Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Update Ukraina: NATO di Ujung Tanduk-Zelensky Bom Kilang Minyak Rusia

    Update Ukraina: NATO di Ujung Tanduk-Zelensky Bom Kilang Minyak Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pertempuran masih terus terjadi antara Rusia dan Ukraina. Meski prospek gencatan senjata dan perdamaian mulai dampak setelah diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Moskow dan Kyiv masih terus saling serang hingga hari ini.

    Perang besar antara Rusia dan Ukraina pecah sejak 24 Februari 2024 lalu saat Moskow melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut pihaknya berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

    Berikut sejumlah dinamika yang terjadi dalam 24 jam terakhir dalam pertempuran tersebut dikutip dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia, Jumat (21/3/2025):

    1. Ukraina Bom Depok Minyak Rusia

    Sebuah ledakan mengguncang depot minyak Rusia di distrik Kavkazskiy, Krasnodar, Jumat (21/3/2025). Hal ini terjadi saat Ukraina terus mengintensifkan serangan pesawat tanpa awak (drone) ke negara itu.

    Astra, media independen Rusia, melaporkan bahwa tangki tersebut telah terbakar selama dua hari setelah serangan pesawat nirawak. Ledakan hari Jumat ini merupakan ledakan besar kedua

    “Depot minyak tersebut menampung 100.000 ton bahan bakar,” kata Astra dikutip Newsweek.

    Hal ini terjadi saat Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Ukraina membahas rincian teknis gencatan senjata yang disepakati terhadap infrastruktur energi. Rincian ini terwujud berkat panggilan telepon dan negosiasi antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat (AS), yang saat ini juga menyokong Ukraina, Donald Trump.

    2. Pangkalan Militer Rusia dalam Situasi Darurat

    Selain depok minyak, serangan drone Ukraina menghantam pangkalan udara strategis Engels-2 di wilayah Saratov. Serangan ini memicu ledakan dahsyat dan kebakaran besar yang menyebabkan kerusakan serius pada sejumlah rumah di sekitar pangkalan. Sebagai respons, Moskow mendeklarasikan keadaan darurat di wilayah tersebut.

    Pangkalan Engels-2 merupakan fasilitas militer penting yang menjadi rumah bagi pembom strategis Rusia, Tu-95 dan Tu-160, yang digunakan untuk serangan rudal terhadap Ukraina. Sumber dari Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengonfirmasi bahwa serangan ini dilakukan oleh Dinas Keamanan Ukraina (SBU) dan Pasukan Operasi Khusus Angkatan Bersenjata Ukraina.

    “Fasilitas militer ini digunakan oleh Rusia untuk melancarkan serangan rudal ke wilayah Ukraina dan melakukan serangan teroris terhadap penduduk sipil,” demikian pernyataan resmi dari Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.

    3. Eropa Rancang Gantikan AS di NATO

    Negara-negara anggota NATO di Eropa tengah menyusun rencana untuk secara bertahap menggantikan AS sebagai penjamin pertahanan utama mereka selama lima hingga sepuluh tahun ke depan. Hal ini disampaikan seorang sumber kepada Financial Times.

    Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara Nordik kini tengah berunding tentang usulan potensial yang akan mengalihkan beban militer dan keuangan pertahanan blok tersebut dari Washington. Sasaran utamanya adalah untuk menyampaikan rencana tersebut kepada AS sebelum pertemuan puncak tahunan NATO di Den Haag bulan Juni ini.

    Upaya tersebut mencerminkan kekhawatiran yang meluas di antara negara-negara anggota NATO di Eropa bahwa AS, di bawah Presiden Donald Trump, dapat mengingkari komitmen pertahanannya atau meninggalkan blok tersebut sama sekali.

    Sementara pembicaraan tersebut dilaporkan dibingkai sebagai tawaran transisi jangka panjang yang terkelola, pejabat Eropa telah mengakui kepada FT bahwa jangka waktu lima hingga sepuluh tahun tampaknya sangat ambisius.

    “Meningkatkan pengeluaran adalah satu-satunya cara yang kita miliki: berbagi beban dan mengalihkan ketergantungan dari AS,” kata seorang pejabat kepada FT. “Kami sedang memulai pembicaraan tersebut, tetapi ini merupakan tugas yang sangat besar sehingga banyak yang kewalahan dengan skalanya.”

    4. UE Pecah, Hungaria Tolak Kirim Bantuan ke Ukraina

    Komisi Eropa (EC) telah menerbitkan deklarasi bersama yang menyerukan peningkatan aliran bantuan militer ke Ukraina tanpa dukungan bulat dari para pemimpin Uni Eropa (UE) menyusul pertemuan puncak di Brussels pada hari Kamis. Namun, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban sekali lagi menolak untuk menandatangani dokumen tersebut.

    Aturan EC menyatakan bahwa dokumen tersebut memerlukan dukungan bulat dari semua 27 anggota UE. Pernyataan bersama hari Kamis diterbitkan sebagai dokumen pendek tiga kalimat, dengan deklarasi panjang yang menyerukan lebih banyak bantuan militer ke Aktif ditambahkan sebagai lampiran.

    Hal ini melewati veto dari Orban. Ia menjelaskan bahwa ia menentang posisi ‘pro-perang’ blok tersebut dalam konflik Ukraina, sehingga perlu ada pembahasan kembali pada hari Jumat.

    “Kami tidak akan membiarkan posisi Eropa bersama terbentuk yang mencakup Hongaria dan pro-perang,” kata Orban dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan tersebut.

    5. UE Tolak Rencana Penyitaan Aset Negara Rusia

    UE telah memutuskan untuk tidak menyita lebih dari US$ 200 miliar (Rp 3.300 triliun) aset Rusia yang dibekukan pada tahun 2022. Hal ini menurut dokumen yang diadopsi pada pertemuan puncak blok pada hari Kamis yang diperoleh oleh penyiar negara Jerman Deutsche Welle (DW).

    Blok tersebut dilaporkan mengutip risiko stabilitas hukum dan keuangan untuk keputusan tersebut. Namun, bunga yang dihasilkan oleh dana tersebut akan terus digunakan untuk mendukung Ukraina.

    “Kami mulai berpikir tentang akhir permainan di Ukraina, tentang negosiasi perdamaian, gencatan senjata, dan perjanjian damai yang dapat ditandatangani dalam tiga bulan atau tiga tahun,” kata seorang diplomat Eropa kepada kantor berita Jerman menjelang pertemuan UE.

    “Dan orang-orang mulai menyadari bahwa memegang aset-aset ini mungkin lebih penting daripada menyitanya tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan dengannya.”

    6. Ajudan Putin Ungkap Tanggal Perundingan Rusia-AS Berikutnya di Riyadh

    Putaran negosiasi baru antara pejabat Rusia dan AS akan berlangsung di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada hari Senin mendatang. Hal ini disampaikan ajudan kebijakan luar negeri Presiden Vladimir Putin, Yury Ushakov.

    Nantinya, dalam negosiasi itu, Senator Grigory Karasin dan Sergey Beseda, yang merupakan ajudan direktur Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia Aleksandr Bortnikov, akan memimpin delegasi Moskow,

    “Mereka adalah negosiator yang benar-benar berpengalaman, yang sangat memahami isu-isu internasional,” tambahnya.

    “Tim ahli AS yang akan mengambil bagian dalam pertemuan di Arab Saudi juga telah dibentuk,” kata Ushakov.

    Pada hari Rabu, Penasihat Keamanan Nasional Presiden AS Donald Trump, Mike Waltz, mengumumkan bahwa ia telah melakukan panggilan telepon dengan Ushakov, di mana mereka “sepakat bahwa tim teknis kami akan bertemu di Riyadh dalam beberapa hari mendatang.”

    7. Putin Teken Aturan Baru Warga Ukraina di Rusia

    Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui aturan baru bagi warga Ukraina di Rusia. Dalam aturan baru itu, warga Ukraina yang tinggal di Rusia tanpa dokumen kependudukan yang sah memiliki waktu kurang dari enam bulan untuk melegalkan masa tinggal mereka atau meninggalkan negara itu.

    “Warga negara Ukraina yang mendaftar ke Kementerian Dalam Negeri Rusia melalui registrasi medis wajib, pemotretan, dan sidik jari tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran aturan tinggal di Rusia hingga 10 September,” menurut perintah tersebut.

    Putin juga memasukkan bahwa alasan yang sah bagi mereka untuk menjadi warga negara adalah pekerjaan yang sah atau pendaftaran dalam program pendidikan Rusia. Dekrit tersebut mulai berlaku dengan segera.

    Kementerian Kesehatan Rusia juga telah ditugaskan untuk menyediakan pemeriksaan medis dan pendaftaran bagi migran tidak berdokumen dari Ukraina sebelum tanggal batas waktu. Proses visa Rusia standar mengharuskan tes medis untuk membuktikan tidak adanya penggunaan narkoba ilegal dan penyakit menular seksual seperti HIV.

    Selain itu, keputusan tersebut berlaku untuk semua warga negara asing dan orang tanpa kewarganegaraan di Wilayah Zaporozhye, Wilayah Kherson, serta Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, yang dianeksasi Rusia pada musim gugur tahun 2022.

    (sef/sef)

  • Plt Sekda Kalsel perintahkan seluruh elemen kawal PSU Banjarbaru

    Plt Sekda Kalsel perintahkan seluruh elemen kawal PSU Banjarbaru

    Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Plt Sekda Kalsel) Syarifuddin memerintahkan seluruh elemen masyarakat termasuk penyelenggara pemilihan umum, pemerintah daerah dan aparat mengawal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah (PSU Pilkada) Kota Banjarbaru.

    Syarifuddin sempat mengikuti rapat koordinasi persiapan PSU Pilkada Banjarbaru secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri RI di Command Center Kalsel, Banjarbaru, Jumat.

    “PSU Kota Banjarbaru harus berjalan dengan aman, damai, tertib, dan lancar karena ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat,” ujar Syarifuddin.

    Plt Sekda Kalsel menegaskan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kota/kabupaten berperan penting menjaga kelancaran dan ketertiban PSU yang akan digelar pada 19 April 2025.

    Selain itu, Syarifuddin juga menekankan partisipasi masyarakat sangat berarti untuk menggunakan hak pilih pada PSU Pilkada Banjarbaru.

    Syarifuddin memerintahkan Pemprov Kalsel dan Pemkot Banjarbaru pro-aktif mengajak warga mendatangi dan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS).

    Sebagai bagian dari upaya menyukseskan PSU Banjarbaru, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan antusiasme dalam menggunakan hak pilih.

    Kemudian, koordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan situasi tetap kondusif sebelum, saat, dan setelah PSU berlangsung.

    Diketahui, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kota Banjarbaru menggelar PSU Pilkada Banjarbaru 2024 dengan mekanisme pemilihan satu pasangan calon atau kotak kosong.

    Sehingga, surat suara PSU Pilkada Banjarbaru memuat dua kolom yang terdiri dari kolom yang mencantumkan foto pasangan calon nomor urut 1 Erna Lisa Halaby-Wartono melawan kolom kosong yang tidak bergambar.

    DPT PSU Pilkada Banjarbaru sesuai dengan data pada Pilkada 27 November 2024 berjumlah 195.819 pemilih terdiri dari 95.498 pria dan 100.321 perempuan.

    Pewarta: Taufik Ridwan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri: Pemda yang gelar PSU perkuat koordinasi dan intensifkan persiapan

    Mendagri: Pemda yang gelar PSU perkuat koordinasi dan intensifkan persiapan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah yang melaksanakan pemungutan suara ulang Pilkada 2024 untuk menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi terus memperkuat koordinasi dan mengintensifkan persiapan.

    “Para pihak meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri diminta untuk berkoordinasi guna memastikan kesiapan teknis dan administrasi telah berjalan dengan baik,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan berkaitan dengan hasil putusan MK mengenai pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah, Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas utama, di antaranya memastikan kesiapan anggaran melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan mendorong situasi keamanan dan politik yang stabil.

    Dalam konteks itu, Kemendagri mengajak para pihak terkait, termasuk penyelenggara dan aparat keamanan, untuk mengoptimalkan tugas tersebut.

    “Kami kira sudah kami laksanakan termasuk melakukan monitoring, evaluasi. Kami juga ada desk di sini ya kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar, insyaallah,” ujarnya.

    Selain itu, Mendagri mengajak para pihak untuk membangun kesamaan visi dalam menghadapi seluruh tahapan PSU Pilkada 2024.

    Kemudian, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat juga perlu diatensi serius oleh aparat keamanan karena di sejumlah daerah diketahui masih ada polarisasi yang belum mereda.

    Tito juga meminta Bawaslu untuk mengawasi potensi kecurangan yang terjadi selama PSU. Kecurangan itu, terutama mengenai politik uang yang berpeluang terjadi selama berlangsungnya gelaran tersebut.

    Meskipun kebutuhan anggaran NPHD secara umum telah dipersiapkan dengan baik, ia mengimbau daerah untuk mengecek kembali dan memastikan sepenuhnya siap.

    Mendagri mengimbau kepada jajaran TNI dan Polri untuk memastikan situasi berlangsung aman, lancar, dan damai.

    “Tolong TNI, Polri, BIN betul-betul juga menjaga keamanan, situasinya, supaya semua berlangsung aman, lancar, tidak ada masalah,” imbuhnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri: Perlu sinkronisasi pusat-daerah laksanakan Astacita

    Wamendagri: Perlu sinkronisasi pusat-daerah laksanakan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan perlunya sinkronisasi program pusat dan daerah terutama dalam memahami sekaligus melaksanakan Astacita yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dia mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk memastikan akselerasi dan sinkronisasi pusat dan daerah berjalan dengan baik. Ini termasuk memastikan komunikasi yang baik antarkepala daerah, mulai gubernur, bupati, hingga wali kota agar semua program pemerintah pusat dan daerah dapat saling bersinergi.

    “Presiden mendorong agar Kemendagri memastikan akselerasi, sinkronisasi itu betul-betul terjadi, gubernur berkomunikasi baik dengan bupati, bupati melakukan hal yang sama untuk camat, lurah, dan kades,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selain sinkronisasi, pemerintah daerah (pemda) juga perlu memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran. Dia mengatakan efisiensi dilakukan terhadap anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak penting.

    Efisiensi juga diarahkan untuk menghilangkan pos-pos anggaran yang tidak masuk akal. Anggaran hasil efisiensi itu kemudian digeser untuk mendukung program prioritas yang dibutuhkan masyarakat.

    Menurut Bima, efisiensi juga akan membuat ruang fiskal daerah menjadi lebih terarah dan sehat. Bahkan, efisiensi dapat membuat Pemda bergerak lebih baik dalam mengelola anggaran.

    “Jadi, tidak ada kekhawatiran seharusnya untuk efisiensi ini,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengimbau kepala daerah agar mampu menghentikan kebocoran anggaran dan menghindari praktik korupsi di daerah masing-masing. Dengan demikian, semua program prioritas seperti membangun sekolah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan mencetak berbagai lapangan kerja baru dapat terlaksana.

    “Setiap rapat kabinet, Bapak Presiden selalu mengingatkan Jaksa Agung [dan] Kapolri untuk tegas, hukum seberat-beratnya koruptor, kejar sampai ke ujung dunia, ini serius,” pungkas Bima.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Israel Larang Warga Palestina Lewat Jalur Utama Utara-Selatan Gaza

    Israel Larang Warga Palestina Lewat Jalur Utama Utara-Selatan Gaza

    Gaza City

    Militer Israel melarang warga Palestina untuk melintasi jalur utama utara-selatan di Jalur Gaza, saat pengeboman udara dan operasi darat kembali dilanjutkan. Tel Aviv mengimbau warga Gaza untuk menghindari jalur tersebut demi keselamatan.

    Juru bicara militer Avichay Adraee dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Jumat (21/3/2025), mengumumkan warga Palestina tidak diizinkan bepergian melintasi Jalan Salah al-Din, rute yang dirancang oleh Tel Aviv untuk jalur aman antara Jalur Gaza bagian utara dan bagian selatan.

    Disebutkan bahwa langkah itu diambil saat pasukan Israel bergerak maju di Koridor Netzarim di Jalur Gaza bagian tengah, yang memisahkan wilayah utara dan selatan daerah kantong Palestina tersebut.

    “Selama 24 jam terakhir, tentara-tentara IDF telah memulai operasi darat terarah di Jalur Gaza bagian tengah dan selatan untuk memperluas zona keamanan antara bagian utara dan selatan,” kata Adraee dalam pernyataannya.

    “Demi keselamatan Anda, jangan bepergian di Jalan Salah al-Din antara bagian utara dan bagian selatan Jalur Gaza, dan sebaliknya,” sebut Adraee dalam pernyataannya via media sosial X.

    “Sebaliknya, perjalanan dari Gaza bagian utara ke bagian selatan dimungkinkan melalui jalan pesisir Al-Rashid,” imbuhnya.

    Adraee tidak menjelaskan secara detail apakah imbauan itu berarti pergerakan dari selatan ke utara dilarang.

    Namun militer Israel menutup ruas Jalan Salah al-Din sejak Rabu (19/3) waktu setempat, dalam tindakan yang dikecam Hamas sebagai “pembatalan total” gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan.

    Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri Gaza, yang enggan disebut namanya, mengatakan pasukan Israel menutup apa yang disebutnya sebagai Persimpangan Netzarim, di Jalan Salaheddin, tepat di selatan Gaza City pada Rabu (19/3) malam.

    Disebutkan pejabat Gaza itu bahwa tank-tank Israel telah dikerahkan ke persimpangan tersebut, di mana ruas jalanan melintasi rute pasokan utama Israel, “setelah penarikan pasukan keamanan khusus Amerika kemarin (19/3) pagi”.

    Dia merujuk pada para kontraktor keamanan swasta Amerika yang dikerahkan sejak Februari lalu, usai pasukan Israel ditarik mundur berdasarkan ketentuan gencatan senjata Gaza yang berlaku 19 Januari lalu.

    Tahap pertama gencatan senjata Gaza berakhir awal bulan ini di tengah kebuntuan mengenai langkah selanjutnya. Israel menolak melanjutkan ke tahap kedua sesuai perjanjian awal, dan menyerukan perpanjangan tahap pertama dengan semua sandera dibebaskan.

    Hamas menolak seruan tersebut, karena hal itu berarti menunda perundingan untuk tahap kedua yang mengatur gencatan senjata permanen. Setelah berminggu-minggu kebuntuan, Israel pun melanjutkan operasi udara dan operasi darat di Jalur Gaza.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan – Page 3

    Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan – Page 3

    Liputan6.com, Surabaya – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi “Ketupat-2025” dalam Rangka Pengamanan Idulfitri 1446 H di Lapangan Upacara Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/3/2025). Usai apel, Mendagri menegaskan kepada awak media pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan kelancaran arus mudik serta menjaga stabilitas harga pangan menjelang hari raya Idulfitri.

    Mendagri menjelaskan, sejak bulan lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menggelar rapat koordinasi secara daring dengan seluruh kepala daerah. Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah memastikan arus mudik dan arus balik berjalan lancar dan aman. Kemendagri juga berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

    Menurut Mendagri, kelancaran arus mudik sangat bergantung pada kondisi infrastruktur jalan. Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah segera memperbaiki jalan yang rusak guna menghindari perlambatan perjalanan.

    “Sehingga dari bulan lalu kami minta untuk semua diperbaiki, jalan-jalan berlubang, banjir, supaya tidak terjadi slow down atau melamban perjalanannya,” ujar Mendagri.

    Selain infrastruktur jalan, Mendagri juga menyoroti penataan pasar tumpah yang kerap menjadi penyebab kemacetan di jalur utama mudik. Ia mengapresiasi langkah sejumlah kepala daerah yang telah mengambil kebijakan strategis dalam pengelolaan transportasi, seperti di Jawa Barat yang menata pangkalan delman selama puncak arus mudik dan balik.

    Mendagri juga mengingatkan pentingnya pengawasan di pelabuhan dan bandara, terutama yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ia menekankan agar standar operasional prosedur (SOP) di pelabuhan diperketat guna mencegah kelebihan kapasitas yang dapat memicu kecelakaan.

    “Kita sudah meminta juga untuk masalah SOP-nya [untuk diterapkan dengan ketat], jangan sampai overload, terbalik nanti kapal seperti peristiwa [di] Danau Toba, kemudian [perlu] juga menyiapkan pelampung,” tegasnya.

     

    Di samping kelancaran mudik, Mendagri juga menekankan pentingnya stabilitas harga pangan. Ia menjelaskan, Kemendagri secara rutin mengadakan rapat koordinasi guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman serta mengendalikan laju inflasi.

    “Saat ini saya kira untuk masalah pangan cukup [terkendali]. Inflasi kita juga sangat rendah, harga makanan dan minuman relatif terkendali,” jelas Mendagri.

    Ia mengungkapkan, stok beras nasional dalam kondisi aman karena saat ini memasuki puncak panen yang berlangsung hingga April 2025. Ketersediaan jagung juga mencukupi, sehingga harga daging ayam dan telur tetap stabil. Meski demikian, Mendagri meminta kepala daerah tetap waspada dan aktif turun ke lapangan untuk mengecek langsung harga di pasar.

    “Ini adalah ujian pertama [bagi kepala daerah], jadi tolong berkenaan kepada kepala daerah, ujian pertama ini betul-betul kerja keras dengan semua pihak, agar daerah masing-masing terlaksana kegiatan liburan, Lebaran di tahun 2025 ini,” pungkasnya.

    Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat-2025 ini melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Operasi ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelancaran selama periode mudik dan perayaan Idulfitri.

    Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian/Lembaga dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Timur.

     

    (*)

  • Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Perhatikan Jalan Rusak yang Ganggu Pemudik 2025

    Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Perhatikan Jalan Rusak yang Ganggu Pemudik 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Mendagri Tito Karnavian meminta agar seluruh kepala daerah memperhatikan titik jalan rusak yang berpotensi menghambat dan membahayakan pemudik. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat upacara Apel operasi Ketupat Semeru 2025 di lapangan Gedung Negara Grahadi, Kamis (20/03/2025).

    Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan ada 3 hal yang penting diperhatikan oleh pemda untuk kelancaran arus lalu lintas mudik 2025. Pertama,  kelancaran arus mudik bergantung pada kondisi jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

    Sehingga, ia meminta agar jalan berlubang segera diperbaiki agar tidak membahayakan pemudik. Lali, ia juga meminta agar pemerintah daerah mengantisipasi daerah rawan banjir agar tidak menghambat arus kendaraan. Sementara poin terakhir adalah keberadaan pasar tumpah yang kerap menjadi penyebab kemacetan saat arus mudik. Ia menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengatur lalu lintas di sekitar pasar dan menyiapkan jalur alternatif guna menghindari kepadatan.

    “Jangan sampai pergerakan masyarakat terganggu atau terhambat karena kondisi jalan yang buruk dan adanya pasar tumpah,” kata Tito.

    Tito memberikan contoh kebijakan Pemda Jawa Tengah yang meniadakan pangkalan delman seminggu sebelum dan sesudah hari raya Idul Fitri dengan kompensasi. Hal ini diapresiasi lantaran bisa mengantisipasi kemacetan saat mudik.

    “Keputusan ini bertujuan untuk mengurangi potensi kemacetan di jalur-jalur utama. Pemerintah daerah juga akan memberikan kompensasi bagi para kusir delman yang terdampak agar kebijakan ini tidak merugikan mereka,” tuturnya.

    Tito juga menyoroti kesiapan pelabuhan dan bandara dalam waktu mudik mendatang. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kelebihan kapasitas penumpang yang bisa membahayakan keselamatan pemudik. Ia pun berharap nantinya mudik 2025 bisa dilaksanakan dengan aman dan nyaman. “Kita belajar dari insiden Danau Toba, sehingga langkah antisipasi seperti penyediaan pelampung harus dilakukan untuk memastikan keamanan penumpang,” pungkasnya. (ang/kun)

  • KPK Cecar Andi Narogong Soal Aliran Duit Proyek e-KTP dari Paulus Tannos ke Anggota DPR

    KPK Cecar Andi Narogong Soal Aliran Duit Proyek e-KTP dari Paulus Tannos ke Anggota DPR

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang dari Direktur PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos dan konsorsium proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) kepada anggota DPR RI.

    Langkah ini dilakukan dengan memeriksa Andi Agustinus alias Andi Narogong yang merupakan eks narapidana kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) sebagai saksi pada Rabu, 19 Maret kemarin. Permintaan keterangan ini dilakukan di di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

    “AN didalami terkait komitmen fee dari tersangka PT dan konsorsium ke anggota DPR,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 20 Maret.

    Adapun Andi tidak bicara apapun usai menjalani pemeriksaan. Dia memilih mengambil langkah seribu dari kejaran pewarta yang sudah menunggu.

    Selain Andi, komisi antirasuah juga sudah memanggil Sugiharto yang merupakan eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil dalam kasus korupsi e-KTP pada Senin, 17 Maret kemarin. Dia dimintai keterangan sebagai saksi dan memenuhi panggilan meski belum dirinci hasilnya.

    Sama seperti Andi, Sugiharto juga pernah terjerat dalam kasus ini. Dia kemudian bebas bersyarat pada 2024 setelah dihukum 15 tahun penjara di tingkat kasasi pada 2017.

    Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP ini merugikan negara hingga Rp2,3 triliun jika merujuk laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Kasus ini menyeret nama sejumlah petinggi di kementerian seperti mantan Dirjen Dukcapil Irman dan mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Selain itu, ada juga nama mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan anggota Komisi III DPR Fraksi Hanura Miryam S Haryani, mantan anggota Komisi III DPR Markus Nari.

    Adapun KPK terakhir kali menetapkan empat tersangka baru dalam kasus e-KTP pada Agustus 2020 lalu. Mereka adalah mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Husni Fahmi, dan Dirut PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tanos.

  • Hadiri Apel Operasi Ketupat 2025, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan

    Hadiri Apel Operasi Ketupat 2025, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan

    Hadiri Apel Operasi Ketupat 2025, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    ) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi “Ketupat-2025” dalam Rangka Pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah (H)/2025 di Lapangan Upacara Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/3/2025). 
    Kepada awak media usai acara, Tito menegaskan pentingnya peran
    kepala daerah
    dalam memastikan kelancaran
    arus mudik
    dan menjaga
    stabilitas harga pangan
    menjelang Hari Raya Idul Fitri.
    Dia menjelaskan, sejak Februari, Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) telah menggelar rapat koordinasi (rakor) secara daring dengan seluruh kepala daerah. 
    Fokus utama dalam rakor tersebut adalah memastikan arus mudik dan arus balik berjalan lancar dan aman. 
    Kemendagri juga berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
    Tito menilai, kelancaran arus mudik sangat bergantung pada kondisi infrastruktur jalan. Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah segera memperbaiki jalan yang rusak guna menghindari perlambatan perjalanan.
    “Makanya, dari bulan lalu kami minta untuk semua jalan-jalan berlubang atau banjir diperbaiki supaya tidak terjadi
    slowdown
    atau melambatkan perjalanan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (20/3/2025).
    Selain infrastruktur jalan, Tito juga menyoroti penataan pasar tumpah yang kerap menjadi penyebab kemacetan di jalur utama mudik. 
    Ia mengapresiasi langkah sejumlah kepala daerah yang telah mengambil kebijakan strategis dalam pengelolaan transportasi, seperti menata pangkalan delman selama puncak arus mudik dan balik di Jawa Barat.
    Mendagri juga mengingatkan pentingnya pengawasan di pelabuhan dan bandara, terutama yang dikelola oleh pemerintah daerah. 
    Tito menekankan agar standar operasional prosedur (SOP) di pelabuhan diperketat guna mencegah kelebihan kapasitas yang dapat memicu kecelakaan.
    “Kami sudah meminta juga untuk masalah SOP-nya (untuk diterapkan dengan ketat). Jangan sampai
    overload
    , terbalik nanti kapal seperti peristiwa (di) Danau Toba, kemudian (perlu) juga menyiapkan pelampung,” tegasnya.
    Di samping kelancaran mudik, Tito juga menekankan pentingnya stabilitas harga pangan.
    Ia menjelaskan, Kemendagri secara rutin mengadakan rapat koordinasi guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman serta mengendalikan laju inflasi.
    “Saat ini, saya kira masalah pangan cukup [terkendali]. Inflasi juga sangat rendah, harga makanan dan minuman relatif terkendali,” katanya.
    Ia mengungkapkan, stok beras nasional dalam kondisi aman. Pasalnya saat ini memasuki puncak panen yang berlangsung hingga April 2025. 
    Ketersediaan jagung juga mencukupi sehingga harga daging ayam dan telur tetap stabil. 
    Meski demikian, Tito meminta kepala daerah tetap waspada dan aktif turun ke lapangan untuk mengecek langsung harga di pasar.
    “Ini adalah ujian pertama (bagi kepala daerah). Jadi, tolong kepada kepala daerah, ujian pertama ini betul-betul kerja keras dengan semua pihak. Ini agar kegiatan liburan di daerah masing-masing terlaksana, khususnya pada
    Lebaran
    2025,” pintanya.
    Adapun Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat-2025 tersebut melibatkan berbagai unsur, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. 
    Operasi tersebut bertujuan menjamin keamanan dan kelancaran selama periode mudik dan perayaan Idul Fitri.
    Acara tersebut turut dihadiri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jatim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri Resmikan Operasi Ketupat Semeru 2025 di Jawa Timur

    Kapolri Resmikan Operasi Ketupat Semeru 2025 di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meresmikan operasi Ketupat Semeru 2025 di Lapangan Upacara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/03/2025). Operasi ini ditujukan untuk pengamanan mudik lebaran 2025.

    Jenderal Listyo Sigit mengatakan, operasi pengamanan mudik lebaran 2025 ini akan melibatkan 164.298 personel gabungan dari TNI-Polri, Basarnas, BMKG, Kementerian Perhubungan, Pramuka, dan instasi lain.

    “Operasi akan dibagi menjadi dua tahap. Pertama dimulai hari ini untuk 8 Polda prioritas. Sementara pada 26 Maret mendatang apel akan dilakukan di 28 Polda lainnya,” kata Listyo.

    Listyo memprediksi nantinya puncak arus mudik akan terjadi pada 28-30 Maret 2025. Sementara arus balik diperkirakan akan terjadi sejak 5-7 April 2025. Untuk memastikan kegiatan mudik masyarakat aman dan nyaman, pihaknya sudah menyediakan 2.835 posko yang terdiri dari 1.738 pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu untuk mengamankan 126.736 objek pengamatan.

    “Durasi Operasi Ketupat Semeru 2025 bervariasi, antara 14 hingga 17 hari, bergantung pada kondisi di masing-masing Polda,” tuturnya.

    Berbagai rekayasa lalu lintas juga akan diterapkan, termasuk pengaturan perjalanan kendaraan sumbu tiga, ganjil genap, contraflow, dan one way untuk mengantisipasi kepadatan.  Masyarakat dapat menghubungi hotline 110 untuk informasi dan pengaduan.

    “Nanti petugas akan selalu siap dan siaga dalam waktu 24 jam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini sebagai komitmen kami untuk pelayanan mudik lebih baik ke masyarakat,” pungkas Listyo. (ang/kun)