Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Dedi Mulyadi: Arahan Megawati terkait retret adalah hak beliau

    Dedi Mulyadi: Arahan Megawati terkait retret adalah hak beliau

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada kadernya terkait retret kepala daerah di Magelang adalah hak Ketum PDIP itu.

    Namun demikian, menurut Dedi, ketika menjadi kepala daerah maka ketaatan utama sebagai kepala daerah adalah pada sistem yang ada dalam pemerintahan.

    “Kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat sampai daerah,” kata Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jumat.

    Sejauh ini dari informasi yang didapatkannya, kata Dedi, semua kepala daerah baik kota dan kabupaten di Jawa Barat, akan mengikuti kegiatan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Jabar semuanya ikut sampai hari ini. Kemudian kan, sudah teralokasikan dan sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan,” ujarnya.

    Tak kalah penting, kata dia, bahwa dirinya berangkat ke acara retret di Magelang tidak menggunakan dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Baik dari pemberangkatan, maupun selama di sana, itu menggunakan dana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), itu yang penting,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Diketahui, setelah pelantikan pada Kamis (20/2), sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri: Potensi jaringan luas PKK bisa bantu program pemerintah

    Mendagri: Potensi jaringan luas PKK bisa bantu program pemerintah

    PKK memiliki potensi bisa digerakkan untuk hal yang positif, diantaranya membantu program pemerintah, baik pusat maupun daerah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan potensi jaringan organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang luas hingga tingkat rumah tangga bisa dimanfaatkan untuk membantu menjalankan berbagai program pemerintah.

    “PKK memiliki potensi bisa digerakkan untuk hal yang positif, diantaranya membantu program pemerintah, baik pusat maupun daerah,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menegaskan upaya menggerakkan PKK sangat bergantung pada peran kepemimpinan organisasi tersebut, termasuk di tingkat daerah. Menurutnya, kemauan untuk menggerakkan menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh Ketua TP PKK.

    Selain itu, Ketua TP PKK juga harus memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai program. Kendati demikian, sambung Tito, yang terpenting dari kedua aspek tersebut adalah kemauan dari Ketua TP PPK untuk menggerakkan organisasi.

    Tanpa kemauan dari pemimpin, bakal berdampak terhadap tidak bergeraknya struktur organisasi di bawahnya. “Pemimpin yang enggak bergerak karena enggak ada will, ya yang di bawah susah bergerak karena tidak ada yang berani bergerak takut mendahului,” jelasnya.

    Sementara soal kemampuan, Ketua TP PKK dapat membentuk tim yang memiliki pemahaman terhadap tugas dan fungsi organisasi. Tim tersebut dapat berperan merumuskan berbagai ide program, meski keputusan akhirnya tetap berada di tangan Ketua TP PKK.

    Di lain sisi, dia juga mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar dapat mendukung berbagai program pokok PKK yang mencakup 10 aspek.

    Dukungan ini terutama menyangkut anggaran agar program yang disusun berjalan dengan baik. Tanpa dukungan anggaran, PKK bakal sulit untuk bergerak menjalankan program.

    “Kalau sudah ada program, yang terpenting sekali bahwa darahnya semua organisasi adalah anggaran. Tanpa ada darah (anggaran) itu organisasi enggak akan hidup, karena enggak ada darahnya, enggak mengalir,” ujar Tito.

    Oleh karena itu, untuk mendukung pemenuhan anggaran, posisi Ketua TP PKK dijabat oleh pendamping kepala daerah. Selain itu, posisi tersebut juga dapat diisi oleh pihak yang ditunjuk kepala daerah.

    Hal ini penting mengingat kepala daerah memiliki otoritas sekaligus sumber daya untuk mendukung TP PKK di daerah. Ia pun menjelaskan dukungan anggaran tersebut dapat bersumber dari dana hibah Pemda.

    Selain itu, kepala daerah dapat menyesuaikan program PKK dengan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga dapat saling berkolaborasi. Pemenuhan anggaran juga dapat memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan yang ada di daerah.

    “Ini organisasi terbesar, kalau ini bergerak, ini hebat sekali sangat bisa bantu pemerintah dalam semua bidangnya, 10 bidang terutama [yang mencakup program pokok PKK],” pungkasnya.

