Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Lobi-lobi Cairkan Tensi Politik usai Instruksi Megawati Boikot Retret Magelang

    Lobi-lobi Cairkan Tensi Politik usai Instruksi Megawati Boikot Retret Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Perintah Ketua Umum PDI Perjuangan alias PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partai berlambang banteng untuk tidak hadir alias memboikot retret di Magelang menuai polemik.

    Retret sejatinya bukan kegiatan wajib dan tidak diatur dalam undang-undang. Namun demikian, kegiatan itu dinilai penting untuk menyatukan visi misi angaran pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Apalagi banyak tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Imbas efisiensi dan stabilitas politik adalah dua di antaranya. 

    Adapun lobi-lobi politik masih terus berjalan. Megawati telah mengumpulkan elite PDIP di kediamannya. Sementara itu, Gubenur Jakarta, Pramono Anung, berupaya mencairkan suasana dengan membangun komunikasi dengan partai maupun penyelengara retret.

    Dalam catatan Bisnis, sebanyak 55 kepala daerah dari PDIP masih menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo di Magelang menyampaikan siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut. Dia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDIP ini siap untuk mengikuti retret di Akmil.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” katanya dilansir dari Antara, Minggu (23/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut dia mengungkapkan kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025. “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hasto menuturkan, selain telah berkomunikasi dengan ketua umum PDIP, Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret.

    “Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDIP yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” katanya.

    Sementara itu, Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menilai instruksi Megawati Soekarnoputri pada seluruh kepala daerah PDI Perjuangan (PDIP) untuk menunda keikutsertaan retret di Magelang, Jawa Tengah, cukup mengkhawatirkan.

    Ada tiga hal yang membuat dirinya berpikir demikian. Pertama, bila instruksi ini diikuti dan memang tak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retret, maka dia memandang wibawa pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto sebagai inisiator retret dipertanyakan.

    “Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri],” tuturnya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Kedua, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini melihat bahwa PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah. Tak menutup kemungkinan, bisa saja instruksi serupa diarahkan ke DPR, yang mana kader PDIP dominan di Parlemen.

    “Jika ini dilakukan, Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” ungkap dia.

    Ketiga, Dedi menyoroti soal maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, imbuhnya, bisa saja ikut menggerakkan massa untuk mendorong adanya perubahan. Jika terjadi, posisi Prabowo benar-benar akan tersudut.

    “Pemerintah perlu merespons gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang mengambil program populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik,” pungkasnya.

  • Drama Retreat Kader PDI-P Berlanjut: Mendagri Singgung Tanggung Jawab Pada Rakyat, Pramono Bertolak ke Magelang

    Drama Retreat Kader PDI-P Berlanjut: Mendagri Singgung Tanggung Jawab Pada Rakyat, Pramono Bertolak ke Magelang

