Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Pemerintah Buka Posko di Tapanuli Utara, Bantuan Disalurkan Via Udara

    Pemerintah Buka Posko di Tapanuli Utara, Bantuan Disalurkan Via Udara

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama BNPB membangun Posko Nasional di Tapanuli Utara. Upaya ini untuk basis penyaluran logistik via udara ke lokasi bencana Sibolga-Tapanuli Tengah karena jalur darat terputus total.

    “Kita bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara untuk penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total. Termasuk membawa berbagai bantuan untuk masyarakat,” ujar Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

    Dia mengatakan pelayanan publik di Pemerintah Daerah (Pemda) Sibolga dan Tapanuli tetap berjalan. Pelayanan di kawasan bencana banjir bandang dan longsor dipastikan tidak akan berhenti.

    “Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk pimpin langsung tim ke lokasi. Prinsip utamanya adalah Pemerintahan Daerah yang terdampak bencana harus berjalan, jangan sampai mandeg dalam memberikan pelayanan publik, kami terus mengasistensi” kata

    Safrizal menuturkan, pihaknya telah memantau langsung ke lokasi banjir bandang dan longsor di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sejak Rabu (26/11). Akibat bencana itu, dia mencatat empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga, lalu 20 kecamatan di Tapanuli Tengah.

    Selanjutnya Safrizal mengingatkan Pemda yang terdampak untuk menetapkan status tanggap darurat. Menurutnya anggaran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan.

    “Peran kepala daerah sangat sentral untuk menetapkan status tanggap darurat bencana sehingga Pemda dapat memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sehingga dapat segera memulihkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik” ungkap Safrizal.

    “Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, siklon serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu, sinergi antara perangkat Pemda, Forkopimda dan seluruh masyarakat mutlak dilakukan,” katanya.

    (lir/lir)

  • Mendagri Apresiasi Provinsi Maluku Mampu Jaga Inflasi Tetap Terkendali Nasional 27 November 2025

    Mendagri Apresiasi Provinsi Maluku Mampu Jaga Inflasi Tetap Terkendali Nasional 27 November 2025

    Mendagri Apresiasi Provinsi Maluku Mampu Jaga Inflasi Tetap Terkendali
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi jajaran kepala daerah se-Provinsi Maluku yang mampu menjaga inflasi tetap terkendali di angka 2,30 persen secara tahunan (
    year-on-year
    /yoy).
    Sebagai daerah kepulauan, Tito menyadari bahwa upaya menjaga
    inflasi
    tersebut sangat menantang, sehingga capaian ini layak diapresiasi.
    “Paling tidak gampang daerah kepulauan ini ya, apalagi kalau ada ombak besar. Tapi, (mampu) terjaga di angka itu selama setahun ini, sangat bagus sekali,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (27/11/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Tito di hadapan awak media seusai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-
    Provinsi Maluku
    Tahun 2025 di Ruang VIP Bandara Pattimura, Kota Ambon, Maluku, Kamis.
    Dalam kesempatan tersebut, Tito meminta agar
    pertumbuhan ekonomi
    di Provinsi Maluku dapat terus ditingkatkan.
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku triwulan III-2025 berada di angka 4,31 persen yoy. Capaian ini meningkat dari triwulan II-2025 sebesar 3,39 persen.
    Tito secara khusus mendorong agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dioptimalkan di atas rata-rata nasional, yakni lima persen.
    Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan bahwa geliat perekonomian di masyarakat berjalan dengan baik.
    Oleh karena itu, kepala daerah perlu mengevaluasi target realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar sesuai dengan rencana.
    Tito menekankan bahwa kondisi perekonomian suatu daerah akan berdampak langsung terhadap masyarakat.
    “Karena kalau seandainya pendapatan belanjanya tidak jalan, enggak sesuai target, otomatis uang yang beredar akan berkurang. Ekonomi melamban,” ungkapnya.
    Lebih lanjut, Tito mendorong kepala daerah se-Maluku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya ini dapat dilakukan dengan menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan perizinan berusaha.
    Tito mencontohkan langkah serupa yang pernah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada masa Covid-19, sektor swasta, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di DIY mampu menjaga laju ekonomi tetap terkendali.
    “Buatlah program-program yang pro kepada swasta, supaya mereka bisa hidup,” ucapnya.
    Selain itu, Tito juga mendorong jajaran kepala daerah se-Maluku agar berkonsolidasi dalam rangka menyongsong perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).
    Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, jajaran kepala daerah serta forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) diminta menggelar rapat untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat.
    “Tolong dikonsolidasikan masalah keamanan ya. Satu lagi masalah pangan, kesediaan pangan, stok pangan, karena pasti
    demand
    akan meningkat, orang mau merayakan Natal dan Tahun Baru,” tegas Tito.
    Sebagai informasi, rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku, jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, serta para pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri Sebut Prabowo Beri Instruksi Gerak Cepat Tangani Bencana

    Wamendagri Sebut Prabowo Beri Instruksi Gerak Cepat Tangani Bencana

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk mengikuti rapat. Dalam rapat itu, Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga sigap bersinergi menangani bencana yang terjadi di sejumlah wilayah.

    “Ya, Presiden minta dikoordinasikan dengan cepat, itu ya, gitu ya. Jadi, tadi utamanya koordinasikan program-program prioritas di lapangan, sinergi antarkementerian terkait program prioritas, situasi akhir tahun, dan bergerak cepat tangani bencana,” kata Wamendagri Bima Arya usai rapat bersama presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Bima mengatakan Kemendagri telah memberikan perhatian khusus terkait dampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Sementara ini (tim) masuk di sana Sumatera Utara, Aceh, dan sekitarnya tadi. Daerah sanalah semua, ya. Karena menurut BMKG, ini November ini memang peak-nya (musim hujan). Terutama di daerah-daerah itu,” ujarnya.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melaporkan data dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Tercatat, ada 10 kabupaten/kota yang terdampak bencana pada musim hujan ini.

    Berikut ini data terbaru yang dihimpun oleh BNPB terkait kabupaten terdampak bencana di Sumatera:

    1. Kota Lhokseumawe (banjir)

    2. Kabupaten Aceh Barat (banjir)

    Kecamatan terdampak: 4 kecamatan
    Warga terdampak: 183 KK
    Pengungsi: 33 KK

    3. Kabupaten Aceh Utara (banjir)

    Kecamatan terdampak: 17 kecamatan
    Warga terdampak: 2.668 KK/4.441 jiwa
    Pengungsi: 1.270 KK/3.507 jiwa

    4. Kabupaten Aceh Timur (banjir)

    Kecamatan terdampak: 17 kecamatan
    Warga terdampak: 7.972 KK/29.706 jiwa
    Pengungsi: 920 KK/2.456 jiwa

    5. Kabupaten Aceh Singkil (banjir)

    Kecamatan terdampak: 7 kecamatan
    Warga terdampak: 6.579 KK/25.827 jiwa
    Pengungsi: 684 KK

    6. Kabupaten Bireuen (banjir)

    Kecamatan terdampak: 3 kecamatan

    Warga terdampak: 956 KK/2.272 jiwa
    Terancam terisolasi: 40 KK/100 jiwa

    Sumatera Utara

    7. Kabupaten Humbang Hasundutan (banjir bandang dan longsor)

    Kecamatan terdampak: 1 kecamatan
    Meninggal: 5
    Hilang: 4
    Luka berat: 7
    Luka ringan: 2

    8. Kabupaten Deli Serdang (banjir)

    Kecamatan terdampak: 2 kecamatan
    Warga terdampak: 427 KK/1.618 jiwa
    Pengungsi: 814 jiwa (dari Desa Paluh Kurau)

    9. Kabupaten Pakpak Bharat (banjir bandang)

    Kecamatan terdampak: 5 kecamatan
    Warga terdampak: Belum ada data jumlah KK/jiwa
    Korban meninggal: 1

    10. Kabupaten Tapanuli Tengah (banjir)

    Kecamatan terdampak: 11 kecamatan
    Warga terdampak: 1.902 KK
    Korban meninggal: 4
    Data pengungsi: masih dalam pendataan

    (fca/dek)

  • Prabowo perintahkan kementerian percepat tangani bencana Sumatera-Aceh

    Prabowo perintahkan kementerian percepat tangani bencana Sumatera-Aceh

    Ya, Presiden minta dikoordinasikan dengan cepat, utamanya koordinasikan program-program prioritas di lapangan, sinergi antarkementerian terkait program prioritas, situasi akhir tahun, dan bergerak cepat tangani bencana

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat proses penanganan bencana alam yang kini melanda sejumlah daerah di Indonesia.

    Pernyataan itu dikemukakan melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, seusai menghadiri rapat terbatas (ratas), di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    “Ya, Presiden minta dikoordinasikan dengan cepat, utamanya koordinasikan program-program prioritas di lapangan, sinergi antarkementerian terkait program prioritas, situasi akhir tahun, dan bergerak cepat tangani bencana,” katanya.

    Dikatakan Bima, instruksi itu disampaikan Presiden untuk merespons situasi akhir tahun yang diwarnai peningkatan curah hujan dan potensi bencana hidrometeorologi.

    Kemendagri, kata dia, telah mengerahkan tim khusus ke sejumlah wilayah yang saat ini berstatus rawan bencana, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan sekitarnya.

    Ia menyebutkan, wilayah-wilayah lain yang terdampak, termasuk Sumatera Barat, juga menjadi perhatian Presiden dan kementerian/lembaga terkait.

    “Karena menurut BMKG, November ini memang peak-nya,” katanya.

    Terkait laporan dari daerah, Bima mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif.

    “Kami sedang koordinasikan, ya. Kami pantau terus laporan terakhir,” tuturnya.

    Bima menegaskan bahwa koordinasi cepat antarkementerian/lembaga menjadi kunci untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif, terutama pada periode puncak cuaca ekstrem.

    Bencana hidrometeorologi kini melanda beberapa wilayah di Indonesia, terutama terpusat di Sumatera Utara dan Aceh, dipicu oleh intensitas hujan yang sangat tinggi akibat pengaruh tidak langsung Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka.

    Di Aceh, sembilan kabupaten/kota telah menetapkan status darurat bencana, dengan Kota Langsa menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah yang memaksa ribuan warga mengungsi.

    Sementara itu, di Sumatera Utara, setidaknya 13 kabupaten/kota menghadapi perluasan dampak bencana hidrometeorologi, yang mencakup banjir bandang dan longsor, memerlukan respons cepat dari otoritas setempat.

    Peringatan dini cuaca ekstrem juga dikeluarkan BMKG untuk provinsi lain, termasuk Sumatera Barat, Riau, Jambi, serta beberapa wilayah di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan potensi hujan lebat, petir, dan angin kencang.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi Belanja Daerah di Bawah 70%, Wamendagri Minta Percepat

    Realisasi Belanja Daerah di Bawah 70%, Wamendagri Minta Percepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan perkembangan terkait realisasi belanja daerah dan simpanan pemerintah daerah di perbankan jelang akhir tahun anggaran.

    Menjawab pertanyaan mengenai laporan terkait Transfer ke Daerah (TKD), Bima menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikannya apabila diminta oleh Presiden.

    Hal itu ia sampaikan sebelum menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    “Nanti kami sampaikan apabila Pak Presiden meminta laporan,” ujarnya.

    Meski begitu, dia mengungkapkan bahwa realisasi belanja daerah masih belum optimal.

    “Kami terus genjot untuk meningkatkan realisasi belanja. Ini gap-nya masih agak tinggi ya, masih sekitar belum sampai 70% gitu,” kata Bima.

    Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah berada di wilayah Indonesia timur untuk mendorong percepatan belanja daerah.

    “Pak Menteri pun sekarang khusus berada di Indonesia timur untuk mendorong percepatan belanja. Kami akan laporkan dan kami akan dorong agar daerah-daerah betul-betul memaksimalkan belanja di akhir tahun,” lanjutnya.

    Termasuk, kata Bima, terkait simpanan pemerintah daerah di bank, Bima menyebut hal itu sudah jelas posisinya.

    “Saya kira itu sudah clear ya. Jadi simpanan yang ada di bank itu cash management, ada yang karena SiLPA positif karena ada selisih antara pagu dan nilai proyek. Ada yang telat untuk dilakukan, itu semua sudah ada di kami. Sekarang kita fokus untuk memaksimalkan belanja daerah di akhir tahun,” katanya. 

    Bima menegaskan bahwa pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan kepala daerah untuk memastikan percepatan belanja publik dapat berjalan maksimal, terutama dalam mendukung kinerja ekonomi menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

    Saat ditanya mengenai perkiraan jumlah simpanan, termasuk angka sekitar Rp200 triliun, Bima mengatakan beberapa data sudah mengalami perbaikan.

    “Ada beberapa dikoreksi karena kan ada beberapa salah input, sudah disampaikan Pak Menteri juga,” tandas Bima.

  • Siklon Tropis Senyar Hantam Sumatra, Ini Respons Pemerintah Atasi Bencana

    Siklon Tropis Senyar Hantam Sumatra, Ini Respons Pemerintah Atasi Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pusat terus melakukan langkah cepat merespons bencana yang dipicu cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar di sejumlah wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan hal itu sebelum menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (27/11/2025).

    Bima menjelaskan bahwa pemerintah sedang memperkuat koordinasi dengan para kepala daerah, terutama dari wilayah-wilayah yang aksesnya belum pulih.

    “Kami melakukan komunikasi dengan para kepala daerah. Ada Walikota Langsa yang tidak bisa mengakses daerahnya, ya karena baru kembali dari Jakarta, dan saluran komunikasi masih terputus di sana,” ujarnya.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Bima telah mengirimkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal, untuk melakukan pemantauan langsung di daerah terdampak.

    Menurut Bima, pemulihan akses menjadi prioritas utama pemerintah mengingat banyak jalur komunikasi dan listrik yang terputus.

    “Kami mengirim Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pak Safrizal, untuk memonitor di sana. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses, ya. Karena PLN juga terputus, saya berkomunikasi, berkoordinasi dengan Wamenkomdigi, Pak Angga, yang segera dengan cepat, ya, berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi,” katanya.

    Selain itu, pemerintah juga sedang mengupayakan tambahan akses transportasi untuk menjangkau wilayah yang hingga kini masih terisolasi.

    “Nah, Pak Safrizal juga, Dirjen Adwil, telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi. Ya, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan. Karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah,” ucapnya. 

    Terkait arahan langsung dari Presiden Prabowo, Bima menyebut bahwa laporan resmi baru akan disampaikan setelah rapat.

    Sementara, untuk data korban, Bima menyebutkan bahwa informasi sementara masih terbatas akibat terputusnya jaringan telekomunikasi.

    “Kemarin itu, ya, ada beberapa tercatat sembilan ya yang terdata. Ya, tapi ya kita belum bisa memastikan, ya. Karena jalur komunikasi kan terputus,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah rapat terbatas hari ini akan membahas secara khusus penanganan bencana tersebut, Bima menyebut pembahasannya kemungkinan tidak hanya soal bencana.

    “Ya, sepertinya antara lain begitu, ya. Tapi kelihatannya ada juga hal-hal lain seperti infrastruktur di daerah, kondisi perekonomian di daerah, dan lain-lain,” tandas Bima.

  • Belanja daerah rendah, Kemendagri kawal percepatan jelang akhir tahun

    Belanja daerah rendah, Kemendagri kawal percepatan jelang akhir tahun

    hingga saat ini realisasi belanja daerah masih tertahan di level belum mencapai 70 persen, sehingga pemerintah pusat kembali mendorong percepatan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan pihaknya terus mengawal percepatan realisasi belanja daerah dan Transfer Kas Daerah (TKD) di tengah masih rendahnya serapan anggaran hingga menjelang penghujung tahun 2025.

    Saat akan menghadap Presiden Prabowo Subianto, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Bima mengatakan laporan terkait TKD akan disampaikan kepada Presiden apabila diminta.

    “Nanti kami sampaikan apabila Pak Presiden meminta laporan,” ujar Bima Arya kepada awak media.

    Menurutnya, hingga saat ini realisasi belanja daerah masih tertahan di level belum mencapai 70 persen, sehingga pemerintah pusat kembali mendorong percepatan.

    “Kami terus genjot untuk meningkatkan realisasi belanja. Ini gapnya masih agak tinggi, belum sampai 70 persen. Pak Menteri pun sekarang khusus berada di Indonesia timur untuk mendorong percepatan belanja,” katanya.

    Bima Arya mengatakan bahwa Kemendagri akan melaporkan perkembangan terbaru serta terus mendesak pemerintah daerah agar memaksimalkan penyerapan anggaran jelang akhir tahun.

    “Kami akan dorong agar daerah-daerah betul-betul memaksimalkan belanja di akhir tahun,” katanya.

    Terkait simpanan dana daerah di bank, Bima Arya menyebut persoalan tersebut kini telah jelas dan terdata.

    Ia menjelaskan bahwa sebagian dana mengendap karena mekanisme cash management, termasuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang muncul akibat selisih antara pagu dan nilai proyek, serta keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

    “Saya kira itu sudah clear ya. Jadi, simpanan yang ada di bank itu cash management ada yang karena SILPA positif karena ada selisih antara pagu dan nilai proyek,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah nilai simpanan tersebut masih berada di kisaran Rp200 triliun, Bima Arya menyebut ada koreksi data akibat sejumlah kesalahan input yang sebelumnya terjadi.

    “Ada beberapa yang dikoreksi karena ada salah input. Sudah disampaikan Pak Menteri juga,” ujarnya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri laporkan penanganan bencana Sumatera ke Prabowo

    Wamendagri laporkan penanganan bencana Sumatera ke Prabowo

    “Nanti, kami akan laporkan mengenai itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan dirinya akan melaporkan mengenai penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera kepada Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

    “Nanti, kami akan laporkan mengenai itu,” kata Bima Arya saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan pihaknya terus memantau kondisi di sejumlah wilayah yang terdampak bencana dan masih mengalami gangguan akses, seperti di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Kemendagri, kata dia, terus menjalin komunikasi dengan para kepala daerah terkait penanganan korban, lokasi akses yang terputus, hingga gangguan telekomunikasi.

    Kemendagri juga telah menugaskan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Safrizal Zakaria Ali untuk meninjau langsung situasi di lapangan.

    “Kami mengirim Dirjen Bina Adwil Pak Safrizal untuk memonitor di sana. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses, ya,” ucap dia.

    Bima Arya mengatakan prioritas pemulihan saat ini meliputi akses komunikasi dan listrik. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo untuk pemulihan jaringan melalui PLN dan operator seluler.

    Dia menambahkan penambahan akses transportasi juga turut dikoordinasikan, termasuk pemanfaatan helikopter untuk menjangkau daerah-daerah yang masih terisolasi.

    “Pak Safrizal telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan, karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah,” kata Bima Arya.

    Diketahui, bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Senin (24/11) telah menyebabkan empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga, sedangkan di Tapanuli Tengah terdapat 20 kecamatan yang terdampak bencana.

    Hujan deras di Kota Sibolga sejak Senin (24/11) hingga Selasa (25/11) memicu serangkaian longsor yang berdampak ribuan warga mengungsi, termasuk kejadian di Aceh.

    Lalu di Sumatera Barat, hujan selama lima hari berturut-turut menyebabkan ribuan rumah terdampak banjir.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Malaysia Tegaskan Tak Akan Jadi Tempat Berlindung Siapapun

    Malaysia Tegaskan Tak Akan Jadi Tempat Berlindung Siapapun

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan Malaysia berkomitmen pada hukum internasional dan kerja sama dalam memberantas korupsi dan kejahatan lintas batas.

    “Pemerintah ingin menekankan bahwa Malaysia menghormati prinsip-prinsip hukum internasional dan komitmen kerja sama regionalnya,” ujar Saifuddin dilansir TheStar, Kamis (27/11/2025).

    “Oleh karena itu, jika terdapat bukti dan permintaan resmi yang diajukan oleh pemerintah Indonesia terkait individu ini, Kementerian Dalam Negeri, melalui lembaga penegak hukum terkait, akan memberikan kerja sama penuh,” imbuhnya.

    Dia memastikan Malaysia tidak akan menjadi tempat berlindung bagi seorang yang terjerat dalam kasus hukum. Dia menegaskan Malaysia akan taat hukum.

    “Pemerintah tidak akan membiarkan Malaysia menjadi tempat berlindung yang aman bagi individu mana pun yang ingin menghindari tuntutan hukum di negara asalnya,” katanya.

    Untuk diketahui, ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang diduga atau telah terbukti melakukan tindak pidana dari suatu negara tempat ia berada kepada negara yang meminta, biasanya negara tempat kejahatan dilakukan. Permintaan ekstradisi dilakukan melalui mekanisme resmi antarnegara sesuai perjanjian ekstradisi atau hukum internasional.

    Halaman 2 dari 2

    (zap/dhn)

  • Kemendagri kirim tim cek lokasi banjir dan longsor di Aceh dan Sumut

    Kemendagri kirim tim cek lokasi banjir dan longsor di Aceh dan Sumut

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah (Dirjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali bersama tim Kemendagri turun langsung untuk melakukan pengecekan di lokasi banjir dan longsor di Kota Sibolga, Sumatera Utara.

    “Banjir yang disusul longsor ini terjadi di enam titik Lokasi. Pak Mendagri menginstruksikan saya untuk pimpin langsung tim ke Lokasi. Kami telah berkoordinasi dengan Menko PMK dan Kepala BNPB,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Senin (24/11) telah menyebabkan empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga, sedangkan di Tapanuli Tengah terdapat 20 kecamatan yang terdampak bencana.

    Safrizal menuturkan, hujan deras di Kota Sibolga sejak Senin (24/11) hingga Selasa (25/11) memicu serangkaian longsor yang berdampak ribuan warga mengungsi, termasuk kejadian di Aceh.

    Ia mengatakan berbagai pihak telah melakukan evakuasi hingga Selasa siang. Tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, Satpol PP dan Damkar telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak.

    “Kita punya Satpol PP dan Damkar yang responsif dalam menangani bencana alam dan penyelamatan evakuasi korban terdampak banjir dan longsor. Sebagai langkah konkret malam ini Kemendagri dan BNPB akan langsung bangun Posko Nasional di Tapanuli Utara sebagai basis penyaluran logistik via udara karena jalur darat terputus total, termasuk membawa bantuan tenda yang sangat dibutuhkan di lapangan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, pihaknya telah bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah.

    Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada Jumat (21/11) secara virtual dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Dalam arahan tersebut, Safrizal menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.

    Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.

    “Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi momentum respon pertama sangat penting,” kata Safrizal.

    Sebagai tindak lanjut, Safrizal meminta pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing.

    Apel tersebut diinstruksikan untuk melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, unsur relawan seperti satlinmas dan redkar, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    “Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap, jangan kendor sedikitpun,” tutur Safrizal.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.