    Sebagai informasi, dalam kesempatan itu, sebanyak 34 Ketua TP PKK Provinsi dilantik oleh Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian. Selain sebagai Ketua TP PKK Provinsi, mereka juga dilantik menjadi Ketua Tim Pembina Posyandu di daerahnya masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri apresiasi kinerja Pansel DPRP selesaikan proses seleksi

    Wamendagri apresiasi kinerja Pansel DPRP selesaikan proses seleksi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua Tengah yang telah menyelesaikan tugasnya.

    Apresiasi tersebut disampaikannya setelah menerima hasil seleksi anggota DPRP Provinsi Papua Tengah dari pansel di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (19/2).

    Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan dari empat Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua, Provinsi Papua Tengah menjadi daerah pertama yang telah menyerahkan hasil seleksi.

    Oleh karena itu, dia menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung proses seleksi tersebut, termasuk Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah dan masyarakat setempat.

    “Sehingga semua proses dan tahapan ini bisa terselesaikan dengan baik,” kata Ribka

    Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para calon yang telah direkrut dan akan segera menjadi anggota DPRP Papua Tengah.

    Dia berharap setelah dilantik, mereka dapat menyampaikan aspirasi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di Papua Tengah.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa rekrutmen anggota DPRP merupakan bagian dari roadmap percepatan pembangunan DOB Papua yang harus dijalankan oleh Pj. Gubernur.

    Dia berharap penyelesaian rekrutmen ini dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Tengah.

    Ribka juga meminta gubernur dan wakil gubernur Papua Tengah terpilih untuk mendukung kinerja DPRP.

    “Semoga Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan juga eksekutif, legislatif, bisa lebih bekerja sama untuk membangun Papua Tengah yang kita cintai,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Pansel Unsur Akademisi Johanis Ramandey menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri dan masyarakat Provinsi Papua Tengah yang telah mendukung proses seleksi DPRP.

    “Dan telah kami serahkan [hasil seleksi] ke kementerian (Kemendagri) untuk diproses lebih lanjut,” jelas Johanis.

    Ia berharap proses ini dapat berjalan dengan baik hingga pelantikan anggota DPRP Papua Tengah. Selain itu, mereka yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugasnya dan melayani masyarakat dengan baik.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepala daerah kumpul di Rindam sekitar 4 KM dari Akmil

    Kepala daerah kumpul di Rindam sekitar 4 KM dari Akmil

    Magelang (ANTARA) – Kepala daerah yang berdatangan dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Rindam IV/ Diponegoro yang berjarak sekitar 4 kilometer dari Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    “Mereka akan naik bus menuju ke mes Sumbing, nanti kepala daerah akan masuk di situ dan dibagikan gelang,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiyarto di Magelang, Jumat.

    Ia menjelaskan ada gelang hijau untuk yang sehat dan fit, gelang kuning bagi yang perlu observasi, dan gelang merah bagi yang perlu atensi khusus karena kondisi kesehatan

    “Kemudian peserta dibagi per peleton, nanti di mes Sumbing itu akan diberikan arahan ,akan diajarkan yel-yel untuk bangkitkan semangat, setelah itu bergerak masuk ke Akmil dan disana akan disambut secara resmi oleh Gubernur Akmil dan Mendagri,” katanya.

    “Setelah itu kepala daerah akan bergeser dengan bus untuk masuk ke lokasi tenda yang sudah disediakan, untuk beristirahat dan dicek kesehatan, baru kemudian nanti malam mengikuti makan malam bersama,” katanya.

    Ia menyampaikan, untuk mengikuti retret para kepala daerah dilarang membawa ajudan.

    “Dulu para menteri boleh didampingi ajudan satu orang, karena jumlahnya hanya 100 orang, sekarang ada 500 orang maka dilarang ada pendamping,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Jember setelah retret kunjungi Pasar Tanjung sebelum ke pendapa

    Bupati Jember setelah retret kunjungi Pasar Tanjung sebelum ke pendapa

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan setelah kegiatan retret atau pembekalan di Magelang akan mengunjungi Pasar Tanjung yang merupakan pasar induk tradisional terbesar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebelum masuk ke Pendapa Wahyawibawagraha Jember.

    “Sepulang dari retret, pertama kali kami tidak akan menginjakkan kaki di pendapa, sebelum datang ke pusat ekonomi wong cilik yakni pasar tradisional,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jumat.

