Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • DPR Desak Pemerintah Berlakukan Status Bencana Nasional untuk Sumatra-Aceh

    DPR Desak Pemerintah Berlakukan Status Bencana Nasional untuk Sumatra-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pemerintah seharusnya memberlakukan status bencana nasional, merespons banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra, Barat, dan Aceh.

    Menurutnya, bencana di tiga provinsi tersebut telah menelan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang cukup parah sehingga penerapan status bencana nasional perlu dilakukan.

    “Kondisi ini memang kami sangat mendukung bahwa kondisi ini menjadi bencana nasional. Karena kalau kita berbicara sebagai bencana nasional, maka seluruh perangkat, baik pemerintahan dalam negeri, pemerintah daerah provinsi, pusat, itu harus turun tangan bahu-membahu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/12/2025).

    Terlebih sejumlah jalur darat lumpuh yang mengakibatkan sulitnya penyaluran logistik ke setiap daerah, serta proses evakuasi yang terkendala infrastruktur yang terputus.

    Selain mendesak pemerintah menerapkan status bencana nasional, Dede juga mendorong mitra Komisi II dalam hal ini Kemendagri berkoordinasi dengan pemerintah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

    Dede mengimbau agar pemerintah mampu melakukan mitigasi ke depannya, sebab kondisi cuaca yang sulit diprediksi. 

    “Tetapi tentu mitigasi tetap harus dilaksanakan. Bukan hanya kepada daerah-daerah yang Tapanuli Tengah, Sibolga, dan lain-lain, tapi daerah sekitar,” ujarnya.

    Apalagi, kata Dede, banyak lahan hutan di Sumatra telah dialih fungsikan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dia menyampaikan tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di wilayah lainnya.

    Data BNPB per Minggu (30/11/2025), total korban jiwa mencapai 442 orang, dan 402 orang masih hilang. Sejumlah infrastruktur belum pulih, begitupun jalan masih lumpuh. Pemberian logistik dilakukan menggunakan jalur udara.

  • Panja DPR usul UU Pengelolaan Perbatasan Negara perkuat kapasitas BNPP

    Panja DPR usul UU Pengelolaan Perbatasan Negara perkuat kapasitas BNPP

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Kerja Komisi II DPR RI mengusulkan pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP mencakup masalah-masalah keimigrasian, ekonomi, dan kedaulatan.

    Anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa paradigma pengelolaan perbatasan wilayah negara harus terpadu dan menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan dari wajah negara.

    “Secara paradigmatik, apakah memang kita mau menjadikan dia (perbatasan, red) sebagai beranda depan NKRI atau halaman belakang? Kalau melihatnya dengan paradigma seperti itu, tentu pendekatannya harus holistik. Tidak bisa dengan katakanlah parsial-parsial, ada masalah ini kita selesaikan, ada masalah narkoba kita selesaikan, ada masalah lain kita selesaikan,” ujar Deddy pada rapat dengar pendapat Panja Komisi II DPR bersama Kemendagri dan BNPP di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    “Begitu kita buat PLBN Labang, mereka bikin kampung, jalan ratusan kilometer sampai ke ujung. demikian pula yang lain. Oleh karena itu, kita harus sudah mulai bicara tentang Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara,” kata menambahkan.

    Dengan mengusulkan dibentuknya undang-undang, menurut Deddy, akan memberi kewenangan yang lebih besar kepada BNPP untuk secara independen mengelola perbatasan wilayah karena hal tersebut selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo tentang pembangunan di perbatasan.

    “Makanya saya berkali-kali usul supaya badan ini coba dibuat lebih kuat karena sebenarnya kan ada kemauan dari presiden sebenarnya untuk membangun perbatasan ini,” katanya.

    Deddy mengatakan menguatnya kewenangan BNPP di perbatasan akan memudahkan gerakan pembangunan yang dilakukan. Hal itu akan mengoptimalkan pemberian anggaran, birokrasi yang cepat, hingga penguatan di lini sektor, termasuk UMKM dan pendidikan.

    “Jadi, saya usul, mungkin bisa dibuatkan drafnya, nanti kita dorong supaya menjadi usulan DPR,” jelasnya.

    BNPP saat ini sedang merencanakan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini terkendala anggaran dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

    Sekretaris BNPP Komjen Polisi Makhruzi Rahman menjabarkan BNPP memerlukan adanya dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk pengelolaan di batas wilayah negara.

    Adapun, poin ketiga yang menjadi kesimpulan BNPP berbunyi, “Dalam rangka pemerataan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sekaligus penguatan tugas dan fungsi BNPP, perlu diberikan dukungan payung hukum, dan alokasi anggaran dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dikoordinasikan oleh BNPP RI” menjadi tolok ukur DPR menampung usulan pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 119 Juta Orang Diperkirakan Hilir Mudik Saat Libur Natal & Tahun Baru

    119 Juta Orang Diperkirakan Hilir Mudik Saat Libur Natal & Tahun Baru

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan memproyeksikan 119,5 juta masyarakat yang melakukan pergerakan mudik pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Angka ini naik 2,71% dibandingkan dengan periode tahun lalu.

    Sekjen Kemenhub Antoni Arif Priadi mengatakan, data tersebut merupakan hasil survei potensi pergerakan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan.

    Data tersebut mencatatkan, ada sebanyak 42,01% yang berencana melakukan perjalanan ke luar kota. Sementara itu, 57,99% sisanya menjawab tidak berencana melakukan perjalanan ke luar kota.

    “Dari 283,5 juta penduduk Indonesia, sesuai dengan data BPS 2025, diperkirakan masyarakat akan melakukan pergerakan adalah 42,01% atau kurang lebih 119,5 juta jiwa. Ini meningkat sebesar 2,71% dari hasil survey pergerakan Nataru 2024-2025,” kata Antoni, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Kementerian Perhubungan juga mencatatkan kota asal dan tujuan dengan potensi pergerakkan tertinggi. Untuk kota asal antara lain ada Jakarta Timur, Bekasi, Bokor, Surabaya, dan Makassar.

    Sedangkan untuk kota-kota dengan tujuan tertinggi mayoritas diisi oleh kota-kota besar. Kota tersebut antara lain Yogyakarta, Bandung, Malang, Bogor, dan Denpasar.

    Lebih lanjut Antoni juga memaparkan timeline penyelenggaraan pemantauan Nataru 2025-2026. Kementerian Perhubungan akan memulai pelaksanaan Posko Nataru pada tanggal 18 Desember 2025 sampai 5 Januari 2026.

    “Dari prediksi survey yang dilakukan, akan terjadi lonjakan puncak arus mudik di 24 Desember 2025 dan hasil survei juga mengatakan masyarakat cenderung berpergian di pagi hari. Kemudian untuk puncak arus balik akan terjadi di hari Jumat 2 Januari 2026, juga dari hasil survei, perjalanan mayoritas terjadi di pagi hari,” terang Antoni.

    Sementara itu menyangkut kesiapan sarana prasana, pihaknya melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah (pemda). Hal ini termasuk beberapa bandara, terminal serta pelabuhan yang dikelola oleh pemda.

    “Termasuk juga alat angkutnya, untuk dilakukan ramp check dan ramp check telah dimulai sejak beberapa minggu yang lalu atas perintah dari Pak Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi),” kata Antoni.

    Pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi khusus untuk periode Nataru 2025-2026 berupa diskon transportasi. Rinciannya antara lain diskon 30% tiket KA Ekonomi (non penugasan) untuk 1,51 juta penumpang.

    Lalu ada diskon 20% untuk tarif dasar angkutan laut di bawah Pelni, dengan menyasar sekitar 405 ribu penumpang. Ada juga diskon 100% tarif jasa kepelabuhan untuk angkutan penyeberangan di bawah ASDP, sasaran 2,14 juta penumpang dan 491 ribu kendaraan.

    “Untuk udara ini juga akan ada diskon tiket. Namun tidak langsung kepada harga tiket, tetapi dibebankan kepada beberapa komponen dari tiket pesawat sebesar 13-14%, termasuk PPN DItanggung Pemerintah (DTP), harga bahan bakar, dan juga pajak jasa penumpang maupun pajak pesawat udaranya,” ujarnya.

    (shc/hns)

  • Pemerintah Pusat Diminta Intervensi 3 Hal Krusial Tangani Bencana Banjir dan Tanah Longsor

    Pemerintah Pusat Diminta Intervensi 3 Hal Krusial Tangani Bencana Banjir dan Tanah Longsor

    Liputan6.com, Jakarta – Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat beberapa hari terakhir telah memicu krisis kemanusiaan serius.

    Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Bursah Zarnubi, yang juga Bupati Lahat, berharap pemerintah segera melakukan intervensi langsung khususnya di tiga daerah yakni Aceh Selatan, Aceh Tengah, Pidie Jaya.

    Bursah memahami betul kondisi yang dialami tiga Pemkab di Aceh tersebut. Menurutnya, ketiga Pemkab mengalami kesulitan dan ketidakmampuan mengatasi bencana alam.

