Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Modali Pembangunan, Menkeu Dorong Kepala Daerah Cari Sumber Pendanaan Alternatif

    Modali Pembangunan, Menkeu Dorong Kepala Daerah Cari Sumber Pendanaan Alternatif

    Magelang, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong kepala daerah untuk berinovasi dalam membiayai pembangunan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Hal tersebut disampaikan saat ia menjadi pembicara dalam retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

    Sri Mulyani menegaskan, apabila pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBN dan APBD, maka prosesnya bisa memakan waktu lama karena bergantung pada kondisi keuangan negara.

    “Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN. Kalau mau nungguin APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” katanya.

    Sri Mulyani menjelaskan, ada banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Dia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berkreasi dalam membiayai pembangunan.

    Dalam retret kepala daerah, Sri Mulyani mengungkapkan berbagai sektor pembangunan infrastruktur yang dapat dibiayai melalui skema pembiayaan inovatif. Menurutnya, selama pembangunan tersebut dapat menghasilkan pendapatan, maka pendanaan dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan rumah sakit.

    “Itu sebetulnya bisa dibangun oleh pihak swasta dengan instrumen pembiayaan yang kreatif,” ujarnya.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kata dia, telah menyediakan berbagai instrumen yang mendukung kreativitas dalam pembiayaan pembangunan. Terkait hal itu, keterbatasan APBD bukanlah hambatan jika pemerintah daerah mau berinovasi.

    Sri Mulyani menekankan, inovasi dalam pembiayaan memerlukan kerja keras, komitmen, dan keahlian di bidang keuangan. Jika pemerintah daerah ragu dalam melakukan kreativitas pembiayaan, ia menyarankan agar berkonsultasi dengan pihak terkait, seperti Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun aparat penegak hukum.

    “Kalau benar-benar mau membangun untuk sesuatu yang create growth, menciptakan pertumbuhan, kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan, menurut saya kita semuanya bisa bekerja,” katanya.

    Sri Mulyani berharap retret yang digelar Kemendagri ini menjadi momentum bagi kepala daerah untuk saling berkomunikasi serta mencari solusi inovatif dalam pendanaan pembangunan.

    “Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar Bapak dan Ibu sekalian sukses menjaga daerah, membangun daerah, serta menggunakan APBD dan APBN secara efektif sebagai instrumen penting dalam memajukan Indonesia,” tutup Sri Mulyani dalam retret kepala daerah.

  • 17 Kepala Daerah PDIP Akhirnya Ikut Retreat di Akmil Magelang

    17 Kepala Daerah PDIP Akhirnya Ikut Retreat di Akmil Magelang

    loading…

    Sejumlah kepala daerah memakai kemeja putih saat mengikuti retreat di Akmil, Magelang, Senin (24/02/2025). Pagi. Foto/Yohanes Demo

    MAGELANG – Sebanyak 17 kepala daerah dari kader PDI Perjuangan (PDIP) yang sebelumnya tertunda kedatangannya hari ini terkonfirmasi telah mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Perkembangan terbaru ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Jam sembilan malam, Minggu (23/02) kalau nggak salah, totalnya ada 17. semua dari PDIP,” tutur Tito, Senin (24/02/2025).

    Meski tidak disebutkan secara rinci, berdasarkan pantauan SindoNews di lokasi, beberapa kepala daerah kader PDIP yang terlihat telah mengikuti kegiatan retreat.

    Di antaranya Bupati Trenggalek Nur Arifin, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Demak, Esti’anah, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

    Tito menyampaikan, para kader PDIP yang tersisa merencanakan untuk ikut bergabung dalam kegiatan ini pada siang nanti. Di mana sebelumnya, ada sekitar 55 kepala daerah kader PDIP yang telah berkumpul di dekat lokasi Akmil.

    “Saya dengar hari ini ada yang menyusul,” tuturnya.

    Tito mengatakan tak ada perlakuan khusus bagi kepala daerah tersebut. Menurutnya, semua yang datang menyusul langsung dipersilakan menyesuaikan diri dengan kegiatan-kegiatan yang sedang dilangsungkan.

