup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

“BPS akan kolaborasi dengan kementerian/lembaga yang juga memang mendapat penugasan dari inpres tersebut. Spesifik BPS memang diminta, ditugaskan membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk mengelola, memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional tersebut,” tutur Kepala BPS.

Amalia, saat ditanya target kapan pemutakhiran dan finalisasi DTSEN rampung, tidak menjawab detail waktunya, tetapi menyebut proses itu masih berjalan dan mendekati final.

Amalia Adininggar Widyasanti pada Rabu sore resmi menjadi Kepala BPS definitif setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Kepala BPS dan kepala serta wakil kepala badan lainnya di Istana Negara, Jakarta. Presiden pada sore ini juga melantik Prof Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (mendiktisaintek) menggantikan Satryo Soemitro Brodjonegoro, yang mengumumkan pengunduran dirinya juga pada hari ini.

Pengangkatan Kepala BPS dan Wakil Kepala BPS ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 P Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak tanggal pelantikan yaitu hari ini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

19/02/2025 17:46
Efisiensi Anggaran, Pemkab Pasuruan Tunggu Kebijakan Bupati Baru

Pasuruan (beritajatim.com) – Efisiensi anggaran yang telah diterbitkan oleh kementrian keuangan menjadi acuan pemerintah daerah untuk menghemat. Hal ini juga dilakukan oleh Pemkab Pasuruan.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana mengatakan jika effisiensi nantinya akan dipotong 50 persen tidak akan jadi kendala terhadap pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

“Untuk jelasnya kami masih menunggu SE dari Kemendagri. Kalau mengacu dari rambu-rambu yang kemarin dan pemotongan 50 persen tidaknterlalu berpengaruh dalam pembwngunan 5-10 tahun kedepan. Itu pun kalau memang yang dipotong perjalanan dinas,” ungkap Bakti, Rabu (19/2/2025).

Bakti juga mengatakan bahwa pihaknya juga akan menyesuaikan rancangan jika memang ada efisiensi anggaran. Namun, dirinya mengklaim bahwa untuk saat ini effisiensi anggaran masih belum diterapkan dan akan menunggu keputusan dari kepala daerah setelah dilantik.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko yang masih belum membocorkan terkait berapa persen pemotongan efisiensi anggaran. Meski begitu Yudha memastikan untuk skala prioritas masih tetap sama.

“Untuk skala prioritasnya tetap. Terkait visi misi, dan pelayanan masih terus kami lakukan. Kami juga sudah punya keyhidennya tinggal nunggu surat dari Kemendagri,” ungkap Yudha.

Yudha sendiri berharap jika nantinya terdapat efisiensi anggaran untuk pelayanan dasar tidak terganggu. Sehingga rancangan daerah yang sudah tersusun akan terus berjalan terutama pada tahun 2025. (ada/but)

19/02/2025 17:26
Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial

Tangkapan layar – Dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang berlaku per 5 Februari 2025. (ANTARA/Andi Firdaus)

Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Rabu, 19 Februari 2025 – 13:45 WIB

Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Dilansir dari dokumen salinan di Jakarta, Rabu, Inpres yang berlaku per 5 Februari 2025 itu menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data sosial dan ekonomi secara berkala. Beberapa kementerian yang terlibat dalam kebijakan ini, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga utama dalam pengelolaan data.

Presiden, dalam instruksinya mencantumkan bahwa integrasi data sosial dan ekonomi nasional meliputi penguatan mekanisme verifikasi dan validasi data, peningkatan aksesibilitas data antar-kementerian/lembaga, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang aman dan andal.

Data yang dikelola akan mencakup informasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address), yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat diberi tugas untuk melakukan sinkronisasi dan pengendalian kebijakan guna meningkatkan akurasi serta efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi.

Sementara itu, Menteri Sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemutakhiran data menjadi acuan utama dalam pemberian bantuan sosial. Menteri Dalam Negeri juga diminta untuk memberikan hak akses data kependudukan kepada BPS guna memastikan pemutakhiran data yang akurat.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bertugas memperbarui data sosial dan ekonomi di tingkat desa guna memastikan akurasi dalam kebijakan pembangunan di wilayah terpencil.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) turut berperan dalam menjaga keamanan data, sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Pendanaan untuk kebijakan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh pihak yang terlibat dapat melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab guna memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi nasional.

Sumber : Antara

19/02/2025 17:06
Kecelakaan Kereta di Titik Ini Meningkat, Makan Korban 24 Orang/ Bulan

Jakarta, CNBC Indonesia – Kecelakaan di perlintasan kereta sebidang dilaporkan semakin meningkat, setidaknya dalam lima tahun terakhir di 2024. Disebutkan, tercatat ada total 1.499 kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang.

Di mana, kecelakaan di perlintasan sebidang yang tidak dijaga menyumbang sampai 81% total kejadian.

“Akhir-akhir ini banyak kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang pada malam hari. Dan lokasi berada di perdesaan. Pelintasan sebidang banyak bermunculan seiring meluasnya kawasan permukiman ke desa-desa,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2025).

“Dan kehidupan sudah 24 jam, tidak bisa lagi pintu perlintasan dijaga hanya pada jam tertentu saja. Kalau malam tidak dijaga, pelintas kurang mengetahui, karena tidak mau memperhatikan keberadaan rambu dan marka. Sebaiknya perlintasan dijaga 24 jam. Jika tidak ada penjaga sebaiknya jalur perlintasan sebidang itu ditutup dengan memasang palang penutup,” tambahnya.

Djoko mengutip data PT KAI tahun 2025, ada total 3.896 perlintasan sebidang atau Jalur Perlintasan Langsung (JPL). Dari angka itu, 2.803 JPL resmi dan 1.093 lainnya merupakan JPL liar.

Sementara itu, ada sebanyak 1.879 JPL tidak terjaga, terdiri dari 971 JPL resmi tidak terjaga dan 908 JPL liar tidak terjaga. Dan, dari 2.017 JPL terjaga, sebanyak 40 JPL dikelola swasta, oleh swadaya masyarakat ada 460 JPL, Pemda (Dinas Perhubungan) 538 JPL, sedangkan 979 JPL langsung oleh PT KAI.

“Total kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Sejak tahun 2020 sebanyak 269 kejadian, berikutnya tahun 2021 (277 kejadian), tahun 2022 (288 kejadian), tahun 2023 (328 kejadian) dan tahun 2024 (337 kejadian),” bebernya.

“Total korban 1.226 orang selama 2020 -2024. Sebanyak 450 meninggal dunia, 318 luka berat dan 458 luka ringan. Rata-rata ada 24 orang menjadi korban dalam satu bulan. Lokasi kecelakaan 81% terjadi di perlintasan yang tidak dijaga,” sambungnya.

Djoko menambahkan, 55% jenis kendaraan terdampak adalah sepeda motor dan 45% lainnya kendaraan roda empat dan lebih.

“Jumlah lokomotif tertemper tahun 2020 sebanyak 490 unit. Lalu tahun 2021 ada 527 unit, tahun 2022 sebanyak 617 unit, tahun 2023 ada 660 unit, dan tahun 2024 sebanyak 756 unit,” ujarnya.

“Perlintasan sebidang adalah perpotongan jalan dan jalur kereta, masih rawan kecelakaan. Biasanya yang menjadi korban kecelakaan adalah pelintas yang belum pernah lewat jalur itu.” imbuh Djoko.

Dia menambahkan, pemerintah pusat dan daerah idealnya menutup pelintasan sebidang yang rawan kecelakaan. Meski, juga dapat disiasati dengan menyediakan jalan layang atau underpass agar pengendara tidak melintasi jalur itu lagi.

“Pengguna jalan juga harus waspada. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan pengendara berhenti ketika sinyal kereta sudah berbunyi dan palang pintu kereta api tertutup,” cetusnya.

Di sisi lain, Djoko berharap, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat membantu memperkuat keberadaan Petugas Jaga Lintasan (PJL) yang dapat dikelola dengan Dana Desa. PJL ada orang yang bertanggung jawab menciptakan keamanan bagi pengendara dan meminimalisir kecelakaan kereta api. Juga bertugas menjaga keamanan pengendara, meminimalisir kecelakaan kereta api, mengamankan kereta api saat melewati perlintasan, mengoperasikan peralatan pintu perlintasan dan peralatan kerja lainnya, melakukan penutupan dan pembukaan pintu perlintasan.

“Untuk menjadi Petugas Jaga Lintasan (PJL), ,harus memenuhi persyaratan kesehatan, mengikuti pelatihan, dan mendapatkan sertifikasi. Syarat sehat jasmani dan rohani, menjaga berat badan ideal, menjaga kesehatan mata. Harus mengikuti pelatihan, yakni mengikuti pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya sesuai dengan bidang tugasnya dan mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh instansi yang ditunjuk,” tuturnya.

“Juga harus memiliki sertifikat lulus sebagai PJL. PJL akan mendapatkan sertifikasi dari balai pengujian perkeretaapian setelah peserta lulus diklat. Dan mendapatkan perpanjangan masa berlakunya Sertifikat Kecakapan setelah lulus uji kompetensi,” terangnya.

Djoko pun mendesak perhatian dari pemerintah. Apalagi, sekarang kecepatan KA sudah mencapai 120 km per jam dari (sebelumnya 90 km per jam.

“Kewaspadaan harus ditingkatkan di perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan raya, terutama di jalan desa dan malam hari. Dapat dilakukan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah desa. Di tengah efisiensi anggaran, jangan ada PJL yang dirumahkan. Meskipun pengelolaan JPL ada yang dilakukan Dinas Perhubungan (Pemda). Kementerian Dalam Negeri dapat membantu memperkuat keberadaan PJL yang dapat dikelola dengan Dana Desa,” tukas Djoko.

(dce/dce)

19/02/2025 17:05
Usai Tak Lagi Jadi Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi Bakal Kembali Jabat Dirjen Dukcapil Megapolitan 19 Februari 2025

Usai Tak Lagi Jadi Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi Bakal Kembali Jabat Dirjen Dukcapil
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta,
Teguh Setyabudi
, akan kembali menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah masa tugasnya sebagai pemimpin sementara di Jakarta berakhir.
Teguh akan segera meninggalkan Balai Kota Jakarta setelah melakukan serah terima jabatan (sertijab) dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.
“Saya juga akan pamitan langsung meninggalkan Balai Kota dan kemudian ke tempat tugas saya yang definitif, yaitu Dirjen Dukcapil Kemendagri,” ucap Teguh, Selasa (19/2/2025).
Menjelang sertijab, jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menyiapkan penyambutan bagi Pramono Anung dan Rano Karno di Balai Kota.
Namun, penyambutan terhadap Pramono-Rano dilakukan tanpa seremoni berlebihan.
“Kami siapkan penyambutan sederhana, karena memang beliau juga tidak ingin ada penyambutan yang berlebihan di depan Graha Ali Soodikin, itu nanti kita akan sambut,” kata Teguh.
Usai penyambutan, barulah dilakukan sertijab secara resmi di Balai Agung, yang kemudian dilanjutkan dengan sidang paripurna DPRD Jakarta.
Selanjutnya, akan ada acara syukuran sederhana sebagai bentuk peralihan kepemimpinan di Jakarta.
“Setelah itu direncanakan ada semacam syukuran atau selamatan kecil di depan gedung Balai Kota. Selanjutnya, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur akan mempersiapkan diri untuk ikut retreat pada 21 Februari,” ucap Teguh.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/02/2025 16:41
Paripurna DPRD Surabaya Dijadwalkan 3 Maret 2025 Usai Pelantikan Kada

Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD Surabaya terkait penyampaian pidato Walikota dan Wakil Walikota Surabaya periode 2025-2030 telah ditetapkan. Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, mengungkapkan bahwa acara ini akan berlangsung pada 3 Maret 2025, setelah pelantikan yang akan dilaksanakan di Jakarta.

“Sudah kita rapatkan dalam rapat di Badan Musyawarah (Banmus). Pelaksanaannya setelah pelantikan di Jakarta dan retret kepala daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” ujar Adi, Rabu (19/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Adi juga menjelaskan bahwa DPRD memiliki wewenang untuk menggelar Sidang Paripurna setelah pengucapan sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.

Adi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, menambahkan bahwa pidato ini akan menjadi pidato pertama dari Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang baru terpilih.

“Jadi, pidato Walikota dan Wakil Walikota Surabaya ini merupakan pidato pertama keduanya pasca pelantikan yang diselenggarakan serentak bersama kepala daerah terpilih lainnya di Jakarta,” jelas Adi.

Selain itu, perubahan jadwal pelantikan kepala daerah turut mempengaruhi waktu pelaksanaan Sidang Paripurna ini. Seperti diketahui, sebelumnya jadwal pelantikan kepala daerah direncanakan pada 6 Februari 2025.

Namun, dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memilih tanggal 20 Februari 2025 untuk pelantikan kepala daerah tahap pertama.

“Kami siapkan tanggal 18, 19, dan 20, kemudian saya lapor ke Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau memilih tanggal 20, hari Kamis,” jelas Tito Karnavian.

Pemilihan tanggal tersebut didasarkan pada pertimbangan terkait administrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah dan pihak terkait lainnya.

Mendagri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa pemilihan tanggal 20 Februari 2025 untuk pelantikan kepala daerah bukan merupakan perintah langsung dari Presiden.

“Saya ingin mengoreksi bahwa tanggal 20 Februari ini bukan perintah Presiden, melainkan usulan saya yang kemudian dipilih oleh beliau,” pungkasnya. [asg/beq]

19/02/2025 15:53