    “Ketidakmampuan itu bersumber dari dua hal, yaitu keterbatasan infrastruktur/alat berat dan tekanan fiskal daerah yang kian berat seiring pengalihan dana ke program strategis nasional di tahun 2025,” kata dia dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).

    “Dalam konteks ini, Apkasi secara khusus meminta Presiden dan Mendagri untuk segera melakukan intervensi dengan memprioritaskan tiga hal krusial,” kata dia.

    Pertama, infrastruktur dan alat-alat berat mendesak harus segera didatangkan untuk membuka akses wilayah yang terisolasi.

    Kedua, perlu dilakukan perbaikan segera terhadap rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan berat.

    Ketiga, dan yang terpenting, harus segera dicarikan solusi cepat untuk kebutuhan sandang dan pangan para korban.

    “Karena masalah perut tidak bisa menunggu,” tegas Bursah.

     

  • 7 Para Bupati Tak Sanggup Atasi Banjir, Kemendagri Pastikan Pemerintah Pusat Ambil Alih Nasional

    7 Para Bupati Tak Sanggup Atasi Banjir, Kemendagri Pastikan Pemerintah Pusat Ambil Alih Nasional

    Para Bupati Tak Sanggup Atasi Banjir, Kemendagri Pastikan Pemerintah Pusat Ambil Alih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat akan mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh via udara dari Jakarta dan Medan.
    “Tapi pusat yang mengambil alih.
    Dropping
    dari Jakarta dan dari Medan,” tegas Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
    Karena akses via darat terputus, Tito menyebut Provinsi Aceh memerlukan
    dukungan pangan
    yang didistribusikan menggunakan pesawat.
    “Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” ucapnya.
    Tito memahami keputusan para bupati yang menyatakan tidak mampu mengatasi banjir di daerah mereka karena distribusi makanan terganggu.
    “Kita melihat wajar enggak mampu karena di daerah yang tersulit, dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya,” kata dia.
    Saat ini, penanganan pascabanjir juga sulit dilakukan karena akses jalan yang belum memungkinkan adanya penggunaan alat berat.
    “Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor, tertutup. Terkunci dari utara, dari Lhokseumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan-jalannya betul-betul putus,” jelasnya.
    Meski dengan keterbatasan akses jalan, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap akan membantu, baik itu daerah yang mampu maupun tidak.
    “Tapi pemerintah pusat, mau dia katakan mampu, mau dia katakan nyerah, enggak mampu, pasti kita akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” jelas dia.
    Setidaknya ada tiga bupati yang menyatakan tidak mampu menangani banjir, yakni Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
    Hingga Minggu (30/11/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (
    BNPB
    ) mencatat 442 orang meninggal dunia, 402 orang hilang, dan 646 orang luka-luka akibat banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Dari angka itu, 217 orang yang meninggal dunia berada di wilayah Sumut, 129 orang di Sumbar, dan 96 orang di Aceh.
    Sementara itu, 209 orang di Sumut masih dinyatakan hilang, di Sumbar ada 118 orang dinyatakan hilang, dan 75 orang dinyatakan hilang di Aceh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca Pascabencana di Sumatera

    BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca Pascabencana di Sumatera

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) di tiga posko wilayah Sumatera untuk mengurangi potensi hujan saat penyaluran bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara.

    OMC tersebut masih akan berlangsung hingga Rabu (3/12) mendatang yang dipusatkan di Posko Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda (Aceh), Posko Kualanamu (Medan), dan Posko Bandara Internasional Minangkabau (Padang).

    “Kita berusaha menjaga agar proses penyelamatan, kedaruratan, dan upaya drop logistik tidak terganggu dengan cuaca ekstrem atau curah hujan tinggi. Kita menebarkan NaCl (larutan garam halus) di daerah-daerah agar hujan bisa turun di daerah yang tidak rawan,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari YouTube Kemendagri RI, Senin (1/11/2025).

    Tak hanya itu, BMKG juga tengah menebarkan Kalsium Oksida (CaO), di daerah yang sangat rawan untuk memecah hujan agar tidak turun di daerah rawan dan dapat menyebar ke wilayah lain.

    “Kita melakukan OMC itu untuk memberi hujan atau mencegah terjadinya hujan. Saat ini, penerbangan terus kami lakukan, total ada lima pesawat di Posko Aceh, Medan, dan Padang,” ujarnya lagi.

    BMKG juga meminta agar pemerintah provinsi, khususnya Gubernur untuk segera menetapkan status siaga darurat ketika mendapatkan peringatan dini bencana.

    Teuku juga meminta agar kepala daerah mencermati setiap informasi yang diberikan oleh BMKG melalui pos atau koordinator tiap provinsi.

    “Karena tanpa status tersebut, BMKG dan BNPB tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca,” ucap Teuku.

    “Ada lima balai besar yang memiliki kewenangan untuk menetapkan status siaga darurat,” tuturnya.

    Sebelumnya, Jumlah korban jiwa akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, hingga Senin, total korban meninggal di tiga provinsi tersebut telah mencapai 442 orang, sementara 402 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

    Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers Minggu (30/11/2025) menyebut, angka tersebut terus bertambah lantaran korban yang sebelumnya dilaporkan hilang mulai ditemukan.

    “Terutama di Tapanuli Selatan, karena per hari ini banyak yang ditemukan,” kata Suharyanto.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Thailand Gercep Bikin RS Lapangan Pasien Terdampak Banjir”
    [Gambas:Video 20detik]
    (suc/kna)

  • BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca Pascabencana di Sumatera

    BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca Pascabencana di Sumatera

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) di tiga posko wilayah Sumatera untuk mengurangi potensi hujan saat penyaluran bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara.

    OMC tersebut masih akan berlangsung hingga Rabu (3/12) mendatang yang dipusatkan di Posko Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda (Aceh), Posko Kualanamu (Medan), dan Posko Bandara Internasional Minangkabau (Padang).

    “Kita berusaha menjaga agar proses penyelamatan, kedaruratan, dan upaya drop logistik tidak terganggu dengan cuaca ekstrem atau curah hujan tinggi. Kita menebarkan NaCl (larutan garam halus) di daerah-daerah agar hujan bisa turun di daerah yang tidak rawan,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari YouTube Kemendagri RI, Senin (1/11/2025).

    Tak hanya itu, BMKG juga tengah menebarkan Kalsium Oksida (CaO), di daerah yang sangat rawan untuk memecah hujan agar tidak turun di daerah rawan dan dapat menyebar ke wilayah lain.

    “Kita melakukan OMC itu untuk memberi hujan atau mencegah terjadinya hujan. Saat ini, penerbangan terus kami lakukan, total ada lima pesawat di Posko Aceh, Medan, dan Padang,” ujarnya lagi.

    BMKG juga meminta agar pemerintah provinsi, khususnya Gubernur untuk segera menetapkan status siaga darurat ketika mendapatkan peringatan dini bencana.

    Teuku juga meminta agar kepala daerah mencermati setiap informasi yang diberikan oleh BMKG melalui pos atau koordinator tiap provinsi.

    “Karena tanpa status tersebut, BMKG dan BNPB tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca,” ucap Teuku.

    “Ada lima balai besar yang memiliki kewenangan untuk menetapkan status siaga darurat,” tuturnya.

    Sebelumnya, Jumlah korban jiwa akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, hingga Senin, total korban meninggal di tiga provinsi tersebut telah mencapai 442 orang, sementara 402 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

    Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers Minggu (30/11/2025) menyebut, angka tersebut terus bertambah lantaran korban yang sebelumnya dilaporkan hilang mulai ditemukan.

    “Terutama di Tapanuli Selatan, karena per hari ini banyak yang ditemukan,” kata Suharyanto.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Thailand Gercep Bikin RS Lapangan Pasien Terdampak Banjir”
    [Gambas:Video 20detik]
    (suc/kna)

  • Mendagri Tito: Pemerintah Pusat Percepat Pemulihan Aceh Pasca-banjir Regional 1 Desember 2025

    Mendagri Tito: Pemerintah Pusat Percepat Pemulihan Aceh Pasca-banjir Regional 1 Desember 2025

    Mendagri Tito: Pemerintah Pusat Percepat Pemulihan Aceh Pasca-banjir
    Tim Redaksi
    LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat berkomitmen mempercepat proses pemulihan pasca bencana yang terjadi di Aceh.
    Kehadiran Tito ke Aceh untuk mengecek distribusi
    logistik
    lewat jalur laut di Pelabuhan Krueng Geukuh,
    Aceh Utara
    . Ia juga memeriksa gudang Badan Urusan Logistik Kota Lhokseumawe.
    “Saya minta perkiraan kebutuhan, berapa angkanya dan apa saja barangnya. Minimal untuk bertahan dua minggu dulu,” ujar Mendagri
    Tito Karnavian
    , Minggu (30/11/2025) di Lhokseumawe.
    Ia menyampaikan bahwa kunjungannya ke Aceh sekaligus untuk meninjau sejumlah titik infrastruktur yang mengalami kerusakan, termasuk jalan, jembatan, dan jaringan listrik yang masih dalam proses perbaikan.
    Tito menambahkan bahwa sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat berada di Pidie Jaya untuk mengerahkan personel TNI membantu pendataan lapangan serta pembangunan jembatan sementara yang dapat dilalui kendaraan roda besar.
    “Kita lakukan secepat mungkin. Jika akses sudah lancar, distribusi logistik juga akan lebih aman,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, banjir juga merendam Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Kota Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi II DPR Minta Pemerintah Aktivasi Dana Darurat Tanggulangi Bencana Sumatera

    Komisi II DPR Minta Pemerintah Aktivasi Dana Darurat Tanggulangi Bencana Sumatera

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Khozin menilai aktivasi dana darurat dari APBN menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat upaya penyelamatan warga dan penanganan dampak bencana.

    “Di tengah keterbatasan fiskal di daerah karena pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), aktivasi dana darurat yang bersumber dari APBN penting segera dialokasikan,” kata Khozin dalam keterangannya, Minggu, 30 Desember.

    Khozin menekankan bahwa penggunaan dana darurat diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang gerak cepat dalam mengupayakan penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

    Ia merujuk ketentuan Pasal 296 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 44 Tahun 2012 sebagai dasar hukum pencairan dana darurat ketika bencana tidak dapat ditangani oleh Pemda.

    Terkait hal tersebut, Khozin meminta adanya koordinasi antarkementerian. “Kami mendorong Kemendagri agar segera berkoordinasi dengan pemda dan kemenkeu untuk mengalokasikan dana darurat yang bersumber dari APBN,” ujar Khozin.

    Legislator dari Dapil Jatim IV itu menegaskan pentingnya langkah cepat pemerintah pusat untuk memastikan layanan dasar tetap berjalan di wilayah terdampak.

    “Hal ini guna memastikan layanan dasar bagi masyarakat pasca bencana tetap dioptimalkan oleh pemda,” jelas Khozin.

    Ia menilai ruang fiskal Pemda yang terbatas membuat dukungan pemerintah pusat menjadi krusial. “Di tengah keterbatasan fiskal daerah, peran pemerintah pusat dalam kebijakan afirmatif di bidang fiskal penting dilakukan,” tegasnya.

    Khozin menambahkan bahwa penanggulangan bencana merupakan kewenangan penting Pemda sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2017, termasuk pemenuhan hak warga, perlindungan masyarakat, pengurangan risiko, hingga pengalokasian dana bencana.

    “Para pimpinan di daerah tampak sigap dalam menerapkan tanggap darurat. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam fase tanggap darurat ini,” pungkasnya.

  • Mendagri Tito: Pemerintah Pusat Percepat Pemulihan Aceh Pasca-banjir Regional 1 Desember 2025

    Mendagri Tito Sebut Logistik untuk Lhokseumawe dan Aceh Utara Harus Ditambah Regional 30 November 2025

    Mendagri Tito Sebut Logistik untuk Lhokseumawe dan Aceh Utara Harus Ditambah
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, terkejut menyaksikan dahsyatnya bencana yang melanda kabupaten/kota di Aceh.
    Sejumlah akses darat putus total dan terkendala logistik bahan pangan.
    “Dan kami sudah cek itu, jadi di sini (
    Aceh Utara
    dan Lhokseumawe) sangat diperlukan adalah pangan, logistik harus kita tambah stok nya,” kata Tito di Lhokseumawe, Minggu, (30/11/2025).
    Dia menyebutkan, logistik makanan untuk Bireuen, Lhokseumawe dan Aceh Utara segera didistribusi lewat jalur laut dan udara. 
    Dia menyebutkan kapal Basarnas telah tiba di Lhokseumawe dan dengan perahu karet segera mendistribusi bahan makanan.
    “Di sini kan perlu stok, beras memang ada, tapi perlu stok tambahan lagi dan seperti kebutuhan lainnya yaitu susu, pampes dan pakaian juga,” sebutnya.
    Dia menyebutkan setiba di Jakarta segera melaporkan kondisi itu ke Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Sedangkan seperti Pidie dan Pidie Jaya bisa dipasok dari Banda Aceh, untuk Banda Aceh sendiri dipasok lewat udara,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, saat ini banjir juga merendam Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Kota Langsa, Pidie, Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.