Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Buka Perang Baru di Suriah, Israel Perintahkan IDF Lindungi Jaramana dari Serangan Pasukan Al-Sharaa – Halaman all

    Buka Perang Baru di Suriah, Israel Perintahkan IDF Lindungi Jaramana dari Serangan Pasukan Al-Sharaa – Halaman all

    Buka Perang Baru di Suriah, Israel Perintahkan IDF Lindungi Jaramana dari Serangan Pasukan Al-Sharaa

    TRIBUNNEWS.COM – Israel, yang mendapat gelontoran bantuan persenjataan baru dari Amerika Serikat (AS) baru-baru ini, dilaporkan bersiap membuka front baru di Suriah, negara Arab yang tengah bergejolak dalam transisi kepemimpinan.

    Indikasi itu datang saat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanannya, Israel Katz, menginstruksikan pasukan pendudukan Israel (IDF) untuk bersiap “mempertahankan” Jaramana di pinggiran ibu kota Suriah, Damaskus.

    Pada Sabtu, sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Netanyahu mengklaim bahwa “Jaramana diserang oleh pasukan rezim Suriah,” yang saat ini dikendalikan oleh pemimpin baru, Ahmed al-Sharaa sejak 29 Januari 2025.

    Pernyataan itu menambahkan, “Kami tidak akan membiarkan rezim baru di Suriah menyakiti komunitas Druze. Jika mereka disakiti, maka kami akan membalas dendam terhadap mereka [rezim].” 

    Kantor media Menteri Keamanan Israel juga mengeluarkan pernyataan, yang mengatakan:

    “Kami berkomitmen kepada saudara-saudara Druze kami di Israel untuk melakukan segala daya upaya guna mencegah terjadinya bahaya terhadap saudara-saudara Druze mereka di Suriah, dan kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan mereka.”

    KOMUNITAS DRUZE – Foto yang diambil dari The Times of Israel tanggal 28 Februari 2025 memperlihatkan Kota Hurfeish di Israel yang ditinggali oleh banyak komunitas Druze. Israel mempertimbangkan untuk menerima warga Suriah dari komunitas Druze untuk bekerja di Israel. (The Times of Israel)

    Operasi Keamanan Pasukan Suriah di Jaramana

    Saat ini, pasukan pemerintah Suriah pimpinan Ahmed al-Sharaa (dikenal juga dengan nama Muhammad al-Julani) tengah melancarkan operasi keamanan di Jaramana untuk melacak orang-orang yang dicari menyusul pembunuhan seorang anggota Departemen Keamanan Umum di Kementerian Dalam Negeri Suriah.  

    Al Mayadeen melansir, perburuan oleh pasukan Pemerintahan Baru Suriah ini terjadi menyusul meletusnya bentrokan antara pasukan Keamanan Umum Suriah (rezim pemerintahan baru Suriah) dan kelompok bersenjata di Jaramana, di pedesaan Damaskus, pada Sabtu pagi.

    Sementara itu, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan, bentrokan tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan 10 orang terluka.  

    Israel Berniat Buka Front Baru

    Komentator urusan Arab di Channel 12 Israel , Ohad Hamo, mengemukakan kalau ancaman baru-baru ini dari Netanyahu menunjukkan indikasi kalau Israel berniat membuka front perang baru di Suriah.

    Terlebih, ancaman Israel soal Jaramana ini datang setelah Netanyahu sebelumnya agar pasukan pemerintah baru menghindari memasuki Suriah selatan, menunjukkan “kemungkinan membuka front tambahan,” yang berpotensi menarik Israel ke dalam konflik baru dengan negara Arab, khususnya Suriah.

    Hamou menyatakan, ” Ketegangan antara Komunitas Druze dan otoritas pusat di Damaskus telah meningkat, khususnya pada Sabtu malam di Jaramana, di mana pasukan al-Joulani berusaha menguasai kota Druze.”

    Media Israel melaporkan kalau Netanyahu dan Katz menginstruksikan tentara Israel untuk “bersiap mempertahankan desa Druze Jaramana, di pinggiran Damaskus, yang saat ini sedang diserang oleh pasukan rezim Suriah.”

    Pernyataan itu juga menambahkan, “Kami berkomitmen kepada saudara-saudara Druze kami di Israel untuk melakukan segala hal yang kami mampu untuk mencegah terjadinya bahaya terhadap saudara-saudara Druze mereka di Suriah, dan kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan mereka.”

    Netanyahu Mau Gambarkan ‘Israel Sebagai Negara Adikuasa’ dibandingkan Suriah yang Baru

    Mengomentari pernyataan Netanyahu dan Katz, Yanon Yateh, koresponden urusan militer untuk saluran News 24 Israel, mengatakan, ” Netanyahu dan Katz mengumumkan bahwa mereka akan melindungi Druze , dengan menyatakan kalau mereka telah memberikan instruksi kepada tentara IDF untuk bertindak, mungkin melalui serangan peringatan, terhadap rezim baru di Suriah jika Druze diserang.”

    Ia menilai bahwa “ini adalah perkembangan yang sangat penting”, karena “Israel ingin menunjukkan di sini bahwa ini adalah langkah menuju negara adikuasa yang kontras dengan Suriah baru yang sedang berkembang.” 

    Potensi Perang IDF dengan Pasukan Al-Sharaa

    Sementara itu, Amir Bar Shalom, komentator urusan militer untuk Radio Angkatan Darat Israel , menyatakan kalau pernyataan Netanyahu “menunjukkan kalau kita sedang membahas kendali atas wilayah strategis. Kita masih dalam tahap awal tanpa ada gesekan dengan pasukan al-Joulani, tetapi gesekan semacam itu bisa saja terjadi.”

    Ia menjelaskan sikap baru Netanyahu terhadap Suriah dengan mengatakan: “Israel telah berkomitmen untuk bertindak secara militer jika Druze dirugikan, yang berarti Israel sedang mempersiapkan operasi militer di tanah Suriah ,”.

    Analis itu menambahkan bahwa “Netanyahu dapat melakukan ini tanpa mendeklarasikannya secara resmi.”

    Pada hari Sabtu, Jaramana menyaksikan operasi keamanan “untuk mencari orang-orang yang dicari” menyusul terbunuhnya seorang anggota Dinas Keamanan Umum di Kementerian Dalam Negeri Suriah.

     

    (oln/almydn/*)

     

     
     

     

     

     

  • Lapor KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Cium Dugaan Korupsi di Balik Retret Kepala Daerah

    Lapor KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Cium Dugaan Korupsi di Balik Retret Kepala Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan adanya dugaan tindak korupsi oleh PA/Mendagri, politisi, juga direksi serta komisaris PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI), dan PT Jababeka ke KPK, pada Jumat 28 Februari 2025 .

    Koalisi menilai penyelenggaraan kegiatan itu patut diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kecurigaan bermula dari disebarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang menyatakan akan diselenggarakan orientasi kepemimpinan pada 21 hingga 28 Februari 2025. Disebutkan pula bahwa pembiayaan ditransfer melalui PT LTI. Disusul kemudian Surat Edaran Nomor 200.5/692/SJ perihal Pembiayaan Kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang menyatakan seluruh kegiatan dibebankan pada APBN berdasarkan DIPA Kemendagri.

    Di tengah kebijakan pemangkasan anggaran, koalisi menilai, pemerintah justru tetap melaksanakan kegiatan orientasi untuk seluruh kepala daerah terpilih. Pelaksanaan agenda tersebut juga dipandang sangat kontroversial. Selain menunjukkan inkonsistensi pemerintah soal efisiensi, konsep yang digunakan seolah sedang berupaya membawa pemerintah daerah ke arah sentralisasi dan bernuansa militeristik. Hal tersebut menimbulkan polemik di masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan utama penyelenggaraan retret Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Koalisi masyarakat sipil antikorupsi menilai bahwa agenda retret melenceng dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Desain orientasi ini juga tidak sesuai dengan skema pendidikan dan pembinaan kepala daerah yang diatur dalam UU Pemerintah Daerah,” kata Julius Ibrani mewakili koalisi dalam keterangan tertulis bersama yang diterima Pikiran Rakyat pada Sabtu (1/3/2025).

    Dalam Pasal 373 UU No. 23/2014 disebutkan, gubernur diberikan kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Jika berdalih kegiatan tersebut merupakan pembinaan, yang berwenang adalah gubernur, bukan pemerintah pusat. Selain itu, agenda retret kepala/wakil kepala daerah diduga kuat melanggar ketentuan Perpres pengadaan barang/jasa (PBJ) dan terdapat praktik penyalahgunaan wewenang. Sebab dalam Pasal 1 angka 1 Perpres 16/2018 menyatakan bahwa kegiatan K/L/Perangkat Daerah yang dibiayai APBN/APBD dan prosesnya sejak perencanaan hingga serah terima merupakan aktivitas pengadaan barang/jasa.

    Agenda orientasi kepemimpinan atau disebut retret kepala daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ditengarai bermasalah. Mulai dari kerangka konsep perencanaan hingga pelaksanaan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Anggaran dalam DIPA untuk melaksanakan kegiatan ini berjumlah Rp10.350.000.000 yang diperuntukan untuk 1.092 orang. Namun, koalisi menemukan terdapat sejumlah pelanggaran yang setidaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 1999, dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018.

    Kegiatan orientasi atau retret merupakan aktivitas pengadaan barang/jasa yang sudah ditetapkan perencanaan pengadaannya oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Alih-alih tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Kemendagri, koalisi tidak menemukan informasi pengadaan terkait agenda orientasi kepala/wakil kepala daerah. Namun di lapangan, diketahui sudah ada pihak swasta yang jadi penyedia pembantu pelaksana kegiatan tersebut yakni, PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI) dan PT Jababeka.

    Koalisi menilai ada empat catatan masalah yang menjadi indikator terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Pertama, penyelenggaraan kegiatan retret diduga melanggar hukum terkait proses pengadaan barang/jasa. Seharusnya, jika berkaca pada data DIPA dan merujuk ketentuan Perpres PBJ, kegiatan ini wajib melalui proses tender. Metode yang sesuai dalam Perpres PBJ antara lain, e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Sejumlah metodenya tersebut tentu berbeda-beda, tetapi dengan nilai sesuai DIPA di atas Rp10 miliar, seharusnya menggunakan tender di mana tahapannya diatur dalam Pasal 50 Perpres. Mendagri selaku PA diduga tidak menjalankan ketentuan pengadaan seperti yang diatur dalam Perpres PBJ. Alhasil, program ini tidak transparan dan akuntabel.

    Kedua, kegiatan tersebut sarat dengan benturan kepentingan antara partai penguasa dengan elite Partai Gerindra. Potensi konflik kepentingan berupa persekongkolan itu terjadi antara Kemendagri dan PT LTI yang juga dimiliki oleh kader Partai Gerindra, sebagai direktur, komisaris, dan pemegang saham. Kedua orang kader Gerindra yang dimaksud tercatat sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan juga ada yang saat ini menjabat wakil ketua DPRD Brebes.

    Ketiga, pelaksanaan kegiatan orientasi atau retret ini tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 23/2014 dan seolah ada upaya sentralisasi serta bernuansa militerisme. Agenda itu sejatinya ditujukan untuk memastikan seluruh kepala daerah menjalankan pemerintahan daerah dengan memenuhi standar tata kelola berbasis asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance dan AUPB). Namun, adanya pendekatan militerisme yang digunakan untuk kegiatan instansi dan pejabat sipil; metode komando militerisme yang diterapkan, serta materi yang bersifat linear satu arah pusat ke daerah justru menggambarkan kembalinya rezim otoritarian seperti Orde Baru. Pemerintah daerah dinilai hanya dijadikan sebagai pelaksana komando pusat. Menurut koaliasi, hal tersebut jelas merusak sistem ketatanegaraan dan demokrasi yang dimandatkan konstitusi.

    Keempat, terdapat dugaan kolusi yang dilakukan antara Mendagri dengan orang-orang yang ada di dalam Partai Gerindra. Dengan diterobosnya aturan pengadaan barang/jasa dalam Perpres PBJ, mengindikasikan adanya perbuatan kolusi yang dilarang dalam UU No. 28 Tahun 1999. Permufakatan atau kerja sama tidak dilakukan dengan tunduk pada aturan yang berlaku, baik secara substansi (dalam UU Pemda) maupun prosedur (Perpres PBJ).

    “Oleh karena itu, kami mendesak agar KPK segera menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan serangkaian upaya penyelidikan.” Terlebih, koalisi menilai tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran hukum lain dan kerugian yang lebih besar akibat dari penyelenggaraan retret yang tidak transparan serta berubah-ubah informasinya.Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terdiri dari sejumlah lembaga masyarakat yang terdiri dari
    Themis Indonesia, PBHI, KontraS, ICW.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tanggapi Protes Keras Deddy Sitorus Terkait Pemilu 2024, Denny Siregar: PDIP Itu Banteng Bukan Lembu

    Tanggapi Protes Keras Deddy Sitorus Terkait Pemilu 2024, Denny Siregar: PDIP Itu Banteng Bukan Lembu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Sayap-sayap Patah, Denny Siregar, turut mrngomentari pernyataan anggota Dewan PDI Perjuangan.

    Hal ini usai Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu paling kacau dalam sejarah Indonesia. 

    Kritik itu Deddy sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri.

    “Pemilu kita di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling buruk dalam sejarah. Sah,” tegas Deddy dalam rapat.

    Deddy menyoroti banyaknya gugatan hasil Pemilu 2024 yang mencapai hampir 60 persen atau sekitar 310 dari total 545 hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

    Ia menilai angka ini mencerminkan buruknya penyelenggaraan pemilu di era Presiden Joko Widodo.

    “Hampir 60 persen, ini gila,” tegasnya.

    Terkait hal ini, Denny Siregar melalui cuitan di akun X pribadinya memberikan sindiran.

    Ia menyebut seharusnya gaya dewan dari PDIP seharusnya seperti yang diperlihatkan oleh Deddy Sitorus

    “Seharusnya gaya dewan dari @PDI_Perjuangan kayak gini semua,” katanya dikutip Minggu (2/3/2025).

    “Galak. Kritis. Bukan angguk2 trus nanti tersandera…,” ujarnya.

    Denny Siregar pun memberikan sindiran keras dengan menyebut PDIP itu Banteng bukan sebuah lembu yang patuh ke majikannya.

    “Perbanyak di dewan model2 spt ini. PDIP itu banteng. Jangan jadi lembu,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/Fajar) 

  • Harga Pangan Naik, DPR Wanti-wanti Satgas Pangan

    Harga Pangan Naik, DPR Wanti-wanti Satgas Pangan

    Jakarta

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, ada sejumlah komoditas pangan yang mengalami tren kenaikan harga, seperti telur ayam, cabai rawit merah, daging sapi, hingga minyak goreng bersubsidi yang masih dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700/liter.

    Ia menilai, tren kenaikan harga itu terjadi akibat meningkatnya permintaan pada periode Ramadan. Cucun mengatakan, Satgas Pangan perlu melakukan pemantauan dan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan.

    “Biasanya harga-harga ini naik menjelang Ramadan karena permintaan yang meningkat, tetapi kami berharap Satgas Pangan dapat mengontrol agar lonjakan harga tidak berlanjut dan merugikan masyarakat,” ujarnya.

    Cucun menekankan, pengawasan distribusi dan stok bahan pangan di pasar perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penimbunan yang menyebabkan kenaikan harga secara tidak wajar.

    “Jika pasokan berkurang, harga-harga pangan pasti akan melonjak. Oleh karena itu, kondisi seperti ini harus dihindari,” jelasnya.

    Menurutnya, Operasi Pasar Pangan Murah menjadi salah satu langkah tepat untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok. Adapun operasi pasar dilakukan serentak oleh pemerintah pada 24 Februari 2025 hingga 29 Maret 2025.

    Menurutnya, pasar pangan murah tidak hanya berperan dalam menjaga keterjangkauan harga, melain juga instrumen penting dalam upaya pengendalian inflasi di periode Ramadan hingga Lebaran.

    Dengan harga bahan pokok yang stabil dan terjaganya daya beli masyarakat, Cucun menyebut kondisi ini akan berdampak positif terhadap ekonomi nasional.

    “Kami berharap masyarakat, khususnya umat Muslim, dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang karena harga bahan pangan yang stabil dan terjangkau,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Cucun mengapresiasi gerakan tersebut. Pasalnya, harga dan pasokan bahan pokok yang stabil perlu dipastikan selama Ramadan.

    “Kami menyambut baik program operasi pasar yang digelar serentak di seluruh Indonesia untuk memastikan harga komoditas tetap aman. Stabilitas harga pangan sangat penting saat Ramadan,” tutupnya.

    Diketahui, operasi pasar ini dilakukan kolaboratif antara Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, BUMN Pangan, dan PT Pos Indonesia.

    “Ini merupakan wujud nyata dari keseriusan pemerintah untuk menjaga harga bahan pokok yang terjangkau dan stabil sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin masyarakat dapat beribadah dengan tenang tanpa takut ada lonjakan harga,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sabtu (1/3/2025).

    (rrd/rrd)

  • Kemendagri pastikan kesiapsiagaan trantibumlinmas selama Ramadhan

    Kemendagri pastikan kesiapsiagaan trantibumlinmas selama Ramadhan

    Kemendagri telah mengadakan Apel Kesiapsiagaan Nasional Damkarmat, Satpol PP, dan Satlinmas 2025 di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur (1/3)

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kesiapsiagaan nasional kekuatan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) selama Ramadhan 1446 H.

    Kemendagri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, memastikan kesiapsiagaan tersebut melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran 2025.

    “Melalui SE ini, peranan Satdamkarmat (Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan), Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Redkar (Relawan Pemadam Kebakaran), dan Satlinmas (Satuan Pelindungan Masyarakat) sangat penting dalam kelancaran arus mudik,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali.

    Selain itu, Safrizal mengatakan bahwa unsur trantibumlinmas tersebut dapat berperan untuk mendeteksi dan mengantisipasi persoalan-persoalan di lapangan, serta mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam bulan suci Ramadhan maupun peringatan Idul Fitri mendatang.

    Ia mengatakan bahwa peran tersebut akan mengoptimalkan sumber daya manusia di Satdamkarmat yang berjumlah 50.416 anggota, 122.610 anggota Satpol PP, 53.835 anggota Redkar, dan 1.253.758 anggota Satlinmas, untuk memenuhi pelayanan publik.

    Sementara itu, Kemendagri telah mengadakan Apel Kesiapsiagaan Nasional Damkarmat, Satpol PP, dan Satlinmas 2025 di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur (1/3).

    “Apel Kesiapsiagaan Nasional ini digelar dalam rangka menyinergikan seluruh kekuatan trantibumlinmas, yakni Satpol PP dan Satdamkarmat yang dibantu Satlinmas dan Redkar dalam memasuki bulan suci Ramadhan, dan menyongsong mudik lebaran 2025, sekaligus menjadi ajang bagi meningkatkan kompetensi jajaran,” kata Safrizal di Bontang, Kaltim (1/3).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik sepekan, Prabowo-Jokowi-SBY hingga Megawati soal retret

    Politik sepekan, Prabowo-Jokowi-SBY hingga Megawati soal retret

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik selama sepekan telah diwartakan ANTARA, dan berikut kami sajikan lima berita pilihan untuk Anda, yakni mulai dari Presiden Prabowo bersama Presiden Ke-7 RI Jokowi dan Presiden Ke-6 RI SBY menekan tombol peluncuran BPI Danantara secara bersamaan hingga PDIP menegaskan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak pernah melarang kader ikut retret kepala daerah.

    1. Prabowo, Jokowi dan SBY tekan tombol bersama luncurkan Danantara

    Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).

    Sebelum menekan tombol tersebut, Presiden Prabowo memberikan sambutan dan meluncurkan secara resmi BPI Danantara.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. PDIP tegaskan Megawati tak pernah larang kepala daerah ikut retret

    Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah dari partai tersebut untuk mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Basarah saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2), mengatakan bahwa Megawati melalui instruksi harian yang dikeluarkan pada Kamis (20/2) meminta kepala daerah yang merupakan kader PDIP untuk menunda perjalanan ke lokasi retret.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Mendagri terbitkan surat edaran efisiensi anggaran

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

    Beleid yang terbit pada 23 Februari 2025 itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD TA 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. AHY kembali terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrat

    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030 dalam Kongres VI Partai Demokrat.

    Hal tersebut diputuskan dalam kongres hari pertama yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (24/2).

    Selengkapnya baca di sini.

    5. DKPP jatuhkan sanksi pemberhentian tetap 4 komisioner KPU Banjarbaru

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

    Sanksi pemberhentian tetap tersebut dibacakan oleh Ketua DKKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Jumat (28/2), dengan nomor perkara 25-PKE-DKPP/2025. Perkara ini diadukan oleh mantan calon Wakil Wali Kota Banjarbaru Said Abdullah yang memberikan kuasa kepada Syarifah Hayana, Abdul Hanap, dan Daldiri.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Retret Kepala Daerah Usai, Wamendagri: Sekarang Fokus Kerja

    Retret Kepala Daerah Usai, Wamendagri: Sekarang Fokus Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 503 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah telah mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Seusai mengikuti retret, para kepala daerah diharapkan fokus untuk mengimplementasikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Retret baru saja selesai. Sekarang kita fokus bekerja di wilayah masing-masing. Para kepala daerah harus segera menyesuaikan RPJMD mereka dengan Asta Cita dan arahan presiden tentang efisiensi,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam program “Beritasatu Sore”, Sabtu (1/3/2025) dipantau dari YouTube Beritasatu, Minggu (2/3/2025).

    Bima Arya menekankan kepala daerah memerlukan waktu untuk menyesuaikan RPJMD mereka dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, Kemendagri akan mengawal pelaksanaan program-program daerah sebelum masuk ke tahap evaluasi.

    “Saat ini, fokus utama adalah memastikan kepala daerah bekerja secara maksimal, berkoordinasi dengan baik, dan menjalankan RPJMD secara efektif. Yang terpenting adalah memastikan hasil retret kemarin benar-benar diimplementasikan di daerah masing-masing,” jelasnya.

    Kemendagri juga akan mengadakan pembekalan bagi kepala daerah yang belum mengikuti retret. Menurut Bima Arya, retret kepala daerah merupakan mandat undang-undang yang dijalankan oleh Kemendagri sebagai pembina dan pengawas politik dalam negeri.

    “Peserta yang tidak mengikuti retret sebelumnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan mereka yang berhalangan hadir karena alasan tertentu. Pembekalan bagi mereka akan digelar setelah ada keputusan akhir dari MK,” jelasnya.

    “Saat ini ada sekitar 11 daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang. Kami harus menyesuaikan jadwal agar pembekalan bisa diikuti secara optimal oleh kepala daerah yang terpilih,” ujarnya.

    Berbeda dengan retret sebelumnya di Magelang, pembekalan ini akan diadakan dengan format yang lebih sederhana dan jumlah peserta yang lebih sedikit.

    “Mungkin durasinya sama, sekitar 7 hari, tetapi tempat dan narasumbernya akan berbeda. Bisa jadi melibatkan menteri atau pejabat terkait, tetapi konsepnya lebih minimalis dibandingkan retret kepala daerah sebelumnya,” pungkas Bima Arya.

  • Wamendagri: Kinerja Kepala Daerah Akan Dievaluasi secara Berkala

    Wamendagri: Kinerja Kepala Daerah Akan Dievaluasi secara Berkala

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya evaluasi kinerja kepala daerah secara berkala. Menurut Bima Arya, akuntabilitas kepala daerah sebenarnya dapat diukur setiap tahun melalui serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

    Pemerintah pusat maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat menilai mana program yang berjalan optimal dan mana yang perlu diperbaiki.

    “Secara kasat mata, koordinasi di wilayah juga bisa menjadi tolok ukur. Semester pertama dan kedua dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap program prioritas, seperti pemenuhan gizi, hilirisasi energi, dan ketahanan pangan,” ujar Bima Arya dalam program “Beritasatu Sore”, Sabtu (1/3/2025) dipantau dari YouTube Beritasatu, Minggu (2/3/2025).

    Untuk evaluasi kinerja kepala daerah yang lebih menyeluruh, Bima Arya menilai jangka waktu 2 tahun adalah periode yang paling ideal. Ia menekankan evaluasi dalam 6 bulan cenderung terlalu cepat, sedangkan dalam 1 tahun hanya dapat memberikan gambaran umum.

    “Evaluasi dua tahunan menjadi lebih komprehensif karena memungkinkan pemetaan yang lebih akurat terhadap pencapaian target nasional dan daerah. Kemendagri memiliki mekanisme tersendiri untuk menilai keberhasilan kepala daerah,” kata Bima.

    “Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan apakah target yang ditetapkan benar-benar tercapai,” tambahnya.

    Terkait penyelenggaraan retret kepala daerah yang baru saja berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025, Bima Arya menyebut kegiatan itu menjadi momen bersejarah. Acara ini diikuti 503 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah, dengan menghadirkan 40 menteri sebagai narasumber.

    “Retret ini menjadi sejarah bagi bangsa, bagaimana kebersamaan dibangun di awal pemerintahan, serta bagaimana target-target nasional diselaraskan dengan daerah,” ujar Bima Arya.

    Mengenai retret selanjutnya, Bima Arya menyebut kemungkinan besar akan diadakan pada 2027. Retret kepala daerah berikutnya juga menjadi evaluasi untuk mengukur progres pembangunan dan kinerja kepala daerah.

  • Gelar Potong Tumpeng dan Ramah Tamah di Pendopo Blitar usai Retret di Magelang, Rijanto: Luar Biasa

    Gelar Potong Tumpeng dan Ramah Tamah di Pendopo Blitar usai Retret di Magelang, Rijanto: Luar Biasa

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

    TRIBUNJATIM.COM, BLITAR – Bupati Blitar Rijanto dan Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah tiba kembali di Kabupaten Blitar usai mengikuti retret di Akmil Magelang, Jumat (28/2/2025) menjelang magrib.

    Penyambutan kedatangan Rijanto dan Beky di Kabupaten Blitar dilakukan secara sederhana dengan ramah tamah dan makan-makan, tanpa hiburan musik dan lainnya.

    Begitu sampai, Rijanto dan Beky langsung menuju ke Pendopo Sasana Adhi Praja di Kantor Bupati Blitar Kanigoro.

    Kedatangan Rijanto dan Beky disambut Sekda Kabupaten Blitar, Izul Marom. Rijanto dan Beky langsung menunaikan salat magrib kompleks Kantor Bupati Blitar Kanigoro.

    Usai salat magrib, Rijanto dan Beky melihat satu per satu karangan bunga ucapan selamat atas pelantikannya sebagai kepala daerah yang berjajar di Alun-alun Kanigoro, depan Kantor Bupati Blitar.

    “Sambil keliling melihat karangan bunga ucapan selamat, Pak Bupati dan Pak Wabup membacakan doa untuk para pengirimnya (karangan bunga),” kata Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Blitar, Mulyadi, di Pendopo Ronggo Hadi Negoro.

    Setelah dari Kantor Bupati Blitar Kanigoro, Rijanto dan Beky bergeser ke Pendopo Ronggo Hadi Negoro yang lokasinya berada di utara Alun-alun Kota Blitar.

    Sampai di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Rijanto dan Beky melaksanakan salat isya dan dilanjutkan salat tarawih.

    Usai salat tarawih, Rijanto dan Beky beramah tanah dengan para tamu, baik dari kelompok masyarakat, kolega, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Blitar di Pendopo Ronggo Hadi Negoro.

    “Tadi Pak Bupati dan Pak Wabup sempat potong tumpeng dulu sebagai ucapan syukur. Terus dilanjutkan ramah tamah dengan para tamu,” ujar Mulyadi.

    Pengalaman Ikut Retret di Magelang

    Di sela-sela ramah tamah dengan para tamu, Rijanto menyampaikan soal pengalamanya selama mengikuti retret yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di Magelang kepada wartawan.

    Rijanto mengatakan acara retret di Magelang ditutup langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

    “Luar biasa. Manfaatnya (retret) sangat banyak sekali. Pertama, tentunya program pemerintah pusat, visi-misinya Presiden, ini tentunya kami selaraskan dengan visi-misi baik Gubernur maupun Bupati. Dan ini bagus sekali,” kata Rijanto.

    Terutama, kata Rijanto, materi yang paling menonjol dalam retret adalah pengentasan kemiskinan, kemudian masalah penyerapan tenaga kerja, dan kemudian hilirisasi.

    “Itu yang menjadi fokus pembahasan. Dan, tentunya soal makan bergizi juga menjadi program utama,” ujarnya.

    Dikatakannya, pengalaman lain dalam retret, antara kepala daerah satu dengan kepala daerah yang lain bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa saling tukar pikiran, dan saling bertukar informasi potensi daerah masing-masing.

    Karena, selama mengikuti retret, para kepala daerah tidur dalam satu tenda. Rijanto sendiri satu tenda dengan Bupati Gorontalo dan Bupati Rokan Hilir.

    “Ini bagus sekali. Kita tahu, Gorontalo daerah penghasil jagung. Di lain pindah, Blitar potensi peternakan ayam petelur. Tentunya akan ada tindak lanjut. Retret ini akan dievaluasi Presiden melalui Mendagri,” katanya.

    Untuk itu, Rijanto akan mengajak semua stakeholder yang ada untuk ikut membangun Kabupaten Blitar lebih baik lagi ke depan.

    “Semua potensi masyarakat kita ajak bersama-sama. Saya dengan Pak Wabup (Beky) akan merangkul semua kekuatan, bagaimana agar Kabupaten Blitar menjadi semakin berdaya dan berjaya,” pungkasnya

  • 24 Daerah Harus Gelar PSU, KPU Masih Koordinasi Soal Dana dengan Kemendagri – Halaman all

    24 Daerah Harus Gelar PSU, KPU Masih Koordinasi Soal Dana dengan Kemendagri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum memberikan jawaban tegas apakah sudah ada jaminan dari pemerintah untuk anggaran pemungutan suara ulang (PSU).

    Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin mengatakan saat ini mereka masih berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Kami koordinasikan dengan Kemendagri,” kata Afif kepada wartawan, Sabtu (1/3/2025).

    Lebih lanjut, Afif menegaskan mereka bakal langsung melakukan supervisi ke daerah guna tak terulangnya kesalahan-kesalahan yang jadi alasan utama dilakukannya PSU.

    “Supervisi kami lakukan,” tegasnya.

    Total 24 daerah harus melakukan PSU dari 40 sengketa hasil pilkada yang diputus MK pada Senin (24/2/2025).

    KPU sendiri sudah menetapkan jadwal PSU.

    Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, menjelaskan PSU akan berlangsung dalam lima tenggat waktu, yaitu 26 Maret 2025 (30 hari), 10 April 2025 (45 hari), 25 April 2025 (60 hari), 25 Mei 2025 (90 hari), dan 23 Agustus 2025 (180 hari) sejak Putusan MK dibacakan.

    “Dipilah berdasarkan tenggat waktu,” kata Betty saat dikonfirmasi, Selasa (25/2/2025).

    Adapun, MK telah menegaskan perbedaan tenggat waktu ini menyesuaikan dari kompleksitas daerah yang terkena PSU.

    Berikut rincian jadwal PSU berdasarkan batas waktu yang telah ditetapkan:

    Tenggat Waktu 30 Hari (26 Maret 2025)

    PSU sebagian wilayah: Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Siak

    Rekapitulasi ulang: Kabupaten Puncak Jaya

    Tenggat Waktu 45 Hari (10 April 2025)

    PSU seluruh wilayah: Kabupaten Bengkulu Selatan

    PSU sebagian wilayah: Kabupaten Buru, Kota Sabang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Banggai, Kabupaten Bungo, Kabupaten Pulau Taliabu

    Tenggat Waktu 60 Hari (25 April 2025)

    PSU seluruh wilayah: Kota Banjarbaru, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Serang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Parigi Moutong

    Tenggat Waktu 90 Hari (25 Mei 2025)

    PSU seluruh wilayah: Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Pesawaran, Kota Palopo

    Tenggat Waktu 180 Hari (23 Agustus 2025)

    PSU seluruh wilayah: Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua

    Berikut 24 perkara yang diputuskan untuk digelar PSU:

    1. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Pasaman
    2. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP- XXIII/2025 Pilbup Mahakam Ulu
    3. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP- XXIII/2025 Pilbup Boven Digoel
    4. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Barito Utara
    5. Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Tasikmalaya
    6. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Magetan
    7. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Buru
    8. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB- XXIII/2025 Pilgub Papua
    9. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Pilwalkot Banjarbaru
    10. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Empat Lawang
    11. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Bangka Barat
    12. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Serang
    13. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP- XXIII/2025 Pilbup Pesawaran
    14. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Kutai Kartanegara
    15. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Pilwalkot Kota Sabang
    16. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII 2025 Pilbup Kepulauan Talaud
    17. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Banggai
    18. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Gorontalo Utara
    19. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Bungo
    20. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Bengkulu Selatan
    21. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO- XXIII/2025 Pilwalkot Kota Palopo
    22. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Parigi Moutong;
    23. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Siak
    24. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pilbup Pulau Taliabu.