Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Kemendagri apresiasi kolaborasi Jakarta-Lampung tingkatkan layanan

    Kemendagri apresiasi kolaborasi Jakarta-Lampung tingkatkan layanan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengapresiasi kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Pemprov Lampung dalam mengembangkan potensi daerah serta meningkatkan pelayanan publik.

    Hal itu disampaikan Tomsi dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung di Gedung Balairung DKI Jakarta, Selasa.

    “Atas nama Kementerian Dalam Negeri, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kedua pemerintahan provinsi yang telah melaksanakan kerja sama kolaborasi,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan wujud nyata dari semangat otonomi daerah yang kondusif dan produktif.

    Lebih lanjut, Tomsi menyadari bahwa tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan secara sektoral, sehingga dibutuhkan kerja sama yang kuat.

    Oleh karena itu, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung merupakan langkah maju dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif.

    “Semoga kolaborasi ini dapat melahirkan suatu program-program yang konkret,” harapnya.

    Dia mengatakan Kemendagri akan terus memantau keberhasilan dari kerja sama tersebut. Ia berharap kerja sama ini dapat mendukung kemajuan yang berkelanjutan, sehingga nantinya bisa ditiru oleh provinsi lain.

    Dengan demikian, terbangun kemajuan bersama yang didasari oleh semangat gotong royong secara berkelanjutan.

    Sebagai informasi, penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Penandatanganan juga dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri minta Pemda Sumbar akselerasi pembangunan

    Wamendagri minta Pemda Sumbar akselerasi pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengedepankan sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi dalam pelaksanaan pembangunan.

    Hal tersebut disampaikan Bima dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Selasa.

    “Tiga hal yang hari ini didorong oleh Bapak Presiden untuk dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintahan, [yaitu] sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Kita belajar dari masa lalu ketika kota/kabupaten tidak nyambung, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan program-program pembangunan dengan provinsinya dan juga dengan pemerintah pusat,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menekankan pentingnya sinkronisasi antarelemen dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Menurutnya, pembangunan daerah harus diarahkan untuk mendorong peningkatan dan pemerataan dalam berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan usaha, peningkatan akses serta kualitas pelayanan publik, hingga daya saing daerah.

    “Menciptakan kemungkinan-kemungkinan warga untuk ikut berusaha. Dalam istilah presiden itu ownership of the republic. We have to expand the ownership of the republic. Jadi kepemilikan republik ini, kepemilikan negara ini harus diperluas. Tidak saja milik orang-orang tertentu. Bukan saja di tingkat nasional, tetapi tentu di wilayah dan di daerah,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Bima juga mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Berdasarkan data yang dimilikinya, Sumbar memiliki persentase penduduk miskin yang berada di bawah rata-rata nasional, menandakan tingkat kemiskinan yang relatif rendah di wilayah tersebut.

    “Dalam hal stunting, Sumatera Barat itu angkanya sedikit juga di atas rata-rata nasional. Ini PR bagi Pak Gubernur dan jajaran dan teman-teman kepala daerah se-Sumatera Barat. Kabar baik yang lain adalah, kalau kita berbicara tentang nilai daya saing per provinsi, Sumatera Barat lagi-lagi skornya baik, berada dalam posisi di atas rata-rata nasional,” ungkap Bima.

    Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa tema pembangunan Sumbar adalah “Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

    Tema ini bertujuan memperkuat landasan pengembangan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kebijakan, tata kelola, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM).

    Mahyeldi menambahkan terdapat delapan prioritas pembangunan Sumbar. Pertama, pendidikan yang merata dan kesehatan yang berkualitas.

    Kedua, lumbung pangan nasional dan ekonomi hijau. Ketiga, nagari dan desa sebagai basis kemajuan.

    Keempat, Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis di wilayah barat Sumatera. Kelima, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tanggap terhadap bencana.

    Keenam, penguatan kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama dan kearifan lokal melalui dukungan keluarga berkualitas.

    “Tujuh, tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM. Delapan, tata kelola pemerintah bersih dan pelayanan publik yang efektif,” ujar Mahyeldi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rekor dalam Sejarah, Jepang Catat Penurunan Populasi

    Rekor dalam Sejarah, Jepang Catat Penurunan Populasi

    Jakarta –

    Populasi warga negara Jepang turun menjadi 120,3 juta orang pada Oktober 2024. Data resmi menunjukkan pada Senin (14/4), ada penurunan rekor sebanyak 898.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

    Tingkat kelahiran negara ini termasuk yang terendah di dunia, dan menyebabkan masalah besar bagi masyarakat, sektor bisnis, menurunnya angkatan kerja hingga berkurangnya jumlah konsumen.

    Krisis populasi di luar Tokyo dan Saitama

    Penurunan ini adalah penurunan berturut-turut yang ke-13 kalinya untuk populasi asli (non-warga negara asing). Ini adalah yang terbesar sejak pemerintah mulai mengumpulkan data yang dapat dibandingkan pada tahun 1950, menurut Kementerian Dalam Negeri.

    Termasuk warga negara asing, populasinya juga turun sebanyak 550.000 orang menjadi 123,8 juta. Ini adalah penurunan tahunan ke-14 berturut-turut.

    Hanya dua prefektur, Tokyo dan Saitama, yang mengalami peningkatan populasi, sementara angka populasi di 45 prefektur lainnya di negara itu menurun.

    Prefektur Akita, yang terletak di bagian utara Pulau Honshu, mencatatkan penurunan yang paling signifikan.

    Populasi Jepang mencapai puncaknya pada 2008, dan sejak itu terus menurun karena tingkat kelahiran yang rendah.

    Isu kesejahteraan dan ekonomi

    Pemerintah Jepang berusaha menaikkan upah bagi orang muda sambil juga menawarkan bantuan dalam merawat anak, tambahnya.

    “Kami akan mempromosikan langkah-langkah komprehensif untuk mewujudkan masyarakat di mana setiap orang yang ingin memiliki anak dapat memiliki anak dan membesarkannya dengan tenang,” tambah Hayashi.

    Sementara Jepang telah mengandalkan pekerja asing muda sebagai sumber tenaga kerja, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan imigrasi yang ketat, hanya memungkinkan pekerja asing masuk secara sementara.

    Pada 2023, Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan sekitar 3,5 triliun yen (sekitar Rp414,75 triliun) setiap tahun untuk perawatan anak dan langkah-langkah lain untuk mendukung orangtua.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Populasi Penduduk Jepang Menyusut Selama 14 Tahun Berturut-turut!

    Populasi Penduduk Jepang Menyusut Selama 14 Tahun Berturut-turut!

    Jakarta –

    Data Kementerian Dalam Negeri Jepang mencatat total populasi penduduk di Negeri Sakura itu menurun selama 14 tahun berturut turut. Persentase penduduk usia 65 ke atas juga mencapai rekor 29,3 persen.

    Dikutip dari The Japan Times, Selasa (15/4/2025), pencatatan hingga Oktober 2024 yang mencakup penduduk Jepang dan asing adalah 123,8 juta, turun 550.000 atau 0,44 persen dari tahun sebelumnya. Populasi Jepang telah menurun dari tahun ke tahun sejak 2011 setelah mencapai puncaknya pada tahun 2008.

    Seiring bertambahnya jumlah warga lanjut usia, populasi yang lebih muda menurun, memperburuk masyarakat lanjut usia di negara itu.

    Mereka yang berusia di bawah 15 tahun mencapai 11,2 persen dari total populasi sebesar 13,83 juta pada tahun 2024, turun 343.000 dari tahun sebelumnya dan menandai angka terendah yang pernah ada. Kelompok usia tersebut telah menurun sejak tahun 1975.

    Sementara itu, jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat sebanyak 17.000 menjadi 36,24 juta jiwa.

    Jumlah penduduk warga negara Jepang sendiri mencapai 120,3 juta jiwa, turun 898.000 jiwa dari tahun sebelumnya.

    Hingga bulan Oktober, hanya dua prefektur, yaitu Tokyo dan Saitama, yang mengalami pertumbuhan penduduk dalam setahun terakhir. Tokyo mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi sebesar 0,66 persen, meningkat 0,32 persen dari tahun sebelumnya, sementara Saitama membalikkan tren penurunan sebelumnya, dengan kenaikan sebesar 0,01 persen.

    Jumlah penduduk di 45 prefektur lainnya menurun. Delapan belas prefektur mengalami penurunan penduduk lebih dari 1%, termasuk Akita (1,87 persen), Aomori (1,66 persen), dan Iwate (1,57 persen).

    Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi mengatakan pada hari Senin bahwa pemerintah sedang menerapkan berbagai langkah untuk mengatasi masalah tersebut, seperti meningkatkan dukungan finansial untuk membesarkan anak, meningkatkan upah untuk generasi muda, dan menawarkan kesempatan perjodohan.

    “Kami akan terus mempromosikan kebijakan secara kompetitif menuju terwujudnya masyarakat di mana setiap orang yang ingin memiliki anak dapat memiliki anak dan membesarkan mereka dengan tenang,” katanya.

    (kna/kna)

  • Kemdagri dorong pemda tanam komoditas strategis kendalikan inflasi

    Kemdagri dorong pemda tanam komoditas strategis kendalikan inflasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (pemda) agar aktif menanam komoditas pangan strategis seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, langkah ini dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah dan menjaga stabilitas harga.

    “Kita selalu tidak lepas dari tiga hal tersebut berkaitan dengan harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Kemudian tidak bosan-bosannya kami juga selalu mengajak Bapak-Ibu sekalian kepala daerah cobalah untuk menanam [komoditas tersebut],” kata Tomsi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Garuda di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

    Ia menekankan bahwa proses penanaman komoditas tersebut tidaklah sulit selama direncanakan dengan baik, terutama di daerah yang memiliki curah hujan cukup.

    “Daerah-daerah yang normal-normal saja, yang curah hujannya cukup, tentunya dapat melaksanakan penanaman dengan baik,” ujarnya.

    Dia menambahkan penanaman komoditas utama tidak hanya membantu menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan daerah. Upaya ini bisa menjadi solusi bagi kepala daerah, khususnya yang baru menjabat, untuk mengendalikan harga komoditas penting di wilayahnya.

    Dalam forum yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data dan analisis inflasi nasional pada Maret 2025.

    Dia menjelaskan bahwa secara bulanan (month to month) inflasi tercatat sebesar 1,65 persen, sedangkan secara tahunan (year on year) sebesar 1,03 persen.

    Amalia menekankan pentingnya memahami inflasi sebagai cerminan perubahan harga, bukan tingkat harga itu sendiri. “Bisa saja tercermin dalam inflasinya adalah inflasinya rendah, tetapi sebenarnya level harganya itu dia sudah tinggi,” jelas Amalia.

    Sebagai contoh, dirinya menyebut harga cabai merah dan cabai rawit yang tetap tinggi meskipun tercatat mengalami deflasi atau inflasi rendah. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

    “Kami sering ditanyakan inflasi rendah tetapi harga mahal. Ya karena perubahan harganya sedikit, tetapi level harga ataupun tingkat harga yang dibayar oleh konsumen seperti cabai merah, cabai rawit itu memang harganya levelnya tinggi,” tambahnya.

    Amalia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk lebih cermat membaca inflasi, tidak hanya berdasarkan besaran persentasenya, tetapi juga dengan memahami pergerakan dan tingkat harga komoditas di lapangan.

    “Nah ini yang mungkin kita perlu cermati. Bagaimana kita kemudian bisa mengendalikan harga, yang nanti angka inflasi ini perlu kita kombinasikan dengan pergerakan harga dan melihat level harga dan komoditas itu berada di tingkat seperti apa,” pungkas dia.

    Sebagai informasi, rakor ini dihadiri secara langsung oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono,

    Selanjutnya, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Hermawan, Direktur Jenderal (Dirjen) Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Ahmad Najib Burhani, serta Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemendiktisaintek Muhammad Hasan Chabibie.

    Sementara itu, hadir secara virtual Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Badan Urusan Logistik (Bulog) Epi Sulandari.

    Kemudian perwakilan Satgas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kejaksaan Agung. Rapat juga diikuti oleh seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemdagri ajak pemda aktif usulkan lokasi Sekolah Unggul Garuda

    Kemdagri ajak pemda aktif usulkan lokasi Sekolah Unggul Garuda

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Tomsi Tohir mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk aktif mengusulkan lokasi pembangunan Sekolah Unggul Garuda.

    Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Garuda di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

    “Teman-teman kepala daerah bisa segera memerintahkan dinasnya untuk mendaftar dan nantinya akan diseleksi tempat-tempat dan kelayakannya,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Dia juga berharap agar pemda menyambut peluang tersebut, sehingga daerah berpeluang dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Unggul Garuda yang baru.

    “Kita berharap seluruh kepala daerah dapat mendaftarkan lokasi lahannya [yang bisa dibangun],” tambahnya.

    Sekolah Unggul Garuda merupakan program pendidikan pra-universitas yang bertujuan membangun ekosistem sains dan teknologi di Indonesia.

    Program ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menjelaskan bahwa terdapat dua jenis Sekolah Unggul Garuda, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda Baru yang dibangun dari awal, serta SMA Unggul Garuda Transformasi yang merupakan pengembangan dari SMA yang sudah ada.

    “Saya fokuskan hari ini kita khusus memfokuskan kepada [sosialisasi] Sekolah Unggul Garuda Baru,” ujar Stella.

    Ia menyampaikan bahwa dalam lima tahun ke depan akan dibangun 20 SMA Unggul Garuda Baru. Pada tahun ini, empat sekolah baru direncanakan akan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dan Papua Tengah, sementara satu lokasi lainnya masih dalam proses seleksi.

    “Jadi silakan Bapak-Ibu (kepala daerah) sekalian mengajukan lokasinya,” tuturnya.

    Ia juga menjelaskan Sekolah Unggul Garuda dirancang sebagai sekolah berasrama yang menerima siswa dari seluruh Indonesia.

    Dalam pengelolaannya, sekolah akan didampingi langsung oleh perguruan tinggi terdekat untuk memastikan kualitas pendidikan yang mendukung siswa masuk ke perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.

    “Nantinya penyelenggaraan Sekolah Garuda ini langsung akan ditinjau oleh perguruan tinggi sekitar, misalnya dosen-dosen dari perguruan tinggi ini juga akan memberikan arahan, bimbingan langsung kepada siswa-siswinya,” ucap Stella.

    Dia juga menegaskan penetapan lokasi program baru final di Provinsi Babel dan NTT, sementara di Provinsi Papua Tengah masih dalam proses kunjungan dan peninjauan.

    “Kami juga tentu saja terus-menerus melihat aspek dari pemerataannya,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri minta pemda segera selesaikan penyusunan RTRW

    Wamendagri minta pemda segera selesaikan penyusunan RTRW

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera menyelesaikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Ribka mengatakan bahwa penyusunan RTRW itu sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam mendukung implementasi gerakan Satu Data Indonesia.

    “Saya minta tolong pesan dari Pak Menteri untuk kita selesaikan RTRW-nya, (di tingkat) provinsi maupun kabupaten/kota, (dan) batas desa, karena kita akan menuju satu data nasional. Jadi, kita sudah mulai kerjakan,” kata Ribka saat memberikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sultra Tahun 2026 di Kota Baubau, Sultra, Senin.

    Dia menjelaskan penyelesaian RTRW yang komprehensif akan membantu daerah dalam mengatur pemanfaatan ruang, pengembangan potensi wisata, serta menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah.

