Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • 26 Jenderal Bintang 2 Polri Ini Terkena Mutasi, Simak Daftarnya!

    26 Jenderal Bintang 2 Polri Ini Terkena Mutasi, Simak Daftarnya!

    Jakarta, Beritasatu.com – Mutasi besar-besaran kembali dilakukan Polri  pada jajaran perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Sebanyak 1.255 personel mengalami pergeseran jabatan.

    Hal ini tertuang dalam enam surat telegram (ST) yang diterbitkan pada 12 Maret 2025. Mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan strategi penguatan kelembagaan.

    “Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/3/2025).

    Dalam surat nomor ST/488/III/KEP./2025 ada sejumlah irjen atau jenderal bintang dua yang masuk dalam daftar mutasi tersebut.

    1.    Irjen Pol Anwar yang awalnya menjabat kapolda Bengkulu diangkat menjadi As SDM Kapolri 
    2.    Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dari Aslog Kapolri dimutasikan sebagai Pati Baharkam Polri (penugasan pada Kementerian UMKM) 
    3.    Irjen Pol Suwondo Nainggolan dari awalnya kapolda DIY diangkat sebagai Aslog Kapolri
    4.    Irjen Pol Yudhiawan dari jabatan awal kарolda Sulsel dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri (penugasan pada Kemenkes) 
    5.    Irjen Pol drs. Rusdi Hartono dari awalnya kapolda Jambi diangkat sebagai Kapolda Sulsel 
    6.    Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar dari jabatan awal Gubernur Akpol Lemdiklat Plri diangkat sebagai kapolda Jambi
    7.    Irjen Pol Midi Siswoko dari kapolda Malut diangkat sebagai Gubernur Akpol Lemdiklat Polri 
    8.    Irjen Pol Mohammad Iqbal dari awalnya kapolda Riau dimutasikan sebagai Pati Baharkam Polri (penugasan pada DPR RI) 
    9.    Irjen Pol dr. Hery Herjawan dari Pati Bareskrim Polri (penugasan pada Kemendagri) diangkat sebagai kapolda Riau
    10.    Irjen Pol drs. Djoko Poerwanto dari kapolda Kalteng dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri (penugasan pada Kemenhut)
    11.    Irjen Pol Iwan Kurniawan dari awalnya Sahlisosek Kapolri diangkat sebatai kapolda Kalteng 
    12.    Irjen Pol drs. Pudji Prasetijanto Hadi dari awalnya kapolda Gorontalo dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri (penugasan pada Kementerian ATR/BPN) 
    13.    Irjen Pol drs. R Eko Wahyu Prasetyo awalnya Pati Lemdiklat Polri (penugasan pada Wantannas RI) diangkat sebagai kapolda Gorontalo 
    14.    Irjen Pol M Yassin Kosasih dari Kakorpolairud Baharkam Polri dimutasikan sebagai Pati Baharkam Polri (penugasan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan) 
    15.    Irjen Pol Raden Firdaus Kurniawan dari Sahlisosbud Kapolri diangkat sebagai Kakorpolairud Baharkam Polri 
    16.    Irjen Pol drs. Bayu Wisnumurti dari Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (dalam rangka pensiun)
    17.    Irjen Pol drs. Nanang Avianto dari kapolda Kaltim diangkat sebagai kapolda Jatim
    18.    Irjen Pol drs. Sjamsul Sidiq dari Widyaiswara Kepolisian Utаmа Tk I Sespim Lemdiklat Polri dimutasikan sebagai Pati Lemdiklat Polri (dalam rangka pensiun) 
    19.    Irjen Pol drs Sugeng Suprijanto dari Pati Sahli Kapolri (persiapan penugasan luar struktur) dimutasikan sebagai Pati Sahli Kapolri (dalam rangka pensiun) 
    20.    Irjen Pol Riza Celvian Gumay dari Pati Baintelkam Polri (penugasan pada BIN ) dimutasikan sebagai Pati Baintelkam Polri (dalam rangka pensiun) 
    21.    Irjen Pol drs. Wahyono dari Pati Bareskrim Polri (penugasan pada BNN) dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri (dalam rangka pensiun) 
    22.    Irjen Pol drs. Ermayudi Sumarsono dari Pati Baintelkam Polri (penugasan pada BIN) dimutasikan sebagai Pati Baintelkam Polri (dalam rangka pensiun) 
    23.    Irjen Pol Djoko Rudi E dari Pati SSDM Polri (penugasan pada Lemhannas) dimutasikan sebagai Pati SSDM Polri (dalam rangka pensiun) 
    24.    Irjen Pol drs. Heri Maryadi dari Pati Bareskrim Polri (penugasan pada BNN) dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri (dalam rangka pensiun) 
    25.    Irjen Pol drs. Mashudi dari Pati Bareskrim Polri (penugasan pada Kemenimipas) dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri (dalam rangka pensiun) 
    26.    Irjen Pol Andean Bonar Sitinjak dari Pati Baintelkam Polri (penugasan pada BIN) dimutasikan sebagai analis kebijakan utamа bidang jemen ops Itwasum Polri.

    Dalam telegram yang ditandatangani oleh Irwasum Komjen Pol Dedi Prasetyo atas nama kapolri, para pati dan pamen Polri tersebut diminta segera menyesuaikan serta melaksanakan tugas yang baru paling lambat 14 hari terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan mutasi.

    Sementara khusus pejabat karoops dan dirlantas yang terkena mutasi Polri kali ini diminta melaksanakan tugas yang baru setelah operasi ketupat 2025 atau berdasarkan pertimbangan kapolda masing-masing.
     

  • Kemdagri: Pemda perlu libatkan rakyat sukseskan Kop Des Merah Putih

    Kemdagri: Pemda perlu libatkan rakyat sukseskan Kop Des Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menegaskan pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih.

    Hal ini disampaikan Tomsi dalam panel diskusi bertajuk “Demi Indonesia Ayo Berkoperasi, Koperasi Bangkit” di Jakarta, Rabu (12/3). Menurutnya, koperasi telah lama menjadi bagian dari perekonomian Indonesia dan berperan penting dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan.

    “Struktur koperasi yang kurang lebih 130 ribu ini yang sudah lama, sudah mengakar, bahkan sendi-sendi kegotongroyongan itu sudah ada sejak nenek moyang kita, tentunya tidak perlu dikhawatirkan lagi,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan Kemendagri berperan dalam membina pemda agar dapat mengoptimalkan peran koperasi, termasuk dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Apalagi di setiap daerah terdapat dinas koperasi.

    Meskipun di beberapa daerah nomenklatur dinas ini digabung dengan urusan lain, tugas pokok dan fungsinya tetap berkaitan dengan koperasi.

    “Nah, tentunya tidak mungkin koperasi-koperasi tersebut diawasi dari Jakarta. Harus diawasi dari daerah,” jelasnya.

    Menurutnya, peran dinas koperasi di daerah cukup kompleks, mulai dari pendataan, pembinaan terkait legalitas dan badan hukum, hingga pelatihan bagi pengurus koperasi.

    Adapun peran Kemendagri dalam konteks ini yaitu membina para kepala daerah, yang notabene membawahi dinas koperasi di wilayahnya. Karena merekalah yang berperan penting dalam pengawasan dan evaluasi koperasi di wilayahnya.

    “(Peran) kepala daerah yang membawahi dinas koperasi yang sangatlah besar, kesehariannya sampai dengan pengawasannya, kontrolnya, dan ini tentunya yang paling penting dia akan melaksanakan evaluasi yang akan membawa suatu perbaikan dalam pertumbuhan koperasi tersebut,” ungkapnya.

    Selain kepala daerah, peran kepala desa juga dinilai sangat penting. Kepala desa perlu memahami bagaimana koperasi dapat berkontribusi dalam memperkuat perekonomian desa dan mencegah terjadinya urbanisasi.

    Koperasi juga dipercaya dapat menjadi solusi bagi masyarakat desa yang terjebak dalam jeratan tengkulak dan rentenir.

    Oleh karena itu, kepala desa dan perangkatnya perlu aktif mengajak masyarakat untuk bergabung dalam koperasi. Selanjutnya, mereka juga harus memberikan dukungan agar koperasi dapat tumbuh dan berjalan dengan baik.

    “Mengajak untuk masyarakatnya ikut masuk ke dalam keanggotaan tersebut. Kedua, tentunya memberikan urun rembuk saran berkaitan dengan perkembangan daripada koperasi tersebut. Yang ketiga, seorang pemimpin di desa tersebut tentunya dia akan juga sekaligus sebagai pengawas,” ujar Tomsi.

    Ia merasakan koperasi saat ini terus melakukan inovasi dan penyesuaian seiring perkembangan zaman.

    Apalagi dengan dukungan teknologi yang semakin maju, pengelolaan koperasi menjadi lebih efektif. Tentunya, kondisi ini memberikan optimisme yang lebih besar.

    “Kita yakin, dan tentunya dari dinas tersebut tidak berdiri sendiri. Di sini ada Menteri Koperasi dengan jajarannya, tentunya akan terus melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap dinas-dinas yang ada di kabupaten dan kota,” ujarnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 8 Kapolda Riau Irjen Iqbal yang Gencar Berantas Narkoba Dimutasi Regional

    8 Kapolda Riau Irjen Iqbal yang Gencar Berantas Narkoba Dimutasi Regional

    Kapolda Riau Irjen Iqbal yang Gencar Berantas Narkoba Dimutasi
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    –
    Kapolda Riau
    ,
    Irjen Mohammad Iqbal
    , termasuk pejabat tinggi Polri yang dimutasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , membenarkan mutasi Kapolda Riau.
    “Betul,” jawab Anom singkat melalui pesan WhatsApp, Kamis (13/3/2025).
    Informasi yang diterima
    Kompas.com
    , Iqbal dimutasi sebagai Pati Baharkam Polri, dalam rangka penugasan di DPD RI.
    Pengganti Mohammad Iqbal adalah Irjen Hery Heryawan, yang sebelumnya bertugas di Kementerian Dalam Negeri.
    Untuk diketahui, Irjen Mohammad Iqbal menjabat sebagai Kapolda Riau selama 3 tahun lebih.
    Ia mulai menjabat sejak 17 Desember 2021.
    Selama menjabat, ia gencar mengungkap kasus narkotika di wilayah Riau.
    Banyak
    kasus narkoba
    dalam jumlah besar yang diungkap, dengan barang bukti ratusan kilogram sabu.
    Pengungkapan terbesar terakhir, sebanyak 90 kilogram sabu dan 51.882 butir pil ekstasi, yang berasal dari Malaysia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, solusi soal CASN hingga Teddy layak naik pangkat

    Politik kemarin, solusi soal CASN hingga Teddy layak naik pangkat

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (12/3), mulai dari solusi terbaru pengangkatan CASN 2024 hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dinilai layak mendapat kenaikan pangkat.

    Berikut sejumlah berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Wapres sebut sudah ada solusi terbaru soal pengangkatan CASN 2024

    Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menyebutkan bahwa pemerintah sudah membuat formulasi yang menjadi solusi terbaru terkait dengan penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.

    “Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang memberikan update. Sudah ada solusinya. Tunggu saja,” kata Gibran dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu (12/3).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Mendagri sebut kondisi Indonesia saat ini seperti China pada 1998

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini yang menginginkan tercapainya Indonesia Emas 2045 dan status sebagai negara maju, sama dengan kondisi China pada 1998.

    Tito mengemukakan pernyataan tersebut usai menyampaikan pengalaman pribadi saat menjalani Sekolah Staf dan Komando (Sesko) di Selandia Baru dan Australia.

    “Tiap hari yang dibicarakan hanya threat from China (ancaman dari China), rise of China (kebangkitan China), tahun 1998. Saat itu berbagai tulisan memperkirakan China dalam 25 tahun ke depan itu akan sama dengan US (Amerika Serikat), bahkan overtake, melampaui,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan secara daring, dan disaksikan dari Jakarta, Rabu (12/3).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. PCO: Sekolah Rakyat bantu masyarakat lepas dari kemiskinan

    Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyebut hadirnya program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menjadi langkah tepat menjadikan pendidikan inklusif untuk membantu masyarakat lepas dari lingkaran kemiskinan.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin dalam keterangan resminya, di Jakarta, Rabu (12/3), menyebut bahwa program ini tepat untuk menjadi salah satu keputusan strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Gibran rencana shalat Idul Fitri di Jakarta dan sungkem dengan Prabowo

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengungkapkan bahwa dirinya berencana melaksanakan shalat Idul Fitri 1446 Hijriah Tahun 2025 di Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan sungkem atau halal bihalal dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan Wapres usai meninjau kegiatan Program Nasional Digital AI di SMA Negeri 66 Jakarta, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (12/3).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. KSAD: Seskab Teddy layak dapat kenaikan pangkat

    Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya layak mendapat kenaikan pangkat menjadi letnan kolonel karena berkontribusi dalam membantu kerja Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu kewenangan Panglima TNI dan saya. Ada seseorang yang dianggap mampu membantu Presiden dan mengoordinasikan tugasnya dengan baik, lalu diberi kenaikan pangkat. Apa masalahnya?” kata Maruli dalam siaran pers resmi TNI AD saat mengunjungi Baturaja, Sumatera Selatan, Rabu (12/3).

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemarin, timsus untuk kaji penghambat investasi hingga kinerja APBN

    Kemarin, timsus untuk kaji penghambat investasi hingga kinerja APBN

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi pada Rabu (12/3) masih hangat dan relevan untuk disimak kembali pada Kamis pagi ini.

    Di antaranya mulai dari rencana pembentukan tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan untuk melaporkan kinerja APBN.

    Berikut sajian rangkuman berita pilihan.

    Luhut dan Airlangga bentuk tim kajian khusus penghambat investasi

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia.

    “Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang, kami bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Bandara Soetta jadi bandara penerbangan terbaik di Asia Pasifik

    PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengungkapkan bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, terpilih menjadi bandara penerbangan terbaik di kawasan Asia Pasifik versi Airports Council International (ACI).

    Bandara Soetta sendiri, sebelumnya berhasil meraih penghargaan prestisius dalam ajang Airport Service Quality (ASQ) Awards 2024, dengan dinobatkan sebagai Best Airport over 40 Million Passengers in Asia-Pacific.

    General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Dwi Ananda Wicaksana melalui keterangan tertulis di Tangerang, Rabu, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari transformasi layanan yang terus dilakukan peningkatan olah jajarannya.

    Baca selengkapnya.

    Menhut segel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu DAS Bekasi

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya telah menyegel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi, Jawa Barat.

    Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Menhut menyebut pengelola akan dipanggil untuk pengumpulan data.

    “Untuk di kawasan hutan di Bogor, kami sudah membuat papan pengumuman terhadap 29 unit villa atau taman wisata yang kemungkinan besar melanggar undang-undang dengan melakukan aktivitas tanpa izin di dalam kawasan hutan,” ujar Menhut Raja Antoni.

    Baca selengkapnya.

    Bappenas targetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 6,3 persen

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa indikasi sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sebesar 6,3 persen.

    “Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen,” ujarnya dalam Rakortekrenbang Tahun 2025: Arahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Dua jam bertemu Presiden, Menkeu laporkan kinerja APBN

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, untuk melaporkan kinerja APBN.

    Sri Mulyani bertemu dengan Presiden selama kurang lebih 2 jam, diselingi dengan acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan.

    Baca selengkapnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri minta jajaran cek belanja dan pendapatan pemda tiap bulan

    Mendagri minta jajaran cek belanja dan pendapatan pemda tiap bulan

    Jangan 5—10 persen pada 3 bulan pertama, 5 persen triwulan kedua, 10 persen berikutnya kemudian baru digenjot di akhir tahun.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran kementeriannya untuk mengecek realisasi belanja dan pendapatan pemerintah daerah (pemda) setiap bulan.

    “Saya minta kepada Dirjen (Direktur Jenderal) Keuangan Daerah (Agus Fatoni), dan Dirjen Bangda (Bina Pengembangan Daerah, Restuardy Daud) kalau bisa 1 bulan,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan secara daring yang disaksikan di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut dilakukan agar Kementerian Dalam Negeri mengetahui daerah mana saja yang lambat dalam realisasi belanja maupun peningkatan pendapatannya.

    Lebih lanjut, secara khusus, Mendagri meminta pemda untuk konstan berbelanja tiap bulan atau bukan pada tiga bulan terakhir, yakni Oktober—Desember.

    “Kalau menggunakan metode itu, uang yang beredar di tengah masyarakat kurang pada 9 bulan pertama. Padahal, belanja pemerintah ini adalah belanja utama yang membuat beredarnya uang di tengah masyarakat, dan memancing swasta,” jelasnya.

    Selain itu, bila uang yang beredar di tengah masyarakat berkurang, menurut dia, dapat berakibat pada penurunan konsumsi rumah tangga.

    “Konsumsi rumah tangga ini menyumbang lebih dari 50 persen angka pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tolong rekan-rekan per 3 bulan itu ditarget akan mau dihabiskan berapa anggarannya,” kata Tito.

    Mendagri menyarankan agar pemda dapat berbelanja dengan skema 20-20-30-30 per triwulan.

    “Jangan 5—10 persen pada 3 bulan pertama, 5 persen triwulan kedua, 10 persen berikutnya kemudian baru digenjot di akhir tahun,” katanya,

    Pada kesempatan itu, Tito mengapresiasi Pemerintah Provinsi Banten yang realisasi belanja pada tahun anggaran 2025 per 7 Maret 2025 telah mencapai 10,74 persen.

    Ia juga memuji Bali karena realisasi pendapatan pada tahun ini hingga 7 Maret 2025 telah mencapai 16,23 persen.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri minta pemda ganti kadispenda bila PAD tidak meningkat

    Mendagri minta pemda ganti kadispenda bila PAD tidak meningkat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengganti kepala dinas pendapatan daerah (kadispenda) bila pendapatan asli daerah (PAD) tidak meningkat.

    “Kalau pendapatannya kurang, itu tugasnya kadispenda. Kadispenda enggak mampu tingkatkan pendapatan, ganti,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan secara daring, dan disaksikan di Jakarta, Rabu.

    Mendagri menyampaikan pernyataan tersebut karena menerima informasi bahwa masih ada pemda yang tidak efisien dalam menggunakan anggarannya.

    Tito menjelaskan bahwa meningkatkan PAD diperlukan agar anggaran pemda tidak bergantung dari transfer pusat.

    “Sebagian besar di daerah-daerah itu kapasitas fiskalnya rendah, ketergantungan. Kami tahu rendah itu hitungnya dari perbandingan antara transfer pusat dengan pendapatan daerah,” ujarnya.

    Ia lantas menjelaskan bahwa saat ini terdapat lebih dari 400 daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah. Bahkan, kata dia, ada daerah yang bergantung pada transfer pusat, dan 60 persen anggarannya hanya untuk belanja pegawai.

    “(Anggaran) sampai ke masyarakat 30-40 persen, dan itu pun nanti problem hukum lagi, terjadi praktik yang negatif, sehingga yang sampai ke masyarakat betul mungkin 20-25 persen saja,” jelasnya.

    Menurut dia, bila hal tersebut yang terjadi, maka tidak terjadi perubahan di daerah. Kemudian, pengentasan kemiskinan tidak berdampak signifikan.

    Pada kesempatan itu, Mendagri juga meminta pemda agar anggaran daerah tidak hanya fokus pada belanja saja dan tidak memikirkan peningkatan PAD.

    “Data satu daerah, di APBD-nya (anggaran pendapatan dan belanja daerah), untuk makan dan minum Rp51 miliar, berarti kalau bagi 12 kurang lebih Rp4 miliar per bulan. Kemudian, perjalanan dinasnya Rp250 miliar. Nah, itu salah satu di antaranya,” katanya.

    Ia melanjutkan, “Saya bilang ini belum seberapa nih. Ada beberapa daerah yang (anggaran) makan dan minumnya Rp1 triliun lebih.”

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko AHY evaluasi PLTSa di 12 kota, sebut hanya berjalan di dua kota

    Menko AHY evaluasi PLTSa di 12 kota, sebut hanya berjalan di dua kota

    Tempat lain masih ada tantangan di sana sini. Di sinilah kami ingin mengevaluasi, mana saja yang perlu dicarikan solusinya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa Pemerintah mengevaluasi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di 12 kota guna memastikan seluruh PLTSa dapat optimal mengolah sampah.

    PLTSa di 12 kota itu dibangun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.

    “Ada Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Artinya, sudah berjalan sekitar 7 tahun, ditetapkan ada 12 kota di Indonesia yang harus fokus pada pengolahan sampah, bahkan diharapkan bisa mengonversi sampah menjadi energi. Nah, kita tahu belum semuanya berjalan,” kata Menko AHY saat jumpa pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

    Disebutkan bahwa saat ini hanya dua PLTSa yang operasional, yaitu PLTSa Benowo di Surabaya (Jawa Timur) dan PLTSa Putri Cempo Solo di Surakarta (Jawa Tengah).

    “Tempat lain masih ada tantangan di sana sini. Di sinilah kami ingin mengevaluasi, mana saja yang perlu dicarikan solusinya,” kata AHY.

    Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menetapkan 12 kota yang menjadi lokasi pembangunan PLTSa. Kota-kota itu mencakup Jakarta, Tangerang Selatan, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

    Menko AHY bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana, Rabu, terkait dengan pengelolaan sampah nasional.

    Presiden, dalam rapat itu, memerintahkan AHY untuk membentuk satuan tugas (satgas) percepatan terkait dengan infrastruktur dan elemen-elemen terkait dengan pengolahan dan penanganan sampah secara nasional.

    “Kami ingin pendekatannya seefektif mungkin, tidak boleh parsial sehingga justru tidak tepat sasaran, kurang efisien, dan akan berkepanjangan,” kata AHY menjawab pertanyaan wartawan mengenai kerja satgas.

    AHY melanjutkan, “Kita harus hadirkan yang berkelanjutan, dan ini yang akan kami garap, dan tentunya bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga, perlu penganggaran, dan perlu eksekusi yang baik, dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi suatu keharusan.”

    Ia lantas mengemukakan bahwa satgas percepatan penanganan sampah nasional itu akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri.

    “Kami juga membuka potensi skema kerja sama dengan swasta, dan apa pun, siapa pun yang akan kami libatkan tentunya diharapkan bisa menjadi satu tim yang kuat,” kata AHY.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri minta pemda segera bersihkan wilayahnya dari sampah visual

    Mendagri minta pemda segera bersihkan wilayahnya dari sampah visual

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera berupaya membersihkan wilayahnya dari sampah visual seperti spanduk, pamflet, baliho dan sebagainya.

    Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan secara daring, dari Jakarta, Rabu, mengatakan permintaan tersebut sesuai dengan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Program yang beliau (Presiden) juga minta sekali adalah menekankan sampah, penanganan sampah, kota bersih,” kata Tito di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa Presiden memandang pembersihan daerah dari sampah visual diperlukan karena di luar negeri tidak ada hal seperti itu.

    “Kita nih semua, spanduk, kemudian pamflet, segala macam, (seperti) di Bali, daerah wisata Puncak, Bogor, di mana-mana itu beliau (Presiden) menyampaikan sangat-sangat mengganggu estetika. Nah ini bersihkan saja,” ujarnya.

    Menurut Mendagri, pemda dapat membuat titik-titik tertentu sebagai tempat pemasangan spanduk, dan sejenisnya, sehingga daerah menjadi rapi.

    “Nah, ini nanti kita akan bergerak. Tolonglah rekan-rekan, masalah kebersihan kota, dan juga tadi spanduk, baliho, beliau (Presiden) minta,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia meminta sekretaris daerah atau perwakilan pemda yang mengikuti Rakortekrenbang 2025 untuk dapat menyampaikan permintaan tersebut ke kepala daerah masing-masing.

    “Nanti juga kita akan Zoom (aplikasi telekonferensi Zoom Meeting) mingguan. Saya sampaikan, kepala daerah, beliau (Presiden) minta dibersihkan, kota-kota kita harus rapi,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri minta jajaran cek belanja dan pendapatan pemda tiap bulan

    Mendagri sebut tim blusukan cek efisiensi di daerah dipimpin Sekjen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir ditugaskan memimpin tim yang mengecek pelaksanaan efisiensi anggaran di daerah.

    “Nanti dipimpin oleh Sekjen untuk memelototi semua daerah,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan secara daring, dan disaksikan di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa tim Kemendagri tersebut akan beranggotakan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, hingga Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud.

    “Nah, teman-teman di daerah, provinsi, kabupaten/kota, kami akan memelototi (efisiensi anggaran),” ujarnya.

    Sementara itu, Tito menjelaskan bahwa dirinya telah membuat Surat Edaran nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang memberikan kewenangan kepada seluruh kepala daerah untuk mengefisiensikan anggaran

    Dalam SE tersebut, lanjut dia, kepala daerah dapat melakukan efisiensi dengan tetap menyesuaikan kebutuhan anggaran untuk program janji politik maupun yang mengakomodasi program pemerintah pusat.

    “Mulai dari program ketahanan pangan, hilirisasi, dan MBG (Makan Bergizi Gratis). MBG sentralistik, tetapi daerah punya peran. Kemudian, ada lagi yang baru, Sekolah Rakyat untuk nanti ada 200 Sekolah Rakyat di tahun ini yang akan dibuat untuk rakyat miskin,” kata Mendagri menjelaskan sejumlah program pemerintah pusat tersebut.

    Adapun SE tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025