Mendagri Minta Pemda Gelontorkan Bansos Jelang Idul Fitri, agar Daya Beli Masyarakat Meningkat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri RI
Tito Karnavian
meminta pemerintah daerah (Pemda) menggelontorkan
bantuan sosial
jelang hari raya
Idul Fitri
1446 Hijriah/2025 Masehi.
Tito mengatakan, penggelontoran bansos ini penting dilakukan untuk memperkuat
daya beli masyarakat
.
“Tolong juga daerah-daerah menjelang Lebaran ini digelontorkan bansos, baik tunai maupun non-tunai, barang misalnya kepada masyarakat agar daya beli masyarakat meningkat,” kata Tito, dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).
Tito mengatakan, bansos yang bisa digelontorkan dapat berupa tunai maupun non-tunai untuk masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, mantan Kapolri ini juga meminta agar para kepala daerah di seluruh Indonesia melakukan rapat internal untuk optimalisasi pendapatan daerah.
Dengan optimalisasi tersebut, Pemda dapat memberikan stimulus positif bagi perekonomian daerah dan memperkuat daya beli masyarakat.
“Agar target pendapatan betul-betul bisa optimal dan tolong jangan disimpan (anggarannya), belanjakan agar ada uang yang beredar di masyarakat, sehingga dapat memicu juga swasta dan memperkuat daya beli masyarakat,” ujar dia.
Mendagri juga memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan menjelang Lebaran relatif terkendali.
Terlebih, saat ini mendekati panen raya beras dan jagung. Hal ini tentunya akan membuat
ketersediaan pangan
tercukupi.
“Intinya bahwa jelang Lebaran ini kesiapan pangan kita cukup,” ujar dia.
Tito juga menyoroti sejumlah komoditas yang perlu diperhatikan berbagai pihak terkait.
Hal ini seperti adanya kenaikan harga minyak goreng di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian, Mendagri juga menyoroti persoalan bawang putih.
Dia berharap, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat segera mengatasi persoalan tersebut.
Dirinya juga mendorong agar gerakan menanam digalakkan untuk mendukung produksi cabai rawit.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemendagri
-
/data/photo/2025/03/20/67dc188326903.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mendagri Minta Pemda Gelontorkan Bansos Jelang Idul Fitri, agar Daya Beli Masyarakat Meningkat")
Mendagri Minta Pemda Gelontorkan Bansos Jelang Idul Fitri, agar Daya Beli Masyarakat Meningkat
-
Wamendagri terus kawal percepatan pembangunan DOB Papua
“Pemerintah pusat juga akan melakukan kewenangan-kewenangannya. Apa yang akan dibangun sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Menteri PU dan kewenangan pemerintah daerah juga segera melakukan yang menjadi tugas dan kewenangan daerah,”
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan DOB Papua di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin, sebagaimana dikutip dari Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka menyoroti pokok-pokok pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 13 Maret 2025.
Ia menekankan pentingnya pengawalan berkelanjutan terhadap pembangunan infrastruktur 4 DOB Papua, yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia menyebut prioritas utama diarahkan pada pembangunan pusat pemerintahan, seperti kantor gubernur, kantor DPRP masing-masing, dan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).
Ia meminta pemerintah daerah (pemda) di 4 DOB Papua menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam mendukung pembangunan tersebut.
“Pemerintah pusat juga akan melakukan kewenangan-kewenangannya. Apa yang akan dibangun sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Menteri PU dan kewenangan pemerintah daerah juga segera melakukan yang menjadi tugas dan kewenangan daerah,” kata Ribka.
Pihaknya mengapresiasi Kementerian PU yang telah konsisten bekerja sama dalam menyiapkan aspek administrasi dan teknis pembangunan.
Ribka menyebut pembangunan fisik di DOB Papua telah berjalan, seperti di Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Sementara, Papua Tengah dalam tahap pelelangan proyek dan Papua Pegunungan masih menunggu kepastian lahan.
“Untuk Papua Pegunungan sudah menunggu ada kepastian terkait dengan penyiapan lahan dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan gubernur terpilih ini kami harapkan supaya ini bisa berprogres. Kemudian kami juga dari pemerintah pusat mengharapkan tidak ada lagi isu-isu di daerah bahwa akan ada pemindahan lokasi,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) di daerah harus melaksanakan tanggung jawabnya. Sehingga apa yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat ke daerah wajib diatensi dan dilaksanakan oleh para gubernur.
Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat tengah mendorong penerbitan peraturan presiden (perpres) guna memastikan kelangsungan pembangunan di DOB Papua.
“Pemerintah pusat sudah melakukan kebijakannya. Kami lagi dorong terus ada perpres dan kegiatannya akan berlanjut terus tidak berhenti di sini. Sehingga semuanya harus tetap semangat, kita tetap maju dan [Kementerian] PU juga sudah memberikan support,” jelas Ribka.
Di sisi lain, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan pembahasan mengenai DOB telah dilakukan sejak 2022. Dalam pelaksanaannya, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk Kemdagri.
Salah satu atensinya agar tidak ada pemindahan lokasi pembangunan, karena akan membuat prosesnya kembali ke tahap awal.
“Mohon untuk lokasi-lokasi tidak dilakukan untuk perubahan-perubahan. Dan mudah-mudahan nanti kita akan segera menyampaikan data ini kepada Bappenas sebagai angka untuk perubahan perpres untuk pembangunan di empat DOB ini,” ungkap Diana.
Ia menambahkan Kementerian PU telah memulai pelaksanaan pembangunan di Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sementara untuk Papua Pegunungan, pihaknya masih menunggu kepastian legalitas lahan.
“Papua Pegunungan kami masih menunggu land clearing dari pemerintah provinsi. Selanjutnya nanti kami akan melakukan pelelangan bila sudah selesai,” pungkasnya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025 -
Upaya Atasi Travel Gelap, Pemerintah Perlu Lakukan Pembenahan Transportasi Sampai Tingkat Daerah
JABAR EKSPRES – Meresahkannya bisnis travel gelap, tak hanya dapat merugikan para pelaku usaha transportasi resmi, tapi juga dinilai berpotensi menurunkan minat masyarakat dalam menggunakan armada resmi.
Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, perlunya pemerintah melakukan upaya serius dalam hal ini.
“Keberadaan travel gelap ini telah mengganggu dan merugikan operasional angkutan umum resmi, seperti Bus AKAP (Antar Kota Atar Provinsi), Bus AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) dan AJAP (Antar Jemput Antar Provinsi),” katanya kepada Jabar Ekspres, Senin (24/3).
Menurut Djoko, operator angkutan umum alias transportasi publik yang resmi harus mentaati aturan, seperti harus mengurus perizinan, wajib kir 6 bulan sekali, membayar pajak setiap tahun, membayar asuransi.
Sedangkan para pebisnis travel gelap tak ada kewajiban menaati aturan tersebut, sebab armada yang digunakan merupakan jenis kendaraan pribadi, hal itulah yang dapat merugikan dan perlu ditindak pemerintah.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu menerangkan, sebagai upaya ke depan, Kementerian Perhubungan bekerjsama dengan Kementerian Dalam Negeri harus secara masif membenahi angkutan umum di daerah.
“Meniru Trans Jakarta yang sekarang yang masih dilakukan sejak 20 tahun lalu. Hasilnya sekarang, 89,5 persen wilayah Kota Jakarta sudah terlayani angkutan umum,” terangnya.
Apabila keluar dari hunian di Jakarta, ujar Djoko, tidak sampai 500 meter sudah menemukan angkutan umum. Hal seperti ini tidak terjadi di daerah.
“Angkutan Bus AKAP diberikan keleluasaan mencapai pedesaan selama jaringan jalan memenuhi persyaratan,” ujarnya.
Djoko mengungkapkan, melalui pengamatannya selama ini, regulasinya Bus AKAP hanya melayani antar Terminal Tipe A saja.
“Bus AKAP menuju Kabupaten Wonogiri tidak hanya berhenti di Terminal Giri Adipura di Kota Wonogiri yang merupakan Terminal tipe A, tapi melanjutkan perjalanan hingga ke 25 ibu kota kecamatan di Kabupaten Wonogiri,” ungkapnya.
Djoko menilai, keberadaan Bus AKAP hingga kota kecelamatan sudah mendekatkan wilayah pedesaan. Oleh karenanya, upaya tersebut membuahkan hasil, yakni tak ada angkutan travel gelap yang berasal dari Kabupaten Wonogiri.
-
Prabowo panggil menteri bahas persiapan sekolah rakyat tiap kabupaten
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, guna membahas persiapan Sekolah Rakyat tahap pertama dan rencana pembangunan di setiap kabupaten.
Sejumlah menteri, seperti Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar
“Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran yang lebih baik, sehingga di kantong-kantong yang membutuhkan setiap kabupaten rencananya ada,” kata Menko PM Muhaimin Iskandar dalam wawancara cegat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Muhaimin atau akrab disapa Gus Imin menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah yang nantinya akan menyediakan lahan maupun bangunan untuk direnovasi menjadi Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan para kepala daerah juga telah mengajukan lokasi untuk dijadikan Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa sejumlah hal yang akan dilaporkan pada Presiden Prabowo, yakni kesiapan sarana dan prasarana, hingga rekrutmen guru dan siswa.
Saifullah mengatakan bahwa usulan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terus meningkat dan hingga kini terdapat lebih dari 200 sekolah.
“Baik itu berupa bangunan, maupun berupa lahan kosong. Yang sekarang terus kita assesment dari semua yang sudah kita catat, itu ada 53 (sekolah) yang siap ya. Yang sebagian besar memang asetnya Kementerian Sosial,” kata Saifullah.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (21/3), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan 200 sekolah rakyat berasrama pada tahun 2025 yang diperuntukkan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan fokus utama membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Prabowo menambahkan bahwa sebanyak 53 sekolah diantaranya akan segera diresmikan dalam tiga bulan ke depan.
Kepala Negara mengatakan Kementerian Sosial telah memiliki gedung dan lahan yang siap digunakan sehingga hanya memerlukan renovasi kecil. Sementara itu, 147 sekolah sisanya akan menyusul dalam waktu dekat.
Presiden menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat setiap tahun sehingga dalam lima tahun ke depan, setiap kabupaten di Indonesia akan memiliki minimal satu sekolah rakyat berasrama.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025 -
Mendagri imbau pemda perkuat daya beli masyarakat jelang Idul Fitri
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar memperkuat daya beli masyarakat menjelang perayaan hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah, diantaranya dapat dilakukan dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos), baik tunai maupun non-tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Tolong juga daerah-daerah menjelang Lebaran ini digelontorkan bansos, baik tunai maupun non-tunai, barang misalnya kepada masyarakat agar daya beli masyarakat meningkat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Guna memperkuat daya beli masyarakat, Mendagri juga meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan rapat internal untuk mengoptimalkan target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan demikian, nantinya pemda dapat memberikan stimulus positif bagi perekonomian daerah dan memperkuat daya beli masyarakat.
“Agar target pendapatan betul-betul bisa optimal dan tolong jangan disimpan [anggarannya], belanjakan agar ada uang yang beredar di masyarakat, sehingga dapat memicu juga swasta dan memperkuat daya beli masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan menjelang Lebaran relatif terkendali. Terlebih, saat ini mendekati panen raya beras dan jagung. Hal ini tentunya akan membuat ketersediaan pangan tercukupi.
“Intinya bahwa jelang Lebaran ini kesiapan pangan kita cukup,” tambah Tito.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti sejumlah komoditas yang perlu diperhatikan berbagai pihak terkait. Hal ini seperti adanya kenaikan harga minyak goreng di beberapa wilayah di Indonesia.
Selain itu, Tito juga menyoroti persoalan bawang putih. Dia berharap Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat segera mengatasi persoalan tersebut. Dirinya juga mendorong agar gerakan menanam digalakkan untuk mendukung produksi cabai rawit.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025 -
Pimpin Apel Perdana, Bupati Jepara Witiarso Utomo Ingatkan ASN Mutasi Hal Lumrah
TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Bupati Jepara, Witiarso Utomo menginggatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jepara, bahwa pergantian posisi atau mutasi itu menjadi hal yang biasa dalam organisasi.
Demikian yang disampaikan, Mas Wiwit sapaan akrabnya, seusai memimpin apel pagi di Pendopo Kartini, Senin, (24/3/2024).
Dia menjelaskan adanya bergantian Sekda Jepara yang saat ini dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar.
“Pada kemarin ada mutasi di pimpinan tinggi kita yaitu Pak Sekda Pak Edy Sujatmiko, pada Rabu, (19/3/2025) malam, ada pergantian dengan Pak Ary Bachtiar yang sebelumnya adalah Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang),” ucap Wiwit sapaan akrab H. Witiarso Utomo.
Wiwit secara resmi memperkenalkan kepada para pegawai bahwa Ary Bachtiar merupakan Plh Sekretaris Daerah Jepara.
Ia meminta agar para pegawai mengindahkan seluruh arahan dari pejabat yang baru sesuai peraturan yang ada.
Bupati juga mengklarifikasi bahwa mutasi jabatan sekda telah melalui mekanisme yang ada.
Dirinya mengaku menerima surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin, (17/3/2025) dan melakukan pelantikan berdasarkan komunikasi dan kesepakatan dengan Edy Sujatmiko selaku sekda lama.
Wiwit meminta agar seluruh masyarakat memahami bahwa pelantikan tersebut bukan digelar secara mendadak melainkan menyesuaikan jadwal yang ada.
“Suatu mutasi adalah hal yang lumrah dalam suatu organisasi, tak luput juga Pemerintah Kabupaten Jepara melakukan mutasi dan akan berlangsung pada bulan-bulan yang akan datang,” tandasnya.
Bupati menambahkan mutasi tersebut disebabkan karena banyaknya personil yang akan pensiun di tahun ini sehingga beberapa jabatan strategis tersebut harus segera diisi.
Ia bersama Wakil Bupati Muhanmad Ibnu Hajar berkomitmen akan menggelar seleksi secara terbuka dan mempersilakan bagi para calon yang ingin mengisi pos tertentu untuk mempresentasikan sesuai bidang yang dituju.
Presentasi tersebut bertujuan untuk melihat kapabilitas para calon pejabat sebelum lelang dilaksanakan.
Dia menyebut ada kurang lebih 7 pos kepala dinas yang kosong pada tahun ini dan mendorong para ASN yang telah memenuhi syarat untuk bersaing demi kontribusi yang lebih besar untuk Kabupaten Jepara.
“Walaupun sudah satu bulan saya menjabat, mohon maaf baru hari ini saya mengambil apel karena kesibukan undangan pemerintah pusat untuk menyinkronkan program-program kita dengan pusat,” ucapnya.
Sesuai arahan dari pusat, Wiwit meminta agar perangkat daerah untuk kreatif dalam bekerja dan tidak hanya mengandalkan APBD.
Ia mendorong untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Jepara untuk membangun Jepara yang lebih baik.
Orang nomor satu di Bumi Kartini itu meminta agar para ASN bekerja secara kreatif sesuai 28 program unggulan yang ia usung.
Ia mengimbau agar tidak menjadikan anggaran sebagai alasan untuk bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita semua, Jepara akan lebih baik lebih maju lagi sesuai tagline kita yaitu OTW Jepara MULUS yakni Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius,” terangnya.
Wiwit menegaskan kepada seluruh kepala dinas agar bergerak satu komando dan tidak ada distorsi dan friksi pada arahan yang telah disampaikan pimpinan.
Dari pucuk pimpinan hingga jajaran terbawah ia harap menerima arahan yang sama.
“Itu semua tidak bisa saya capai tanpa bantuan bapak ibu semua, untuk itu tetap semangat, tetap kompak. Walaupun ada friksi atau perbedaan pandangan dalam suatu pekerjaan itu adalah hal yang lumrah, tapi ingatlah kita hanya ada satu tujuan yaitu menyejahterakan masyarakat Jepara yang adil dan makmur,” pungkasnya. (Ito)
-
92 Perwira Bareskrim Polri Dimutasi Kapolri Jelang Idulfitri 2025, Ini Daftar Namanya
loading…
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap 92 perwira Polri yang bertugas di Bareskrim. Foto/SindoNews
JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi dan rotasi terhadap 92 perwira Polri yang bertugas di Bareskrim. Mutasi tersebut diterbitkan pada Rabu, 12 Maret 2025 beberapa minggu menjelang Lebaran Idulfitri 2025.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, ada 1.255 personel yang dimutasi dalam enam Surat Telegram (ST). Antara lain, ST/488/III/KEP./2025 sebanyak 111 personel, ST/489/III/KEP./2025 sebanyak 442 personel, kemudian ST/490/III/KEP./2025 sebanyak 261 personel.
Selain itu, ST/491/III/KEP./2025 sebanyak 153 personel, ST/492/III/KEP./2025 sebanyak 202 personel, dan ST/493/III/KEP./2025 sebanyak 86 personel.
“Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ujar Sandi, dikutip Senin (24/3/2025).
Berikut ini perwira di Bareskrim yang dimutasi Kapolri:
1. Irjen Pol Hery Herjawan, dari Pati Bareskrim Penugasan Kemendagri menjadi Kapolda Riau
2. Irjen Pol Wahyono, dari Pati Bareskrim Polri penugasan pada BNN dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun
3. Irjen Pol Heri Maryadi, dari Pati Bareskrim Polri penugasan pada BNN dimutasi menjadi Bareskrim Polri dalam rangka pensiun
4. Irjen Pol Mashudi, dari Pati Bareskrim Polri penugasan pada Kemenimipas dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun
-
Kebakaran Hutan Tewaskan 4 Orang di Korsel, 1.500 Warga Dievakuasi
Jakarta –
Sebanyak 4 orang tewas dan 6 orang terluka dalam kebakaran hutan besar yang melanda wilayah tenggara Korea Selatan. Sekitar 1.500 orang dievakuasi imbas kebakaran hutan yang diperparah oleh angin kencang tersebut.
Dilansir kantor berita Yonhap, Minggu (23/3/2025), awalnya kebakaran terjadi di Kabupaten Sancheong, sekitar 250 kilometer di tenggara Seoul, pada hari Jumat. Kebakaran itu lalu menyebar ke wilayah-wilayah lain.
Dari enam orang yang terluka, lima orang mengalami luka serius. Semua korban ditemukan di Sancheong, berdasarkan data Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Pusat.
Wakil Kepala Menara Pengendali Bencana, Lee Han-kyung, menginstruksikan otoritas kebakaran untuk memobilisasi semua sumber daya yang tersedia untuk segera mengendalikan kebakaran hutan.
“Kebakaran hutan menyebar dengan cepat ke wilayah yang lebih luas karena cuaca kering, mengancam nyawa orang-orang,” kata Lee dalam rapat tanggap bencana, berjanji akan mengerahkan segala upaya untuk memadamkan api.
Sebanyak 3.286,11 hektar lahan telah terbakar sejauh ini, dengan lebih dari 1.000 hektare hancur di Euiseong di Provinsi Gyeongsang Utara dan Sancheong.
Sekitar 1.500 penduduk telah dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Pihak berwenang terus berupaya mengendalikan kebakaran.
Dilansir Yonhap News Agency, status bencana tersebut diumumkan Korsel pada Sabtu waktu setempat dan mulai berlaku di kota Ulsan, Provinsi Gyeongsang Utara, dan Provinsi Gyeongsang Selatan mulai pukul 6 sore, kata Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan.
Pengumuman tersebut menyusul rekomendasi dari penjabat Presiden Choi Sang-mok untuk mengeluarkan deklarasi guna menerapkan langkah-langkah komprehensif untuk memerangi bencana serta membantu upaya pemulihan.
Lihat juga Video: Kebakaran Hutan di New York, Warga Sekitar Diminta Mengungsi
(yld/knv)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Korsel Umumkan Bencana Nasional Usai Kebakaran Hutan Tewaskan 4 Orang
Jakarta –
Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengumumkan status bencana nasional imbas kebakaran hutan besar melanda wilayah tenggara negaranya. Setidaknya empat orang dilaporkan tewas atas bencana itu.
Dilansir Yonhap News Agency, Minggu (23/3/2025), status bencana tersebut diumumkan Korsel pada Sabtu waktu setempat dan mulai berlaku di kota Ulsan, Provinsi Gyeongsang Utara, dan Provinsi Gyeongsang Selatan mulai pukul 6 sore, kata Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan.
Pengumuman tersebut menyusul rekomendasi dari penjabat Presiden Choi Sang-mok untuk mengeluarkan deklarasi guna menerapkan langkah-langkah komprehensif untuk memerangi bencana serta membantu upaya pemulihan.
Choi juga memerintahkan pejabat setempat untuk mempertimbangkan penunjukan daerah yang terkena dampak sebagai zona bencana khusus.
Sesaat sebelum deklarasi, Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keamanan Pusat, yang diketuai oleh penjabat Menteri Dalam Negeri Ko Ki-dong, mulai beroperasi.
Keputusan tersebut diambil karena beberapa kebakaran hutan dilaporkan terjadi di kota Ulsan dan daerah-daerah tenggara lainnya, termasuk Daerah Sancheong.
Delapan desa di Sancheong diperintahkan untuk evakuasi karena angin kencang menghambat upaya pemadaman kebakaran sehari setelah kebakaran pertama kali terjadi pada Jumat sore.
Lebih dari 260 penduduk desa kehilangan rumah mereka dan mencari perlindungan di tempat penampungan sementara.
Penjabat Presiden Choi mengunjungi lokasi pada hari sebelumnya dan memerintahkan instansi terkait untuk melakukan upaya maksimal untuk memobilisasi semua peralatan dan personel yang memungkinkan untuk memadamkan api.
Ia juga menghimbau warga untuk tetap aman, serta petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi kejadian, menekankan bahwa persiapan yang matang harus dilakukan jika api terus berlanjut.
Kebakaran hutan di Uiseong, Provinsi Gyeongsang Utara, terjadi pada hari sebelumnya, yang mempengaruhi 300 hektar hutan, menurut pihak berwenang.
Petugas pemadam kebakaran telah memadamkan 4 persen kobaran api hingga pukul 5 sore, sementara sekitar 500 penduduk desa mengungsi.
Operasional kereta api yang melalui wilayah yang terkena dampak dihentikan sementara dan lalu lintas jalan raya di wilayah tersebut juga diblokir.
Kebakaran lain di Kabupaten Ulju di Ulsan bagian barat memaksa evakuasi sekitar 80 penduduk.
Sementara itu, Dinas Kehutanan Korea menaikkan tingkat darurat kebakaran hutan ke tingkat tertinggi pada pukul 3:30 sore, dengan 16 kebakaran hutan dilaporkan terjadi di seluruh negeri di tengah angin kencang.
(taa/taa)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Kebakaran Hutan di Korsel Tewaskan 4 Orang
Jakarta –
Setidaknya tiga petugas pemadam kebakaran dan seorang pegawai negeri tewas dalam kebakaran hutan di Korea Selatan (Korsel). Kebakaran hutan ini mendorong pemerintah untuk mengumumkan keadaan darurat di wilayah tenggara negeri itu.
Kebakaran yang dimulai di wilayah Sancheong pada Jumat sore waktu setempat ini, memicu pengerahan 304 personel pemadam kebakaran, bersama dengan 20 helikopter, menurut Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan.
Lebih dari 200 warga di 15 desa telah diminta untuk mengungsi, tambah kementerian.
“Empat orang — tiga petugas pemadam kebakaran dan satu pegawai negeri — telah dipastikan tewas,” kata seorang pejabat badan pemadam kebakaran kepada AFP, Sabtu (22/3/2025).
Kebakaran hutan juga terjadi di beberapa daerah lain di seluruh negeri, dengan 16 kejadian dilaporkan pada hari Sabtu saja, menurut Dinas Kehutanan Korea.
Kementerian Dalam Negeri kemudian mengumumkan keadaan darurat di Ulsan dan provinsi Gyeongsang Utara dan Gyeongsang Selatan, karena “kerusakan parah yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang terjadi bersamaan di seluruh negeri”.
Badan kehutanan telah mengeluarkan peringatan kebakaran “parah”, tingkat tertingginya, di 12 lokasi, termasuk provinsi Gyeongsang Utara dan Selatan, Busan dan Daejeon.
Beberapa ruas jalan raya di wilayah tersebut telah ditutup sebagai tindakan pengamanan, menurut laporan setempat.
Choi Sang-mok, presiden sementara Korea Selatan, memberi tahu badan-badan terkait untuk “memobilisasi semua peralatan dan personel yang tersedia untuk segera memadamkan api,” kata kantornya.
Beberapa jenis cuaca ekstrem memiliki hubungan yang erat dengan perubahan iklim, seperti gelombang panas atau hujan lebat.
Fenomena lain seperti kebakaran hutan, kekeringan, badai salju, dan badai tropis dapat terjadi akibat kombinasi faktor-faktor yang kompleks.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini