Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Retret mampu bangun ikatan emosional antar kepala daerah

    Retret mampu bangun ikatan emosional antar kepala daerah

    Foto: Kurniawati/Radio Elshinta

    Retret mampu bangun ikatan emosional antar kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 19:12 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjgatakan, pelaksanaan Retret di Magelang telah mampu membangun ikatan emosional (chemistry) antar kepala daerah. 

    Pasalnya, dalam suatu sesi, kepala daerah berkumpul dalam kelompok untuk menerima materi sekaligus saling mengenal satu sama lain.

    Hal ini pula yang terjadi pada sesi diskusi antar kepala daerah di Wilayah Papua dan Maluku. Dalam sesi yang dihadiri Mendagri tersebut, para kepala daerah tampak menyimak dan sesekali berdialog informal dengan Mendagri. Suasana di dalam forum tersebut tampak cair dan mampu merekatkan kebersamaan di antara mereka.

    “Mereka memang terima kasih sekali pada forum ini karena enggak saling kenal itu mereka bisa saling tukar-tukar handphone, bisa saling tahu orangnya, ngerti chemistry, sudah mulai tahu [kepala daerah] yang ini yang lucu, yang ini sering suka joke, yang ini pendiam,” ujar Mendagri di hadapan awak media usai menghadiri diskusi tersebut di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati.

    Ia menuturkan, kebersamaan itulah yang sulit digantikan dengan forum yang lain. Karena itu, Mendagri mengajak kepala daerah untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan baik. 

    Adapun untuk sejumlah kepala daerah yang baru bergabung pada retret kali ini, Mendagri mendorong figur-figur tersebut agar dapat segera menyesuaikan diri dan berkenalan dengan kepala daerah lainnya.

    Selanjutnya, mereka juga didorong untuk dapat membangun jaringan bersama para menteri dan kepala daerah lainnya. 

    Mendagri menyebutkan, dalam sesi diskusi, para kepala daerah sengaja dibagi berdasarkan wilayahnya masing-masing. Dengan pembagian kelompok kecil itu, diharapkan mereka mampu berdiskusi dan menjalin dialog yang lebih cair serta interaktif.

    “Ini kan kita ingin membentuk sebenarnya kekompakan, team work, solidaritas antara mereka, gotong royong. Itu yang paling utama,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akmil Magelang.

    Adapun retret ini berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang.

    Gelaran ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, meliputi jajaran menteri hingga kepala lembaga di Kabinet Merah Putih. Diharapkan acara ini mampu mendorong sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wamendagri dorong pemda fasilitasi kesehatan gratis bagi ASN

    Wamendagri dorong pemda fasilitasi kesehatan gratis bagi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menyediakan fasilitas kesehatan gratis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemda.

    Hal ini disampaikannya saat meninjau kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pelaksanaan Medical Check Up (MCU) di Gedung F Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa.

    Ribka mengungkapkan pemeriksaan kesehatan gratis di lingkungan Kemendagri telah berlangsung secara rutin sejak 2015 dan mendapat antusiasme tinggi dari pegawai. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

    “Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga Wamen dan Sekjen, (karena) terus konsisten bagaimana menjaga kesehatan dari pegawai kita. Dan ini sudah berjalan sepuluh tahun untuk pemeriksaan kesehatan rutin,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, kegiatan ini merupakan bagian dari program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang dikelola oleh Poliklinik Kemendagri. Program ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan pegawai, khususnya terkait penyakit tidak menular.

    Pemeriksaan yang dilakukan mencakup pengecekan paru-paru, tekanan darah, berat badan, serta pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar gula dan kolesterol.

    Dia mengapresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang terus berkomitmen dalam memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis bagi pegawai. Ia berharap kegiatan serupa dapat diterapkan di seluruh pemda, mengingat pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi pegawai yang telah berusia lanjut.

    “Kebanyakan dari sisi kesehatannya juga kurang baik, jadi sudah tidak produktif lagi. Masih umur 60 tahun sudah tidak bisa produktif lagi, karena kebanyakan duduk, kerja, kemudian juga banyak melakukan aktivitas non-fisik,” jelasnya.

    Untuk itu, dirinya pun menekankan pentingnya menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat agar pegawai tidak mudah terserang penyakit seperti stroke dan gangguan kesehatan lainnya.

    “Ini harus diikuti oleh semua pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Supaya Aparatur Sipil Negara kita betul-betul produktif, sehat, dan bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara lebih baik ke depan,” ujar Ribka.

    Selain pemeriksaan kesehatan, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pemeriksaan narkoba sebagai bagian dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemeriksaan ini telah dilaksanakan secara rutin sejak 2021 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden terkait P4GN.

    “Saya pikir ini terobosan yang baik sekali yang dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri untuk ASN kami, dan tadi ASN secara sukarela berkesadaran dan penuh tanggung jawab sudah memeriksakan urinnya, kemudian melalui beberapa meja pemeriksaan,” ungkapnya.

    Menurutnya, program pemeriksaan kesehatan ini sangat baik dan perlu ditingkatkan serta diteruskan. Karena itu, pemda diharapkan dapat mengadopsi program serupa agar ASN dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung kebijakan pemerintah.

    “Kami akan juga monitoring dalam pelaksanaannya seperti apa untuk pemerintah daerah. Kita harus mulai dari aparatur pemerintah negara memberikan contoh dan dimulai juga dari para pemimpin,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri Keluarkan Surat Edaran Efisiensi Belanja Daerah, Bupati Bogor Bakal Gelar Rapat Usai Retreat 

    Kemendagri Keluarkan Surat Edaran Efisiensi Belanja Daerah, Bupati Bogor Bakal Gelar Rapat Usai Retreat 

    JABAR EKSPRES – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran untuk menindaklanjuti perihal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    SE Nomor 900/833/SJ itu dijelaskan tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

    Menindaklanjuti SE tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto akan mengadakan rapat bersama seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan DPRD sepulang dari Retret kepala daerah.

    BACA JUGA: Buntut Efisiensi Anggaran, OPD Ini Justru Bakal Ketiban Untung!

    Dia menambahkan, dalam kegiatan retret yang diikutinya untuk menyelaraskan frekuensi arah pembangunan bersama-sama.

    Rudy Susmanto mengatakan, dalam retreat yang sedang berjalan, dirinya menyamakan frekuensi arah pembagunan bersama-sama mulai dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten sampai Pusat.

    “Insya Allah sepulang kami dari Magelang kami akan rapat bersama seluruh Jajaran SKPD dan DPRD,” kata Rudy saat dihubungi Jabarekspres, Selasa (25/2).

    Diketahui, SE dari Kemendagri tersebut diterbitkan pada 23 Februari lalu.

    BACA JUGA: Efisiensi Anggaran untuk Sekolah dan Pertanian, Benarkah?

    Pada nomor dua dalam SE, Kemendagri memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran 2025.

    Langkah yang tercantum pada nomor dua yakni, membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seremonial/focus group discussion.

    Kemudian, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen untuk seluruh perangkat daerah, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium sesuai peraturan undang-undang yang mengatur mengenai standar harga satuan regional.

    BACA JUGA: Gubernur Dedi Mulyadi Prioritaskan Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Rakyat

    Mengurangi belanja yang bersifat mendukung dan tidak memiliki output terukur, fokus alokasi anggaran belanja pada terget kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

    Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga.

    Lalu, melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

    BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, DPRD KBB Mengaku Bakal Tiadakan Rapat di Luar Kantor

  • Kemendagri Akan Awasi PSU Pilkada Serang Usai Terungkapnya Cawe-cawe Mendes ke Kepala Desa

    Kemendagri Akan Awasi PSU Pilkada Serang Usai Terungkapnya Cawe-cawe Mendes ke Kepala Desa

    Kemendagri Akan Awasi PSU Pilkada Serang Usai Terungkapnya Cawe-cawe Mendes ke Kepala Desa
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    akan memberikan pengawasan terkait pemilihan suara ulang (PSU) yang akan digelar untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang, Banten.
    Hal ini berkaitan dengan dibuktikannya keterlibatan kepala desa yang dikerahkan oleh Menteri Desa,
    Yandri Susanto
    , untuk memenangkan istrinya,
    Ratu Rachmatu Zakiyah
    , dalam Pilkada Serang.
    “Nanti Menteri Dalam Negeri akan memberikan pengawasan,” kata Tito saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).
    Dia juga menjelaskan, pemungutan suara ulang nantinya adalah domain dari Badan Pengawas Pemilu dan penyelenggara pemilu lainnya, termasuk sanksi keterlibatan kepada desa yang telah dibuktikan dalam putusan MK, Senin (24/2/2025) kemarin.
    “Nah, urusan dari Bawaslu ini otomatis nanti akan ada yang memberikan sanksi kepada kepala desa, itu adalah para bupati/walikota. Tingkatnya di sana,” tandasnya.
    Pemberitaan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Banten, untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).
    Putusan ini dijatuhkan setelah MK menemukan adanya campur tangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, yang diduga ikut terlibat memenangkan sang istri, Ratu Rachmatu Zakiyah, di Pilkada Serang 2024.
    Adapun bukti keterlibatan Yandri diungkap dalam putusan bahwa ia telah mengerahkan kepala desa untuk mendukung istrinya.
    Hakim MK, Enny Nurbaningsih, menyatakan, posisi kepala desa secara struktural berada di bawah koordinasi Kementerian Desa.
    Dengan Yandri menjabat sebagai menteri, sulit menghindari adanya pengaruh langsung terhadap para kepala desa.
    “Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” jelas Enny.
    Yandri dan Ratu juga terbukti menghadiri Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang yang digelar di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024, sekitar satu bulan sebelum hari pemungutan suara.
    Dalam persidangan, Kepala Desa Bojong sekaligus Sekretaris DPC Apdesi Serang, Hulman, memberikan kesaksian bahwa dukungan kepala desa terhadap paslon Ratu-Najib Hamas menguat setelah pertemuan tersebut.
    Ia mengungkapkan, Yandri aktif berkoordinasi dengan tim pemenangan Ratu-Najib Hamas usai Rakercab digelar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lonceng Dibunyikan Mendagri, Kepala Daerah di Retreat Mulai Makan Siang

    Lonceng Dibunyikan Mendagri, Kepala Daerah di Retreat Mulai Makan Siang

    loading…

    Suasana disiplin ala tentara menyelimuti retreat kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Suasana disiplin ala tentara menyelimuti retreat kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya terlihat pada saat para kepala daerah menjalani sesi makan yang dimulai dengan bunyi lonceng.

    Prosesi makan siang di hari kelima retreat kali ini, Selasa (25/2/2025), dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dari video yang diterima SindoNews, terdengar dua kali bunyi lonceng pertama sebagai penada berdoa sebelum makan.

    Kemudian, bunyi lonceng kedua sebagai penanda makan dimulai. “Selamat makan,” kata Tito setelah membunyikan lonceng pertanda makan dimulai yang diikuti oleh para kepala daerah.

    Menurut jadwal agenda makan siang para kepala daerah itu sekitar pukul 12.30 WIB. Tempat untuk para kepala daerah makan kali ini berada di Ruang AH Nasution.

    Para kepala daerah juga tampak duduk dengan tertib dan makan bersama dalam suasana yang sangat terorganisir. Setelah makan siang, para kepala daerah diberi waktu singkat untuk beristirahat sebelum melanjutkan sesi paparan berikutnya.

    Pola disiplin ala militer ini menjadi salah satu ciri khas retreat, yang diharapkan dapat mengajarkan pentingnya manajemen waktu dan ketertiban dalam menjalankan tugas sehari-hari, yang sangat dibutuhkan dalam mengelola pemerintahan.

    (rca)

  • Kepala Daerah didorong gali potensi dan iklim usaha kondusif

    Kepala Daerah didorong gali potensi dan iklim usaha kondusif

    Menko Perekonomian memberikan sambutan di Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025) Foto: Puspen Kemendagri RI

    Kepala Daerah didorong gali potensi dan iklim usaha kondusif
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 13:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan semangat kepada pemerintah daerah agar menggali berbagai potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan di acara  Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin kemarin dan dirilis resmi Puspen Kemedagri, Selasa (25/2/2025).

    Airlangga menegaskan, pemeritahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Pertumbuhan ekonomi secara nasional merupakan agregat dari hasil capaian seluruh daerah. Ia juga membeberkan sejumlah daerah yang pertumbuhannya di atas rerata nasional. Daerah itu di antaranya Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan.

    “Saya katakan pertumbuhan ekonomi itu agregat pertumbuhan daerah. Pertumbuhan yang di atas nasional biasanya ada industrinya, ada hilirisasinya,” ujarnya

    Diungkapkan sejumlah daerah yang ekonominya di bawah rerata nasional. Kondisi tersebut akibat sejumlah aspek, seperti akses transportasi yang sulit sehingga tak mudah dijangkau. Karena itu, pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar agar daerah yang ekonominya masih terbilang rendah dapat meningkat.

    Iapun menyebutkan berbagai potensi yang dapat terus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (Pemda) seperti pariwisata dan industri kreatif. Kepala daerah berperan penting dalam mendukung pengembangan berbagai potensi seperti sektor pariwisata agar menjadi prioritas pembangunan.

    “Kami mohon Bapak dan Ibu gubernur, bupati, wali kota untuk mendorong ini (pariwisata). Karena ini adalah penghasil dolar, nah dengan dolar yang masuk kita berharap memperkuat stabilitas,” jelasnya.

    Di lain sisi, kepala daerah juga perlu terus mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sejalan dengan potensi daerah.

    Selain itu, kepala daerah dapat mendorong kemudahan berinvestasi dan iklim usaha yang kondusif. Kepala daerah juga dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

    Dalam meningkatkan perekonomian, kepala daerah juga diimbau untuk mengoptimalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, tak sedikit masyarakat yang berhasil menjalankan usahanya berkat dukungan KUR. “Mohon para gubernur, bupati, wali kota bisa dorong UMKM,” pungkasnya.

    Penulis: Sri Lestari/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Digitalisasi, Kolaborasi, Inovasi: Legasi Brian Putra Bastara Sebagai Ketum HIPMI Sumbar

    Digitalisasi, Kolaborasi, Inovasi: Legasi Brian Putra Bastara Sebagai Ketum HIPMI Sumbar

    Di sektor industri kreatif digital, Wakil Ketua Prabowo-Gibran Digital Team ini, berkontribusi dalam pengembangan gaming dan e-sport di Sumatera Barat melalui pendirian HIPMI E-Sport.

    Program ini membuka peluang bagi generasi muda dalam industri berbasis digital dan menghadirkan berbagai turnamen bergengsi, seperti HIPMI E-Sports Series dan Brian Putra Bastara Cup Series.

    Dengan lebih dari 10 event yang telah diselenggarakan, inisiatif ini tidak hanya mengembangkan bakat para gamers muda tetapi juga menciptakan peluang bisnis baru dalam dunia e-sport dan streaming.

    Brian juga berperan dalam pengembangan HIPMI Academy, sebuah program edukasi dan mentoring yang berfokus pada HIPMI Goes to Campus dan HIPMI Goes to School.

    Program ini bertujuan untuk mengenalkan dunia kewirausahaan kepada mahasiswa dan pelajar, membangun mental wirausaha yang tangguh, serta memberikan wawasan bisnis sejak dini.

    Melalui inisiatif ini, ribuan mahasiswa dan pelajar telah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi ide bisnis serta mendapatkan bimbingan langsung dari pengusaha sukses.

    Program Inovatif

    Menjelang akhir masa jabatannya, Brian berharap program-program inovatif yang telah dirintis dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem bisnis di Sumatera Barat.

    “Transformasi digital dan inovasi adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya berharap HIPMI Sumbar dapat terus melanjutkan visi ini dan membawa pengusaha lokal ke tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

    Meski penuh dengan inovasi, di masa kepemimpinannya, Brian turut mengingatkan pada pengurus HIPMI periode berikutnya tentang pentingnya sinergi antara HIPMI dengan lembaga legislatif di Sumatera Barat.

    Ia menyebut, bahwa saat ini di DPRD Sumbar, terdapat dua sosok wakil ketua, yaitu Iqra dan Nanda Satria, sementara di DPR RI, ada Zigo dan Cindy.

    “Kita harus memanfaatkan momentum ini agar HIPMI dapat berperan lebih aktif dan berkontribusi lebih besar bagi kemajuan Sumatera Barat,” jelasnya.

    Tidak hanya membangun jaringan dan kolaborasi, HIPMI juga diharapkan dapat menghadirkan inisiatif nyata yang berdampak langsung bagi perekonomian daerah.

    Salah satu langkah konkret yang telah diwujudkannya adalah pembangunan Basko City Mall dengan investasi sebesar Rp600 miliar. Proyek ini rencananya akan dibuka pada Juni 2024 dan diharapkan menjadi ikon baru Sumatera Barat.

    “Basko City Mall tidak hanya akan menjadi pusat perbelanjaan modern, tetapi juga membuka lebih dari 5.000 lapangan pekerjaan. Kami berharap proyek ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan dunia usaha di Sumatera Barat,” ujar Brian optimis.

    Dalam kesempatan tersebut, Brian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran OKK BPP HIPMI atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses MUSDA.

    “Terima kasih kepada Mendagri Bang Buyung dan Korwil Sumatera, Bang Auni, yang telah memberikan dukungan penuh,” ucapnya.

    Brian juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, baik Steering Committee (SC) maupun Organizing Committee (OC), yang telah bekerja keras memastikan kelancaran acara.

    “Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua OC, Hayatul Riski, dan Ketua SC, Neiko Rasaki, atas dedikasi luar biasa mereka dalam menyukseskan MUSDA ini,” katanya.

    Tak lupa, Brian menyampaikan rasa terima kasih kepada mentor sekaligus sahabatnya, Hafrizal Okta Ade Putra, yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mengawal jalannya MUSDA.

    “Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semua pihak. Semoga hasil MUSDA ini membawa kebaikan bagi kita semua,” ia menambahkan.

  • Kalender Pembelajaran di Bulan Ramadan 2025, Ada Libur Awal Puasa

    Kalender Pembelajaran di Bulan Ramadan 2025, Ada Libur Awal Puasa

    Jakarta –

    Pemerintah menerbitkan surat edaran bersama (SEB) tentang kalender pembelajaran di sekolah selama Ramadan 2025. Dalam edaran tersebut, ada tanggal libur awal puasa bagi anak sekolah, jadwal belajar di sekolah selama bulan Ramadan hingga jadwal libur Lebaran Idul Fitri.

    Simak informasi di bawah ini.

    Dikutip dari Surat Edaran Bersama Menag, Mendikbudristek, dan Mendagri Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 400.1/320/SJ, berikut kalender pembelajaran di bulan Ramadan 2025.

    1. Jadwal belajar di rumah Ramadan 2025

    Kegiatan pembelajaran anak sekolah dilaksanakan secara mandiri atau belajar di rumah saat awal bulan puasa Ramadan 2025. Ini berlangsung selama lima hari, dimulai dari tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025.

    “Tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah/ madrasah/ satuan pendidikan keagamaan,” demikian bunyi poin 4a dalam SEB tersebut.

    2. Jadwal belajar di sekolah Ramadan 2025

    Kegiatan belajar di sekolah selama bulan Ramadan 2025 berlangsung pada tanggal 6 sampai 25 Maret 2025. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, seperti:

    Bagi peserta didik yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Al-Qur’an, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia.Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

    3. Libur Lebaran Idul Fitri 2025 Anak Sekolah

    Libur Lebaran sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan tahun 2025 berlangsung pada tanggal 26,27, dan 28 Maret serta tanggal 2,3,4,7, dan 8 April 2025. Selama libur ldul Fitri, peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.

    Setelah itu, siswa kembali masuk sekolah tanggal 9 April 2025.

    Berikut rincian tanggal kalender pembelajaran bulan Ramadan 2025.

    Kamis, 27 Februari 2025: Belajar di rumah/libur awal puasaJumat, 28 Februari 2025: Belajar di rumah/libur awal puasaSabtu, 1 Maret 2025: Libur akhir pekanMinggu, 2 Maret 2025: Libur akhir pekanSenin, 3 Maret 2025: Belajar di rumah/libur awal puasaSelasa, 4 Maret 2025: Belajar di rumah/libur awal puasaRabu, 5 Maret 2025: Belajar di rumah/libur awal puasaKamis, 6 Maret 2025: Belajar di sekolahJumat, 7 Maret 2025: Belajar di sekolahSabtu, 8 Maret 2025: Libur akhir pekanMinggu, 9 Maret 2025: Libur akhir pekanSenin, 10 Maret 2025: Belajar di sekolahSelasa, 11 Maret 2025: Belajar di sekolahRabu, 12 Maret 2025: Belajar di sekolahKamis, 13 Maret 2025: Belajar di sekolahJumat, 14 Maret 2025: Belajar di sekolahSabtu, 15 Maret 2025: Libur akhir pekanMinggu, 16 Maret 2025: Libur akhir pekanSenin, 17 Maret 2025: Belajar di sekolahSelasa, 18 Maret 2025: Belajar di sekolahRabu, 19 Maret 2025: Belajar di sekolahKamis, 20 Maret 2025: Belajar di sekolahJumat, 21 Maret 2025: Belajar di sekolahSabtu, 22 Maret 2025: Libur akhir pekanMinggu, 23 Maret 2025: Libur akhir pekanSenin, 24 Maret 2025: Belajar di sekolahSelasa, 25 Maret 2025: Belajar di sekolahRabu, 26 Maret 2025: Libur Lebaran anak sekolahKamis, 27 Maret 2025: Libur Lebaran anak sekolahJumat, 28 Maret 2025: Libur Lebaran anak sekolah, cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947Sabtu, 29 Maret 2025: Libur akhir pekan, libur nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947Minggu, 30 Maret 2025: Libur akhir pekanSenin, 31 Maret 2025: Libur Lebaran anak sekolah, libur nasional Idul Fitri 1446 HijriahSelasa, 1 April 2025: Libur Lebaran anak sekolah, libur nasional Idul Fitri 1446 HijriahRabu, 2 April 2025: Libur Lebaran anak sekolah, cuti bersama Idul Fitri 1446 HijriahKamis, 3 April 2025 : Libur Lebaran anak sekolah, cuti bersama Idul Fitri 1446 HijriahJumat, 4 April 2025: Libur Lebaran anak sekolah, cuti bersama Idul Fitri 1446 HijriahSabtu, 5 April: Libur akhir pekanMinggu, 6 April 2025: Libur akhir pekanSenin, 7 April 2025: Libur Lebaran anak sekolah, cuti bersama Idul Fitri 1446 HijriahSelasa, 8 April 2025: Libur Lebaran anak sekolahKamis, 9 April 2025: Kegiatan pembelajaran di sekolah kembali dilaksanakan (anak sekolah masuk).

    (kny/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • KPU tindak lanjuti putusan MK soal PSU di 24 daerah

    KPU tindak lanjuti putusan MK soal PSU di 24 daerah

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024.

    “Secara prinsip, KPU segera menindaklanjuti Putusan MK,” kata Anggota KPU RI August Mellaz saat dikonfirmasi awak media dari Jakarta, Selasa siang.

    Dia mengungkapkan bahwa setelah pembacaan putusan, KPU sedang mengkaji, baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya. Koordinasi dan supervisi juga sedang dilakukan oleh KPU ke jajaran di provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka tindak lanjut putusan MK.

    “Setelah kajian kebijakan dan teknis penyelenggaraan tersebut selesai, maka koordinasi lebih lanjut juga dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

    MK resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno yang berlangsung pada Senin (24/2), dengan seluruh Sembilan Hakim Konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar pemungutan suara ulang. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai instruksi MK.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.

    Berikut daftar lengkap 24 daerah yang wajib menggelar pemungutan suara ulang:

    1. Kabupaten Pasaman – Perkara No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
    2. Kabupaten Mahakam Ulu – Perkara No. 224/PHPU.BUP-XXIII/2025
    3. Kabupaten Boven Digoel – Perkara No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025
    4. Kabupaten Barito Utara – Perkara No. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025
    5. Kabupaten Tasikmalaya – Perkara No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025
    6. Kabupaten Magetan – Perkara No. 30/PHPU.BUP-XXIII/2025
    7. Kabupaten Buru – Perkara No. 174/PHPU.BUP-XXIII/2025
    8. Provinsi Papua – Perkara No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025
    9. Kota Banjarbaru – Perkara No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
    10. Kabupaten Empat Lawang – Perkara No. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025
    11. Kabupaten Bangka Barat – Perkara No. 99/PHPU.BUP-XXIII/2025
    12. Kabupaten Serang – Perkara No. 70/PHPU.BUP-XXIII/2025
    13. Kabupaten Pesawaran – Perkara No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025
    14. Kabupaten Kutai Kartanegara – Perkara No. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025
    15. Kota Sabang – Perkara No. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025
    16. Kabupaten Kepulauan Talaud – Perkara No. 51/PHPU.BUP-XXIII/2025
    17. Kabupaten Banggai – Perkara No. 171/PHPU.BUP-XXIII/2025
    18. Kabupaten Gorontalo Utara – Perkara No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025
    19. Kabupaten Bungo – Perkara No. 173/PHPU.BUP-XXIII/2025
    20. Kabupaten Bengkulu Selatan – Perkara No. 68/PHPU.BUP-XXIII/2025
    21. Kota Palopo – Perkara No. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025
    22. Kabupaten Parigi Moutong – Perkara No. 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
    23. Kabupaten Siak – Perkara No. 73/PHPU.BUP-XXIII/2025
    24. Kabupaten Pulau Taliabu – Perkara No. 267/PHPU.BUP-XXIII/2025

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jembatan Ambruk di Korea Selatan, 1 Orang Tewas-3 Luka

    Jembatan Ambruk di Korea Selatan, 1 Orang Tewas-3 Luka

    Jakarta –

    Setidaknya satu orang tewas dan tiga orang mengalami luka serius setelah sebuah jembatan ambruk di lokasi pembangunan jalan tol di Korea Selatan pada hari Selasa (25/2).

    “Setidaknya satu orang dipastikan tewas,” kata seorang pejabat dari Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan kepada AFP, Selasa (25/2/2025).

    “Sekitar tiga orang diyakini mengalami luka serius. Orang-orang sedang dibawa ke rumah sakit,” tambahnya.

    Media lokal menayangkan rekaman dramatis dari apa yang tampak seperti bagian jembatan yang ambruk, yang menyebabkan kepulan asap tebal ke udara.

    Insiden itu terjadi di Cheonan, sekitar 82 kilometer (51 mil) selatan Seoul, ibu kota Korea Selatan.

    Presiden sementara Korea Selatan, Choi Sang-mok telah mengeluarkan arahan mendesak untuk memobilisasi semua sumber daya dan personel yang tersedia untuk operasi penyelamatan.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu