Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Pesan DPR bagi 961 Kepala Daerah: Berikan Pelayanan Terbaik

    Pesan DPR bagi 961 Kepala Daerah: Berikan Pelayanan Terbaik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi PKB DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menitipkan pesan kepada para 961 kepala daerah yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Menurutnya, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan mandat reformasi yang diharapkan dapat mempercepat kesejahteraan di daerah. Untuk itu, dia menyebut adanya sejuta harapan kepada para kepala daerah supaya daerah itu bisa tumbuh dan maju.

    “Oleh sebab itu sejuta harapan kepada para bupati yang dilantik, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota yang dilantik hari ini di pundak Anda, harapan tumbuh dan majunya daerah, tumbuh dan berkembangnya masyarakat di daerah,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Maka demikian, eks Wakil Ketua MPR ini meminta agar para kepala daerah dapat memberikan pelayanan terbaik dalam segi apapun di daerah masing-masing.

    “Berikan pelayanan yang terbaik kepada daerah, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan infrastruktur, sehingga secara pasti daerah akan berkembang maju, karena kemajuan daerah akan menjadi kemajuan,” pungkasnya.

    Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik total 961 orang Kepala Daerah 2025–2030 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, acara pelantikan dimulai pukul 10.00 WIB didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

    Seluruh kepala daerah itu dilantik oleh Prabowo dalam satu prosesi, dengan Keputusan Presiden (Keppres) maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pelantikan didahului dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030.

    “Mengesahkan pengangkatan dalam jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan,” bunyi Keppres yang dibacakan saat pelantikan.

  • Wamendagri yakin Wali Kota Dedie Rachim bawa Bogor terus “berlari”

    Wamendagri yakin Wali Kota Dedie Rachim bawa Bogor terus “berlari”

    Kota Bogor (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meyakini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim-Jenal Mutaqin dapat terus membawa kota hujan terus berlari sesuai jargon “Bogor Berlari”.

    “Kang Dedie, Kang Jenal tetap membawa Kota Bogor terus berlari terdepan di seluruh kota di Indonesia. Insya Allah Kemendagri akan selalu terbuka apa bila Dedie-Jenal ingin curhat meminta bantuan,” ujar Bima saat hadir dalam Inagurasi di Plaza Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Pasalnya, jargon “Bogor Berlari” ditetapkan ketika Bima Arya dan Dedie A Rachim menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2019-2024.

    Kini keduanya masih tetap kompak. Bima nampak tetap setia mendukung langkah yang dilakukan Dedie, khususnya untuk melanjutkan berbagai pembangunan yang belum terealisasi di Kota Bogor.

    “Ini panggung Kang Dedie saya tidak mau lama-lama. Izin saya pamit karena harus menyiapkan tenda untuk Kang Dedie di sana (Magelang), jangan capek-capek bisi nggak kuat push up di sana,” kata Bima sambil berkelakar.

    Sementara, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, didampingi wakilnya, Jenal Mutaqin, melakukan pidato pertamanya di hadapan masyarakat yang hadir dari berbagai lapisan di Plaza Balai Kota Bogor.

    Dalam pidatonya, Dedie mengungkapkan bahwa hari ini merupakan momen bersejarah. Sebab, untuk pertama kalinya kepala daerah dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    “Alhamdulillah, hari ini kita mencatat sejarah besar. Hari ini, wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, di Istana Negara. Ini baru pertama kali terjadi sejak kemerdekaan Republik Indonesia,” ucap Dedie.

    Ia menambahkan bahwa apa yang sudah berjalan dengan baik di Kota Bogor akan terus dilanjutkan.

    Semangat untuk terus membangun Kota Bogor, menurutnya, akan tetap dijaga selama masa kepemimpinannya.

    “Insya Allah, hal-hal baik yang sudah ditorehkan akan kita lanjutkan. Hal-hal yang masih perlu diperbaiki, Insya Allah, akan kita perbaiki dan sempurnakan,” ujarnya.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Resmi Jadi Bupati dan Wabup Blitar, Rijanto-Beky Jamin Tak Ada Pecah Kongsi

    Resmi Jadi Bupati dan Wabup Blitar, Rijanto-Beky Jamin Tak Ada Pecah Kongsi

    Blitar (beritajatim.com) – Rijanto-Beky Herdihansah resmi menjadi Bupati-Wakil Bupati (Wabup) Blitar periode 2025-2030, usai dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Usai resmi menjabat, Rijanto-Beky pun sepakat untuk menguatkan komitmen bersama menyelesaikan tugas sebagai Bupati-Wabup Blitar hingga akhir masa jabatan.

    Rijanto-Beky pun menjamin tak akan ada lagi pecah kongsi antara Bupati-Wakil Bupati Blitar. Bagi Rijanto, pecah kongsi antara bupati dan wakil bupati akan merugikan masyarakat secara langsung. Untuk itulah bupati dan wakil bupati secara kolaboratif membagi tugas secara proporsional.

    “Saya dan Pak Wabup adalah satu tim yang akan bekerja bersama-sama untuk membangun Blitar lebih baik. Kami akan berbagi peran dan tugas sesuai dengan kapasitas masing-masing guna memastikan jalannya pemerintahan yang efektif dan harmonis,” tegas Bupati Blitar, Rijanto saat video conference, Kamis (20/02/2025).

    Pernyataan Bupati Blitar Rijanto itu pun diamini oleh sang wakil Beky Herdihansah. Beky pun berkomitmen akan terus bersama dengan Rijanto untuk membawa perubahan di Kabupaten Blitar.

    “Saya sepakat dengan pak bupati untuk terus bersama, dan saya sebagai orang yang baru di dunia pemerintahan tentu harus cepat beradaptasi dengan birokrasi mendampingi pak bupati dalam menjalankan tugas. Intinya ikan sepat makan terasi, harus cepat adaptasi,’’ ujar Beky di saat yang sama.

    Dalam pernyataan resminya, keduanya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blitar atas terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah yang damai dan kondusif. Usai pilkada dan pelantikan ini Rijanto-Beky berharap seluruh masyarakat untuk kembali bersatu membawa Kabupaten Blitar ke arah yang lebih baik.

    “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blitar yang telah berpartisipasi dalam Pilkada dengan penuh kedewasaan. Ini merupakan bukti nyata bahwa demokrasi di Blitar semakin matang dan berjalan dengan baik,” ujar Bupati Rijanto.

    Selain itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada dirinya dan Wakil Bupati Beky Herdihansah untuk memimpin Kabupaten Blitar ke depan.

    “Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang akan kami emban dengan masyarakat Blitar,” lanjut Rijanto.

    Terkait pernyataan Mendagri bahwa setelah pelantikan boleh melakukan pergeseran pejabat, menurut bupati, Pemkab Blitar membutuhkan personil yang kuat dan profesional untuk menjalankan roda pemerintahan yang penuh tantangan.

    ‘’Kami butuh tim yang solid namun tentu saja hal ini akan kami bicarakan lebih lanjut dengan Mas Wabup dan perangkat yang ada,’’ tambahnya.

    Bupati Rijanto menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan selalu mengedepankan prinsip profesionalitas dan kompetensi.

    “Perombakan atau penyesuaian dalam struktur pemerintahan adalah sesuatu yang lumrah. Namun, kami pastikan bahwa semua dilakukan secara objektif dan berdasarkan kinerja serta profesionalisme aparatur,” pungkasnya.

    Saat ditanya tentang program 100 hari pemerintahannya, wakil bupati menegaskan bahwa dalam pemerintahan ini tidak ada istilah program 100 hari. Namun yang jelas Pemerintah Daerah akan bergerak cepat untuk mengatasi berbagai program prioritas yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.

    ‘’Di awal awal nanti kami akan mempelajari kegiatan yang ada di APBD 2025 untuk langkah efisiensi sesuai perintah bapak presiden. Misalnya memangkas atau menunda program yang tidak efektif untuk ditata ulang dalam APBD perubahan 2025,’’ ujarnya.

    Wakil bupati juga menyinggung mengenai pentingnya kebersamaan dalam membangun Kabupaten Blitar. Untuk itulah setelah dilantik ia tidak lagi mengecat rambut dengan jambul biru. Jambul biru adalah bagian dari strategi personal branding dan icon pada saat kontestasi pemilihan kepala daerah. Saat ini masyarakat sudah harus kembali bersatu membangun Blitar tanpa membedakan warna ataupun pilihan politik.

