Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Mendagri Tito Karnavian: Rugi, Kepala Daerah Tak Ikut Retret

    Mendagri Tito Karnavian: Rugi, Kepala Daerah Tak Ikut Retret

    Magelang, Beritasatu.com – Hingga hari ketiga pelaksanaan pembekalan atau retret kepala daerah di Lembah Tidar, kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025), sebanyak 47 kepala daerah belum juga hadir. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk bergabung, tetapi peserta yang datang terlambat tidak akan mendapatkan sertifikat lulus.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian seusai menghadiri pembekalan kepala daerah pada Minggu (23/2/2025) malam. Tito menegaskan para kepala daerah yang tidak hadir akan kehilangan momentum penting.

    “Yang tidak datang, tidak gabung itu akan sulit sekali menemukan momentum seperti ini. Yang tidak datang akan menyesal sendiri, rugi sendiri,” ujar Tito.

    Tito juga mengungkapkan dari 97 kepala daerah yang merupakan kader PDIP, hanya 51 orang yang hadir. Secara keseluruhan, jumlah kepala daerah yang mengikuti retret ini mencapai 503 orang.

    Ia kembali menegaskan kegiatan retret kepala daerah ini bukan sekadar acara formalitas. Tito menegaskan kegiatan pembekalan ini menjadi program pemerintah yang dirancang untuk kepentingan para kepala daerah.

    “Saya sudah sampaikan, partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan restu untuk maju, tetapi kalau sudah menjadi kepala daerah bukan dipilih karena partainya, tetapi oleh rakyatnya. Oleh karena itu, kehadiran ini untuk rakyat,” tambahnya.

    Menurut Tito, retret ini mendapat sambutan antusias dari peserta karena memberikan kesempatan untuk saling mengenal dan memperkuat jejaring antar kepala daerah.

    Lebih lanjut, Tito mengungkapkan beberapa kepala daerah akan menyusul mengikuti retret. Namun, mereka hanya akan diberikan sertifikat sebagai peserta, bukan sebagai lulusan dengan penilaian penuh layaknya para kepala daerah yang mengikuti kegiatan ini dari awal.

    “Silakan bergabung. Selain itu, kita juga berencana mengadakan retret khusus bagi 40 kepala daerah yang belum dilantik karena sengketa di Mahkamah Konstitusi atau pilkada ulang. Kita tunggu keputusan MK,” tutupnya.

  • 6 Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut Megapolitan

    6 Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut Megapolitan

    Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut
    Editor

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penundaan retreat kepala daerah yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menuai sorotan.
    Instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya untuk menunda keberangkatan ke Magelang dinilai tidak tepat.
    Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, kebijakan Megawati dianggap justru membingungkan.
    “Kita tidak tahu apa yang terjadi di internal PDI-P. Ada yang menafsirkan sudah boleh masuk karena beberapa kepala daerah sudah berada di Magelang. Ada juga yang menafsirkan belum boleh masuk,” kata Yunarto, dikutip dari tayangan
    Kompas TV
    , Minggu (23/2/2025).
    Yunarto juga mempertanyakan makna dari istilah ”
    commander call”
    yang digunakan dalam instruksi tersebut.
    “Apakah ini berarti harus menunggu instruksi harian berikutnya? Ini perdebatan klasik soal keseimbangan antara posisi kepala daerah sebagai perwakilan partai dan sebagai pemimpin yang dipilih rakyat,” kata Yunarto.
    Menurut Yunarto, di negara-negara lain, kepala daerah atau menteri biasanya melepaskan jabatan kepengurusan partai setelah terpilih untuk menghindari beban politik semacam ini.
    “Dengan segala hormat, saya sering disebut dekat dengan PDI-P, tapi menurut saya, instruksi kali ini tidak tepat,” tegasnya.
    Ia juga menyinggung bahwa jika penundaan ini ada kaitannya dengan kasus hukum Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto maka langkah yang harus diambil seharusnya tetap berada di jalur hukum.
    “Kalau ini benar terkait penahanan Mas Hasto, jangan dicampuradukkan dengan
    positioning
    politik, apalagi melibatkan kepala daerah,” ujar Yunarto.
    Di tengah polemik ini, keberadaan Gubernur Jakarta yang juga kader PDI-P, Pramono Anung, tak luput dari sorotan.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan Pramono telah berada di Magelang.
    Namun, ia tidak memberikan jawaban tegas apakah Pramono hadir untuk mengikuti retreat atau memiliki agenda lain.
    “Mas Pram di Magelang, saya di Jakarta,” ujar Rano saat ditemui di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (23/2/2025).
    Ketika ditanya lebih lanjut apakah Pramono benar-benar mengikuti retreat atau tidak, Rano hanya menjawab singkat.
    “Tanya Mas Pram,” kata Rano.
    Sikap abu-abu ini semakin mengundang pertanyaan. Sebab, meskipun ada instruksi penundaan dari Megawati, sebanyak 53 kepala daerah dari PDI-P telah berkumpul di Magelang sejak Sabtu (22/2/2025).
    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa para kader PDI-P sebenarnya siap mengikuti retreat, tetapi waktu pastinya masih menunggu arahan.
    “Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Anung) bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya akan ditentukan,” ujar Hasto.
    Sementara itu, Pramono disebut telah berkomunikasi intens dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait retreat kepala daerah ini.
    “Komunikasi intens diwakili oleh Pak Pramono dengan pemerintah maupun penyelenggara,” tambah Hasto.
    Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa dalam pembicaraan antara Staf Khusus Kemendagri Herry Heryawan dan Pramono Anung, tersirat keinginan Pramono untuk bergabung dalam retreat.
    “Ada keinginan untuk bergabung segera,” kata Bima saat ditemui di Magelang, Minggu (23/2/2025).
    Meski demikian, Kemendagri tetap menunggu kehadiran sejumlah kepala daerah dari PDI-P yang belum bergabung.
    Bima menegaskan, mereka tetap diterima meskipun kehilangan sesi awal.
    “Ya, enggak apa-apa, karena sesi menteri baru dimulai malam ini dan besok. Yang belum hadir hanya kehilangan sesi Lemhanas,” jelasnya.
    Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah sekaligus kader PDI-P, Masinton Pasaribu, mengungkapkan bahwa Pramono telah menyampaikan kepada para kepala daerah agar tetap berpegang pada arahan Megawati.
    “Kami disampaikan bahwa kita semua bersiap untuk mengikuti retreat, tapi waktunya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum,” ujar Masinton.
    Saat ini, para kepala daerah dari PDI-P disebut masih berada di sekitar Magelang, tetapi belum memasuki area Akademi Militer.
    Beberapa kepala daerah bahkan menginap di Yogyakarta dan Semarang karena keterbatasan akomodasi di Magelang.
    Kini, dengan instruksi yang masih menggantung dan kehadiran Pramono yang belum jelas, pertanyaan besar pun muncul: Apakah PDI-P akan tetap pada manuvernya, atau justru memberikan ruang bagi kepala daerahnya untuk mengambil sikap sendiri?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosok Andi Sumangerukka, Gubernur Sultra yang Dipuji Mendagri Tito saat Retret di Akmil Magelang – Halaman all

    Sosok Andi Sumangerukka, Gubernur Sultra yang Dipuji Mendagri Tito saat Retret di Akmil Magelang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Nama Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR) menarik perhatian seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam kegiatan retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Dalam retret yang digelar 21-28 Februari 2025 itu, eks Kapolri itu menyebut nama Andi Sumangerukka.

    Mendagri Tito mengapresiasi terobosan yang dilakukan sang purnawirawan jenderal bintang dua.

    Dikutip dari tayangan Kompas TV pada Sabtu (23/2/2025), Tito memuji Gubernur Sultra yang berinisiatif mengumpulkan bupati dan wali kota daerahnya sembari ngobrol santai di atas rumputdi sela pelaksanaan retret.

    “Ada kepala daerah di Sultra, Pak Andi (Andi Sumangerukka) itu dia kumpulkan para bupati dan wali kota,” ujar Tito.

    “Sambil santai mereka duduk di sana di lapangan rumput ngobrol-ngobrol.”

    “Nah, sambil saling kenal satu sama yang lain,” lanjut Tito didampingi  Wamendagri Bima Arya.

    Diapun menyebut retret membuka ruang bagi para kepala daerah untuk melakukan pertemuan dan diskusi.

    Lantas siapa profil dan sosok Andi Sumangerukka?

    Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) atau Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD) menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2025-2030.

    Jabatan terakhir Mayjen Andi Sumangerukka di TNI yakni sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam XIV/Hasanuddin.

    Jenderal yang dikenal dengan nama ASR ini tercatat aktif menjabat sebagai Pangdam XIV/Hasanuddin pada tahun 2020 hingga 2021.

    Semasa dinasnya, jenderal bintang 2 ini juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Sulawesi Tenggara (Sultra).

    Andi Sumangerukka resmi pensiun sebagai Pati TNI AD pada tahun 2021.

    Setelah pensiun dari TNI, Andi kemudian terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.

