Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • 47 Kepala Daerah Absen di Retret Magelang, Kemendagri Ambil Sikap

    47 Kepala Daerah Absen di Retret Magelang, Kemendagri Ambil Sikap

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah yang tak bisa menghadiri retret atau pembekalan mengirimkan wakilnya sebagai pengganti.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2025.

    “Panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga,” ucap Bima Arya seperti dikutip dari Antara.

    Keputusan Kemendagri

    Menurutnya, Kemendagri akan terus menghubungi kepala daerah yang belum tiba di acara retret dalam konpers depan Gerbang Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jateng.

    “Akan terus menghubungi 47 kepala daerah yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat atau harus digantikan oleh wakil,” katanya.

    Kemendagri akan menunggu hingga Jumat malam, lalu memutuskan keikutsertaan 47 kepala daerah yang dinilai belum hadir menurut data terakhir.

    “Malam ini semua akan diputuskan. Mana yang kami minta mengirimkan wakil, mana yang masih bisa ditunggu,” ujar Bima Arya.

    Jumlah Kepala Daerah yang Tak Hadir

    Wamendagri mengatakan bahwa jika kepala daerah maupun wakilnya tak bisa hadir, sekretaris daerahnya diminta hadir guna menjalani retret.

    Menurutnya, kepala daerah yang tak bisa hadir dalam pembekalan di Akmil Magelang dari 21 hingga 28 Februari 2025 tetap diminta mengikuti gelombang berikutnya.

    “Kepala daerahnya akan tetap kami minta untuk mengikuti rangkaian berikutnya. Kapan? Menunggu putusan MK,” ujarnya.

    Sebagai informasi, 456 dari 503 kepala daerah sudah berada di Akademi Militer guna menjalani retret.

    Sementara 5 orang izin karena sakit dan seorang ada acara keluarga, 47 kepala daerah belum memberikan kabar atau tanpa keterangan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kepala daerah antusias ikuti senam pagi retret pembekalan di Magelang

    Kepala daerah antusias ikuti senam pagi retret pembekalan di Magelang

    Magelang (ANTARA) – Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai pagi hari kedua retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.

    Para peserta yang terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah tersebut terlihat antusias mengikuti sesi senam pagi yang digelar di area terbuka dengan latar pemandangan alam Lembah Tidar.

    Pada pagi ini melakukan dua kegiatan, yang pertama senam SKJ (Senam Kesegaran Jasmani) 88 dan senam Tamang Pung Cerita.

    Sebelum pukul 06.00 WIB, para kepala daerah sudah berkumpul di lapangan Lembah Tidar dengan mengenakan pakaian olahraga.

    Dipandu oleh instruktur profesional, mereka mengikuti gerakan senam dengan penuh energi dan keceriaan. Tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran, senam pagi ini juga mempererat kebersamaan di antara para peserta.

    “Maumere, Maumere, Maumere,” ujar kepala daerah kompak meminta lagu Maumere turut diputar agar senam pagi semakin semangat.

    Antusiasme para peserta dalam mengikuti senam pagi mencerminkan semangat mereka dalam menjalani seluruh rangkaian kegiatan retret. Dengan tubuh yang lebih bugar dan semangat, para kepala daerah diharapkan dapat menyerap ilmu dan pengalaman dari retret pembekalan ini dengan optimal.

    Suasana senam semakin semarak, karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ikut bergabung dalam barisan peserta. Bersama kepala daerah, keduanya juga turut mengikuti semua gerakan senam. Bahkan, Mendagri sudah tiba di lokasi senam pada pukul 05.30 WIB.

    Tidak hanya berolahraga, Mendagri juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog santai dengan para kepala daerah. Percakapan yang berlangsung di sela-sela kegiatan fisik ini menambah keakraban sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pembukaan Retret, Mendagri Senam Bareng Kepala Daerah di Akmil Magelang

    Pembukaan Retret, Mendagri Senam Bareng Kepala Daerah di Akmil Magelang

    Magelang –

    Senam bersama menjadi kegiatan pertama yang dilakukan dalam kegiatan retret para kepala daerah. Senam bersama turut diikuti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Wamendagri Bima Arya Sugiarto.