    Drama Retreat Kader PDI-P Berlanjut: Mendagri Singgung Tanggung Jawab Pada Rakyat, Pramono Bertolak ke Magelang
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Surat instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    )
    Megawati Soekarnoputri
    yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 setelah penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P berbuntut panjang.
    Pasalnya, surat instruksi yang memerintahkan seluruh kader PDI-P yang terpilih menjadi kepala daerah menunda mengikuti orientasi (
    retreat
    ) kepala daerah belum juga dicabut.
    Dampak surat instruksi itu masih berlanjut hingga hari kedua pelaksanaan retreat yang diselenggarakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
    Surat itu menyebabkan setidaknya 55 kader PDI-P belum bergabung dengan kegiatan retreat, dua di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung
    , dan Gubernur Bali Wayan Koster.
    Namun tak semua kader PDI-P patuh dengan instruksi tersebut, pantauan Kompas.com, terdapat beberapa kader yang memilih tetap mengikuti retreat.
    Dua orang yang terlihat adalah Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya dan Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma.
    Mereka berdua mengikuti retreat dari hari pertama, Jumat (21/2/2025).
    Drama ini membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
    Tito Karnavian
    angkat bicara.
    Saat ditanya awak media, berapa kepala daerah yang hadir di hari kedua retreat, Tito menjawab panjang lebar.
    Dia mengatakan, ada beberapa kepala daerah yang berhalangan karena alasan tertentu, ada juga yang tak hadir karena kebijakan partainya.
    Secara gamblang, Tito mengatakan retreat adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi kepala daerah untuk kepentingan rakyat yang berada di daerah dipimpin.
    Eks Kapolri ini juga menegaskan, semua partai sudah diberikan pemahaman bahwa orientasi yang digelar ini untuk kepentingan daerah masing-masing dan untuk kepentingan masyarakat secara luas.
    “Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat, dan dia harus pertanggungjawabkan kepada rakyat kembali,” kata Tito.
    “Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satu dia tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilih dia,” ujarnya lagi.
    Dengan retreat, para kepala daerah bisa bertemu dan mengenal satu sama lain sehingga garis koordinasi bisa menjadi lebih baik.
    “Itu yang kita harapkan. Mereka saling kenal, saling bantu, saling kerja sama. Nah ini kepentingan daerah lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing,” tuturnya.
    Pada hari kedua, muncul sinyal PDI-Perjuangan menghentikan aksi “mogok” retreat tersebut dengan mengirimkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
    Pramono yang tiba di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu siang juga memberikan arahan kepada kepala daerah kader PDI-P untuk bersiaga di sekitar lokasi retreat.
    Hal itu disampaikan Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo usai menggelar pertemuan dengan Pramono di sebuah kafe, di Magelang, Jawa Tengah.
    Pramono juga disebut akan berkomunikasi secara intens kepada pihak pemerintah agar 55 kepala daerah dari kader PDI-P bisa hadir dalam acara retreat tersebut.
    “Ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujar Hasto.
    Foto yang diunggah Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu dalam media sosialnya memperlihatkan puluhan kader PDI-P bersiap mengikuti acara retreat.
    Terlihat juga Pramono berdiri di dekat Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Herry Heryawan yang berbaju batik.
    Meski sudah diminta bersiaga, para kader PDI-P ini belum tahu secara pasti kapan mereka akan diarahkan dari DPP mengikuti
    retreat kepala daerah
    yang bersisa enam hari lagi.
    Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu yang juga merupakan kader dari PDI-P mengungkapkan, sikap PDI-P meminta kadernya menunda ikut retreat yang digelar 21-28 Februari 2025 di Magelang karena adanya ketidakadilan hukum yang terjadi.
    “Ya kan jelas lah (alasannya), sama-sama udah kita baca, dan pertimbangan menundanya kenapa, karena persoalan ya ada ketidakadilan hukum, dan itu yang sedang diperjuangkan, agar keadilan substantif itu benar-benar hadir di Republik ini,” imbuh Masinton.
    Namun Masinton enggan menyebut ketidakadilan hukum ini berkaitan dengan penahanan Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto.
    Dia menyebut, keadilan yang diperjuangkan oleh PDI-P adalah untuk seluruh rakyat Indonesia.
    “Ya mau menjerat siapapun lah, keadilan itu kan universal. Dia tidak berlaku hanya pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok, tapi dia harus berlaku keadilan itu kepada seluruh masyarakat, seluruh warga negara seperti itu,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito sambut kedatangan kepala daerah peserta retreat pembekalan di Akmil Magelang

    Mendagri Tito sambut kedatangan kepala daerah peserta retreat pembekalan di Akmil Magelang

    Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.

    Mendagri Tito sambut kedatangan kepala daerah peserta retreat pembekalan di Akmil Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 20:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyambut kedatangan para kepala daerah yang akan mengikuti retreat pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025). Mendagri termasuk para kepala daerah kompak mengenakan seragam komcad. Adapun retreat ini akan berlangsung mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 di Akmil Magelang.

    Selain Mendagri, kedatangan para kepala daerah juga disambut oleh Gubernur Akmil Mayor Jenderal TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw. Turut mendampingi Mendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Kedatangan kepala daerah juga disambut secara simbolis dengan pengalungan bunga kepada perwakilan gubernur, bupati, dan wali kota.

    Para kepala daerah tiba di Akmil dengan menggunakan bus dari Rindam IV/Diponegoro. Sebelum memasuki Akmil, mereka lebih dulu transit di Wisma Sumbing yang lokasinya persis di depan Akmil. Di Wisma Sumbing, para kepala daerah dikumpulkan berdasarkan masing-masing peleton. Mereka kemudian membentuk barisan dan meneriakkan yel-yel penyemangat sebelum akhirnya berjalan memasuki gerbang Akmil.

    Dalam sambutannya, Mendagri mengingatkan para kepala daerah agar dapat menjaga kesehatan dan tidak memaksakan mengikuti kegiatan yang dinilai berat. Pihaknya telah menyiapkan tenaga kesehatan untuk memfasilitasi para kepala daerah. “Silakan istirahat saja di tenda, kalau memang sakit enggak bisa [mengikuti kegiatan]. Kita siapkan juga dokter ambulans dan lain-lain,” jelasnya.

    Selain itu, dirinya juga mengingatkan para kepala daerah agar memanfaatkan momen retreat untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Dirinya berharap, kegiatan tersebut dapat berjalan lancar hingga akhir acara.

    “Dan Bapak-Bapak/Ibu-Ibu [kepala daerah] bisa kembali ke daerah masing-masing dengan membawa semangat baru,” jelasnya.

    Sebelumnya, Wamendagri Bima menjelaskan, kepala daerah yang mengikuti retreat diberikan gelang berwana sebagai penanda kondisi kesehatan. Ada tiga warna yang diberikan di antaranya hijau menunjukkan kondisi kepala daerah sehat, kuning memerlukan observasi, dan merah membutuhkan atensi khusus. Sebelum memasuki tenda, para kepala daerah juga bakal kembali dicek kesehatannya.

    Lebih lanjut, Bima mengatakan bahwa para kepala daerah yang mengikuti retreat pembekalan tidak diperkenankan membawa pendamping, protokol, dan lainnya. Ini mengingat jumlah peserta yang mengikuti retreat begitu banyak. “Jadi betul-betul sendiri,” jelasnya.

    Tak hanya itu, retreat kepala daerah juga menghindari kegiatan yang banyak berkaitan dengan fisik. Aktivitas peserta bakal lebih banyak di dalam kelas agar lebih memahami materi yang disampaikan.

    “Tentu ini akan sangat menyesuaikan dengan pembobotan akan lebih banyak di ruang-ruang kelas,” tandasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Sabtu (22/2).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kepala daerah antusias ikuti senam pagi di hari kedua retreat pembekalan

    Kepala daerah antusias ikuti senam pagi di hari kedua retreat pembekalan

    Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.

    Kepala daerah antusias ikuti senam pagi di hari kedua retreat pembekalan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 21:35 WIB

    Elshinta.com – Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai pagi hari kedua retreat kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). Para peserta yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah tersebut antusias mengikuti sesi senam pagi yang digelar di area terbuka dengan latar pemandangan alam Lembah Tidar.

    “Pada pagi ini kita akan melakukan dua kegiatan, yang pertama senam SKJ (Senam Kesegaran Jasmani) 88 dan senam Tamang Pung Cerita. Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan gembira dan semangat,” ujar koordinator instruktur senam.

    Sebelum pukul 06.00 WIB, para kepala daerah sudah berkumpul di lapangan Lembah Tidar dengan mengenakan pakaian olahraga. Dipandu oleh instruktur profesional, mereka mengikuti gerakan senam dengan penuh energi dan keceriaan. Tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran, senam pagi ini juga mempererat kebersamaan di antara para peserta.

    “Maumere, Maumere, Maumere,” ujar kepala daerah kompak meminta lagu Maumere turut diputar agar senam pagi semakin semangat seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Sabtu (22/2). 

    Antusiasme para peserta dalam mengikuti senam pagi mencerminkan semangat mereka dalam menjalani seluruh rangkaian kegiatan retreat. Dengan tubuh yang lebih bugar dan semangat, para kepala daerah diharapkan dapat menyerap ilmu dan pengalaman dari retreat pembekalan ini dengan optimal.

    Suasana senam semakin semarak, karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ikut bergabung dalam barisan peserta. Bersama kepala daerah, keduanya juga turut mengikuti semua gerakan senam. Bahkan, Mendagri sudah tiba di lokasi senam pada pukul 05.30 WIB.

    Tidak hanya berolahraga, Mendagri juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog santai dengan para kepala daerah. Percakapan yang berlangsung di sela-sela kegiatan fisik ini menambah keakraban sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • 47 Kepala Daerah Bolos Retret di Magelang, Mendagri: Mungkin Masalah Kebijakan Partai

    47 Kepala Daerah Bolos Retret di Magelang, Mendagri: Mungkin Masalah Kebijakan Partai

    loading…

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (22/2/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    MAGELANG – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian menanggapi ada sebanyak 47 kepala daerah yang bolos atau tidak hadir tanpa keterangan dalam retret di Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang, Jawa Tengah. Mendagri mengatakan penyebabnya kemungkinan terkait dengan kebijakan partai politik.

    “Yang belum hadir ini, belum ada keterangan. Ya mungkin bisa masalah gangguan perjalanan. Mungkin masalah kebijakan partainya,” kata Tito kepada awak media, Sabtu (22/2/2025).

    Tito menegaskan bahwa retreat yang diselenggarakan untuk kepala daerah ini adalah bukan untuk kepentingan pemerintah pusat. Namun, untuk bekal memimpin daerah masing-masing ketika kembali dari Lembah Tidar.

    “Saya menganggap bahwa kegiatan orientasi ini bukan kepentingan pusat, tapi kepentingan daerah itu sendiri. Supaya rekan-rekan kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup untuk melangkah,” kata Tito.

    Mendagri menceritakan kegiatan yang dilakukan para kepala daerah selama dua hari ini. “Mereka punya waktu untuk bertemu kepala daerah daerah lainnya. Ini baru satu setengah hari. Sudah cair, mereka saling mengenal, satu kamar, tapi daerah,” tambahnya.

    Dia kembali menegaskan pentingnya retreat kepala daerah ini. “Bukan posisi partainya, tapi posisi kepala daerahnya. Ini yang kita harapkan, karena kepala daerah digaji oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawab kepada rakyat kembali,” katanya.

    “Partai hanya kendaraan mereka. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawab nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satu tanggung jawabnya kepada rakyat,” katanya.

    Untuk diketahui, tercatat ada 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa keterangan. Disinyalir para kepala daerah yang tidak hadir ini merupakan kader PDIP menyusul keluarnya instruksi dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang meminta seluruh kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret di Akmil Magelang.

    (abd)

  • Tolak Tarik Pemerintah vs PDIP Soal Retret: 55 Kepala Daerah Bersiap ke Akmil, tetapi Terhalang Restu Megawati

    Tolak Tarik Pemerintah vs PDIP Soal Retret: 55 Kepala Daerah Bersiap ke Akmil, tetapi Terhalang Restu Megawati

    Magelang, Beritasatu.com – Sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuang sudah berkumpul di Magelang dan siap mengikuti retret di Lembah Tidar Akademi Militer, Sabtu (22/2/2025). Namun, mereka masih menunggu restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bergerak ke Akmil.

    Kepala daerah dari PDIP dirundung dilema setelah Megawati mengeluarkan instruksi meminta kadernya yang terpilih di Pilkada 2024 menunda perjalanan retret ke Akmil, Magelang pada 21-28 Februari 2025. Satu sisi mereka berkewajiban ikut retret sebagai penyelenggara pemerintahan, di sisi lain terhalang instruksi partai.

    Instruksi ini dikeluarkan menyikapi dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025). 

    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” begitu bunyi surat instruksi Megawati. 

    Pemerintah telah mewajibkan semua kepala daerah dan wakilnya ikut retret di Magelang yang dibiayai oleh Kemendagri. 

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tetang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    “Jadi ada landasan hukumnya ada pengawasan ada peningkatan kapasitas para aparatur daerah jadi undang-undang mengamanatkan itu,” kata Bima saat konferensi pers di Akmil, Jumat (21/2/2025).

    Namun, Bima mengaku tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak ikut retret. Hanya saja, Kemendagri kemungkinan akan memberikan sanksi kepada yang absen.

    “Sanksinya itu lebih kepada aturan kepanitian saat ini. Jadi di undang-undang itu tidak ada berujung hal-hal lain secara hukum konsekuensinya enggak ada,” jelasnya.

    Beberapa kepala daerah dari PDIP diam-diam mengangkangi instruksi Megawati dengan tetap ikut retret. Tetapi banyak juga yang masih galau untuk ikut. 

    Saat ini ada sekitar 55 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP sudah berkumpul di Magelang dan siap ikut retret. Hanya saja mereka masih menunggu keputusan DPP PDIP yang dipimpin Megawati di Jakarta.

    Di antara mereka yang sudah berada di Magelang, adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Yogyakarta Hasto Waryodo, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

    Masinton menegaskan kesiapannya mengikuti retret kepala daerah di Akmil. Tetapi jadwal keberangkatannya belum dipastikan karena masih menunggu arahan Megawati.

    “Sesuai dengan hasil bincang-bincang tadi dan dari arahan dari Ibu Megawati disampaikan kepada Mas Pramono dan disampaikan kepada kami bahwa prinsipnya semua siap mengikuti retret. Nanti waktunya akan ditentukan,” kata Masinton seusai pertemuan dengan sejumlah kepala daerah dari PDIP di sebuah kafe di Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, Sabtu (22/2/2025).

    Masinton mengaku kepala daerah dari PDIP sudah memiliki seragam retret dan rencananya akan berangkat bersama ke Akmil.

    “Seragam sudah ada, maka kami stanby di Magelang sambil menunggu arahan lanjut dari ibu ketua umum. Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Sesuai dengan arahan dari ibu ketua umum intinya kami siap untuk mengikuti retret (kepala daerah), sesuai arahan nantinya berangkat bareng-bareng,” ujar mantan anggota Komisi III DPR itu.

  • Pengamat Sebut Arahan Megawati agar Kader PDIP Tak Ikut Retret Mengkhawatirkan

    Pengamat Sebut Arahan Megawati agar Kader PDIP Tak Ikut Retret Mengkhawatirkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menilai instruksi Megawati Soekarnoputri pada seluruh kepala daerah PDI Perjuangan (PDIP) untuk menunda keikutsertaan retret di Magelang, Jawa Tengah, cukup mengkhawatirkan.

    Ada tiga hal yang membuat dirinya berpikir demikian. Pertama, bila instruksi ini diikuti dan memang tak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retret, maka dia memandang wibawa pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto sebagai inisiator retret dipertanyakan.

    “Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri],” tuturnya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Kedua, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini melihat bahwa PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah. Tak menutup kemungkinan, bisa saja instruksi serupa diarahkan ke DPR, yang mana kader PDIP dominan di Parlemen.

    “Jika ini dilakukan, Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” ungkap dia.

    Ketiga, Dedi menyoroti soal maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, imbuhnya, bisa saja ikut menggerakan massa untuk mendorong adanya perubahan. Jika terjadi, posisi Prabowo benar-benar akan tersudut.

    “Pemerintah perlu merespons gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang mengambil program populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik,” pungkasnya.

    Adapun, surat arahan dari Megawati kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu beredar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (20/2/2025).  

    Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.  

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.  

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    Selain itu, Presiden ke-5 itu juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.  

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu.

  • Megawati Tugaskan Pramono Anung Wakili PDIP untuk Komunikasi ke Kemendagri soal Retret – Halaman all

    Megawati Tugaskan Pramono Anung Wakili PDIP untuk Komunikasi ke Kemendagri soal Retret – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, ditunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk mewakili partai sebagai pihak yang berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal retret di Magelang, Jawa Tengah. 

    Seperti diketahui, seluruh kepala dan wakil kepala daerah mendapat instruksi dari Megawati untuk menunda keikutsertaan dalam retreat. 

    Instruksi itu, disampaikan Megawati dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken per 20 Februari 2025 atau satu hari sebelum retret dimulai. 

    “Ibu Megawati menugaskan Mas Pram untuk berkomunikasi dengan pemerintah (Kemendagri),” ucap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu di Magelang, Sabtu (22/2/2025).

    Masinton mengatakan, saat ini sejumlah kepala daerah dari PDIP sudah bersiaga di Magelang. 

    Namun, Masinton menegaskan, pihaknya masih menunggu arahan selanjutnya dari ketua umum.  

    “Kami akan bergabung (ke Akmil) setelah arahan selanjutnya,” katanya. 

    Hal senada juga disampaikan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. 

    Pramono, kata Hasto, melakukan komunikasi intens dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara. 

    “Komunikasi intens diwakili oleh Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara. Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah,” kata Hasto di Magelang, Sabtu (22/2/2025).

    Hasto mengatakan, di satu sisi, Pramono mewakili para kepala daerah asal PDIP yang sudah siap untuk mengikuti retreat di Akademi Militer.

    Di sisi lain, Pramono juga mewakili pengurus pusat partai untuk menjelaskan kebijakan partai kepada pihak pemerintah dan penyelenggara retreat.

    “Ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujar Hasto.

    Saat ini, kata Hasto, semua masih menunggu arahan lanjutan dari Megawati. 

    Ia memastikan, saat ini sejumlah kader sudah bersiap jika sewaktu-waktu ada arahan lanjutan dari ketua umum 

    Hasto bahkan mengungkapkan, barang-barang yang mereka bawa bahkan sudah berada di area Akmil.

    “Semua siap lah sudah ada di sini. Kan semua sudah bawa barang-barang kan? Kopernya sudah di dalam, jadi kan sudah menunjukkan bahwa kita punya kesungguhan yang tinggi,” ucap Hasto.

    Pramono sendiri diketahui sudah tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, DIY, pada Sabtu (22/2/2025) pukul 13.20 WIB tadi. 

    Tak ada sepatah kata pun yang disampaikan Pramono yang menyinggung terkait retret ini. 

    Pramono hanya menuturkan bahwa ia hendak berkunjung ke kampung halamannya di Yogyakarta.

    “Mau naik mobil. Saya kan orang Jogja, bapak ibu saya dimakamkan di sini,” katanya, Sabtu, dikutip dari Kompas.com. 

    (Tribunnews.com/Milani/Erik S) (Kompas.com) 

  • Wali Kota Hasto "Standby" di Magelang untuk Retreat, Kota Yogyakarta Dipimpin Wawan Harmawan Yogyakarta 22 Februari 2025

    Wali Kota Hasto "Standby" di Magelang untuk Retreat, Kota Yogyakarta Dipimpin Wawan Harmawan Yogyakarta 22 Februari 2025

    Wali Kota Hasto “Standby” di Magelang untuk Retreat, Kota Yogyakarta Dipimpin Wawan Harmawan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Yogyakarta.
    Penunjukan ini berlaku selama Wali Kota Yogyakarta,
    Hasto Wardoyo
    , berada di Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti retreat di Akademi Militer.
    Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa saat ini dirinya sedang menunggu arahan dari Gubernur DKI Jakarta yang juga politisi senior PDI Perjuangan,
    Pramono Anung
    , terkait waktu pelaksanaan retret tersebut.
    Adapun Hasto merupakan politisi PDI-P yang sedang menunggu arahan lanjutan setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melarang kepala daerah dari PDI-P mengikuti retreat di Magelang. 
    “Untuk sementara, komando pemerintahan di Kota Yogyakarta diserahkan kepada Wakil Wali Kota Yogyakarta,” ujar Hasto saat dihubungi pada Sabtu (22/2/2025).
    Hasto menambahkan bahwa komunikasi secara daring tetap dijalin selama ia berada di Magelang.
    “Kita juga komunikasi secara online. Kalau ada berkas-berkas yang bisa ditandatangani basah, ya saya bisa tanda tangan dari Magelang,” jelasnya.

    Dalam keterangannya, Hasto juga menyoroti beberapa persoalan mendesak yang memerlukan perhatian langsung .
    Salah satunya adalah penerbitan surat edaran terkait peraturan tempat hiburan malam selama bulan Ramadhan.
    “Menjelang puasa, kita harus membuat suatu regulasi edaran terkait dengan makan minum warung buka jam berapa, tempat hiburan malam mulai jam berapa,” katanya.
    Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi masalah sampah di kota. “Hari-hari ini saya juga minta untuk gotong royong terkait dengan sampah juga jalan terus sama-sama,” ucapnya.
    Sebelumnya, Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa para kepala daerah dari PDI-P tengah menunggu waktu untuk dapat masuk ke Akademi Militer dan mengikuti retreat yang diinisiasi pemerintah pusat.
    “55 orang kepala daerah dari PDI-P sudah berada di Magelang agar sewaktu-waktu dapat masuk ke Akademi Militer. Bisa saja (masuk ke Akmil) hari ini, atau besok, atau lusa. Makanya ini teman-teman semua standby di sini,” kata Hasto.
    Hasto juga mengakui bahwa ia belum mengetahui kapan kepastian mengenai keikutsertaan kepala daerah pada retreat dapat diketahui.
    “Waktunya memang kita belum bisa sampaikan, tapi secepatnya akan ditentukan,” ujarnya.
    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah ditunjuk untuk mewakili PDI-P dalam berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai penyelenggara retreat kepala daerah.
    Hasto menegaskan bahwa Pramono akan mewakili para kepala daerah asal PDI-P yang sudah siap untuk mengikuti retreat sekaligus menjelaskan kebijakan partai kepada pihak pemerintah dan penyelenggara retreat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 47 Kepala Daerah Absen di Retret, Pramono Anung dan Wayan Koster Masih Ditunggu

    47 Kepala Daerah Absen di Retret, Pramono Anung dan Wayan Koster Masih Ditunggu

    PIKIRAN RAKYAT – Retret kepala daerah di Magelang pada hari ini, 22 Februari 2025, capai hari ke-2. Kemarin dikonfirmasi bahwa dari 503 kepala daerah, yang hadir tercatat sebanyak 456, di mana sebanyak 5 orang izin sakit dan 1 orang izin karena ada acara keluarga.

    Sementara itu, 47 kepala daerah yang tidak hadir tidak memberikan kabar. Ketidakhadiran kepala daerah itu banyak dikaitkan dengan instruksi Ketum PDIP Megawati kepada kadernya untuk tidak mengikuti retret, sehingga disinyalir mereka yang tidak hadir berasal dari PDIP.

    Lantas, benarkah 47 kepala daerah yang tidak hadir merupakan kader dari partai berlambang banteng tersebut?

    Kepala Daerah yang Tidak Hadir

    Hingga saat ini masih belum dikonfirmasi oleh Kemendagri terkait nama-nama kepala daerah yang tidak hadir dalam retret.

    Akan tetapi, dipastikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta Gubernur Bali Wayan Koster belum tampak dalam acara retret di Magelang. Saat kemarin, 21 Februari 2025 ditanya terkait retret, kedua gubernur tersebut juga bungkam.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto sebelumnya mengatakan bahwa kepala daerah yang tidak ikut retret bisa mengirimkan wakil.

    “Panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga,” katanya.

    Bima juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mencoba menghubungi para kepala daerah yang tidak hadir tersebut.

    “Akan terus menghubungi 47 kepala daerah yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat atau harus digantikan oleh wakil,” tambahnya.

    Retret Hari Kedua

    Sementara itu, untuk agenda retret kepala daerah hari kedua ini diawali dengan sesi senam pagi yang diadakan di area terbuka, dengan latar pemandangan alam indah khas Lembah Tidar.

    Pada pagi itu, dua jenis kegiatan olahraga dilakukan, yaitu Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) 88 dan senam Tamang Pung Cerita.

    Sebelum pukul 06.00 WIB, seluruh kepala daerah sudah berkumpul di lapangan dengan mengenakan pakaian olahraga. Mereka mengikuti instruksi dari pelatih profesional dengan penuh semangat dan kegembiraan. Selain menjaga kesehatan tubuh, aktivitas ini juga menjadi momen untuk mempererat rasa kebersamaan di antara peserta.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News