    Dengan semangat kebersamaan, Bupati Rijanto dan Wakil Bupati Beky Herdiansyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dan berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Blitar.

    “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan dari semua pihak agar Kabupaten Blitar bisa terus maju dan menjadi lebih baik,” tutup Rijanto.(owi/ian)

  • Resmi Dilantik Presiden, Khofifah-Emil Sinergikan Nawa Bhakti Satya dengan Asta Cita

    Resmi Dilantik Presiden, Khofifah-Emil Sinergikan Nawa Bhakti Satya dengan Asta Cita

    Surabaya (beritajatim.com) – Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2025-2030 di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Gubernur Khofifah dan Wagub Emil dilantik Presiden serentak bersama dengan 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.

    Mengawali prosesi pelantikan, Gubernur Khofifah dan Wagub Emil berkumpul di Kawasan Monumen Nasional (Monas) mengenakan pakaian dinas upacara besar (PDUB) bewarna putih lengkap dengan topi dan lencana. Dilanjutkan dengan baris berbaris (long march) Monas menuju Istana Merdeka.

    Dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wamendagri Bima Arya dan Ribka Haluk seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya berbaris diiringi Marching Band Gita Abdi Praja IPDN.

    Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah oleh Presiden Prabowo. Usai pengambilan sumpah jabatan, ada enam perwakilan kepala daerah yang maju untuk menandatangani berita acara pelantikan sebagai simbolis.

    Di antaranya Gubernur Lampung sebagai perwakilan Agama Islam, Gubernur Maluku Utara sebagai perwakilan Agama Katholik, Wali Kota Singkawang mewakili Agama Buddha, serta Bupati Karangasem sebagai perwakilan Agama Hindu, Wali Kota Kota Manado sebagai perwakilan Agama Konghucu, sedangkan perwakilan Agama Kristen Protestan diwakili oleh Bupati Merauke.

    “Selamat atas pelantikan saudara-saudara. Selamat atas mandat yang telah diberikannya oleh rakyat dari daerah masing-masing. Dan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” kata Presiden Prabowo, dalam sambutannya.

    Presiden Prabowo menegaskan, pelantikan serentak ini adalah momen bersejarah. Dimana ini merupakan kali pertama pelantikan serentak digelar dengan melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah di Indonesia. Semuanya dilantik serentak oleh Kepala Negara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Ini juga menunjukkan betapa besar bangsa kita. Bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” tegas Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mengutamakan pengabdian dalam tugasnya. Bahwa setelah terpilih sebagai kepala daerah mereka adalah pelayan rakyat.

    “Kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan Mendagri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di sana. Mudah mudahan saudara akan kuat di situ digembleng,” pungkasnya.

    Setelah seluruh prosesi pelantikan usai, Presiden Prabowo bekesempatan menyalami satu persatu kepala daerah bersama para pendamping atau keluarga yang diundang di Halaman Istana Kepresidenan.

    Usai pelantikan, Khofifah menyampaikan harapannya agar dapat menjalankan tugas bersama Wagub Emil secara amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

    “Alhamdulillah, kami baru saja dilantik bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak oleh Bapak Presiden Prabowo. Mohon doa kepada seluruh masyarakat mudah-mudahan kami, serta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik bisa menjalankan tugas secara amanah, memaksimalkan kinerjanya untuk memberikan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan yang lebih baik,” katanya.

    Di sisi lain, Gubernur Khofifah menegaskan kesiapannya melanjutkan Program Nawa Bhakti Satya dan siap bersinergi dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

    “Tentu yang ingin kami pastikan adalah kami siap untuk menyinergikan program Nawa Bhakti Satya kami di Jawa Timur dengan program program Asta Cita Presiden Prabowo,” tegas Khofifah.

    Selain itu, Khofifah menyampaikan kesiapannya untuk bersinergi dan mendukung program serta kebijakan nasional, maupun bersinergi antar provinsi maupun kabupaten/kota.

    “Kami siap membangun sinergitas dan kolaborasi baik antara provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, maupun kebijakan-kebijakan makro secara nasional. Serta mitigasi-mitigasi dinamika global,” kata Khofifah.

    Pihaknya pun menyebutkan seusai pelantikan akan menggelar rakor bersama Sekdaprov Jatim dan para Kepala Perangkat Daerah Pemprov.

    “Semalam kami sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Jatim. Hari ini kami langsung tancap gas mengadakan Rakor bersama Sekda, seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala BUMD Pemprov Jatim di Jakarta. Khususnya membahas terkait anggaran, dan efisiensi. Karena banyak yang harus dikoordinasikan sebelum kami berangkat ke Magelang untuk mengikuti retreat kepala daerah,” tegasnya.

    Masih terkait anggaran, Gubernur Khofifah memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim tidak mengurangi sektor layanan publik maupun penyaluran bantuan sosial (Bansos). “Kedua sektor ini tidak boleh terpengaruh dan terdampak efisiensi,” tegasnya.

    Menjelang Bulan Suci Ramadhan, Khofifah memprediksi terdapat fluktuasi harga sembako dan harus dikendalikan oleh pemerintah agar daya beli masyarakat terjangkau. Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan mudik gratis kepada masyarakat baik melalui jalur darat maupun laut.

    “Setiap lebaran kami mengadakan mudik gratis baik darat maupun laut. Setelah ini kami melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pak Sekdaprov bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah akan melaporkan dan kita rumuskan kebijakan bersama,” sebutnya.

    Karangan Bunga Ucapan Selamat Pelantikan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak menjadi Gubernur-Wagub Jatim penuhi Gedung Negara Grahadi.

    Secara khusus, Gubernur Khofifah menyampaikan kesannya usai mengikuti prosesi pelantikan hari ini. Menurutnya pelantikan ini sangat berbeda dengan tahun 2019 lalu.

    “Silaturahmi hari ini kami semua kompak. Bahkan tadi salamannya salaman nusantara, karena hadir semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Sabang sampai Merauke,” kata Khofifah.

    Pelantikan kepala daerah ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Halaman Istana Kepresidenan. Pelantikan ini menjadi penanda babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. [tok/suf]

  • Stok Pangan di Gorontalo Dipastikan Stabil dan Aman Jelang Ramadan

    Stok Pangan di Gorontalo Dipastikan Stabil dan Aman Jelang Ramadan

    Liputan6.com, Gorontalo – Warga Gorontalo dihantui dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok serta ketersediaan gas Elpiji 3 kilogram jelang Ramadan. Jika ini terjadi, situasi tersebut menambah beban masyarakat, terutama bagi pedagang kecil dan rumah tangga yang sangat bergantung pada gas subsidi tersebut.

    Sejumlah pedagang di pasar tradisional mengungkapkan bahwa harga bahan pangan seperti tomat, cabai dan telur mengalami sedikit kenaikan. Kondisi ini bakal diperparah dengan meningkatnya permintaan selama Ramadan nanti. di mana konsumsi rumah tangga cenderung lebih tinggi.

    Mengantisipasi hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo langsung melakukan pemantauan dan menunjukkan bahwa harga pangan di daerah ini masih tergolong stabil. Termasuk harga daging ayam, daging sapi, dan beras yang sudah memasuki musim panen raya. Sementara komoditas tomat tercatat mengaalami kenaikan, namun belum signifikan.

    “Gejolak harga bisa kita antisipasi, seperti daging ayam itu karena tradisi masyarakat Gorontalo, kita sudah mencatat masing-masing kita antisipasi kedepannya,” kata Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin, Jumat, 14 Februari 2025.

    “Selebihnya, cabe rawit justru menurun harganya dan mungkin hanya tomat yang perlu kita antisipasi ke depan,” dia menambahkan.

    Pj Gubernur Rudy juga menjelaskan mengenai pasokan minyak goreng, PT Cipta Langgeng Mitra Sukses belum memiliki stok Minyakita yang cukup.

    Tapi, hal ini sudah dikomunikasi dengan Kementerian Perdagangan untuk memastikan pasokan minyak goreng di Gorontalo tetap terjaga.

    Selain itu, stok LPG 3 kg di Gorontalo juga terpantau lancar dan distribusinya berjalan dengan baik. Tidak ada kelangkaan seperti yang terjadi di beberapa daerah lainnya.

    “Kita juga melihat stok dari LPG 3kg distribusinya juga bagus. Kelangkaan LPG yang ada di tempat-tempat lain tidak terjadi di Gorontalo. Jadi kami dari TPID sudah sama-sama memantau dan kita nantinya akan melaporkan hal ini kepada Mendagri,” jelas Rudy.

    Meski demikian, Pj Gubernur Rudy mengingatkan agar potensi kenaikan harga komoditas seperti tomat tetap diwaspadai.

    Pihaknya juga akan terus memantau perkembangan harga dan distribusi pangan serta energi untuk memastikan kestabilan pasar jelang Ramadan. Seluruh laporan hasil pemantauan ini nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

  • Cetak sejarah, Indonesia punya Data Tunggal Sosial Ekonomi

    Cetak sejarah, Indonesia punya Data Tunggal Sosial Ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Cetak sejarah, Indonesia punya Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 18:47 WIB

    Elshinta.com – Indonesia akhirnya mencetak sejarah di era pemerintahan Presiden Prabowo dengan peluncuran data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) sebagai acuan baru bagi seluruh kementerian, lembaga maupun pemda terkait penyaluran bansos dan program pemberdayaan.

    Dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Mensos Saifullah Yusuf mengaku gembira karena amanat Presiden Prabowo telah dilaksanakan secara bersama-sama melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

    “Perintah Presiden data tunggal dan memerintahkan semua kementerian dan lembaga menyerahkan data ke BPS agar divalidasi, diukur ulang, sekarang jadi data tunggal,” kata Mensos.

    Sebelum dilantik, ia mengaku telah diberi amanat oleh Presiden Prabowo Subianto agar bekerja dengan data akurat.

    Ia menuturkan saat ini arahan Presiden Prabowo bisa dilaksanakan dengan baik. Laporan final DTSEN ini telah menjadi catatan sejarah bagi Indonesia.

    “Di era Presiden Prabowo dengan arahan yang jelas dan keterbukaan semua menteri, DTSEN bisa terwujud,” imbuhnya.

    Mensos menerangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres), Kementerian Sosial (Kemensos) ditugaskan memutakhirkan data. Pasalnya, data bersifat dinamis karena selalu ada warga yang meninggal dunia, lahir dan pindah.

    “Jadi, perlu keterbukaan dari kita untuk menampung semua aspirasi agar mereka dilibatkan dalam pemutakhiran. Dalam rangka pemutakhiran, dapat melalui jalur formal, RT/RW yang ditandatangani bupati, lalu naik ke DTSEN,” katanya.

    Mekanisme pemutakhiran data lainnya, yaitu melalui jalur partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos. Pada aplikasi tersebut terdapat usul sanggah penerima bantuan sosial dengan melampirkan bukti.

    “Orang enggak boleh hanya ngomong tok enggak tepat sasaran. Buktikan dengan melampirkan beberapa hal, ada ketentuannya,” katanya.

    Di Kemensos, ia menerangkan DTSEN selanjutnya akan digunakan untuk data utama penyaluran bantuan sosial periode berikutnya.

    Sementara itu, Kepala BPS Amalia mengatakan proses pemadanan data milik sejumlah kementerian dan lembaga ke DTSEN sebelumnya telah dikonsultasikan ke Menko Pemas, Mensos, Menteri PPN, dan Mendagri hingga membuahkan hasil akhir.

    “Kami laporkan DTSEN per 3 Februari sudah dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena proses penunggalan DTSEN adalah kolaborasi semua, tidak hanya kerja BPS,” kata Amalia.

    Amalia menyebutkan dalam DTSEN tercatat 285 juta individu tunggal tanpa ada duplikasi, lalu ada 93 juta kepala keluarga (KK) yang sah berdasarkan data Dukcapil.

    Namun begitu, data-data ini tidak bersifat final melainkan dinamis sehingga diperlukan pemutakhiran secara berkala.

    “Karena data sosial selalu dinamis setiap hari, kami sudah berdiskusi, kami akan dapatkan data input kembali dan ground check, kami kembalikan kepada tiga menteri sesuai arahan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2025,” katanya.