    “Senam merupakan agenda awal bagi para kepala daerah sebelum mengikuti pemaparan berbagai materi retret,” kata Bima Arya, dilansir detikJateng, Sabtu (22/2/2025).

    Tito dan Bima sudah berada di lokasi sejak pukul 05.30 WIB. Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menunjukkan kedisiplinan dan semangat kebersamaan.

    “Retreat kepala daerah di Magelang merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain diskusi dan pemaparan kebijakan, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas yang mendorong kebersamaan para peserta,” sambungnya.

    Tidak hanya berolahraga, Mendagri juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog santai dengan para kepala daerah. Percakapan yang berlangsung di sela-sela kegiatan fisik ini menambah keakraban sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Sebelum senam dimulai, kepala daerah juga meneriakkan yel-yel. Mereka juga kompak mengikuti gerakan senam dari instruktur dan meminta memutar sejumlah lagu untuk menambah semangat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    (jbr/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Munas ke-III Forkonas PP DOB, Syaiful Huda Kembali Terpilih Aklamasi – Page 3

    Munas ke-III Forkonas PP DOB, Syaiful Huda Kembali Terpilih Aklamasi – Page 3

    Dia menegaskan pemerintah tidak perlu mengabulkan semua usulan pembentukan daerah otonomi baru jika memang ada keterbatasan ruang fiskal. Kendati demikian pemerintah juga tidak boleh menutup mata, bahwa ada calon daerah otonomi baru yang layak untuk dimekarkan.

    “Pemerintah bisa membuka moratorium pembentukan daerah otonomi baru secara parsial. Calon-calon DOB yang layak harus segera disetujui,” tegasnya.

    Huda menegaskan jika tidak semua wilayah hasil pemekaran bisa dikategorikan gagal. Menurutnya banyak wilayah baru yang berhasil membuka diri dan berbenah setelah resmi dimekarkan. Beberapa wilayah hasil pemekaran yang terus bergeliat di antaranya Banten, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat dan Kepulauan Riau.

    “Dari evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri banyak daerah otonomi baru yang tidak sesuai harapan, tetapi ada beberapa wilayah baru dari data BPS yang menunjukkan berhasil menekan angka kemiskinan dari daerah induk,” katanya.

    Politikus PKB ini menegaskan lima tahun ke depan Forkonas PP DOB akan terus menguatkan struktur kepengurusan hingga level daerah. Selain itu Forkonas PP DOB akan terus melakukan kajian terkait kelayakan pembukaan DOB untuk memastikan kesiapan stakeholder.

    “Kami juga akan memperkuat komunikasi dengan para pihak untuk melihat penataan daerah secara lebih objektif sehingga moratorium pembentukan DOB bisa dibuka secara selektif,” pungkasnya.

  • Instruksi Megawati Boikot Retret Jangan Dipandang Remeh, Pengamat Sampai Minta Prabowo Waspada

    Instruksi Megawati Boikot Retret Jangan Dipandang Remeh, Pengamat Sampai Minta Prabowo Waspada

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai PDIP sudah mulai berani bahkan terang-terangan melawan pemerintah.

    Yang paling nyata adalah saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan pada seluruh kepala daerah kader PDIP untuk menunda keikutsertaan retret kepala daerah di Magelang.

    “PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, dan bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan, jika ini dilakukan Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, resiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” jelas Dedi Kurnia, Sabtu (22/2/2025).

    Ya, Presiden Prabowo Subianto, ditegaskan Dedi, bisa saja jatuh secara dini karena partai terbesar di DPR itu berpaling muka.

    Tak sampai disitu, wibawa Presiden Prabowo bersama jajarannya pun ambruk seketika karena pembangkangan PDIP. Apalagi Presiden Prabowo Subianto yang menjadi inisiator program retret tersebut.

    “Jika instruksi ini diikuti dan memang tidak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retreat, maka wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retreat dipertanyakan, selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri,” kata dia melanjutkan.

    Kekhawatiran tersebut semakin diperparah dengan banyaknya gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat di seantero negeri menyuarakan Indonesia Gelap.