  • 7 Mendagri: Sisa Kepala Daerah PDIP Datang Retret Akmil Magelang Hari Ini Regional

    7 Mendagri: Sisa Kepala Daerah PDIP Datang Retret Akmil Magelang Hari Ini Regional

    Mendagri: Sisa Kepala Daerah PDIP Datang Retret Akmil Magelang Hari Ini
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa sebanyak 17 kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memasuki Akademi Militer (Akmil) di
    Magelang
    , Jawa Tengah, untuk mengikuti retret.
    “Saya dengar ada 17 teman-teman dari PDIP yang masuk ke Akmil Minggu malam,” ungkapnya di lokasi retret, Senin (24/2/2025).
    Tito menambahkan bahwa pada siang hari ini, masih ada
    kepala daerah PDIP
    yang dijadwalkan untuk bergabung.
    “Saya dengar siang nanti,” ujarnya.
    Tadi malam, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan sekitar setengah dari 55 kepala daerah PDIP telah tiba di Akmil.
    “Tadi malam telah bergabung sebagian dari yang belum bergabung,” jelasnya di lokasi retret pada Senin (24/2/2025).
    “Setengahnya kira-kira,” lanjutnya tanpa merinci jumlah spesifik.
    Bima juga menyatakan bahwa kemungkinan sisa kepala daerah PDIP akan bergabung dengan peserta lainnya untuk mengikuti retret pada siang ini.
    Sebelumnya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengonfirmasi bahwa sebanyak 55 kepala daerah sudah berada di Magelang, termasuk Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

    Masinton menyatakan bahwa para kepala daerah siap mengikuti retret, meskipun waktu pelaksanaannya akan ditentukan dalam satu atau dua hari ke depan.
    “Ibu Megawati menugaskan Mas Pram untuk berkomunikasi dengan pemerintah (Kemendagri),” katanya di sebuah kafe di Kota Magelang, Sabtu (22/2/2025).
    Meskipun demikian, Masinton menegaskan bahwa
    instruksi Megawati
    mengenai penundaan keikutsertaan retret belum dicabut. “Kami akan bergabung (ke Akmil) setelah arahan selanjutnya,” cetusnya.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah PDIP untuk tidak menghadiri retret di Magelang.
    Keputusan ini tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan pada Kamis malam (20/2/2025), sebagai respons atas penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.
    Megawati juga menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri Diminta Jatuhkan Sanksi Kepala Daerah Tak Ikut Retreat

    Kemendagri Diminta Jatuhkan Sanksi Kepala Daerah Tak Ikut Retreat

    loading…

    Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengusulkan Kemendagri menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Foto: Raka Dwi

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Sanksi dinilai penting untuk menjaga kewibawaan pemerintah.

    “Pendapat saya Kemendagri harus tegas memberikan sanksi. Pemberian sanksi ini penting untuk menjaga kewibawaan pemerintah,” ujar Irawan, Minggu (23/2/2025).

    Legislator dari Partai Golkar ini mengatakan, pemberian sanksi bisa berupa administratif. Ketentuan pemberian sanksi diatur dalam UU Pemerintah Daerah (Pemda).

    “Saya berpendapat dan selalu menyampaikan kalau ada yang tanya bahwa yang tidak hadir harus diberi sanksi administratif. UU Pemda mengatur derajat dan tingkatan dalam pemberian sanksi administrasi mulai dari teguran, penonaktifan, hingga pemberhentian sebagai kepala daerah,” ungkapnya.

    Kegiatan retreat wajib diikuti kepala daerah terpilih setelah dilantik. “Mengikuti retreat telah ditetapkan sebagai suatu kegiatan yang wajib diikuti kepala daerah setelah dilantik. Dengan demikian, jika melanggar kewajiban tersebut, maka bagi yang melanggar harus dijatuhi sanksi. Pemerintah harus adil dan memperlakukan setara setiap kepala daerah,” ujar Irawan.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto melaporkan sebanyak 53 kepala daerah tidak hadir dalam retreat di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, hingga Jumat (21/2/2025).