    Sebagai informasi, DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh BPS dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

    Usai terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2025 tentang DTSEN terbit, Badan Pusat Statistik (BPS) selanjutnya menyerahkan laporan pemadanan data tunggal ke sejumlah kementerian.

    Laporan final DTSEN pun ditandatangani oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sumber : Antara

  • Jabatan Pj Bupati KBB Berakhir, Ade Zakir Tegaskan Siap Sukseskan Program Jeje

    Jabatan Pj Bupati KBB Berakhir, Ade Zakir Tegaskan Siap Sukseskan Program Jeje

    JABAR EKSPRES – Ade Zakir, resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, pada Kamis (20/2/2025).

    Seusai melepas jabatan sebagai Pj Bupati, Ade Zakir dipastikan kembali ke kursi lamanya yakni sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat.

    Berakhirnya jabatan Ade Zakir ini seiring dengan dilantiknya Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat periode 2025-2030.

    Ade Zakir mengatakan, bahwa tugasnya sebagai Pj Bupati telah diselesaikan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    BACA JUGA: Wacana Menteri LH akan Tutup Paksa TPA Overload, Ini Tanggapan DLH Bandung Barat

    “Hari ini Pak Jeje Richie Ismail dan Asep Ismail telah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Saya merasa bangga dan bahagia karena seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan dengan baik hingga pelantikan. Ini merupakan salah satu tugas utama yang ditekankan oleh Mendagri kepada saya selama menjabat sebagai Pj Bupati,” ujar Ade Zakir saat dihubungi.

    Sebagai Sekda Bandung Barat, Ade menegaskan akan mendukung kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat.

    Selain itu, pihaknya berkomitmen bakal menyukseskan program-program pasangan BERJAMAAH yang yang telah dituangkan dalam visi dan misi Jeje dan Asep.

    “Bukan hanya saya saja yang akan menyukseskan visi dan misi itu, tapi juga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bandung Barat,” jelasnya.

    BACA JUGA: Bandung Barat Punya Pemimpin Baru, Ini Harapan Tokoh Pemekaran hingga Masyarakat

    Ia berharap, Jeje Ritchie dan Asep Ismail dapat memimpin dan membawa Kabupaten Bandung Barat ke arah yang lebih baik, terutama memberikan manfaat bagi masyarakat.

    “Semoga dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati baru, ini menjadi awal yang baik bagi Kabupaten Bandung Barat untuk terus berkembang dan lebih maju ke depan,” tandasnya. (Wit)

  • Dilantik lebih dulu, Gubernur-Wagub Aceh hadiri pelantikan di Istana

    Dilantik lebih dulu, Gubernur-Wagub Aceh hadiri pelantikan di Istana

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, beserta kepala daerah wilayah Aceh turut hadir mengikuti pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati.

    Dilantik lebih dulu, Gubernur-Wagub Aceh hadiri pelantikan di Istana
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah yang telah dilantik lebih dahulu turut hadir mengikuti pelantikan kepala daerah terpilih serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis. Muzakir Manaf dan jajaran kepala daerah di wilayah Aceh mulai dari gubernur, bupati, wali kota hingga para wakil, memasuki kawasan Istana Negara melewati pintu belakang dari Kementerian Sekretariat Negara.

    “(Dari) Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh,” kata Wagub Aceh Fadhlullah seraya memperkenalkan jajaran pejabat yang hadir.

    Para kepala daerah tersebut kompak mengenakan seragam dinas putih, lengkap dengan topi. Jajaran kepala daerah Aceh yang sudah dilantik lebih dahulu pada 12 Februari 2025 ini tidak mengikuti kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka.

    Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan disaksikan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh, di Banda Aceh, pada 12 Februari lalu.

    Pelantikan ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Nomor 13 P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberhentian Pj Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh masa jabatan 2025 – 2030.

    Sementara itu, sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Pelantikan kepala daerah secara serentak ini disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Sumber : Antara

  • Wahyu Hidayat Resmi Dilantik sebagai Wali Kota Malang, Karangan Bunga Penuhi Bundaran Tugu

    Wahyu Hidayat Resmi Dilantik sebagai Wali Kota Malang, Karangan Bunga Penuhi Bundaran Tugu

    Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin resmi dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pasangan kepala daerah Kota Malang.

    Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025), menandai awal kepemimpinan baru di kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan wisata di Jawa Timur. Di Kota Malang, euforia pelantikan terlihat dari puluhan karangan bunga yang memenuhi kawasan Balai Kota Malang.

    Bundaran Tugu menjadi pusat utama pemasangan karangan bunga, sementara beberapa lainnya tersebar di taman Jalan Kertanegara, Balai Kota Malang, hingga Gedung DPRD Kota Malang. Pemandangan ini mencerminkan dukungan dan apresiasi masyarakat serta berbagai pihak atas kepemimpinan baru di Kota Malang.

    “Momen tertentu tidak apa-apa biasanya kan ditaruh di situ. Kalau kita sarankan di Alun-alun Tugu. Dipusatkan di bundaran Tugu supaya bisa dibaca,” ujar Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Laode KB Al Fitra.

    Laode menjelaskan bahwa sebelumnya DLH telah memasang pagar di Bundaran Alun-alun Tugu Kota Malang untuk menjaga taman dari potensi kerusakan, terutama saat ada aksi demonstrasi. Kini, pagar tersebut juga difungsikan sebagai penyangga papan karangan bunga agar tetap tertata rapi dan tidak berserakan akibat tiupan angin.

    “Memperbolehkan untuk pemasangan jadi memang betul pemasangan pagar kemarin itu untuk menghalangi kalau ada angin supaya karangan bunga tidak mengotori taman. Sekalian ada demo kan kemarin,” tambah Laode.

    Meskipun pemasangan karangan bunga diperbolehkan, DLH Kota Malang membatasi waktu pemasangan maksimal selama satu minggu. Pembatasan ini dilakukan mengingat daya tahan karangan bunga yang relatif singkat akibat paparan hujan dan panas.

    “Biasanya saat pelantikan kan banyak karangan bunga jadi sudah kita antisipasi. Satu minggu maksimal karena kalau lama-lama nanti rusak,” ujar Laode.

    Pelantikan Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang membawa harapan baru bagi masyarakat. Dengan semangat perubahan dan pembangunan, kepemimpinan mereka diharapkan mampu membawa Kota Malang semakin maju dan berkembang dalam berbagai sektor. [luc/suf]

  • Prabowo lantik serentak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan

    Prabowo lantik serentak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) menyematkan tanda pangkat kepada perwakilan kepala daerah terpilih saat pelantikan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dalam upacara tersebut. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

    Prabowo lantik serentak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Berdasarkan pantauan, pelantikan dilakukan secara serentak untuk para kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota terpilih.

    Acara pelantikan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan daerah di seluruh Indonesia. Sebelum pelantikan, para kepala daerah terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, Jakarta. Para calon kepala daerah awalnya bersiap di DP Monas, untuk selanjutnya masuk ke Kompleks Istana melalui pintu utama diiringi Drum Band Gita Praja IPDN.

    Para calon kepala daerah, yang menggunakan pakaian dinas upacara lengkap berwarna putih, lalu memasuki tenda utama tempat pelantikan berlangsung, yang berlokasi di Lapangan Tengah Istana. Tepat pukul 10.00 WIB Presiden Prabowo tiba di lokasi acara.

    Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, dibacakan Keputusan Presiden RI Nomor 15 P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dan Keputusan Presiden RI Nomor 24 P Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

    “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan Tahun 2025-2030,” ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti.

    Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir membacakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 Dan nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota, Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

    Selanjutnya, sebanyak enam kepala daerah terpilih, berada di barisan depan sebagai perwakilan enam agama untuk diambil sumpah jabatan.

    Keenam perwakilan kepala daerah tersebut adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (Katolik), Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie (Budha), Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Hindu), Wali Kota Manado Andrei Angouw (Konghucu), dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze (Kristen Protestan).

    Mereka kemudian diambil sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo.

    “Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” kata Prabowo, diikuti oleh para kepala daerah terpilih.

    Selanjutnya dilakukan prosesi penyematan tanda pangkat oleh Presiden Prabowo kepada enam kepala daerah tersebut, diikuti penandatanganan berita acara oleh perwakilan kepala daerah dan Presiden Prabowo. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

    Sumber : Antara