Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Kemendagri dirikan posko percepatan penanganan bencana Tapanuli Utara

    Kemendagri dirikan posko percepatan penanganan bencana Tapanuli Utara

    Jakarta (ANTARA) – Tim Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendirikan posko dan tenda darurat dalam rangka percepatan penanganan bencana di wilayah Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

    “Kami hadir langsung di lapangan untuk memastikan seluruh penanganan darurat berjalan cepat dan terkoordinasi,” kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal Zakaria Ali dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selain turun langsung ke lapangan, Dirjen Bina Adwil juga turut mengirimkan bantuan 5 unit tenda posko untuk mendukung penanganan darurat bencana di wilayah sumatera utara.

    Pendirian posko Kemendagri di halaman Kantor Bupati Tapanuli Utara juga dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan respons cepat di wilayah terdampak. Bantuan tenda Kemendagri tiba bersama dengan 16,160 ton bantuan pemerintah pusat berupa tenda pengungsi dan kebutuhan dasar seperti hygine kit, matras dan makanan siap saji.

    “Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil terus memperkuat dukungan bagi pemerintah daerah, termasuk dengan pendirian posko dan pengiriman tenda darurat. Kami pastikan bantuan logistik tiba dan personel bekerja efektif di seluruh titik terdampak,” ujarnya.

    Safrizal mengungkapkan curah hujan ekstrem pada 24–25 November 2025 memicu banjir bandang, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur khususnya di empat wilayah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Tapanuli Utara.

    Pemerintah pusat dan daerah saat ini terus berupaya mempercepat penanganan darurat di seluruh lokasi terdampak.

    Di Kabupaten Tapanuli Tengah, bencana mengakibatkan 55 korban meninggal dunia dan memaksa 1.100 KK mengungsi di GOR Pemda. Kerusakan akses jalan dan jembatan masih menjadi hambatan utama sehingga proses evakuasi dan pembukaan jalur terus dilakukan. Kebutuhan mendesak mencakup personel, logistik, peralatan, alat komunikasi, dan listrik.

    Kota Sibolga juga terdampak banjir bandang dan longsor dengan 46 korban jiwa dan 4.456 Jiwa mengungsi. Kerusakan akses jalan dan jembatan menghambat mobilisasi bantuan. Tim gabungan masih melakukan evakuasi dan pendataan di lapangan serta memastikan ketersediaan logistik dasar.

    Sementara itu, Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat 46 korban meninggal dunia dan 4.661 Jiwa mengungsi. Kerusakan bangunan serta akses jalan mendorong pemerintah memperkuat dukungan personel, logistik, dan peralatan di wilayah tersebut. Evakuasi dan pendataan terus dilakukan secara simultan.

    Di Kabupaten Tapanuli Utara, terdapat 11 korban meninggal dunia dan 600 KK terpaksa mengungsi akibat kerusakan jalan dan jembatan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Larangan Jual Rokok di Dekat Sekolah Tak Masuk Ranperda KTR, Dianggap Tidak Kondusif Megapolitan 30 November 2025

    Larangan Jual Rokok di Dekat Sekolah Tak Masuk Ranperda KTR, Dianggap Tidak Kondusif Megapolitan 30 November 2025

    Larangan Jual Rokok di Dekat Sekolah Tak Masuk Ranperda KTR, Dianggap Tidak Kondusif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Aturan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan taman bermain tidak akan dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR).
    Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (
    Bapemperda
    ) DPRD Jakarta Abdul Aziz mengatakan, aturan tersebut sulit diterapkan di Jakarta karena kondisi kota yang sangat padat dan banyak pedagang yang keberatan jika aturan itu dipaksakan.
    “Setelah melihat kondisi Jakarta, tidak kondusif kalau diterapkan di Jakarta padat ini. Kami sepakat bahwa pedagang, UMKM tetap bisa melakukan jualan rokok. Yang kami batasi adalah orang yang merokok. Bukan penjualannya,” kata Aziz dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).
    Aziz menjelaskan ketentuan soal radius sebenarnya sudah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, sehingga tidak perlu lagi dimasukkan dalam Perda.
    “Jika pasal ini tetap dimasukkan, akan memberatkan. Oleh karena itu kami memutuskan bahwa pasal ini kami biarkan tetap menjadi bagian dari undang-undang di atasnya. Tidak diperdakan karena sudah ada PP Nomor 28 Tahun 2024,” ujar Aziz.
    Aziz berharap
    Ranperda KTR
    yang sudah disempurnakan bisa diterapkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui peraturan gubernur (Pergub).
    “Mudah-mudahan perda ini sudah mengakomodir semua aspirasi masyarakat. Dan juga bisa diimplementasikan dengan baik melalui Pergub,” tambah Aziz.
    Anggota Bapemperda dari Fraksi PDI-P Rio Sambodo juga menilai aturan radius 200 meter tidak mungkin dijalankan di Jakarta.
    Menurut dia, kondisi pemukiman yang padat membuat ketentuan tersebut tidak sesuai dengan situasi faktual di lapangan.
    “Cukup ada di PP No 28/2024 karena efeknya terlampau luas sehingga banyak tidak adaptif dan faktual dengan situasi di lapangan,” ungkap Rio.
    Rio menjelaskan pembahasan Ranperda KTR masih berjalan dan harus melewati beberapa tahapan lanjutan.
    Setelah evaluasi di Bapemperda, proses berikutnya meliputi sinkronisasi dengan Biro Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, serta pembahasan di Rapat Pimpinan (Rapim) Internal Paripurna.
    Ranperda kemudian akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan persetujuan.
    “Setelah tahap sinkronisasi, agenda akan dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan Internal Lanjutan Paripurna, sebelum akhirnya menuju tahap persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujar Rio.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Soroti Kerusakan Infrastruktur Publik yang Harus Segera Dipulihkan

    Mendagri Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Soroti Kerusakan Infrastruktur Publik yang Harus Segera Dipulihkan

    Liputan6.com, Pidie Jaya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025). Dalam kunjungan itu, Mendagri turut memberi perhatian khusus pada infrastruktur publik yang rusak serta percepatan pemulihan jaringan listrik.

    Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan duka mendalam atas bencana yang melanda wilayah tersebut. Ia memastikan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bergerak cepat menangani dampak bencana, termasuk pemenuhan kebutuhan warga dan perbaikan jaringan listrik yang menjadi salah satu prioritas.

    Ia menjelaskan telah meninjau sejumlah area yang terdampak, termasuk lokasi pengungsian serta infrastruktur yang rusak. Salah satunya adalah jembatan nasional yang terputus di Kabupaten Pidie Jaya. Jembatan tersebut menjadi penghubung antara Aceh dan Medan. Di sekitar jembatan tersebut juga terjadi longsor.

    “Kita kali ini datang ke titik ini (jembatan nasional yang terputus) karena ini adalah infrastruktur yang sangat penting, yaitu jembatan nasional, jalan nasional yang menghubungkan Banda Aceh ke Medan, dan kita lihat kondisi jembatan dalam keadaan roboh, terputus. Kemudian juga kiri-kanan terjadi longsor,” ujar Mendagri.

    Perbesar

    Mendagri menyerahkan bantuan dari pemerintah pusat kepada para pengungsi di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025)…. Selengkapnya

    Kondisi tersebut mengakibatkan gangguan transportasi dari Banda Aceh menuju Medan dan sebaliknya. Selain berdampak terhadap mobilitas masyarakat, kondisi ini juga menghambat distribusi barang.

    “Kita berharap dengan semua kekuatan yang ada, yang sudah dikerahkan oleh pemerintah kabupaten, provinsi, kemudian pemerintah pusat, semuanya akan bergerak cepat untuk bisa memulihkan situasi dan juga membantu para korban yang terdampak,” harapnya.

    Perbesar

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025)…. Selengkapnya

    Mendagri juga meminta kepala daerah mendata jembatan-jembatan yang rusak, terutama yang banyak dimanfaatkan siswa menuju sekolah. Data tersebut dibutuhkan sebagai acuan pemerintah dalam melakukan perbaikan. Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap jembatan yang menjadi akses para siswa menuju sekolah.

    Sementara itu, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menyampaikan apresiasi kepada Mendagri dan jajaran pemerintah yang telah hadir dan memberikan dukungan langsung. Ia menegaskan bahwa situasi di lapangan membutuhkan percepatan penanganan, terutama pada Jembatan Meureudu yang menjadi bagian jalur lintas nasional.

    “Ini juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat supaya ini bisa langsung ditangani karena juga akan mempengaruhi kepada perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya,” ujarnya.

    Perbesar

    Mendagri menyerahkan bantuan dari pemerintah pusat kepada para pengungsi di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025)…. Selengkapnya

    Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyerahkan bantuan dari pemerintah pusat kepada para pengungsi. Bantuan tersebut di antaranya air mineral, susu bayi, pakaian, hingga perlengkapan salat. Mendagri juga berdialog dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

     

    (*)

  • Salurkan Bantuan, Menhan, Panglima TNI, dan Titiek Soeharto Tinjau Pidie Jaya Nasional 30 November 2025

    Salurkan Bantuan, Menhan, Panglima TNI, dan Titiek Soeharto Tinjau Pidie Jaya Nasional 30 November 2025

    Salurkan Bantuan, Menhan, Panglima TNI, dan Titiek Soeharto Tinjau Pidie Jaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung kawasan terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025).
    Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian serta komitmen pemerintah dalam memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
    Setibanya di lokasi, rombongan langsung menuju titik-titik terdampak untuk memantau kondisi terbaru serta mendengar langsung keluhan masyarakat.
    Pada kesempatan ini,
    Menhan
    RI menyampaikan bahwa kondisi di lokasi banjir yang terdampak membutuhkan penanganan segera.
    “Saya melihat situasi ini memprihatinkan yang memerlukan bantuan cepat hari ini sampai seterusnya,” kata Menhan RI
    Sjafrie Sjamsoeddin
    saat berdialog dengan warga dan aparat setempat melalui keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).
    Dalam kunjungan ini, turut hadir juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Komisi IV DPR RI
    Titiek Soeharto
    .
    Kehadiran Menhan RI,
    Panglima TNI
    , dan para pejabat negara lainnya diharapkan dapat mempercepat proses penanganan serta pemulihan pascabencana, khususnya di wilayah
    Pidie Jaya
    dan sekitarnya.
    Salah satu wilayah yang dikunjungi adalah Gampong Blang Awee, Kecamatan Meureudu, daerah yang mengalami kerusakan cukup berat akibat banjir bandang yang melanda beberapa hari terakhir.
    Pemukiman warga hingga infrastruktur umum tampak terdampak signifikan, sebagian besar tertutup lumpur dan material banjir.
    Dalam kesempatan tersebut, rombongan juga menyalurkan bantuan logistik guna memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
    Bantuan yang diberikan mencakup bahan makanan, pakaian layak pakai, serta perlengkapan darurat untuk menopang kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
    TNI
    juga telah menyiapkan pasukan dan unsur pendukung lainnya untuk memperkuat operasi evakuasi, distribusi bantuan, serta pemulihan infrastruktur dasar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Pastikan Listrik di Aceh Normal Lagi Pekan Depan

    Mendagri Pastikan Listrik di Aceh Normal Lagi Pekan Depan

    Jakarta –

    Mendagri Tito Karnavian meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di Pidie dan Pidie Jaya. Ia memprediksi listrik di Provinsi Aceh akan normal kembali akhir pekan depan.

    Tito awalnya menyampaikan saat ini Aceh perlu membangun tower pengganti pasca sejumlah tower transmisi 150 kV tumbang akibat banjir. Material pembangunan tower tersebut, lanjut Tito, butuh waktu untuk diangkut ke lokasi terdampak bencana.

    “Totalnya 30 ton jadi perlu waktu 5 hari untuk mengangkut, enam ton perhari. Lima hari terus tambah dua hari perbaikan jadi diperkirakan tujuh hari insyaallah hari Sabtu nanti listrik akan jalan. Kalau listrik jalan komunikasi akan lebih mudah,” kata Tito kepada wartawan di Pidie Jaya, dilansir detiksumut, Minggu (30/11/2025).

    Menurutnya, listrik di Aceh saat ini mengalami gangguan karena ada tower yang rusak. Ada sejumlah daerah terdampak gangguan listrik tersebut.

    “Yang di Banda Aceh sementara di-support hanya dari Nagan Raya, jadi nggak maksimal karena biasanya di-support dari Arun dan Nagan Raya,” jelas Tito.

    “Hari ini kami juga memberikan dukungan, bantuan, selain dari Kemendagri, pemerintah provinsi dalam bentuk pangan, pakaian dan lain-lain,” ujar Tito.

    Baca berita lengkapnya di sini.

    (agse/maa)

  • Kemendagri Raih Predikat Istimewa Indeks Reformasi Hukum

    Kemendagri Raih Predikat Istimewa Indeks Reformasi Hukum

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatatkan prestasi gemilang di bidang hukum. Berdasarkan Penetapan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025 yang dirilis Kementerian Hukum, Kemendagri memperoleh skor 99,00 atau AA (istimewa).

    Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri, R. Gani Muhamad, menjelaskan, Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur keberhasilan reformasi hukum di Indonesia melalui pemetaan regulasi, deregulasi, serta penguatan sistem regulasi nasional. Dengan capaian tersebut, lanjut Gani, Biro Hukum Setjen Kemendagri akan terus berperan aktif dalam memperkuat reformasi birokrasi melalui penyusunan regulasi yang adaptif, sederhana, dan mudah diimplementasikan.

    “Kami juga memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif akan terus dioptimalkan,” kata Gani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/11/2025).

    Menurutnya, capaian tersebut telah menempatkan Kemendagri sebagai salah satu kementerian dengan performa reformasi hukum terbaik secara nasional. Raihan tersebut juga menunjukkan komitmen dan konsistensi Kemendagri dalam mendorong implementasi reformasi hukum, mulai dari perencanaan regulasi hingga tahap pelaksanaannya.

    “Capaian ini menjadi semangat kami untuk terus menghadirkan kualitas regulasi yang adaptif dalam mendukung pelayanan publik. Kami berupaya memperkuat kualitas produk hukum agar semakin tepat guna serta dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah,” ujarnya.

    Gani juga berharap, prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja di Kemendagri untuk memperkuat reformasi hukum berkelanjutan. Dia juga berharap berbagai upaya yang telah dilakukan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional.

    “Prestasi ini menjadi spirit bagi kami di Kemendagri untuk memberikan pelayanan prima di bidang hukum. Semoga ikhtiar ini dapat memperkuat tata kelola pemerintah sejalan dengan program Asta Cita Presiden,” imbuhnya.

    Gani menegaskan, Kemendagri akan terus mendorong Pemda meningkatkan kualitas regulasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.

    “Kami juga mengajak semua pihak memperkuat pengawasan terhadap produk hukum daerah agar selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat,” katanya. (kun)

  • Kemendagri instruksikan Satpol PP Aceh gerak cepat distribusi bantuan

    Kemendagri instruksikan Satpol PP Aceh gerak cepat distribusi bantuan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA selaku pembina teknis Satpol PP, meminta seluruh jajaran satuan tersebut di Aceh untuk bergerak cepat dalam mendistribusikan bantuan bencana yang telah tiba.

    “Singsingkan Lengan. Ini kemanusiaan, tanggung jawab kita bersama untuk melakukan segala upaya meringankan beban masyarakat,” katanya dilansir dari keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Ia juga meminta agar tim yang bergerak untuk tetap berkoordinasi dengan satgas yang dibentuk dan harus cepat bergerak agar tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.

    Adapun bantuan untuk Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya yang dapat ditembus dengan jalan darat, akan disalurkan bantuan menggunakan truk logistik, sedangkan untuk kabupaten/kota lain yang belum dapat ditembus, akan dikirimkan bantuan melalui jalur udara.

    Bantuan yang disiapkan, di antaranya perlengkapan jaringan komunikasi, tenda peleton, genset, perahu karet, dan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan di pos-pos pengungsian.

    Aceh sendiri merupakan satu dari tiga provinsi di Sumatera yang terdampak cukup parah akibat bencana banjir dan tanah longsor.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) per 28 November 2025, terdapat 17 kabupaten/kota di Provinsi Aceh terdampak bencana dengan jumlah lebih dari 10.000 KK mengungsi.

    Adapun Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah bereaksi dan bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang dan longsor terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah mengirimkan bantuan kepada korban melalui jalur darat dan udara. Namun, kondisi lapangan terdampak bencana, sangat berat karena banyak akses yang terputus, sehingga menyebabkan helikopter dan pesawat sulit mendarat.

    Pemerintah pun telah memberangkatkan tiga pesawat Hercules C-130 dan satu pesawat A-400 dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (28/11) pagi, untuk mengirimkan bantuan.

    Presiden menjelaskan bantuan yang dikirimkan pada Jumat itu bukan kali pertama, dan bantuan juga akan terus dikirimkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, Presiden soroti mark up hingga penanganan bencana di Sumatera

    Kemarin, Presiden soroti mark up hingga penanganan bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengawali pagi Anda.

    Prabowo soroti “mark up”: Jangan anggap kami bodoh

    Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik manipulasi anggaran yang masih terjadi di berbagai level kementerian maupun lembaga, terutama permainan harga dalam pengadaan barang dan jasa.

    Presiden, dalam agenda puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, memperingatkan seluruh pimpinan agar memperketat pengawasan internal serta menghentikan praktik korupsi yang merugikan negara.

    “Saya minta menteri-menteri awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu,” kata Presiden menegaskan.

    Selengkapnya klik di sini.

    Prabowo sebut pemerintah telah gerak cepat sejak awal bencana terjadi

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah bereaksi dan bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang dan longsor terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Saat menyampaikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap korban terdampak bencana alam, dan meminta doa agar korban diringankan dari penderitaannya.

    “Pada saat sekarang, kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Mahakuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka,” kata Prabowo.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi V DPR desak status bencana di Sumatera jadi bencana nasional

    Komisi V DPR RI mendesak agar pemerintah meningkatkan status bencana yang terjadi di berbagai titik di Pulau Sumatera bagian utara menjadi berstatus Bencana Nasional.

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai situasi kebencanaan yang terjadi saat ini sudah memenuhi lima indikator untuk bisa dinyatakan sebagai bencana nasional.

    “Yakni cakupan luasan wilayah terdampak, jumlah korban, tingkat kerusakan sarana prasarana, kerugian harta benda, hingga dampak sosial ekonomi bencana banjir bandang yang melanda,” kata Huda di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wamendagri dorong perbaikan permasalahan sosial di daerah perbatasan

    Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong semua pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di wilayah perbatasan negara di Kalimantan Barat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan dasar.

    Ia mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto dan akan segera dievaluasi untuk dicarikan solusi yang tepat.

    “Saya akan agendakan secara khusus dan ini akan kita kaji di Kemendagri, untuk intervensi ke daerah, karena salah satu fungsinya juga kita mengoordinasikan antar-kebijakan pemerintah pusat dengan daerah,” kata Wiyagus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI AL kirim empat KRI bantu evakuasi korban banjir Sumut dan Sumbar

    Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan empat Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk membawa bantuan logistik dan membantu proses evakuasi korban banjir di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan kapal yang dikirim berupa KRI jenis rumah sakit hingga kapal patroli.

    “Kapal bantu rumah sakit KRI Soeharso-990, KRI Semarang-594 untuk mendukung pengiriman logistik, pergeseran pasukan, serta evakuasi,” kata Tunggul saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lembaga Tanggap Bencana Berjibaku di Tengah Keterbatasan Anggaran

    Lembaga Tanggap Bencana Berjibaku di Tengah Keterbatasan Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Status darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah Indonesia kini dihadapkan pada persoalan lain yang tak kalah krusial yakni minimnya anggaran lembaga-lembaga penanganan bencana.

    Pemerintah telah menetapkan status darurat bencana di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat menyusul banjir dan longsor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kabupaten Lumajang juga menaikkan status darurat setelah adanya aktivitas erupsi Gunung Semeru.

    Di tengah upaya penanganan yang berlangsung serentak di berbagai daerah, muncul kekhawatiran terkait terbatasnya anggaran yang dimiliki lembaga penopang operasi tanggap darurat. Pemangkasan anggaran akibat efisiensi pemerintah pusat membuat kesiapan lembaga teknis berada dalam sorotan.

    Badan SAR Nasional (Basarnas) tahun ini hanya mendapat pagu indikatif sekitar Rp1 triliun, turun dari usulan awal Rp1,4 triliun untuk kebutuhan operasional 2025. 

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ikut terdampak. Anggarannya terpangkas menjadi Rp1,4 triliun dari sebelumnya Rp2,8 triliun, padahal lembaga ini memegang peran vital dalam penyediaan peringatan dini dan pemantauan cuaca ekstrem yang makin intens.

    Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya mengantongi sekitar Rp956,97 miliar setelah penyesuaian anggaran dilakukan. 

    Minimnya anggaran pada lembaga-lembaga kunci ini menjadi catatan penting di tengah meningkatnya kebutuhan penanganan darurat di beberapa wilayah. 

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah pusat dan daerah telah diberi ruang untuk melakukan pergeseran anggaran agar penanganan tanggap darurat tidak terhambat prosedur administratif.

    Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah diminta segera mengaktifkan mekanisme penggunaan dana tak terduga untuk mempercepat penanganan darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “BNPB bisa menggunakan Dana Siap Pakai. Secara administratif dan keuangan tidak ada masalah untuk deployment dukungan infrastruktur maupun bantuan lain yang dibutuhkan,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (27/11/2025).

    Kebijakan tersebut juga berlaku bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kata dia, telah mengonfirmasi bahwa daerah diperbolehkan mengalihkan pos anggaran demi mempercepat respons kedaruratan.

    “Untuk pergeseran alokasi-anggaran di daerah juga dibuka. Ini adalah masalah kemanusiaan yang harus kita selesaikan secepat-cepatnya, semaksimal mungkin,” katanya.

    Dalam rapat terbatas itu, gubernur, wali kota, dan bupati juga diminta segera mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak, termasuk logistik, akses pergerakan tim SAR, perbaikan sementara infrastruktur vital, dan dukungan layanan publik bagi pengungsi.

    Pratikno memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan evaluasi harian terhadap kondisi di lapangan, termasuk perkembangan cuaca, situasi pengungsian, dan kebutuhan rehabilitasi awal.

    “Koordinasi lintas instansi dipastikan berjalan untuk memastikan percepatan pemulihan warga terdampak,” ujarnya.

    Prabowo Minta Penanganan Cepat

    Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas bersama dengan 20 anggota Kabinet Merah Putih pada Kamis (27/11/2025) di Istana Merdeka.

    Dalam rapat tersebut, Presiden membahas sejumlah hal, antara lain stimulus ekonomi serta kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah Indonesia.

    Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu pokok pembahasan penting adalah instruksi Presiden agar seluruh sektor terus bergerak cepat dalam mengevakuasi korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta memastikan bantuan terus-menerus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdalam.

    “Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kemen PU dan Kemensos serta tim medis dan kesehatan TNI–Polri dan Kemenkes untuk terus dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut,” ujar Teddy dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (27/11/2025).

    Teddy menambahkan, pada malam terjadinya bencana di Tapanuli, Presiden langsung menghubungi Kepala BNPB dan Kepala Basarnas beserta tim untuk segera menuju lokasi melakukan evakuasi cepat. Selanjutnya menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan.

    “Menko PMK, Pratikno, selaku koordinator, ditugaskan Bapak Presiden untuk terus memantau dan mengoordinasikan jalannya evakuasi serta penanganan para korban terdampak,” jelasnya.

     

  • Banjir di Sumatera, Kemendagri Instruksikan Pergeseran Anggaran Pemda ke Pos BTT Nasional 28 November 2025

    Banjir di Sumatera, Kemendagri Instruksikan Pergeseran Anggaran Pemda ke Pos BTT Nasional 28 November 2025

    Banjir di Sumatera, Kemendagri Instruksikan Pergeseran Anggaran Pemda ke Pos BTT
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) untuk melakukan pergeseran anggaran ke pos biaya tak terduga (BTT).
    Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menjelaskan, pihaknya memahami bahwa anggaran di pos BTT di daerah-daerah sudah menipis menjelang akhir tahun.
    “Berkaitan dengan keperluan penganggaran, yang tentunya anggaran biaya tidak terduga di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi mendekati akhir tahun itu juga semakin menipis. Kita juga sudah memberikan arahan berkaitan dengan pergeseran-pergeseran anggaran dari pos-pos yang lain ke BTT tersebut,” ujar Tomsi dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (27/11/2025).
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, kata Tomsi, juga telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah terkait kesiapsiagaan bencana.
    Di samping itu, tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Kewilayahan telah diturunkan untuk membantu penanganan bencana di
    Aceh
    ,
    Sumut
    , dan
    Sumbar
    .
    “Mudah-mudahan teman-teman di daerah dan atas koordinasi Bapak Menko beserta seluruh teman-teman kementerian bisa all out dengan penyiapan sarana dan anggaran yang cukup,” ujar Tomsi.
    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, semua kementerian/lembaga terkait sudah turun ke lapangan untuk menangani bencana yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
    “Tim sudah, semua kementerian sudah turun di lapangan. Saat ini Kepala BNPB berada di posko di Tarutung, sehingga bisa juga mengawal implementasinya di Sumatera Barat maupun di Aceh, dan Sumatera Utara,” ujar Pratikno.
    “Jadi ini tim terus bekerja keras, bersama-sama bupati dan wali kota, gubernur. Seluruh jajaran saat ini bekerja keras,” sambungnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Pratikno juga menyampaikan perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta proses tanggap darurat di tiga provinsi tersebut dilakukan dengan serius dan cepat.
    Selain proses tanggap darurat, pemerintah juga telah mempersiapkan upaya pemulihan untuk daerah-daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
    “Pada saat yang sama, pemerintah mulai menyiapkan pemulihan agar infrastruktur yang terdampak dapat segera kembali berfungsi,” ujar Pratikno.
    Sebagai informasi, kepolisian dan BNPB memperbarui data sementara korban
    banjir
    dan
    longsor
    di Sumut selama empat hari belakangan ini. Dari data terakhir per Kamis (27/11/2025), total ada 48 korban tewas dan 88 hilang.
    Sedangkan di Sumbar, tercatat sembilan orang warga Sumbar yang tewas akibat bencana banjir dan longsor per Kamis (27/11/2025)
    Rinciannya, lima orang akibat banjir di Padang, tiga orang karena banjir bandang di Agam, dan satu orang akibat tertimbun longsor di Agam.
    Kemudian, berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Aceh yang dirangkum Kompas.com, hingga saat ini jumlah warga yang meninggal dunia berjumlah 30 orang, per Kamis (27/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.