    Saat bergabung, ia langsung mendapat jabatan strategis, yakni sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PPP Sultra.

    Pada Pilkada 2024, Andi Sumangerukka juga dipercaya untuk maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Sultra.

    Diusung 6 partai politik, yaitu Partai Gerindra, PPP, PAN, Hanura, Partai Berkarya, dan Partai Prima, Andi berpasangan dengan cawagub Sultra, yakni Hugua.

    Hasilnya, Andi Sumangerukka berhasil memenangkan Pilgub Sultra 2024 dengan meraih 775.183 suara, mengalahkan paslon Tina Nur Alam-La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan, paslon Lukman Abunawas-LM Laode Ida, dan Paslon Ruksamin-LM Sjafei.

    Dengan begitu, kursi kepemimpinan Gubernur Sultra periode 2025-2030 akan diduduki oleh Andi Sumangerukka.

    Bukan orang sembarangan, Andi Sumangerukka memiliki harta kekayaan yang fantastis yakni mencapai Rp623 miliar.

    Hartanya itu bahkan disebut-sebut menjadikannya sebagai cagub terkaya se-Indonesia.

    Selain aktif sebagai politikus, Andi Sumangerukka juga disibukkan dengan jabatannya sebagai Presiden Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Sultra.

    Kehidupan pribadi dan pendidikan

    Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M. (Facebook/Andi Sumangerukka)

    Andi Sumangerukka lahir di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada tanggal 11 Maret 1963

    Ia memiliki istri yang bernama Arinta Anila Apsari dan menganut agama Islam.

    Andi dan Arinta memiliki 2 orang anak, satu perempuan dan satu lagi laki-laki.

    Andi Sumangerukka sendiri merupakan anak keempat dari 8 bersaudara.

    Ayahandanya juga merupakan purnawirawan TNI, yakni bernama Mayor TNI (Purn.) H. Syam Daud, sedangkan ibundanya bernama Hj. Andi Azizah.

     Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama sang ibunda tercinta, Hj. Andi Azizah. (Ist)
    Semasa sekolah, Andi menghabiskan waktu belajarnya di Kota Kendari, Sultra.

    Setelah lulus, ia masuk ke Akademi Militer atau Akmil.

    Mayjen Andi Sumangerukka adalah lulusan Akmil tahun 1987.

    Di Akmil, ia satu angkatan dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra.

    Perjalanan karier

    Karier Andi Sumangerukka telah malang melintang di dalam TNI AD dan memiliki rekam jejak yang cemerlang.

    Ia merupakan prajurit TNI yang berasal dari satuan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud).

    Sebagai prajurit Arhanud, Andi memiliki tugas untuk melaksanakan pertahanan udara dengan menghancurkan, mengurangi, atau meniadakan daya dan hasil guna serangan udara musuh.

    Beragam jabatan strategis di TNI AD pun juga sudah pernah diemban olehnya.

    Andi tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Danyon Arhanudse 13/Parigha Bhuana Yudha pada tahun 2003 hingga 2007.

    Jenderal asal Makassar ini juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Asintel Kodam I/Bukit Barisan pada tahun 2007.

    Karier Andi makin melenting tatkala ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan posisi sebagai Danrem 143/Halu Oleo pada tahun 2012.

    Pada 2013, ia diangkat menjadi Irdam V/Brawijaya.

    Setelah itu, Andi diutus untuk menjabat sebagai Kabinda Sulawesi Tenggara pada 2015.

    Pada 2019, Andi dimutasi sebagai Sahli Bid. Ideologi dan Politik BIN.

    Barulah di tahun 2020 ia diangkat menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin hingga masa pensiunnya pada 2021.

    Pujian Tito

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika memberi keterangan pers di kantornya, Senin (25/11/2024). (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.

    Apresiasi terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka disampaikan Tito saat membahas pentingnya pelaksanaan retret.

    “Retret ini penting sekali adalah bagaimana kita ada semacam forum bagi seluruh kepala daerah untuk saling kenal satu dengan yang lain,” jelas Tito.

    “Tadi pagi saya melihat sudah ada yang bagus, itu yang saya harapkan,” ujarnya menambahkan.

    Tito Karnavian pun menyebut sosok Gubernur Sultra Andi Sumangerukka.

    ASR berinisiatif kumpul bersama bupati dan wali kota daerahnya sembari ngobrol santai di atas rumpul di sela pelaksanaan retret.

    “Ada kepala daerah di Sultra, Pak Andi (Andi Sumangerukka) itu dia kumpulkan para bupati dan wali kota,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    “Sambil santai mereka duduk di sana di lapangan rumput ngobrol-ngobrol.”