    “Sehingga kita bisa lihat kawasan-kawasan mana peruntukannya, untuk misalnya wisata, pembangunan, dan seterusnya. RTRW harus diselesaikan,” ujarnya.

    Untuk mempercepat penyusunan RTRW, Ribka mendorong Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menjalin sinergi lintas sektor, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sultra, dengan pemerintah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga terkait.

    Wamendagri juga menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam penyelesaian RTRW secara nasional pada tahun ini.

    “Tahun ini kita di Kementerian Dalam Negeri sudah komitmen untuk akan selesaikan RTRW,” tegas Ribka.

    Pada kesempatan itu, Ribka juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi yang mampu menarik minat investasi dari sektor swasta.

    Menurutnya, peningkatan PAD akan memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

    “Sehingga sangat diharapkan adanya inovasi daerah, kita meningkatkan PAD daerah, supaya bisa memberikan kekuatan pada fiskal daerah, ini yang sangat penting,” ujarnya.

    Selain membahas tentang PAD, Ribka mengingatkan agar penyusunan RKPD dan kebijakan pembangunan daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia berharap program tersebut dapat segera disosialisasikan ke seluruh kepala daerah di Sultra.

    “Intisarinya sudah disimpulkan yang disebut dengan hari ini, kita tahu, kita kenal dikemas dengan Astacita,” tuturnya.

    Dia juga berharap dengan sinerginya penyusunan RTRW dan RKPD, Sultra lebih siap dalam menjawab tantangan pembangunan serta dapat mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat.

    Kegiatan musrenbang itu dihadiri Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Sultra Hugua, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra La Ode Tariala, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sultra.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov Lampung anggarkan Rp10 miliar bantu PSU Pesawaran

    Pemprov Lampung anggarkan Rp10 miliar bantu PSU Pesawaran

    Penjabat Sementara (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M Firsada saat memberi keterangan terkait pemungutan suara ulang di Kabupaten Pesawaran. Bandarlampung, Senin (14/4/2025). ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

    Pemprov Lampung anggarkan Rp10 miliar bantu PSU Pesawaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 14 April 2025 – 16:53 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengalokasikan anggaran sebanyak Rp10 miliar untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Pesawaran.

    “Pemerintah Provinsi Lampung akan membantu dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pesawaran nanti, agar dapat terlaksana dengan lancar,” ujar Penjabat Sementara (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M Firsada di Bandarlampung, Senin.

    Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan menganggarkan dana untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pesawaran sebanyak Rp10 miliar, sesuai dengan anjuran dan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    “Nilai ini sudah sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, dan kami secepatnya akan melakukan perubahan anggaran untuk penganggaran pemungutan suara ulang di Kabupaten Pesawaran,” katanya.

    Dia mengatakan perubahan anggaran tersebut akan dilakukan melalui pelaksanaan perubahan Peraturan Gubernur Lampung.

    “Kami akan memproses perubahan Peraturan Gubernur Lampung, dengan diubah maka bisa dilakukan penganggaran ulang. Dan ditargetkan sebelum 20 hari Peraturan Gubernur Lampung sudah ada,” ucap dia.

    Ia melanjutkan nantinya anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pesawaran akan dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan khusus.

    “Saat ini ada waktu 40 hari sebelum pukul 24 Mei nanti, kami secepatnya akan melakukan perubahan anggaran. Nanti nilai kebutuhan anggaran itu akan menyesuaikan. Karena berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang tahapannya panjang ini, sedangkan kalau ini tahapannya pendek. Berarti biaya yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi juga,” tambahnya.

    Sumber : Antara

  • Kemendagri Minta Pemda Bersaing Cari Lokasi Sekolah Garuda

    Kemendagri Minta Pemda Bersaing Cari Lokasi Sekolah Garuda

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri minta seluruh kepala daerah bersaing mencarikan lokasi untuk pembangunan Sekolah Unggul Garuda nanti.

    Sekolah Unggul Garuda sendiri merupakan program pendidikan pra-universitas yang bertujuan membangun ekosistem sains dan teknologi di Indonesia. 

    Program tersebut nantinya bakal dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7/2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.

    “Teman-teman kepala daerah bisa segera memerintahkan dinasnya untuk mendaftar dan nantinya akan diseleksi tempat-tempat dan kelayakannya,” tutur Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir di Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Tomsi berharap agar seluruh pemerintah daerah menyambut peluang itu, sehingga menjadi daerah yang dipilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Unggul Garuda yang baru. 

    “Kami berharap seluruh kepala daerah dapat mendaftarkan lokasi lahannya yang bisa dibangun,” katanya. 

    Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie menjelaskan dalam lima tahun ke depan akan dibangun 20 SMA Unggul Garuda Baru. 

    Pada tahun ini saja, sudah ada 4 sekolah baru direncanakan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepulauan Bangka Belitung (Babel), dan Papua Tengah, sementara satu lokasi lainnya masih dalam proses seleksi.

    “Jadi silakan Bapak-Ibu [kepala daerah] sekalian mengajukan lokasinya,” ujar Stella.

    Dia membeberkan Sekolah Unggul Garuda dirancang sebagai sekolah berasrama yang menerima siswa dari seluruh Indonesia. Dalam pengelolaannya, kata Stella, sekolah akan didampingi langsung oleh perguruan tinggi terdekat untuk memastikan kualitas pendidikan yang mendukung siswa masuk ke perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.

    “Nantinya pihak penyelenggaraan Sekolah Garuda ini langsung akan ditinjau perguruan tinggi sekitar, misalnya dosen-dosen dari perguruan tinggi ini juga akan memberikan arahan, bimbingan langsung kepada siswa-siswinya,” tuturnya.

  • Mendagri: Kepala daerah berperan dalam pembentukan Kopdes Merah Putih

    Mendagri: Kepala daerah berperan dalam pembentukan Kopdes Merah Putih

    Saya siapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum kepala daerah supaya tidak ragu-ragu menggunakan BTT.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran bupati dan wali kota dalam pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Hal itu disampaikan Tito kepada awak media usai acara Kick-off dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

    “Pembentukan koperasi ini sangat memerlukan kerja sama dan langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga peran bupati menjadi penting,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Pasalnya, bupati dan wali kota merupakan pejabat pembina dari kepala desa dan BPD.

    Pada saat ini Pemerintah mencanangkan pembentukan koperasi desa sebanyak 80.000 unit.

    Mendagri menegaskan bahwa bupati dan wali kota dapat memfasilitasi pembentukan koperasi tersebut, salah satunya dengan mendukung pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

    Daerah juga dapat memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan koperasi. Dalam hal ini, pihaknya akan menerbitkan surat edaran (SE) yang dapat menjadi acuan pemda dalam memanfaatkan BTT untuk mendukung pembentukan koperasi.

    “Saya siapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum kepala daerah supaya tidak ragu-ragu menggunakan BTT,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa sumber anggaran koperasi desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD. Masing-masing koperasi membutuhkan dana mulai dari Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.

    Menko Pangan meminta kepala desa agar segera menggelar musyawarah desa khusus (Musdessus) untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Zulkifli menegaskan bahwa pembentukan koperasi ini merupakan upaya untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa.

    “Pak Presiden Prabowo tidak ingin desa itu tidak berkembang, tidak ingin petani ada yang susah, ingin petaninya makmur, ingin desanya maju, ingin nelayannya maju, ingin memangkas rantai pasok yang panjang,” jelas Zulkifli.

    Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dalam rapat itu, hadir Menteri Desa (Mendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta pejabat terkait lainnya.

    Forum itu juga diikuti secara virtual oleh kepala desa, BPD, serta jajaran pemerintah desa lainnya dari berbagai daerah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025