Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • 5 Fakta Kebakaran Hutan di Korsel hingga Jatuh Korban Jiwa

    5 Fakta Kebakaran Hutan di Korsel hingga Jatuh Korban Jiwa

    Seoul –

    Korban kebakaran hutan di Korea Selatan (Korsel) terus bertambah. Kini, jumlah korban tewas sudah mencapai belasan.

    Kebakaran yang dimulai di wilayah Sancheong pada Jumat (21/3) sore waktu setempat ini, memicu pengerahan 304 personel pemadam kebakaran, bersama dengan 20 helikopter, menurut Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan.

    Lebih dari 200 warga di 15 desa telah diminta untuk mengungsi, tambah kementerian. Awalnya, dilaporkan ada tiga petugas pemadam dan satu pegawai negeri yang menjadi korban tewas.

    “Empat orang — tiga petugas pemadam kebakaran dan satu pegawai negeri — telah dipastikan tewas,” kata seorang pejabat badan pemadam kebakaran kepada AFP, Sabtu (22/3/2025).

    Kebakaran hutan juga terjadi di beberapa daerah lain di seluruh negeri, dengan 16 kejadian dilaporkan pada hari Sabtu saja, menurut Dinas Kehutanan Korea.

    Kementerian Dalam Negeri kemudian mengumumkan keadaan darurat di Ulsan dan provinsi Gyeongsang Utara dan Gyeongsang Selatan, karena “kerusakan parah yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang terjadi bersamaan di seluruh negeri”.

    Apa saja dampak kebakaran ini? Baca halaman selanjutnya.

    1. Korsel Keluarkan Peringatan Kebakaran Parah

    Foto: Kebakaran merembet (AP/Yoon Gwan-shick)

    Badan kehutanan telah mengeluarkan peringatan kebakaran “parah”, tingkat tertingginya, di 12 lokasi, termasuk provinsi Gyeongsang Utara dan Selatan, Busan dan Daejeon.

    Sancheong, di provinsi Gyeongsang Selatan, berjarak sekitar 250 kilometer (155 mil) di tenggara Seoul, ibu kota Korea Selatan.

    Beberapa ruas jalan raya di wilayah tersebut telah ditutup sebagai tindakan pengamanan, menurut laporan setempat.

    Choi Sang-mok, presiden sementara Korea Selatan, memberi tahu badan-badan terkait untuk “memobilisasi semua peralatan dan personel yang tersedia untuk segera memadamkan api,” kata kantornya.

    Beberapa jenis cuaca ekstrem memiliki hubungan yang erat dengan perubahan iklim, seperti gelombang panas atau hujan lebat.

    Fenomena lain seperti kebakaran hutan, kekeringan, badai salju, dan badai tropis dapat terjadi akibat kombinasi faktor-faktor yang kompleks.

    2. Korban Bertambah Jadi 16

    Foto: Ramai-ramai Warga Terdampak Kebakaran Hutan di Korea Selatan Mengungsi (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan di Korea Selatan (Korsel) bertambah. Otoritas Korsel menyebut peristiwa itu kini menyebabkan 16 warganya meninggal dunia.

    “Jumlah korban tewas akibat gelombang kebakaran hutan di wilayah tenggara telah meningkat menjadi 16 orang, dengan 10 orang lainnya terluka,” bunyi keterangan otoritas Korsel dilansir Yonhap News Agency, Rabu (26/3/2025).

    Kebakaran awalnya memang melanda daerah Kabupaten Sancheong di Provinsi Gyeongsang Utara pada Jumat (21/3). Api lalu menyebar ke daerah Uiseong dan terus menjalar ke wilayah Andong, Cheongsong, Yeongyang dan Yeongdeok.

    “Dari para korban, dua orang ditemukan di Andong, tiga orang di Cheongsong, lima orang di Yeongyang, dan enam orang di Yeongdeok,” kata otoritas Korsel.

    3. 10 Orang Terluka

    Foto: Warga terdampak kebakaran hutan di Korea Selatan (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Selain 16 orang meninggal, 10 orang lainnya juga terluka. Petugas medis Korsel menyebut dua dari 10 korban luka menderita luka serius.

    Di wilayah Yeongyang, empat dari lima korban ditemukan tewas terbakar di jalan sekitar pukul 23.00 WIB pada Selasa (24/3) waktu setempat.

    Kementerian awalnya mempertimbangkan untuk memindahkan sekitar 3.500 narapidana dari beberapa penjara di wilayah tersebut. Jumlah awal itu dikurangi karena beberapa kebakaran telah padam.

    4. 19 Orang Tewas

    Sejauh ini, setidaknya 19 orang tewas akibat salah satu kebakaran terburuk di negeri itu, yang menyebabkan “kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Lebih dari selusin titik api kebakaran terjadi selama akhir pekan, memaksa sekitar 27.000 orang untuk segera mengungsi. Kobaran api telah memutus jalan dan memutus jalur komunikasi saat penduduk melarikan diri dalam kepanikan.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (26/3/2025), pada Selasa (25/3) malam hingga Rabu (26/3) pagi waktu setempat, jumlah korban tewas meningkat menjadi 19 orang, saat api yang didorong oleh angin membakar permukiman dan membakar habis sebuah kuil kuno.

    Delapan belas orang tewas dalam kebakaran hutan dan seorang pilot helikopter pemadam kebakaran tewas saat pesawatnya jatuh di daerah pegunungan, kata para pejabat Korsel.

    Menurut Kementerian Dalam Negeri Korsel, kebakaran hutan telah menghanguskan 17.398 hektar, dengan kebakaran di daerah Uiseong saja mencapai 87 persen dari total kebakaran.

    5. Kebakaran Makin Parah

    Foto: Ramai-ramai Warga Terdampak Kebakaran Hutan di Korea Selatan Mengungsi (REUTERS/Kim Hong-Ji)

    Pemerintah telah menaikkan peringatan krisis ke tingkat tertinggi dan mengambil langkah langka dengan memindahkan ribuan narapidana dari penjara di daerah tersebut.

    “Kebakaran hutan yang terjadi selama lima hari berturut-turut… menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata presiden sementara Korea Selatan, Han Duck-soo.

    Dia mengatakan dalam rapat keselamatan darurat dan bencana, bahwa kebakaran “meningkat dengan cara yang melampaui model prediksi yang ada dan ekspektasi sebelumnya.”

    “Sepanjang malam, kekacauan terus berlanjut karena kabel listrik dan komunikasi terputus di beberapa daerah dan jalan-jalan ditutup,” tambahnya.

    Di kota Andong, beberapa pengungsi yang berlindung di gedung olahraga sekolah dasar mengatakan kepada AFP, bahwa mereka harus melarikan diri begitu cepat sehingga tidak dapat membawa apa pun.

    “Anginnya sangat kencang,” Kwon So-han, seorang warga Andong berusia 79 tahun mengatakan kepada AFP. Dia menambahkan bahwa begitu mendapat perintah evakuasi, ia melarikan diri.

    Otoritas telah menggunakan helikopter untuk memadamkan api, tetapi menghentikan semua operasi tersebut setelah sebuah helikopter jatuh pada hari Rabu, menewaskan seorang pilot di dalamnya.

    Pihak berwenang mengatakan perubahan pola angin dan cuaca kering telah mengungkap keterbatasan metode pemadaman kebakaran konvensional.

    Lihat Video ‘Korea Selatan Darurat Kebakaran Hutan: 4 Tewas-Ribuan Mengungsi’:

    Halaman 2 dari 5

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Korban Tewas Kebakaran Hutan di Korsel Bertambah Jadi 24 Orang

    Korban Tewas Kebakaran Hutan di Korsel Bertambah Jadi 24 Orang

    Jakarta –

    Korban tewas akibat kebakaran hutan di Korea Selatan bertambah menjadi 24 orang, sementara korban luka parah 12 orang. Jumlah korban diprediksi akan bertambah sebab kobaran api masih belum terkendali.

    “Sejauh ini, dua puluh empat orang dipastikan tewas dalam kebakaran hutan,” kata seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan, dilansir AFP, Rabu (26/5/2025).

    Pejabat tersebut juga melaporkan 12 orang mengalami luka parah.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Korsel mengungkap kebakaran hutan telah menghanguskan 17.398 hektar, dengan kebakaran di daerah Uiseong saja mencapai 87 persen dari total kebakaran.

    Pemerintah telah menaikkan peringatan krisis ke tingkat tertinggi dan mengambil langkah langka dengan memindahkan ribuan narapidana dari penjara di daerah tersebut.

    “Kebakaran hutan yang terjadi selama lima hari berturut-turut… menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata presiden sementara Korea Selatan, Han Duck-soo.

    Dia mengatakan dalam rapat keselamatan darurat dan bencana, bahwa kebakaran “meningkat dengan cara yang melampaui model prediksi yang ada dan ekspektasi sebelumnya.”

    (eva/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tiga Tahun Pascarevisi UU Otsus, Wamendagri Ingatkan Ini ke Pemda di Papua

    Tiga Tahun Pascarevisi UU Otsus, Wamendagri Ingatkan Ini ke Pemda di Papua

    loading…

    Wamendagri Negeri Ribka Haluk meminta bupati dan wali kota di Papua diminta memberikan perhatian khusus kepada pelayanan pemerintahan, publik, dan pelayanan sosial kepada masyarakat setempat. Foto/Dok. SindoNews

    JAKARTA – Bupati dan wali kota di Papua diminta memberikan perhatian khusus kepada pelayanan pemerintahan, publik, dan pelayanan sosial kepada masyarakat setempat. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dengan daerah lain di Indonesia.

    Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, tanggung jawab yang melekat pada para pemimpin daerah hasil Pilkada di Papua adalah untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan cara yang benar.

    “Saya juga mau ingatkan bahwa Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan demikian harus mampu mengorkestrasi semua kepala daerah di wilayahnya guna mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Papua,” katanya dalam Refleksi Tiga Tahun Pascarevisi UU Otsus Papua di Kemendagri, Rabu (26/3/2025).

    Dia mengingatkan, kolaborasi antara pemda di Papua dengan pemerintah pusat harus terus dibangun agar percepatan pembangunan di Papua bisa cepat terealisasi. Sejauh ini, lanjut Ribka Haluk, Kemendagri telah mengimplementasi sejumlah kebijakan pascarevisi UU No 2/2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua

    Setidaknya ada tiga kebijakan yang merupakan amanat UU Otsus Papua telah direalisasikan Kemendagri. Pertama, pemekaran empat daerah otonom baru (DOB) di Papua, sehingga saat ini sudah ada enam provinsi di tanah Papua. Keempat DOB baru itu adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    Kedua, adalah afirmasi politik bagi orang asli Papua (OAP) Melalui DPRP dan DPRK kursi Pengangkatan.“Kebijakan ini memberikan jaminan politik bagi OAP untuk dapat berkontibusi dan terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.

    Ketiga, penambahan persentase penerimaan dalam rangka Otsus yang besarnya setara dengan 2,25% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional (DAU). “Dalam regulasi yang lama, penerimaan dalam rangka otsus papua hanya sebesar 2%dari DAU Nasional,” jelasnya.

    (poe)

  • Korban Tewas Kebakaran Hutan di Korsel Bertambah Jadi 24 Orang

    Terus Bertambah, Korban Jiwa Kebakaran Hutan di Korsel Jadi 19 Orang

    Jakarta –

    Korban jiwa akibat kebakaran hutan di Korea Selatan (Korsel) terus bertambah. Sejauh ini, setidaknya 19 orang tewas akibat salah satu kebakaran terburuk di negeri itu, yang menyebabkan “kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Lebih dari selusin titik api kebakaran terjadi selama akhir pekan, memaksa sekitar 27.000 orang untuk segera mengungsi. Kobaran api telah memutus jalan dan memutus jalur komunikasi saat penduduk melarikan diri dalam kepanikan.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (26/3/2025), pada Selasa (25/3) malam hingga Rabu (26/3) pagi waktu setempat, jumlah korban tewas meningkat menjadi 19 orang, saat api yang didorong oleh angin membakar permukiman dan membakar habis sebuah kuil kuno.

    Delapan belas orang tewas dalam kebakaran hutan dan seorang pilot helikopter pemadam kebakaran tewas saat pesawatnya jatuh di daerah pegunungan, kata para pejabat Korsel.

    Menurut Kementerian Dalam Negeri Korsel, kebakaran hutan telah menghanguskan 17.398 hektar, dengan kebakaran di daerah Uiseong saja mencapai 87 persen dari total kebakaran.

    Pemerintah telah menaikkan peringatan krisis ke tingkat tertinggi dan mengambil langkah langka dengan memindahkan ribuan narapidana dari penjara di daerah tersebut.

    Dia mengatakan dalam rapat keselamatan darurat dan bencana, bahwa kebakaran “meningkat dengan cara yang melampaui model prediksi yang ada dan ekspektasi sebelumnya.”

    “Sepanjang malam, kekacauan terus berlanjut karena kabel listrik dan komunikasi terputus di beberapa daerah dan jalan-jalan ditutup,” tambahnya.

    “Anginnya sangat kencang,” Kwon So-han, seorang warga Andong berusia 79 tahun mengatakan kepada AFP. Dia menambahkan bahwa begitu mendapat perintah evakuasi, ia melarikan diri.

    Otoritas telah menggunakan helikopter untuk memadamkan api, tetapi menghentikan semua operasi tersebut setelah sebuah helikopter jatuh pada hari Rabu, menewaskan seorang pilot di dalamnya.

    Pihak berwenang mengatakan perubahan pola angin dan cuaca kering telah mengungkap keterbatasan metode pemadaman kebakaran konvensional.

    Ribuan petugas pemadam kebakaran telah dikerahkan, tetapi “angin kencang yang mencapai kecepatan 25 meter per detik terus berlanjut sejak kemarin sore hingga malam, yang memaksa penghentian operasi helikopter dan pesawat nirawak,” kata presiden sementara Korsel, Han Duck-soo.

    Kebakaran tersebut merupakan “yang paling dahsyat” di Korea Selatan, kata Han.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ormas Bergaya Preman Peras Pabrik, Wamenaker: Harus Segera Dihentikan

    Ormas Bergaya Preman Peras Pabrik, Wamenaker: Harus Segera Dihentikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengatakan semua instansi mengambil langkah konkret untuk menanggulangi tindakan premanisme terhadap pabrik. Hal ini dikatakan wamenaker menanggapi adanya tindakan premanisme berupa pemerasan terhadap pabrik-pabrik jelang Idulfitri 2025.

    “Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi akan mengganggu penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya pemberantasan,” ungkap Ebenezer dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Kemenaker akan mengundang Himpunan Kawasan Industri, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Khusus Jakarta (DKJ). 

    “Kita akan rumuskan langkah konkret. Kita harapkan, dengan koordinasi Kemendagri dan Polri, semua provinsi akan mengkuti langkah bersama memberantas premanisme yang meresahkan pabrik atau perusahaan. Kita terus berkoordinasi dengan para aparat hukum untuk bisa menyelesaikan itu,” pungkas wamenaker mengenai pemerasan yang dilakukan ormas.

  • Pelantikan kepala daerah tak serentak, opsi revisi UU Pemda

    Pelantikan kepala daerah tak serentak, opsi revisi UU Pemda

    Dekan Fakultas Manajemen Ilmu Pemerintahan, Halilul Khairi . Foto: Istimewa

    Pelantikan kepala daerah tak serentak, opsi revisi UU Pemda
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 25 Maret 2025 – 19:46 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkaji kemungkinan revisi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemda, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Rencana revisi itu lebih menselaraskan visi dan program Presiden dengan para kepala daerah.

    Dekan Fakultas Manajemen Ilmu Pemerintahan, Halilul Khairi mengatakan kajian revisi UU Pemda terkait pelaksanaan Pilkada dan Pemilu memang perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk sinkronisasi program pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.

    Halilul mencontohkan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 masih menyisakan masalah. Selain tingginya biaya pelaksanaan pilkada, ternyata tidak semua kepala daerah bisa dilantik secara bersamaan.

    Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya pelaksanaan Pilkada Ulang di sejumlah daerah, selain masih adanya gugatan  pilkada di sejumlah daerah.

    “Akibatnya terdapat kesenjangan soal waktu dan target yang ingin dicapai antara visi dan misi presiden terpilih dengan para kepala daerah terpilih,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (25/3/25).

    “Apalagi pelaksanaan Pilpres jeda waktunya cukup lama dengan Pilkada 2024. Sehingga implementasi program pemerintah menjadi ter-delay,” ujarnya.

     

    Belum lagi, lanjut Halilul, APBN maupun APBD biasanya ditetapkan satu tahun sebelumnya. Sehingga dukungan anggaran menjadi masalah tersendiri.

    Terkait revisi UU Pemda, lanjut Halilul,  memang ada ide soal Pilkada tidak langsung.

    “Tapi ide Pilkada tidak langsung memang perlu kita diskusi lebih dalam untung ruginya. Inilah yang masih perlu pengkajian mendalam,” ungkapnya.

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Elon Musk Makin Powerful, ‘Disembah’ Para Menteri Trump

    Elon Musk Makin Powerful, ‘Disembah’ Para Menteri Trump

    Jakarta –

    Elon Musk agaknya kian berkuasa dalam pemerintahan Donald Trump. Dari sang presiden sampai para menteri, semua mengumbar puja puji pada pemimpin Departement of Government Eficiency atau DOGE itu.

    Di depan pers yang berkumpul usai rapat kabinet belum lama ini, Elon Musk jadi sasaran pujian. “Elon, saya ingin mengucap terima kasih. Saya tahu Anda telah melalui banyak hal dalam situasi mengerikan yang terjadi. Sangat tak adil. Dia seorang patriot, dia telah jadi teman saya,” kata Trump.

    Saat Trump bicara, Musk memakai topi dengan kalimat Trump benar tentang segalanya. Dia duduk bersama beberapa orang paling berkuasa di AS. “Dia lebih dari seorang patriot daripada yang lain. Dia tak pernah minta sesuatu yang bisa dia miliki,” imbuh Trump tentang Musk, bos SpaceX yang diberi komitmen belanja pemerintah USD 3,8 miliar tahun lalu.

    Komentar Trump diikuti tepuk tangan meriah dari kabinet dan disaksikan wakil presiden JD Vance. Dalam rapat, hampir setiap menteri memuji Musk dan misinya untuk memangkas pengeluaran pemerintah. Masing-masing membanggakan apa yang mereka lakukan untuk memenuhi tuntutan sang penasihat senior dan timnya.

    Mendagri Doug Burgum membanggakan tentang banyaknya kontrak curang terungkap oleh Musk. Brooke Rollins, Menteri Pertanian, mengumumkan membatalkan kontrak USD 300.000 untuk mendidik petani queer dan transgender dan kontrak USD 600.000 yang mempelajari siklus menstruasi pria transgender.

    Banyak klaim yang dibuat oleh DOGE dan para pengagumnya kemudian terbukti salah, tapi Rollins menyebutkan angka-angkanya dengan yakin. Dan hal itu terus berlanjut. Hampir setiap anggota kabinet tampak sangat fokus memuji pekerjaan DOGE.

    Lee Zeldin, kepala Badan Perlindungan Lingkungan mengklaim telah memotong kontrak senilai USD 22 miliar. “Kemitraan dengan DOGE dan Elon Musk sangat luar biasa. Tim mereka sangat berbakat. Kami tidak akan mampu melakukannya tanpa mereka,” tambahnya.

    Robert F Kennedy Jr, menyebut pemotongan biaya pengeluaran TI departemen kesehatan. “Dengan bantuan Elon, kami menghilangkan redundansi. Kami merampingkan departemen kami. Kami akan kembali menyediakan sains standar emas. Kami akan menyalurkan uang ke para ilmuwan dan pasien, bukan ke para administrator dan birokrat,” katanya.

    Sekarang, Elon Musk memiliki pengaruh besar tidak hanya atas Gedung Putih, tapi juga tiap departemen pemerintah AS. Dan ia telah menunjukkan keinginannya untuk menunjukkan pengaruhnya. Misalnya, Musk menegur Menlu Marco Rubi dalam rapat kabinet awal bulan ini karena tidak memecat cukup banyak orang.

    Di hadapan Trump dan seluruh kabinet, ia mengatakan kepada Rubio dengan nada meremehkan bahwa ia “tampil bagus di TV.” Orang terkaya di dunia itu disegani dan juga ditakuti.

    (fyk/rns)

  • Mendagri Minta Pemda Optimalkan APBD, Perkuat Daya Beli Masyarakat Jelang Lebaran 2025

    Mendagri Minta Pemda Optimalkan APBD, Perkuat Daya Beli Masyarakat Jelang Lebaran 2025

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar memperkuat daya beli masyarakat menjelang perayaan hari raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    Upaya memperkuat dapat dilakukan dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos), baik tunai maupun non-tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Tolong juga daerah-daerah menjelang Lebaran ini digelontorkan bansos, baik tunai maupun non-tunai, barang misalnya kepada masyarakat agar daya beli masyarakat meningkat,” kata Tito dalam keterangannya, Senin 24 Maret, disitat Antara.

    Guna memperkuat daya beli masyarakat, Mendagri juga meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan rapat internal untuk mengoptimalkan target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Dengan demikian, nantinya pemda dapat memberikan stimulus positif bagi perekonomian daerah dan memperkuat daya beli masyarakat.

    “Agar target pendapatan betul-betul bisa optimal dan tolong jangan disimpan [anggarannya], belanjakan agar ada uang yang beredar di masyarakat, sehingga dapat memicu juga swasta dan memperkuat daya beli masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, dirinya juga memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan menjelang Lebaran relatif terkendali. Terlebih, saat ini mendekati panen raya beras dan jagung. Hal ini tentunya akan membuat ketersediaan pangan tercukupi.

    “Intinya bahwa jelang Lebaran ini kesiapan pangan kita cukup,” tambah Tito.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti sejumlah komoditas yang perlu diperhatikan berbagai pihak terkait. Hal ini seperti adanya kenaikan harga minyak goreng di beberapa wilayah di Indonesia.

    Selain itu, Tito juga menyoroti persoalan bawang putih. Dia berharap Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat segera mengatasi persoalan tersebut. Dirinya juga mendorong agar gerakan menanam digalakkan untuk mendukung produksi cabai rawit.

  • Pengamat Wanti-Wanti Proyek Agrinas Gagal Seperti Food Estate

    Pengamat Wanti-Wanti Proyek Agrinas Gagal Seperti Food Estate

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mewanti-wanti pengelolaan proyek BUMN Agrinas agar dilakukan secara transparan sehingga tak kembali terulang kejadian lampau, seperti gagalnya proyek food estate.

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai peranan Agrinas sebaiknya ditempatkan di hilir untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memberikan kepastian pasar bagi petani untuk mengolah hasil panen.

    “Perlu adanya transparansi dalam pengelolaan proyek, seperti food estate agar tidak lagi mengulang kegagalan yang sama,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (24/3/2025).

    Menurutnya, pengelolaan Agrinas juga harus berhati-hati mengingat perusahaan merupakan pelat merah.

    “Dalam hal ini pun harus berhati-hati, ya, sebab Agrinas ini kan BUMN, harus ada profit. Jadi perlu model bisnis dan operasional yang seimbang antara orientasi profit dan misi sosial atau swasembada pangan,” katanya. 

    Dia menilai keberhasilan Agrinas bergantung pada kemampuan mengatasi tantangan, mulai dari konversi lahan pertanian, perubahan iklim, hingga pelibatan petani.

    Terlebih, swasembada pangan akan lebih banyak digerakkan oleh petani bukan korporasi. Terlebih, selama ini produksi pangan diproduksi dan ditopang oleh petani bukan korporasi.

    Jika memang ingin mencapai swasembada, maka pendekatan yang dilakukan dengan mensejahterakan petani. Namun, untuk bisa mensejahterakan para petani dibutuhkan sejumlah prasyarat.

    Salah satunya, perlu adanya jaminan harga yang berkeadilan bagi petani. Sebab, dengan adanya jaminan harga, para petani termotivasi untuk terus menanam dan melakukan ekspansi.

    “ketika tingkat kesejahteraan para petani ini membaik, mereka akan berinvestasi di teknologi dan menambah pengetahuan untuk meningkatkan produktivitasnya,” katanya. 

    Selain itu, dia memandang perlu adanya kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam melindungi lahan pertanian berkelanjutan.

    Menurutnya, perlu ada kesamaan pemerintah daerah untuk menjaga lahan pertanian, sehingga ketika akan dibangun irigasi, maka petani tidak akan khawatir jika lahannya akan dikonversi.

    “Selama ini irigasi di bbrapa daerah di jawa barat tidak dibangun dan tidak direvitalisasi karena khawatir akan dikonversi lahannya,” ucap Eliza. 

    Di samping itu, perlu didorong inovasi dimulai dari tingkat petani, akademisi, serta swasta untuk menghasilkan teknologi yang dapat menigkatkan produktivtas dan lebih efisien.

  • Berawal dari OTT KPK, Kini Eks Pj Wali Kota Pekanbaru Segera Disidang

    Berawal dari OTT KPK, Kini Eks Pj Wali Kota Pekanbaru Segera Disidang

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membawa mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa ke persidangan usai pelimpahan tahap 2 yang dilakukan tim penyidik ke tim jaksa penuntut umum pada Senin (24/3/2025). 

    Untuk diketahui, pelimpahan berkas dan barang bukti dari penyidik ke jaksa KPK itu dilakukan untuk ketiga tersangka yang telah ditahan sejak Desember 2024 lalu. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan ketiga tersangka yakni mantan Pj. Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM), mantan Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution (IPN), dan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Umum Setda Pekanbaru Novin Karmila (NK).

    “Pada hari ini Senin tanggal 24 Maret 2025 telah dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti untuk 3 tersangka perkara Pekanbaru (RM, IPN, NK) dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum,” ujarnya kepada wartawan, Senin (24/3/2025). 

    Adapun ketiganya sudah menjadi tahanan KPK sejak empat bulan lalu, Senin (2/12/2024). Ketiganya ditahan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. 

    Lembaga antirasuah menduga ketiga tersangka itu melakukan tindak pidana korupsi berupa pemotongan anggaran ganti uang (GU) di Bagian Sekretariat Daerah (Setda) Pekanbaru sejak Juli 2024.

    Uang hasil pemotongan itu disetorkan kepada Risnandar dan Indra. Dari penelusuran KPK, Risnandar diduga menerima jatah uang sebesar Rp2,5 miliar.  

    Sebelum diangkat menjadi Pj. Wali Kota Pekanbaru, Risnandar merupakan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia dilantik pada Mei 2024.