    “Nah, sambil saling kenal satu sama yang lain,” lanjut Tito didampingi  Wamendagri Bima Arya.

    Diapun menyebut retret membuka ruang bagi para kepala daerah untuk melakukan pertemuan dan diskusi.

    “Nah saya sampaikan di sini lima ruangan. Lima ruangan yang dipakai untuk diskusi kelompok, untuk Lemhanas nanti kosong sekitar dua hari silakan pakai bergantian,” ujarnya.

    “Yang nggak melaksanakan nanti saya dengan Pak Bima cek nanti ada yang tidak mengerjakan,” katanya menambahkan.

    Diapun berharap seluruh gubernur bisa mengumpulkan bupati dan wali kotanya untuk saling mengenal.

    “Saya maunya gubernur kumpulin bupati dan wali kotanya karena belum tentu saling kenal antara mereka dan mulai bicara-bicara dikit tentang mau apa kita daerah kita, gitu yah,” ujarnya.

    Tito kemudian menceritakan pengalamannya sebagai Mendagri lima tahun terakhir saat berkunjung di daerah.

    “Saya juga pernah datang ke beberapa wilayah yang setahun dua tahun tidak pernah ada rapat bupati dan wali kota yang dipimpin oleh gubernur, nggak ada rapat. Jadi datang rapat itu waktu saya datang aja,” katanya.

    “Saya tidak bisa membayangkan bagaimana koordinasinya. Jalan sendiri-sendiri,” lanjutnya.

    Untuk itu, Tito, juga meminta agar rapat tingkat provinsi bisa rutin dilaksanakan.

    “Nah ini yang saya minta, harusnya rapat tingkat provinsi itu paling tidak lah tiga empat bulan sekali,” katanya.

    Untuk berkoordinasi dan mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang masih kurang untuk saling membantu.

    Pada momentum retret ini, Tito pun mendorong seluruh gubernur untuk mengumpulkan para bupati dan wali kota.

    “Kumpullah. Kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi saja nggak apa-apa yang penting kenal. Inilah momentumnya,” kata Tito.

    “Kalau sudah kembali ke daerah masing-masing, sibuk sendiri-sendiri dengan berbagai persoalan sendiri-sendiri,” jelasnya menambahkan.

    Selain itu, para kepala daerah bisa bertemu para menteri yang akan mengisi Lemhanas.

    “Diskusi-diskusi kelompok biar menarik, nggak mengantuk begitu. Nanti kelompok akan saling bertanya, saling menyampaikan pendapat, nah itu bagus. interaktif,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/ chrysnha, Rakli)(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriani)

  • Rencana DPRD Lakukan Kajian Atas Kinerja BUMD Pemprov Jatim

    Rencana DPRD Lakukan Kajian Atas Kinerja BUMD Pemprov Jatim

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – DPRD Jatim saat ini tengah berfokus memelototi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim agar meningkatkan kinerja masing-masing.

    Nantinya, dari hasil pantauan dan kajian akan disampaikan kepada Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jatim yang baru saja dilantik pekan lalu. 

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengungkapkan, pihaknya ingin seluruh BUMD di Pemprov dalam keadaan sehat baik secara bisnis maupun pengelolaan di dalamnya.

    Tidak saja kinerja induknya melainkan juga termasuk anak perusahaan BUMD yang tengah dipelototi. 

    “Ketua Komisi C kan kebetulan dari Golkar. Jadi arahnya Pak Ketua Komisi benar-benar kita lagi meneliti dan meminta data lengkap soal kinerja BUMD,” kata Yudha saat dikonfirmasi dari Surabaya, Minggu (23/2/2025). 

    Kinerja BUMD saat ini memang menjadi atensi dewan. Hal ini sebagai tindaklanjut setelah Kemendagri beberapa waktu lalu meminta Pemda untuk mengevaluasi BUMD.

    Bahkan menutup BUMD yang merugi dan tidak dapat diselamatkan. Yudha mengungkapkan, pihaknya ingin BUMD di Jatim dalam kondisi prima. 

    Meskipun dia turut menyadari bahwa secara umum BUMD mengalami dua problem.

    Pertama, adalah bisnis yang sudah ketinggalan zaman dan kedua soal pengelolaan atau dari sisi SDM di dalamnya. Dua hal ini yang terus didorong agar dilakukan evaluasi. Komisi C nantinya juga akan memberikan rekomendasi secara resmi. 

    Utamanya, pasca melakukan kunjungan kerja ke BUMD. Sebab, secara mitra, BUMD bersinggungan dengan Komisi C yang membidangi keuangan. 