    “PDIP bisa saja ikut menggerakkan massa mendorong adanya perubahan. Jika itu terjadi posisi Prabowo benar-benar tersudut,” ungkapnya. (Pram/fajar)

  • Instruksi Megawati soal Retreat Bukti Perlawanan ke Pemerintah

    Instruksi Megawati soal Retreat Bukti Perlawanan ke Pemerintah

    loading…

    Instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala daerah dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Foto/YouTube PDIP

    JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala daerah dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan kepada semua kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang digelar Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.

    Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu membuat cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, jika instruksi ini diikuti dan memang tidak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.

    Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, dan bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR,” kata Dedi dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Sebab, kata dia, kader PDIP di Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, jika itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP.

    Ketiga, dia melanjutkan, dengan maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, bisa saja ikut menggerakkan massa mendorong adanya perubahan, dan jika itu terjadi posisi pemerintah saat ini benar-benar tersudut.

    “Pemerintah perlu merespons gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang mengambil program populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP. Megawati meminta kadernya untuk tak ikut dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Instruksi Megawati diturunkan dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli saat dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).

    Dalam surat instruksi itu, semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah dalam perjalanan pun diminta untuk berhenti.

    “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, satu kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut.

    (rca)

  • Isu Politik Terkini: Retret Kepala Daerah dan Larangan Megawati

    Isu Politik Terkini: Retret Kepala Daerah dan Larangan Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu terkini menjadi perhatian pembaca Beritasatu.com, dari Jumat (21/2/2025) hingga Sabtu (22/2/2025) pagi ini. 

    Isu politik dan hukum terkini yang menjadi perhatian beragam, tetapi terfokus pada persoalan retret kepala daerah yang baru dilantik di Akmil Magelang dan larangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada kadernya yang jadi kepala daerah untuk ikut retret.

    Kemudian ada juga mengenai kasus Hasto Kristiyanto dan kontroversi lagu band Sukatani yang dinilai menyerang institusi Polri.

    Berikut sejumlah isu politik terkini Beritasatu.com:

    1. Mendagri Tito Karnavian Sambut Kepala Daerah di Retret Akmil Magelang

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyambut kedatangan para kepala daerah yang akan mengikuti retret pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

    Tito bersama para kepala daerah tampak kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad). Retret ini dijadwalkan berlangsung 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025 di Akmil Magelang.

    2. Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Magelang, FX Rudy: Bukan Mbalelo Perintah Prabowo

    Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, agar kepala daerah dari partainya tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah, bukan bentuk pembangkangan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

    “Bukan mbalelo, karena Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri memiliki alasan dan dasar yang jelas dalam mengeluarkan instruksi tersebut,” ujar Rudy di sela Rapat Paripurna Pidato Sambutan Wali Kota Solo Hasil Pilkada Serentak 2025, di gedung DPRD Kota Solo, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Rudy, salah satu alasan Megawati mengeluarkan instruksi itu adalah dampak psikologis bagi kepala daerah PDIP yang mengikuti retret di tengah kasus yang menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    3. Kepala Daerah Kader PDIP Tidak Ikut Retret, Wamendagri Sebut Ada Sanksi

    Isu politi dan hukum terkini selanjutnya mengenai sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan menunda ikut retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, karena ada instruksi langsung dari ketua umum Megawati Soekarnoputri. Adakah sanksi dari pemerintah?

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tetang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

    Bima mengatakan tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah tidak ikut retret yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, Kemendagri kemungkinan akan memberikan sanksi.

    4. Kasus Hasto Kristiyanto Dinilai Murni Kasus Hukum Tanpa Politisasi

    Wakil Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Jose meyakini kasus hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto bukan merupakan bentuk politisasi. 

    Oleh karena itu, Jose meminta semua pihak termasuk elite PDIP untuk tidak mengadu domba rakyat dan tidak mencampuradukkan isu ini dengan berbagai program Presiden Prabowo Subianto.

    “Politikus PDIP seharusnya tidak mengadu domba rakyat. Program-program Presiden Prabowo harus didukung penuh karena semuanya untuk kepentingan rakyat. Banyak manfaat yang sudah dirasakan masyarakat, seperti makan bergizi gratis (MBG), diskon tarif listrik, dan fokus pemerintah pada pendidikan,” ujar Jose kepada wartawan pada Jumat (21/2/2025).