    Namun, di tengah konferensi pers ada 2 kepala daerah dari Papua tiba sehingga 53 kepala daerah yang tidak menghadiri retreat.

    Dari 53 kepala daerah, 6 kepala daerah telah mengonfirmasi atau meminta izin tidak bisa hadir karena sakit serta acara keluarga. Dengan begitu, ada 47 kepala daerah yang tidak hadir tanpa alasan jelas.

    (jon)

  • Sosok Suci Sutjipto, Aspri Wamendagri yang Curi Perhatian di Retret Kepala Daerah

    Sosok Suci Sutjipto, Aspri Wamendagri yang Curi Perhatian di Retret Kepala Daerah

    Magelang, Beritasatu.com – Dalam retret kepala daerah di Magelang, satu sosok mencuri perhatian publik. Seorang wanita selalu terlihat mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Tak sekadar hadir, ia aktif berinteraksi dengan para pejabat daerah, menunjukkan kecakapan dan kepercayaan diri yang tinggi.

    Sosok wanita yang kerap terlihat di sisi Wamendagri ini adalah Suci Sutjipto, asisten pribadi (aspri) Bima Arya. Ia bukan orang sembarangan. Suci memiliki latar belakang akademik yang kuat sebagai lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pengajar dan pendiri Suci Sutjipto Foundation.

    Keberadaannya yang selalu mendampingi wamen memicu spekulasi di kalangan publik. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ia sekadar asisten pribadi atau memiliki peran lebih besar dalam pemerintahan?

    Sementara itu, dalam retret kepala daerah yang telah memasuki hari ketiga, 47 kepala daerah masih belum bergabung. Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu kehadiran mereka untuk memperdalam pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan.

    “Belum ada, kami masih menunggu yang belum bergabung,” ujar Wamendagri Bima Arya, seusai meninjau peserta retret yang beribadah di Gereja Mikail, kompleks Panca Arga, Akademi Militer, Minggu (23/2/2025).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut memberikan pembekalan kepada ratusan kepala daerah dalam acara ini. Ia menegaskan orientasi ini merupakan program pemerintah untuk kepentingan kepala daerah, bukan agenda partai politik.

    “Saya sudah sampaikan, partai itu hanya kendaraan. Setelah menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat, bukan karena partainya. Kehadiran mereka di acara ini adalah untuk rakyat,” kata Tito.

    Dari total 97 kepala daerah kader PDIP, sebanyak 51 orang hadir, sementara jumlah keseluruhan kepala daerah yang mengikuti acara ini mencapai 503 orang.

    Selain itu, Tito mengungkapkan masih ada 40 kepala daerah yang belum dilantik karena terhambat oleh sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) atau pemilihan ulang. Ia menyebut mereka masih menunggu keputusan final sebelum mengikuti retret berikutnya.

    “Ada 40 kepala daerah yang belum dilantik karena sengketa di MK atau pilkada ulang. Kita masih menunggu keputusan MK apakah ditolak atau harus dilakukan pemungutan suara ulang,” jelas Tito.

  • Kepala Daerah Kader PDIP Bakal Merapat ke Retret? Antara Sinyal-Sinyal Wamendagri dan Keputusan Megawati

    Kepala Daerah Kader PDIP Bakal Merapat ke Retret? Antara Sinyal-Sinyal Wamendagri dan Keputusan Megawati

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarta menyampaikan bahwa kemungkinan dalam waktu dekat ada sejumlah kepala daerah yang bergabung dalam acara retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Apakah mereka yang akan bergabung adalah kepala daerah kader PDIP yang sebelumnya batal berangkat karena instruksi mendadak dari sang ketum, Megawati Soekarnoputri, usai penahanan Hasto Kristiyanto? Dia tak mau berbicara banyak.

    “Mengenai waktunya kapan, siapa saja mari kita tunggu,” ucap Bima Arya Sugiarta, Minggu 23 Februari 2025.

    Dia pun mengajak para wartawan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi.

    “Mari teman-teman ikuti saja dan jangan ke mana-mana, silakan stand by di Akmil ini untuk mengikuti proses-proses selanjutnya yang pasti akan banyak hal menarik,” ujar Bima Arya Sugiarta.

    Dia menyampaikan bahwa sesi materi yang disampaikan menteri mulai Minggu 23 Februari 2025 malam ini dan Senin 24 Februari 2025. Kepala daerah yang tidak hadir kehilangan sesi Lemhannas.

    “Tetapi kita berharap yang akan bergabung ini akan banyak sekali mendapatkan perspektif dari seluruh menko dan menteri menteri terkait yang akan menyampaikan tentang poin-poin Astacita,” tutur Bima Arya Sugiarta.

    Ketika ditanya apakah mereka akan bergabung pada Senin 24 Februari 2025 ini, dia meminta wartawan untuk menunggu kepastiannya.

    “Teman-teman lihat saja nanti. Ada keinginan untuk bergabung, kita tunggu saja. Ya yang belum bergabung 47 orang,” kata Bima Arya Sugiarta.

    Penantian Rombongan Kepala Daerah Kader PDIP

    Rombongan kepala daerah kader PDIP menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa dia siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut. Dia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDIP ini siap untuk mengikuti retret kepala daerah di Akmil.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” ujarnya pada Sabtu 22 Februari 2025.

    Hasto Wardoyo mengungkapkan, kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.

    “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” ucapnya.

    Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa Pramono Anung juga telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” katanya.

    Hasto Wardoyo menyampaikan, selain telah berkomunikasi dengan ketua umum PDIP, Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret kepala daerah.

    “Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara yang ada di Magelang,” tuturnya.

    Rano Karno Ikut Penutupan

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 27 Februari 2025, tepatnya pada saat penutupan agenda itu.

    “Oh iya (mengikuti retret di Magelang), saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari 2025),” ucapnya.

    Meski begitu, instruksi Megawati Soekarnoputri melalui surat resmi agar para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret kepala daerah tersebut belum dicabut.

    “Sampai hari ini belum dicabut (instruksi Megawati). Ingat, wakil diundang itu 27 (Februari 2025), hanya untuk penutupan,” kata Rano Karno.

    Lebih lanjut, mengenai ikut tidaknya Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam retret tersebut, mesti ditanyakan kepada DPP PDIP.

     “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP, tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman. Jadi, mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” tutur Rano Karno.

    Meski begitu, dia membuka kemungkinan bahwa dirinya bersama Pramono Anung akan mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua yang akan diadakan Kementerian Dalam Negeri.

     “Mungkin, bisa saja. Ingat, sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kemarin teman-teman sudah ada di Yogyakarta, sudah ada di Magelang,” ujar Rano Karno.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bima Arya Ungkap Kondisi 3 Kepala Daerah yang Dilarikan ke Rumah Sakit saat Retret Akmil Magelang – Halaman all

    Bima Arya Ungkap Kondisi 3 Kepala Daerah yang Dilarikan ke Rumah Sakit saat Retret Akmil Magelang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi bahwa ada tiga kepala daerah peserta retret Akmil Magelang yang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, Kota Magelang, Jawa Tengah.

    Namun, Bima tidak menyebutkan identitas atau waktu pasti mereka dibawa ke rumah sakit.

    Bima mengatakan, ketiga kepala daerah itu mengalami gangguan kesehatan, seperti tekanan darah tinggi dan kadar gula darah yang meningkat hingga dinilai terlalu lelah.

    “Iya, ada (peserta yang sakit). Tadi saya baru tengok, tapi masih terkontrol. Ada yang tensinya tinggi, gulanya tinggi, dan kelelahan, sehingga harus dirawat di rumah sakit,” ujarnya, Minggu (23/2/2025).

    Dari tiga peserta yang dirawat di rumah sakit, dua di antaranya harus menginap.

    Sementara itu, satu orang lainnya hanya mendapatkan infus vitamin C.

    “Dua rawat inap, satu diinfus (rawat jalan),” ungkap Bima.

    Menurut Bima, kondisi drop yang dialami tiga kepala daerah tersebut dipicu karena jadwal kegiatan yang padat sejak pelantikan di Istana hingga retret Akmil di Magelang.

    Namun, Bima menyatakan bahwa kondisi ketiga kepala daerah kini sudah membaik.

    “Kesimpulan dokter adalah terlalu lelah. Karena rangkaiannya (berlanjut) dari pelantikan di Istana (Kepresidenan),” ucapnya.

    Untuk kepala daerah yang sakit, Bima mengatakan bahwa mereka diberikan dispensasi untuk tidak mengikuti pembelajaran.

    “Jadwalnya memang cukup padat, tapi kalau ada yang tidak memungkinkan untuk mengikuti sesi, mereka bisa beristirahat dulu agar tetap fit untuk sesi berikutnya,” pungkasnya.

    46 Kader PDIP Belum Hadiri Retret Akmil Magelang

    Sementara itu, di tengah kegiatan retret Akmil Magelang ini, kepala daerah yang merupakan kader PDIP diketahui ada yang belum mengikutinya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ada sebanyak 503 kepala daerah yang mengikuti program retret Akmil di Magelang.

    97 di antaranya merupakan kader PDIP.

    Dari jumlah tersebut, diketahui 51 kepala daerah kader PDIP telah hadir sejak hari pertama.

    Sementara sisanya, 46 kepala daerah masih belum bergabung.

    “51 sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya. Karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari Pemerintah.”

    “Dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa ini adalah pada saat pemilihan, yang memilihkan rakyat ya. Tanggung Jawabnya adalah kepada rakyat utamanya,” kata Tito di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025), dikutip dari TribunJogja.com.

    Tito menegaskan bahwa kehadiran dalam program retret ini sangat penting bagi kepala daerah, karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

    Dia mengatakan, kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

    “Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, kehadiran dalam program ini adalah untuk kepentingan rakyat,” ujar dia. 

    Tito juga mengatakan, manfaat retret ini memungkinkan para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun komunikasi yang lebih cair. 

    Sehingga, program ini menjadi ajang bagi gubernur, bupati, dan wali kota untuk bertemu serta mendiskusikan berbagai isu penting di daerah masing-masing.

    “Saya tahu dalam beberapa waktu ke depan masih akan ada yang bergabung. Silakan, kita welcome,” ujarnya.

    Bagi kepala daerah yang belum dilantik akibat sengketa hasil Pilkada 2024, Kemendagri berencana mengadakan program orientasi tersendiri. 

    Dalam hal ini, 40 daerah yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada. 

    Sebagian daerah bahkan berpotensi menggelar pemungutan suara ulang, seperti Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

    Berbeda dengan retret di Akmil Magelang, kepala daerah yang masih tertunda pelantikannya akan menjalani program pembekalan di BPSDM Kemendagri di Jakarta.

    “Konsepnya nanti akan berbeda dengan yang di Magelang. Di Magelang ini programnya besar, gabungan dengan Lemhannas, tempatnya informal, dan lebih mendukung interaksi yang cair,” jelas Tito.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Mendagri Ungkap Ada 97 Kepala Daerah Kader PDIP, 46 Orang Belum Hadiri Retret di Akmil Magelang

    (Tribunnews.com/Rifqah/Willy Widianto) (TribunJogja.com/Yuwantoro Winduajie)

  • 51 Kepala Daerah Kader PDIP Ikuti Retret di Akmil Magelang, 46 Orang Lagi Belum Bergabung – Halaman all

    51 Kepala Daerah Kader PDIP Ikuti Retret di Akmil Magelang, 46 Orang Lagi Belum Bergabung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – 51 kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) ternyata tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Mereka bahkan telah hadir sejak hari pertama.