    “Jadi setiap kunjungan menghasilkan rekomendasi. Sejauh ini, kita memang masih ada PR. BUMD tetap menjadi fokus,” terangnya. 

    Yudha pun menjamin, nantinya DPRD akan objektif dalam melihat kinerja BUMD.

    “Insyaallah, ini semua nantinya akan kami sampaikan rekomendasi ke Pemprov khususnya kepada Gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik agar ditindaklanjuti, kita akan kawal betul,” ucap politisi muda tersebut. 

  • Mendagri Persilakan Kepala Daerah PDI-P Gabung Retreat, tapi Tak Akan Dinyatakan Lulus

    Mendagri Persilakan Kepala Daerah PDI-P Gabung Retreat, tapi Tak Akan Dinyatakan Lulus

    Mendagri Persilakan Kepala Daerah PDI-P Gabung Retreat, tapi Tak Akan Dinyatakan Lulus
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah membuka diri kepada para kepala daerah kader PDI Perjuangan yang ingin ikut bergabung di kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung sejak Jumat (21/2/2025).
    Meskipun kegiatan sudah berjalan tiga hari, Tito mengaku akan tetap menerima para kepala daerah itu sebagai peserta retreat.
    “Saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada lagi yang akan bergabung. Saya enggak akan sebutkan jumlahnya bergabung. Silakan, kita
    welcome
    masuk,” katanya saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).
    Namun, Tito menegaskan akan dilakukan penilaian berbeda kepada kepala daerah yang mengikuti retreat sejak hari pertama, dengan yang mengikuti retreat di tengah perjalanan.
    Sebab, kata dia, dalam pembobotan sisi kehadiran dijelaskan peserta harus menghadiri paling sedikit 90 persen kegiatan retreat. 
    “Ya, kita akan bedakan dengan sertifikatnya. Yang 90 persen sertifikatnya lulus. Yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikat, telah mengikuti. Telah mengikuti saja, enggak ada kata-kata lulusnya,” imbuhnya.
    Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa 55 kepala daerah dari PDI-P akan segera mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
    “Ada kemungkinan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, bergabung,” ujarnya di lokasi retret pada Minggu (23/2/2025).
    Bima tidak memerinci jadwal kedatangan dan jumlah pasti kepala daerah PDIP yang akan bergabung.
    “Saya mendengar kemungkinan (masuk) bertahap, tapi jumlahnya kita tidak tahu,” lanjutnya.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer yang dimulai pada Jumat (21/2/2025) kemarin.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Belakangan, sinyal para kader PDI-P yang hendak bergabung dalam acara retreat semakin kuat setelah pengurus DPP PDI-P Pramono Anung yang juga Gubernur DKI Jakarta bertolak ke Magelang, Sabtu (22/2/2025).
    Ia datang ke Magelang untuk berkomunikasi dengan Kemendagri terkait penundaan retreat kepala daerah tersebut. Saat ini dari data PDI-P ada 55 kepala daerah dari kader mereka yang masih menunggu perintah DPP untuk mengikuti retreat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiga Kepala Daerah Dibawa ke RS, Bima Arya: Mereka Terlalu Lelah Regional 23 Februari 2025

    Tiga Kepala Daerah Dibawa ke RS, Bima Arya: Mereka Terlalu Lelah Regional 23 Februari 2025

    Tiga Kepala Daerah Dibawa ke RS, Bima Arya: Mereka Terlalu Lelah
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Kementerian Dalam Negeri
    (Kemendagri) menegaskan tidak akan mengubah alokasi waktu dalam sesi pemaparan materi dalam
    retret

    kepala daerah
    yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
    Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, menyusul insiden tiga kepala daerah yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar, Kota Magelang.
    “Yang menyesuaikan adalah (kepala daerah) yang sakit. Karena jadwalnya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga sangat padat,” ujar Bima di lokasi retret pada Minggu (23/2/2025).
    Bima menyarankan agar kepala daerah yang merasa tidak sehat dapat beristirahat di tenda dan tidak mengikuti pembelajaran untuk sementara waktu.
    “Tetapi kalau kondisinya tidak memungkinkan silakan istirahat di tenda, atur ritme,” cetusnya.
    Dari informasi yang diperoleh, tiga kepala daerah tersebut telah dilarikan ke
    RSUD Tidar
    , meskipun Bima tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai waktu rujukan dan identitas mereka.
    “Dua rawat inap, satu diinfus (rawat jalan),” jelasnya.
    Kedua kepala daerah yang menjalani perawatan di rumah sakit dilaporkan menderita penyakit gula dan darah tinggi.
    Namun, Bima mengeklaim bahwa kondisi ketiga kepala daerah tersebut sudah membaik.
    “Kesimpulan dokter adalah terlalu lelah. Karena rangkaiannya (berlanjut) dari pelantikan di Istana (Kepresidenan),” bebernya.
    Wali Kota Bogor periode 2019-2024 itu juga menegaskan bahwa kepala daerah yang sakit akan mendapatkan dispensasi untuk tidak mengikuti pembelajaran.
    Agenda retret pada hari itu meliputi lanjutan pemaparan materi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan akan ditutup oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Sementara itu, pada Senin (24/2/2025), dijadwalkan akan ada presentasi dari tujuh menteri, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara M Herindra, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 55 Kader PDIP Segera Ikuti Retret Kepala Daerah Regional 23 Februari 2025

    55 Kader PDIP Segera Ikuti Retret Kepala Daerah Regional 23 Februari 2025

    55 Kader PDIP Segera Ikuti Retret Kepala Daerah
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa 55 kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan segera mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
    “Ada kemungkinan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, bergabung,” ujarnya di lokasi retret pada Minggu (23/2/2025).
    Bima tidak merinci jadwal kedatangan dan jumlah pasti kepala daerah PDIP yang akan bergabung.
    “Saya mendengar kemungkinan (masuk) bertahap, tapi jumlahnya kita tidak tahu,” lanjutnya.
    Wali Kota Bogor periode 2019-2024 ini menegaskan bahwa mereka tetap diperbolehkan mengikuti retret, meski harus melewatkan sesi pemaparan materi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang berlangsung mulai Sabtu (22/2) hingga hari ini.
    “Sesi menteri hari ini dan besok. Kami berharap mereka tetap mendapatkan perspektif kaya dari para menteri tentang Asta Cita,” jelas Bima.
    Sebelumnya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menginformasikan bahwa sebanyak 55 kepala daerah telah berada di Magelang, termasuk Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
    Masinton menyatakan bahwa para kepala daerah tersebut siap mengikuti retret, meskipun keputusan mengenai waktu keikutsertaan mereka akan diputuskan dalam satu hingga dua hari ke depan.
    “Ibu Megawati menugaskan Mas Pram untuk berkomunikasi dengan pemerintah (Kemendagri),” ungkapnya di sebuah kafe di Kota Magelang pada Sabtu (22/2/2025).
    Namun, instruksi Megawati terkait penundaan keikutsertaan retret belum dicabut. “Kami akan bergabung (ke Akmil) setelah arahan selanjutnya,” cetusnya.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah PDIP untuk tidak menghadiri retret di Magelang, yang tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025, dikeluarkan pada Kamis malam (20/2/2025), sebagai respons atas penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.
    Megawati juga menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 12 Jam Kerja Nonstop, Pegawai Sakit Batu Ginjal karena Tak Boleh ke Toilet, Gaji Cuma Rp 4,4 Juta

    12 Jam Kerja Nonstop, Pegawai Sakit Batu Ginjal karena Tak Boleh ke Toilet, Gaji Cuma Rp 4,4 Juta

    TRIBUNJATIM.COM – Pemaksaan kerja dialami beberapa pegawai berikut ini.

    Seorang pengusaha dan bos di Malaysia memaksa pegawainya bekerja sampai tidak ada kata istirahat.

    Karyawan mengaku dipaksa kerja 12 jam tanpa cuti.

    Bahkan ada yang sampai sakit batu ginjal karena tak dibolehkan ke toilet.

    Dikutip TribunJatim.com dari mStar via TribunTrends.com, Minggu (23/2/2025), mendapatkan pekerjaan yang baik dan memiliki atasan serta rekan kerja yang perhatian adalah impian setiap karyawan.

    Tapi sebagai karyawan, jangan pernah biarkan dirimu ditindas oleh atasanmu.

    Seorang individu yang menolak mengungkapkan identitasnya menceritakan pengalamannya bekerja di sebuah perusahaan.

    Namun perusahaan tersebut diduga memiliki manajemen yang sangat buruk.

    “Saya tidak terlibat dalam situasi yang dialami oleh rekan kerja lainnya.

    Tetapi saya merasa seperti bersekongkol dengan atasan karena saya bagian dari manajemen.”

    “Salah satu hal yang dialami pekerja adalah bos memaksa staf bekerja 12 jam tanpa libur sehari pun. 

    Bayangkan saja 12 jam seminggu sampai Lebaran.

    “Jadwal kerja ini sudah dimulai sejak September lalu,” ujarnya yang merupakan penanggung jawab pengurusan sertifikat halal perusahaan tersebut.

    Dia mengatakan karena pengusaha ingin operasional berjalan cepat.

    Ilustrasi gangguan mental yang bisa terjadi pada pegawai kantoran (iStockPhoto)

    Seluruh staf harus tetap fokus.

    Termasuk saat mengerjakan pekerjaan orang lain.

    “Maksud saya, departemen operasi melakukan pengemasan, pembersihan, dan seterusnya.

    “Ada staf yang hanya diberi RM1.200 (Rp 4,4 juta).

    Selain itu banyak staf yang terkena batu ginjal.

    Mereka bisa sakit karena harus membatasi air minum dan tidak bisa sering ke toilet,” ungkapnya.

    Orang tersebut mengatakan dia sedang dalam proses berhenti dari pekerjaannya.

    Ia mengirimkan pemberitahuan dua bulan sebelum mengakhiri masa kerjanya.

    “Apa yang bisa saya lakukan? 

    Sungguh menyedihkan melihatnya,” katanya.

    Sementara itu, netizen menyarankan agar yang bersangkutan melaporkan perbuatannya ke Dinas Ketenagakerjaan (JTK).

    Ini karena perbuatan tersebut melanggar hukum.

    “Laporkan ke Kementerian Dalam Negeri terkait masalah perdagangan manusia. 

    Kepada JTK terkait pelanggaran UU Ketenagakerjaan.”

    “Ini adalah pelanggaran pidana, kerja paksa.

    “Kerja paksa. Bisa lapor polisi. 

    Ini majikan yang jorok,” kata salah satu komentar netizen.

    Pegawai kantor tidak diperbolehkan ke toilet saat bekerja hingga kena batu ginjal (Tribun Trends)

    Sementara itu, pengguna daring juga menanyakan mengapa para pekerja tidak melakukan protes.

    Individu tersebut mengatakan bahwa dia sendiri juga menanyakan hal yang sama.

    Ia juga terkejut dengan sikap mereka yang masih bertahan.

    “Dia tahu semua karyawannya butuh uang. 

    Aneh juga kenapa stafnya ikut-ikutan saja. 

    Tidak ada yang berani melapor,” katanya.

    Bos lainnya malah apes.

    Kasus 15 karyawan toko elektronik sekongkol mencuri barang terjadi di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.

    Ulah 15 karyawan toko elektronik ini pun membuat bos kewalahan.

    Pencurian ini terendus usai ada pesanan 14 unit TV di toko tersebut.

    Kepala Polresta Sleman, Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo, mengungkapkan bahwa kejadian tersebut diketahui pada 10 Januari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB.

    “Pelaku yang berhasil ditangkap ada sebanyak 15 orang, yakni SW (47), RS (40), DS (26), AM (41), RBP (29), NC (52), WS (31), AB (31), DDS (22), RCP (21), AMG (37), SH (27), RS (30), HK (31), dan SS (35),” jelasnya dalam jumpa pers yang digelar pada Kamis (30/01/2025).

    Edy Setyanto menjelaskan bahwa penangkapan para pelaku dilakukan pada 11 Januari 2025 dan mereka kini dalam tahanan.

    Toko elektronik tersebut awalnya menerima order pembelian sebanyak 14 unit TV.

    Namun, saat dilakukan pengecekan, ditemukan bahwa stok yang tersedia di database sistem adalah 20 unit TV.

    “Saat akan dikirim, ternyata barang sebanyak 14 unit sudah tidak ada,” ungkapnya, melansir dari Kompas.com.

    Setelah melakukan pengecekan mendadak, pihak toko menemukan bahwa barang-barang yang tercatat dalam sistem tidak ada di gudang.

    “Pengecekan CCTV menunjukkan bahwa barang-barang tersebut diambil oleh para pelaku yang sudah kita amankan,” tuturnya.

    Menurut Edy Setyanto, para pelaku bekerja di bagian gudang dan pengiriman, dengan mayoritas beroperasi di bagian gudang.

    “Mereka mengambil barang tidak dengan mengakali sistem, tetapi pada saat ada pesanan order, barang diambil bersama-sama dengan barang yang dipesan. Nanti, saat ada order, mereka menyisipkan barang lagi,” jelasnya.

    Edy Setyanto menambahkan bahwa aksi pencurian ini telah berlangsung sejak Februari 2024, dan uang hasil pencurian digunakan untuk keperluan pribadi.

    Kerugian yang dialami oleh toko elektronik tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 500 juta.