    Bupati Jember Muhammad Fawait dan dan Wakil Bupati Jember Djoko Susanto dilantik langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (20/2), kemudian mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

    “Saya akan berkunjung dulu ke Pasar Tanjung dan membuat kebijakan menurunkan retribusi pasar sebagai simbol keberpihakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap wong cilik sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

    Ia juga mengapresiasi kegiatan retret yang dijalani seluruh kepala daerah yang sudah dilantik di Magelang selama sepekan karena hal tersebut merupakan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi bersama pemerintah pusat.

    Sebelumnya Muhammad Fawait dan Djoko Susanto resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember masa jabatan 2025-2030 bersama dengan 961 kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2).

    Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Mendagri (Kepmen) terkait pengangkatan para kepala daerah. Kemudian, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan, namun sebelumnya Prabowo meminta kesediaan para kepala daerah terpilih untuk mengucap sumpah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing.

    Pelantikan secara serentak itu menjadi momen yang bersejarah dalam demokrasi Indonesia. Presiden Prabowo melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 362 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Respon Wamendagri Soal Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret – Halaman all

    Respon Wamendagri Soal Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya belum mau berkomentar banyak terkait surat edaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar para Kepala Daerah dari PDIP menunda mengikuti retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah yang berlangsung 21-28 Februari 2025.

    Menurut Bima, pihaknya masih menunggu kepastian jumlah peserta yang tiba di lokasi retreat pada Jumat petang nanti pukul 15.00 WIB

    “Nah untuk tadi terkait pertanyaan kedua mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00 nah sekarang ini jam 11.33 sebelum jumatan jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” katanya, Jumat (21/2/2025).

    Menurut dia sekarang ini belum ada data yang lengkap mengenai para kepala daerah yang akan hadir pada retreat atau pembekalan kepala daerah.

    “Statemen itu akan kita sampaikan setelah kita memiliki data yang lengkap. Sekarang kan belum ada datanya belum ada yang datang disini. Nanti begitu datanya sudah lengkap baru kami akan sampaikan pernyataan tadi,” katanya.

    Mantan Walikota Bogor tersebut mengatakan setelah mendapatkan kepastian jumlah peserta retreat pada sore nanti, pihaknya baru akan memberikan statement mengenai surat edaran tersebut. Termasuk mengenai apa kebijakssnaan dari Kemendagri, Akmil, dan Lemhanas bila ada kepala daerah yang tidak hadir.

    “Nah setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir,” pungkasnya.

    Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah.

    Instruksi tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025) malam, sebagai respons atas penahanan Sekjen PDIPHasto Kristiyanto oleh KPK.

     

  • Bima Arya Tanggapi Surat Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Boikot Retret

    Bima Arya Tanggapi Surat Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Boikot Retret

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menanggapi surat Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) menunda keberangkatan untuk retret di Magelang, Jawa Tengah. 

    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke lokasi retret yang diselenggarakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Bima mengatakan, pihaknya akan menunggu terlebih dahulu perkembangan soal berapa kepala daerah yang tidak hadir. “Mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00,  nah sekarang ini jam 11.33 sebelum jumatan. Jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/2/2025). 

    Setelah mendapatkan data terakhir, kata Bima, baru pihak pemerintah akan memberikan pernyataan kembali. 

    “Terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhannas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu,” ucap Bima. 

    Mantan Wali Kota Bogor itu menyatakan enggan memberikan pernyataan lebih lanjut sebelum adanya data lengkap soal berapa jumlah kepala daerah yang hadir di Magelang nantinya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo melantik 961 orang kepala daerah hasil Pilkada 2024, Kamis (20/2/2025). Beberapa di antaranya adalah kepala daerah dari PDIP. 

    Adapun surat arahan dari Megawati kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu beredar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (20/2/2025). 

    Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retreat yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing. 

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

    Selain itu, Presiden ke-5 itu juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. 

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu. 

  • Megawati Larang Retret, Begini Respons Wamendagri Bima Arya

    Megawati Larang Retret, Begini Respons Wamendagri Bima Arya

    Sedangkan untuk anggaran, Wamendagri Bima menerangkan sesuai dengan pernyataan Mendagri ke publik seluruh anggaran ditanggung Kemendagri dan berasal dari APBD untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala daerah.

    “Kalau dulu, seperti yang pernah saya alami saat menjadi Walikota. Diklat kepemimpinan dulu lebih Panjang waktunya, satu bulan di Lemhanas dan dua minggu di Kemendagri. Saat itu banyak kepala daerah yang menganggarkan untuk menginap di hotel,” lanjutnya.

    Jika dibandingkan dengan menginap di tenda selama tujuh hari ke depan, Bima menegaskan anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan ini tentu jumlahnya jauh lebih kecil. Disebutnya, total anggaran untuk kegiatan retret ini sebesar Rp13 miliar.

    Dari retret ini, Bima sangat berharap kepala daerah memiliki perspektif yang luas terkait dengan penggunaan anggaran. Dimana dari APBN sebesar Rp3,3600 triliun, uang yang beredar di daerah melalui APBD sebesar Rp1,300 triliun. Tentunya ini harus dikelola setiap kepala daerah dengan prinsip uang rakyat kembali ke rakyat berdasarkan lewat pemerintah yang bersih dan profesional.

  • Bupati Bantul: Presiden Prabowo tekankan kepala daerah untuk kompak

    Bupati Bantul: Presiden Prabowo tekankan kepala daerah untuk kompak

    Kekompakan seluruh kepala daerah bersama Presiden ini ditekankan karena kita mengawali pemerintahan baru Indonesia dan daerah secara serempak

    Bantul (ANTARA) – Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih mengatakan Presiden Prabowo Subianto dalam pengarahannya pada pelantikan kepala daerah di Jakarta, Kamis (20/2), menekankan semua kepala daerah agar menjaga kekompakan dalam menjalankan pemerintahan.

    “Saya Abdul Halim Muslih dan Aris Suharyanta pada tanggal 20 Februari 2025 pukul 10.00 WIB, telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2025-2030,” kata Bupati Halim dalam sambutan pada acara resepsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, di Bantul, DIY, Jumat.

    Menurut dia, pelantikan kepala daerah periode 2025-2030 sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dan Presiden menghendaki untuk saat ini perlulah kiranya seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah ini mendapatkan pengarahan yang penting dan strategis untuk Indonesia di masa depan.

    “Kekompakan seluruh kepala daerah bersama Presiden ini ditekankan karena kita mengawali pemerintahan baru Indonesia dan daerah secara serempak, sehingga sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini harus ditegakkan,” katanya.

    Oleh karena itu, kata Bupati Halim, dirinya bersama Wakil Bupati berada di Jakarta selama satu minggu sebelum mengikuti pelantikan untuk mempersiapkan diri menjalani latihan baris-berbaris oleh Mabes Polri dan Kementerian Dalam Negeri.

    “Jadi tidak peduli punya jabatan apapun di sana itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota tetap harus mengikuti pelatihan baris berbaris, hadap kiri, hadap kanan, balik kanan, haluan kiri, haluan kanan,” katanya.

    Bupati mengatakan kegiatan pelatihan baris-berbaris yang diberikan untuk kepala daerah ini nantinya akan dibudayakan di Kabupaten Bantul untuk diberikan kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat serta lurah.

    Terkait dengan resepsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul ini, Bupati mengaku memutuskan agak mendadak karena harus mengikuti acara retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    “Dan harinya tinggal hari ini saja, karena saya jam 14.00 WIB harus berada di Magelang untuk mengikuti retret sampai 28 Februari, setelah itu puasa, jadi satu-satunya hari untuk resepsi pelantikan ya hanya hari ini. Karena itu mohon maaf ini memang mendadak,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Inflasi Jepang Lampaui Ekspektasi, Bank Sentral Lanjutkan Kenaikan Suku Bunga?

    Inflasi Jepang Lampaui Ekspektasi, Bank Sentral Lanjutkan Kenaikan Suku Bunga?

    Bisnis.com, JAKARTA – Inflasi Jepang meningkat lebih cepat dari perkiraan pada Januari 2025 karena harga pangan yang lebih tinggi. Data tersebut menjaga Bank of Japan tetap berada di jalur yang tepat untuk menaikkan suku bunga acuannya lebih lanjut. 

    Data dari Kementerian Dalam Negeri Jepang yang dilansir dari Bloomberg pada Jumat (21/2/2025) menyebut, indeks harga konsumen atau inflasi Jepang tidak termasuk makanan segar naik 3,2% secara year on year (yoy) pada Januari 2025. Catatan tersebut merupakan kenaikan terbesar sejak Juni 2023. 

    Kenaikan inflasi ini sedikit lebih cepat dari perkiraan, dan didorong oleh kenaikan harga makanan olahan termasuk kenaikan harga beras, makanan pokok negara, yang mencapai rekor tertinggi sebesar 70,9%.

    Sementara itu, inflasi secara keseluruhan meningkat menjadi 4% dari 3,6% mencapai angka tersebut untuk pertama kalinya dalam dua tahun. Kenaikan harga pangan segar pada laju tercepat dalam dua dekade juga berkontribusi terhadap percepatan inflasi secara keseluruhan, karena harga sayuran termasuk kubis melonjak.

    Laporan ini menegaskan kembali inflasi Jepang secara keseluruhan sebagai yang tertinggi di antara negara-negara Kelompok Tujuh (G7), menggarisbawahi komentar anggota dewan BOJ baru-baru ini tentang perlunya mewaspadai risiko kenaikan. 

    Meskipun Gubernur Kazuo Ueda telah mengawasi tiga kenaikan suku bunga dalam kurun waktu satu tahun, berlanjutnya penguatan inflasi dapat mendorong spekulasi bahwa kenaikan suku bunga berikutnya akan dilakukan lebih cepat dari perkiraan. 

    Ekonom yang disurvei bulan lalu memperkirakan kenaikan biaya pinjaman berikutnya akan terjadi sekitar bulan Juli.

    “Inflasi inti Jepang kemungkinan akan tetap sekitar 3% pada paruh pertama tahun ini. BOJ akan terus mempertimbangkan waktu kenaikan suku bunga berikutnya, daripada mengkhawatirkan apakah mereka memerlukannya,” kata Taro Saito, kepala penelitian ekonomi di NLI Research Institute. 

    Ketika para pedagang menilai kembali pandangan mereka mengenai jalur kenaikan suku bunga BOJ, imbal hasil obligasi Jepang bertenor 10 tahun telah meningkat pada bulan ini.

    Musim panas dengan temperatur lebih tinggi, melemahnya yen, dan kekurangan tenaga kerja adalah salah satu faktor pendorong yang menyebabkan tingginya biaya pangan bagi rumah tangga, karena dunia usaha terus membebankan beban kenaikan harga kepada konsumen.  

    Perusahaan makanan besar di Jepang berencana menggandakan jumlah produk yang akan mereka naikkan harga pada tahun ini dibandingkan tahun lalu, menurut laporan Teikoku Databank yang dirilis pada 31 Januari. 

    Inflasi Jepang saat ini masih berada pada atau di atas target BOJ sebesar 2% selama hampir tiga tahun, dan kemungkinan besar memiliki dampak yang lebih besar terhadap pola pikir rumah tangga. 

    Bank sentral menaikkan suku bunga kebijakannya menjadi 0,5% pada bulan lalu, menjadikannya level tertinggi sejak krisis keuangan global. BOJ mengatakan akan terus menaikkan suku bunga jika prospek ekonominya terwujud, sebuah sikap yang membuat para pedagang bertanya-tanya kapan kenaikan suku bunga berikutnya akan dilakukan.

    Inflasi terus menjadi masalah mendesak bagi pemerintahan minoritas Perdana Menteri Shigeru Ishiba karena mereka menghadapi prospek pemilu nasional yang harus diadakan pada akhir bulan Juli. 

    Pada Oktober 2024, partai berkuasa yang dipimpin oleh Ishiba mengalami hasil pemilu terburuk sejak tahun 2009, sebuah hasil yang sebagian besar oleh para analis dikaitkan dengan inflasi.

    Sekitar 65% rumah tangga yang disurvei mengatakan mereka merasakan beban inflasi “sangat berat,” menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh surat kabar Yomiuri dan jaringan berita NNN bulan ini. Angka tersebut melonjak dari 49% pada survei sebelumnya yang dilakukan pada Oktober 2023. 

    Dengan kenaikan upah riil hanya sekitar 0,5%, belanja konsumen bisa melemah di masa depan, setelah hanya menunjukkan sedikit pemulihan. 

    Untuk mencapai siklus positif inflasi, kenaikan upah dan pertumbuhan, Ishiba menyerukan kenaikan gaji yang kuat lagi tahun ini. Pihak berwenang akan mencermati hasil awal negosiasi upah musim semi tahunan yang diharapkan sekitar pertengahan bulan depan. 

    “Dengan inflasi keseluruhan sebesar 4%, ini adalah lingkungan yang sulit bagi rumah tangga,” kata Saito.