Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Mendagri pastikan pelaksanaan PSU di 24 wilayah tak sentuh APBN

    Mendagri pastikan pelaksanaan PSU di 24 wilayah tak sentuh APBN

    ANTARA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jumat (7/3), memastikan pembiayaan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) seluruhnya akan mengandalkan APBD baik kabupaten/kota maupun provinsi. Tito menyebut efisiensi anggaran perlu dilakukan dengan cermat oleh setiap pemerintah daerah guna membiayai PSU di wilayah masing-masing. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Soni Namura/Rinto A Navis)

  • Bertemu Prabowo, Tito-Budi Arie Bahas Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih

    Bertemu Prabowo, Tito-Budi Arie Bahas Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih

    Jakarta

    Mendagri Tito Karnavian dan Menkop Budi Arie baru saja bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan keduanya melaporkan kelanjutan program Koperasi Desa (kopdes) Merah Putih.

    “Pagi ini kami diundang rapat oleh Pak Presiden mengenai koperasi desa Merah Putih, termasuk juga bagaimana itu bisa disosialisasikan kepada seluruh desa-desa di seluruh Indonesia,” kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    “Yang pasti gini, keberadaan kooperasi desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di koperasi desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Tito menjelaskan Kopdes Merah Putih ini akan menggagas penyediaan pangan satu pintu atau one stop system. Koperasi itu akan menyerap hasil pangan desa untuk kemudian dijual.

    “Apa tugasnya kooperasi ini? Salah satunya di antaranya adalah mereka membeli. Ada cold storage-nya untuk menyimpan, ada gudang, gerai-gerai segala macam, apotek. Jadi one stop system ini, one stop solution. Ada kliniknya dan lain-lain. Sehingga diharapkan, di antaranya untuk masyarakat ketahanan pangan, dapat diserap oleh kooperasi-kooperasi desa ini,” kata Tito.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Dengan begitu, kata dia, harga hasil pangan rakyat tidak perlu dikhawatirkan akan anjlok karena sesuai pemerintah. “Sehingga tidak diambil, terjual murah karena harga turun, dengan harga yang sudah dipatok oleh pemerintah,” katanya.

    Lebih lanjut, Tito mengatakan pemerintah akan mendukung pendanaan Kopdes Merah Putih melalui Himpunan Bank Negara (Himbara). Angkanya, kata dia, sekitar Rp 5 miliar per desa.

    “Nah, koperasi ini perlu dibentuk di semua desa. Dan nanti kita akan sampaikan kepada desa. Dan juga akan kita sampaikan ada dukungan dari pemerintah nantinya. Di antaranya dari Bank Himbara. Kalau saya tidak salah sekitar Rp 5 miliaran dibutuhkan untuk kepentingan itu. Cold storage, gudang, dan lain-lain. Management, dan lain-lain,” ujar dia.

  • Pasukan Suriah Bentrok dengan Loyalis Assad, 70 Orang Tewas

    Pasukan Suriah Bentrok dengan Loyalis Assad, 70 Orang Tewas

    Damaskus

    Pasukan pemerintah Suriah dan para militan loyalis mantan Presiden Bashar al-Assad terlibat bentrokan berdarah. Lebih dari 70 orang tewas dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka dalam bentrokan tersebut.

    Bentrokan berdarah itu, seperti dilansir AFP, Jumat (7/2/2025), melibatkan pasukan pemerintah dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri Suriah dengan para militan loyalis Assad, yang pemerintahannya digulingkan pada Desember lalu.

    “Lebih dari 70 orang tewas dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka, dan ditangkap, dalam bentrokan berdarah dan penyergapan di pantai Suriah antara para anggota Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri, dan para militan dari tentara rezim yang sudah tidak ada lagi,” sebut Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris dalam pernyataannya.

    Dilaporkan sebelumnya bahwa bentrokan yang terjadi pada Kamis (6/3) waktu setempat itu menewaskan sedikitnya 48 orang di kota pesisir Jableh dan desa-desa di sekitarnya. Syrian Observatory menyebut bentrokan itu sebagai “serangan paling brutal terhadap otoritas baru sejak al-Assad digulingkan”.

    Jumlah korban tewas secara keseluruhan selama bentrokan pecah pekan ini belum diketahui secara jelas.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Laporan Syrian Observatory menyebut para petempur pro-Assad menewaskan 16 personel keamanan Suriah, sedangkan 28 petempur loyalis Assad dan empat warga sipil juga tewas dalam bentrokan itu.

    Pertempuran sebelumnya terjadi di Provinsi Latakia, yang terletak di pesisir Laut Mediterania, yang merupakan jantung minoritas Alawite — etnis asal Assad. Latakia sebelumnya dianggap sebagai benteng dukungan bagi Assad selama pemerintahannya.

    Seorang pejabat keamanan di Latakia, Mustafa Kneifati, mengatakan bahwa dalam “serangan yang direncanakan dengan baik dan telah direncanakan sebelumnya, beberapa kelompok sisa-sisa milisi al-Assad menyerang posisi dan pos pemeriksaan kami”, menargetkan patroli di area Jableh.

    Serangan itu, menurut Kneifati, menyebabkan “banyak korban tewas dan korban luka di antara pasukan kami”. Dia tidak menyebut lebih spesifik jumlah korban.

    Ditegaskan Kneifati bahwa pasukan keamanan Suriah akan “berusaha untuk menyingkirkan kehadiran mereka”.

    “Kami akan memulihkan stabilitas di wilayah tersebut dan melindungi properti milik rakyat kami,” tegasnya.

  • Pemungutan Suara Ulang Pilkada Papua Gunakan APBD

    Pemungutan Suara Ulang Pilkada Papua Gunakan APBD

    loading…

    Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mendagri meminta anggaran digunakan seefisien mungkin.

    Sebelumnya, pembengkakan anggaran PSU di Papua disorot publik karena terlalu besar. Awalnya, KPU Papua mengajukan anggaran sebanyak Rp168 miliar atau lebih besar dibandingkan dengan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp155 miliar.

    “Barusan saya bahas, sebagian besar oke dipenuhi APBD masing-masing. Kita kan sama kita correct daerah, banyak daerah yang nggak efisien daerah itu. SPJ-nya saya minta kurangin, untuk hal-hal yang nggak perlu, makan minum yang sampai miliar-miliaran, untuk PSU,” kata Tito kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Tito mengatakan Pemerintah Papua mulanya tidak sanggup untuk membiayai PSU. “Saya berusaha tidak dari APBN, tadinya yang Papua mengajukan APBN tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup,” katanya.

    “Untuk melalui APBD, ada beberapa kabupaten tidak mampu, kalau dia tidak mampu kita lihat dulu, kalau dia sudah nyerah dari APBD Provinsi mem-backup,” katanya.

    Mendagri memastikan masih menghitung kembali dari 24 daerah yang akan mengadakan PSU dan sanggup untuk membiayai Pilkada ulang.

    “Ada bukan nggak mampu, masih menghitung kembali dari 14 PSU, seluruhnya ada 10 sebagian, sebagian dibayar APBD, kalau yang 14 lagi dari semuanya itu ada kira-kira 6 yang sedang menghitung lagi, yang lain nyatakan sanggup dari APBD setelah kita pelototi,” katanya.

    (abd)

  • 10
                    
                        Mendagri Belum Lunasi Biaya Retreat, Baru Bayar Rp 2 Miliar dari Rp 13 Miliar
                        Nasional

    10 Mendagri Belum Lunasi Biaya Retreat, Baru Bayar Rp 2 Miliar dari Rp 13 Miliar Nasional

    Mendagri Belum Lunasi Biaya Retreat, Baru Bayar Rp 2 Miliar dari Rp 13 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn)
    Tito Karnavian
    mengungkapkan bahwa pemerintah baru membayar Rp 2 miliar dari Rp 13 miliar untuk
    retreat kepala daerah
    di
    Akademi Militer
    (Akmil), Magelang.
    Tito mengakui bahwa keseluruhan biaya dari pelaksanaan retreat kepala daerah ini belum dibayar sepenuhnya.
    “Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjer sekitar lebih kurang Rp 13 miliar, saya sudah cek baru dibayarkan Rp 2 miliar-an,” ujar Tito di Istana, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
    Dia mengaku harus memeriksa secara rinci setiap penggunaan dana retreat kepala daerah tersebut. Hal ini untuk memastikan kewajarannya.
    Sebab, kata dia, penunjukan langsung diperbolehkan asalkan penggunaannya tetap wajar.
    “Apa yang saya lakukan, saya betul-betul, irjen cek betul, detail semua penggunaannya, semua
    bill
    harus wajar. Penunjukan langsung boleh, tapi harus wajar penggunaannya. Ini kita cek detail dan kemudian setelah itu saya selesai dari irjen, mengecek panitia dari kabag SDM, habis itu saya undang BPKP, kita buat surat resmi untuk review untuk melihat kewajaran, dan lain-lain,” sambungnya.
    Tito menyatakan bahwa setelah dilakukan
    review,
    barulah rekomendasi berapa nominal yang dibayarkan ke penyelenggara ketahuan.
    Dia juga menegaskan tidak peduli terhadap siapa pemilik dari
    PT Lembah Tidar
    yang dibayar pemerintah untuk retreat ini.
    “Karena penyelenggara hanya satu, PT Lembah Tidar, itu kita enggak peduli siapa belakangnya. Sama halnya kita mau buat acara di Gedung Tribrata kebetulan kosong dan bagus, bukan berarti itu punya polisi, atau Balai Sudirman yang punya institusi tertentu, bukan. Karena kan kepentingan publik,” jelas Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Pemudik Lebaran 2025

    Jawa Tengah Siap Sambut Kedatangan Pemudik Lebaran 2025

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menerangkan, jalur-jalur vital di wilayahnya  siap dilalui pemudik pada Lebaran 2025.

    Rencananya, penyelenggaraan posko terpadu Lebaran 2025 mulail 24 Maret hingga 8 April 2025.

    “Pemprov Jateng siap menerima kedatangan pemudik. Bisa melalui Tol Trans Jawa, Pantura Pantai Utara, Jalur Tengah, dan Jalur Selatan. Tinggal pilih saja,” kata Luthfi usai menerima kunjungan dari Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beserta rombongan dalam rangka Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran 2025/1446 H, di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis 6 Maret 2025.

    Ia juga menyambut baik, kebijakan Work From Anywhere (WFA) dari pemerintah untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga sektor pekerja swasta. Rencananya,  WFA dilakukan mulai H-7 sampai dengan H+7 Lebaran. Tepatnya mulai 24 Maret-8 April 2025.

    Dukungan WFA disebut telah disetujui dengan surat edaran oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik (Kemenpan RB), dan Kementerian BUMN.

    “ Jawa Tengah sebetulnya lebih menyambut pemudik, bukan yang akan mudik,” kata Luthfi.

    Di sisi lain, dia menerangkan, Jawa Tengah sebagai sentralnya tujuan mudik nasional telah menyiapkan berbagai langkah. Di antaranya menargetkan perbaikan ruas jalan, baik milik provinsi, nasional, dan kabupaten/kota bisa selesai pada dua pekan sebelum Hari Raya Idulfitri 1445 H.

    Khusus jalur Tol Trans Jawa, Mantan Kapolda Jateng itu mengatakan, juga akan  melakukan rekayasa lalu lintas apabila terjadi penumpukan kendaraan.

    “Bisa diberlakukan one way (satu jalur) lokal. Kalau ada antrean (kendaraan) di atas 1 km akan diberlakukan one way sampai gerbang tol  Banyumanik. Kalau tak mampu (menguraikan kepadatan kendaraan) perpanjang lagi sampai GT Bawen,” ucap Luthfi.

    Bahkan, kata dia, Jalur Pantura juga bisa dimanfaatkan untuk rekayasa arus lalu lintas kendaraan dari dalam tol bilamana ada antrian panjang kendaraan. 

    Sebelumnya Dinas Perhubungan Jawa Tengah memprediksi 17,9 juta pemudik akan masuk ke wilayah tersebut pada arus mudik masa Hari Raya Idulfitri 1446 H/Lebaran 2025.  

    Sementera itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwodadi mengungkapkan, Jawa Tengah merupakan wilayah terbesar tujuan pemudik dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa.

    “Dengan kebijakan WFA, diharapkan bisa mengurai kepadatan kendaraan masa mudik Lebaran 2025. Kita beri pelayanan masyarakat, sehingga bisa mudik aman dan lancar,” kata dia. (*)

  • Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana, Budi Arie Sebut Bahas Koperasi Desa Merah Putih

    Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana, Budi Arie Sebut Bahas Koperasi Desa Merah Putih

    loading…

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). Salah satu agenda yang akan dibahas adalah terkait Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Dari pantauan SindoNews di lokasi, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi pertama kali tiba, disusul Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Budi Arie mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo akan dibahas Koperasi Desa Merah Putih. “(Bahas) yang sebelumnya, Koperasi Desa ya. Koperasi Desa, ya Menteri Koperasi masa urusannya yang lain ya,” kata Budi Arie kepada awak media.

    Ia menjelaskan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Apalagi, pemerintah telah menargetkan nol kemiskinan ekstrem pada 2026.

    “Jadi bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini satu bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa, karena menurut data karena kemiskinan ekstrem ada di desa,” katanya.

    “Kedua, Koperasi Merah Putih ini memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat Desa, ada outlet, ada apotek desa ada gudang desa itu dulu sementara,” kata Budi Arie.

    Sementara itu, Mendagri Tito mengatakan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid juga diundang dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo kali ini.

    “Saya jujur belum tahu agenda pagi ini apa, tapi bersama Menteri Koperasi ada Komdigi, saya mohon maaf lagi flu. Jadi diundang saya kurang tahu apakah Koperasi Merah Putih atau hal-hal lain, menyangkut informasi saya belum tahu,” katanya.

    (abd)

  • Komisi II DPR Minta Kepala Daerah Tidak Rekrut Pegawai Non-ASN

    Komisi II DPR Minta Kepala Daerah Tidak Rekrut Pegawai Non-ASN

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR Komisi II dari Fraksi PKB Eka Widodo meminta semua kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang baru dilantik periode 2025-2030 untuk mematuhi larangan melakukan rekrutmen pegawai Non-ASN. Selain akan menambah beban anggaran negara, kata Edo, rekrutmen pegawai non-ASN atau tenaga honorer selama ini terkesan liar dan rekrutmennya diam-diam.

    Menurut Edo, kebijakan pelarangan rekrutmen pegawai non-ASN sebagai pemulihan persoalan kepegawaian di lingkungan pemerintahan.

    “Kebijakan ini akan menciptakan budaya baik dan berkeadilan, mengikis budaya nepotisme, mengobati kepercayaan masyarakat yang terlanjur negatif dan memandang pemerintah diskriminatif dalam rekrutmen pegawai,” ujar Edo kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).

    Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), Rabu (5/3/2025) kemarin, Komisi II DPR meminta menteri PANRB berkoordinasi dengan Kemendagri untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah periode 2025-2030 yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN atau sebutan lain, baik melalui belanja pegawai maupun belanja dan jasa.

    Edo mengingatkan, bila praktik siluman dalam rekrutmen kepegawaian di pemerintahan masih terjadi, masyarakat bisa melapor ke pihak yang berwenang.

    “Ada unsur malaadministasi karena kategori perilaku atau perbuatan yang melanggar hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tandas Edo. 

    Edo juga mengungkapkan tindakan melawan kebijakan merekrut pegawai honorer sebagaimana yang disepakati dalam RDPU ada unsur penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), penyimpangan prosedur, prilaku diskriminatif, dan berlaku tidak adil. 

    “Bekerja di pemerintahan memang menjadi impian banyak orang, tujuannya mulia sebagai abdi negara. Bila rekrutmennya dilakukan dengan melanggar aturan, tidak adil, membatasi kesempatan orang lain, dan diskriminatif, maka akan melahirkan pejabat-pejabat yang sama buruk dan cenderung korup,” jelas Edo mengenai larangan merekrut pegawai non-ASN.

  • Jawa Tengah Siap Sambut Pemudik, Berapa Jumlahnya?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        7 Maret 2025

    Jawa Tengah Siap Sambut Pemudik, Berapa Jumlahnya? Regional 7 Maret 2025

    Jawa Tengah Siap Sambut Pemudik, Berapa Jumlahnya?
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Jalur-jalur vital di wilayah Jawa Tengah siap dilalui untuk mudik pada Lebaran tahun ini, dengan penyelenggaraan posko terpadu Lebaran mulai 24 Maret hingga 8 April 2025.
    “Pemprov Jateng siap menerima kedatangan pemudik. Bisa melalui Tol Trans Jawa, Pantura/Pantai Utara, Jalur Tengah, dan Jalur Selatan. Tinggal pilih saja,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi seperti dikutip dari
    Antara
    , Jumat (7/3/2025).
    Menurut dia, Jateng sebetulnya lebih ke menyambut kedatangan para pemudik, bukan mempersiapkan mereka yang akan berangkat mudik.
    Ia mengatakan bahwa Jateng sebagai sentralnya tujuan mudik nasional telah menyiapkan berbagai langkah, di antaranya menargetkan perbaikan ruas jalan, baik milik provinsi, nasional, dan kabupaten/kota bisa selesai pada dua pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Khusus jalur Tol Trans Jawa, mantan Kapolda Jateng itu mengatakan juga akan melakukan rekayasa lalu lintas apabila terjadi penumpukan kendaraan.
    “Bisa diberlakukan ‘one way’ (satu jalur) lokal. Kalau ada antrean (kendaraan) di atas 1 km akan diberlakukan one way sampai Gerbang Tol Banyumanik. Kalau tak mampu (menguraikan kepadatan kendaraan) perpanjang lagi sampai GT Bawen,” katanya.
    Bahkan, kata dia, jalur Pantura juga bisa dimanfaatkan untuk rekayasa arus lalu lintas kendaraan dari dalam tol apabila ada antrean panjang kendaraan.
    Sebelumnya Dinas Perhubungan Jawa Tengah memprediksi 17,9 juta pemudik akan masuk ke wilayah tersebut pada arus mudik masa Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
    Selain itu, Luthfi juga menyambut baik kebijakan work from anywhere (WFA) dari pemerintah untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai badan usaha milik negara (BUMN), hingga sektor pekerja swasta.
    Rencananya, WFA dilakukan mulai H-7 sampai dengan tujuh hari setelah atau H+7 Lebaran, tepatnya mulai 24 Maret-8 April 2025.
    Dukungan WFA disebut telah disetujui dengan surat edaran oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik (Kemenpan RB), dan Kementerian BUMN.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Klarifikasi Wali Kota Bekasi usai Istrinya Viral, Terpaksa Tidur di Hotel karena Rumah Banjir – Halaman all

    Klarifikasi Wali Kota Bekasi usai Istrinya Viral, Terpaksa Tidur di Hotel karena Rumah Banjir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wiwiek Hargono, istri Wali Kota Bekasi menjadi sorotan setelah video mengungsi ke hotel viral di media sosial.

    Dalam video terlihat Wiwiek memindahkan barang dari mobil ke hotel ketika warga Bekasi terdampak banjir.

    Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengaku tak ada maksud untuk memamerkan gaya hidup mewah.

    Keluarganya menginap di hotel karena rumah di Perumahan Kemang Pratama, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi kebanjiran.

    “Saya selamatkan dulu anak dan istri saya, kemudian pagi-pagi jam 06.00 pagi saya juga harus sudah bergabung dengan warga.”

    “Saya harus bisa memastikan bahwa pada pagi hari itu logistik harus sudah siap, karena memang sejak jam 10.00 malam saya berada di lapangan, jam 02.00 (dini hari) pulang dan saya hanya mengambil istri dan anak saya,” ungkapnya, Rabu (5/3/2025).

    Tri Adhianto menambahkan debit air terus bertambah sehingga ia sudah memperkirakan rumahnya akan tergenang banjir.

    “Karena pada saat jam 02.00 WIB pagi itu memang ketinggian air sudah 600, dan saya perkirakan bahwa Kemang itu pasti akan tenggelam, nah kalau saya bertahan di dalam (rumah) berarti saya nggak bisa keluar,” imbuhnya.

    Hotel bintang empat tersebut dipilih karena lokasinya stategis dan memudahkan untuk meninjau korban banjir.

    “Tentu ada hal-hal yang lebih baik lagi, supaya ini saja, supaya prosesnya (kebutuhan logistik warga terdampak banjir) bisa dipastikan lebih aman, tidak ada pengin kesan bermewah-mewahan,” jelasnya.

    Ia mengaku hanya istirahat sebentar di hotel dan istrinya sudah membantu ibu-ibu memasak pada pagi hari.

    “Karena istri saya saja jam 04.00 WIB sudah bantu-bantu masak buat makanan korban banjir. Jadi, saya enggak stay selamanya di hotel,” terangnya.

    Tri Adhianto meminta maaf ke warga karena Kota Bekasi terendam banjir sejak Selasa (4/3/2025).

    “Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Kota Bekasi atas dampak dari situasi musibah  banjir ini, saya memahami betapa sulitnya situasi ini bagi banyak keluarga,” terangnya.

    Ditegur Dedi Mulyadi

    Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, meminta kepala daerah membersamai masyarakat yang terkena musibah banjir.

    Tri Adhianto mendapat teguran dari Dedi Mulyadi karena memilih menginap di hotel bersama keluarga saat banjir belum surut.

    “Pada seluruh pejabat di manapun berada, mari kita sama-sama merasakan apa yang diderita masyarakat.”

    “Saat masyarakat mendapatkan musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah masyarakat,” paparnya, Rabu (5/3/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

    Dedi mengaku tak berwenang memberikan sanksi lantaran berada di ranah Kemendagri sehingga hanya memberikan teguran.

    “Sanksi tidak ada, itu kan SK nya Mendagri. Sebagai Gubernur bisa melakukan pembinaan berupa teguran.”

    “Melalui media ini saya sampaikan teguran pada istri Wali Kota Bekasi untuk mengubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani,” sambungnya.

    Ia berharap para kepala daerah mementingkan masyarakat karena dipilih langsung oleh mereka.

    “Termasuk istrinya harus melayani masyarakat apalagi istrinya yang juga ketua tim penggerak PKK yang harus jadi garda terdepan menyelesaikan problem masyarakat dari kekurangan gizi sampai kebanjiran,” imbuhnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Mengaku Tak Bisa Beri Sanksi Istri Wali Kota Bekasi yang Ngungsi ke Hotel saat Banjir 

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunJabar.id/Nazmi) (TribunBekasi.com/Rendy Rutama)