Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Stabilitas keamanan-sikap antikorupsi modal majukan bangsa

    Stabilitas keamanan-sikap antikorupsi modal majukan bangsa

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto berfoto bersama para kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025). (ANTARA/HO-Kemendagri)

    Kapolri: Stabilitas keamanan-sikap antikorupsi modal majukan bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menuturkan stabilitas keamanan dan sikap antikorupsi menjadi modal besar majukan bangsa.

    “Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan penanganan terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat tentunya menjadi perhatian kami, karena ini berdampak kepada investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Kapolri Sigit, saat menjadi narasumber pada pembekalan kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2), sebagaimana dikutip Rabu.

    Kapolri mengatakan kemajuan bangsa Indonesia ditentukan oleh beragam aspek, salah satunya melalui stabilitas keamanan di suatu daerah. Ia menuturkan Polri terus berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi, melanjutkan investasi dan industrialisasi, hingga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    Di sisi lain, penanganan berbagai macam konflik sosial yang terjadi di lingkup masyarakat juga menjadi fokus utama Polri. Hal ini termasuk juga berbagai kasus kriminal hingga judi online. Ia berharap, kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat dan daerah akan mampu mengatasi persoalan tersebut.

    “Oleh karena itu, mari kita sama-sama bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan pemerintah pusat, dengan TNI-Polri, dengan kementerian lembaga yang ada, dan seluruh elemen yang ada untuk bersama-sama bisa membangun, mewujudkan tujuan nasional kita,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto pada kesempatan yang sama menjelaskan pemahaman sikap antikorupsi perlu dimiliki oleh kepala daerah. Karena mereka memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat, khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, hingga swasembada pangan.

    “Untuk itu, dirinya mewanti-wanti kepala daerah agar mampu menjaga nama baik bangsa dan negara,” katanya.

    Ia mengingatkan, jabatan yang diemban oleh para kepala daerah merupakan sesuatu yang sementara. Dirinya berharap, kepala daerah mampu melaksanakan amanat dengan baik serta patuh terhadap peraturan yang berlaku.

    “Saya berharap semuanya yang baik menjadi lebih baik. Yang patuh menjadi lebih patuh, yang hormat menjadi lebih hormat, yang menghargai terhadap atasan, presiden, pimpinan, siapa pun bisa lebih baik lagi,” katanya.

    Ia mengingatkan kepada kepala daerah bahwa kekuasaan dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Ia meminta kepala daerah agar tidak tergiur dengan politik balas budi. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terhindar dari persoalan hukum.

    “Kekuasaan ada masanya. Kewenangan ada batasnya. Jika tiba waktunya, kekuasaan dan kewenangan yang disalahgunakan akan mencari jalan untuk meminta pertanggungjawaban melalui cara penegakan hukum,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Rusia Serang Ukraina Bagian Timur, 5 Orang Tewas Termasuk Jurnalis

    Rusia Serang Ukraina Bagian Timur, 5 Orang Tewas Termasuk Jurnalis

    Jakarta –

    Rusia kembali menggencarkan serangan ke Ukraina. Serangan terbaru Rusia ini menyebabkan lima orang tewas, termasuk jurnalis.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (26/2/2025), Pemerintah Ukraina menyebut ada delapan warganya yang mengalami luka-luka akibat serangan itu. Ukraina menyebut serangan itu berpusat di wilayah timur.

    “Setidaknya lima orang tewas dan delapan lainnya luka-luka dalam serangan di Kostyantynivka,” tulis Gubernur Donetsk di media sosial.

    Seperti diketahui, hubungan Rusia dan Ukraina kembali memanas. Rusia dan Ukraina saling meluncurkan ratusan drone hari ini.

    Serangan udara Rusia mengakibatkan kerusakan pada fasilitas energi di Ukraina. Selain itu, satu orang tewas dan sedikitnya empat orang terluka.

    Suara ledakan juga terdengar di Kyiv setelah angkatan udara Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan rentetan 177 drone berbagai jenis ke negara itu. Otoritas di wilayah Kyiv mengatakan satu orang tewas dan dua orang terluka di pinggiran ibu kota tersebut.

    “Mayat seorang wanita ditemukan selama operasi pemadaman kebakaran di sebuah rumah pribadi berlantai dua di distrik Bucha,” kata gubernur Mykola Kalashnyk.

    Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan dua orang terluka di kota terbesar kedua Ukraina, Kharkiv, dan satu drone menghantam sebuah gedung hunian berlantai sembilan.

    (whn/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Memanas! Rusia-Ukraina Saling Luncurkan Ratusan Drone

    Memanas! Rusia-Ukraina Saling Luncurkan Ratusan Drone

    Jakarta –

    Memanas! Rusia dan Ukraina saling meluncurkan ratusan drone pada hari Rabu (26/2). Di Ukraina, serangan udara Rusia itu mengakibatkan kerusakan pada fasilitas energi, satu orang tewas dan sedikitnya empat orang terluka.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (26/2/2025), suara ledakan terdengar di Kyiv, ibu kota Ukraina setelah angkatan udara Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan rentetan 177 drone berbagai jenis ke negara itu.

    Otoritas di wilayah Kyiv mengatakan satu orang tewas dan dua orang terluka di pinggiran ibu kota tersebut.

    “Mayat seorang wanita ditemukan selama operasi pemadaman kebakaran di sebuah rumah pribadi berlantai dua di distrik Bucha,” kata gubernur Mykola Kalashnyk.

    Kementerian Dalam Negeri Ukraina mengatakan dua orang terluka di kota terbesar kedua Ukraina, Kharkiv, dan satu drone menghantam sebuah gedung hunian berlantai sembilan.

    Perusahaan energi swasta terbesar Ukraina, DTEK, mengatakan salah satu fasilitasnya telah rusak di wilayah Dnipropetrovsk, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menembak jatuh 128 drone Ukraina dalam semalam di atas wilayah Rusia dan Krimea yang dianeksasi. Ini merupakan salah satu serangan Ukraina terbesar sejak dimulainya perang pada Februari 2022.

    Kyiv telah meningkatkan serangan udara terhadap fasilitas energi dan militer di wilayah Rusia dalam beberapa bulan terakhir, sebagai tanggapan atas gempuran Rusia terhadap kota-kota dan infrastruktur energinya.

    “Pasukan pertahanan udara mencegat dan menghancurkan 128 drone udara Ukraina, termasuk 30 di atas semenanjung Krimea,” kata Kementerian Pertahanan Rusia.

    Selain wilayah Krasnodar, yang dikenal dengan resor Laut Hitamnya, serangan drone Ukraina juga menargetkan wilayah Rusia di Bryansk dan Kursk, yang berbatasan dengan Ukraina, menurut kementerian tersebut.

    Tidak ada kerusakan besar yang dilaporkan oleh media ataupun otoritas Rusia.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pemerintah tekankan tertib produk halal bantu tingkatkan ekonomi

    Pemerintah tekankan tertib produk halal bantu tingkatkan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menekankan langkah menertibkan produk halal guna meningkatkan perekonomian lantaran Indonesia saat ini tengah menggalakkan para pelaku usaha agar mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan halal tidak menyangkut agama tertentu. Saat ini, halal merupakan bagian dari gaya hidup dan peradaban modern.

    “Halal telah menjadi tren di negara-negara yang mayoritas masyarakatnya bukan beragama Islam,” kata Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Namun sayangnya, Indonesia masih belum menjadi pemain utama dalam memproduksi produk halal. Menurutnya, kondisi ini bukan karena sedikitnya produk halal, tapi disebabkan rendahnya minat pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal.

    Padahal, Indonesia merupakan negara yang memiliki pasar yang besar bagi produk halal. Berdasarkan hasil pendataannya, para pelaku masih enggan mengurus sertifikasi halal karena menganggap prosesnya ribet dan membutuhkan biaya tinggi.

    Dirinya menampik anggapan itu karena saat ini pemerintah telah memudahkan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi tersebut sekaligus menerapkan biaya yang terjangkau. Bahkan, bagi pelaku usaha mikro, pemerintah membebaskan biaya sertifikasi.

    “Jadi enggak ada alasan untuk mahal lagi, kalau ada yang mahal laporkan Pak, saya berkali-kali laporkan itu oknum nakal yang berlagak bertingkah sebagai konsultan halal,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan pemerintah daerah (pemda) berperan penting dalam mendukung langkah percepatan sertifikasi halal. Pemda, kata dia, dapat memfasilitasi sertifikasi halal melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Kepala daerah juga dapat menggerakkan jajarannya untuk menjadi pendamping produk halal. Adapun bagi produk non-halal, dirinya juga mengarahkan agar tetap diberi label sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

    Menurutnya, memberikan jaminan produk halal bukan untuk mendiskriminasi, tapi untuk melindungi dan memberikan kepastian kepada masyarakat selaku konsumen.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan sertifikasi halal bukanlah misi dari agama tertentu. Namun, langkah ini untuk memperkuat posisi Indonesia agar tidak dibanjiri produk dari luar negeri yang mencantumkan label halal.

    Pasalnya, banyak negara yang gencar mendistribusikan produk-produknya ke negara-negara dengan pasar produk halal yang besar. Dirinya menegaskan pemberian sertifikat halal tidak akan membuat para pedagang kehilangan pembeli.

    Masyarakat justru dapat memilih produk mana yang hendak dikonsumsi. Selain itu, sertifikat halal juga menjadi bagian dari isu kesehatan.

    “Jadi kita sebenarnya dibanjiri oleh produk-produk dari luar negeri yang mereka tahu marketnya itu adalah Indonesia 87 persen masyarakatnya ingin produknya halal,” pungkas Tito.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sinergi DPRD dan Pemerintah Kota Bogor untuk Mengawal Pembangunan 2025-2030

    Sinergi DPRD dan Pemerintah Kota Bogor untuk Mengawal Pembangunan 2025-2030

    JABAR EKSPRES – Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2025-2030 menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya digelar di kawasan Monas, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, turut hadir dalam prosesi pelantikan Wali Kota Dedie A. Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Muttaqin.

    Menyambut kepemimpinan baru di Kota Bogor, Adityawarman menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal pembangunan dan memastikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

    BACA JUGA: Jaga Stabilitas Pangan Jelang Ramadan, Pemkot Bogor Rumuskan Langkah

    “DPRD adalah mitra strategis pemerintah kota. Kami memiliki tugas utama dalam pengawasan, check and balance, penganggaran, serta pembentukan peraturan daerah agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Politisi Kawakan Kota Bogor ini.

    Usai pelantikan, rangkaian acara dilanjutkan dengan inaugurasi di Plaza Balai Kota Bogor yang dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin.

    Pimpinan DPRD Kota Bogor dalam Rapat Paripurna bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor. (Foto: Humpro DPRD Kota Bogor)

    Selanjutnya, dilakukan serah terima jabatan dari Pj Wali Kota Hery Antasari kepada Dedie A. Rachim dan Jenal Muttaqin.

    Sebagai bagian dari agenda resmi, Wali Kota Bogor menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna DPRD Kota Bogor, sesuai amanat Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ.

    BACA JUGA: Dedie Rachim Tegaskan Pelaksanaan Study Tour di Kota Bogor Ikuti SE Gubernur Jabar

    Menurut Adityawarman yang merupakan Politisi PKS ini, tantangan utama pemerintahan Dedie-Jenal ke depan adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2025-2030, yang akan menjadi turunan dari RPJPD Kota Bogor 2025-2045.

    Di akhir kesempatan, DPRD Kota Bogor juga menyampaikan apresiasi kepada Pj Wali Kota Hery Antasari atas dedikasi dan kerja kerasnya selama 10 bulan terakhir dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Bogor.

    “Kami berharap sinergi DPRD dan Pemkot dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Visi dan program yang telah dirancang harus benar-benar menjawab kebutuhan warga Bogor,” tutup Adityawarman Adil. (YUD/ADV)

  • Absen di Retret Magelang, 10 Kepala Daerah PDIP Akan Ikut Pembekalan Susulan

    Absen di Retret Magelang, 10 Kepala Daerah PDIP Akan Ikut Pembekalan Susulan

    Magelang, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan, 10 kepala daerah yang merupakan kader PDIP dipastikan tidak mengikuti retret di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu berdasarkan surat pemberitahuan resmi yang disampaikan oleh PDIP kepada Kementerian Dalam Negeri.

    “Dipastikan tidak (absen), kemarin kami sudah mendapatkan keputusan resmi,” kata Bima kepada awak media saat ditemui di kompleks Akmil Magelang, Rabu (26/2/25).

    Bima menjelaskan, dalam surat itu tidak disampaikan secara rinci alasan ketidakhadiran kepala daerah dari PDIP di retret Magelang. Hanya saja partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menyebut, mereka absen karena pertimbangan situasi dan kondisi yang ada.

    “Disampaikan pada suratnya adalah karena pertimbangan situasi dan kondisi yang ada,” ujarnya.

    Selain itu, isi surat juga tidak menyinggung terkait instruksi ketua umum PDIP yang meminta agar kadernya menunda retret.

    “Enggak ada ya, di situ kan dijelaskan juga bahwa tidak ada keputusan atau instruksi dari partai untuk tidak mengikuti. Yang ada adalah penundaan karena kondisi-kondisi tertentu yang dipertimbangkan oleh partai. Jadi tidak pernah ada secara resmi partai meminta kadernya untuk tidak mengikuti, tidak ada,” katanya.

    Bima menjelaskan, bagi kepala daerah PDIP yang absen nantinya akan mengikuti pembekalan susulan, bersama kepala daerah terpilih hasil pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

    “Jadi setelah keputusan MK, nanti kan ada hasil pemungutan suara ulang dan lain-lain gitu, ada yang seluruhnya, ada yang sebagian, ada yang beberapa TPS, itu nanti direncanakan dilantik, secara akan dilantik. Kemudian juga akan mengikuti pembekalan,” ujarnya.

    Bima menjelaskan, pembekalan susulan dilakukan setelah Lebaran 2025 dengan konsep yang lebih minimalis karena jumlah peserta yang lebih sedikit. Pihaknya juga mengusahakan agar jajaran menteri Kabinet Merah Putih menjadi pemateri.

    “Mungkin lebih simpel, lebih minimalis, lebih sederhana karena jumlah juga sedikit. Belum tentu di Magelang, mungkin di Jakarta, mungkin juga di kantor BPSDM Kemendagri, tetapi pastinya akan kita putuskan kemudian,” ucapnya.

    Terakhir, Bima mengucapkan terima kasih kepada Megawati Soekarnoputri yang akhirnya telah mengizinkan kadernya untuk mengikuti retret di Akmil Magelang dan pembekalan susulan.

    “Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Ibu Mega, DPP PDIP yang telah mendukung acara retret ini dan mendukung agar para kadernya melanjutkan kembali bergabung di sini dan memberi kesempatan bagi yang belum bergabung untuk mengikuti pembekalan tahap berikutnya,” tutupnya.

    Diketahui, retret kepala daerah di Akmil, Magelang berlangsung selama 7 hari hingga 28 Februari 2025, diikuti 493 kepala daerah dari jumlah yang seharusnya diikut 503 kepala daerah.

    Adapun, 10 kepala daerah PDIP yang tidak ikut retret di Magelang, yakni sembilan kepala daerah dari Bali termasuk Gubernur, dan kepala daerah dari Asmat, Papua Selatan.

  • Khofifah-Emil paparkan visi-misi usai jalani retret kepala daerah

    Khofifah-Emil paparkan visi-misi usai jalani retret kepala daerah

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan dirinya bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak segera menyampaikan visi-misi di hadapan pimpinan serta anggota DPRD Jatim usai mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Penyampaian visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030 dijadwalkan berlangsung di Gedung DPRD Jawa Timur pada Sabtu, 1 Maret 2025, pukul 16.00 WIB.

    “Di tengah retret ini, kami tetap melakukan koordinasi, termasuk persiapan sertijab (kepala daerah) dan penyampaian visi-misi di hadapan DPRD Jawa Timur. Rencananya, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 1 Maret 2025,” ujar Khofifah di sela-sela retret, seperti keterangan diterima di Surabaya, Rabu.

    Sebagai informasi, retret kepala daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri berlangsung sejak 21–28 Februari 2025.

    Berbeda dengan Gubernur yang mengikuti sejak hari pertama, Wakil Gubernur Emil Dardak baru mengikuti kegiatan tersebut pada 27-28 Februari 2025.

    “Awalnya penyampaian visi-misi direncanakan pada 3 Maret 2025. Namun, dengan pertimbangan percepatan dan efisiensi waktu, maka pelaksanaannya dipercepat menjadi 1 Maret 2025,” katanya.

    Pada kesempatan tersebut, Khofifah akan menjelaskan secara rinci visi-misi pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan dengan konsep “Gerbang Baru Nusantara”.

    Selain itu, dia juga tengah mengoordinasikan pelaksanaan sertijab bagi 22 kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Timur, yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang.

    Kemudian Kabupaten Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kota Blitar, Kota Malang, dan Kota Probolinggo.

    “Untuk daerah yang kepala daerahnya petahana, tidak dilakukan sertijab, melainkan langsung penyampaian visi-misi di forum DPRD. Sedangkan bagi yang bukan petahana, akan dilakukan sertijab yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, atau pejabat yang ditunjuk mewakili,” katanya.

    Pelaksanaan sertijab ini, kata Khofifah, harus dilakukan maksimal 14 hari kerja setelah pelantikan guna memastikan seluruh proses berjalan optimal dalam waktu yang tersedia.

    Terkait Kabupaten Pamekasan, Gubernur Khofifah telah menginstruksikan Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa Pilkada Pamekasan pada 24 Februari 2025.

    Dengan demikian, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih dapat segera dilaksanakan setelah adanya penetapan dari KPUD dan DPRD Pamekasan serta diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri.

    “Kami berharap seluruh proses penyiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan dapat berjalan cepat dan tepat. Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, kepala daerah yang belum dilantik oleh Presiden pada 20 Februari 2025 akan dilantik oleh Gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” ujar Khofifah.

    Diketahui, dari total 39 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jawa Timur, dua pasangan belum dilantik akibat sengketa pilkada, yakni Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Magetan.

    Untuk Pamekasan, MK telah menolak gugatan sengketa, sementara untuk Kabupaten Magetan diputuskan akan dilakukan pemungutan suara ulang.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemarin, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia hingga PDIP soal retret

    Kemarin, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia hingga PDIP soal retret

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Selasa (25/2), mulai dari kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei К. Shoigu hingga penegasan PDI Perjuangan soal retret kepala daerah.

    Berikut sejumlah berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Prabowo sambut Shoigu dan tanyakan kabar Vladimir Putin

    Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan kegembiraannya atas kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei К. Shoigu, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/2) siang.

    “Terima kasih atas kedatangan Yang Mulia. Kita sahabat lama, dan saya sangat gembira Yang Mulia ke sini, tapi sayangnya tidak lama. Saya ingin sekali mengadakan jamuan untuk Yang Mulia, tapi waktunya tidak memungkinkan,” ucap Presiden Prabowo menyambut ketibaan Shoigu di Ruang Jepara Istana Merdeka, Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Menhan RI terima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia

    Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei K. Shoigu di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).

    Sergei hadir di Kemenhan RI sekitar pukul 10.57 WIB dan disambut Menhan Sjafrie ketika turun dari mobil yang berhenti di depan lobi gedung.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Prajurit TNI serang Polres Tarakan telah jalani pemeriksaan

    Oknum Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diduga melakukan penyerangan di Kepolisian Resor (Polresta) Tarakan, Kalimantan Utara, pada Senin (24/2) malam, telah menjalani pemeriksaan, kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VI/Mulawarman Kolonel Kav Kristiyanto.

    “Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap oknum TNI diduga lakukan penyerangan, hasilnya akan kami sampaikan lebih lanjut,” ujar Kristiyanto di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (25/2).

    Baca selengkapnya di sini.

    4. TNI bangun kerja sama bidang pertahanan dengan militer Rusia

    Kementerian Pertahanan berupaya membangun kerja sama di bidang militer dengan Rusia melalui ragam skema, mulai latihan bersama, pertukaran teknologi, hingga pertukaran prajurit.

    Kerja sama itu akan terjadi kala Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei K. Shoigu di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. PDIP tegaskan Megawati tak pernah larang kepala daerah ikut retret

    Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah dari partai tersebut untuk mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Basarah saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (25/2), mengatakan bahwa Megawati melalui instruksi harian yang dikeluarkan pada hari Kamis (20/2) meminta kepala daerah asal PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan ke lokasi retret.

    “Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ucap Basarah.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri Sebut Kepala Daerah PDI-P yang Tak Hadir Retreat Bisa Ikut Gelombang Kedua

    Mendagri Sebut Kepala Daerah PDI-P yang Tak Hadir Retreat Bisa Ikut Gelombang Kedua

    Mendagri Sebut Kepala Daerah PDI-P yang Tak Hadir Retreat Bisa Ikut Gelombang Kedua
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa para
    kepala daerah
    dari kader
    PDI-Perjuangan
    yang tidak hadir dalam kegiatan retreat dapat mengikuti
    orientasi gelombang kedua
    .
    Tito mengatakan, kepala daerah yang absen dalam retreat akan bergabung dengan rekan-rekan mereka yang perkaranya telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Ya kalau enggak mau nanti kita akan ikut sertakan dalam gelombang yang kedua nanti yang setelah,” ujar Tito, saat ditemui di Magelang, pada Selasa (25/2/2025) malam.
    Tito menginformasikan bahwa MK telah memutuskan untuk menolak sembilan perkara dan tidak menerima lima perkara terkait Pilkada Serentak 2024.
    Kepala daerah
    terpilih dari 14 daerah yang perkaranya ditolak tersebut akan segera dilantik dan menjalani orientasi.
    “Selesai dilantik mereka juga orientasi,” kata Tito.
    Namun, Tito menegaskan bahwa orientasi untuk kepala daerah gelombang kedua tidak akan sama dengan retreat yang berlangsung di Magelang.
    Kegiatan orientasi tersebut akan dilaksanakan di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri di Kalibata, Jakarta Selatan.
    “Orientasinya tapi bukan di sini, orientasi nanti di Diklatnya Kemendagri namanya Badan SDM di Kalibata. Mungkin yang 10 (tidak hadir) nanti akan kita ikut sertakan di situ aja,” ucap dia.
    Sebagai informasi, jumlah kepala daerah yang mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang mencapai 493 orang.
    Angka ini berbeda dari jumlah registrasi kepala daerah yang dilantik sebelumnya, yaitu 503 kepala daerah.
    Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa 10 kepala daerah yang tidak hadir merupakan kader PDI-P, termasuk Gubernur Bali, Wayan Koster.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Kehadiran Pramono Anung di Retreat Terjawab, Ternyata Diutus Megawati Megapolitan

    4 Kehadiran Pramono Anung di Retreat Terjawab, Ternyata Diutus Megawati Megapolitan

    Kehadiran Pramono Anung di Retreat Terjawab, Ternyata Diutus Megawati
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Teka-teki kehadiran Gubernur Jakarta sekaligus politikus PDI Perjuangan Pramono Anung dalam acara retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, akhirnya terjawab.
    Kedatangan Pram di tengah instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah kader PDI-P menunda mengikuti retreat itu rupanya bukanlah suatu bentuk ketidaktaatan terhadap arahan sang ketum.
    Dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Selasa (25/2/2025) malam, juru bicara Ahmad Basarah mengatakan, Megawati sengaja mengutus Pramono pergi ke Magelang untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
    “Kehadiran Bapak Pramono dan kawan-kawan kepala daerah yang berasal dari PDI perjuangan di acara retreat di Magelang sudah diketahui dan dilaporkan kepada ketua umum PDI Perjuangan dan pengurus DPP PDI perjuangan lainnya,” kata Basarah di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
    Hasil komunikasi dan koordinasi Pramono sebagai ‘ketua kelas’ bagi kepala daerah kader PDI Perjuangan dengan pemerintah pusat itu dilaporkan secara berkala kepada Megawati beserta para pengurus partai.
    Mengenai apa yang dikomunikasikan dan dikoordinasikan Pramono ke pemerintah pusat melalui Mendagri dan Wamendagri, Basarah tidak membeberkannya secara lugas.
    Meski demikian, Basarah memaparkan duduk perkara tentang surat instruksi Megawati kepada kepala daerah kader PDI-P agar menunda mengikuti retreat.
    Pertama-tama, Basarah menegaskan bahwa instruksi itu jangan disalahartikan sebagai bentuk larangan. Megawati tidak pernah melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retreat.
    “Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ujar Basarah.
    Megawati hanya meminta kepada seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah untuk memprioritaskan kerja-kerja yang langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat.
    “Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” pungkasnya.
    Selanjutnya, Basarah meluruskan instruksi Megawati yang dilatarbelakangi penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Di satu sisi, Basarah mengakui, perkara yang menimpa Hasto merupakan suatu persoalan serius bagi PDI-P. Hal itu dinilai bukan semata persoalan hukum, melainkan ada unsur politisasi.
    Pada saat bersamaan, Basarah menyebut, pemerintah pusat tengah menggencarkan sosialisiasi acara retreat kepala daerah. Pada titik ini, PDI-P mengaku tidak mendapatkan informasi yang utuh dan detail mengenai retreat.
    “Kami mohon maaf sebesar-besarnya, tetapi sampai dengan menjelang kegiatan retreat, DPP PDI Perjuangan sebagai induk organisasi para kepala daerah dari PDI Perjuangan belum mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai kegiatan yang dimaksud,” jelasnya.
    Beberapa hari sebelum dilantik Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Basarah menyebut, para kepala daerah dari PDI-P sudah mengikuti pembekalan tertutup oleh Megawati.
    Pembekalan berkaitan dengan kewajiban kepala daerah memenuhi janji-janji kepada rakyat.
    Dalam merespons acara retreat yang sudah berlangsung selama enam hari, Basarah menyebut, Megawati memberikan instruksi ke kepala daerah kader PDI-P yang belum mengikuti retreat.
    Pertama, demi menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, kepala daerah kader PDI-P diimbau untuk kembali ke daerahnya masing-masing.
    Sementara, kepala daerah kader PDI-P yang sedang mengikuti retreat, diimbau agar menunaikan acara itu hingga selesai pada 28 Februari 2025 mendatang.
    Kedua, kepala daerah yang belum mengikuti retreat diminta untuk mengikuti retreat gelombang kedua bersama kepala daerah yang saat ini masih berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Sebagaimana surat edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu poinnya menyatakan bahwa retret akan dilaksanakan sebanyak dua angkatan,” ujar Basarah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.