    Dari peristiwa ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 29 roll kabel, 7 TV LED dan smart TV, mesin cuci, serta speaker aktif.

    Akibat perbuatan mereka, para pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Sri Mulyani Bakal Isi Materi di Acara Retret Kepala Daerah Hari Ini

    Sri Mulyani Bakal Isi Materi di Acara Retret Kepala Daerah Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan agenda pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer alias Akmil Magelang pada hari ini, Minggu (23/2/2025). 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendgari) Bima Arya Sugiarto menyampaikan hari ini dari jam 10.00 WIB sampai sore dengan dengan materi dari Lemhanas.

    Kemudian jam 19.00 WIB ada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan hadir memberikan materi yg sangat ditunggu para kepala daerah. “Akan banyak bertanya pasti teman-teman soal efisiensi,” katanya dilansir dari Antara.

    Adapun para peserta retret kepala daerah di kompleks lingkungan Akademi Militer (Akmil) mengikuti ibadah sesuai agamanya masing-masing.

    Berdasarkan pantauan di Magelang, Jawa Tengah, Minggu, bagi yang beragama Islam di masjid depan ruang Sudirman, bagi yang beragama Kristen/Katolik di gereja lingkungan Akmil, yang beragama Buddha di Vihara Buddha Dhamma Magelang.

    Bupati Mappi Papua Selatan Kristosimus Yohanes Agawemu menyampaikan terima kasih kepada panitia yang memperhatikan ibadah para peserta.

    “Kami ingin melihat suasana yang baru di luar wilayah, secara khusus kami di Provinsi Papua Selatan, ada suasana keakraban dan keharmonisan, yang kami lihat bahwa ada kerinduan dari setiap orang untuk mendekatkan diri pada Tuhan,” katanya.

    Menurut dia, kegiatan ini bisa menghadirkan kebhinekaan untuk membangun nilai-nilai Pancasila dengan keharmonisan untuk membangun bangsa ini lebih maju ke depan.

  • Pramono Anung dan Masinton Pasaribu Kumpul di Magelang, Tunggu Instruksi Megawati soal Retret – Halaman all

    Pramono Anung dan Masinton Pasaribu Kumpul di Magelang, Tunggu Instruksi Megawati soal Retret – Halaman all

    Kepala daerah PDIP bersiaga di Magelang, siap untuk instruksi Megawati Soekarnoputri terkait kepastian kehadiran di retret kepala daerah.

    Tayang: Minggu, 23 Februari 2025 12:16 WIB

    TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN

    RETRET KEPALA DAERAH – Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu melakukan wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Dalam wawancara tersebut, Masinton dan Mahmud berbagi pengelaman serunya mengikuti tahapan Pilkada 2024. (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN) Kepala daerah PDIP bersiaga di Magelang, siap untuk instruksi Megawati Soekarnoputri terkait kepastian kehadiran di retret kepala daerah. Di antaranya ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. 

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan puluhan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkumpul di Magelang, Jawa Tengah.

    Mereka bersiaga menunggu instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait partisipasi mereka dalam retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Standby Menunggu Arahan

    Masinton Pasaribu menjelaskan bahwa para kepala daerah PDIP sudah bersiap di Magelang agar dapat segera bergabung dengan rekan-rekan mereka jika Megawati memberikan arahan untuk ikut retret.

    “Kita tetap standby untuk nanti bisa bergabung ketika kami diarahkan,” ujar Masinton, seperti dilansir Kompas TV pada Minggu, 23 Februari 2025.

    Pertemuan dengan Kemendagri

    Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Irjen Herry Heryawan juga telah menemui para kepala daerah PDIP.

    Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung menyampaikan izin kolektif kepada Kemendagri mengenai kondisi kepala daerah dari PDIP.

    Masinton menyatakan bahwa Kemendagri sangat memahami situasi politik PDIP yang tidak terkait langsung dengan pemerintah.

    “Pak Herimen ketika bertemu dengan Mas Pram tadi menyampaikan bahwa kita izin kolektif sambil tetap standby untuk bergabung,” tambah Masinton.

    Arahan Megawati Sebelum Pelantikan

    Masinton juga mengungkapkan bahwa sebelum pelantikan kepala daerah, Megawati telah memberikan arahan mengenai tugas-tugas yang harus dijalankan oleh kader PDIP di pemerintahan.

    Ia menekankan pentingnya keselarasan antara PDIP dan presiden sebagai kepala pemerintahan.

    “Ibu Mega menegaskan tentang tugas-tugas kader dalam pemerintahan di daerah harus senapas dan sebangun dengan presiden,” jelasnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini