Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Sosok Wiwiek Hargono, Istri Wali Kota Bekasi Menginap di Hotel saat Warga Kebanjiran, Ditegur Dedi – Halaman all

    Sosok Wiwiek Hargono, Istri Wali Kota Bekasi Menginap di Hotel saat Warga Kebanjiran, Ditegur Dedi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menegur Wiwiek Hargono, istri Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

    Pasalnya, Wiwiek Hargono memilih menginap di hotel saat warganya kebanjiran.

    Menurut Dedi Mulyadi, para pejabat yang kini tengah mendapatkan ujian karena daerahnya terdampak banjir, seharusnya berada bersama masyarakat yang terkena musibah.

    “Pada seluruh pejabat di manapun berada, mari kita sama-sama merasakan apa yang diderita masyarakat.”

    “Saat masyarakat mendapatkan musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah masyarakat,” ujar Dedi dikutip dari TribunJabar.id, Rabu (5/3/2025).

    Sosok Wiwiek Hargono

    WIWIEK HARGONO – Pelaksana tugas (Plt) Ketua TP PKK Wiwiek Hargono Tri Adhianto, difoto saat sesi wawancara khusus di Kantor Walikota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/7/2022). (Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA)

    Wiwiek Hargono adalah istri dari Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

    Ia memiliki nama asli Dwi Setyowati dan memiliki dua gelar yaitu Sarjana Komunikasi (SKom) dan Magister Manajemen (MM).

    Namun, ia lebih dikenal dengan nama Wiwiek Hargono Tri Adhianto.

    Wiwiek Hargono lahir di Jakarta, 19 Februari 1974 sehingga saat ini, usianya 51 tahun.

    Ia memiliki tiga anak di mana salah satunya menjadi anggota Polri.

    Sebagai istri Wali Kota Bekasi, Wiwiek Hargono pun menjabat sebagai Ketua TP PKK Kota Bekasi.

    Wiwiek Hargono aktif dalam bidang wirausaha, seni, budaya, pendidikan, keluarga serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia.

    Pada Mei 2024, Wiwiek Hargono terpilih sebagai Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Bekasi periode 2022-2026.

    KORMI, kata Wiwiek, merupakan organisasi olahraga yang dapat menjadi wadah untuk menaungi berbagai jenis olahraga yang bersifat rekreasi atau olahraga yang dilakukan dengan rasa gembira atau bahagia.

    Di sisi lain, Wiwiek Hargono juga aktif dalam bidang keagamaan dengan menjabat sebagai Ketua Majelis Taklim Nurul Fathia.

    Jabatan lain yang diemban Wiwiek Hargono adalah Ketua Jabar Bergerak Kota Bekasi dan Ketua Forum Kota Bekasi Sehat (FKBS).

    Wiwiek Hargono juga menunjukkan bakatnya di dunia seni dengan menciptakan berbagai lagu di antaranya Kota Bekasi Keren, Sahabat Sejati, dan Wahai Jiwa.

    Ia cukup aktif di media sosial terutama Instagram dengan akun @wiwiekhargono yang diikuti lebih dari 16 ribu follower.

    Balas Sindiran Warga

    Sejumlah warganet secara terang-terangan menyindir Wiwiek Hargono usai kabar dirinya menginap di hotel saat warga kebanjiran mencuat di media sosial.

    Banyak yang menyayangkan mengapa Wiwiek Hargono saat warganya tengah diterjang banjir.

    Mereka menilai tindakan Wiwiek Hargono tidak memiliki empati karena mempublikasikan video menginap di hotel saat ketika rumah warga Kota Bekasi terendam banjir. 

    Bahkan ada seorang warganet yang ingin melakukan hal serupa seperti Wiwiek Hargono.

    Menanggapi sindiran tersebut, Wiwiek justru mempersilakan. “silahkan bpk smg menginap dlm keadaan bahagia bkn krn musibah,” balasnya.

    Ia juga berterimakasih atas ucapan atau sindiran yang dilontarkan sejumlah warganet itu.

    “terima ksh bpk smg byk kebaikan yg Allah limpahkan pd kelg bpk & seluruh masyarakat kota bks,” tulis dia.

    Tahu istri dan keluarganya jadi bulan-bulanan karena menginap di hotel, Tri Adhianto mengatakan tidak ada keinginan atau kesan bermewah-mewahan serta flexing.

    Menurutnya, pilihan menginap di hotel justru bertujuan agar dapat melayani warga dengan cepat.

    “Saya selamatkan dulu anak dan istri saya, kemudian pagi-pagi jam 6 pagi saya juga harus sudah bergabung dengan warga.”

    “Saya harus bisa memastikan bahwa pada pagi hari itu logistik harus sudah siap, karena memang sejak jam 10 malam saya berada di lapangan, jam 2 pulang dan saya hanya mengambil istri dan anak saya,” kata Tri, Rabu (5/3/2025) dikutip dari Tribunbekasi.com.

    Sebelum banjir melanda, ia sempat khawatir kediamannya di Perumahan Kemang Pratama, Kecamatan Rawalumbu akan terendam banjir. 

    Ditambah berdasarkan pantauan, ketinggian muka air terus menunjukkan peningkatan status.

    “Karena pada saat jam 02.00 WIB pagi itu memang ketinggian air sudah 600, dan saya perkirakan bahwa Kemang itu pasti akan tenggelam, nah kalau saya bertahan di dalam (rumah) berarti saya nggak bisa keluar,” jelasnya.

    Tri Adhianto mengungkapkan alasan istrinya menginap dengan dirinya dan anak-anaknya untuk memastikan dengan cepat kondisi warga Kota Bekasi yang terdampak banjir.

    “Tentu ada hal-hal yang lebih baik lagi, supaya ini saja, supaya prosesnya (kebutuhan logistik warga terdampak banjir) bisa dipastikan lebih aman, tidak ada pengin kesan bermewah-mewahan,” kata dia.

    Tri Adhianto mengaku, menginap di hotel berbintang di Bekasi ketika banjir hanya untuk tidur. 

    “Hotel cuma sementara, buat tidur doang,” kata Tri.

    Sementara itu, Gubernur Dedi mengatakan, tidak akan memberikan sanksi untuk Wali Kota Bekasi dan istrinya. Sebab hal itu merupakan ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan Pemprov Jabar. 

    Dari Pemprov, kata dia, hanya memberikan pembinaan dan teguran. 

    “Sanksi tidak ada, itu kan SK-nya Mendagri. Sebagai Gubernur bisa melakukan pembinaan berupa teguran.”

    “Melalui media ini saya sampaikan teguran pada istri Wali Kota Bekasi untuk mengubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani,” katanya.

    Menurutnya, kepala daerah yang saat ini menjabat dipilih langsung oleh masyarakat.

    Sehingga, kata dia, para kepala daerah termasuk istrinya, harus turut menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat.

    “Termasuk istrinya harus melayani masyarakat apalagi istrinya yang juga ketua tim penggerak PKK yang harus jadi garda terdepan menyelesaikan problem masyarakat dari kekurangan gizi sampai kebanjiran,” katanya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Mengaku Tak Bisa Beri Sanksi Istri Wali Kota Bekasi yang Ngungsi ke Hotel saat Banjir dan Tribunbekasi.com dengan judul Viral Istri Disebut Tak Empati usai Menginap di Hotel saat Banjir, Ini Klarifikasi Wali Kota Bekasi

    (Tribunnews.com/Sri Juliati) (TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman) (Tribunbekasi.com/Rendy Rutama)

  • Daftar 11 Nama Anggota DPR Papua Pegunungan Terpilih Jalur Pengangkatan Regional 6 Maret 2025

    Daftar 11 Nama Anggota DPR Papua Pegunungan Terpilih Jalur Pengangkatan Regional 6 Maret 2025

    Daftar 11 Nama Anggota DPR Papua Pegunungan Terpilih Jalur Pengangkatan
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Panitia Seleksi (Pansel) Provinsi Papua Pegunungan secara resmi mengumumkan
    hasil seleksi

    calon anggota
    Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan (DPRP) untuk masa jabatan 2024–2029.
    Hasil seleksi
    ini melalui mekanisme pengangkatan jalur
    Otonomi Khusus
    .
    Pengumuman tersebut disampaikan pada 5 Maret 2025 oleh Ketua Pansel, Nomensen ST Mambraku.
    Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Kamis (6/3/2025), Nomensen menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan dengan teliti, transparan, dan profesional, serta tetap memperhatikan kebudayaan Papua Pegunungan.
    Dari proses seleksi tersebut, Pansel menetapkan 33 calon tetap atau daftar tunggu, serta 11 anggota terpilih.
    “Kami bekerja sesuai regulasi yang ada dan memastikan keterwakilan dari setiap daerah pengangkatan,” ujar Nomensen.
    Ia juga berharap masyarakat dan para calon yang belum terpilih dapat menerima hasil ini dengan lapang dada.
    “Kami berharap para calon terpilih dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Provinsi Papua Pegunungan,” tambahnya.
    Anggota Pansel Papua Pegunungan, Apris Risman Ligua, yang merupakan perwakilan dari kejaksaan, menjelaskan bahwa Pansel mengakomodasi calon yang sebelumnya merupakan pengurus partai atau masuk dalam daftar calon tetap pada pemilu legislatif sebelumnya.
    Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, dengan syarat mereka mengundurkan diri dari partai.
    “Kami memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengakomodasi mereka, dan ini telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Apris.
    Ia menambahkan bahwa sejak awal proses seleksi, persyaratan ini telah disosialisasikan, termasuk dokumen pengunduran diri yang wajib dilampirkan.
    “Pengecualian ini disesuaikan dengan kondisi wilayah Papua Pegunungan, di mana banyak potensi sumber daya manusia (SDM) yang masih terlibat dalam politik,” ujarnya.
    Dengan diumumkannya hasil seleksi ini, diharapkan para anggota terpilih dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Papua Pegunungan dan memajukan daerah di berbagai sektor selama masa jabatan 2024-2029.
    Nama 11 anggota DPR terpilih jalur pengangkatan
    1. Kabupaten Jayawijaya
    2. Kabupaten Pegunungan Bintang
    3. Kabupaten Yahukimo
    4. Kabupaten Tolikara
    5. Kabupaten Memberamo Tengah
    6. Kabupaten Yalimo
    7. Kabupaten Lanny Jaya
    8. Kabupaten Nduga
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Tegur Keras Istri Walikota Bekasi Ngungsi di Hotel Saat Banjir

    Dedi Mulyadi Tegur Keras Istri Walikota Bekasi Ngungsi di Hotel Saat Banjir

    GELORA.CO -Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegur keras istri Walikota Bekasi Tri Adhianto, yakni Wiwiek Hargono, yang mengungsi ke hotel berbintang empat saat rumah pribadinya di Perumahan Kemang Pratama, Bekasi Timur, terendam banjir. 

    Dedi menilai sikap istri Walikota Bekasi itu merupakan perilaku yang tak patut dicontoh. Karena sebagai istri pejabat publik harus terjun langsung di tengah masyarakat yang sedang terdampak banjir.

    Apalagi, lanjut Dedi, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, istri Walikota Bekasi seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai problem sosial masyarakat. 

    “Mulai dari kekurangan gizi sampai kebanjiran,” kata Dedi melalui video yang dikutip Kamis 6 Maret 2025.

    Meski begitu, Dedi mengaku tidak bisa memberikan sanksi terhadap Walikota Bekasi terkait perilaku minor istrinya tersebut.

    “Sanksi nggak ada. Walikota kan SK-nya dari Mendagri. Tetapi sebagai gubernur, bisa melakukan pembinaan berupa teguran melalui media,” kata Dedi.

    Istri Walikota Bekasi Tri Adhianto, Wiwiek Hargono diduga menginap di Hotel Horison Bekasi saat sejumlah wilayah Kota Bekasi terendam banjir.

    Peristiwa ini bahkan beredar luas di sejumlah platform media sosial. Warganet dibuat geram dengan video memperlihatkan Wiwiek mengungsi ke Hotel Horison Bekasi saat sebagian masyarakat harus merelakan rumahnya tenggelam.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi resmi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir yang terjadi di 8 kecamatan sejak Senin 3 Maret 2025 hingga Rabu 5 Maret 2025. 

    Banjir disebabkan intensitas hujan tinggi hingga membuat daerah aliran sungai Cileungsi dan Cikeas meluap ke pemukiman warga.

    Status tanggap darurat tertuang dalam putusan Wali Kota Bekasi nomor 400.9.10/Kep.135.BPBD/III/2025 tanggal 4 Maret. 

    Data yang diterima dari BPBD Jawa Barat, banjir terjadi di Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Bekasi Barat. Kecamatan Jatiasih, Pondokgede, Rawalumbu dan Kecamatan Bantargebang.

    Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Bambang Imanudin mengatakan sebanyak 61.223 jiwa terdampak, serta terdapat 132 titik banjir. Sebanyak 49 titik dapur umum didirikan dan 65 titik evakuasi

  • Komisi II DPR-Pemerintah Sepakati Batas Waktu Pengangkatan Tenaga Non-ASN – Page 3

    Komisi II DPR-Pemerintah Sepakati Batas Waktu Pengangkatan Tenaga Non-ASN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelesaikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada bulan Oktober tahun 2025 dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bulan Maret tahun 2026.

    Hal itu ditegaskan dalam poin kesimpulan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, Kementerian PANRB, dan BKN yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Rabu (5/03/2025).

    “Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah periode 2025-2030 yang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN atau sebutan lain, baik melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa,” kata Bahtra dalam rapat, Rabu (5/3/2025).

    Bahtra menyampaikan, penataan tenaga non-ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non ASN di instansi pusat maupun instansi daerah.

    “Sebagaimana amanat pasal 66 UU nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya,” kata dia.

    “Ada 5 poin kesimpulan rapat, dan intinya adalah kami di Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal agar penataan tenaga non-ASN ini segera selesai,” sambungnya.

    Dengan kesepakatan tersebut, lanjutnya, penataan pegawai non-ASN yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 akan diselesaikan secara sistematis.

    “Demi memberikan kejelasan dan kepastian bagi mereka yang selama ini berkontribusi besar dalam menjalankan tugas pemerintahan, baik di kementerian lembaga maupun yang ada di daerah di provinsi dan kabupaten kota,” pungkasnya.

    Rekrutmen CPNS 2024 telah memasuki tahap Seleksi Kompetensi Bidang, seperti yang viral baru-baru ini. Sejumlah peserta seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bakat-bakat unik mereka masing-masing. Mulai dari bakat bermusik hingga bela dir…

  • Pembelaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto soal Istrinya Dihujat Karena Ngungsi ke Hotel saat Banjir  – Halaman all

    Pembelaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto soal Istrinya Dihujat Karena Ngungsi ke Hotel saat Banjir  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto pasang badan untuk sang istri, Wiwiek Hargono yang viral karena nginap di hotel saat banjir melanda kota yang dipimpinnya.

    Tri Adhianto sudah angkat bicara menjelaskan alasannya menginap di hotel ketika banjir menerjang Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

    Diketahui, rumah Tri Adhianto yang berada di Kemang Pratama turut terendam banjir.

    Tri Adhianto bersama istri dan keluarga akhirnya mengungsi ke sebuah hotel berbintang di Kota Bekasi.

    “Iya benar menginap di hotel karena lokasi strategis,” kata Tri Adhianto, Rabu 
    (5/3/2025).

     

    Tri Adhianto Sebut Istrinya Turun Tangan Sedari Subuh Masak untuk Korban Banjir

    Tri Adhianto menyampaikan lokasi hotel yang ditempatinya memudahkan meninjau korban banjir.

    Namun, Tri menyampaikan tidak lama menetap di hotel.

    “Karena istri saya saja jam 04.00 WIB sudah bantu-bantu masak buat makanan korban banjir. Jadi, saya enggak stay selamanya di hotel,” tutur dia.

    Tri Adhianto mengaku, dia dan istrinya sudah meninggalkan hotel sejak pagi tadi guna meninjau korban banjir.

    “Lalu, saya dan istri jam 06.00 WIB sudah meninggalkan hotel,” ungkap dia.

    Tri mengaku menginap di hotel hanya untuk beristirahat.

    “Hotel cuma sementara, buat tidur doang,” tegas dia.

     

    Sebelumnya, video yang menampilkan istri Tri Adhianto sedang berada di suatu hotel beredar di media sosial.

    Video itu diunggah akun TikTok @rakyatbekasi.com.

    Dalam video yang beredar menunjukkan bahwa Tri beserta istri dan keluarganya sedang berada di sebuah hotel. 

    “Wali kota kita rumahnya kebanjiran gaes. Jadi nginepnya di Horison,” kata seorang perempuan yang merekam momen ketika istri Tri baru tiba di sebuah hotel di Bekasi.

    Pelaksana tugas (Plt) Ketua TP PKK Wiwiek Hargono Tri Adhianto, difoto saat sesi wawancara khusus di Kantor Walikota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/7/2022). Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha (Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA)

    Video tersebut juga diunggah akun TikTok Bekasi Update dan akun X @Gojekmilitan.

    “Cara terhindar dari banjir versi walkot,” tulis @Gojekmilitan.

    Hal tersebut, membuat Wiwiek Hargono mendapat sorotan, termasuk sang suami Tri Adhianto.

    Akun @wiwiekhargono pun mendapat banyak kritikan dari warganet.

    “Mau juga dong bu tidur di hotelnya….lumayan bs sahur di skylounge.”

    “Rakyatnya diajak ngungsi ke hotel juga boleh dongggg.”

    “Udah Bu gausah pikirin banjir, kan udah ngungsi di horison, sekeluarga. Keluarga ibuk mah aman ye kan.”

     

    Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegur keras istri wali kota (walkot) Bekasi, Wiwiek Hargono yang mengungsi ke sebuah hotel saat peristiwa banjir terjadi. 

    Menurut Dedi, seharusnya para pejabat berada di tengah-tengah masyarakat.

    Hal ini menjadi sorotan publik setelah rekaman video yang menunjukkan istri wali kota Bekasi tengah turun dari mobil dan hendak menginap di sebuah hotel di Bekasi viral di media sosial.

    Istri Wali Kota menginap di hotel karena kediamannya turut terendam banjir.

    Dalam video itu, terlihat Wiwiek menggunakan rompi Jabar Bergerak berwarna hijau, turun dari mobil sambil mengeluarkan barang bawaannya.

    Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi mengatakan, para pejabat yang kini tengah mendapatkan ujian karena daerahnya terdampak banjir, harusnya berada bersama masyarakat yang terkena musibah.

    “Pada seluruh pejabat di manapun berada, mari kita sama-sama merasakan apa yang diderita masyarakat. Saat masyarakat mendapatkan musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah masyarakat,” ujar Dedi, Rabu (5/3/2025).

     

    Wali Kota Bekasi dan Istri Bakal Kena Sanksi?

    Dikatakan Dedi, sanksi untuk Wali Kota Bekasi ataupun istrinya merupakan ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan Pemprov Jabar. 

    Dari Pemprov, kata dia, hanya memberikan pembinaan dan teguran. 

    “Sanksi tidak ada, itu kan SK nya Mendagri. Sebagai Gubernur bisa melakukan pembinaan berupa teguran. Melalui media ini saya sampaikan teguran pada istri Wali Kota Bekasi untuk mengubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani,” katanya.

    Menurutnya, kepala daerah yang saat ini menjabat dipilih langsung oleh masyarakat.

    Sehingga, kata dia, para kepala daerah termasuk istrinya, harus turut menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat.

    “Termasuk istrinya harus melayani masyarakat apalagi istrinya yang juga ketua tim penggerak PKK yang harus jadi garda terdepan menyelesaikan problem masyarakat dari kekurangan gizi sampai kebanjiran,” katanya.

    (tribun network/thf/Tribunnews.com)

  • Anggota DPR Desak PPPK 2024 Tetap Digaji meski Diangkat Maret 2026

    Anggota DPR Desak PPPK 2024 Tetap Digaji meski Diangkat Maret 2026

    Anggota DPR Desak PPPK 2024 Tetap Digaji meski Diangkat Maret 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi II DPR RI,
    Giri Ramanda N Kiemas
    , menegaskan pentingnya agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024 tetap menerima gaji meskipun jadwal pengangkatannya ditunda hingga Maret 2026.
    Giri mengungkapkan, tidak mungkin masyarakat yang telah lolos seleksi PPPK tahun 2024 gelombang pertama tidak digaji selama satu tahun tiga bulan.
    “Berarti kan kalau 12 bulan tambah 3 bulan, 15 bulan tanpa gaji, alangkah kejam kita dengan mereka karena UU ASN melarang membayar mereka,” ucap Giri, dalam rapat Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    Giri juga meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (
    Kemenpan RB
    ) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait
    gaji PPPK
    2024.
    “Ini harus segera dilaksanakan, lalu koordinasi dengan Kemendagri agar kawan-kawan di daerah bisa membayar gaji mereka melalui barang dan jasa yang secara aturan sudah dilarang melalui UU Nomor 20 Tahun 2023,” ungkap dia.
    Politikus PDI-P ini menekankan bahwa pemerintah harus mencari solusi agar para PPPK dapat digaji.
    “Ini harus dipikirkan bersama, jangan kita mundur-mundur jadwalnya. Ada orang yang hampir berapa? Hampir 1 juta orang ini enggak dibayar selama 15 bulan ke depan,” tambah Giri.
    Menanggapi pernyataan Giri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa pihaknya bersama Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran untuk memastikan adanya anggaran bagi gaji PPPK.
    “Jadi, kita sudah mengeluarkan surat Menpan dan surat Kemendagri sudah disiapkan agar tetap melakukan penganggaran itu sudah dari awal tahun kemarin, karena ini untuk yang tahap kedua supaya bisa diselesaikan,” jawab Rini.
    Diketahui dalam rapat Komisi II DPR dan Menpan RB, diputuskan bahwa pengangkatan calon aparatur sipil negara (ASN) 2024 ditunda.
    Meskipun demikian, Menpan RB memastikan bahwa semua pelamar yang lulus seleksi CASN akan tetap diangkat, baik calon pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
    Rencana pengangkatan calon PNS dijadwalkan pada Oktober 2025, sedangkan calon PPPK akan diangkat pada Maret 2026. “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” ujar Rini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI siapkan 290 kegiatan pasar pangan murah selama Ramadhan 

    DKI siapkan 290 kegiatan pasar pangan murah selama Ramadhan 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DKI siapkan 290 kegiatan pasar pangan murah selama Ramadhan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Maret 2025 – 21:45 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan lebih dari 290 kegiatan pasar pangan murah selama Ramadhan 1446 Hijriah/2025 di berbagai lokasi seperti kantor lurah, kantor wali kota, rumah susun dan permukiman warga.

    Pelaksana tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati di Jakarta, Rabu, memastikan berbagai pangan strategis dalam kegiatan tersebut dijual dengan harga terjangkau dan lokasinya mendekati hunian warga.

    Menurut dia, dari pantauan harga berbagai macam pangan strategis pada sejumlah pasar di Jakarta saat ini masih relatif terkendali.

    Adapun kenaikan signifikan terpantau hanya terjadi pada komoditas cabai merah.

    Namun, dia menyatakan kenaikan harga bukan disebabkan minimnya pasokan, melainkan dipicu permintaan pasar yang meningkat sebelum dan saat awal Ramadhan ini.

    “Kalau lain-lain seperti daging dan beras masih dalam kisaran harga yang nyaman untuk pembeli dan pedagang,” ujar Eliawati.

    Dia mengatakan tren kenaikan kebutuhan biasanya akan terus meningkat hingga puncaknya pada waktu mendekati Hari Raya Idul Fitri.

    Setelahnya, tren kebutuhan akan menurun seiring musim mudik dan banyak warga ke kampung pulang halaman mereka.

    Eliawati lalu mengajak masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak memborong karena stok berbagai pangan strategis di Jakarta saat ini memadai.

    “Dari hasil pantauan lapangan kami tadi, seperti kalau PBIC dan Bulog di digabung stoknya cukup sampai 6,5 bulan ke depan,” ujar dia.

    Pemprov DKI telah mengadakan kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Balai Kota DKI Jakarta.

    Kegiatan yang melibatkan seluruh unsur dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut membahas perkembangan harga dan upaya penyiapan berbagai pangan strategis bagi masyarakat.

    Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Kementerian Dalam Negeri agar setiap Pemerintah Daerah memberi atensi dan menyiapkan pangan strategis bagi masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Perbaiki Jalan yang Rusak, Ditargetkan Selesai Sebelum Lebaran – Halaman all

    Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Perbaiki Jalan yang Rusak, Ditargetkan Selesai Sebelum Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan rusak dan berlubang.

    Dirinya menargetkan perbaikan ini selesai sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Jadi untuk peran Pemda sudah saya sampaikan melalui SE maupuan Zoom Meeting selain saya minta segara perbaiki infrastruktur jalan provinsi dan kabupaten dan rusak dan berlubang,” kata Tito pada konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Menurut Tito, perlu waktu untuk memperbaiki kerusakan jalan. 

    Sehingga dirinya berharap jalan yang rusak tidak berimbas pada lalu lintas nasional saat periode mudik. 

    “Karena perlu waktu karena kalau terjadi kerusakan jalan, provinsi dan kabupaten itu akan berimbas kepada lalu lintas secara nasional,” kata Tito. 

    Selain itu, Tito juga meminta agar Pemda mempersiapkan rest area, dermaga, hingga pelabuhan.

    Dirinya berharap tidak ada penumpukan kendaraan pada saat arus mudik. 

    “Tadi rest area sudah disampaikan oleh Bapak Menko, dermaga dan pelabuhan, saya juga minta karena ada yang memiliki kewenangan dari pemerintah daerah. Agar kapal-kapal jangan sampai overload yang berbahaya, kemudian siapkan pelampung sesuai standar operating procedure masing-masing,” ujarnya.

    “Juga bandara-bandara, karena bandara-bandara kecil itu ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah, terutama daerah timur NTT, di Maluku, Maluku Utara, di Papua, ini juga kita minta kepada seluruh kepala daerah untuk mengecek bandara-bandara tersebut agar siapin,” tambahnya. 

    Mantan Kapolri tersebut juga meminta Pemda mempersiapkan kesediaan pangan menjelang Idul Fitri. 

    Sejumlah komoditas pangan, menurut Tito, memerlukan perhatian khusus dari Pemda agar tidak terjadi lonjakan harga. 

    “Kesiapan pangan, kami juga harus menyampaikan, setiap daerah, meskipun relatif terkendali, harga-harga juga terkendali, ada beberapa komoditas memang yang perlu atensi seperti cabai dan minyak goreng, ini juga setiap daerah agar melakukan pengecekan dan langkah-langkah untuk kesiapan,” tuturnya. 

    Terakhir, dirinya meminta Pemda untuk mempersiapkan tempat pariwisata. 

    Dirinya memprediksi akan terjadi lonjakan wisatawan saat libur lebaran. 

    “Karena ada beberapa daerah-daerah wisata yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kemudian tempat pantai misalnya, jangan sampai terjadi kecelakaan. Yang terakhir sekali, kesiapan juga dari daerah-daerah menghadapi masalah hidrometeorologi cuaca,” pungkasnya.

  • Komentar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Soal Istri Wali Kota Bekasi yang Mengungsi di Hotel saat Banjir – Halaman all

    Komentar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Soal Istri Wali Kota Bekasi yang Mengungsi di Hotel saat Banjir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Berikut komentar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dan istrinya, Wiwiek Hargono, yang menginap di hotel berbintang saat banjir melanda wilayahnya.

    Dalam video tersebut, Wiwiek Hargono terlihat mengenakan rompi Jabar Bergerak berwarna hijau, keluar dari mobil sambil membawa barang-barang pribadinya.

    Aksi ini menimbulkan pertanyaan terkait peran pemimpin daerah dalam menghadapi bencana, yang semestinya lebih menunjukkan empati terhadap masyarakat yang terdampak.

    Dedi menegaskan bahwa meskipun sanksi hukum terhadap Wali Kota Bekasi atau istrinya berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menurutnya, Pemprov Jabar memiliki wewenang untuk memberikan pembinaan berupa teguran.

    Dedi Mulyadi mengingatkan, para pejabat yang daerahnya terkena musibah harus lebih peka dan hadir di tengah masyarakat yang terdampak, bukan justru mencari kenyamanan di tempat yang aman.

    Dia mengatakan, kepala daerah dan istri mereka, khususnya yang juga memegang peran di organisasi kemasyarakatan seperti PKK, harus menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam situasi krisis.

    “Pemimpin harus memberi contoh nyata. Kita terpilih untuk melayani, bukan untuk mencari kenyamanan pribadi di tengah penderitaan masyarakat,” ujarnya dengan tegas.

    Diberitakan, dalam video tersebut, Wiwiek tampak sibuk mengatur barang bawaannya guna menginap di hotel.

    “Gais, kita antar ibu Wiwiek yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran gais, jadi nginepnya di (hotel),” kata perekam video.

    “Ngungsi ya,” ujar Wiwiek.

    Postingan video soal istri Wali Kota Bekasi mengungsi di hotel tersebut sontak ramai diperbincangkan.

    Netizen ramai memuat asumsi pro dan kontra soal aksi Wiwiek yang memilih tidur di hotel.

    Ada netizen yang tak mempermasalahkan aksi Wiwiek tersebut, ada pula yang menyayangkannya.

    Setelah dirinya viral hingga ramai disorot, Wiwiek pun merespon komentar sinis netizen dengan santai.

    Wiwiek justru bertanya ke netizen tersebut soal di mana lokasi warga yang belum mendapatkan bantuan.

    Sebab Wiwiek akan segera meluncur untuk menuju ke lokasi tersebut.

    Alih-alih kesal, Wiwiek justru mendoakan netizen yang telah berkomentar negatif terhadapnya.

    “Dimana yang belum dapat bantuan? Saya meluncur saat ini juga. Semoga semua selalu sehat dan dalam kedamaian apapun kondisinya,” balas Wiwiek Hargono.

    Wiwiek sejatinya dikenal aktif berorganisasi dan bermasyarakat khususnya di Bekasi.

    Maka tak heran jika Wiwiek berhasil terpilih menjadi ketua di Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kota Bekasi alias KORMI Kota Bekasi.

    Selain itu, Wiwiek juga bergabung dalam organisasi Jabar Bergerak bersama istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya.

    Wiwiek juga dikenal aktif di kegiatan ibu-ibu PKK Kota Bekasi.

    Sosok Wiwiek nyatanya tak lepas dari sang suami, Tri Adhianto.

    Termasuk dengan harta kekayaan Tri Adhianto, suami Wiwiek yang ternyata fantastis.

    Dikutip TribunnewsBogor.com dari laman LHKPN, harta kekayaan Tri Adhianto sang Wali Kota Bekasi tercatat mencapai Rp 12.179.914.164.

    Harta tersebut terdiri dari aset tanah dan bangunan senilai Rp 7.644.708.000.

    Selain tanah dan bangunan, Tri juga memiliki aset berupa kendaraan berjumlah Rp 1.655.000.000 serta kas senilai Rp 2.191.863.992 dan harta bergerak senilai Rp 688.342.172.

    Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, membenarkan dirinya dan sang istri menginap di hotel ketika terjadi banjir di Bekasi.

    Tri dan istrinya menginap di hotel tersebut karena letaknya strategis.

    “Iya benar menginap di hotel karena lokasi strategis,” ujarnya kepada Kompas.com di Perumahan Pondok Gede Permai, Rabu.

    Tri menyebut lokasi hotel yang ditempatinya memudahkan untuk meninjau korban banjir.

    Namun, Tri menyampaikan ia dan istri tidak lama menetap di hotel itu.

    “Karena istri saya saja jam 04.00 WIB sudah bantu-bantu masak buat makanan korban banjir. Jadi, saya enggak stay selamanya di hotel,” paparnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, lebih dari 52 ribu jiwa terdampak akibat banjir dengan ketinggian air yang bervariasi antara 50 hingga 350 sentimeter.

    Sejumlah fasilitas publik, termasuk rumah sakit, juga ikut terendam.

    Pelaksana Harian Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Anne Hermadiane Adnan, mengatakan pihaknya bersama BPBD Kabupaten/Kota dan relawan telah melakukan penanganan darurat, termasuk evakuasi warga, pendirian tempat pengungsian darurat, serta penyediaan logistik untuk korban.

    Bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat hujan deras dan meluapnya Kali Bekasi ini telah menyebabkan 14 kecamatan di Kabupaten Bekasi dan 7 kecamatan di Kota Bekasi terendam banjir.

    Saat ini, warga yang terdampak membutuhkan air minum, makanan siap saji, perlengkapan bayi, kebutuhan khusus perempuan, selimut, dan alas tidur.

    “Semua kebutuhan kita tetap upayakan untuk menjamin kelangsungan aktivitas korban terdampak sehari-hari,” kata Anne, Rabu.

  • Pemerintah dan DPR Sepakati Batas Waktu Penyelesaian Pegawai Non-ASN

    Pemerintah dan DPR Sepakati Batas Waktu Penyelesaian Pegawai Non-ASN

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi II DPR dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyepakati batas waktu penyelesaian pegawai non-ASN. Mereka menyepakati pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Maret 2026. Sementara calon PNS (CPNS) akan diangkat pada Oktober 2025.

    Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR dengan Kementerian PANRB dan BKN di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    “Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan PPPK untuk formasi 2024, Komisi II DPR meminta kementerian PANRB dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan pengangkatan PPPK pada Maret 2026,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong saat membacakan kesimpulan raker tersebut.

    Komisi II DPR, kata Bahtra, juga meminta Kementerian PANRB memastikan proses seleksi CPNS dan PPPK yang akan datang, dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia juga mengingatkan agar Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah 2025-2030 yang masih melakukan pengangkatan pegawai non-ASN atau sebutan lain.

    “Komisi II DPR meminta Kementerian PANRB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah periode 2025-2030 yang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN atau sebutan lain, baik melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa,” tandas Politisi Partai Gerindra tersebut.

    Bahtra mengungkapkan, penataan pegawai non-ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah. Karena itu, kata dia, Komisi II DPR meminta Kementerian PANRB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya. 

    “Intinya adalah kami di Komisi II DPR berkomitmen untuk terus mengawal agar penataan tenaga non-ASN ini segera selesai,” tegas Bahtra.

    Penataan pegawai non-ASN yang sudah berlangsung sejak 2005 akan diselesaikan secara sistematis. Hal ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian bagi mereka yang selama ini berkontribusi besar dalam menjalankan tugas pemerintahan baik di kementerian, lembaga maupun yang ada di daerah di provinsi dan kabupaten/kota.

    Pada kesempatan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkapkan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penataan pegawai non-ASN hingga tuntas. Komitmen tersebut, kata dia, sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Pemerintah dan DPR komitmen menyelesaikan penataan pegawai non-ASN dengan pendekatan komprehensif. Kami percaya pengadaan CASN harus disertai penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” kata Rini.

    Pemerintah telah melaksanakan seleksi CASN 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK, sesuai data per Januari 2025. Seleksi CPNS dimulai pada Agustus 2024, PPPK tahap 1 pada September 2024, dan PPPK Tahap 2 pada Januari 2025. 

    Pada 2024 lalu, pemerintah menetapkan formasi terbesar untuk PPPK sepanjang sejarah, yang merupakan bagian dari upaya menyelesaikan penataan pegawai non-ASN di berbagai instansi pemerintah.