    Sementara 46 kepala daerah kader PDIP masih belum bergabung. Diketahui, kepala daerah yang berasal dari PDIP berjumlah 97 orang.

    “51 sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya. Karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari Pemerintah dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa ini adalah pada saat pemilihan, yang memilihkan rakyat ya. Tanggung Jawabnya adalah kepada rakyat utamanya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025). 

     

    Tito mengatakan kehadiran dalam program retret ini sangat penting bagi kepala daerah karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

    Ia menegaskan bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

    “Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, kehadiran dalam program ini adalah untuk kepentingan rakyat,” ujar dia. 

    Ia juga menyoroti manfaat retret yang memungkinkan para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun komunikasi yang lebih cair. 

    Program ini menjadi ajang bagi gubernur, bupati, dan wali kota untuk bertemu serta mendiskusikan berbagai isu penting di daerah masing-masing.

    Tito mengungkapkan, masih ada beberapa kepala daerah yang akan menyusul bergabung dalam program ini. Namun, ia tidak menyebutkan jumlah pastinya.

    “Saya tahu dalam beberapa waktu ke depan masih akan ada yang bergabung. Silakan, kita welcome,” ujarnya.

    Sementara itu, bagi kepala daerah yang belum dilantik akibat sengketa hasil Pilkada 2024, Kemendagri berencana mengadakan program orientasi tersendiri. 

    Tito menjelaskan bahwa ada 40 daerah yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada. 

    Sebagian daerah bahkan berpotensi menggelar pemungutan suara ulang, seperti Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

    Berbeda dengan retret di Akmil Magelang, kepala daerah yang masih tertunda pelantikannya akan menjalani program pembekalan di BPSDM Kemendagri di Jakarta.

    “Konsepnya nanti akan berbeda dengan yang di Magelang. Di Magelang ini programnya besar, gabungan dengan Lemhannas, tempatnya informal, dan lebih mendukung interaksi yang cair,” jelas Tito. 

    Tunggu instruksi Megawati

    Sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan telah berada di Magelang pada Sabtu (22/2/2025) sore.

    Dari jumlah tersebut, di antaranya merupakan yaitu Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster. 

    Meski demikian, mereka masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengikuti retret kepala daerah yang saat ini tengah berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Sebanyak 55 kepala daerah itu sempat berkumpul di sebuah kafe di Kota Magelang.

    Saat Tribun Jogja tiba di lokasi pada pukul 16.15 WIB, hanya tersisa beberapa kader yang masih berada di sana. 

    Yang lainnya telah meninggalkan lokasi namun masih berada di wilayah Magelang.

    Salah satunya adalah Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, yang menyampaikan bahwa mereka sedang menunggu instruksi lebih lanjut terkait jadwal masuk ke retret.

    “Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Anung) bahwa kita semua siap mengikuti retret, dan waktunya akan ditentukan lebih lanjut. Makanya kita stand by di sekitar sini, dengan komunikasi yang terus dilakukan oleh Pak Pramono dengan pemerintah dan penyelenggara,” kata Hasto di dalam mobil saat hendak meninggalkan lokasi, Sabtu (22/2/2025).

     
    Hasto juga memastikan bahwa kepala daerah kader PDIP yang berkumpul berjumlah 55.

    Jumlah tersebut berbeda dari jumlah peserta retret yang absen sebanyak 47 kepala daerah menurut data Kemendagri.

    “Kepala daerah yang ada di sini tadi kita absen ada 53, ditambah dua gubernur, jadi totalnya 55,” ujarnya.

    Terkait kepastian kapan mereka akan masuk ke Akmil, Hasto mengaku belum bisa memberikan jawaban pasti karena masih menunggu instruksi dari Ketum PDI Perjuangan.

    “Waktunya memang belum bisa disampaikan, tetapi secepatnya akan ditentukan. Bisa hari ini, besok, atau lusa. Makanya semua teman-teman standby di sini,” katanya.

    Hasto juga mengonfirmasi bahwa seluruh barang kepala daerah kader PDIP sudah berada di lokasi retret.

    “Semua baik yang sudah mengenakan seragam maupun yang belum, sudah siap. Kan, barang-barang sudah dibawa, kopernya juga sudah di dalam,” tuturnya.

    Menanggapi adanya beberapa kader PDIP yang sudah lebih dulu masuk ke Akmil, Hasto enggan memberikan komentar lebih lanjut karena itu bukan kapasitasnya. 

    “Kalau saya sendiri tidak berkomentar, biarlah teman-teman dari DPP yang memberikan pernyataan lebih lanjut,” ucapnya. 

     

    Penulis: Yuwantoro Winduajie 

    dan

    Sebanyak 55 Kepala Daerah PDIP Sudah Berada di Magelang, Tunggu Instruksi Mega Masuk Akmil

     

  • Mendagri Tito Karnavian: Rugi, Kepala Daerah Tak Ikut Retret

    Mendagri Tito Karnavian: Rugi, Kepala Daerah Tak Ikut Retret

    Magelang, Beritasatu.com – Hingga hari ketiga pelaksanaan pembekalan atau retret kepala daerah di Lembah Tidar, kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025), sebanyak 47 kepala daerah belum juga hadir. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk bergabung, tetapi peserta yang datang terlambat tidak akan mendapatkan sertifikat lulus.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian seusai menghadiri pembekalan kepala daerah pada Minggu (23/2/2025) malam. Tito menegaskan para kepala daerah yang tidak hadir akan kehilangan momentum penting.

    “Yang tidak datang, tidak gabung itu akan sulit sekali menemukan momentum seperti ini. Yang tidak datang akan menyesal sendiri, rugi sendiri,” ujar Tito.

    Tito juga mengungkapkan dari 97 kepala daerah yang merupakan kader PDIP, hanya 51 orang yang hadir. Secara keseluruhan, jumlah kepala daerah yang mengikuti retret ini mencapai 503 orang.

    Ia kembali menegaskan kegiatan retret kepala daerah ini bukan sekadar acara formalitas. Tito menegaskan kegiatan pembekalan ini menjadi program pemerintah yang dirancang untuk kepentingan para kepala daerah.

    “Saya sudah sampaikan, partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan restu untuk maju, tetapi kalau sudah menjadi kepala daerah bukan dipilih karena partainya, tetapi oleh rakyatnya. Oleh karena itu, kehadiran ini untuk rakyat,” tambahnya.

    Menurut Tito, retret ini mendapat sambutan antusias dari peserta karena memberikan kesempatan untuk saling mengenal dan memperkuat jejaring antar kepala daerah.

    Lebih lanjut, Tito mengungkapkan beberapa kepala daerah akan menyusul mengikuti retret. Namun, mereka hanya akan diberikan sertifikat sebagai peserta, bukan sebagai lulusan dengan penilaian penuh layaknya para kepala daerah yang mengikuti kegiatan ini dari awal.

    “Silakan bergabung. Selain itu, kita juga berencana mengadakan retret khusus bagi 40 kepala daerah yang belum dilantik karena sengketa di Mahkamah Konstitusi atau pilkada ulang. Kita tunggu keputusan MK,” tutupnya.

  • 6 Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut Megapolitan

    6 Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut Megapolitan

    Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut
    Editor

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penundaan retreat kepala daerah yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menuai sorotan.
    Instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya untuk menunda keberangkatan ke Magelang dinilai tidak tepat.
    Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, kebijakan Megawati dianggap justru membingungkan.
    “Kita tidak tahu apa yang terjadi di internal PDI-P. Ada yang menafsirkan sudah boleh masuk karena beberapa kepala daerah sudah berada di Magelang. Ada juga yang menafsirkan belum boleh masuk,” kata Yunarto, dikutip dari tayangan
    Kompas TV
    , Minggu (23/2/2025).
    Yunarto juga mempertanyakan makna dari istilah ”
    commander call”
    yang digunakan dalam instruksi tersebut.
    “Apakah ini berarti harus menunggu instruksi harian berikutnya? Ini perdebatan klasik soal keseimbangan antara posisi kepala daerah sebagai perwakilan partai dan sebagai pemimpin yang dipilih rakyat,” kata Yunarto.
    Menurut Yunarto, di negara-negara lain, kepala daerah atau menteri biasanya melepaskan jabatan kepengurusan partai setelah terpilih untuk menghindari beban politik semacam ini.
    “Dengan segala hormat, saya sering disebut dekat dengan PDI-P, tapi menurut saya, instruksi kali ini tidak tepat,” tegasnya.
    Ia juga menyinggung bahwa jika penundaan ini ada kaitannya dengan kasus hukum Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto maka langkah yang harus diambil seharusnya tetap berada di jalur hukum.
    “Kalau ini benar terkait penahanan Mas Hasto, jangan dicampuradukkan dengan
    positioning
    politik, apalagi melibatkan kepala daerah,” ujar Yunarto.
    Di tengah polemik ini, keberadaan Gubernur Jakarta yang juga kader PDI-P, Pramono Anung, tak luput dari sorotan.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan Pramono telah berada di Magelang.
    Namun, ia tidak memberikan jawaban tegas apakah Pramono hadir untuk mengikuti retreat atau memiliki agenda lain.
    “Mas Pram di Magelang, saya di Jakarta,” ujar Rano saat ditemui di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (23/2/2025).
    Ketika ditanya lebih lanjut apakah Pramono benar-benar mengikuti retreat atau tidak, Rano hanya menjawab singkat.
    “Tanya Mas Pram,” kata Rano.
    Sikap abu-abu ini semakin mengundang pertanyaan. Sebab, meskipun ada instruksi penundaan dari Megawati, sebanyak 53 kepala daerah dari PDI-P telah berkumpul di Magelang sejak Sabtu (22/2/2025).
    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa para kader PDI-P sebenarnya siap mengikuti retreat, tetapi waktu pastinya masih menunggu arahan.
    “Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Anung) bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya akan ditentukan,” ujar Hasto.
    Sementara itu, Pramono disebut telah berkomunikasi intens dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait retreat kepala daerah ini.
    “Komunikasi intens diwakili oleh Pak Pramono dengan pemerintah maupun penyelenggara,” tambah Hasto.
    Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa dalam pembicaraan antara Staf Khusus Kemendagri Herry Heryawan dan Pramono Anung, tersirat keinginan Pramono untuk bergabung dalam retreat.
    “Ada keinginan untuk bergabung segera,” kata Bima saat ditemui di Magelang, Minggu (23/2/2025).
    Meski demikian, Kemendagri tetap menunggu kehadiran sejumlah kepala daerah dari PDI-P yang belum bergabung.
    Bima menegaskan, mereka tetap diterima meskipun kehilangan sesi awal.
    “Ya, enggak apa-apa, karena sesi menteri baru dimulai malam ini dan besok. Yang belum hadir hanya kehilangan sesi Lemhanas,” jelasnya.
    Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah sekaligus kader PDI-P, Masinton Pasaribu, mengungkapkan bahwa Pramono telah menyampaikan kepada para kepala daerah agar tetap berpegang pada arahan Megawati.
    “Kami disampaikan bahwa kita semua bersiap untuk mengikuti retreat, tapi waktunya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum,” ujar Masinton.
    Saat ini, para kepala daerah dari PDI-P disebut masih berada di sekitar Magelang, tetapi belum memasuki area Akademi Militer.
    Beberapa kepala daerah bahkan menginap di Yogyakarta dan Semarang karena keterbatasan akomodasi di Magelang.
    Kini, dengan instruksi yang masih menggantung dan kehadiran Pramono yang belum jelas, pertanyaan besar pun muncul: Apakah PDI-P akan tetap pada manuvernya, atau justru memberikan ruang bagi kepala daerahnya untuk mengambil sikap sendiri?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.