Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Terbaru! Ini Jadwal Pembelajaran di Bulan Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 2025

    Terbaru! Ini Jadwal Pembelajaran di Bulan Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Pada Maret 2025 mendatang, diketahui bahwa setiap umat muslim akan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan yang tentunya akan ada penyesuaian terutama bagi para peserta didik.

    Dikabarkan saat ini bahwa pemerintah telah mengeluarkan aturan terbaru terkait jadwal pembelajaran hingga libur di Ramadhan hingga lebaran 2025 mendatang.

    Dikutip dari unggahan di akun Instagram resmi Jakdisdiktv, dikatakan bahwa pembagian jadwal ini akan dilaksanakan mulai dari Februari hingga Maret 2025 mendatang.

    Hal ini juga telah sesuai dengan Surat Edaran yang dirilis oleh Menag, Mendikbudristek, dan juga Mendagri Nomor 2 tahun 2025, dan Nomor400.1/320/SJ yang membahas terkait pelaksanaan pembelajaran selama bulan Ramadhan.

    Untuk pembagian jadwal ini, sudah dibagi menjadi tiga dan bisa diikuti oleh setiap instansi pendidikan.

    Pada Februari ini di akhir bulan, yakni pada tanggal 27 hingga 28 akan dilaksanakan pembelajaran secara mandiri oleh setiap peserta didik.

    Pembelajaran mandiri ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, tempat ibadah, ataupun lingkungan masyarakat dengan melaksanakan berbagai macam kegiatan keagamaan.

    Apalagi ini menjadi salah satu waktu untuk berkumpul dengan keluarga, menjelang pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

    Selanjutnya pada Maret yang dimulai dari tanggal 1 hingga 5 kegiatan pembelajaran masih dilaksanakan secara mandiri, yang diketahui juga sudah masuk ke dalam pelaksanaan ibadah puasa.

    Ini tentunya bisa menjadi momen yang tepat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, dengan bergabung ditengah masyarakat, misalnya dengan mengikuti pengajian, pesantren ramadhan, dan lain sebagainya.

    Selanjutnya pada 5 Maret hingga 25 Maret pembelajaran akan dilaksanakan seperti biasa di sekolah atau satuan pendidikan, dengan aturan yang dapat disesuaikan dengan kebijakan dari pihak tenaga pendidik.

    Terakhir pada 26 Maret hingga 8 April 2025, pembelajaran kembali dilaksanakan secara mandiri, dan sebagai salah satu cara untuk menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

    Itulah jadwal pembelajaran yang bakal dilaksanakan oleh setiap peserta didik mulai dari Februari hingga Maret 2025 mendatang.

    Pembagian jadwal ini tentunya juga akan memberikan berbagai macam manfaat untuk para peserta didik, untuk lebih mendalami terkait agama Islam yang bisa didapatkan tidak hanya dilingkungan sekolah.

    Bahkan para peserta didik juga dapat mengimplementasikan ilmu yang telah mereka dapatkan selama di sekolah, untuk dibagikan di lingkungan tempat tinggal mereka.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wabup Tangerang siapkan fisik untuk ikuti retret di Magelang

    Wabup Tangerang siapkan fisik untuk ikuti retret di Magelang

    Wakil Bupati Tangerang, Banten, Intan Nurul Hikmah (Azmi Samsul Maarif)

    Wabup Tangerang siapkan fisik untuk ikuti retret di Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Wakil Bupati Tangerang, Banten Intan Nurul Hikmah bersiap mengikuti agenda retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (27/2) mendatang, tepatnya pada saat penutupan kegiatan tersebut. Intan mengaku saat ini dirinya tengah menjaga dan meningkatkan mental serta kondisi fisik yang prima sebelum bergabung dalam agenda retret itu.

    “Saya hanya menyiapkan mental dan fisik aja, karena belum biasa pakai baju militer/tentara. Kalau bangun pagi sudah biasa, yang harus disiapkan itu mental dan fisik,” ucapnya saat dikonfirmasi di Tangerang, Selasa.

    Keberangkatan ke Magelang pada Kamis (27/2) untuk menyusul dan bergabung mengikuti pelaksanaan retret bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru saja dilantik oleh Presiden. Saat ini Bupati Tangerang Maesyal Rasid sedang mengikuti jalannya rangkaian kegiatan retret di Magelang selama lima hari sejak 21 hingga 28 Februari 2025.

    Usai mengikuti rangkaian agenda retret tersebut, ia bersama Bupati Maesyal kembali ke Kabupaten Tangerang untuk melanjutkan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

    “Jadi, menjelang ke Magelang, saya siapkan kondisi saja supaya tidak sakit. Apalagi sekarang mau menyambut bulan suci Ramadhan, makanya kondisi fisik harus terjaga, karena nanti kegiatannya cukup padat,” kata dia.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akmil Magelang. Retret ini berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025. Gelaran ini juga menghadirkan 481 kepala daerah yang telah selesai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada pelaksanaan retret dihadirkan sejumlah narasumber, meliputi jajaran menteri hingga kepala lembaga di Kabinet Merah Putih.

    Sesuai data, materi yang disampaikan dalam retreat kepala daerah ada tiga hal. Pertama, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah. Kedua, program Asta Cita yang dipaparkan oleh para menteri terkait dan ketiga, pembekalan dari Lemhannas. Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan memberikan pemahaman terkait efisiensi anggaran, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi.

    Sumber : Antara

  • Kepala Daerah Hanya Diminta Tunda Hadiri Retret di Magelang

    Kepala Daerah Hanya Diminta Tunda Hadiri Retret di Magelang

    PIKIRAN RAKYAT – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menegaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah dari PDIP untuk hadir dalam agenda retret di Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, instruksi harian yang dikeluarkan Megawati pada 20 Februari 2025, hanya meminta kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan ke kegiatan retret.

    “Ketua umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” kata Basarah dalam konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Februari 2025.

    Basarah menjelaskan, Megawati meminta kader-kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah pada Pilkada 2024 untuk langsung bekerja setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Megawati, kata Basarah, menginstruksikan kepala daerah melayani masyarakat di daerahnya masing-masing.

    “Kehadiran fisik kepada daerah sangat dibutuhkan agar program-program yang di antaranya seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi potensi bencana alam, penciptaan lapangan pekerjaan, pencegahan stunting hingga pemenuhan hak-hak rakyat untuk mendapatkan makanan yang bergizi bisa segera dijalankan,” tutur Basarah.

    Megawati, kata Basarah, juga mengingatkan pentingnya pemimpin yang turun langsung ke bawah untuk mendengar aspirasi rakyat. Sebab dengan bertatap muka dengan rakyat, pemimpin daerah dapat bekerja efektif karena bisa mendengar langsung kebutuhan rakyat.

    “Oleh karena itu kader-kader PDI perjuangan yang terpilih dan dipercaya oleh rakyat untuk menjadi kepala daerah dalam pilkada 2024 lalu telah memahami secara jelas peran tugas dan fungsi mereka agar setia mengemban amanat rakyat,” ujar Basarah.

    “Dengan cara menyelaraskan program-program kerakyatan di daerahnya masing-masing dengan program yang telah dirumuskan dan diputuskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto,” katanya melanjutkan.

    Instruksi Megawati

    Sebelumnya, Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21 sampai 28 Februari 2025. Instruksi Megawati ini tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, Kamis, 20 Februari 2025. Surat tersebut ditandatangi langsung oleh Megawati.

    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” demikian bunyi instruksi dari Megawatisebagaimana dikutip Kamis, 20 Februari 2025.

    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis instruksimenambahkan.

    Lebih lanjut Megawati menginstruksikan kepada seluruh kader untuk tetap berada dalam komunikasi aktif.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call. Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” demikian isi instruksi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BSKDN: Pilkada tentukan arah kepemimpinan daerah

    BSKDN: Pilkada tentukan arah kepemimpinan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Noudy R.P. Tendean mengatakan bahwa pilkada memiliki peran krusial dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.

    Hal itu disampaikan Noudy dalam forum diskusi aktual yang mengusung tema “Penyusunan Rekomendasi Strategi Kebijakan Desain Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang Efektif, Efisien, dan Demokratis” di Command Center BSKDN, Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus mampu memastikan proses pemilihan yang berkualitas, transparan, dan dilakukan secara demokratis. Menurutnya, pelaksanaan pilkada serentak secara langsung oleh masyarakat masih menjadi bahan kajian yang strategis.

    Ia mengungkapkan bahwa berbagai pemikiran dari para pemimpin bangsa, peneliti, dan masyarakat telah mengarah pada wacana untuk meninjau kembali sistem pilkada yang diterapkan saat ini.

    “Forum diskusi aktual ini menjadi bagian penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, baik dari perspektif nasional maupun internasional, terkait desain pilkada yang lebih efektif dan efisien. Hal ini penting mengingat ekses yang ditimbulkan oleh Pilkada Serentak, mulai dari potensi konflik horizontal di masyarakat hingga tingginya anggaran yang dibutuhkan,” kata Noudy.

    Sementara itu, dalam forum diskusi ini, para pakar menyoroti beberapa aspek penting, di antaranya pemanfaatan teknologi dalam pilkada, peningkatan kapasitas penyelenggara pilkada, serta strategi untuk mencegah berbagai kecurangan dalam pilkada.

    Selain itu, dibahas pula pentingnya sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan pilkada yang lebih inklusif dan adil.

    Peneliti Kepemiluan dan Demokrasi Indonesia Titi Anggraini menyoroti akar permasalahan pilkada yang menurutnya tidak hanya terletak pada mekanisme pemilihan, tetapi juga dalam sistem politik, khususnya partai politik.

    Dia mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik untuk menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang lebih transparan. “Menurut saya, hulunya ada di partai politik, selama partai politik tidak berbenah sulit mewujudkan pilkada yang benar-benar demokratis,” ujar Titi.

    Di lain pihak, Executive Director Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menekankan terkait pentingnya masyarakat memahami dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang, khususnya dalam konteks pilkada.

    Dia menegaskan perdebatan antara pilkada langsung dan tidak langsung selalu muncul, tetapi penting untuk melihat konstruksi yang ada dalam UUD 1945 serta kesinambungan amandemen yang terjadi sejak 1999-2022 sehingga penyelenggaraan pilkada secara demokratis dapat lebih dipahami.

    Nisa juga mengatakan guna mewujudkan pilkada yang berkualitas diperlukan dukungan kelembagaan yang profesional dan berintegritas, sehingga permasalahan terkait hasil Pilkada dapat diselesaikan dengan baik.

    “Ada perkembangan ketatanegaraan yang terjadi sampai 2022 sehingga ada kebutuhan untuk menyelenggarakan pilkada yang lebih baik, lebih demokratis,” jelas Nisa.

    Sejalan dengan itu, Program Officer Perludem Heroik M. Pratama menyampaikan bahwa penerapan digitalisasi dalam tahapan pilkada juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pilkada.

    Misalnya, pemanfaatan teknologi seperti E-Recap dapat memotong alur rekapitulasi hasil pilkada berjenjang yang memakan waktu lama dan berdampak pada tingginya biaya yang dikeluarkan baik dari segi logistik maupun biaya penyelenggara.

    “Penggunaan E-Recap dapat menekan ongkos biaya politik pasangan calon untuk membayar saksi di TPS (Tempat Pemungutan Suara) karena formulir C. Hasil di TPS dipublikasikan secara real time bahkan bisa terhubung dengan kantor partai untuk memperoleh data,” pungkas Heroik.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP tegaskan Megawati tak pernah larang kepala daerah ikut retret

    PDIP tegaskan Megawati tak pernah larang kepala daerah ikut retret

    …, Megawati meminta mereka untuk tetap berada di daerahnya masing-masing agar bisa langsung bekerja melayani rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah dari partai tersebut untuk mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Basarah saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa Megawati melalui instruksi harian yang dikeluarkan pada hari Kamis (20/2) meminta kepala daerah asal PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan ke lokasi retret.

    “Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ucap Basarah.

    Ia menjelaskan bahwa instruksi Megawati jelas bukan untuk melarang ikut retret, melainkan meminta para kepala daerah kader PDI Perjuangan menunda terlebih dahulu perjalanan ke Magelang dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Jadi, perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 20 Februari 2025 tidak pernah melarang kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” kata dia lagi.

    Bagi kepala daerah dari PDI Perjuangan yang belum berangkat ke Magelang, Megawati meminta mereka untuk tetap berada di daerahnya masing-masing agar bisa langsung bekerja melayani rakyat.

    “Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah agar setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing,” sambung dia.

    Basarah menyebut kehadiran fisik kepala daerah dibutuhkan oleh masyarakat agar program-program bisa segera dijalankan.

    PDI Perjuangan meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah merupakan langkah efektif untuk menyerap aspirasi rakyat.

    Ia juga mengatakan bahwa kepala daerah dari PDI Perjuangan telah memahami secara jelas tugas mengemban amanat rakyat, yakni dengan menyelaraskan program kerakyatan di daerah dengan program yang dirumuskan pemerintah pusat.

    Sementara itu, bagi kepala daerah kader PDI Perjuangan yang telah mengikuti retret di Magelang, Megawati menginstruksikan mereka untuk menyesuaikan rangkaian agenda pelatihan hingga akhir, yakni Jumat (28/2) mendatang.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jubir PDIP: Megawati Tidak Pernah Melarang Kader Banteng Ikut Retret – Page 3

    Jubir PDIP: Megawati Tidak Pernah Melarang Kader Banteng Ikut Retret – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak pernah melarang para kader yang menjabat sebagai kepala daerah untuk mengikuti program pembekalan atau retret di Akademi Militer, Magelang.

    Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah, menekankan bahwa Megawati hanya menginstruksikan agar keikutsertaan kepala daerah PDIP dalam program tersebut ditunda.

    “Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” kata Basarah di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Basarah menegaskan dalam instruksi yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025 itu, Megawati Soekarnoputri meminta kader menunda bukan melarang sembari menunggu arahan lebih lanjut.

    “Sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah di Pilkada 2024 untuk “menunda” terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah, dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan,” kata dia.

    Oleh karena itu, terkait banyaknya kader yang sudah berdatangan ke acara retret, Basarah kembali menegaskan bahwa Megawati tidak pernah melarang kegiatan retret tersebut.

    “Jadi perlu kami tegaskan bahwa, Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu “tidak pernah melarang” para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” pungkasnya.

  • 2 Megawati Tak Pernah Larang Kepala Daerah dari PDI-P Ikut Retreat di Magelang Nasional

    2 Megawati Tak Pernah Larang Kepala Daerah dari PDI-P Ikut Retreat di Magelang Nasional

    Megawati Tak Pernah Larang Kepala Daerah dari PDI-P Ikut Retreat di Magelang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan, Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    tidak pernah melarang kepala daerah PDI-P untuk mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang.
    “Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ujar Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Selasa (25/2/2025).
    Basarah pun menekankan bahwa dalam instruksinya, Megawati hanya menunda terlebih dahulu rencana keberangkatan ke Magelang dari daerah masing-masing.
    “Dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan,” jelas Basarah.
    Basarah menambahkan, kepala daerah yang belum berangkat ke Magelang justru diminta oleh Megawati agar lebih mengutamakan bekerja demi kepentingan rakyat.
    Ia mengatakan, Megawati ingin kader-kadernya untuk dapat langsung bekerja melayani rakyat.
    “Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, PDI-P saat ini sedang menjadi sorotan usai
    Hasto Kristiyanto
    resmi ditahan KPK pada Kamis (20/2/2025).
    Hasto diketahui berstatus tersangka dalam kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.
    Menyusul penahanan itu, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.
     
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    standby commander call
    ,” sambungnya.
    Meski begitu, sejumlah kader PDI-P diketahui tetap mengikuti retret di Magelang sejak dimulai pada 21 Februari 2025.
    Beberapa kepala daerah yang sebelumnya menunda keikutsertaannya pun akhirnya memutuskan hadir dalam retret di Magelang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Akui Efisiensi Anggaran Akan Buat Pemda Kesusahan Selenggarakan PSU – Page 3

    DPR Akui Efisiensi Anggaran Akan Buat Pemda Kesusahan Selenggarakan PSU – Page 3

    Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah. Penyelenggaran PSU tersebut akan dibebankan ke APBD masing-masing, sebab APBN tengah melakukan efisiensi.

    “Terkait efisiensi anggaran, saya kira bagaimana pun 24 putusan MK ini akan menjadi kewajiban bagi APBD masing-masing, kami tentu akan melakukan exercisement dengan kementerian terkait, kementerian dalam negeri terutama,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda pada wartawan, Selasa (25/2/2025).

    Meski demikian, Rifqi menyebut APBN bisa membantu daerah untuk pelaksaan PSU.

    “Jika Memang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan UU 10 Tahun 2016, APBN bisa melakukan perbantuan. Dan karena itu pemerintah, melalui Menkeu saya kira juga akan segera kita segera koordinasikan,” pungkasnya.

  • Retret mampu bangun ikatan emosional antar kepala daerah

    Retret mampu bangun ikatan emosional antar kepala daerah

    Foto: Kurniawati/Radio Elshinta

    Retret mampu bangun ikatan emosional antar kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 19:12 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjgatakan, pelaksanaan Retret di Magelang telah mampu membangun ikatan emosional (chemistry) antar kepala daerah. 

    Pasalnya, dalam suatu sesi, kepala daerah berkumpul dalam kelompok untuk menerima materi sekaligus saling mengenal satu sama lain.

    Hal ini pula yang terjadi pada sesi diskusi antar kepala daerah di Wilayah Papua dan Maluku. Dalam sesi yang dihadiri Mendagri tersebut, para kepala daerah tampak menyimak dan sesekali berdialog informal dengan Mendagri. Suasana di dalam forum tersebut tampak cair dan mampu merekatkan kebersamaan di antara mereka.

    “Mereka memang terima kasih sekali pada forum ini karena enggak saling kenal itu mereka bisa saling tukar-tukar handphone, bisa saling tahu orangnya, ngerti chemistry, sudah mulai tahu [kepala daerah] yang ini yang lucu, yang ini sering suka joke, yang ini pendiam,” ujar Mendagri di hadapan awak media usai menghadiri diskusi tersebut di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati.

    Ia menuturkan, kebersamaan itulah yang sulit digantikan dengan forum yang lain. Karena itu, Mendagri mengajak kepala daerah untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan baik. 

    Adapun untuk sejumlah kepala daerah yang baru bergabung pada retret kali ini, Mendagri mendorong figur-figur tersebut agar dapat segera menyesuaikan diri dan berkenalan dengan kepala daerah lainnya.

    Selanjutnya, mereka juga didorong untuk dapat membangun jaringan bersama para menteri dan kepala daerah lainnya. 

    Mendagri menyebutkan, dalam sesi diskusi, para kepala daerah sengaja dibagi berdasarkan wilayahnya masing-masing. Dengan pembagian kelompok kecil itu, diharapkan mereka mampu berdiskusi dan menjalin dialog yang lebih cair serta interaktif.

    “Ini kan kita ingin membentuk sebenarnya kekompakan, team work, solidaritas antara mereka, gotong royong. Itu yang paling utama,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akmil Magelang.

    Adapun retret ini berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang.

    Gelaran ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, meliputi jajaran menteri hingga kepala lembaga di Kabinet Merah Putih. Diharapkan acara ini mampu mendorong sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wamendagri dorong pemda fasilitasi kesehatan gratis bagi ASN

    Wamendagri dorong pemda fasilitasi kesehatan gratis bagi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menyediakan fasilitas kesehatan gratis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemda.

    Hal ini disampaikannya saat meninjau kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pelaksanaan Medical Check Up (MCU) di Gedung F Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa.

    Ribka mengungkapkan pemeriksaan kesehatan gratis di lingkungan Kemendagri telah berlangsung secara rutin sejak 2015 dan mendapat antusiasme tinggi dari pegawai. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya menjaga kesehatan.

    “Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga Wamen dan Sekjen, (karena) terus konsisten bagaimana menjaga kesehatan dari pegawai kita. Dan ini sudah berjalan sepuluh tahun untuk pemeriksaan kesehatan rutin,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Lebih lanjut, kegiatan ini merupakan bagian dari program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang dikelola oleh Poliklinik Kemendagri. Program ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan pegawai, khususnya terkait penyakit tidak menular.

    Pemeriksaan yang dilakukan mencakup pengecekan paru-paru, tekanan darah, berat badan, serta pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar gula dan kolesterol.

    Dia mengapresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang terus berkomitmen dalam memfasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis bagi pegawai. Ia berharap kegiatan serupa dapat diterapkan di seluruh pemda, mengingat pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi pegawai yang telah berusia lanjut.

    “Kebanyakan dari sisi kesehatannya juga kurang baik, jadi sudah tidak produktif lagi. Masih umur 60 tahun sudah tidak bisa produktif lagi, karena kebanyakan duduk, kerja, kemudian juga banyak melakukan aktivitas non-fisik,” jelasnya.

    Untuk itu, dirinya pun menekankan pentingnya menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat agar pegawai tidak mudah terserang penyakit seperti stroke dan gangguan kesehatan lainnya.

    “Ini harus diikuti oleh semua pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Supaya Aparatur Sipil Negara kita betul-betul produktif, sehat, dan bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara lebih baik ke depan,” ujar Ribka.

    Selain pemeriksaan kesehatan, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan pemeriksaan narkoba sebagai bagian dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pemeriksaan ini telah dilaksanakan secara rutin sejak 2021 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden terkait P4GN.

    “Saya pikir ini terobosan yang baik sekali yang dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri untuk ASN kami, dan tadi ASN secara sukarela berkesadaran dan penuh tanggung jawab sudah memeriksakan urinnya, kemudian melalui beberapa meja pemeriksaan,” ungkapnya.

    Menurutnya, program pemeriksaan kesehatan ini sangat baik dan perlu ditingkatkan serta diteruskan. Karena itu, pemda diharapkan dapat mengadopsi program serupa agar ASN dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung kebijakan pemerintah.

    “Kami akan juga monitoring dalam pelaksanaannya seperti apa untuk pemerintah daerah. Kita harus mulai dari aparatur pemerintah negara memberikan contoh dan dimulai juga dari para pemimpin,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025