    5. Kontroversi Band Sukatani, Fadli Zon: Pemerintah Dukung Kebebasan Ekspresi

    Isu politik dan hukum terkini paling akhir mengenai Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan, pemerintah mendukung penuh kebebasan berekspresi masyarakat. Hal ini sebagai respons atas isu band Sukatani yang diintimidasi polisi akibat menciptakan lagu “Bayar Bayar Bayar”.

    “Saya belum lihat ya, nanti coba saya pelajari, tapi kan kami selalu mendukung kebebasan berekspresi,” ujar Fadli di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Fadli Zon, setiap masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan kritik, asalkan tidak menganggu hak individu, dan kebebasan yang lain. Dia mentontohkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA) menjadi salah satu batasan yang telah diatur dalam undang-undang.

    “Misalnya jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antargolongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang bisa dirugikan,” ucapnya.

  • Politik, 456 kepala daerah ikut retret hingga eksistensi PDIP

    Politik, 456 kepala daerah ikut retret hingga eksistensi PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada Jumat (21/2) menjadi sorotan, seperti 456 kepala daerah mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Kemudian, sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan agar kader yang menjadi kepala daerah tak ikut retret menunjukkan eksistensi partai.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

    1. Seribuan mahasiswa unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim

    Sekitar seribuan orang dari mahasiswa, alumni, dan warga sipil mengadakan unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Jumat.

    Aksi yang mengusung tema “Indonesia Gelap” ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya menuntut pembatalan sejumlah undang-undang yang dianggap merugikan rakyat, diantaranya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU Tanah Adat, UU Perampasan Aset, UU Minerba, dan sebagainya.

    “Kami menuntut pembatalan undang-undang yang tata kelolanya tidak transparan dan akuntabel,” ujar koordinator aksi, Thanthowy, di sela aksi.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Dasco: Larangan PDIP ikut retret kepala daerah urusan Mendagri

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons soal adanya instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah yang diusung PDIP tidak mengikuti acara retret di Magelang, Jawa Tengah, dengan menyerahkan urusan itu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Pakar: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan

    Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina menilai sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah, menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini.

    Demikian disampaikan Caroline menanggapi langkah Megawati memerintahkan kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan yakni tanggal 21-28 Februari 2025.

    “Sikap ini jelas menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini,” kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Maruarar tanggapi Hasto yang ingin KPK periksa keluarga Jokowi

    Politikus Partai Gerindra yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menuntut aparat penegak hukum memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Menurut Maruarar, Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh aparat penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengerti tugas mereka masing-masing dalam mengusut dugaan tindak pidana, termasuk korupsi.

    “Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing,” kata Ara, panggilan populer Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, merespons tuntutan Hasto.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Sebanyak 456 kepala daerah ikuti retret di Akmil Magelang

    Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat, menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kodisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Serba-serbi Hari Pertama Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang Regional 22 Februari 2025

    Serba-serbi Hari Pertama Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang Regional 22 Februari 2025

    Serba-serbi Hari Pertama Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Ratusan kepala daerah telah tiba di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti kegiatan retret yang dimulai pada Jumat (21/2/2025).
    Kedatangan mereka terjadi hanya sehari setelah dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
    Dalam rangkaian kegiatan retret yang dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari mendatang, Kompas.com mencatat beberapa  hal menarik pada hari pertama.
    1.
    Lapangan Rindam IV/Diponegoro, Magelang, menjadi titik kumpul bagi ratusan kepala daerah sebelum berangkat ke Akmil.
    Mereka diangkut menggunakan belasan bus milik Akmil.
    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyatakan persiapannya menghadapi retret yang berlangsung selama delapan hari ke depan.
    “Retret ini cuma menyiapkan kondisi tubuh tetap sehat karena acaranya nanti dari pagi sampai malam,” tuturnya di Rindam.
    2.
    Salah satu kewajiban bagi kepala daerah dalam kegiatan retret adalah mengenakan seragam Komponen Cadangan (Komcad) yang bermotif loreng khas tentara.
    Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, adalah salah satu peserta yang mengenakan seragam tersebut dan menyatakan bahwa ia merasa nyaman.
    “Seru dan keren,” ujarnya saat ditanya tentang kesan mengenakan seragam itu.
    3.
    Selama berkumpul di lapangan Rindam IV/Diponegoro, kepala daerah menerima gelang indikator kesehatan yang dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan kondisi kesehatan.
    Gelang berwarna hijau menandakan peserta dalam keadaan sehat dan fit, kuning menunjukkan perlu observasi, sedangkan merah mengindikasikan perlu perhatian khusus.
    Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memperoleh gelang hijau.
    “Sudah cek tensi,” katanya ketika ditanya mengenai kesehatannya.
    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, tidak mendapatkan gelang dan tidak mengetahui penyebabnya.
    “Sudah dicek (kesehatan) sebenarnya. Seharusnya sehat,” tuturnya.
    Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri, terdapat 19 kepala daerah yang menerima gelang merah.
    “Tetapi, mereka bersemangat untuk hadir. Tentu kami izinkan dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu,” jelas Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
    Kepala daerah yang menggunakan gelang merah memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes melitus, asma, hingga berada dalam kondisi pasca-operasi.
    4.
    Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa dari 503 kepala daerah yang terdaftar, 450 di antaranya melakukan registrasi untuk mengikuti retret.
    Dari jumlah tersebut, terdapat 53 orang yang absen, terdiri atas enam orang yang memiliki izin dan 47 orang tanpa alasan yang jelas.
    Kepala daerah yang izin absen harus digantikan oleh wakil kepala daerah.
    Jika wakil kepala daerah juga tidak dapat hadir, maka akan digantikan oleh sekretaris daerah.
    Hal ini juga berlaku bagi 47 kepala daerah yang tidak memberikan kabar hingga saat ini.
    “Karena acara ini sangat penting untuk memastikan program-program pusat sinkron dengan program-program di daerah,” cetus Bima Arya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nyapu di Pasar Dugderan, Walkot Semarang Tak Retret Ikut Arahan Megawati

    Nyapu di Pasar Dugderan, Walkot Semarang Tak Retret Ikut Arahan Megawati

    Jakarta –

    Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang diikuti kepala daerah pemenang Pilkada 2024. Agustina terlihat berada di Semarang dan bersih-bersih di sekitar daerah Kauman.

    Agustina datang ke depan Masjid Agung Kauman Semarang Jumat (21/2) petang. Dia mengenakan setelan baju olahraga putih hitam dan topi hitam. Bendahara DPD PDIP Jateng itu membawa sapu dan langsung ikut bersih-bersih bersama sejumlah camat dan pejabat serta petugas kebersihan.

    “Kok malah dideloki, diewangi to (kok cuma dilihatin, dibantu dong),” canda Agustina ketika banyak orang yang mengerumuninya dan mengambil foto, dilansir detikJateng, Sabtu (22/2/2025).

    Agustina mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk tidak berangkat retret. Sementara menunggu instruksi lebih lanjut dari partainya, dia memilih mengecek daerah Kauman yang akan dipakai untuk acara Dugderan pada 28 Februari mendatang.

    “Perintah Ketua Umum saya keberangkatan ditunda, jadi menghabiskan waktu proses tunggu perintah lanjutan, nah saya ke sini. Karena Magelang dekat, kalau tiba-tiba boleh datang, saya pergi,” ujar Agustina.

    Saat ditanya apakah dirinya sudah berkomunikasi dengan Kemendagri soal ketidakhadirannya di acara retret, Agustina mengatakan sudah ada komunikasi. Namun dia tidak menjelaskan jawaban Kemendagri secara gamblang.

    “Sudah. (Jawabannya) ‘Baiklah’ gitu dan itu petugas ya,” ujarnya.

    Ditanya soal berapa jumlah kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jateng, Agustina selaku bendahara DPD PDIP Jateng mengatakan ada 19 orang. Berapa yang ikut retret dari 19 orang itu, Agustina mengaku belum tahu.

    “Jateng kita (PDIP) punya 19 kepala daerah. Ini kan ada yang jauh, ada yang dari Banyumas sudah sampai Magelang, makan tahu pojok, menunggu. Kita dekat (ke Magelang), Kabupaten Semarang dekat, Klaten dekat ya, sekarang aktivitas masing-masing,” kata Agustina.

    Baca selengkapnya di sini.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu