Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Kemendagri Minta Kepala Daerah Kirim Wakil Jika Tak Bisa Hadir Retret

    Kemendagri Minta Kepala Daerah Kirim Wakil Jika Tak Bisa Hadir Retret

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah yang tidak bisa mengikuti retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah (Jateng) untuk mengirim wakilnya. Pengiriman wakil kepala daerah sebagai pengganti.

    “Panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat konferensi pers, dilansir Antara, Sabtu (22/2/2025).

    Bima menyampaikan Kemendagri akan terus menghubungi kepala daerah yang belum tiba dalam acara pembekalan. Dia menyebut panitia akan meminta penjelasan mengenai kepastian hadir tidaknya kepala daerah.

    “Akan terus menghubungi 47 kepala daerah yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat atau harus digantikan oleh wakil,” ujarnya.

    “Malam ini semua akan diputuskan. Mana yang kami minta mengirimkan wakil, mana yang masih bisa ditunggu,” katanya.

    Bila kepala daerah ataupun wakilnya tidak dapat hadir, dia mengatakan sekretaris daerahnya diminta hadir untuk menjalani pembekalan. Dia mengatakan bahwa kepala daerah yang tidak dapat hadir dalam pembekalan di Akmil selama 21 sampai dengan 28 Februari 2025 tetap diminta mengikuti gelombang berikutnya.

    “Kepala daerahnya akan tetap kami minta untuk mengikuti rangkaian berikutnya. Kapan? Menunggu putusan MK (Mahkamah Konstitusi),” ujarnya.

    Sebanyak 456 dari 503 kepala daerah telah tiba di Akmil untuk menjalani pembekalan tersebut. Lima orang izin karena sakit dan satu orang izin karena ada acara keluarga, sedangkan 47 orang belum memberikan kabar.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bima Arya Soal Kader PDIP Tidak Hadiri Retret Magelang

    Bima Arya Soal Kader PDIP Tidak Hadiri Retret Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa ada 47 orang kepala daerah yang tidak hadir tanpa memberi kabar pada perhelatan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, per sore ini, Jumat (21/2/2025).

    Pada konferensi pers yang digelar di Magelang, Jawa Tengah sore ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa ada total 53 orang kepala daerah yang absen dalam perhelatan retret. Sebanyak 6 orang di antaranya menyampaikan surat izin. 

    “Kami mendapatkan data, ada enam ini telah menyampaikan surat izin kepada Panitia. Dari enam itu, lima itu karena memang sakit, jadi kita memahami ketidakhadiran mereka. Dan juga ada yang acara keluarga, sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara,” jelas Bima, Jumat (21/2/2025). 

    Adapun Mantan Wali Kota Bogor itu lalu mengungkap bahwa 47 orang kepala daerah sisanya yang absen belum memberi kabar kepada panitia. Dia menyebut akan tetap menunggu kehadiran mereka yang belum hadir tanpa memberikan konfirmasi. 

    “47 belum hadir di sini. Ini masih kita dalami,” kata Bima. 

    Dengan demikian, ada 450 orang kepala daerah yang tercatat hadir di Akmil Magelang untuk melaksanakan retret satu minggu ke depan. Sebanyak 19 orang diberikan gelang merah karena kondisi fisiknya yang lemah baik sebab sakit atau pascaoperasi. 

    Bagi yang tidak hadir, terang Bima, kementerian tetap meminta agar ada yang menggantikan untuk ikut. Dia mengatakan bahwa hal itu penting karena retret menjadi acara untuk menyelaraskan program-program pusat agar bisa diterapkan di daerah. 

    Bima mengatakan bakal menunggu konfirmasi dari kepala daerah yang absen tanpa kabar sampai dengan malam ini. Dia menyebut bahwa kepala daerah, baik gubernur, bupati atau wali kota yang tidak hadir didorong untuk tetap mengirimkan wakilnya. 

    Lalu, apabila wakil kepala daerah juga berhalangan hadir, maka wajib untuk mengirimkan Sekretaris Daerah atau Sekda untuk tetap hadir di retret. 

    Di sisi lain, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan belum bisa memastikan apabila 47 kepala daerah yang belum hadir itu termasuk kader PDI Perjuangan (PDIP).

    Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan instruksi agar kepala daerah dari partai tersebut menunda berangkat ke Akmil Magelang.

    Namun, dia tidak menutup kemungkinan bahwa ada kader PDIP di antara 47 orang kepala daerah yang belum ada di Akmil, Magelang. 

    “Ya, harusnya sih ada ya [kader PDIP, red]. Karena terdata jumlahnya mungkin lebih dari angka ini. Jadi bisa saja ada di dalam. Ya, kami belum cek lagi. Bisa saja,” katanya. 

    Selanjutnya, papar Bima, kepala daerah yang tidak mengikuti retret kali ini bakal tetap diwajibkan ikut pada retret gelombang selanjutnya. Seperti diketahui, masih ada beberapa kepala daerah yang belum dilantik karena masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Bima menegaskan bahwa retret kepala daerah itu wajib diikuti oleh seluruh gubernur, bupati dan wali kota, meskipun harus di gelombang berikutnya.

    “Wajib ikut. Semuanya wajib. Penting ini,” pungkasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 orang kepala daerah hasil Pilkada 2024, Kamis (20/2/2025). Beberapa di antaranya adalah kepala daerah dari PDIP. 

    Namun, pada hari yang sama, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat arahan kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retreat yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing. 

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati. 

    Selain itu, Presiden ke-5 itu memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. 

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu. 

  • Mendagri Tito Karnavian Sambut Kepala Daerah di Retret Akmil Magelang

    Mendagri Tito Karnavian Sambut Kepala Daerah di Retret Akmil Magelang

    Magelang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyambut kedatangan para kepala daerah yang akan mengikuti retret pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

    Tito bersama para kepala daerah tampak kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad). Retret ini dijadwalkan berlangsung 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025 di Akmil Magelang.

    Kedatangan para kepala daerah disambut secara simbolis dengan pengalungan bunga kepada perwakilan gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu, mereka juga diterima langsung oleh Gubernur Akmil, Mayor Jenderal TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw. Turut mendampingi Mendagri Tito, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto beserta sejumlah pejabat terkait lainnya.

    Para kepala daerah peserta retret tiba di Akmil Magelang menggunakan bus dari Rindam IV/Diponegoro. Sebelum memasuki kawasan akademi, mereka terlebih dahulu transit di Wisma Sumbing, yang berlokasi tepat di depan akmil.

    Di Wisma Sumbing, mereka dikelompokkan berdasarkan peleton masing-masing, kemudian membentuk barisan dan meneriakkan yel-yel penyemangat sebelum akhirnya berjalan menuju gerbang akmil.

    Dalam sambutannya, Tito menekankan pentingnya kesehatan selama mengikuti retret. Ia mengingatkan agar para kepala daerah tidak memaksakan diri jika merasa tidak mampu mengikuti kegiatan fisik yang berat.

    “Silakan istirahat saja di tenda kalau memang merasa kurang sehat. Kami sudah menyiapkan dokter, ambulans, dan tenaga medis untuk berjaga,” jelasnya.

    Selain itu, Tito juga menegaskan retret ini bukan hanya ajang pembekalan, tetapi juga kesempatan bagi para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun sinergisitas.

    “Saya berharap kegiatan ini berjalan lancar hingga selesai. Semoga para kepala daerah dapat kembali ke wilayah masing-masing dengan semangat baru,” tutup Tito dalam sambutannya pada retret kepala daerah.

  • Kemendagri minta kepala daerah yang tak hadir retret untuk kirim wakil

    Kemendagri minta kepala daerah yang tak hadir retret untuk kirim wakil

    Bila kepala daerah ataupun wakilnya tidak dapat hadir, sekretaris daerahnya diminta hadir untuk menjalani pembekalan.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah yang tidak dapat menghadiri retret atau pembekalan kepala daerah untuk mengirimkan wakilnya sebagai pengganti.

    “Panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam konferensi pers yang disaksikan dari Jakarta, Jumat.

    Sementara itu, Bima, dalam konpers yang dilaksanakan di depan Gerbang Akademi Militer, Magelang, Jateng, menjelaskan bahwa Kemendagri akan terus menghubungi kepala daerah yang belum tiba dalam acara pembekalan tersebut.

    “Akan terus menghubungi 47 kepala daerah yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat atau harus digantikan oleh wakil,” ujarnya.

    Ia lantas menjelaskan bahwa Kemendagri akan menunggu hingga Jumat malam, kemudian memutuskan keikutsertaan 47 kepala daerah yang dinilai belum hadir berdasarkan data terakhir yang dimilikinya.

    “Malam ini semua akan diputuskan. Mana yang kami minta mengirimkan wakil, mana yang masih bisa ditunggu,” katanya.

    Bila kepala daerah ataupun wakilnya tidak dapat hadir, kata dia, sekretaris daerahnya diminta hadir untuk menjalani pembekalan.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa kepala daerah yang tidak dapat hadir dalam pembekalan di Akmil selama 21 sampai dengan 28 Februari 2025 tetap diminta mengikuti gelombang berikutnya.

    “Kepala daerahnya akan tetap kami minta untuk mengikuti rangkaian berikutnya. Kapan? Menunggu putusan MK (Mahkamah Konstitusi),” ujarnya.

    Sebanyak 456 dari 503 kepala daerah telah tiba di Akmil untuk menjalani pembekalan tersebut. Lima orang izin karena sakit dan satu orang izin karena ada acara keluarga, sedangkan 47 orang belum memberikan kabar.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wali Kota Dedie Rachim cetak sejarah baru di Bogor

    Wali Kota Dedie Rachim cetak sejarah baru di Bogor

    Kota Bogor (ANTARA) – Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mencetak sejarah baru dalam jejak pemerintahan dan perpolitikan di “Kota Hujan”, yakni menghapus mitos wakil wali kota selalu gagal “naik level” menjadi wali kota.

    “Ada mitos yang menyebutkan bahwa tidak ada wakil wali kota yang menjadi wali kota. Tapi hari ini Dedie Rachim jadi Wali Kota Bogor,” ungkap Dedie dalam keterangannya di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Pencapaian ini dinilai sebagai sejarah besar, terlebih Dedie termasuk kepala daerah yang pertama kali dilantik langsung oleh Presiden RI sejak kemerdekaan Indonesia.

    Usai dilantik di Jakarta pada Kamis (20/2) pagi, Dedie Rachim dan wakilnya Jenal Mutaqin langsung mengikuti rangkaian acara inagurasi di Plaza Balai Kota Bogor yang turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

    Saat tiba di Kota Bogor, Dedie-Jenal langsung disambut meriah ribuan pelajar dan warga yang sudah berdiri di sepanjang Jalan Otista hingga Jalan Ir H Juanda. Mereka membawa bendera dan aneka spanduk bertuliskan selamat kepada keduanya.

    Di Jalan Ir H Juanda, Dedie-Jenal turun dan diberi hormat oleh enam camat dan 68 lurah se-Kota Bogor. Mereka kemudian berjalan kaki bersama diiringi pasukan Drumband Pusdikzi, Pasukan Purna Paskibraka Indonesia (PPI), duta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor hingga masuk ke area Balai Kota.

    Di Balai Kota, Dedie-Jenal disambut mantan Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari bersama para forkopimda serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

    Rangkaian inaugurasi kemudian dilanjutkan dengan orasi politik yang disampaikan Dedie Rachim. Dalam kesempatan itu ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2024.

    “Relawan adalah jantung hati saya. Meskipun banner sedikit yang penting kita semangat dan menang,” ucap Dedie.

    Dia juga berterima kasih kepada Wamendagri, Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor periode 2014-2024. Menurut dia, Bima Arya merupakan guru dalam dunia politik. Bima Arya disebut Dedie Rachim telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan kepadanya saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Dedie Rachim menyatakan akan mengabdikan diri untuk warga Kota Bogor. Memberikan seluruh kemampuannya untuk menyejahterakan dan membuat warga bahagia. Dia juga sangat terbuka kepada pasangan calon lain untuk duduk bersama membangun Kota Bogor.

    “Saya selalu terbuka. Jangan baper, politik memang begitu, saya belajar dari ahlinya, Bima Arya Sugiarto,” puji Dedie.

    Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, forkopimda, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media massa dalam menghadapi tantangan tersebut.

    Sejumlah program dan inisiatif seperti Bogor Street Festival, Bogorku Bersih, dan pembangunan sentra kuliner menjadi bukti keberhasilan kolaborasi masyarakat.

    “Warga memiliki solidaritas sosial yang tinggi dan kedewasaan dalam berdemokrasi, seperti terlihat dalam pesta demokrasi. Semangat ini, kami optimis visi dan misi dapat diwujudkan secara tuntas didukung oleh DPRD,” ujarnya.

    Sementara itu, Wamendagri Bima Arya yang hadir dalam inaugurasi turut memberikan doanya. Bima Arya berpesan agar Dedie-Jenal bisa senantiasa kompak hingga akhir masa jabatan nanti hingga tahun 2030 mendatang.

    Bima Arya juga mendoakan agar pasangan ini senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang berbau korupsi dan selalu anti pada korupsi.

    “Saya doakan Kang Dedie yang berasal dari KPK semoga sampai ujung nanti selalu antikorupsi,” harapnya.

    Wali Kota Bogor dua periode ini juga berharap Dedie-Jenal senantiasa mencintai dan memberikan program yang maslahat untuk rakyat.

    “Semoga bisa terus berlari membuat Kota Bogor terdepan di seluruh Indonesia,” katanya.

    Bima Arya pun menyatakan Kemendagri akan senantiasa terbuka untuk menjadi tempat curhat dan tempat meminta bantuan bagi Dedie Rachim-Jenal Mutaqin.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Imbas Pembangkangan PDIP terhadap Retret Magelang, Pengamat Sebut Prabowo Bisa Kehilangan Legitimasi Politik

    Imbas Pembangkangan PDIP terhadap Retret Magelang, Pengamat Sebut Prabowo Bisa Kehilangan Legitimasi Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Instruksi PDIP meminta kadernya menunda keikutsertaan di retret kepala daerah mengancam legitimasi politik Prabowo. Itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.

    Ia mengatakan, instruksi tersebut berdampak pada stabilitas pemerintahan. Terutama pada Prabowo yang menginisiasi program tersebut.

    “Jika instruksi ini diikuti dan tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang menolak hadir, maka wibawa pemerintah, khususnya Prabowo, akan dipertanyakan,” kaya Dedi dikutip jpnn.com, Jumat (21/2).

    Tidak hanya itu, Dedy juga mengatakan retret itu bisa disoroti dari segi efisiensi anggaran. Mengingat pemerintah belakangan ini menggembar-gemborkan hal tersebut.

    “Selain itu, program ini bisa dianggap sebagai pemborosan anggaran jika tidak bersifat mengikat bagi kepala daerah di bawah kendali Kemendagri,” ujarnya.

    Apalagi, kata Deddy, jika PDIP meminta kadernya mengambil sikap serupa di DPR. Mengingat PDIP merupakan pemenang pemilihan legislatif.

    “Jika PDIP terus menginstruksikan kadernya untuk mengambil sikap serupa di DPR, maka Prabowo bisa kehilangan dukungan politik dan legitimasi dari PDIP. Risiko terbesarnya, pemerintahan Prabowo bisa terancam sejak dini,” jelasnya.

    Dedi juga menyoroti meningkatnya gerakan massa belakangan ini yang mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “PDIP bisa saja turut menggerakkan massa untuk mendorong perubahan. Jika itu terjadi, posisi Prabowo akan semakin sulit,” tambahnya.

    Ia pun menyarankan pemerintah segera merespons dinamika ini dengan mengurangi tekanan terhadap publik, mengevaluasi kebijakan, serta menghindari keputusan populis yang berpotensi memicu resistensi.

  • Mendag Budi Bantah Minyakita Dijual Jadi Kemasan Curah

    Mendag Budi Bantah Minyakita Dijual Jadi Kemasan Curah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah adanya pengecer yang menjual dan mengemas ulang Minyakita dalam bentuk minyak curah sehingga membuat harga naik signifikan.

    Hal itu berbeda dengan pernyataan Staf Ahli Kemendag Tommy Andana yang sebelumnya membongkar adanya oknum pengecer yang membeli Minyakita dan menjualnya kembali dalam bentuk minyak curah.

    Mendag Budi menyampaikan Minyakita tetap didistribusikan selayaknya Minyakita dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    “Enggak, enggak [Minyakita dijual jadi curah], Minyakita ya Minyakita, minyak curah ada yang lain-lain lagi,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jumat (21/2/2025).

    Namun demikian, Budi mengakui secara nasional, harga Minyakita masih dibanderol mahal, yakni Rp17.200 per liter atau melambung di atas HET.

    Meski begitu, Budi mengeklaim pasokan Minyakita sudah mulai bertambah. Hal ini lantaran dibantu pendistribusian oleh Perum Bulog dan ID Food. Dengan begitu, harga Minyakita diharapkan stabil sesuai dengan HET.

    Adapun, Budi menuturkan kini harga Minyakita sudah mulai bergerak ke disparitas harga rendah dari sebelumnya di zona merah. “Yang merah-merah [disparitas harga tinggi] data SP2KP kan kemarin sebelumnya banyak merah, sekarang udah mulai yang kuning dan hijau [disparitas harga rendah],” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, Staf Ahli Kemendag Tommy Andana membongkar adanya oknum pengecer yang membeli Minyakita dan menjualnya kembali dalam bentuk minyak curah. Imbasnya, harga Minyakita melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang semestinya dibanderol Rp15.700 per liter.

    Tommy mengungkap banyak ditemukan pengecer yang menjual Minyakita ke pengecer lain sehingga harga minyak goreng rakyat melambung, imbas rantai distribusinya yang panjang.

    “Ternyata banyak juga yang pengecer menjual [Minyakita] kepada pengecernya, sehingga rantainya menjadi panjang dan harganya menjadi naik,” ujar Tommy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di YouTube Kemendagri, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Tommy menyebut, fenomena ini terjadi saat harga minta goreng curah dan minyak premium merangkak naik. “Tren ini ternyata juga sedikit banyak ini dipengaruhi oleh misalnya pada saat terjadi kenaikan harga minyak goreng curah, harga minyak premium. Minyakita terbawa imbasnya karena ada juga yang sedikit “mereka” [penjual] membeli Minyakita lalu dia jual secara curah,” bebernya.

    Namun, Tommy mengaku bahwa sederet dugaan itu sudah Kemendag dalami melalui pengawasan secara intensif dan diharapkan harga Minyakita tetap sesuai dengan HET.

    Terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan meminta agar masyarakat melaporkan pelaku usaha atau pengecer yang menjual Minyakita dalam bentuk curah.

    “Apabila ada laporan atau temuan di lapangan terkait pelanggaran dimaksud silakan dapat laporkan ke kami dan akan ditindaklanjuti,” kata Iqbal kepada Bisnis, Rabu (19/2/2025).

    Iqbal menekankan pelaku usaha yang menjual Minyakita dalam bentuk curah akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

    “Bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis.com, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono pernah menduga rembesan Minyakita dijual dalam bentuk minyak curah, yang menyebabkan harga Minyakita melambung di atas HET.

    Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di YouTube Kemendagri, Selasa (3/12/2024), berdasarkan temuan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) pada 2023, terdapat kasus Minyakita yang dibuka dan dijual sebagai minyak curah.

    “Jadi ada kasus di mana Minyakita dibuka kemasannya, dijual sebagai minyak curah karena harganya harga minyak curah lebih mahal. Apalagi sekarang minyak curah harganya tidak kendalikan. Ini adalah temuan dari KPPU,” ungkap Edy.

    Penyebab ini yang diduga harga Minyakita berada di atas HET, sebab persediaan Minyakita berkurang karena sebagian beralih ke minyak curah.

  • 53 Kepala Daerah Tak Hadir Retreat di Magelang, Ikut Instruksi Megawati?

    53 Kepala Daerah Tak Hadir Retreat di Magelang, Ikut Instruksi Megawati?

    Magelang (beritajatim.com) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut, hingga Jumat, 21 Februari 2025 petang, dari jumlah 503, sebanyak 450 kepala daerah terkonfirmasi hadir. Sebanyak 53 kepala daerah terkonfirmasi tidak hadir.

    “Jumlah itu dengan rincian, 6 kepala daerah menyampaikan permohonan izin kepada panitia. Sedangkan 47 kepala daerah hingga saat ini tidak memberikan kabar,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Bima memastikan, saat ini panitia terus berupaya menghubungi 47 kepala daerah yang belum memberikan kabar tersebut. Ini mengingat kegiatan retreat ini sangat penting bagi kepala daerah, khususnya untuk memperoleh materi mengenai sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, serta materi lainnya.

    “Untuk hal-hal yang lain apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan penundaan keberangkatan kader PDI-P untuk mengikuti retreat di Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat dengan nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan beberapa saat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Adapun retreat pembekalan kepala daerah masa jabatan 2025-2030 di Magelang yang digelar Kemendagri meliputi gubernur, bupati, dan wali kota. Sedangkan wakil kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut pada 27 Februari 2025 mendatang. Adapun kegiatan ini direncanakan berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2025. [hen/ian]

  • 19 Kepala Daerah Tetap Ikut Retreat meski “Bergelang Merah”

    19 Kepala Daerah Tetap Ikut Retreat meski “Bergelang Merah”

    19 Kepala Daerah Tetap Ikut Retreat meski “Bergelang Merah”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    , mengatakan, ada 19
    kepala daerah
    ikut retreat yang harus menggunakan
    gelang merah
    sebagai tanda kondisi fisik yang sedang tidak sehat.
    Gelang merah
    ini diberikan karena kondisi fisik 19 kepala daerah ini harus mendapatkan atensi khusus karena berbagai alasan.
    “Artinya, kondisi fisiknya harus memerlukan atensi seperti pascaoperasi, penyakit serius, dan lain-lain. Tetapi, mereka bersemangat untuk hadir, tentu kita izinkan tetapi dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu,” imbuh Bima, saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).
    Ia tidak menjabarkan siapa saja kepala daerah yang mendapat atensi gelang merah tersebut.
    Namun, Bima memastikan meski harus mendapat atensi khusus, 19 kepala daerah tersebut tetap semangat mengikuti pembekalan.
    Ia juga menjelaskan terdapat 53 kepala daerah terkonfirmasi tidak hadir, enam kepala daerah menyampaikan permohonan izin kepada panitia.
    Sedangkan 47 kepala daerah hingga saat ini tidak memberikan kabar.
    Untuk kepala daerah yang telah menyampaikan izin, ungkap Bima, Kemendagri mempersilakan untuk dapat mengirimkan wakil kepala daerah.
    Bima memastikan saat ini panitia terus berupaya menghubungi 47 kepala daerah yang belum memberikan kabar, mengingat kegiatan retreat sangat penting bagi kepala daerah, khususnya untuk memperoleh materi mengenai sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, serta materi lainnya.
    “Untuk hal-hal yang lain, apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini,” imbuh dia.
    Dengan ketidakhadiran 53 kepala daerah tersebut, peserta yang telah terdaftar dan resmi mengikuti acara retreat berjumlah 450 kepala daerah.
    Sebagai informasi,
    retreat kepala daerah
    ini akan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah selama 8 hari, terhitung 21-28 Februari 2025.
    Beragam materi yang akan ditanamkan, mulai dari pemahaman program prioritas pemerintah, geopolitik, anti korupsi, hak asasi manusia, hingga pengelolaan keuangan daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dilantik Prabowo, dr Aminuddin-Ina Dwi Lestari Resmi Jabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probilinggo

    Dilantik Prabowo, dr Aminuddin-Ina Dwi Lestari Resmi Jabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probilinggo

    TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA – Sejumlah 481 kepala daerah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/2/2025) pagi. dr Aminuddin dan Ina Dwi Lestari masuk rombongan pelantikan kepala daerah serentak tersebut.

    Mereka berada di Jakarta mengikuti berbagai rangkaian yang sudah disusun oleh Kemendagri. Mulai dari persiapan check up kesehatan, gladi kotor, gladi bersih hingga pelaksanaan pada hari H.

    Pasangan kepala daerah Kota Probolinggo masuk dalam barisan peleton 25 bergabung dengan kepala daerah lainnya.

    Wali Kota dr Aminuddin didampingi sang istri dr Evariani. Sedangkan Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari bersama suaminya Muhammad Yusuf dan putrinya Yusrina Eka Salsabil.

    Prosesi pelantikan diawali dengan tampilan drum band Gita Abdi Praja IPDN sebagai barisan pembuka mengiringi perjalanan kepala daerah yang dilantik. Mereka berada di tenda lapangan Monas berbaris menuju ke istana kepresidenan Jalan Merdeka Utara Jakarta Pusat.

    Sekira pukul 10.00 wib, prosesi pelantikan digelar. Usai seremoni pengambilan sumpah jabatan, Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat kepada mereka secara bergantian.

    “Alhamdulillah pengambilan sumpah jabatan sudah dilakukan. Termasuk berjabat tangan dengan Bapak Presiden Prabowo. Terima kasih atas dukungan masyarakat Kota Probolinggo. Doakan terus agar kami bisa mengemban amanah serta melaksanakan tugas dalam memimpin Kota Probolinggo,” ujar Aminuddin.

    Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari. Ia bersyukur rangkaian prosesi pelantikan bisa berjalan dengan lancar.

    “Alhamdulillah sudah dilantik pagi tadi. Berikutnya tinggal melaksanakan tugas,” imbuhnya.

    Setelah dilantik, Wali Kota dr Aminuddin lanjut mengikuti retret di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sedangkan wakilnya Ina kembali ke Kota Probolinggo.