Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Kemendagri lantik 101 pejabat fungsional di kementerian dan BNPP

    Kemendagri lantik 101 pejabat fungsional di kementerian dan BNPP

    Saya berharap pelantikan pejabat fungsional ini dapat memberikan semangat baru, motivasi baru, dan merupakan kebanggaan bersama

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir resmi melantik 101 pejabat fungsional di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (27/2).

    “Dengan ini [saya] secara resmi melantik Saudara-Saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya pemahaman tugas, pokok, dan fungsi kepada pejabat yang baru dilantik. Ia mengingatkan bahwa mereka memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi dan memperkuat roda pemerintahan.

    Selain itu, dirinya juga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi integritas serta mematuhi aturan yang berlaku. “Saudara-Saudara sekalian semakin mendapatkan promosi, harus semakin menjaga integritas, etika, disiplin sehingga dapat menjadi panutan bagi yang lainnya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Tomsi berharap para pejabat yang dilantik dapat bekerja secara optimal serta memberikan kontribusi nyata bagi institusi. Ia juga menekankan pelantikan ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kebanggaan bagi keluarga serta masyarakat.

    “Saya berharap pelantikan pejabat fungsional ini dapat memberikan semangat baru, motivasi baru, dan merupakan kebanggaan bersama, khususnya Saudara dan keluarga,” ujar Tomsi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Panggil Pramugari Terkait Kasus Dana Operasional Eks Gubernur Papua

    KPK Panggil Pramugari Terkait Kasus Dana Operasional Eks Gubernur Papua

    Jakarta –

    KPK sedang melakukan penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pemprov Papua. KPK pun memanggil seorang pramugari bernama Selvi Purnama Sari (SP) sebagai saksi.

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan suap dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil lepala daerah pemerintah Provinsi Papua,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).

    Tessa menyebut pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK, Jakarta Selatan. Namun, dia belum menjelaskan apa saja yang akan didalami dalam pemeriksaan itu.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” sebutnya.

    Tessa belum mengungkap identitas tersangka dalam kasus ini. Dia juga belum mengungkap konstruksi perkaranya.

    Selvi sebenarnya pernah diperiksa pada Agustus 2023. KPK saat itu mendalami dugaan Selvi diminta mengantar duit oleh mantan Gubernur Papua mendiang Lukas Enembe.

    KPK memang sempat mengusut kasus dugaan korupsi berkaitan dengan dana operasional Gubernur Papua saat masih dijabat oleh mendiang Lukas Enembe. Dana itu disebut mencapai Rp 1 triliun per tahun

    Saat itu, KPK menyebut Lukas Enembe menggunakan dana operasional atau uang makan itu sebesar Rp 1 miliar. Alokasi itu diduga telah dirancang sedemikian rupa lewat peraturan gubernur (pergub) agar tindakan itu terkesan legal.

    “Itu yang kemarin disampaikan Pak Alex (Wakil Ketua KPK) bahwa dibuatlah peraturan gubernur sehingga itu tidak kelihatan. Jadi dia disembunyikan, dibuat peraturannya dulu sehingga itu menjadi legal, padahal nanti masuknya ke bagian makan dan minum,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada 27 Juni 2023.

    Lukas Enembe sengaja membuat peraturan gubernur (pergub) yang memuluskan rencana pengucuran dana operasional sebesar Rp 1 triliun per tahun. Pergub itu diduga dibuat untuk mengelabui pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri. Lukas Enembe telah meninggal dunia pada Desember 2023.

    (ial/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • SBY ajak kepala daerah tingkatkan ekonomi untuk sejahterakan rakyat

    SBY ajak kepala daerah tingkatkan ekonomi untuk sejahterakan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pengarahan kepada kepala daerah pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2).

    Pada kesempatan itu, SBY di hadapan para gubernur, bupati, wali kota, dan para wakilnya, mengajak daerah untuk bersama-sama meningkatkan perekonomian demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Langkah itu juga perlu diimplementasikan dengan sinergi pusat dan daerah.

    “Indonesia adalah emerging market, kemudian middle income country. Tapi ingat kita punya kekuatan keunggulan di masa lalu karena kita merebut kemerdekaan kita, it was not given,” kata SBY dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dirinya percaya berbekal sejarah panjang di masa silam, juga strategi yang terus dimatangkan, Indonesia bakal menjadi negara yang lebih kuat dan sejahtera. Oleh karena itu, SBY berpesan agar kepala daerah patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

    Ia mengingatkan mandat yang diberikan kepada para pemimpin merupakan amanat dari rakyat. Untuk itu, dirinya mendorong daerah untuk memperkuat sinergi dan mengoptimalkan sinkronisasi.

    Jika ada kepala daerah yang memiliki inovasi kebijakan, sambung SBY, penerapannya tetap perlu mengikuti aturan yang berlaku. SBY juga meminta kepala daerah agar betul-betul memahami Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta tata cara sistem pemerintahan.

    Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, SBY mengajak daerah untuk mendukung program prioritas yang telah dicanangkan pemerintahan saat ini.

    “Pak Prabowo ingin pertumbuhan ekonomi tinggi, makin tinggi, ingin lapangan pekerjaan tercipta, lebih banyak lagi. Ingin swasembada pangan, ingin swasembada energi, ingin industrialisasi dan hilirisasi sukses. Ini beliau harus dipahami dan [kita] harus menjadi bagian dari menyukseskan hal itu,” ujarnya.

    SBY menambahkan kepala daerah perlu menunaikan janji-janji kampanye yang selama ini diungkapkan. Selain itu, daerah juga didorong untuk mendukung terlaksananya visi-misi Presiden.

    Menurutnya, kepala daerah tetap perlu seirama dengan sistem pemerintahan. SBY berpesan agar menjadi daerah yang unggul, kepala daerah harus terus mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di dunia global.

    “Oleh karena itu perlu jaga diri baik-baik, tahu perkembangan dunia supaya kita tidak merugi. Intinya di situ,” ujar SBY.

    Adapun dalam pengarahan ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai moderator. Selama berlangsungnya forum tersebut, SBY tampak berdialog dengan sejumlah kepala daerah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data
    Penulis
    KOMPAS.com
    –
    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ) telah memasuki tahapan uji petik atau
    ground checking
    sebelum benar-benar digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
    ”
    Ground checking
    menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data,” kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2025).
    Ia menyatakan, pada tahap
     ground checking
    ini akan melibatkan lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melatih para pendamping dalam melakukan pengecekan dan pemutakhiran data.
    Hal tersebut dikatakan Wamensos Agus Jabo Priyono yang mewakili Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, saat menghadiri Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Kamis (27/2/2025)
    Pada kesempatan itu, Wamensos Agus Jabo berkordinasi dan melaporkan
    update
    terbaru tahapan uji petik DTSEN dengan para menteri terkait.
    Para menteri itu adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy,  Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
    Lalu juga para pejabat Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan DIgital (Kemenkomdigi), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kememterian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
    Wamensos Agus Jabo menyatakan bahwa progres pada tahapan g
    round checking
    akan dilaporkan dan dikordinasikan secara berkala kepada para stakeholder tersebut.
    Hal tersebut, lanjut dia, penting dilakukan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa akurat guna mendukung efektivitas program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan sinergi berbagai pihak termasuk antara pemerintah pusat dan daerah.
    Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme utama.
    Pertama
    , melalui sistem birokrasi berjenjang, dari pemerintah daerah hingga pusat, untuk memastikan data telah diverifikasi secara administratif.
    Kedua
    , dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar setiap perubahan kondisi sosial ekonomi dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat.
    Untuk mendukung proses ini, Kemensos memiliki aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status bantuan serta melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka, sehingga pendataan lebih akurat dan responsif.
    Sebelumnya, Agus Jabo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto merasa resah karena bantuan sosial (Bansos) di daerah banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, presiden memerintahkan penyusunan data tunggal.
    “Setelah DTSEN keluar kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan,” katanya.
    Ia menuturkan Presiden Prabowo ingin agar persoalan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026. Program pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jenis Mobil Maung yang Dipakai Prabowo, Jokowi dan SBY di Parade Senja

    Jenis Mobil Maung yang Dipakai Prabowo, Jokowi dan SBY di Parade Senja

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto bersama Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak hujan-hujanan naik mobil Maung dengan atap terbuka. Momen itu terjadi saat parade senja dalam rangkaian retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Ada tiga unit Maung yang ikut dalam inspeksi pasukan tersebut. Maung pertama diisi oleh Prabowo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Maung kedua ditumpangi Ketua DPR Puan Maharani bareng Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Sementara Maung ketiga diisi oleh Menkopolkam Budi Gunawan, Mendagri Tito Karnavian, dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Ketiganya melakukan inspeksi dengan mengelilingi barisan para taruna di lapangan. Inspeksi ini diiringi oleh marching band Genderang Seruling Canka Lokananta (GSCL). Setelah melakukan inspeksi, upacara dilanjutkan dengan penurunan bendera.

    Mobil yang digunakan adalah Maung MV3 jenis Irup. Mobil ini memang sering dipakai kepala negara saat melaksanakan upacara kenegaraan.

    Maung MV3 Irup (Inspektur Upacara) merupakan Maung MV3 Varian Tangguh yang dimodifikasi untuk kebutuhan Upacara atau Seremonial. Modifikasi yang dilakukan adalah membuat platform datar untuk berdiri dengan menghilangkan seluruh jok menyisakan milik pengemudi.

    Selain itu, keseluruhan body kendaraan bersifat terbuka dan Tubular body kendaraan dimanfaatkan sebagai pijakan tangan. Untuk platform datar di dalam kendaraan ditutup dengan karpet merah, menunjang sebagai kendaraan kehormatan untuk kegiatan seremonial. Terakhir, ada tangga yang terletak di belakang kendaraan untuk platform menaiki kendaraan.

    Basis mesinnya sebenarnya sama saja. Maung MV3 menggunakan mesin turbo diesel 2.200 cc. Mobil itu mampu melaju pada kecepatan aman 100 km/jam dan memiliki jarak tempuh hingga 500 km.

    (rgr/rgr)

  • BSKDN Kemendagri dan BPJS-Naker berkolaborasi lindungi pekerja rentan

    BSKDN Kemendagri dan BPJS-Naker berkolaborasi lindungi pekerja rentan

    penghapusan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita, karena itu, langkah kolaborasi ini penting untuk memastikan masyarakat mendapat perlindungan, baik aspek kesehatan maupun ketenagakerj

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk melindungi masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan.

    “Hal itu saya sampaikan kepada tim BPJS saat berkunjung ke Kantor BSKDN, Jakarta, Rabu (26/2),” kata Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, kolaborasi ini penting dalam menganalisis percepatan peningkatan cakupan penggunaan BPJS Ketenagakerjaan di daerah. Dia menyampaikan langkah ini juga merupakan bagian dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Universal Coverage Jamsostek (UCJ).

    Program ini didukung dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurutnya, pertemuan ini penting untuk menyukseskan program tersebut.

    “Dengan demikian, program nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini maupun kemiskinan pada umumnya bisa mencapai sasaran,” kata Noudy.

    Apalagi penghapusan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita. Oleh karena itu, langkah ini penting untuk memastikan masyarakat mendapat perlindungan, baik dari aspek kesehatan maupun ketenagakerjaan.

    BSKDN Kemendagri yang berfungsi menyusun dan merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri menyambut baik kerja sama tersebut.

    “Terima kasih untuk semangat yang sama untuk kita berkolaborasi dalam cara kita melaksanakan program nasional ini,” ujarnya.

    Ia menjelaskan penghapusan kemiskinan merupakan salah satu isu yang diberi atensi oleh BSKDN Kemendagri. Pihaknya juga memiliki berbagai inovasi untuk menghapus kemiskinan, salah satunya dengan mendorong pelayanan perizinan di daerah terintegrasi berbasis teknologi informasi.

    Selain memudahkan pelayanan, hal ini juga untuk memberikan kemudahan berinvestasi.

    Noudy menegaskan bahwa BSKDN Kemendagri mendukung adanya UCJ Award yang dapat memotivasi daerah untuk terus berkinerja. Program ini diyakini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sebagai bagian dari upaya penghapusan kemiskinan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hari Penutupan Retreat Kepala Daerah, Prabowo Akan Berikan Arahan Pemungkas

    Hari Penutupan Retreat Kepala Daerah, Prabowo Akan Berikan Arahan Pemungkas

    Hari Penutupan Retreat Kepala Daerah, Prabowo Akan Berikan Arahan Pemungkas
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Orientasi
    kepala daerah
    di
    Akademi Militer
    , Magelang, memasuki hari terakhir atau hari kedelapan, pada Jumat (28/2/2025).
    Tujuh hari telah berlalu dengan beragam rangkaian kegiatan yang telah dilalui oleh 450 kepala daerah di awal, menjadi 493 kepala daerah saat penutupan.
    Puluhan menteri dan kepala lembaga dihadirkan, bukan hanya untuk memberikan penanaman materi kepemimpinan, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang ideal.
    Pada acara pemungkas, penutupan acara
    retreat kepala daerah
    akan diisi langsung oleh
    Presiden Prabowo
    Subianto.
    Prabowo dijadwalkan mengisi langsung acara penutup sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh peserta kepala daerah, ditambah wakil kepala daerah yang baru didatangkan dua hari menjelang acara puncak.
    Berdasarkan jadwal acara yang diberikan Kementerian Dalam Negeri, Prabowo dijadwalkan memberikan pengarahan selama 2,5 jam yang dimulai pukul 09.00-11.30 WIB.
    Setelah sesi pengarahan, para kepala daerah dan Prabowo akan melaksanakan shalat Jumat, dilanjutkan dengan santap siang bersama sebelum acara dibubarkan pukul 14.00 WIB.
    Setelah pembubaran, secara resmi acara retreat yang berlangsung dari subuh hingga malam hari selama delapan hari berturut-turut itu selesai.
    Para kepala daerah dan wakil kepala daerah membubarkan diri dan kembali ke daerah yang masing-masing mereka pimpin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden terima laporan Mendagri soal retret kepala daerah

    Presiden terima laporan Mendagri soal retret kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21–28 Februari 2025.

    “Saya mendapat laporan dari Menteri Dalam Negeri, ternyata suasana yang terbangun adalah suasana cukup baik, cukup semangat, cukup harmonis, cukup mesra. Inilah kelebihan kita, inilah keunggulan kita,” kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan di sela-sela santap malam retret kepala daerah di Rumah Makan Husein Akademi Militer, Magelang, Kamis malam.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden pun mengungkap alasannya menginisiasi retret, baik itu untuk para menteri Kabinet Merah Putih maupun retret kepala daerah.

    “Inisiatif ini adalah saya sambut sangat baik. Maksud dan tujuan acara-acara seperti ini adalah untuk menimbulkan saling mengenal, dan saling kerja sama,” kata Presiden.

    Dia menyampaikan acara untuk saling mengenal itu penting karena para kepala daerah yang dipilih oleh rakyat itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Walaupun demikian, perbedaan itu bermuara kepada ujung yang sama, yaitu keluarga besar Nusantara.

    “Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda, suku yang berbeda-beda, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, tetapi kita sudah menjadi satu. Kita sudah menjadi satu keluarga besar Nusantara. Keluarga besar Indonesia,” sambung Presiden.

    Oleh karena itu, Prabowo menyebut meskipun retret ini baru dimulai pada masa pemerintahannya, dan belum sempurna, tetapi dia menilai retret kepala daerah yang berjalan selama beberapa hari terakhir cukup baik.

    “Inilah kelebihan kita. Inilah keunggulan kita,” kata Presiden.

    Presiden kemudian menekankan pentingnya selalu bermusyawarah untuk mencegah pertikaian dan mengatasi perbedaan.

    “Kita selalu cari jalan yang baik. Kita selalu cari jalan musyawarah. Kita selalu cari jalan damai. Kita selalu cari jalan yang terbaik untuk negara dan rakyat kita,” kata Presiden.

    Kegiatan santap malam bersama kepala daerah dan taruna-taruna berlangsung setelah Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera, yang merupakan rangkaian kegiatan retret. Dalam acara itu, ada juga Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Joko Widodo.

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Presiden dijadwalkan memberi pembekalan kepada para kepala daerah pada hari terakhir retret, sekaligus menutup kegiatan tersebut.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepala BSKDN tekankan sinergisitas pemerintah pusat-daerah saat retret

    Kepala BSKDN tekankan sinergisitas pemerintah pusat-daerah saat retret

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo menekankan sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah saat memimpin diskusi pada retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Yusharto, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu semakin kuat dalam mendukung pengembangan kebudayaan serta peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia.

    “Bapak ibu sekalian, memang tidak akan cukup waktu untuk membahas seluruh isu yang berkaitan dengan kebudayaan dan penyelenggaraan haji. Namun, ini bisa menjadi langkah awal bagi kita untuk membangun komunikasi lebih lanjut,” katanya.

    Yusharto bertugas memimpin diskusi dengan tema “Pemajuan Kebudayaan sebagai Pilar Pembangunan Daerah” serta “Transformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah” pada Rabu (26/2). Kedua tema tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf.

    “Tentu Pak Menteri dan Pak Kepala Badan tidak akan keberatan apabila ada komunikasi lebih lanjut dengan para kepala daerah,” ucap Yusharto kepada para kepala daerah hasil Pilkada 2024.

    Yusharto menjelaskan bahwa diskusi tersebut menyoroti berbagai aspek strategis dalam pengembangan kebudayaan di tingkat lokal dan tantangan dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah.

    Berbagai program kerja pun dirancang guna memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

    Selain merumuskan sejumlah program strategis, tutur Yusharto, para narasumber juga memaparkan capaian 100 hari kerja dalam kabinet Merah Putih, memberikan gambaran perkembangan terbaru dalam kebijakan kebudayaan dan penyelenggaraan haji di Indonesia.

    Menurut dia, diskusi tersebut dapat menjadi wadah bagi kepala daerah untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi baik terkait pengembangan kebudayaan di daerah maupun terkait peningkatan kualitas pengelolaan ibadah haji dan umrah pada masa mendatang.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kakorlantas: Pelayanan Samsat Harus Mudah, Cepat, dan Transparan

    Kakorlantas: Pelayanan Samsat Harus Mudah, Cepat, dan Transparan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan, pelayanan Samsat harus makin modern dan adaptif sejalan dengan transformasi digital. Pelayanan Samsat harus mudah, cepat, dan transparan.

    “Samsat harus hadir untuk kepentingan rakyat, memberikan layanan yang mudah, cepat, dan transparan. Digitalisasi Samsat, termasuk implementasi Samsat Digital dan BPKB Digital, adalah langkah penting dalam reformasi pelayanan publik,” kata Kakorlantas Agus Suryo, dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

    Selain itu, ia menyoroti pentingnya pelayanan berbasis teknologi agar masyarakat dapat mengakses layanan Samsat dengan lebih mudah tanpa kendala administratif yang berbelit-belit.

    Kakorlantas sebelumnya menghadiri rapat koordinasi (rakor) pembina Samsat tingkat nasional tahun anggaran 2025 di Surabaya, Jawa Timur, pada 25 Februari 2025. Acara ini juga dihadiri jajaran stakeholder utama, termasuk PT Jasa Raharja, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (BKD Kemendagri), serta perwakilan pemerintah daerah dan lembaga keuangan.

    Sebagai bagian dari rakor ini, dilakukan penandatanganan Program Kerja Bersama Pembina Samsat 2025 untuk memperkuat transparansi dan efisiensi layanan Samsat di seluruh Indonesia.

    Dengan tema “Transformasi Pelayanan Samsat yang Adaptif dan Transparan Melalui Digitalisasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik”, rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi Samsat dalam menghadapi tantangan regulasi, meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan, serta mendorong inovasi layanan berbasis digital.

    Dirjen BKD Kemendagri Agus Fatoni menyoroti peran penting pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagai sumber utama pendapatan daerah. Ia mengungkapkan bahwa capaian realisasi PKB dan BBNKB pada tahun 2024 telah melampaui target:

    Namun, Agus Fatoni juga menekankan perlunya peningkatan kepatuhan pajak kendaraan. “Pendataan kendaraan yang belum akurat serta sanksi yang belum tegas masih menjadi kendala. Dengan sinergi yang lebih kuat, kita dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” jelasnya.

    Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono menegaskan, kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dengan berbagai inisiatif, termasuk integrasi dengan MyPertamina dan SLIK OJK. Hal ini memastikan bahwa kepatuhan pajak kendaraan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga melalui sinergi antar-stakeholder,” ungkap Rivan.

    Sementara itu, Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas sepanjang 2024 berkat peningkatan kepatuhan pajak kendaraan.

    Melalui rakor ini, diharapkan sistem pelayanan Samsat makin modern dan adaptif, sehingga masyarakat dapat menikmati kemudahan dalam proses registrasi kendaraan, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ. Dengan transformasi digital, Samsat akan menjadi layanan publik yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.