Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Wawali Surabaya Cak Ji Tegaskan Tidak Hadiri Retret di Magelang Sesuai Instruksi Megawati

    Wawali Surabaya Cak Ji Tegaskan Tidak Hadiri Retret di Magelang Sesuai Instruksi Megawati

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengikuti retret kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 21-28 Februari 2025. Hal ini sesuai dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai tersebut untuk hadir pada acara tersebut.

    “Jadi undangan itu (Retret) dari Kemendagri, sesuai dengan perintah harian yang dikeluarkan oleh ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, untuk sementara saya sebagai wakil wali kota Surabaya akan mengikuti perintah tersebut,” ujar Cak Ji sapaan akrabnya saat ditemui di rumahnya, Jumat (21/2/2025).

    Cak Ji menambahkan bahwa dirinya seharusnya mengikuti retret yang dijadwalkan pada tanggal 27-28 Februari mendatang. Namun, sambil menunggu perintah lanjutan dari Megawati, dirinya memutuskan untuk tidak menghadiri acara tersebut.

    “Jadi kan saya nanti retretnya tanggal 27 dan 28, mangkanya sambil menunggu perintah harian berikutnya, itulah yang saya putuskan untuk tidak mengikuti retret,” katanya.

    Ketika ditanya apakah sudah ada perintah lanjutan terkait instruksi tersebut, Cak Ji menjelaskan bahwa belum ada perubahan. Ia pun menegaskan komitmennya untuk tetap patuh pada keputusan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan.

    “Belum ada lanjutan perintah harian, jadi saya masih berpegang pada perintah harian yang dikeluarkan bu ketum. Itu menunjukkan kesolidan kita kepada ketua umum kita, Megawati Soekarnoputri. Itu diuji pada saat seperti ini,” tegas Cak Ji.

    Meskipun keputusan untuk tidak mengikuti retret bisa berisiko, Cak Ji mengungkapkan bahwa dirinya tidak merasa terancam jika ada sanksi dari Kemendagri. Ia menyebutkan bahwa retret tersebut tidak lebih dari sebuah kegiatan serupa dengan yang sebelumnya dilaksanakan di Lemhanas, meskipun kali ini diselenggarakan di Akademi Militer Magelang.

    “Enggak ada, sanksi yang seperti apa? Enggak ada. Jadi retret ini kan seperti kayak kita melakukan di Lemhanas, bahkan saya juga pernah ikut. Cuma tempatnya sekarang aja yang berbeda. Kalau ini di Magelang, kalau dulu di kantor Lemhanas,” jelasnya.

    Cak Ji juga menjelaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum berkomunikasi dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang harusnya sudah memulai retret pada hari yang sama.

    “Belum tadi pagi saya masih kelihatan (Eri Cahyadi) di Jakarta ya. Karena kan pesawat saya jam 10 tadi sekitar jam 7-8 masih di Jakarta,” katanya.

    Meskipun demikian, Cak Ji menegaskan bahwa ia akan tetap menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat Surabaya, menunggu instruksi selanjutnya dari Ketua Umum, sembari melanjutkan pekerjaan rutin yang ada. “Ya kita akan melakukan pelayanan publik melayani masyarakat seperti biasa. Kebetulan banyak aspirasi yang harus ditindaklanjuti,” tandasnya.[asg/kun]

  • Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret, Dasco Beri Tanggapan

    Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret, Dasco Beri Tanggapan

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad merespons instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ke Kepala Daerah yang diusung tidak mengikuti acara retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Dasco mengatakan, urusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Itu biar urusan pak Mendagri lah. Ya kan pak Mendagri yang bikin acara,” ujar Dasco di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.

    Dasco pun tidak banyak berkomentar saat ditanyakan lebih lanjut terkait respons dan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait surat tersebut.

    Sebagaimana diketahui, dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati, ia memberikan instruksi kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP.

    Dia meminta seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk tidak mengikuti retret di Magelang yang rencananya akan berlangsung selama delapan hari.

    Megawati juga meminta agar para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk berkomunikasi aktif dan tunduk atas instruksinya.

    Surat Instruksi Megawati

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri melayangkan instruksi kepada seluruh kepala daerah yang didukung partai berlambang banteng tersebut untuk tak mengikuti retret kepala daerah. Berikut ini isi instruksinya.

    Merdeka!!!

    Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah menjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP Perjuangan, sebagai berikut:

    Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Diketahui pembekalan atau retret kepala daerah bakal digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kepala Daerah dari Golkar Wajib Ikut Retret di Magelang, Ada Sanksi jika Mangkir

    Kepala Daerah dari Golkar Wajib Ikut Retret di Magelang, Ada Sanksi jika Mangkir

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Golkar menyatakan kadernya wajib mengikuti retret kepala daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, kewajiban tersebut juga berlaku bagi kepala daerah yang berpasangan atau diusung bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jika ada kepala daerah dari Partai Golkar yang tidak mengikuti retret akan dikenakan sanksi tegas sesuai mekanisme partai.

    Pernyataan ini merespons instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaannya dalam acara tersebut.

    Idrus menjelaskan Partai Golkar perlu memberikan tanggapan terkait instruksi Megawati karena di beberapa daerah, Golkar berkoalisi dengan PDIP. Ia mencontohkan Wali Kota Tangerang Sachrudin, yang berasal dari Golkar, sedangkan wakilnya, Maryono, merupakan kader PDIP.

    “Partai Golkar tetap menghormati mekanisme internal setiap partai, termasuk PDIP. Namun, bagi kader Golkar, mengikuti retret kepala daerah adalah kewajiban,” ujarnya di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Idrus menegaskan, Partai Golkar tidak ingin ikut campur dalam urusan internal partai lain. Namun, tetap berpegang pada aturan yang berlaku di internal partai mereka sendiri.

    Menurut Idrus, retret kepala daerah merupakan program yang sangat penting dalam meningkatkan profesionalitas kepala daerah, memberikan wawasan tentang tata kelola pemerintahan dan penganggaran, serta memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Retret ini memberikan pembekalan dan modal kerja bagi kepala daerah sebelum mereka menjalankan tugas. Ini bisa dianggap sebagai orientasi kerja agar mereka lebih siap,” tambahnya.

    Idrus juga menyoroti banyak kepala daerah yang baru dilantik belum memiliki pemahaman mendalam terkait pemerintahan dan penganggaran. Oleh karena itu, retret menjadi momentum penting bagi mereka.

    “Program ini dirancang untuk memperkuat koordinasi dalam sistem pemerintahan presidensial, memastikan program-program pusat dan daerah berjalan selaras dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkas Idrus terkait reret kepala daerah.

  • Khofifah siap ikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang

    Khofifah siap ikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Khofifah siap ikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 16:37 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan siap mengikuti kegiatan retret yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat.

    Setibanya di kawasan Akmil pada pagi hari, Khofifah tampak mengenakan pakaian Komcad TNI lengkap dengan sepatu PDL hitam dan topi loreng, sebagai tanda kesiapan mengikuti kegiatan tersebut.

    “Bismillah, kami tiba dari Jakarta pagi ini di Magelang. Kami siap mengikuti retret ini sebagai pembekalan bagi kepala daerah dari seluruh Indonesia,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

    Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menegaskan bahwa tidak ada persiapan khusus yang dilakukan selain menyiapkan kondisi fisik yang prima dan mental yang siap menerima berbagai materi selama kegiatan retret.

    Menurutnya, retret yang diikuti oleh seluruh kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat.

    “Retret ini bagus karena kita dikumpulkan bersama untuk mendapatkan pembekalan serta membangun visi dan misi yang sejalan dengan program nasional,” kata Khofifah.

    Khofifah menambahkan bahwa Indonesia yang terdiri dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota memerlukan kerja sama yang baik antarkepala daerah untuk mewujudkan program-program nasional dengan cara yang sistematis dan progresif.

    “Ini adalah kesempatan penting untuk membangun kebersamaan dalam melaksanakan program-program nasional. Narasumber yang akan memberikan materi terdiri dari 40 menteri negara serta tokoh kompeten yang akan membekali kita semua,” ujarnya.

    Sebagai tambahan, Khofifah juga membawa bekal kopi sendiri untuk menemani dirinya selama retret.

    “Saya memang coffee lover, jadi agar stamina tetap terjaga, saya membawa kopi pribadi,” ucapnya.

    Retret ini akan berlangsung selama satu pekan, dimulai pada hari ini hingga 28 Februari 2025 mendatang. Kegiatan ini digagas atas inisiatif Presiden Prabowo untuk memperkuat kekompakan dan kesatuan visi dalam pembangunan nasional.

    Sumber : Antara

  • Jepang Pening karena “Cabbage Shock”, Inflasi Meledak

    Jepang Pening karena “Cabbage Shock”, Inflasi Meledak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Inflasi meningkat di Jepang, selama Januari. Indeks Harga Konsumen (IHK) tahunan naik menjadi 4,0% dari 3,6% pada bulan sebelumnya, menandai pembacaan tertinggi sejak Januari 2023.

    Mengutip Trading Economics, dalam pembacaan kementerian dalam negeri dan komunikasi Jumat (21/2/2025), harga pangan naik tajam dalam 15 bulan terakhir, dengan 7,8%. Sayuran segar dan makanan segar memberikan kontribusi paling besar pada peningkatan ini.

    Melansir AFP, harga kubis di Jepang memang naik tiga kali lipat pada bulan Januari. Media lokal menyebutnya sebagai “cabbage shock”.

    Rekor suhu ekstrem musim panas lalu dan hujan lebat tahun lalu merusak panen. Harga beras juga melonjak lebih dari 70%.

    Bukan hanya itu, tagihan listrik warga Jepang juga kini melonjak 18%. Biaya gas juga tercatat naik 6,8% karena tidak ada subsidi energi diberikan sejak Mei 2024.

    Tingkat inflasi inti juga naik ke level tertinggi dalam 19 bulan sebesar 3,2%, naik dari 3,0% pada bulan Desember, melampaui konsensus sebesar 3,1%. Secara bulanan, ini meningkat sebesar 0,5%, setelah mencapai level tertinggi dalam 14 bulan pada bulan Desember.

    Data terbaru ini memicu spekulasi mengenai waktu kenaikan suku bunga bank sentral, Bank of Japan (BoJ) berikutnya, karena bank tersebut mundur dari pelonggaran moneter agresif selama bertahun-tahun untuk meningkatkan ekonomi yang lesu. Bulan lalu, BoJ kembali menaikkan suku bunga setelah melakukannya pada Maret 2024 untuk pertama kalinya dalam 17 tahun.

    “IHK Jepang yang lebih tinggi dari perkiraan memiliki semua potensi pukulan telak untuk mendongkrak nilai yen, dengan para pedagang siap menghadapi perubahan besar dalam ekspektasi terhadap kebijakan bank sentral,” kata analis SPI Asset Management, Stephen Innes.

    “Namun sebaliknya, hal itu berubah menjadi perang sengit karena pejabat tinggi turun tangan untuk mendinginkan reli yen,” katanya.

    Menteri Keuangan Katsunobu Kato memperingatkan pada hari Jumat bahwa imbal hasil obligasi yang lebih tinggi dapat menekan pengeluaran pemerintah. Karena itu berarti membayar lebih banyak untuk membayar utang pemerintah Jepang yang besar.

    Minggu ini, angka produk domestik bruto (PDB) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jepang melambat tajam tahun lalu. Meskipun tingkat untuk kuartal keempat melampaui ekspektasi.

    (sef/sef)

  • Kepala Daerah Kader PDIP Tidak Ikut Retret, Wamendagri Sebut Ada Sanksi

    Kepala Daerah Kader PDIP Tidak Ikut Retret, Wamendagri Sebut Ada Sanksi

    Magelang, Beritasatu.com – Sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan menunda ikut retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, karena ada instruksi langsung dari ketua umum Megawati Soekarnoputri. Adakah sanksi dari pemerintah?

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tetang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

    Bima mengatakan tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah tidak ikut retret yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, Kemendagri kemungkinan akan memberikan sanksi.

    “Sanksinya itu lebih kepada aturan kepanitian saat ini. Jadi di undang-undang itu tidak ada berujung hal-hal lain secara hukum konsekuensinya enggak ada,” kata Bima saat konferensi pers di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

    Kemendagri memberi waktu kepada semua kepala daerah untuk hadir dalam retret hingga pukul 15.00 WIB hari ini. Setelah waktu tersebut, akan didata kemudian akan disampaikan sikap resmi pemerintah.

    “Tetapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari,” ucapnya.

    Bima menjelaskan pihaknya akan menyampaikan terkait status dan kemungkinan sanksi yang berikan dari kepala daerah yang tidak hadir dalam retret, setelah semua data kehadiran terkumpul.

    “Statement itu akan kita sampaikan setelah kita memiliki data yang lengkap. Sekarang kan belum ada datanya. Belum ada yang datang di sini. Nanti begitu datanya sudah lengkap, baru kami akan sampaikan pernyataan tadi yang disampaikan oleh teman-teman,” tutupnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan retret ke Magelang.

    Instruksi ini dikeluarkan menyikapi dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025). 

    “Diinstruksikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” bunyi surat instruksi ketum PDIP terkait retret kepala daerah. 

  • Banyak BPR dan BPRS Rasakan Manfaatnya

    Banyak BPR dan BPRS Rasakan Manfaatnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat milik Daerah (Perbamida) mengadakan sosialisasi Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur tentang BPR dan BPR Syariah milik pemerintah daerah.

    Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, sosialisasi tersebut diperuntukkan untuk memberikan pengetahuan baru yang tertuang dalam Permendagri 21 tahun 2024.

    “Seluruh direksi dan komisaris BPR-BPRS milik daerah di seluruh Indonesia harus bisa memahaminya,” kata Fatoni kepada Beritasatu.com di Jakarta, Jumat (21/2/2024).

    Dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 mengubah nomenklatur perkreditan menjadi perekonomian. Fatoni dari Perbamida menegaskan, hal tersebut bukan hanya sekadar mengubah nama melainkan makna yang begitu dalam.

    “Tadinya hanya perkreditan, tetapi menjadi perekonomian. Artinya ruang lingkupnya sangat luas. Hal ini harus diikuti perubahan nomenklatur. Perubahan nomenklatur bukan hanya namanya saja, tetapi di dalamnya juga harus diikuti dengan aturan-aturan yang lain,” ujar Fatoni.

    “Maka dengan berubahnya dari perkreditan menjadi perekonomian, maka ini membuat BPR dan BPRS ini punya peluang yang lebih besar untuk bisa mengembangkan organisasi atau BUMD ini,” ungkap Fatoni.

    Fatoni menambahkan, BPR dan BPRS daerah juga harus segera berubah menjadi perseroda pada tahun depan agar pemerintah daerah dapat dengan mudah bersinergi dari kepemilikan perseorangan.

    “Kemudian yang lain juga diatur ketentuan-ketentuan yang banyak, termasuk bagaimana mekanisme pengangkatan direksi dan komisaris, bagaimana permodalannya, bagaimana tata kelolanya, bagaimana sumber dayanya,” ucapnya.

    Di sisi lain, Ketua Umum Perbamida Sofia Nurkrisnajati, mensyukuri atas terbitnya Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 itu. Hal itu karena BPR dan BPRS daerah akan semakin kuat dengan adanya permendagri tersebut.

    “Ini baru berlaku dua bulan saja dan sudah banyak BPR dan BPRS yang merasakan manfaat dengan permendagri yang baru,” ucap Sofia.

    Sebelum adanya Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 ini, kata Sofia, pihaknya dari Perbamida sering terkendala regulasi. Namun, setelah terbitnya Permendagri tersebut pembahasan mengenai regulasi lebih didetailkan lagi.

    “Jadi misalkan pemenuhan modal dasar, kalau dahulu itu sudah ada. Namun, sekarang ini lebih detail, jadi ketika modal dasar itu belum dipenuhi, terus ada sebagian dari deviden yang disetorkan itu bisa dikembalikan dalam bentuk modal dasar,” ucap Sofia.

    “Kalau misalkan keuangan pemerintah daerah belum cukup, kita bisa dari dividen yang kita setorkan itu dikembalikan dalam bentuk modal dasar. Misalkan jenis usaha mengelola rekening kas desa, jadi di situ ada, jadi kalau dahulu kan enggak ada regulasinya,” ucap Ketua Umum Perbamida Sofia Nurkrisnajati dalam menanggapi Permendagri 21/2024.
     

  • Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Wamendagri: Ditunggu sampai Pukul 15.00 WIB

    Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Wamendagri: Ditunggu sampai Pukul 15.00 WIB

    Magelang, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto merespons instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partainya tidak ikut retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Arya menjelaskan retret kepala daerah merupakan kegiatan yang berlandaskan hukum karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tetang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    “Jadi ada landasan hukumnya ada pengawasan ada peningkatan kapasitas para aparatur daerah jadi undang-undang mengamanatkan itu,” kata Bima saat konferensi pers di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

    Meski demikian, Bima mengatakan tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak ikut retret. Namun, Kemendagri kemungkinan akan memberikan sanksi.

    Sikap resmi dari Kemendagri akan disampaikan setelah data kehadiran terkumpul pada pukul 15.00 WIB.

    “Sanksinya itu lebih kepada aturan kepanitian saat ini. Jadi di undang-undang itu tidak ada berujung hal-hal lain secara hukum konsekuensinya enggak ada,” jelasnya.

    “Tetapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari,” ucapnya.

    Bima menjelaskan pihaknya akan menyampaikan terkait status dan kemungkinan sanksi yang berikan dari kepala daerah yang tidak hadir dalam retret, setelah semua data kehadiran terkumpul.

    “Statement itu akan kita sampaikan setelah kita memiliki data yang lengkap. Sekarang kan belum ada datanya. Belum ada yang datang di sini. Nanti begitu datanya sudah lengkap, baru kami akan sampaikan pernyataan tadi yang disampaikan oleh teman-teman,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan retret ke Magelang.

    Instruksi ini dikeluarkan menyikapi dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025). 

    “Diinstruksikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” bunyi surat instruksi ketum PDIP itu. 

    Poin kedua dalam instruksi tersebut adalah meminta kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call. Instruksi harian ketua umum itu langsung ditanda tangani Megawati Soekarnoputri.

  • Resmi Jadi Bupati Blitar, Rijanto Bicara Soal Mutasi Jabatan

    Resmi Jadi Bupati Blitar, Rijanto Bicara Soal Mutasi Jabatan

    Blitar (beritajatim.com) – Rijanto resmi menjabat sebagai Bupati Blitar periode 2025-2030. Pria berusia 72 tahun itu pun bakal memimpin Bumi Penataran selama 5 tahun ke depan.

    Meski belum menjalankan roda pemerintahan, namun isu soal mutasi jabatan di awal kepemimpinan Rijanto telah menyeruak ke publik. Banyak isu di luaran yang menyebutkan bahwa Rijanto-Beky bakal melakukan mutasi jabatan di awal kepemimpinannya.

    Terkait hal itu Rijanto pun angkat bicara. Menurutnya perihal mutasi jabatan masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan sang wakil Beky Herdihansah.

    “Kami butuh tim yang solid namun tentu saja hal ini akan kami bicarakan lebih lanjut dengan Mas Wabup dan perangkat yang ada,’’ kata Rijanto, Jumat (21/2/2025).

    Rijanto sendiri mengakui bahwa dirinya memerlukan tim yang solid untuk membangun Kabupaten Blitar. Sehingga terkait pemilihan pejabat yang akan membantu dirinya, Rijanto masih akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak terkait.

    “Perombakan atau penyesuaian dalam struktur pemerintahan adalah sesuatu yang lumrah,” tegasnya.

    Bagi Rijanto perombakan dan mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah. Namun Rijanto menegaskan bahwa mutasi jabatan yang mungkin dilakukan nanti adalah atas dasar profesionalisme.

    “Namun, kami pastikan bahwa semua dilakukan secara objektif dan berdasarkan kinerja serta profesionalisme aparatur,” tandasnya.

    Rijanto sendiri sebenarnya memang diperbolehkan untuk melakukan mutasi jabatan di awal kepemimpinannya. Meski demikian mutasi jabatan harus direstui oleh Kementerian Dalam Negeri.

    “Aturan memang membolehkan, dengan syarat atas seizin atau dengan persetujuan Mendagri,” Kata Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan.

    Meski begitu mutasi jabatan harus dilakukan dengan seizin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika melakukan mutasi jabatan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Blitar, Rijanto-Beky pun harus menyertakan alasan mengapa dirinya melakukan pemindahan jabatan.

    Jika mengacu pada aturan seorang bupati boleh melakukan mutasi 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai cakada dan 6 bulan setelah dilantik. Sehingga jika Rijanto-Beky melakukan mutasi maka hal itu tidak melanggar aturan.

    “Dengan syarat atas seizin Mendagri, disertai dengan alasan untuk mendukung pengajuan mutasi pejabat tersebut,” tegasnya. [owi/beq]

  • Selama 7 Hari Retret Kepala Daerah, 40 Menteri dan Presiden Bakal Jadi Pembicara

    Selama 7 Hari Retret Kepala Daerah, 40 Menteri dan Presiden Bakal Jadi Pembicara

    Liputan6.com, Magelang – Pelaksanaan retret kepala daerah pada 21-28 Februari 2025 di Magelang akan dihadiri 40-an menteri Kabinet Merah Putih. Mereka akan mengisi banyak kegiatan pembelajaran di ruang-ruang kelas. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir dan memberikan materi pada dua hari terakhir retret.

    “Pemateri akan berasal Menteri Koordinator beserta jajarannya dan para menteri terkait. Lalu ada pemateri dari widyaiswara dari Lemhanas dan Kemendagri,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, Jumat (21/2/2025) di Magelang.

    Bima menjelaskan, akan hadir sebanyak 40 menteri yang akan memberikan materi yang berbeda dan saat ini pihaknya tengah menyesuaikan jadwalnya.

    Termasuk nantinya, saat ini tengah konfirmasi kehadirannya, salah satu Presiden untuk bisa memberikan materi terkait pengalamannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Sedangkan Presiden Prabowo Subianto menurut Bima dijadwalkan hadir di dua hari terakhir pelaksanaan retret. Nantinya apakah Presiden akan bergabung dalam kegiatan parade senja bersama 503 kepala yang terdaftar ikut retret, Bima menegaskan hal itu tergantung jadwal.

    “Nanti teknis dan jam kehadiran Presiden Prabowo pasti akan kita komunikasikan,” jelasnya.

    Bakal berlangsung mulai hari ini, selama tujuh hari kedepan, hingga 28 Februari. Sebanyak 503 kepala daerah yang terdaftar dijadwalkan mengikuti retret di Akmil Magelang. Kepala daerah tidak diperkenankan membawa ajudan dan nantinya akan tidur di tenda.

    Program retret ini menurut Bima merupakan program rutin yang wajib diikuti kepala daerah dilantik sesuai amanah UU sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Retret ini penting sebagai upaya pembinaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatus serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Namun di UU tersebut tidak disebutkan konsekuensi maupun implikasi bagi kepala daerah yang tidak hadir serta mengikuti retret. Sanksinya lebih kepada aturan kepada kepanitiaan saat ini.

    “Di uu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal atau konsekuensi secara hukum. Tidak ada,” tuturnya.

    Terkait kepastian jumlah kepala daerah yang hadir dan ikut retret, Bima mengatakan pihaknya akan memberikan pernyataan resmi setelah seluruh kepala daerah datang pada pukul 14.00 WIB.